BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk

mengatur

dan

mengurus

urusan

pemerintahan

,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana secara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,yang termaktub dalam BAB VII Pasal 115 , maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan

pembangunan

daerah/

kabupaten

secara

partisipatif

dan

transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan

tahun

sebelumnya,

prioritas

kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pemerintah

pedoman Desa

dalam

atau

acuan

jangka

pelaksanaan

waktu

satu

pembangunan

tahun

yang

bagi

selanjutnya

dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

RKP Desa 2016|Desa Serang

1

1.2. DASAR HUKUM. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah

Kabupaten

dalam

Lingkungan

Propinsi

Jawa

Timur;.

Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 No 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2000

Nomor

54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). RKP Desa 2016|Desa Serang

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) Sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ). 10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ) 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Hak dan Kewenangan Berskala Desa. 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2016 RKP Desa 2016|Desa Serang

3

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 05 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031. 17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 18. Peraturan Desa Serang Nomor 05 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 19. Peraturan Desa Serang Nomor 06

Tahun 2015 tentang Perubahan

Perdes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa ) Tahun 2014-2019.

1.2.

TUJUAN DAN MANFAAT A. TUJUAN Tujuan penyusunan Dokumen RKP-Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut : 1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa. 3. Sebagai

dasar

penyusunan

Peraturan

Desa

tentang

Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB-Desa ). B. MANFAAT 1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa. 2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. 3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. 4. Menampung

aspirasi

yang

sesuai

kebutuhan

masyarakat

dipadukan dengan program pembangunan supra desa. 5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.


4

dan

1.4. VISI DAN MISI Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa. Visi-Misi Desa Serang disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Serang sebagai berikut : “Gotong-royong membangun desa demi terwujudnya Serang Baru yang Tangguh, Religius , Adil dan Makmur” Sedangkan Misi Desa Serang adalah : 1. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, bertanggungjawab dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 2. Menbentuk sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan bias dinikmati seluruh masyarakat. 3. Meningkatkan

pembengunan

infrastruktur

yang

mendukung

perekonomian desa. 4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan

melalui

pengembangan

pariwisata,

usaha

ekonomi

produktif, perdagangan dan jasa. 5. Mewujudkan peningkatan ekonomi dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikan dan kelautan. 6. Menciptakan

kehidupan

masyarakat

yang

menerapkan

nilai-nilai

keagamaan, budaya dan kearifan lokal dalam rangka memantapkan landasan spiritual dan etika pembangunan. 7. Mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan.


5

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2016 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan

yang

meliputi

perencanaan,

penganggaran,

penatausahaan,

pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan

keuangan

desa

lebih

mencerminkan

keberpihakan

kepada

kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya

pemerintah

desa

bersama

Badan

Permusyawaratan

Desa

menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. 2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yangtidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan

perhitungan

pendapatan

desa

tahun

berjalan,

yang

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis: 1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas jenis: a) Hasil Usaha Desa, antara lain berasal dari hasil Bumdes dan tanah kas desa. b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong; berasal dari peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yan dinilai dengan uang. RKP Desa 2016|Desa Serang

6

c) Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa. 2. Kelompok Transfer, terdiri atas jenis: a) Dana Desa. b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah. c) Alokasi Dana Desa (ADD). d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi. e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 3. Kelompok Pendapatan Lain-lain, terdiri atas jenis: a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Dalam struktur APB-Desa, pendapatan desa masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pelayanan kepada publik. Oleh karena masih

kecilnya

mengharuskan

kontribusi

Pendapatan

Pemerintah

Desa

Asli

Desa

secara

terus

terhadap

APB-Desa

menerus

berupaya

meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai sumber utama pendapatan desa secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek Pendapatan Asli Desa. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa senantiasa diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan dari swadaya desa, akan tetapi dengan semaksimal mungkin menghilangkan melekatnya kesan menambah beban masyarakat.

