Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat
4 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Untuk itu, langkahlangkah yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus terus mengupayakan terwujudnya prinsip-prinsip yang diamatkan oleh UUD 1945. Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tersebut, secara teknis upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan/didesain oleh pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat ketingkat kualitas kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah yang diikuti dengan pencapaian stabilitas ekonomi daerah pada akhirnya diharapkan akan semakin memperkuat kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, indikator kekuatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan nasional sangat ditentukan pada sejauh mana pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Subtansi pokok dari tindak lanjut amanat dokumen Rencana Jangka Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten
Bandung
2010-2015
yaitu
mendefinisikan arah pembangunan ekonomi yang ingin dicapai daerah. Urgensi mendefinisikan arah pembangunan daerah disebabkan adanya kecenderungan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
perubahan dinamis kondisi lingkungan perekonomian global, nasional maupun regional yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Perubahan dinamis kondisi perekonomian, pada satu sisi menuntut adanya respon/tanggapan yang cepat seluruh stakeholders perekonomian terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Di sisi lain, tantangan komplek pembangunan lokal yang menuntut percepatan penuntasan masalah yang dihadapi daerah. Untuk itu, dalam kerangka mendefinisikan arah pembangunan tersebut pada tahap implementasi dibutuhkan adanya: Pertama, bahan tolak ukur berbagai dokumen perencanaan yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program serta kegiatan yang terpadu dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan Kedua, juga dibutuhkan adanya parameter/indikator yang dapat memudahkan kegiatan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
kegiatan/program
yang
telah
diselenggarakan oleh seluruh elemen perangkat daerah. Dengan dukungan ketersediaan dokumen perencanaan yang dapat memudahkan dalam penyusunan rancangan program dan kegiatan SKPD serta ditambah sinergi adanya kesamaan persepsi semua pemangku kepentingan perekonomian, maka akselerasi percepatan pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat lebih cepat terwujud. Dalam kerangka mengembangkan dan mewujudkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung, pemerintah daerah terus mengupayakan adanya pembaharuan dan pemutahiran rancangan strategi pengembangan
ekonomi
masyarakat.
Sasaran
yang
ingin
dicapai
dari
pengembangan ekonomi masyarakat dalam hal ini menyangkut perbaikan kinerja berbagai elemen penting yang berkaitan dengan seluruh indikator tingkat kesejahteraan
penduduk
serta
perkembangan
aktivitas
sektor-sektor
perekonomian. Menyangkut indikator-indikator kesejahteraan masyarakat, upaya pengembangan ekonomi masyarakat diupayakan melalui berbagai program strategis
yang bersifat/memiliki
kemampuan
untuk
mengangkat
tingkat
pendapatan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar/pokok. Langkah peningkatan pendapatan masyarakat dalam hal ini dapat diupayakan melalui peningkatan penyerapan lapangan kerja, perkembangan aktivitas sektor-
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
sektor ekonomi yang dikelola masyarakat, peningkatan investasi dan pencapaian stabilitas harga komoditas barang/jasa. Adapun posisi perekonomian Kabupaten Bandung dalam konstelasi perekonomian nasional maupun Jawa Barat dipandang sangat strategis. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merujuk pada beberapa indikator, seperti kedekatan
wilayah
perekonomian
Kabupaten
Bandung
dengan
pusat
perekonomian dan pemerintahan Jawa Barat. Dilihat dari peran sektoral, peran sektor industri di Kabupaten Bandung dalam skala regional maupun nasional juga sangat strategis berkaitan dengan industri tekstil produk tekstil (TPT), industri alas kaki, industri kerajinan, produk budi daya pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 59,60%. Begitu juga dengan sektor pertanian, kontribusinya terhadap PDRB mencapai 7,53% pada tahun 2010. Peran yang sangat signifikan dari sektor industri dan pertanian di Kabupaten Bandung dalam hal ini juga sejalan dengan peran sektoral dalam PDRB Jawa Barat dan PDB. Adanya pola-pola tersebut mengindikasikan adanya korelasi antara peningkatan kapasitas perekonomian nasional dan regional dengan peningkatan kapasitas perekonomian
Kabupaten
Bandung.
Perkembangan
aktivitas
transaksi
perdagangan masyarakat Kabupaten Bandung juga meningkat dari waktu ke waktu. Tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) mencapai 16,91%. Dengan melihat dinamika perekonomian Kabupaten Bandung yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada di Kabupaten Bandung, serta mempertimbangkan potensi pengembangan ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah Kabupaten Bandung perlu memposisikan dirinya sebagai basis pengembangan industri, ketahanan pangan, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan serta pusat mobilitas logistik perdagangan di Jawa Barat. Indikator lain yang juga menjadi fokus perhatian dalam penyusunan desain pengembangan ekonomi masyarakat adalah menyangkut besaran tingkat kemiskinan. Tahun 2010 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung mencapai 635.763 orang. Masih relatif tingginya tingkat kemiskinan merupakan salah satu
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
persoalan mendasar di Kabupaten Bandung. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, jumlah penduduk miskin tahun 2011 bahkan diperkirakan meningkat menjadi 652.031 orang. Masalah perekonomian mendasar yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari dari jumlah pengangguran. Tahun 2010 tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung mencapai 130.451 orang. Proyeksi BPS tahun 2011, jumlah pengangguran diperkirakan
meningkat
menjadi
133.796
orang.
Peningkatan
jumlah
pengangguran tersebut pada realitasnya secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung. Pada satu sisi meningkatnya angkatan kerja dalam jangka menengah diharapkan mampu diikuti dengan peningkatan penyerapan lapangan kerja. Jika yang terjadi adalah perlambatan penyerapan lapangan kerja sedangkan dari sisi supply tenaga kerja terjadi kenaikkan angkatan kerja, maka persoalan tersebut akan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, jalur pengembangan ekonomi masyarakat harus berangkat dari persoalan penciptaan lapangan kerja daerah. Persoalan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terkait dengan perkembangan stabilitas harga dalam kaitannya dengan tingkat pendapatan masyarakat. Tahun 2011 berdasarkan proyeksi BPS, tingkat pendapatan per kapita (PDRB/kapita) masyarakat Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai Rp.15.554,850. Angka PDRB per kapita tersebut (2011) diasumsikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010. Tahun 2010 nilai PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Bandung masih sebesar Rp.14.519,530 (atas dasar PDRB harga berlaku). Peningkatan PDRB per kapita diharapkan dapat sejalan dengan kenaikkan daya beli masyarakat. Korelasi antara kenaikkan pendapatan per kapita dengan peningkatan daya beli masyarakat dalam hal ini sangat tergantung kepada stabilitas harga komoditas barang/jasa di Kabupaten Bandung. Untuk itu, dalam rangka peningkatan stabilitas harga, perekonomian Kabupaten Bandung juga membutuhkan adanya peningkatan supply atas kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Peningkatan pasokan kebutuhan pokok yang diikuti dengan kenaikkan produksi kebutuhan pokok diharapkan tidak saja mampu menekan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
instabilitas harga komoditas ditingkat konsumen, tetapi juga mampu mengangkat penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan mobilitas perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung. Kerangka desain pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung direkonstruksi dengan merujuk pada hasil potret kondisi aktual pencapaian kinerja historis indikator perekonomian. Selain melihat kondisi aktual, perkiraan serta proyeksi perkembangan masing-masing indikator perekonomian juga dilibatkan sebagai bagian target yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Melalui langkah-langkah tersebut selanjutnya dapat ditentukan tolak ukur utama (prioritas) dalam menyusun rencana aksi yang akan digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, desain pengembangan ekonomi masyarakat ini selain bersifat memperkuat pencapaian hasil yang sudah diperoleh saat ini, juga bersifat merespon perkembangan kebutuhan pengembangan ekonomi ke depan berdasarkan perkembangan dinamika yang terjadi dalam perekonomian. Target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung dalam arti yang sangat luas. Luasnya arti pengembangan ekonomi masyarakat diharapkan bisa diskenariokan melalui transmisi kegiatan-kegiatan spesifik yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan melalui skema private public partnership (PPP).
Grand Design : Konsep dan Kegunaan Bagi Kabupaten Bandung Latar belakang spesifik dari penyusunan Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Banadung merupakan landasan bagi upaya memperkuat ketahanan perekonomian Kabupaten Bandung. Selain memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, disadari bahwa dalam jangka pendek hingga jangka menengah juga perlu diupayakan langkah-langkah yang dapat mengangkat kapasitas perekonomian Kabupaten Bandung ke tingkat yang tinggi. Pada sisi lain, sejalan dengan perkembangan dinamika perekonomian, yang ada saat ini, maka usaha mendorong perkembangan perekonomian memerlukan adanya desain dalam upaya merespon berbagai perubahan-perubahan internal maupun eksternal
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
yang pada gilirinnya hal-hal tersebut adalah merupakan variabel-variabel yang tidak mudah untuk diprediksi. Pengembangan ekonomi masyarakat pada prinsipnya adalah usaha untuk mendorong agar pencapaian kinerja perekonomian saat ini dapat secara konsisten dan berkelanjutan meningkat di waktu-waktu yang akan datang. Sejalan dengan perubahan konstelasi perekonomian yang cepat dan dinamis, maka dinamika aktual aktivitas perekonomian masyarakat sesungguhnya harus dikawal dengan desain kebijakan yang lebih adaptif dengan perubahan serta mampu merespon perkembangan dinamika yang terjadi dalam perekonomian. Tahapan Penyusunan Grand Design Fokus utama kajian ini diarahkan agar pengembangan ekonomi masyarakat memiliki arah yang jelas dalam merespon dinamika yang ada saat ini maupun isu-isu aktual yang dapat diklasifikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat yang diinginkan mengarah pada penguatan beberapa elemen perekonomian, baik itu berbasis penguatan komoditas (barang dan jasa), penguatan sektoral maupun penguatan kewilayahan. Sinergisitas pengembangan ekonomi berbasis kekuatan komoditas pada gilirannya diharapkan mampu memperkuat kinerja sektoral di Kabupaten Bandung. Pada sisi lain, dengan bentuk-bentuk kewilayahan dengan basis ekonomi yang memiliki karakteristiknya masing-masing, pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung juga harus
mendapat
perhatian
spesifik.
Karakteristik
kombinasi
wilayah
perekonomian Kabupaten Bandung dengan aktivitas perekonomian pedesaan berbasis pertanian serta aktivitas perekonomian perkotaan berbasis sektor industri, perdagangan-hotel dan restoran, serta sektor jasa adalah merupakan elemen penting yang pada akhirnya diharapkan dapat bersinergi. Tolak ukur kemajuan perekonomian Kabupaten Bandung berpijak pada pencapaian optimal indikatorindikator perekonomian, baik yang sifatnya makro maupun mikro. Pencapaian kinerja tersebut diharapkan memiliki dampak multiplier terhadap kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat, terutama berkaitan dengan pengentasan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
kemiskinan, penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, serta eliminasi masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari dokumen perencanaan, substansi mendasar dari kajian ini adalah bagaimana arah dan perkembangan ekonomi masyarakat mampu sejalan antara dinamika yang terjadi dengan serangkaian kebijakan/program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Sinkronisasi antara kebutuhan pengembangan secara riil dengan arah kebijakan yang ditempuh pemerintah diharapkan pada akhirnya bisa semakin memperkuat perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu dokumen perencanaan, kajian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan/rujukan dalam desain strategi kebijakan/progam ditingkat teknis. Jika sinergisitas tersebut mampu diupayakan, maka akselerasi kemajuan perekonomian Kabupaten Bandung diharapkan dapat mencapai hasil dengan percepatan yang lebih tinggi. Dalam konteks kekinian, sinkronisasi perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan bagian integratif dengan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat ditingkat regional maupun nasional. Oleh sebab itu, kajian ini juga berpijak pada sudut pandang yang lebih luas, yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terjemahan sektoral dan kewilayahan dari dokumen perencanaan dingkat Provinsi maupun Pusat.
1.2
Maksud dan Tujuan Maksud dari kajian penyusunan Grand Design Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kabupaten Bandung 2011-2015 adalah: (1)
Merumuskan rencana komprehensif pengembangan ekonomi Kabupaten Bandung berbasis pengembangan sektor-sektor ekonomi yang sejalan dengan perencanaan pengembangan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat.
(2)
Merumuskan hasil evaluasi kondisi daya dukung sektor-sektor ekonomi terhadap rencana pengembangan ekonomi Kabupaten Bandung dalam jangka pendek maupun proyeksinya dalam jangka panjang terkait stabilitas indikator-indikator perekonomian nasional, regional dan lokal.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 7
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(3)
2011
Merumuskan langkah-langkah sistematis yang meliputi tahapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran akhir tercapainya keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan stabilitas makro ekonomi Kabupaten Bandung.
(4)
Merumuskan langkah-langkah sistematis bagi penguatan kapasitas produk unggulan sektor-sektor ekonomi yang memiliki tingkat daya saing tinggi dengan daya serap pasar yang terus berkembang.
(5)
Menyusun dokumen rencana induk pengembangan ekonomi yang dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan ekonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang ekonomi di Kabupaten Bandung berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis berupa isu prioritas, indikasi program, kegiatan dan sasaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan dalam pembangunan ekonomi berbasis produk, kewilayahan dan sektoral.
(6)
Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
Tujuan penyusunan Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung adalah: (1)
Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang terkait pengembangan ekonomi masyarakat dalam skema rancangan/desain pembangunan ekonomi jangka panjang yang intregratif dengan skenario perencanaan pengembangan ekonomi pusat dan daerah berbasis pengembangan produk unggulan sektoral serta didukung oleh stabilitas makro ekonomi regional.
(2)
Dimiliknya hasil evaluasi kondisi daya dukung sektor-sektor utama (leading sector) terhadap rencana pengembangan ekonomi Kabupaten Bandung dalam jangka menengah.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 8
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(3)
2011
Dimilikinya rumuskan langkah-langkah sistematis yang meliputi tahapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran akhir peningkatan aktivitas ekonomi sektoral dan stabilitas ekonomi regional.
(4)
Dimilikinya rumusan langkah-langkah sistematis bagi penguatan kapasitas produk unggulan sektor-sektor ekonomi sebagai produk yang memiliki tingkat daya saing tinggi dengan daya serap pasar yang terus berkembang.
(5)
Dimilikinya skenario pengembangan ekonomi masyarakat yang mengarah kepada strategi perluasan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
(6)
Dimilikinya pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
1.3
Output yang Diharapkan Output yang diharapkan dari penyusunan dokumen buku perencanaan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung 20112015 yang isinya memuat: (1)
Potret kekuatan, kelemahan, dan peluang dan tantangan makro perekonomian Kabupaten Bandung saat ini dan ke depan (2011-2015)
(2)
Potret kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan mikro perekonomian Kabupaten Bandung saat ini dan ke depan (2011-2015)
(3)
Analisis permasalahan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung yang mencakup indikator ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
(4)
Analisis dampak program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung.
(5)
Skenario pola pengembangan sinergi
pemerintah daerah
dengan
pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pelaku ekonomi swasta (private sector).
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 9
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(6)
2011
Analisis pengembagan kawasan pertanian dan industri Kabupaten Bandung sebagai basis pengembangan ekonomi masyarakat.
(7)
Analisis penguatan produksi dan pasar komoditas-komoditas unggulan Kabupaten Bandcung.
1.4
Ruang Lingkup Ruang lingkup dari kajian grand design pengembangan ekonomi
masyarakat Kabupaten Bandung adalah meliputi: (1)
Analisa tentang kondisi historis dan proyeksi indikator-indikator perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung.
(2)
Analisis
mengenai
strategi,
kebijakan,
program
dan
kegiatan
pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung. (3)
Analisis faktor internal dan eksternal terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung.
(4)
Analisis skenario dampak kebijakan (program/kegiatan) pemerintah daerah Kabupaten Bandung terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung.