Mengambil

pola

pendekatan

pembangunan

desa

melalui

pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki,

akuntabilitas,

dan

diharapkan

efektifitas

pembangunan

akan

tercapai untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mengingat

pendapatan

desa

belum

cukup

untuk

pembiayaan

pembangunan, langkah optimalisasi penganggaran perlu dilakukan dengan efisiensi dan penghematan dengan alternatif lainnya mendorong pembiayaan


7

secara swadaya. Berikut kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan jumlah perolehan pendapatan desa, antara lain: 1. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Bidang Usaha Bumdes yaitu Pasar Desa dan Pengelolaan Air Minum , perlu perbaikan manajemen administrasi dan perbaikan sarana dan prasarana. 2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya, maka Pemerintah Desa mengadakan pendekatan berupa rembug desa. 3. Pendapatan Desa yang berasal dari Kelompok Transfer, dipergunakan semaksimal mungkin dan menjadi stimulus bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat yang selama ini menjadi modal utama dalam pembangunan. 4. Berusaha terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelola keuangan desa. Perhitungan

Pendapatan

Desa

untuk

Tahun

Anggaran

2016,

dengan

mempertimbangkan Pagu Indikatif yang berasal dari Pendapatan Desa Kelompok Transfer, adalah sebagai berikut : Tabel II.1 Target Pendapatan Desa Serang Tahun Anggaran 2016 omor Kode

Uraian Pendapatan

Jumlah (Rp)

Rekening 1.1

Pendapatan Asli Desa

Rp. 28.500.000,-

1.1.1

Hasil Usaha Desa

Rp. 28.500.000,-

1.2

Pendapatan Transfer

1.2.1

Dana Desa

1.2.2

Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Rp. 32.486.734,-

Rp. 624.430.000,-

kabupaten/ kota 1.2.3

Alokasi Dana Desa

Rp. 543.810.000,-

1.2.4

Bantuan Keuangan

-

1.3

Pendapatan Lain-Lain

-

JUMLAH PENDAPATAN

1.229.226.734,-


8

2.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA Pengertian belanja desa, adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang

tidak

akan

diperoleh

pembayarannya

kembali

oleh

desa,

yang

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Berikut klasifikasi belanja desa, yang terdiri atas kelompok: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa. 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk selanjutnya dari 5 (lima) kelompok belanja, dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa; sementara kegiatan terdiri atas jenis belanja: 1. Pegawai, untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. 2. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 3. Belanja Modal, untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Perhitungan

Belanja

Desa

untuk

Tahun

Anggaran

2016,

dengan

mempertimbangkan Pendapatan Desa, adalah sebagai berikut : Tabel II.2 : Belanja Desa Serang Tahun Anggaran 2016 Nomor Kode

Uraian Belanja

Jumlah (Rp)

Rekening 2.1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

447.520.000

2.2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

583.700.000

2.3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

144.676.734

2.4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

23.330.000 -

JUMLAH BELANJA

1.199.226.734 RKP Desa 2016|Desa Serang

9

2.3. PEMBIAYAAN Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tabel II.3 : Pembiayaan Desa Serang Tahun Anggaran 2016 Nomor Kode

Uraian Belanja

Jumlah (Rp)

Rekening 3.1

Penerimaan Pembiayaan

3.2

Pembiayaan JUMLAH PEMBIAYAAN

0 30.000.000 30.000.000


10

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta

tingkat

signifikansinya

secara

partisipatif.

Ketidakcermatan

mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan in-efisiensi anggaran. 3.1. IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB-Desa tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2015. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut : 1. Bidang Penyelengaraan pemerintahan desa.  Kegiatan yang sudah dilaksanakan

bidang

penyelenggaraan

pemerintah desa, mencakup : a. Siltap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa b. Tunjangan dan Operasional BPD c. Operasional Pemerintah Desa d. Kegiatan Operasional RT/RW e. Keiatan Operasional BPD f. Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan g. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa h. Musrenbang Desa Penyusunan dan Penetapan RPJMDEs dan RKPDes Tahun anggaran 2016

i. Penyusunan Draf Rancangan APBDes Tahun anggaran 2016 j. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa


11

 Permasalahan yang dihadapi, antara lain : a. Belum optimalnya pelayanan masyarakat. a. Diperlukan lakukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk perangkat desa b. Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana kantor. c. Kesulitan dalam memahami pengelolaan keuangan desa. 2. Bidang Pembangunan Desa a. Pelayanan Dasar Desa  Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub bidang pelayanan dasar desa, mencakup : a. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu b. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD dan TK c. Rehab Gedung TK Dharma Wanita.

 Permasalahan yang dihadapi, antara lain : a. Keterbatasan anggaran dan peralatan untuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan. b.