(5)
Analisis bentuk-bentuk sinergi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dengan seluruh stakeholders perekonomian Kabupaten Bandung.
(6)
Analisis kerangka desain pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung yang meliputi: tujuan, prasyarat dan strategi pengembangan.
(7)
Analisis kondisi internal perekonomian Kabupaten Bandung dan relevansinya dengan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat dan kondisi perekonomian Indonesia.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 10
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
1.5
2011
Tahapan Kajian Tahapan kajian meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
(1)
Persiapan: melakukan persiapan komprehensif kajian, koordinasi teknis, kelengkapan administratif, menetapkan indikator, menetapkan alat analisis, menyusun kerangka analisis, dan pembagian tugas tim analisis.
(2)
Pengumpulan Data: meliputi pengumpulan informasi data primer (survei dan wawancara) maupun sekunder dari BPS, dinas-dinas/SKPD terkait, Bank Indonesia, Perbankan, dan Bappeda Kabupaten Bandung.
(3)
Pengolahan Data: meliputi evaluasi kesesuaian data, tabulasi data, pengolahan data dan verifikasi data akhir.
(4)
Analisis Data: analisa data ekonomi Kabupaten Bandung yang diderivasi ke dalam kerangka masing-masing poin tujuan kajian. Titik penekanan analisis data diarahkan pada perencanaan pengembagan kawasan perekonomian Kabupaten Bandung sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing dan stabil dalam jangka panjang.
(5)
Presentasi Draft Hasil: menyampaikan hasil sementara, mempresentasikan hasil, mengevaluasi dan menyempurnakan hasil.
(6)
Penyampaian Laporan Akhir: menyampaikan hasil kajian analisa dalam bentuk buku laporan grand design pengembangan ekonomi Kabupaten Bandung 2011-2015.
1.6
Kerangka Analisis Metode analisis kajian ini adalah menggunakan pendekatan analisis
deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif mengacu kepada kebutuhan alat analisis perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang komprehensif (melibatkan data-data kuantitatif dan dokumen-dokumen analisis deskriptif) mengenai kondisi masing-masing elemen indikator ekonomi masyarakat, indikator ekonomi sektoral, dan indikator ekonomi makro regional sehingga sesuai dengan tujuan kajian yang dilengkapi dengan informasi proses pembentukan data; metode perhitungan data; dan kegunaan data. Analisa
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 11
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
kuantitatif meliputi pengolahan data yang menggunakan alat-alat uji statistik maupun ekonometrik terkait model ekonomi maupun proyeksi indikator ekonomi masyarakat dalam jangka menengah.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 12
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
BAB II REVIEW KONSEP PERENCANAAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN KABUPATEN BANDUNG
2.1. Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 2.1.1. Konsep Pembangunan Ekonomi Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno 1996:13). Berdasarkan atas definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu di diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terusmenerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 13
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
maupun non ekonomi. Oleh sebab itu, sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro (1983:1280) dalam Suryana (2000:6) adalah: (1) Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan. (2) Mengangkat taraf hidup temasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional. (3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain,tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan. Ada empat model pembangunan (Suryana, 2000:63) yaitu model pembangunan ekonomi yang beorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal. 2.1.2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono 1999:2). Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2002:4), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 14
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunanya telah cukup dikenal. Sedangkan menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2003:57), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB sebelumnya (PDRBt – 1). Ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno 1994:425) yaitu: (1)
Tanah dan kekayaan alam lain: Kekayaan
alam
akan
mempermudah
usaha
untuk
membangun
perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer yaitu sektor dimana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak, dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis barang kegiatan ekonomi di lain pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 15
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan
dapat
diatasi
dan
pertumbuhan
ekonomi
dipercepat
kemungkinannya untuk memperoleh keuntungan tersebut dan menarik pengusaha pengusaha dari negara-negara/daerah-daerah yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut. Modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusahapengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam itu diusahakan secara efisien dan menguntungkan. (2)
Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja: Penduduk
yang
bertambah
dapat
menjadi
pendorong
maupun
penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar yang diakibatkannya.Besarnya luas pasar dari barangbarang yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tergantung pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktorfaktor produksi lain yang tersedia. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam tingkat produksi atau pun kalau bertambah, pertambahan tersebut akan lambat sekali dan tidak mengimbangi pertambahan jumlah penduduk. (3)
Barang-barang modal dan tingkat teknologi: Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 16
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi itu. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan maka kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah. (4)
Sistem sosial dan sikap masyarakat: Sikap masyarakat dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi.Sikap
itu
diantaranya
adalah
sikap
menghemat
untuk
mengumpulkan lebih besar uang untuk investasi, sikap kerja keras dan kegiatan-kegiatan mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu menambah pendapatan dan keuntungan. Disisi lain sikap masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern dan yang produktivitasnya tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat. (5)
Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan: Adam Smith (telah) menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar, dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi.Pandangan Smith ini menunjukkan bahwa sejak lama orang telah lama menyadari tentang pentingnya luas pasar dalam pertumbuhan ekonomi.Apabila luas pasar terbatas, tidak ada dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya
tinggi.Karena
produktivitasnya
rendah
maka
pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi pasar.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 17
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
2.1.3. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah Saat ini tidak ada satu teori pun yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif.Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu bagaimana memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah.Pada hakikatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Arsyad 1999:114). Pengembangan metode untuk menganalisis suatu perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaanya sebagai sarana mengumpulkan data tentang perekonomian daerah
yang bersangkutan
serta proses pertumbuhannya.
Pengembangan metode analisis ini kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Akan tetapi di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit (Arsyad 1999:114). Beberapa faktor yang sering menjadi penghambat dalam melakukan analisis perekonomian diantaranya: a. Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal (berdasarkan fungsinya). b. Data yang dibutuhkan umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional. c. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan sebab perekonomian
daerah
lebih
terbuka
jika
dibandingkan
dengan
perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliranaliran yang masuk dan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 18
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
d. Bagi Negara Sedang Berkembang, disamping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang terbatas itu pun banyak yang kurangakurat
dan
terkadang
relatif
sulit
dipercaya,
sehingga
menimbulkankesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian yang sebenarnya di suatu daerah. Adapun beberapa teori dalam pembangunan daerah yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory): Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad 1999:116). Dalam penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno 2000:146). Ada serangkaian teori ekonomi sebagai teori yang berusaha menjalankan perubahan-perubahan regional yang menekankan hubungan antara sektorsektor yang terdapat dalam perekonomian daerah.Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi (economic base theory). Menurut Glasson (1990:63-64), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu: 1) Sektor-sektor Basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barangbarang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 19
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. 2) Sektor-sektor Bukan Basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal. Secara implisit pembagian perekonomian regional yang dibagi
menjadi dua
sektor tersebut terdapat hubungan sebab-akibat dimana keduanya kemudian menjadi pijakan dalam membentuk teori basis ekonomi. Bertambahnya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan sehingga menambah permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, akibatnya akan menambah volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya semakinberkurangnya kegiatan basis akan menurunkan permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis yang berarti berkurangnya pendapatan yang masuk ke daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak utama. b. Teori Tempat Sentral: Teori Tempat Sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hirarki tempat dimana setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi
penduduk
daerah
yang
mendukungnya.Teori
tempat
sentral
memperlihatkan bagaimana pola-pola lahan dari industriyang berbeda-beda terpadu membentuk suatu sistem regional kota-kota. (Prasetyo Supomo 2000:415). Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi
daerah,
baik
di
daerah
perkotaan
maupun
daerah
pedesaaan.Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerahdaerah yang bertetangga (berbatasan).Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia
jasa
sedangkan
daerah
lainnya
hanya
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
sebagai
wilayah Hal: 20
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
pemukiman.Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah. c. Teori interaksi spasial: Merupakan arus gerak yang terjadi antara pusat-pusat pelayanan baik berupa barang, penduduk, uang maupun yang lainnya. Untuk itu perlu adanya hubungan antar daerah satu dengan yang lain karena dengan adanya interaksi antar wilayah maka suatu daerah akan saling melengkapi dan bekerja sama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Dalam teori ini didasarkan pada teori gravitasi, dimana dijelaskan bahwa interaksi antar dua daerah merupakan perbandingan terbalik antara besarnya massa wilayah yang bersangkutan dengan jarak keduanya. Dimana massa wilayah diukur dengan jumlah penduduk. Model interaksi spasial ini mempunyai kegunaan untuk: (1) Menganalisa gerakan antar aktivitas dan kekuatan pusat dalam suatu daerah. (2) Memperkirakan pengaruh yang ada dan ditetapkannya lokasi pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya. Interaksi antar kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain sebagai produsen dan konsumen serta barang-barang yang diperlukan menunjukkan adanya gerakan. Produsen suatu barang pada umumnya terletak pada tempat tertentu dalam ruang geografis, sedangkan para langganannya tersebar dengan berbagai jarak di sekitar produsen. 2.1.4. Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal Konsep pembangunan ekonomi antara lain menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan ekonomi. Menurut Syahrir (1986), dalam dasawarsa 1960-an pertumbuhan (growth) mulai terpisah dengan pembangunan (development). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang dapat dicapai namun
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 21
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
itu juga dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural. Kondisi tersebut menurut Hendra Esmara (1986: 12) memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan. Dalam konteks daerah maka pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output daerah/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam satu periode tertentu (umumnya satu tahun). Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan (Lincolin Arsyad, 1999). Menurut Budiono Sri Handoko (1984) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada sumber daya alam (natural resources), sumber daya manusia (human resources), modal (capital), teknologi (technology) dan lain-lain yang dimiliki oleh suatu wilayah baik nasional (negara) maupun regional (propinsi dan kabupaten atau kota). Akan tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik dan nilai-nilai moral suatu wilayah tidak menunjang. Faktor-faktor tersebut yang dinamakan sebagai faktor nonekonomi. Dasar pemikiran kewilayahan (regionalisasi) sebenarnya merupakan sesuatu yang nyata, yaitu setiap kegiatan itu pasti terjadi dan mempunyai efek dalam sebuah ruang dan bukan dalam sebuah titik yang statis (Budiono Sri Handoko, 1984). Oleh karena itu kondisi struktural perekonomian suatu daerah akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah lain, sehingga akan tergantung pada mobilitas penggunaan faktor produksi dan aktivitas produksi yang berlangsung, dan untuk melakukan aktivitas produksi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 22
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
setiap daerah akan menghadapi kendala ketersediaan sumber daya, oleh karena itu antara satu daerah dengan daerah lain akan saling mempengaruhi. Dengan demikian, dalam pendekatan tata ruang tersebut, pembangunan yang terjadi di suatu daerah akan mempengaruhi daerah lain, demikian pula sebaliknya. Dalam perkembangan daerah, pendekatan tata ruang ini digunakan untuk membahas hubungan antara pertumbuhan daerah perkotaan dengan pedesaan. Hubungan atau kontrak yang terjadi antara daerah perkotaan dengan pedesaan beserta hasil-hasil hubungannya dalam wujud tertentu diartikan sebagai interaksi (R. Bintarto, 1996). Status lokasi kota dalam pandangan teori lokasi merupakan tempat sentral (central place). Tempat sentral menurut Christaller dan Losch (1991) (dalam AR.Karseno dan Sukanto Resksohadiprojo, 1997), merupakan tempat yang produktif, karena berbagai jasa penting harus disediakan untuk daerah-daerah di sekitarnya. Oleh karena itu, peran kota tidak saja bersifat statis dalam wilayahnya, melainkan menjadi pendorong bagi kemajuan daerah-daerah sekitarnya. Dikatakan sebagai pendorong daerah sekitarnya, karena kemajuan suatu daerah akan berdampak pada daerah sekitarnya. Sebagai contoh, kemajuan ekonomi Provinsi DKI Jakarta akan berdampak pada daerah sekitarnya. Kemajuan perekonomian DKI Jakarta akan memberikan spread effect, terhadap aktivitas ekonomi di Kab/Kota di sekitar DKI Jakarta. Secara garis besar hubungan timbal balik antara desa dan kota dapat diinterpretasikan berbagai macam hubungan antara kegiatan-kegiatan yang berada di kota dan di desa, di antaranya ada yang menyamakan hubungan antara desa dan kota dengan hubungan antara pertanian dan industri. Hubungan timbal balik itulah yang mengakibatkan munculnya fungsi kota, yaitu antara lain: (1) sebagai tempat pengumpulan hasil produksi dari daerah-daerah di belakangnya, atau desadesa sekitarnya (hinterland); (2) sebagai tempat pengumpulan input yang diperlukan pedesaan (pupuk, bibit, obat-obatan, dan sebagainya); dan (3) sebagai pusat administratif (Kadariah, 1989). Untuk mengetahui sektor-sektor mana saja yang mengalami pergeseran kontribusi dan layak untuk dikembangkan berdasarkan peranan pertumbuhan ekonomi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 23
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
nasional, peranan penyebaran sektor-sektor ekonomi nasional dan keunggulan kompetitif, maka digunakan teknik analisa location quotient (LQ). Teknik analisa LQ mengambarkan sektor-sektor yang prospektif untuk dikembangkan di suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain diwilayah referensi (Y.Sri Susilo, 2000). Identifikasi struktur ekonomi dapat dilakukan melalui perhitungan kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam pembentukan agregat PDRB di suatu daerah. Dari indentifikasi tersebut dapat diperoleh keterangan mengenai sektor-sektor yang mengalami peningkatan maupun penurunan kontribusi sektoral terhadap total PDRB. Struktur ekonomi agraris adalah kondisi perekonomian suatu negara atau daerah yang kegiatan ekonominya terpusat pada sektor pertanian. Artinya bila dilihat dari kontribusi sektoral, maka sektor ini merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi sektor yang lebih besar dibandingkan sektor-sektor yang lain. Begitu juga dengan struktur ekonomi industri, dimana leading sector dalam perekonomian daerah didominasi oleh pertumbuhan dan kontribusi sektor industri yang tinggi dibandingkan sektor-sektor yang lain. Struktur ekonomi jasa dan niaga apabila sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang terbesar dalam kontribusinya terhadap PDRB (Dumairy, 1999). Konsep tentang sektor unggulan (leading sector) di dasarkan atas kemampuan perekonomian di setiap wilayah yang tidak sama, baik corak maupun kepemilikan sumber daya-nya. Oleh karena itu setiap daerah memiliki spesialisasi atas kelebihan kepemilikan sumber daya yang dimiliki, dan spesialisasi kepemilikan sumber daya tersebut pada akhirnya akan terlihat dari perkembangan sektor-sektor ekonomi, antara lain dilihat dari share sektoral terhadap PDRB dan nilai absolut sektoral. Sektor unggulan dalam hal ini merupakan sektor ekonomi yang menopang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, atas dasar spesialisasi kepemilikan sumber daya. Konsep sektor unggulan tidak saja didasarkan pada nilai absolut atau share sektoral dari PDRB, tetapi dalam penggunaan faktor produksi, seperti tenaga kerja. Spesialisasi dalam konsep perdagangan disebut dengan keunggulan komparatif, artinya suatu daerah relatif memiliki kelebihan dibandingkan daerah lain dalam hal sumber daya yang dimiliki, sedangkan ukuran spesialisasi dilihat dari kemampuan sektor ekonomi dalam menghasilkan output setinggi mungkin dalam PDRB. Konsep spesialisasi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 24
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
dapat dilihat dari sejumlah indikator, seperti: (1) besar kecilnya kemampuan perekonomian dalam meningkatkan output atau PDRB per sektor; dan (2) dilihat dari besar kecilnya peran sektoral dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya atau faktor produksi, seperti; tenaga kerja, modal, dan teknologi. Perubahan struktur ekonomi dari basis perekonomian agraris atau sektor-sektor primer ke arah perekonomian dengan basis sektor-sektor sekunder dan tersier dapat dilihat dari peran sektoral dalam agregat PDRB, sektor yang nilai share-nya terhadap PDRB kecil berarti bukan merupakan spesialisasi dan bukan sektor unggulan. Oleh kerena itu perubahan struktur harus meningkatkan nilai output masingmasing sektor (yang diunggulkan) dan mampu memperbaiki penyerapan faktor produksi, seperti menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pertumbuhan sektor-sektor tertentu memiliki keunggulan kompetitif maka analisis tersebut perlu dilengkapi dengan analisa sektor unggulan, artinya meskipun suatu sektor kompetitif belum tentu sektor tersebut prospektif untuk dikembangkan menjadi leading sector (sektor basis) bagi perekonomian kab/kota. Oleh karena itu untuk melihat keunggulan kompetitif sekaligus keunggulan komparatif suatu sektor tertentu di daerah kab/kota, maka digunakan analisis LQ, sehingga dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sektor tersebut prospektif untuk dikembangkan atau tidak dengan melihat kondisi aktualnya.Ukuran yang dipakai untuk melihat kriteria LQ adalah: bila nilai LQ sektor >1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis, sedangkan bila LQ = 1, maka produk domestik bruto habis dikonsumsi di daerah tersebut, sedangkan bila LQ sektor < 1, maka sektor tersebut merupakan sektor non-basis. Salah satu model gravitasi yang banyak digunakan dalam melihat asesibilitas antar wilayah adalah model gravitasi Hansen (1959) (dalam Robinson Tarigan, 2004). Model gravitasi digunakan untuk memprediksi potensi suatu daerah berdasarkan lokasi dari pemukiman penduduk (yang dilihat berdasarkan daya tarik masing-masing lokasi). Model gravitasi mengasumsikan ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat aksesibilitas, dan adanya luas lahan kosong (untuk perumahan dan industri), pada akhirnya akan menarik/mendorong (sebagai bentuk daya tarif
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 25
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
gravitasi) penduduk untuk masuk ke lokasi tersebut. Model gravitasi ini menggabungkan jumlah lapangan pekerjaan dan kemudahan untuk mencapai lokasi (accessibility indeks). Secara umum indeks tersebut menempatkan unsur daya tarik yang terdapat pada suatu wilayah dan kemudahan untuk mencapai wilayah tersebut. Model gravitasi mulai mendapat perhatian sebagai alat analisis interaksi sosial dan ekonomi setelah penelitian Carey dan Ravenstein (1950), dikembangkan oleh Lloyd (1977) (dalam Robinson Tarigan, 2004), melakukan penelitian tentang asal tempat migran yang berdatangan ke berbagai lokasi di Amerika Serikat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah migran yang masuk ke suatu kota dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk yang didatangi, besarnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk tempat asal migran, dan jarak antara kota asal dengan kota yang dituju (destination city). Konsep ini menunjukkan bahwa kedatangan penduduk (migrasi) yang memasuki suatu kota bukanlah bersifat acak (random), melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Tingkat aksesibilitas dan potensi yang berbeda akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda, sehingga daerah-daerah tersebut dapat diklasifikasikan. Untuk mengklasifikasikan pertumbuhan ekonomi daerah, dapat digunakan model Kartesian-Klaassen (1981). Dalam klasifikasi pertumbuhan ekonomi
daerah,
digambarkan
klasifikasi
daerah-daerah
serta
siklus
perkembangan ekonomi yang terjadi. 2.1.5. Teori Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan Ekonomi Daerah atau Local Economic Development (LED) telah menjadi tumpuan bagi pemulihan ekonomi nasional. Pada tataran konsep dan pemikiran, ada "ketidakjumbuhan" (ketidaksesuaian) atau "gap" antara teori-teori LED yang lebih bermakna sistem Dekonsentrasi dengan basis wilayah "luas" (provinsi-provinsi) versus sistem Desentralisasi (otonomi daerah) dengan basis kota dan kabupaten. Oleh karena tuntutan LED terus mengemuka, sementara
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 26
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
belum disepakati konsep yang definitif, maka muncul paradigma-paradigma baru, unik, dan parsial yang sedang diujicobakan di beberapa daerah (kota dan kabupaten). Pola pertumbuhan ekonomi regional tidaklah sama dengan apa yang lazim terjadi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini pada dasarnya disebabkan pada analisa pertumbuhan ekonomi regional tekanan lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. (Sjafrizal, 1985: 331) Richardson (1978) Perbedaan pokok antara pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititik beratkan dalam analisis pertumbuhan daerah adalah perpindahan faktor movements(Ricardson, 1978). Jadi adanya asumsi “perekononian tertutup” tidak dapat diterapkan pada daerah [region]. Adanya kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal sangat memperbesar peluang bagi perbedaan tingkat pertumbuhan regional.Teori Ekonomi Regional memberikan tekanan pada unsur space, maka faktor-faktor yang menjadi perhatian juga berbeda dengan apa yang lazim dibahas pada Teori Pertumbuhan Nasional (Growth Theory). Pada Teori Pertumbuhan Nasional faktor-faktor yang sangat diperhatikan adalah modal, lapangan pekerjaan, dan kemajuan teknologi yang bisa muncul dalam berbagai bentuk. Akan tetapi padaTeori Pertumbuhan Regional faktor-faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan lokasi, aglomerasi, migrasi dan arus lalulintas modal anrae wilayah. Gllasson (1977), pertumbuhan regional dapat terjadi akibat faktor endogen (dari dalam), dan faktor eksogen (dari luar) serta kombinasi dari keduannya. Faktor endogen adalah distrubusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal. Faktor eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditas yang dihasilkan daerah tersebut (Glasson, 1977). Adanya perubahan sistem pemerintahan, dari Dekonsentrasi dengan kontrol dominan dari Pusat menjadi Desentralisasi ke daerah dan kabupaten (UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 27
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah), maka pemulihan ekonomi (economic recovery), khususnya dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan memerangi kemiskinan, sudah barang tentu lebih mengandalkan peran daerah serta menjadi relevan untuk memikirkan bagaimana pengembangan ekonomi di daerah (LED) di tingkat Kota dan Kabupaten. Memikirkan pengembangan ekonomi lokal tentu tak bisa dilepaskan dari banyak teori yang mendasarinya. Malizia dan Feser tahun 1999 dalam bukunya Understanding Local Economic Development mengompilasi ada 10 teori LED dan membandingkan bagaimana dasar-dasar teorinya, sasaran pengembangannya, prosesnya, kelebihan dan kelemahan, serta penerapannya (Info URDI Vol.15: 15). Menurut kedua penulis tersebut, ke-10 teori dapat dipahami melalui dua cara, antara lain : 1. Teori dapat dipahami sebagai suatu realitas dari suatu proses pembangunan ekonomi; 2. Teori dipahami sebagai banyaknya faktor dan aktor yang terlibat di dalamnya. Tidaklah mengherankan bahwasanya satu teori tidaklah cukup dan teori-teori yang ada lebih menggambarkan paradigma pada masanya. Ke-10 teori tentang Local Economic Development dipahami sebagai: 1. Proses pengembangan dan perkembangan ekonomi di daerah-daerah lebih pada tataran ekonomi makro; 2. Basis wilayah (Regionalisasi) yang digunakan pada teritorial tertentu yang cukup "luas" sehingga teridentifikasi fungsi "Homogeneity" dan atau "Functionality/Nodality" (Perroux-1955; Myrdal-1957; Hirschman-1958, dan Hilhorst-1977). Sedikit banyak teori-teori tersebut pernah diterapkan di Indonesia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi masa lalu (Repelita) dengan basis wilayah (regionalisasi) berupa provinsi atau gabungan provinsi (Konsep Wilayah
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 28
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Pembangunan Utama/WPU). Penggunaan basis wilayah provinsi atau gabungan provinsi memang dimungkinkan dalam mekanisme Dekonsentrasi ketika itu. Hanya saja penerapannya di Indonesia tidak secara utuh memilih satu teori atau kombinasi dari berbagai teori, tetapi lebih pada "mencomot" secara "prasmanan" (buffet) dasar-dasar teorinya sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Dengan sistem pemerintahan Desentralisasi, atau lebih sering disebut dengan Otonomi Daerah yang berbasis wilayah kota dan kabupaten, bagaimana LED berbasis kota dan kabupaten (bukan provinsi seperti penerapan teori sebelumnya) mampu menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional ? Di sinilah muncul "gap" antara teori atau pemikiran LED yang diterapkan pada masa lalu (sebelum Otonomi Daerah) dan pemikiran LED pada era Otonomi Daerah sekarang ini. "Gap" ini menyangkut dua hal yaitu: 1. Basis wilayah "luas" dan fungsional seperti provinsi atau gabungan provinsi versus wilayah kota dan kabupaten yang relatif tidak luas; 2. Sistem Dekonsentrasi dengan kontrol dari Pusat versus Desentralisasi di kota dan kabupaten yang masing-masing daerah saling independen. 2.1.6. Faktor Pengembangan Ekonomi Regional Beberapa hal lain yang mendasari perubahan paradigma pembangunan regional adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi jalannya pembangunan regional masa kini dan masa yang akan datang, faktor yang dimaksud antara lain disebabkan oleh adanya faktor-faktor intern sebagaimana tersebut di bawah ini. A.
Faktor Internal
Faktor-faktor internal wilayah adalah faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah yang ada dan ditemukenali serta yang bersumber di dalam wilayah otoritas yang bersangkutan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 29
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
-
2011
Faktor Sumberdaya Wilayah
Sumberdaya wilayah merupakan anasir penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sumberdaya wilayah dimaksud adalah sumberdaya lahan yang terkait dengan potensi fisik wilayah. Kiat manajemen/pengelolan yang berimbang dan berkelanjutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam peningkatan produktivitasnya. Keberhasilan pengelolaan dengan berpijak pada kaidah kelestarian lingkungan dan berkelanjutan akan dapat menjamin terhadap meningkatnya masukan daerah yang telah lama dieksploitasi dengan tanpa mempertimbangkan
kelestarian
lingkungan
secara
optimal.
Sebagaimana
diketahui bersama bahwa keadaan daerah saat ini telah banyak yang mengalami perubahan sebagai akibat kurangnya pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pembangunan di wilayah yang bersangkutan, sehingga dalam rangka mengantisipasi terhadap pengaruh negatif berkepanjangan maka perlu segera diupayakan adanya sinkronosasi dan peningkatan hubungan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, serta daerah dan pusat dalam rangka peningkatan potensi di wilayah yang bersangkutan, oleh sebab itu, melalui Undang-Undang No 22 Tahun 1999 diharapkan dapat dibangun sebuah sistem yang mampu memperkuat institusi pengelolaan sumberdaya daerah. Institusi ini diharapkan akan menjadi wadah bagi para profesional dalam rangka menerapkan profesi sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan di tingkat regional. Selain itu, persepsi tentang pembangunan daerah yang akan dibangun melalui kebijakan ini, adalah daerah sebagai satu kesatuan sistem wilayah pembangunan, bukan saja berkonsentrasi pada kelangsungan hidup manusia dalam kepentingan sesaat tetapi juga menciptakan habitat bagi tumbuh dan berkembangnya makhluk lain dalam rangka mempersiapkan sistem yang mendukung kelestarian kehidupan secara berkesinambungan. Dengan demikian, daerah tidak lagi dipersepsikan sebagai daerah yang masing-masing terpisah, tetapi tetap memiliki interaksi dan interdependensi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Keterkaitan sumberdala lahan atau sumberdaya fisikal antara satu daerah dengan daerah lainya tidak akan dapat dipisahkan dalam pengelolaannya. Oleh karenanya, diperlukan wadah yang
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 30
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
berupa
institusi
untuk
mengakomodasikan
keterpaduan
2011
perencanaan,
pelaksanaannya sampai dengan evaluasi dan monitoring-nya. -
Faktor Sumberdaya Manusia
Manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan. Sumberdaya manusia merupakan kunci sukses dalam setiap pelaksanaan pembangunan baik dalam skala kecil, menengah maupun sedang. Dalam rangka peningkatan keberhasilan pelaksanaan pembangunan tersebut maka diperlukan kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Peningkatan kualitas yang dibarengi oleh peningkatan kuantitas sumberdaya manusia yang berkualitas di tingkat regional untuk masamasa
sekarang
dan
yang
akan
datang
perlu
dilakukan
dan
perlu
memperoleh/mendapatkan perhatian yang serius dalam penanganannya sehingga potensinya dapat dimanfaatkan secara baik dan benar. Pembangunan regional bukanlah membangun fisik daerah semata-mata, melainkan inti pembangunan daerah adalah membangun sumberdaya manusia. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, aspek pemberdayaan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam rangka ini pula, diwajibkan kepada daerah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi pengembangan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu memberikan dukungan terhadap dilaksanakannya paradigma pembangunan berkelanjutan dan mampu membangun daerah berdasarkan aspirasi daerah yang bersangkutan. -
Faktor Kedudukan Geografis
Letak wilayah secara geografis memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan wilayah baik dari segi ekonomi, budaya, social, politik dan fisikal. Letak geografis memiliki pengaruh pula terhadap letak strategis wilayah dalam pelbagai aspek kehidupan. Kedudukan strategis wilayah yang bersangkutan dan dapat
menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu pasar produksi
pembangunan baik sektoral maupun non-sektoral dan bahkan mungkin dapat menjadi salah satu produsen handal yang mampu memasok terhadap daerah lain disekitarnya, dengan demikian kedudukan geografi memiliki peran yang penting
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 31
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
dan dapat menjadi factor pengaruha yang sangat kuat terhadap perkembangan wilayah yang bersangkutan dan sekitarnya. Disamping itu, dengan letak geografi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar “setting” terhadap kegiatan yang prospektif dimasa depan termasuk penentuan pola konservasi dan preservasi serta pola eksploatasinya. Rancangan yang didasarkan pada letak geografis akan mampu memberikan hasil yang optimal termasuk dapat mengakomodasi terhadap jiwa rancangan pembangunan daerah yang searah (compatible) dengan UndangUndang tentang otonomi daerah dan tata lingkungannya, sehingga dalam pemanfaatan setiap sumberdaya
perlu senantiasa mempertimbangkan “where,
what, when, why, how and by whom”?. Dalam kerangka ini pula, Undang-undang menekankan pentingnya pendekatan keruangan yang secara geografis akan memberikan dukungan secara lebih detil melalui pendekatan kewilayahan sehingga persebaran keruangannya dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan praktis. -
Faktor Perkembangan Penduduk dan Demografi
Peningkatan jumlah penduduk Indonesia dimasa yang akan datang disatu sisi merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, sedangkan disisi lain akan merupakan masalah, hal ini akan besar pengaruhnya terhadap laju dan kecenderungan pembangunan regional. Sumberdaya daerah akan menanggung beban yang lebih besar dalam rangka menyediakan lingkunan hidup yang berkualitas baik. Proyek pembangunan regional dan bersifat lintas administratif yang pada saat ini sedang dilaksanakan, dibangun dengan kesadaran penuh, akan pentingnya kualitas lingkungan hidup, oleh sebab itu, salah satu indikator yang akan dipergunakan dalam mengukur kinerja pengelolaan sumberdaya daerah adalah neraca sumberdaya daerah. -
Faktor Peningkatan Kebutuhan
Sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan maka secara logis kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang berasal dari sumberdaya daerah akan semakin meningkat sehinga perlu didukung dan diantisipasi dalam pengelolaan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 32
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya manusia, sehingga dapat terjaminnya kebutuhan di masa yang akan datang. -
Faktor Perkembangan Persepsi Masyarakat
Dengan semakin meningkatnya wawasan masyarakat akan arti penting pelestarian sumberdaya alam, menumbuhkan sikap masyarakat yang kritis tentang pembangunan daerah sehingga persepsi masyarakat tentang sumberdaya tersebut mulai bergeser dari aspek ekonomis ke aspek ekologis. Oleh sebab itu, didalam pelaksanaan SRRP ini, mulai ditekankan perubahan pendekatan dari pendekatan top down menjadi community base development. -
Faktor Pembangunan Sektoral dan Daerah
Pembangunan daerah dan regional sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu diselaraskan dan dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan sektor lain dan pembangunan daerah secara holistik. Namun demikian, mengingat bahwa sumberdaya alam sebagai sistem penyanggga kehidupan yang memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan, maka pembangunan sektor lain yang menyebabkan perubahan peruntukan dan pemanfaatan sumberdaya yang berdampak penting, bercakupan luas, atau bernilai strategis, harus dilakukan secara cermat dan koordinatif . Khusus hubungannya dengan pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi dibidang pembangunan regional perlu memperoleh perhatian yang semestinya. Untuk itu perlu dikembangkan kegiatan yang bersifat “local specific” berdasarkan potensi dan keadaan setempat. -
Faktor Kesenjangan
Pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan sektoral, telah menimbulkan ekses terjadinya kesenjangan antara penanam modal dengan masyarakat. Ekses tersebut tidak jarang menimbulkan kerawanan sosial yang berdampak negatif terhadap pengelolaan sumberdaya. Oleh karena itu perlu diusahakan terlaksananya keterlibatan masyarakat
di daerah dalam
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
setiap
Hal: 33
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
pelaksanaan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pembangunan kelembagaan yang mendukung. B. -
Faktor Eksternal Faktor Era Globalisasi
Berkembangnya kerjasama Regional Asia Pasific dan pengaruh globalisasi pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan pembangunan regional dan nasional di Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia bukan sematamata menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia tetapi juga sudah dianggap sebagai tanggung jawab semua umat manusia di dunia. Globalisasi yang terjadi meliputi globalisasi ekonomi, demokrasi, lingkungan dan globalisasi sosial. -
Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan peningkatan pelayanan yang layak maka sudah waktunya apabila IPTEK yang semula hanya sebagai pendukung pembangunan, dimasa yang akan datang harus dapat berfungsi sebagai penggerak perkembangan pembangunan daerah dan regional. -
Faktor Persepsi Masyarakat Internasional
Perhatian masyarakat Internasional akan
arti pentingnya keberadaan dan
kelestarian sumberdaya alam daerah terutama yang mendukung terhadap kepentingan manusia baik dalam skala lokal, regional, nasional dan bahkan internasional dalam dasa warsa terakhir semakin meningkat. Hal ini telah menimbulkan isu global yang dapat mengakibatkan dampak yang bersifat positif dan negatif. Sehingga terbuka kemungkinan disinformasi yang mangakibatkan timbulnya isu global yang bersifat negatif semakin deras. Untuk itu, perlu adanya kehati-hatian
dalam
setiap
kebijaksanaan
pengelolaan
dan
pemanfaatan
sumberdaya alam tersebut.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 34