Keterbatasan

anggaran

dan

peralatan

untuk

kegiatan

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD). b. Sarana dan prasarana desa  Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub bidang sarana dan prasarana desa, mencakup : a. Pembangunan Talud/TPT RT 01 RW 06 b. Rehab Jalan Aspal Dusun Serang III c. Pembangunan Rabat Jalan RT 03 RW 07 d. Rabat Jalan Jalan Cor Dusun Serang I (Jalan Lingkar Barat) e. Rabat Jalan Cor RT 03 RW 04 f. Rehab Bendungan/Dam Serang I g. Pembangunan Gapura Batas Desa II h. Pemasangan Lantai Keramik Balai Desa i. Pembangunan Gapura Selamat Datang Desa Serang.  Permasalahan yang dihadapi, antara lain : a. Belum maksimalnya sarana dan prasarana desa

karena

anggaran masih terbatas. c. Pengembangan ekonomi lokal desa


12

 Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub bidang pengembbangan ekonomi lokal desa, mencakup : a. Pengembangan Usaha BUMDes b. Pengembangan Desa Wisata  Permasalahan yang dihadapi, antara lain : a. Pengelolaan BUMDES sangat jauh dari harapan, perlu usaha keras untuk penataan organisasi dan pengelolaan kegiatan usaha. b. Belum

Optimalnya

Pengembangan

Desa

Wisata

karena

keterbatasan anggaran. d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup  Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub bidang pemanfaatan SDA dan LH , mencakup : a. Pembangunan pelindung Sumber mata air  Permasalahan yang dihadapi, antara lain : a. Pembangunan pelindung sumbermata air masih perlu dilanjutkan untuk titik lain. 3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan desa. a. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan - Kegiatan Operasional LPMD - Kegiatan Operasional PKK - Kegiatan Operasional Karang Taruna b. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban - Operasional FKDM - Operasional Linmas/Hansip c. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat - Kegiatan Adat Bersih Desa - Kegiatan Larung Sesaji 1 Suro d. Kegiatan PBHN e. Pembinaan Kegiatan Keagamaan.  Permasalahan yang dihadapi, antara lain : a. Perlu ditingkatkan kapasitas kelembagaan desa. b. Perlu ditingkatkan semangat gotong royong untuk kegiatankegiatan Ketentraman dan ketertiban, kegiatan bersih desa, Larung sesaji dan PHBN. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat. a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa RKP Desa 2016|Desa Serang

13

b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat.  Permasalahan yang dihadapi, antara lain : a. Peningkatan Kapasitas lembaga desa dan kapasitas masyarakat belum optimal karena terbatasanya anggaran.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM-Desa Berdasarkan Peraturan Desa Serang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan RPJM-Desa Serang 2014 – 2019,

prioritas masalah yang harus

ditangani sesuai dengan kewenangan desa antara lain : 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa : a. Kemampuan penyelenggara pemerintahan desa yang masih belum maksimal terutama dalam tata kelola manajemen Pemerintahan Desa. b. Pelayanan

kepada

masyarakat

masih

belum

efektif

dan

efisien;

mengingat sarana dan prasarana pelayanan yang kurang (terdapat kekosongan perangkat desa, IT belum memadai, ATK dan perlengkapan kantor lainnya.) c. Pendapatan asli desa rendah, sumber pendapatan desa belum tergali. d. Kurang kemampuan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam. e. Belum efektifnya regulasi desa dalam yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa. f. Belum optimalnya fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran g. Kurangnya fasilitas operasional untuk pelaksanaan pemerintahan desa. h. Belum adanya penyusunan tata ruang desa dan batas desa. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pelayanan dasar dasar, antara lain : a. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan dan kondisi kurang memadai b. Lingkungan tempat tinggal belum tertata dengan baik, termasuk MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan c. Kurangnya kesediaan air bersih, terutama di musim kemarau. RKP Desa 2016|Desa Serang

14

d. Lingkungan padat pemukiman, masalah sampah yang belum terkelola dan termanfaatkan dengan baik. e. Masih ditemui kondisi Rumah Tidak Layak Huni. f. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. g. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan, untuk pendidikan dasar dan pendidikan pra-sekolah/pendidiikan usia dini. h. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi. i. Minimnya jumlah dan kemampuan guru didik untuk pendidikan usia dini dan sekolah dasar. j. belum adanya taman bacaan masyarakat. k. belum adanya balai latihan/kegiatan belajar masyarakat. l. Perlu meningkatkan posyandu, polindes untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat. 2. Sarana dan prasarana desa , antara lain; a. Sarana dan prasana kantor desa belum memadai perlu pengembangan. b. Sarana jalan desa dan lingkungan masih belum memadai. c. Perlunya pemeliharaan dan peningkatan untuk prasarana jalan yang sudah ada. d. Belum ada saluran draisnase air di kanan dan kiri jalan. e. Belum adanya penerangan jalan umum. f. Kekurangan air bersih disaat musim kemarau sehingga perlu sarana air yang memadai. g. Sarana dan prasarana pertanian belum mencukupi antara lain Saluran irigasi, jalan usaha tani dan alat-alat pertanian modern. h. Belum adanya tempat pendaratan perahu, sehingga nelayan terkendala untuk bisa mencari tangkapan ikan laut secara rutin. i. Hasil tangkapan ikan belum bisa dikelola secara optimal karena tempat pelelangan ikan belum ada. j. Lapangan desa yang ada belum memadai. 3. Pengembangan ekonomi lokal, antara lain :


15

a. Belum berkembangnya lembaga perekonomian (BUMDES, Koperasi) karena kurangnya modal serta lemahnya kapasitas pengurus dalam pengelolaan modal. b. Industri rumah tangga masih menggunakan alat sederhana dan belum terkelola dengan baik. c. Kegiatan usaha perorangan dan kelompok, belum terorganisasi dengan baik menyebabkan kedala pembinaan dan pengembangan usaha. d. Kurangnya ketrampilan masyarakat dalam membaca peluang pasar. e. Sarana dan prasarana pasar desa rusak dan belum terkelola dengan baik. f. Kurangnya bantuan modal untuk usaha tani dan ekonomi produktif. g. Belum adanya pembinaan terhadap usaha tani dan ekonomi produktif. h. Kapasitas kemampuan tani dan nelayan masih kurang. i. Sarana perahu nelayan masih belum memadai. j. Pengelolaan kegiatan pertanian belum terorganisasi dengan baik dan secara ekonomis belum berskala produktif. k. Pengelolaan wisata pantai yang belum melibatkan semua stakeholder. l. Adanya tarik ulur kewenangan pengelolaan wisata pantai antara pemda, perhutani , desa dan lembaga-lembaga lain. m. Sarana prasarana wisata pantai belum ada dan masih jauh dari memadai untuk menjadi destinasi pariwisata n. Lahan perkebunan masyarakat banyak yang belum termanfaatkan dan terkelola dengan optimal. o. Kurangnya

pengetahuan

pemanfaatan

lahan

perkebunan

untuk

tanaman yang produktif dan buah-buahan yang kompetitif dipasar. p. Lahan hutan rakyat maupun hutan lindung dan produksi yang gundul di wilayah desa belum secara optimal dikelola dengan baik 4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa, antara lain ; a. Hutan gundul sehingga segera mungkin diadakan reboisasi. b. Debit mata air setiap tahun menurun. c. Daerah aliran sungai mengalami pendangkalan. d. Belum adanya perlindungan satwa langka perikanan seperti penyu dll. e. Kawasan pantai perlu adanya pengembangan penanamman bakau. f. Pengelolaan persampahan di desa belum ada. RKP Desa 2016|Desa Serang

16

g. Belum adanya pengaturan,pengendalian,pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa. h. Kelompok pelestarian lingkungan yang terbentuk belum optimal. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa a. Tidak aktifnya Pos Keamanan Lingkungan. b. Diperlukannya kegiatan pembinaan kepada kelembagaann desa dan masyarakat untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, untuk mengawal tercapainya visi dan misi desa. c. Masalah menjaga kamtibmas perlu ditingkatkan, karena banyak kasus kriminal, dan ketidakharmonisan hubungan antar warga; mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. d. Banyak generasi muda belum memperoleh pekerjaan, yang memerlukan pembinaan untuk masuk dunia kerja. e. Semakin menipisnya nilai-nilai kegotong-royongan di masyarakat. f. Belum memadainya Sarana dan prasarana olah raga. g. Belum adanya pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Banyak ditemui kegiatan kelompok masyarakat belum terkoordinasi, sehingga