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
2.2. Dokumen Perencanaan Kabupaten Bandung 2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 A.
Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bandung Tahun 2010 - 2015 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah pada tahap kedua 2011-2015 Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025. Pada tahap ini perlu perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal, dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu yang dihadapi Kabupaten Bandung antara lain : keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik, lingkungan hidup dan bencana, kualitas sumber
daya
manusia
(pendidikan,
kesehatan
dan
keshalehan
sosial),
pembangunan perdesaan dan ketahanan pangan, infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta kemiskinan. Dalam menangani isu tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh segenap komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015, yang hendak dicapai adalah : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan
Perdesaan,
Berlandaskan
Religius,
Kultural
dan
Berwawasan Lingkungan”. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung dapat
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 35
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokokpokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2. 1
Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 Visi Terwujudnya Kabupaten
Pokok-pokok Visi Maju
Penjelasan Visi Kondisi sumber daya manusia Kabupaten
Bandung yang Maju,
Bandung yang memiliki kepribadian baik,
Mandiri dan Berdaya Saing,
berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan
melalui Tata Kelola
yang tinggi.
Pemerintahan yang Baik dan
Mandiri
Pemantapan Pembangunan
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri,
Perdesaan, Berlandaskan
untuk lebih maju serta mampu mewujudkan
Religius, Kultural dan
kehidupan yang sejajar dan sederajat
Berwawasan Lingkungan.
dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Berdaya Saing
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan sehat dalam lingkup regional maupun nasional, yang mencakup berbagai aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan Kabupaten Bandung.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara terpadu dan bertanggung jawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga domain utama,
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 36
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
Visi
Pokok-pokok Visi
2011
Penjelasan Visi yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, serta memperhatikan tingkat efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokratisasi, transparan, responsif, serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel.
Pemantapan
Kondisi pelaksanaan pembangunan di
Pembangunan
Kabupaten Bandung memberikan perhatian
Perdesaan
yang besar dan sungguh–sungguh terhadap pengembangan perdesaan, peningkatan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
Religius
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.
Kultural
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 37
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
Visi
Pokok-pokok Visi
2011
Penjelasan Visi seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.
Berwawasan
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung
Lingkungan
memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.
Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. B. Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2010-2015, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bandung dalam segala bidang, guna menyiapkan kemajuan, kemandirian dan kemampuan bersaing. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan mampu bersaing tersebut, maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 38
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2010 – 2015, sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi Peningkatan profesionalime birokrasi adalah salah satu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata bergantung kepada Pemerintah saja, akan tetapi harus adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab. Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain pemerintahan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran dan fungsi setiap domain pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Secara garis besar terdapat 4 (empat) karakter kepemimpinan Rasulullah SAW yang harus kita teladani dalam berbagai lingkup kepemimpinan, termasuk kepemimpinan dalam pemerintahan, yaitu : -
Karekter kepemimpinan pertama : ”siddiq” (benar) yaitu komitmen terhadap kebenaran. Segala langkah yang ditempuh seorang pemimpin harus berpijak pada kebenaran, berada dalam kebenaran dan menuju kebenaran. Kebenaran inilah yang harus menjadi landasan strategi kebijakan serta acuan utama seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan.
-
Karekter kepemimpinan kedua : ”tabligh” (menyampaikan). Seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan berbagai programnya dengan baik kepada masyarakat serta mampu mendengar, memperhatikan dan menyikapi dengan segera apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya, agar kebijakannya senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 39
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
-
2011
Karekter kepemimpinan ketiga : ”amanah” (jujur). Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan adil disertai dengan keikhlasan dan ketawakalan dalam mengemban amanah kepemimpinannya. Sekecil apapun yang menjadi hak rakyat, harus mampu dipenuhinya sebagaimana seharusnya, serta apa yang diucapkannya harus dapat dibuktikan dengan perbuatan yang nyata.
-
Karekter kepemimpinan keempat : ”fathonah” (cerdas). Seorang pemimpin harus memiliki kapasitas intelektual yang tinggi serta memiliki semangat untuk menjadikan berbagai fenomena kehidupan sebagai pelajaran yang sangat berharga. Kepemimpinan bukan semata-mata kekuasaan tetapi merupakan kapasitas intelektual yang dikonsepsikan dan di praktekan dalam berbagai kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dipimpinnya.
Penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) dari masa ke masa perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut diantaranya adalah adanya kepastian hukum, rasa keadilan, demokratis, transparan, responsif, akuntabel dan bebas dari KKN. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme birokrasi. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya sebagai berikut : peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya; penerapan sistem reward and punishment yang berkeadilan; peningkatan kesejahteraan aparatur; peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima; peningkatan disiplin kerja aparatur; peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi; serta peningkatan pengawasan internal. 2.
Meningkatkan Kualitas Sdm (Pendidikan dan Kesehatan) yang Berlandaskan Iman dan Takwa Serta Melestarikan Budaya Sunda SDM berkualitas yang berlandaskan Iman dan takwa merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung yang
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 40
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
”Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif untuk merajut kehidupan bersama. Kesalehan sosial sebagai perwujudkan sifat masyarakat bertaqwa merupakan kesatuan utuh dari pengetahuan, sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dalam perspektif agama, keimanan dan ketakwaan yang terefleksikan dalam kesalehan sosial, yang merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yang berlandaskan iman dan taqwa. Budaya sunda merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat. Hal ini menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif untuk menghadapi dampak negatif derasnya arus perubahan. Pada sisi lain, budaya ini juga merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia. Budaya sunda sangat kaya akan nilai-nilai, hal ini merupakan falsafah hidup yang sangat menentukan bagi sikap dan karakter masyarakat Sunda dalam mengambil peran sentral dalam pembangunan. Oleh karenanya perlu digali dan dikembangkan nilai-nilai budaya sunda yang baik untuk memotivasi potensi masyarakat. Masyarakat Sunda harus mempunyai kepercayaan diri dan kemandirian untuk berperan maksimal dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, karakter masyarakat Sunda anu boga wani, wanoh, wiwaha tur wijaksana harus dikembangkan sebagai bagian dari jati diri kesundaan. Dalam budaya sunda dikenal istilah “Sabilulungan”, yang artinya silih asih, silih asah dan silih asuh. Kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus dilandasi oleh semangat “Sabilulungan” dengan identitas nyantri,
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 41
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
nyunda, nyantana, nyantika, nyaloka dan sikap yang luhur, luhung, perigel, gesit binangkit. Peningkatan kualitas SDM yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui : peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional); peningkatan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan;
pencanangan dan
penerapan wajib belajar 12 tahun; fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat; peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah; pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun; Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan; ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan; penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah; menyelenggarakan pendidikan usia dini; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; meyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; meningkatkan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal; meningkatkan
pembinaan
olahraga
prestasi
dan
olahraga
rekreasi;
meningkatkan sarana dan prasaran olahraga; meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan; peningkatan rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk; peningkatan sarana prasarana kesehatan; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; peningkatan Kualitas SDM Kesehatan; peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan; penguatan manajemen kesehatan; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; peningkatan dan peran serta kesetaraan gender; peningkatan penyediaan fasilitas PONED dan tenaga medik terlatih di setiap wilayah; meningkatkan pemberdayaan kelembagaan
sosial;
meningkatkan
kepedulian
masyarakat
terhadap
penyadang sosial, anak terlantar dan jompo; meningkatkan upaya rehabilitasi sosial terhadap korban narkoba; peningkatan implemetasi norma-norma religius
dalam
kehidupan
bermasyarakat;
peningkatan
pemahaman
keagamaan, melalui pemasyarakatan pemahaman Al-Qur'an bagi pemeluk
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 42
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
agama Islam; peningkatan penggalian dan pengelolaan potensi umat, seperti optimalisasi ZIS; peningkatan keberdayaan lembaga keagamaan; peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak usia dini; peningkatan pemasyarakatan penggunaan bahasa dan nilai-nilai budaya Sunda dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan; peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan sunda; pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat; serta pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya. Upaya-upaya yang dilakukan harus konsisten dan berkesinambungan, dalam rangka menghadapi persaingan pada era globalisasi. Era globalisasi ini memerlukan SDM berkualitas yang mampu mengembangkan karir secara mandiri dan memenuhi pasar kerja sesuai keahlian yang dibutuhkan di berbagai bidang, seperti : industri, pertanian, perdagangan/jasa dan sebagainya, tanpa harus meninggalkan jati diri sebagai orang sunda. 3.
Memantapkan Pembangunan Perdesaan Mayoritas wilayah Kabupaten Bandung adalah perdesaan, oleh karena itu tumpuan pembangunan, salah satunya diarahkan pada wilayah perdesaan. Upaya dalam mewujudkan pembangunan perdesaan yang mantap, menuju Kabupaten Bandung yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” adalah melalui peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan; peningkatan kapasitas dan
kapabilitas
pemerintahan
desa;
peningkatan
keswadayaan
dan
kegotongroyongan masyarakat desa; peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat; perkuatan lembaga-lembaga keuangan mikro di desa; peningkatan pendapatan asli daerah desa; peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan; serta pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras. Perwujudan tersebut akan mengurangi beban dan kewajiban wilayah perkotaan dalam menyediakan sistem pelayanan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 43
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
4.
2011
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Bandung yang ditandai oleh tidak adanya tindak kriminal/kejahatan ataupun kerusuhan, serta adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh komponen masyarakat. Kondisi ini menjadi landasan bagi kelangsungan kehidupan yang tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan sesuai harapan dan cita-cita bersama. Dinamika pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat akan bergerak selaras dengan tuntutan perubahan, serta kehendak dan kebutuhan masyarakat berdasarkan asas demokrasi yang bertanggung jawab, disertai dengan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh komponen masyarakat. Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila : terdapat peningkatan
kepatuhan/ketaatan
masyarakat
terhadap
hukum,
adanya
pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa; terlaksananya penegakan hukum; terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum; adanya peningkatan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog; serta adanya peningkatan pembinaan politik bagi masyarakat. 5.
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah Ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Bandung yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, harus bertumpu pada pengembangan kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam,
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 44
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan); serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah; pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat; peningkatkan efektivitas tata ruang wilayah; pengaturan zonasi rencana pola ruang; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten; penerapan mekanisme dan prosedur perizinan yang efisien dan efektif; penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk medukung perwujudan tata ruang sesuai rencana; penataan perumahan sesuai dengan tata ruang wilayah; penataan areal pemakaman; peningkatan kualitas SDM perhubungan; peningakatan sarana dan prasarana perhubungan; peningkatan pelayanan jasa angkutan serta peningkatan kelaikan operasional kendaraan. 6.
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah
peningkatan
kemampuan
kelembagaan
UMKM;
peningkatan
kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah;
pengembangan
industri
produktif
berbasis
UMKM;
peningkatan keterampilan kewirausahaan; penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal; pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 45
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
unggulan daerah hasil KUMKM; peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah; penataan pedagang kakilima dan asongan; peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan; peningkatan kualitas SDM pencari kerja; peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja; pengembangan potensi agribisnis; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan; mempermudah akses permodalan; pengembangan kawasan pertanian dan perikanan penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product (OVOP); pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan; pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu; serta pembangunan dan pengembangan kawasan wisata. 7.