belum

terlibat

dan

berpartisipasi

dalam

perencanaan

pembangunan. b. Belum adanya penguatan kapasitas usaha ekonomi masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, pemuda dan lain kelompok ekonomi lainnya. c. Kondisi lingkungan sosial dan fisik belum menjadi prioritas bahkan terdapat sikap tidak peduli dari masyarakat, perlu pembinaan dan pendampingan melalui pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan hidup.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA Memperhatikan kegiatan pembangunan yang berada di desa yang berasal dari kabupaten dan provinsi pada tahun anggaran sebelumnya, perlu ditindaklanjuti pemerintah desa untuk mengeluarkan kebijakan RKP Desa 2016|Desa Serang

17

pembangunan pada batas kewenangan yang dimiliki. Program dan kegiatan

dibuat

untuk

mendukung

sinergitas

pembangunan

dan

kemanfaatannya untuk masyarakat. Sementara program dan kegiatan yang dapat teridentifikasi dan memerlukan tindaklanjut desa untuk diusulkan melalui Musrenbang tahun ini, antara lain: 1. Dinas PU dan Bina Marga Kabupaten Blitar, Pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di Dusun Serang III. 2. Dinas PU kabupaten Blitar, Pembangunan jalan Usaha Tani

3.4.IDENTIFIKASI

MASALAH

BERDASARKAN

ANALISA

KEADAAN

DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. a. Terjadinya kekurangan air bersih disaat musim kemarau di wilayah RT 01, 02 RW 05 Dusun Serang II, sehingga perlu segera di bangun sumur bor. b. Terjadi banjir akibat sungai meluber sehingga perlu segera normalisasi sungai di wilayah Dusun Serang I. c. Perlu segera Rehab Los Pasar desa karena keadaan rusak parah yang dikawatirkan roboh.


18

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Serang yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menggali potensi – potensi lokal desa yang dapat dimanfaatkan dan kelola dengan baik sehingga pembangunan desa akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara bertahap, dengan

memprioritaskan

meningkatkan perkembangan

pembangunan

pembangunan ekonomi

sarana

lokal,

pelayanan

dan

pembinaan

dasar

prasarana sosial

masyarakat,

desa,

dan

meningkat

budaya

serta

mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Serang, secara detail dikelompokkan, sebagai berikut : 4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA Program dan kebijakan pembangunan skala desa, adalah penjabaran konkritdari Peraturan Desa Serang Nomor 05 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan

Hak

Asal

Usul

dan

Kewenangan

Lokal

Berskala

Desa

sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa. Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan lokal

desa sesuai dengan bidang

kewenangan desa antara lain: 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.1

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa b. Tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa c. Tunjangan BPD


19

1.2

Kegiatan Operasional Kantor a. Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pengadaan ATK - Belanja benda pos - Cetak dan penggandaan - Belanja Makan Minum - Honorarium Karyawan Desa - Honorarium Tim Distribusi Raskin - Honorarium Tim Optimalisasi dan Intensifikasi PBB P-2 - Belanja peralatan kebersihan - Belanja Listrik ,air, Internet - Belanja Media dan Publikasi - Belanja KIR dan STNK b. Peningkatkan sarana dan prasarana kantor - pemeliharaan

gedung/kantor/peralatan

dan

perlengkapan

kantor/meubeler/kendaraan dinas - pengadaan peralatan/perlengkapan kantor - Belanja Modal Pengadaan Meubeler 1.3

Kegiatan Operasional RT /RW a. Insentif RT/RW b. ATK RT

1.4

Kegiatan Operasional BPD a. ATK b. Makan Minum Rapat

1.5

Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan a. Belanja Pakaian Dinas b. Belanja Pakaian Olah raga

1.6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa a. Belanja Makan Minum b. ATK

1.7

Penyelenggaran Kerjasama Antar Desa a.Insentif Badan Kerjasama Desa ( BKD)

1.8

Penyelenggaraan Perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes Tahun anggaran 2017) b. Penyusunan RPJMDes tahun 2017 c. Penyusunan RKPDes tahun 2017 RKP Desa 2016|Desa Serang

20

1.9

Pengelolaan Informasi Desa a. Pembuatan Data Base Desa b. Pembuatan dan Pengelolaan Website