Memulihkan
Keseimbangan
Lingkungan
dan
Menerapkan
Pembangunan Berkelanjutan Rusaknya lingkungan akibat bencana alam merupakan polemik yang tidak bisa dihindari. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan perubahan pola berpikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya mengandalkan pada mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus mengikutsertakan segenap lapisan masyarakat melalui penegakan hukum. Sebagai wilayah yang rawan bencana, baik bencana banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa, perlu dilakukan penyusunan prosedur, tahapan mitigasi serta penanganan bencana yang sederhana dan mudah diterapkan, sesuai dengan pengalaman selama ini. Upaya menghindari bencana lebih mudah dilakukan dan lebih murah dibandingkan setelah terjadi
bencana. Pemulihan
keseimbangan lingkungan setelah terjadinya bencana serta penerapan pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal penting yang harus diperhatikan demi mewujudkan Kabupaten Bandung yang ”Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. Faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam mengatasi kerusakan dan memulihkan keseimbangan lingkungan serta penerapan pembangunan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 46
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
berkelanjutan, yaitu : peningkatan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku lingkungan;
kepentingan
pembangunan
dalam
manajemen
pengelolaan
peningkatan penegakan hukum lingkungan; peningkatan
kesadaran masyarakat terhadap makna penting bagi kualitas kelangsungan lingkungan; pembangunan tradisi dan budaya peduli lingkungan sejak dini; optimalisasi pengelolaan limbah, melalui pengelolaan daur ulang, komposting, dan konversi energi; reboisasi kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran dan lain-lain; pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau; penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi dan interpretasi daerah potensi bencana; pemetaan dan deliniasi kawasan rawan bencana; serta pengendalian pembangunan di daerah rawan bencana. 2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung 20052025 A. Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung 20052025 Untuk menangani isu/permasalahan dan mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Kabupaten Bandung 2005-2025 sebagai berikut: 1. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 3. Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan 6. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Visi Repeh dilaksanakan melalui Misi 1 dan 2, Visi Rapih dilaksanakan melalui Misi 3 dan 4, sedangkan untuk Visi Kertaraharja dilaksanakan melalui Misi 5 dan 6.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 47
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Penjabaran dari ke 6 (enam) visi tersebut yang berkaitan secara langsung dengan pengembangan ekonomi masyarakat adalah pada misi ke 5 (lima dan ke 6 (enam): (1)
MISI
KE
5
(LIMA)
MENCIPTAKAN
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN Pembangunan wilayah merupakan pembangunan yang bersifat holistic (menyeluruh). Ada tiga aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu keasatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh
tetapi
bukan
merupakan
satusatunya
keberhasilan
pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat. Misi kelima merupakan penjabaran dari visi kertaraharja yang memfokuskan pada pertumbuhan wilayah di mana masyarakat mempunyai kesamaan terhadap semua aksesibilitas yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan tidak hanya diprioritaskan pada wilayah yang secara geografis diuntungkan oleh kedekatannya dengan pusat pertumbuhan nasional (Kota Bandung) tetapi juga wilayah-wilayah tertinggal. (2)
MISI
KE
6
(ENAM)
MEWUJUDKAN
PEREKONOMIAN
MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING Kabupaten Bandung memiliki potensi di bidang pertanian, pariwisata maupun industri dan bila seluruh potensi sumber daya yang ada dimanfaatkan
secara
maksimal
dan
berkelanjutan
serta
menunbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui pemberdayaan masyarakat maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Misi keenam ini merupakan penjabaran dari visi kertaraharja yang memfokuskan pada pengembangan agribisnis, industri manufaktur, pariwisata, perdagangan, investasi daerah, pengurangan pengangguran penduduk, pengurangan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 48
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
kemiskinan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Dari fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal. B. Pencapaian Misi Melalui Pembangunan Ekonomi Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung tahun 20052025 adalah Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kertaraharja 2025 dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai upaya yang terukur untuk tercapainya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kertaraharja 2025, sasaran pokok pembangunan di Kabupaten Bandung dalam 20 tahun mendatang yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:
Terciptanya Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan, ditandai oleh: a. Meningkatnya peran serta lembaga masyarakat dalam pembangunan, serta semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk berorganisasi dan berpolitik. b. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat, pendapatan perkapita masyarakat, sehingga mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. c. Terpenuhinya pemerataan pembangunan
prasarana
jaringan jalan,
kebutuhan air baku dan jaringan irigasi, kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik serta berkurangnya daerah – daerah rawan banjir. d. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik di setiap Wilayah Pengembangan (WP) sehingga mampu menurunkan tingkat kesenjangan pembangunan antar WP.
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing, ditandai oleh hal – hal berikut: a. Terwujudnya industri manufaktur berbasis potensi lokal dicirikan oleh meningkatnya jumlah penggunaan bahan baku lokal sebagai pendorong
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 49
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
kegiatan industri manufaktur sehingga mampu menjadi basis ekonomi masyarakat, serta memberi kontribusi bagi peningkatan PDRB. b. Terwujudnya pusat-pusat perdagangan produk unggulan lokal dicirikan oleh meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan, meluasnya jangkauan pasar ke tingkat internasional serta meningkatnya prasarana pendukung fasilitas pusat perdagangan produk unggulan. c. Terwujudnya produk pertanian yang berdaya saing dicirikan dengan ketahanan pangan mandiri melalui pendorongan diversifikasi usaha tani ke arah
pengembangan
agrobisnis
dan
agroindustri
dalam
rangka
meningkatkan pendapatan perkapita petani. d. Meningkatnya penataan dan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata dicirikan dengan meningkatnya pangsa pasar pariwisata lokal di tingkat internasional, berkembangnya keragaman objek – objek wisata, serta ditandai oleh peningkatan kontribusi PDRB dari sektor pariwisata. e. Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti dicirikan oleh meningkatnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Bandung. f. Mewujudkan penyediaan infastruktur wilayah baik kuantitas maupun kualitas secara memadai dicirikan oleh meningkatnya kondisi dan kinerja jaringan jalan dan jembatan, terpenuhinya listrik di setiap kecamatan, tercapainya cakupan pelayanan dan kualitas air minum, serta terpenuhinya debit andalan air baku di setiap Daerah Irigasi (DI).
Arah
Pembangunan
2005
–
2025
dalam
Menciptakan
pemerataan
pembangunan dan berkeadilan hendaknya menjadi keniscayaan bagi penyelenggara pemerintahan. Pemerataan dapat bermakna luas, baik dilihat dari aspek fisik maupun non fisik. Dalam konteks pembangunan pemerataan mengandung arti bahwa setiap wilayah mendapatkan porsi yang sama atas hasil – hasil pembangunan. Ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan berakibat pada timbulnya rasa ketidakadilan. Sasaran pembangunan kabupaten Bandung 20 tahun mendatang diarahkan pada upaya penciptaan pemerataan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 50
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
pembangunan yang berkeadilan. Untuk mewujudkannya dilakukan melalui peningkatan
pembangunan
modal
sosial
secara
berkesinambungan,
pemerataan terhadap aksesibilitas perekonomian masyarakat, peningkatan pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah–wilayah tertinggal, serta memberikan keleluasaan bagi masyarakat/swasta untuk berperan serta dalam pembangunan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah: (1)
Meningkatkan hubungan/interaksi horizontal yang seimbang dan selaras berdasarkan sikap kolektivitas dan integritas sosial dalam tatanan kemasyarakatan
(2)
Menjaga
hubungan
yang
harmonis
antara
penyelenggara
pemerintahan dengan masyarakat yang dilayani. (3)
Memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi kerakyatan terutama dalam memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya perekonomian seperti modal, bahan baku, pangsa pasar, serta sumber daya manusia.
(4)
Mendorong dan meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kerakyatan.
(5)
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar pada daerah – daerah tertinggal, seperti prasarana jalan, transportasi, jaringan irigasi, air bersih,
fasilitas
kesehatan,
fasilitas
pendidikan,
fasilitas
perekonomian, energi listrik, dan telekomunikasi. (6)
Mendorong keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah berdasarkan peran yang diembannya.
(7)
Mempercepat pemenuhan penyediaan fasilitas dasar di setiap Wilayah Pengembangan
(8)
Meningkatkan peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik
Arah Pembangunan 2005 – 2025 dalam Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing diarahkan pada Pembangunan perekonomian diarahkan untuk menuju peningkatan perekonomian masyarakat yang mampu berdaya saing. Perkembangan perekonomian dewasa ini mengarah pada nilai
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 51
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
kompetitif antar daerah, wilayah, bahkan antar negara. Kecenderungan ini menjadi titik tolak bagi pengembangan perekonomian daerah agar mampu bersaing dengan daerah–daerah lainnya. Tantangan dalam membangun perekonomian di Kabupaten Bandung hendaknya dapat memanfaatkan keunggulan
komparatif
maupun
kompetitif,
dengan
memaksimalkan
ketersediaan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di kabupaten
Bandung.
Sektor–sektor
perekonomian
yang
selama
ini
memberikan sumbangan terbesar bagi nilai PDRB meliputi sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. Ketiga sektor tersebut, mampu menyerap tenaga kerja hingga 67,7%. Upaya untuk meningkatkan ekonomi yang berdaya saing dilakukan melalui penguatan dan pengembangan industri manufaktur yang berbasis potensi sumber daya lokal, pengembangan
sentra–sentra
perdagangan
produk
unggulan
lokal,
pengembangan agropolitan, pengembangan kepariwisataan, pengembangan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah. Sasaran pembangunan di bidang ekonomi pada tahun 2025 mendatang hendaknya mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp.45.029.300/tahun atau setara dengan US$ 4.502 (asumsi kurs US Dollar sebesar Rp.10.000). Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui beberapa strategi diantaranya: (1) Meningkatkan kualitas dan mutu hasil produksi industri manufaktur berbahan baku potensi sumber daya lokal sehingga mampu bersaing di pasar global (2) Menumbuhkembangkan sentra–sentra perdagangan produk unggulan lokal (3) Memfasilitasi perluasan akses pemasaran produk unggulan lokal hingga pasaran nasional maupun internasional. (4) Meningkatkan intensifikasi usaha dan diversifikasi produk – produk pertanian (5) Memberi kemudahan dalam menyediakan fasilitas pendukung agrobisnis, agroindustri hingga terbentuknya kawasan agropolitan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 52
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(6) Memperkuat daya saing produk – produk pertanian di pasaran regional maupun nasional. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah. (7) Mempermudah sistem operasional dan prosedur pelayanan investasi daerah, dengan prinsip cepat, murah, mudah dan pasti. (8) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang menunjang bagi percepatan pertumbuhan perekonomian wilayah. (9) Membuka peluang dan kesempatan yang luas serta memberikan kemudahan/ insentif bagi swasta untuk berinvestasi baik dalam sektor ekonomi maupun dalam penyediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas perekonomian. Dari target pencapaian indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli pada tahun 2025 maka target IPM Kabupaten Bandung sebesar 92,20. Lima tahun pertama pembangunan merupakan tahapan dasar yang menentukan untuk tahapan pembangunan selanjutnya dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan saat ini. Oleh karena itu dengan memperhatikan hasil capaian pembangunan sebelumnya, penekanan pembangunan lima tahun pertama perlu diarahkan ke pembangunan bidang-bidang yang bisa dijadikan fondasi tahapan pembangunan selanjutnya. Tahap lima tahun pertama diorientasikan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dilakukan secara simultan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan Kabupaten Bandung yang aman dan tertib.
2.3. Aspek Perencanaan Dalam Pengembangan Ekonomi Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah,
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 53
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan
pembangunan ekonomi
daerah yang terencana, maka semua stakeholders perekonomian akan tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan
dalam
pembangunan,
sebagai
bagian
dari
perencanaan
pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis. I. Mengenali Ekonomi Wilayah Dalam kerangka mengembangkan perekonomian suatu wilayah, maka hal penting yang harus dilakukan adalah mengenali karakteristik ekonomi wilayah. Isu-isu utama dalam perkembangan ekonomi daerah yang perlu dikenali adalah antara lain sebagai berikut. a. Perkembangan Penduduk dan Urbanisasi Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi, yang mampu menyebabkan suatu wilayah berubah cepat dari desa pertanian
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 54
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
menjadi agropolitan dan selanjutnya menjadi kota besar. Pertumbuhan penduduk terjadi akibat proses pertumbuhan alami dan urbanisasi. Petumbuhan alami penduduk menjadi faktor utama yang berpengaruh pada ekonomi wilayah karena menciptakan kebutuhan akan berbagai barang dan jasa. Penduduk yang bertambah membutuhkan pangan. Rumah tangga baru juga membutuhkan rumah baru atau renovasi rumah lama berikut perabotan, alat-alat rumah tangga dan berbagai produk lain. Dari sini kegiatan pertanian dan industri berkembang. Urbanisasi dilakukan oleh orang-orang muda usia yang pergi mencari pekerjaan di industri atau perusahaan yang jauh dari tempat dimana mereka berasal. Perpindahan ke wilayah lain dari desa atau kota kecil telah menjadi tren dari waktu ke waktu akibat pengaruh dari televisi, perusahaan pengerah tenaga kerja, dan berbagai sumber lainnya. Suatu kajian mengindikasikan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan perpindahan ini. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat perpindahan pun semakin tinggi. Hal ini semakin meningkat dengan semakin majunya telekomunikasi, komputer dan aktivitas high tech lainnya yang memudahkan akses keluar wilayah. Urbanisasi orang-orang muda ini dipandang pelakunya sebagai penyaluran kebutuhan ekonomi mereka namun merupakan peristiwa
yang kurang
menguntungkan bagi wilayah itu bila terjadi dalam jumlah besar. Untuk mengurangi migrasi keluar ini masyarakat perlu untuk mulai melatih angkatan kerja pada tahun-tahun pertama usia kerja dengan memberikan pekerjaan sambilan, selanjutnya merencanakan masa depan mereka sebagai tenaga dewasa yang suatu saat akan membentuk keluarga. Sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap tinggal adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai. Lembaga pendidikan/pelatihan dan dunia usaha perlu menyadari adanya kebutuhan untuk membangun hubungan kerjasama. Pendidikan mencari cara agar mereka cukup berguna bagi pengusaha lokal dan pengusaha lokal mengandalkan pada pendidikan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal. Jika metode pendidikan yang ada tidak dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, maka ada keperluan untuk mendatangkan tenaga ahli dari wilayah lain untuk memberikan pelatihan yang dapat mensuplai tenaga kerja terampil bagi pengusaha lokal.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 55
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
b. Sektor Pertanian Di setiap wilayah berpenduduk selalu terjadi kegiatan pembangunan, namun ada beberapa wilayah yang pembangunannya berjalan di tempat atau bahkan berhenti sama sekali, dan wilayah ini kemudian menjadi wilayah kelas kedua dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mengakibatkan penanam modal dan pelaku bisnis keluar dari wilayah tersebut karena wilayah itu dianggap sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat berusaha. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah itu menjadi semakin lambat. Upaya pengembangan sektor agribisnis dapat menolong mengembangkan dan mempromosikan agroindustri di wilayah tertinggal. Program kerjasama dengan pemilik lahan atau pihak pengembang untuk mau meminjamkan lahan yang tidak dibangun atau lahan tidur untuk digunakan sebagai lahan pertanian perlu dikembangkan. Dari jumlah lahan pertanian yang tidak produktif ini dapat diciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi penganggur di perdesaan. Program kerjasama
mengatasi
keterbatasan
modal,
mengurangi
resiko
produksi,
memungkinkan petani memakai bahan baku impor dan produk yang dihasilkan dapat mampu bersaing dengan barang impor yang sejenis serta mencarikan dan membuka pasaran yang baru. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Globalisasi adalah faktor luar yang dapat menyebabkan merosotnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Sebagai contoh, karena kebijakan AFTA, maka di pasaran dapat terjadi kelebihan stok produk pertanian akibat impor dalam jumlah besar dari negara ASEAN yang bisa merusak sistem dan harga pasar lokal. Untuk tetap dapat bersaing, target pemasaran yang baru harus segera ditentukan untuk menyalurkan kelebihan hasil produksi pertanian dari petani lokal. Salah satu strategi yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya agar petani setempat dapat mengikuti dan melaksanakan proses produksi sampai ke tingkat penyaluran. Namun daripada bersaing dengan produk impor yang masuk dengan harga murah, akan lebih baik jika petani setempat mengolah komoditi yang spesifik wilayah tersebut dan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 56
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
menjadikannya produk yang bernilai jual tinggi untuk kemudian disebarluaskan di pasaran setempat maupun untuk diekspor. Apa yang telah terjadi di Pulau Jawa kiranya perlu dihindari oleh daerahdaerah lain. Pengalihan fungsi sawah menjadi fungsi lain telah terjadi tanpa sulit dicegah. Hal ini mengurangi pemasukan ekonomi dari sektor pertanian di wilayah tersebut, disamping itu juga menghilangkan kesempatan untuk menjadikan wilayah yang mandiri dalam pengadaan pangan, termasuk mengurangi kemungkinan berkembangnya wisata ekologi yang memerlukan lahan alami. c. Sektor Pariwisata Pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kawasan sepanjang pantai yang bersih dapat menjadi daya tarik wilayah, dan kemudian berlanjut dengan menarik turis dan penduduk ke wilayah tersebut. Sebagai salah satu lokasi rekreasi, kawasan pantai dapat merupakan tempat yang lebih komersial dibandingkan kawasan lain, tergantung karakteristiknya. Sebagai sumber alam yang terbatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah wilayah pantai haruslah menjadi aset ekonomi untuk suatu wilayah. Wisata ekologi memfokuskan pada pemanfaatan lingkungan. Kawasan wisata ekologi merupakan wilayah luas dengan habitat yang masih asli yang dapat memberikan landasan bagi terbentuknya wisata ekologi. Hal ini merupakan peluang unik untuk menarik pasar wisata ekologi. Membangun tempat ini dengan berbagai aktivitas seperti berkuda, berkemah, memancing dll. akan dapat membantu
perluasan
pariwisata
serta
mengurangi
kesenjangan
akibat
pengganguran. Wisata budaya merupakan segmen yang berkembang cepat dari industri pariwisata. Karakter dan pesona dari desa/kota kecil adalah faktor utama dalam menarik turis. Namun kegiatan pariwisata bersifat musiman, sehingga banyak pekerjaan bersifat musiman juga, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menyebabkan ekonomi lokal dapat rentan terhadap perputaran siklus ekonomi.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 57
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Ekonomi wilayah sebaiknya tidak berbasis satu sektor tertentu. Keanekaragaman ekonomi diperlukan untuk mempertahankan lapangan pekerjaan dan untuk menstabilkan ekonomi
wilayah. Ekonomi yang beragam lebih mampu
bertahan terhadap konjungtur ekonomi. d. Kualitas Lingkungan Persepsi atas suatu wilayah, apakah memiliki kualitas hidup yang baik, merupakan hal penting bagi dunia usaha untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah daerah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Jika masyarakat ingin menarik modal dan investasi,
maka
haruslah
siap
untuk
memberi
perhatian
terhadap:
keanekaragaman, identitas dan sikap bersahabat. Pengenalan terhadap fasilitas untuk mendorong kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah dan dapat menarik bagi investor luar perlu dilakukan. Kawasan bersejarah adalah pembentuk kualitas lingkungan yang penting. Pelestarian kawasan bersejarah berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi lokal seperti keuangan daerah, permukiman, perdagangan kecil, dan pariwisata dengan menciptakan pekerjaan yang dapat signifikan. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup, meningkatkan citra masyarakat dan menarik kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi penduduk. Pelestarian kawasan bersejarah memberikan perlindungan kepada warisan budaya dan membuat masyarakat memiliki tempat yang menyenangkan untuk hidup. Investor dan developer umumnya menilai kekuatan wilayah melalui kualitas dan karakter dari wilayahnya, salah satunya adalah terpeliharanya kawasan bersejarah. Selain aset alam dan budaya, sarana umum merupakan penarik kegiatan bisnis yang penting. Untuk melihat dan mengukur tingkat kenyamanan hidup pada suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan sarana umum di wilayah tersebut. Sarana umum merupakan kerangka utama dari pembangunan ekonomi dan sarana umum ini sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Sarana umum yang palling dasar adalah jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, sistim pengairan, sarana air bersih, penampungan dan pengolahan sampah dan limbah, sarana pendidikan seperti sekolah, taman bermain, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, dan masih
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 58
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
banyak fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Kepadatan, pemanfaatan lahan dan jarak merupakan tiga faktor utama dalam pengembangan sarana umum yang efektif. Semakin padat dan rapat penduduk, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana umum jauh lebih murah jika dilihat daya tampung per unitnya. Pola pembangunan yang padat, kompak dan teratur, berbiaya lebih murah daripada pembangunan yang linier atau terpencar-pencar. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana umum maka akan semakin memperkokoh dan memperkuat pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Sarana umum yang baru perlu dibangun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Idealnya fasilitas sarana umum yang ada harus dapat menampung sesuai dengan kapasitas maksimalnya, sehingga dapat memberikan waktu untuk dapat membangun sarana umum yang baru. Penggunaan lahan dan sarana umum haruslah saling berkaitan satu sama lainnya. Perencana pembangunan seharusnya dapat memprediksikan arah pembangunan yang akan berlangsung sehingga dapat dibuat sarana umum yang baru untuk menunjang kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut. Penyediaan sarana dapat juga dilakukan dengan memberikan potongan pajak dan ongkos kompensasi berupa pengelolaan sarana umum kepada sektor swasta yang bersedia membangun fasilitas umum. Wilayah pinggiran biasanya memiliki karakter sebagai wilayah yang tidak direncanakan, berkepadatan rendah dan tergantung sekali keberadaannya pada penggunaan lahan yang ada. Tempat seperti ini akan membuat penyediaan sarana umum menjadi sangat mahal. Dalam suatu wilayah antara kota, desa dan tempattempat lainnya harus ada satu kesatuan. Pemerintah daerah perlu mengenali pola pengadaan sarana umum di suatu wilayah yang efektif, baik di wilayah lama maupun di wilayah pinggiran. e. Keterkaitan Wilayah dan Aglomerasi Kemampuan wilayah untuk mengefisienkan pergerakan orang, barang dan jasa adalah komponen pembangunan ekonomi yang penting. Suatu wilayah perlu
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 59
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
memiliki akses transportasi menuju pasar secara lancar. Jalur jalan yang menghubungkan suatu wilayah dengan kota-kota lebih besar merupakan prasarana utama bagi pengembangan ekonomi wilayah. Pelabuhan laut dan udara berpotensi untuk meningkatkan hubungan transportasi selanjutnya. Pemeliharaan jaringan jalan, perluasan jalur udara, jalur air diperlukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan pergerakan barang. Pembangunan prasarana diperlukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing wilayah. Mengenali kebutuhan pergerakan yang sebenarnya perlu dilakukan dalam merencanakan pembangunan tarsnportasi. Umumnya usaha yang sama cenderung beraglomerasi dan membentuk kelompok usaha dengan karakter yang sama serta tipe tenaga kerja yang sama. Produk dan jasa yang dihasilkan juga satu tipe. Sumber daya alam dan industri pertanian biasanya berada di tahap awal pembangunan wilayah dan menciptakan kesempatan yang potensial untuk perkembangan wilayah. Pengelompokan usaha (aglomerasi) berarti semua industri yang saling berkaitan saling membagi hasil produk dan keuntungan. Pengelompokan itu juga menciptakan potensi untuk menciptakan jaringan kerjasama yang dapat membangun kegiatan pemasaran bersama dan untuk menarik kegiatan lainnya yang berkaitan ke depan atau ke belakang. Pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat penting jika suatu wilayah ingin bersaing di pasar lokal dan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan kawasan yang terpadu diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Prioritas utama adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang menunjukkan tanda-tanda
aglomerasi
dengan
seluruh
kegiatan
dan
institusi
yang
membentuknya. Kemungkinan kawasan ini menjadi pusat usaha dan perdagangan tergantung pada jaringan transportasi yang baik, prasarana yang lengkap, tempat kerja
yang
mudah
dicapai,
dukungan
modal,
dan
kesempatan
pelatihan/pendidikan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 60
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
II. Manajemen Pembangunan Daerah yang Pro-Bisnis Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai insiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut. Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya agar membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu memahami bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis adalah antara lain sebagai berikut. a. Menyediakan Informasi kepada Pengusaha Pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada para pelaku ekonomi di daerahnya ataupun di luar daerahnya kapan, dimana, dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 61
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dalam kegiatan apa usahanya akan perlu dikembangkan. Pemerintah daerah perlu terbuka mengenai kebijakan pembangunannya, dan informasi yang diterima publik perlu diupayakan sesuai dengan yang diinginkan. b. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan Salah satu kendala berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yang berubah-ubah sedangkan pihak investor memerlukan ada kepastian mengenai arah serta tujuan kebijakan pemerintah. Strategi pembangunan ekonomi daerah yang baik dapat membuat pengusaha yakin bahwa investasinya akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Perhatian utama calon penanam modal oleh sebab itu adalah masalah kepastian kebijakan. Pemerintah daerah akan harus menghindari adanya tumpang tindih kebijakan jika menghargai peran pengusaha dalam membangun ekonomi daerah. Ini menuntut adanya saling komunikasi diantara instansi-instansi penentu perkembangan ekonomi daerah. Dengan cara ini, suatu instansi dapat mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukan instansi lain, sehingga dapat mengurangi terjadinya kemiripan kegiatan atau ketiadaan dukungan yang diperlukan. Pengusaha juga mengharapkan kepastian kebijakan antar waktu. Kebijakan yang berubah-ubah akan membuat pengusaha kehilangan kepercayaan mengenai keseriusannya membangun ekonomi daerah. Pengusaha daerah umumnya sangat jeli dengan perilaku pengambil kebijakan di daerahnya. Kerjasama yang saling menguntungkan mensyaratkan adanya kepercayaan terhadap mitra usaha. Membangun kepercayaan perlu dilakukan secara terencana dan merupakan bagian dari upaya pembangunan daerah. c. Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan Sektor ekonomi yang umumnya bekembang cepat di kota-kota adalah sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang berjauhan dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah akan memperlemah sektor jasa dan perdagangan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 62
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
eceran, yang mengakibatkan peluang kerja berkurang. Semakin dekat penduduk, maka interaksi antar mereka akan mendorong kegiatan sektor jasa dan perdagangan. Seharusnya pedagang kecil mendapat tempat yang mudah untuk berusaha, karena telah membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan membayar pajak kepada pemerintah daerah. Dengan menstimulir usaha jasa dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi sehingga menghasilkan investasi yang lebih besar. Adanya banyak pusat-pusat pedagang kaki lima yang efisien dan teratur akan menarik lebih banyak investasi bagi ekonomi daerah dalam jangka panjang. Sebagian besar lapangan kerja yang ada dalam suatu wilayah diciptakan oleh usaha kecil dan menengah. Namun usaha kecil juga rentan terhadap ketidakstabilan, yang terutama berkaitan dengan pasar dan modal, walaupun secara umum dibandingkan sektor skala besar, usaha kecil dan menengah lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah daerah perlu berupaya agar konjungtur ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha kecil. d. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah Kualitas strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam menyiapkan pengusaha-pengusaha di daerahnya menghadapi persaingan global. Globalisasi (atau penduniaan) akan semakin mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah dengan berlakunya perjanjian AFTA, APEC dan lain-lain. Mau tidak mau, siap atau tidak siap perdagangan bebas akan menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat di semua daerah. Upaya untuk menyiapkan pengusaha daerah oleh sebab itu perlu dilakukan. Pengusaha dari negara maju telah siap atau disiapkan sejak lama. Pengusaha daerah juga perlu diberitahu konsekuensi langsung dari ketidaksiapan menghadapi perdagangan bebas. Saat ini, pengusaha lokal mungkin masih dapat meminta pengertian manajer supermarket untuk mendapatkan tempat guna menjual produksinya. Tahun depan, bisa tidak ada toleransi untuk produksi lokal yang tidak lebih murah, tidak lebih berkualitas dan tidak lebih tetap pasokannya. Meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan persaingan itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakukan khusus harus ditinggalkan. Proteksi perlu
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 63
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
ditiadakan segera ataupun bertahap. Pengembangan produk yang sukses adalah yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis. Peraturan perdagangan internasional harus diperkenalkan dan diterapkan. Perlu ada upaya terencana agar setiap pejabat pemerinah daerah mengerti peraturan-peraturan perdagangan internasional ini, untuk dapat mendorong pengusaha-pengusaha daerah menjadi pemain-pemain yang tangguh dalam perdagangan bebas, baik pada lingkup daerah, nasional maupun internasional. e. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan
kegiatan
ekonomi.
Pemerintah
daerah
perlu
berusaha
mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusatpusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti
sentra-sentra
produksi
pertanian
tanaman
pangan,
hortikultura,
perkebunan, peternakan, perikanan; klaster industri, dsb. Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa kawasan yang sengaja dibangun untuk memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah, seperti yang dulu dikembangkan dengan sistim permukiman transmigrasi. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan selanjutnya ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi, seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan bisnis, promosi dan sebagainya. perlu
Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini
dilakukan
bersamaan
dengan
upaya
peningkatan
keterampilan,
pengembangan usaha, dan penguatan keberdayaan masyarakat. Pentingnya pembangunan ekonomi, terjadi pada semua wilayah yang masih menghadapi persoalan-persoalan kronis terkait tingkat kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita yang relatif rendah. Kebutuhan ini sangat mendesak mengingat berbagai macam sarana dan prasanaran yang dimiliki harus disiapkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan bisa diupayakan secepat mungkin dengan pencapaian hasil yang optimal. Pembangunan pada awalnya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi, sehingga persepsi ini melahirkan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 64
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
pemahaman akan perlunya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu suatu daerah dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, maka yang diukur adalah tingkat produktivitas daerah tersebut setiap tahunnya. Secara ekonomi ukuran produktivitas ini menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak begitu saja dapat dilaksanakan, akan tetapi diperlukan beberapa syarat-syarat yang mendukung. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya kolabori optimal antara Pemerintahan dan masyarakat. Pembangunan tergantung pada Pemerintah dan masyarakat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Oleh karena itu model pembangunan yang seimbang atau ideal adalah model pembangunan dengan melibatkan dan didukung penuh masyarakat. Dukungan ini dalam bentuk partisipasi. Jika pembangunan hanya dilakukan oleh Pemerintah, yaitu mengandalkan sepenuhnya Pemerintah, maka dapat dipastikan pembangunan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan, oleh karena itu peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Penduduk merupakan aset dalam pembangunan, mengingat penduduk sebagai suatu agent of development, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan berhasil tidaknya pembangunan ditentukan oleh sikap penduduk selama proses pembangunan berlangsung. Faktor sosial budaya masyarakat dalam proses pembangunan adalah sangat penting. Kebiasaan yang ada di dalam masyarakat pada umumnya sudah terjadi cukup lama, oleh karena itu sangat sulit untuk mengadakan perubahan begitu saja. Nilai-nilai yang terkandung dan diyakini betul sebagai suatu kebenaran, sangatlah sulit untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat modern.
Faktor kekuatan yang paling penting untuk
menggerakan masyarakat dari kemandekan ekonomi atau stagnasi ekonomi ke arah proses pembangunan adalah perubahan pada nilai sosial budayanya. Dari berbagai hasil penelitian jika disimpulkan bahwa kemajaun ekonomi dan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 65
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
pembangunan ekonomi dijadikan fungsi dari (tergantung dari ) perubahan pada kombinasi bidang sosiologis, antropologi dan psikologi dalam kehidupan masyarakat. Sebab utama bagi perubahan masyarakat terlihat secara internal pada faktor-faktor yang melekat pada tata susunan masyarakat dan dalam tubuh masyarakat itu sendiri bukan pada sejumlah faktor eksternal. Perkembangan ekonomi terjadi ditandai dengan akumulasi modal dan kemajaun teknologi hanya bila ada perubahan nilai-nilai budaya dan perilaku warga masyarakat. Dalam pendekatan sosial budaya juga juga ditonjolkan segi kelembagaan dan peranan lembaga-lembaga pergaulan hidup (Social Institutional), termasuk kebiasaan hidup dalam masyarakat (Social Habits). Faktor budaya yang melekat pada segi kelembagaan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat dalam melakukan produksi, distribusi, konsumsi, tabungan dan investasi. Prinsip dasar dalam proses pembangunan adalah penekanan pada pertumbuhan ekonomi dengan hasil pembangunan yang tidak semata-mata bersifat kuantitatif tetapi juga bersifat kualitatif. Untuk mencapai hal tersebut, maka proses pertumbuhan secara serentak mengarahkan kepada tiga prinsip kunci bagi negara sedang berkembang maupun industri maju, yaitu: (1) Berfokus pada semua aset : modal fisik, manusia dan alam; (2) Menyelesaikan aspek-aspek distributif sepanjang waktu; dan (3) Menekankan kerangka kerja institusional bagi pemerintahan yang baik. Modal manusia dan alam akan memberikan kontribusi terhadap akumulasi modal fisik dengan meningkatkan pengembaliannya. Modal fisik meningkatkan pengembalian terhadap modal manusia dan modal alam serta, bila pasar mencerminkannya, akumulasinya. Selain itu, investasi yang dilakukan dalam modal fisik, manusia dan alam secara bersama-sama akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan di bidang teknologi dan pertumbuhan produktivitas faktor total, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian yang mengalami distorsi, dapat menempatkan suatu daerah dalam sebuah jalur akumulasi aset yangn terdistorsi dan tidak seimbang. Keadaan ini dapat mengakibatkan kondisi daerah dalam keadaan di bawah potensial sehingga pada
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 66
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
akhirnya dapat mengakibatakan produktivitas total yang rendah sehingga pernaiakan kesejahteraan menjadi terhambat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan, sekalipun daerah tersebut sudah dalam keadaan makmur. Bagaimanapun juga tingkat kemakmuran ini harus ditingkatkan, minimal dipertahankan, untuk itu pembangunan ekonomi masih diperlukan. Bagi daerah yang sudah maju, pembangunan ekonomi lebih banyak ditekankan pada kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Hal ini berbeda dengan pembangunan ekonomi di daerah sedang berkembang, yang pada umumnya menekankan pada pembangunan secara fisik, seperti pembangunan jalan raya dan tol, pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Hal ini terjadi mengingat di daerah sedang berkembang prasarana dan sarana yang ada masih sangat minim. Pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh suatu daerah dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif ini tentu akan sangat menguntungkan, tetapi dampak yang negatif akan sangat merugikan bagi daerah yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah suatu kebijakan dengan berbagai strategi pilihan. Oleh karena itu kebijakan pembangunan akan selalu menimbulkan dua sisi yang bertentangan. Kebijakan yang dipilih adalah suatu resiko yang harus ditanggung. Tidak ada pembangunan tanpa menimbulkan dampak yang negatif, sehingga bagi pengambil kebijakan adalah sangat bijaksana bila dalam proses pembangunan selalu meminimalkan dampak negatif / kerugian bagi masyarakatnya. Sebab pada dasarnya tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan peta potensi dan kendala pembangunan di suatu daerah, maka dapat disusun suatu model alternatif pembangunan ekonomi. Dengan terbatasnya sumberdaya maka sebaiknya pemerintah memilih satu atau beberapa sektor unggulan saja. Sektor-sektor ini sebaiknya yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan sektor lain dan wilayah lain. Di dalam RTRW Kabupaten Bandung beberapa jenis industri yang diusulkan untuk dikembangkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu juga dikembangkan sektor-sektor pendukung. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang memberikan input bagi perkembangan industri-industri
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
tersebut. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor pertanian (terutama perikanan, perkebunan, dan pertanian pangan), pariwisata, dan industri ringan. Salah satu subsektor yang dapat menjadi andalan daerah adalah komoditas pertanian. Sektor ini disamping membutuhkan banyak tenaga kerja juga untuk memanfaatkan potensi sektor pertanian yang cukup besar. Dalam penerapan model pembangunan di atas perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: a. Keterkaitan antar Sektor dan Daerah Pemilihan sektor yang akan menjadi engine of growth perekonomian daerah harus
didasarkan pada keterkaitan antar sektor dan daerah. Dengan kata
lain, sektor yang dipilih
sebaiknya memiliki keterkaitan yang kuat baik
dengan industri hilir maupun hulu serta
dengan
daerah
penunjang
(hinterland). b. Infrastruktur Keterkaitan antar sektor dan daerah dapat terjadi apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang baik terutama sarana dan prasarana di bidang perhubungan dan infrastruktur industri dan pertanian. c. Sumberdaya Manusia Penerapan model pembangunan apapun sangat tergantung pada kapasitas sumberdaya
manusia
yang
melaksanakannya.
Pengembangan
industri
perikanan, pengolahan pertanian dan pariwisata membutuhkan tenaga-tenaga dengan keahlian memadai dalam jumlah yang cukup. Kurangnya tenaga terampil dan ahli dari masyarakat lokal mengakibatkan investor membawa dari tenaga dari luar. Hal ini merupakan salahsatu sumber potensial untuk terjadinya konflik sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal. Dengan mendidik masyarakat lokal menjadi tenaga terampil dan ahli maka diharapkan kenaikan pendapatan masyarakat langsung memberikan dampak positif bagi perekonomian setempat. Sangat perlu diperhatikan bahwa masalah pendidikan bukan hanya masalah daya fikir dan kreasi, tetapi pada hakekatnya masalah budaya. Perlu dilakukan upaya perubahan budaya ke arah
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 68
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
budaya produktif dan bekerja keras dan rajin sebagai prasyarat bagi pembangunan masyarakat secara menyeluruh. d. Penatagunaan Tanah Agar pembangunan dapat berkelanjutan, maka diperlukan suatu penatagunaan tanah (land use zoning) dan manajemen lingkungan yang baik. Penatagunaan tanah diperlukan agar terdapat pembagian pemanfaatan tanah yang lebih merata dan saling mendukung. Perlu diadakan pengaturan mengenai lokasi industri, pertanian, permukiman dan sejenisnya yang jelas serta didukung dengan upaya penegakan hukum yang kuat. Saat ini terdapat beberapa pulau yang tidak berpenghuni yang berpotensi untuk menjadi daerah industri. Dengan dikembangkannya daerah tersebut maka akan terjadi arus migrasi ke wilayah tersebut, dan ini akan memberikan implikasi kepada masalah sosial dan budaya. Penatagunaan tanah ini memiliki kaitan yang erat dengan masalah sosial budaya dalam bidang pertanahan. Berbagai kegiatan investasi membutuhkan prasyarat kepastian hukum utamanya dalam hal pertanahan, ruang, dan lingkungan. e. Manajemen Lingkungan Manajemen lingkungan dibutuhkan untuk mencegah dan mengeliminasi dampak negatif dari berbagai kegiatan pembangunan daerah sehingga pembangunan dapat berkelanjutan. Dengan adanya ketentuan daerah untuk mengelola kawasan budidaya yang merupakan kawasan yang dominan di wialayah Kabupaten Bandung, maka eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pesisir perlu dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan konservasi sumberdaya tersebut. f. Keuangan Daerah Untuk mendanai kebutuhan rutin dan pembangunannya pemerintah daerah harus memiliki keinginan dan kemampuan mengelola sumber-sumber pendapatannya secara efisien dan efektif. Peningkatan PAD bukan berarti memperluas jenis dan besarnya pungutan tetapi untuk memperluas kesempatan berusaha dan menarik investasi swasta yang sebesar-besarnya. Rasionalisasi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 69
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
dan upaya peningkatan yang kontraproduktif dalam penerimaan pendapatan daerah perlu dihindari.
Prinsip Dasar Keberhasilan Pembangunan Sebagai suatu dokumen dengan terobosan baru, keberhasilan MP3EI sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar serta prasyarat keberhasilan pembangunan. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh komponen bangsa, sebagai berikut:
a) Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen bangsa; b) Perubahan pola pikir (mindset) dimulai dari Pemerintah dengan birokrasinya; c) Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam kompetisi yang sehat; d) Produktivitas, inovasi, dan kreatifitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu pilar perubahan; e) Peningkatan jiwa kewirausahaan menjadi faktor utama pendorong perubahan; f) Dunia usaha berperan penting dalam pembangunan ekonomi; g) Kampanye untuk melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan; h) Kampanye untuk perubahan pola pikir untuk memperbaiki kesejahteraan dilakukan secara luas oleh seluruh komponen masyarakat daerah.
2.4. Aspek Historis Perekonomian Kabupaten Bandung Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil, pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani. Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 70
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian. Jenis yang diusahakan antara lain anyaman bambu, anyaman mendong, kripik singkong, kripik pisang, gula aren dan lain-lain. Ciri utama industri lokal adalah kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas serta relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usaha umumnya sangat kecil dan mencerminkan suatu pola pengusahaan yang bersifat subsisten Target pemasarannya sangat terbatas dan ditangani sendiri. Pada kelompok industri sentra,
terdapat
indikasi
pertumbuhannya
sangat
dipengaruhi
oleh
terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerahdaerah tertentu. Ciri utama dari industri sentra adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan mempunyai skala kecil tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari target pemasarannya, industri sentra umumnya menjangkau pasar yang lebih luas sehingga peranan pedagang perantara atau pedagang pengumpul menjadi cukup menonjol. Jenis industrinya antara lain konveksi di Kecamatan Soreang, alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi, kerajinan bambu di Pacet, kerajinan topi di Margaasih dan boneka di Margahayu. Sektor ekonomi yang kontribusinya paling rendah dalam PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor pertambangan dan penggalian. Keberadaan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian relatif sulit dipertahankan dalam jangka menengah hingga jangka panjang, mengingat status sumber dayanya yang tidak dapat diperbaharui. Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bandung yang diperkirakan potensial berkembang antara lain adalah sektor pertanian, perdagangan-hotel dan restoran, serta sektor-sektor tersier, khususnya sektor jasa. Kemungkinan perkembangan sektor-sektor tersebut tidak saja didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Bandung yang memungkinkan beberapa sektor tersebut berkembang, tetapi juga karena faktor peningkatan dampak ekonomi masyarakat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Posisi Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi sangat memungkinkan perkembangan ekonominya sejalan dengan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 71
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
mobilitas penduduknya di ketiga wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Masih banyaknya penduduk di Kabupaten Bandung yang terkategori ”setengah penganggur” bahkan sampai ”setengah penganggur kritis” menunjukan, kesempatan kerja yang tersedia belum bisa menjamin kehidupan para pekerja. Sementara peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bukan pekerjaan yang mudah, sehingga atas dasar ini secara apriori para pekerja dapat berada pada situasi sebagai berikut : pertama, menjadi putus asa sehingga masuk ke dalam kategori discouraged workers atau passive unemployment (yaitu kelompok angkatan kerja yang aktif dalam segmensegmen aktivitas yang secara ekonomis dapat dikatakan kurang ”layak”, namun tetap bersikap menunggu secara pasif sampai datangnya pekerjaan yang lebih baik, dan additional worker atau pekerja sambilan); kedua, berkecenderungan menjadikan anggota keluarga sebagai pekerja tambahan; dan ketiga, berusaha memperoleh pekerjaan tambahan atau pekerjaan rangkap. Perkembangan indikator-indikator makro ekonomi regional Kabupaten Bandung dilihat dari beberapa indikator menunjukkan perkembangan positif serta dinamis dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut antara lain terlihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju investasi langsung (direct investment). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADH) diperkirakan mencapai Rp.51,89 Triliun (proyeksi) pada akhir tahun 2011. Posisi nilai PDRB tersebut meningkat 12,57% dibandingkan indikator yang sama tahun 2010 (Rp.46,09 Triliun). Peningkatan PDRB (ADH). Peningkatan PDRB tersebut pada satu sisi menunjukkan kinerja positif aktivitas sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bandung dalam setahun terakhir (2010-2011). Pada sisi lain, sebagai indikator makro ekonomi utama, perubahan positif nilai PDRB tersebut diharapkan bisa mengurangi tekanan meningkatnya jumlah pengangguran dan perubahan jumlah penduduk miskin. Masih tingginya tekanan kenaikkan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin diperkirakan masih berlanjut di tahun 2011. Jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung (berdasarkan proyeksi) meningkat 2,56% pada tahun 2011. Peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung tahun
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 72
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
2011 menjadi 133 Ribu Jiwa diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: dampak melambatnya aktivitas produksi sektor-sektor utama yang berdampak pada kuantitas penyerapan lapangan kerja, seperti untuk sektor industri manufaktur akibat dampak liberalisasi perdagangan, meningkatnya jumlah angkatan kerja yang belum sebanding dengan pertambahan lapangan kerja baru, dan adanya migrasi penduduk baru yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, meskipun terjadi kenaikkan kontribusi (share) nilai output sektor-sektor utama lainnya terhadap PDRB, seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor bangunan, akan tetapi hal
tersebut
belum
optimal
mengimbangi
tekanan
kenaikkan
jumlah
pengangguran. Karakteristik sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa dan sektor bangunan yang dalam beberapa hal memerlukan adanya keahlian khusus dan tingkat pendidikan spesifik diperkirakan menjadi sumbatan transformasi penyerapan tenaga kerja diluar sektor industri manufaktur. Perkembangan jumlah pengangguran tahun 2011 dilihat dari perspektif jumlah penduduk miskin terlihat berbanding positif. Indikasi positif terlihat dari kenaikkan jumlah penduduk miskin sebanyak 16 Ribu Jiwa (menjadi 652 Ribu Jiwa) tahun 2011 dibandingkan posisi jumlah penduduk miskin tahun 2010 (635 Ribu Jiwa). Peningkatan jumlah pengangguran dalam perspektif/terminologi kemiskinan jelas akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin, sebagai akibat hilang/berkurangnya penghasilan tulang punggung pendapatan keluarga. Faktor lain yang diperkirakan juga berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah kenaikkan tingkat inflasi 2011. Tingkat inflasi 2011 diproyeksikan sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2010. Kenaikkan tingkat inflasi 2011 menjadi 5,83% (year on year) dibanding tahun 2011 berdampak pada penurunan permintaan sekelompok masyarakat (konsumen) di Kabupaten Bandung. Penurunan permintaan tersebut berdampak pada perlambatan permintaan komoditas sektoral, sehingga pada akhirnya berdampak pada perubahan/peningkatan permintaan faktor produksi tenaga kerja sektorsektor yang mengalami perlambatan peningkatan output. Dampak peningkatan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 73
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
tingkat inflasi juga diperkirakan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin, terutama kelompok penduduk berpendapatan tetap. Peningkatan tingkat inflasi dalam hal ini berdampak pada kuantitas pengeluaran per kapita penduduk (sebagai dasar ukuran perhitungan jumlah penduduk miskin). Kelompok penduduk berpendapatan tetap dengan nilai nominal pendapatan mendekati garis kemiskinan dalam hal ini adalah kelompok rawan yang setiap saat masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin, jika terjadi tekanan kenaikkan inflasi (terutama tekanan inflasi pada komoditas makanan, bahan makanan, dan kelompok sandang). Faktor pendorong kegiatan ekonomi dan penekan dampak sosial ekonomi di Kabupaten Bandung diperkirakan berasal dari pencapaian kinerja investasi langsung (PMA/PMDN). Pertumbuhan investasi di Kabupaten Bandung 2011 diperkirakan bisa mencapai 7,43%. Peningkatan investasi langsung tersebut diharapkan bisa berkontribusi kuat dalam menekan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan, serta disisi lain secara signifikan berdampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Dalam hal indikator ketenagakerjaan, perubahan tingkat pengangguran terkait erat dengan perubahan peningkatan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pola penyerapan tenaga kerja dilihat dari kondisi TPAK tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan TPAK perempuan, dari 27.46% tahun 2009 menjadi 35,72% tahun 2010. Dilihat dari perbandingannya dengan TPAK tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki, TPAK tenaga kerja perempuan relatif masih rendah. Peningkatan TPAK berjenis kelamin perempuan tersebut dalam hal ini terlihat berdampak cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bandung, terutama jika memperhatikan masih tingginya tingkat pengangguran angkatan kerja perempuan (19,12%). Kondisi TPAK tersebut dalam perkembangannya di tahun-tahun mendatang diharapkan dapat lebih berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran. Upaya meningkatkan TPAK perempuan dalam hal ini diharapkan bisa meningkat sejalan dengan bertambahnya persentase kesempatan kerja bagi perempuan di Kabupaten Bandung. Perkembangan penyerapan tenaga kerja laki-laki maupun perempuan,
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 74
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
diupayakan dapat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan investasi langsung dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung. Sinyal positif tersebut terlihat dari perkembangan sektor-sektor ekonomi yang seyogyanya bisa member ruang partisipasi yang lebih tinggi kepada angkatan kerja perempuan untuk lebih terlibat, seperti tercermin dari peningkatan kontribusi sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor jasa. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung bisa berbeda antar kelompok umur, menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan. Oleh sebab itu secara natural dibandingkan dengan laki-laki, tingkat partisipasi perempuan cenderung lebih rendah, tidak hanya karena peran ganda mereka dalam rumahtangga, tetapi juga berkaitan dengan komitmen perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja selama kehidupannya. Perempuan cenderung keluar dari pasar kerja ketika mereka memasuki masa perkawinan, melahirkan dan membesarkan anak, dan kemudian kemungkinan mereka akan kembali ke dunia kerja ketika anak-anak sudah cukup besar. Meningkatnya pencapaian tingkat pendidikan perempuan juga biasanya dikiuti oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Terlepas dari adanya kemungkinan keterlibatan faktor-faktor alamiah tersebut, diharapkan kombinasi peningkatan TPAK angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki maupun sebaliknya terhadap TPAK perempuan akan semakin positif sejalan menekan tingkat pengangguran sejalan dengan perubahan maupun transformasi pola-pola produksi dan adaptasi sektoral terhadap penggunaan tenaga kerja di Kabupaten Bandung. Peningkatan tenaga kerja perempuan tersebut ke depan diharapkan muncul dari terserapnya mereka ke sektor-sektor yang secara tradisional banyak menampung tenaga kerja perempuan seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Masuknya perempuan kelapangan pekerjaan ini lebih dikarenakan dorongan pemenuhan dan usaha untuk menambah penghasilan keluarga. Komposisi peranan sektoral terhadap total PDRB Kabupaten Bandung tahun 2011 diperkirakan sedikit mengalami perubahan, meskipun secara agregat komposisi alamiahnya tidak mengalami perubahan. Tiga (3) sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung 2011 masih
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 75
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
disumbang oleh sektor industri pengolahan (58,75%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (17,52%) dan sektor pertanian (7,78%). Ketiga sektor tersebut kontribusinya mencapai 84,05% terhadap total PDRB Kabupaten Bandung. Untuk itu, pola-pola pengembangan sektoral di Kabupaten Bandung dalam jangka pendek diarahkan untuk tetap mempertahankan peranan masing-masing sektor dominan dan untuk selanjutnya secara bertahap diharapkan semakin kokoh ditopang oleh sektor-sektor lain yang belum dominan tetapi cukup potensial, seperti: sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Kondisi tahun 2011 ditandai oleh peningkatan kontribusi 4 (empat) sektor, yaitu sektor pertanian, sektor bangunan, sektor PHR dan sektor jasa-jasa. Sektor yang relatif dominan kenaikkan kontribusinya terhadap total PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Perkembangan positif sektor PHR merupakan sinyal yang positif bagi perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bandung, karena hal tersebut mengindikasikan meningkatnya volume serta mobilitas barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Pola-pola kenaikkan aktivitas di sektor PHR diharapkan pada tahap selanjutnya bisa ikut meningkatkan permintaan komoditas komoditas di sektor/lapangan usaha yang lain. Perkembangan positif juga terlihat dari kenaikkan kontribusi sektor pertanian (meningkat 0,25%). Peningkatan tersebut terlihat sudah sesuai dengan track perekonomian Kabupaten Bandung sebagai salah satu kawasan (cluster) Agropolitan di Jawa Barat. Peranan sektor pertanian diharapkan tidak saja meningkat dari sisi kontribusi sektoral, tetapi
juga
diharapkan
berdampak
luas
terhadap
peningkatan
kualitas
kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Bandung. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan tampaknya sangat terkait erat dengan perkembangan sektor pertanian, terutama menyangkut indikator pengurangan tingkat pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Potensi perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Bandung juga sangat memungkinkan, mengingat pemanfaatan lahan-lahan pertanian yang masih mungkin dioptimalkan, serta potensi kenaikkan permintaan komoditas pertanian oleh konsumen di Kabupaten Bandung dan wilayah Kabupaten/Kota sekitarnya.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 76
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Sektor utama yang mengalami tekanan pengurangan kontribusi sektoral adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan, meskipun kontribusi totalnya masih tertinggi pada tahun 2011 (58,75%), akan tetapi hal tersebut terlihat tertekan lebih dalam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (59,60%). Pengurangan kontribusi ini paling tidak menunjukkan sinyal adanya perlambatan peningkatan nilai maupun volume output sektor industri pengolahan. Perlambatan ini diperkirakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama akibat dampak liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan diduga tidak saja mengurangi permintaan regional akan produk-produk industri pengolahan, tetapi juga ikut menekan permintaan ekspor produk sejenis dari mancanegara. Produkproduk industri pengolahan di Kabupaten Bandung sebagian besar dikenal merupakan kelompok produk dengan tingkat persaingan tinggi dengan produk impor, seperti komoditas Tekstil Produk Tekstil (TPT) dan alas kaki. Tekanan sub sektoral terhadap produksi komoditas-komoditas tersebut ke depan diharapkan dapat dikurangi, sejalan dengan adanya indikasi positif dampak dari upaya program revitalisasi mesin-mesin TPT, perbaikan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, dan dukungan stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Target
pencapaian
indikator-indikator
makro
ekonomi
Kabupaten
Bandung diproyeksikan mengalami sejumlah perubahan berarti untuk beberapa indikator, seperti untuk indikator IPM dan indeks-indeks kompositnya (indeks daya beli, indeks kesehatan dan indeks pendidikan). Meskipun belum secara keseluruhan perbaikan tersebut diproyeksikan sebagaimana yang diharapkan mengingat kondisi actual saat ini, akan tetapi kalaupun terjadi tekanan perlambatannya diharapkan/diupayakan tidak sampai terlalu dalam menekan pencapaian stabilitas makro ekonomi regional Kabupaten Bandung di tahun 2012. Khusus menyangkut jumlah penduduk, tahun 2011 dan 2012 diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Bandung mengalami pertumbuhan 2,63% dan 2,64%. Pertambahan penduduk tersebut bersumber baik dari angka kelahiran maupun akibat migrasi penduduk dari luar Kabupaten Bandung. Perkembangan aktivitas perekonomian wilayah sekitar, seperti Kota Bandung dan Kota Cimahi diperkirakan juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk Kabupaten
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 77
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Bandung, mengingat tingginya harga lahan tempat tinggal di kota-kota tersebut dan faktor kedekatan jaraknya dengan Kabupaten Bandung. Pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Bandung terus mendapat perhatian khusus, terutama mengingat efek tingginya jumlah penduduk terhadap besaran distribusi pendapatan dan indikator-indikator kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung. Pertumbuhan ekonomi di 2012 diproyeksikan sedikit melambat secara tahunan dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2011 (5,91%). Perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat dari nilai PDRB tersebut diperkirakan bersumber dari berlanjutnya dampak liberalisasi perdagangan terhadap industri-industri utama di Kabupaten Bandung (terutama TPT dan alas kaki), perubahan-perubahan skenario harga komoditas yang diatur oleh pemerintah (administred price) yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2012. Jumlah
penduduk
miskin
diperkirakan
diproyeksikan
meningkat.
Peningkatan tersebut diperkirakan akibat melambatnya penggunaan/permintaan tenaga kerja di sektor-sektor utama, baik itu terkait dengan penggunaan tenaga kerja baru maupun akibat pengurangan tenaga kerja lama akibat tekanan produksi serta permintaan. Peningkatan jumlah penduduk miskin juga diperkirakan akibat adanya tekanan penurunan harga komoditas-komoditas di sektor pertanian yang selanjutnya berdampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, terutama di pedesaan. Perubahan administered price seperti BBM, gas dan lain-lain diperkirakan akan berpotensi mendorong tingkat inflasi. Dorongan terhadap tingkat inflasi tersebut diperkirakan juga berdampak terhadap kelompok masyarakat yang saat ini pendapatannya mendekati garis kemiskinan. Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan posisinya mengalami peningkatan di tahun 2012, khususnya terkait indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Meningkatnya indeks pendidikan dan kesehatan tersebut diperkirakan tetap berlanjut sebagai dampak dari perubahan alokasi APBD maupun APBN terkait komponen belanja bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk daya beli penduduk, secara nominal diperkirakan mencapai Rp.582 ribu di tahun 2012. Peningkatan nominal angka daya beli tersebut ikut berkontribusi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 78
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
mengangkat posisi indeks daya beli masyarakat, sehingga diharapkan tingkat inflasi 2012 bisa lebih terkendali.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 79
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian Studi ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan primer terhadap objek-objek ekonomi terkait dengan pengembangan ekonomi di Kabupaten Bandung. Kemudian ditambah dengan hasil focus group discussion dengan para pemangku kepentingan juga diharapkan dapat dikumpulkan informasi data primer sebagai bahan pengkajian ini. Penggunaan data primer maupun sekunder dalam penelitian ini diharapkan mampu memperkaya hasil studi sehingga mampu menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif yaitu melalui pengumpulan informasi data primer maupun sekunder selanjutnya dilakukan analisis permasalahan penelitian.
3.2. Pendekatan Merujuk keluaran yang ingin diperoleh, maka dibutuhkan dukungan kelengkapan dan akurasi data tentang kondisi existing perekonomian dan kebutuhan tentang pengembangan ekonomi di masa depan. Untuk itu, data dicari, dikumpulkan dan dianalisis melalui teknik survey dan telaah dokumen, yang hasilnya dibahas dalam FGD (Focus Group Discussion) dan Uji-Publik. Ada pun instrumen yang digunakan ialah: (1) Pedoman Observasi (Survey) dan Studi Dokumen; (2) Pedoman Wawancara; (3) Format-format Analisis. Tahap ahir perumusan hasil kajian, diarahkan pada penggunaan teknik perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat dengan ditempuh melalui tahapan: (1)
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 80
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
pengkajian kondisi dan persoalan, (2) analisis kebutuhan, tujuan dan sasaran; (3) pengembangan model dan asumsi-asumsi strategis, dan (4) pengembangan alternatif rencana dan program. Pekerjaan kajian Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat dilakukan malalui kajian desk research, focus group discussion, kuesioner dan workshop. Selama masa pekerjaan tim Konsultan akan berhubungan dengan tim Counterpart yang ditunjuk dari Bappeda Kabupaten Bandung dan seluruh OPD terkait. Hasil pengumpulan data awal tersebut kemudian dikaji untuk mendapatkan kesinambungan program pengembangan sumber daya air yang dimaksud di atas pada level makro sistem dan mikro sistem sehingga nampak jelas adanya penajaman atau konsep detail dari usaha yang telah ditentukan. Aspek yang dipelajari dari studi terdahulu meliputi :
Rekomendasi studi terdahulu dan relevansinya terhadap pekerjaan studi yang akan dilaksanakan.
Pendekatan teknis dari permasalahan yang ada, kemudian diklarifikasi validitasnya di lapangan.
Rekomendasi pemecahan masalah dan program penangannya baik aspek teknik maupun skala prioritasnya apakah masih representarif untuk kondisi saat ini.
Relevansi rekomendasi studi terdahulu terhadap kondisi existing pada saat ini dengan melakukan komparasi secara visual di lapangan.
Ketersediaan data dari studi terdahulu, referensi dan lain - lain. Pendakatan analisis pengolahan data dalam penyusunan kajian ini
menggunakan pendekatan (alur) seperti sebagai berikut:
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 81
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
Kondisi Variabel Makro Ekonomi Kabupaten Bandung
Kondisi Variabel Mikro Ekonomi Kabupaten Bandung
Identifikasi Poin-Poin (Isu Strategis) Permasalahan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Pendalaman Masukan Publik: Masyarakat-Tokoh Masyarakat-SKPDPelaku Usaha
Identifikasi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Perekonomian Kabupaten Bandung
Identifikasi Hubungan Desain Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten Bandung (RPJP-RPJM)
Analisis Strategi, Kebijakan, dan Program/Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Pendekatan Teoritis dan Hasil-Hasil Kajian Sebelumnya
Saran dan Rekomendasi Pengolahan Data Statistik dan Ekonometrik
2011 Sinkronisasi Desain Pengembangan Ekonomi Dengan MP3EI
Kedudukan Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung Dalam Konstelasi Perencanaan Jawa Barat dan Pusat
Road Map Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015
Gambar 3. 1
Kerangka Analisis
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 82
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Pengumpulan Informasi Data Primer dan Sekunder dari BPS, Dinas terkait, BI, dam Bappeda Kabupaten Bandung
Pengolahan Data
Evaluasi Kesesuaian Datan, Tabulasi Data, Pengolahan Data, Verifikasi Data
Analisis Data
Analisis Data yang Diturunkan pada Masing-Masing Poin Tujuan Kajian
Presentasi Drat Hasil
Penyampaian Hasil Sementara, Evaluas, dan Penyempurnaan
Penyampaian Laporan AKhir
Laporan Grand Desain Pengembangan Ekonomi Kabupaten Bandung 2011 - 2015
Laporan Antara
Pengumpulan Data
Lapran Akhir
Persiapan
PerPersiapan Komprehensif, Koordinasi Teknis, Kelengkapan Administratif, Penetapan Indikator, Penetapan Alat Analisis, Penyusnsunan Kerangka Analisis, Pembagian Tim Analisis
Lapran Pendahuluan
TAHAPAN KAJIAN
Gambar 3. 2
Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 83
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Unit analisis dalam penyusunan Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung meliputi: (1) Unsur Kepala Daerah dan DPRD; (2) Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, dan SKPD terkait lainnya; (3) Unsur swasta seperti Asosiasi dan kalangan pelaku usaha; (4) Unsur Masyarakat (stakeholders); (5) Dokumen-dokumen seperti: (a) Rencana Strategis Ekonomi Kabupaten Bandung; (b) Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat; (c) Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung; (d) Perda RTRW, (e) RPJPD, (f) RPJMD; (g) Renstra bidang ekonomi Provinsi Jawa Barat; (h) RKPD 2011; (i) Perundang undangan bidang ekonomi; dan (J) MP3EI. Dokumen Perencanaan yang sudah diinvetaris tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan ketika akan dilakukan sinkronisasi mengenai pengembangan Grand Design Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung, sehingga diharapkan akan ada dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Bandung
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 84
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
BAB IV KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI DI KABUPATEN BANDUNG
4.1. Kondisi Makro Ekonomi di Kabupaten Bandung Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponenkomponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi. a.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Kabupaten Bandung 2009 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 40,94 triliun dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp 20,53 triliun. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disinyalir karena menurunnya tingkat produksi industri pengolahan terutama industri tekstil. Industri tekstil mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung, sehingga bergolaknya sektor ini cukup memberi pengaruh significant terhadap kinerja perekonomian di Kabupaten Bandung. Dari ke-9 sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung (60 %). Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel, restoran; dan sektor pertanian; yaitu masing-masing berperan 16,56 % dan 7,36 %.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 85
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Tabel 4. 1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 sampai dengan 2010 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006 Kabupaten Bandung No
Sektor
2006 Nilai
2007 %
Nilai
%
1
Pertanian/Agriculture
2
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
3
Industry Pengolahan/Manufacturing Industry
4
Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity Gas and Water Supply
323.121,39
1,83
344.912,14
1,85
5
Bangunan/Konstruksi/Construction
312.842,65
1,77
327.475,13
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Restourant
2.625.092,43
14,88
7
Pengangkutan dan Komunikasi /Transport and Communication
717.582,16
8
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/
9
Jasa-jasa/Services Total
Tahun 2008 Nilai
2009 %
Nilai
%
2010 Nilai
%
1.338.248,71
7,59
1.371.807,74
7,34
1.424.992,98
7,24
1.502.003,39
7,32
1.602.050,01
7,37
234.570,64
1,33
245.205,27
1,31
255.888,73
1,30
269.782,12
1,31
282.922,47
1,30
61,44 12.110.396,65
61,56
12.519327,64
60,98
13.173.587,93
60,61
361.439,39
1,84
376.034,30
1,83
396.026,30
1,82
1,75
339.547,36
1,73
355.614,56
1,73
381.103,63
1,75
2.819.715,80
15,09
2.994.763,36
15,22
3.211.263,99
15,64
3.474.795,78
15,99
4,07
765.192,41
4,10
795.218,84
4,04
843.661,61
4,11
892.448,05
4,11
393.169,22
2,23
419.515,28
2,25
436.277,89
2,22
451.138,21
2,20
474.864,56
2,18
856.789,53
4,86
911.462,79
4,88
955.207,67
4,86
1.000.817,32
4,87
1.056.862,46
4,86
100 20.529.643,24
100
21.734.661,19
100
10.838.753,39
17.640.170,12
61,44 11.478.643,51
100 18.683.930,07
100