1.10 Penyusunan APBDes. Perubahan APBdes dan Pertanggungjawaban APBDes a. Penyusunan APBDes Perubahan tahun anggaran 2016 b. Penyusunan APBDes Tahun anggaran 2017 1.11 Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa a.Honorarium PTPKD 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.1

Pelayanan Dasar Desa a. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu b. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini - Pembangunan Kantor TK Dharma Wanita - Pembangunan Ruang Kelas Baru TK PGRI Serang - Rehab Pintu dan Paving Halaman TK IDHATA

2.2

Pembangunan sarana dan prasarana desa a. Pembangunan Los Pasar Desa b. Rabat Jalan Lingkungan RT 03 RW 03 c. Pembangunan Talud Dsn. Serang II d. Rabat Jalan Lingkungan RT 01 RW 04 e. Rabat Jalan Lingkungan RT 02 RW 02 f.

Rehab Jalan Rabat Jalan Jururan Kaliklatak - Kaligambir

g. Pembangunan Drainase dan Talud RT 01 RW 07 h. Pembangunan Tandon Air Minum 2.3

Pengembangan ekonomi lokal desa a. Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes b. Pengembangan Desa Wisata

2.4

Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa a.-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan a. Kegiatan Operasional LPMD b. Kegiatan Operasional PKK c. Kegiatan Operasional Karang Taruna 3.2 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban a. Kegiatan Operasional FKDM b. Kegiatan Operasional Linmas RKP Desa 2016|Desa Serang

21

c. Sosialisasi Kamtibmas d. Sosialisasi sadar hukum 3.3 Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat a. Kegiatan Adat Bersih Desa b. Kegiatan Larung Sesaji c. Pengadaan alat Kesenian Jaranan 3.4 Kegiatan PHBN 3.5 Pembinaan Kegiatan keagamaan a. Kegiatan Peringatan Hari Besar Agama 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4.1

Pelatihan Usaha , Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Perdagangan a. Pelatihan Kewirausahaan untuk pemuda b. Pelatihan Budidaya Kambing Insentif c. Pelatihan Pembuatan Kuliner

4.2

Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Insentif KPMD b. Insentif Kader KB

4.2. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN Perhitungan terhadap besaran nominal anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan, dilakukan melalui pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perhitungan sebagaimana tercantum dalam RAB, merupakan bagian yang

melekat

dimulai

dari

dokumen

Rancangan

RKP-Desa

sampai

denganpenetapannya. Dokumen RKP-Desa beserta pendukung RAB masingmasing program dan kegiatan, selanjutnya dipergunakan untuk penyusunan Rancangan APB-Desa tahun berjalan. Ketentuan belanja desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 dari Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015, memberi batasan terhadap penganggaran operasional dan pembangunan desa. Sebagaimana telah disampaikan dalam Kebijakan Keuangan Desa dan pertimbangan ketentuan penganggaran tersebut di atas, berikut disampaikan pagu indikatif program dan kegiatan.


22

Tabel IV.2: Pagu Indikatif Belanja Desa Serang Tahun Anggaran 2016

NO A.

JUMLAH

BIDANG

PROSENTASE (%)

(Rp)

Ketentuan

Realisasi

Siltap, Tunjangan dan Operasional

1

Siltap Kepala Desa

32.760.000

2,66

2

Siltap Perangkat Desa

197.925.000

16,10

3

Tunjangan BPD

24.600.000

2,00

4

Operasioanal Desa

71.388.000

5,80

5

Operasional BPD

3.180.000

0,25

6

Operasional RT/RW

31.950.000

2,59

Jumlah B.

Pembangunan Desa

1

Bidang Penyelenggaraan

361.803.000

< 30

29,40

89.417.000

7,27

Desa 2

Bidang Pembangunan

583.700.000

47,48

3

Bidang Pembinaan

140.976.734

11,47

Kemasyarakatan 4

Bidang Pemberdayaan

23.330.000

1,90

5

Pembiayaan

30.000.000

2,44

Jumlah

867.423.734

> 70

70,60

Jumlah (A + B ) 1.229.226.734


100

23

BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat

desa

saling

bekerjasama

membangun

desa.

Keberhasilan

pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan

sampai

pada

monitoring

evaluasi

akan

lebih

menjamin

keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP- Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : SERANG Pada Tanggal : 28 Desember 2015 KEPALA DESA SERANG

( DWI HANDOKO )


24

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents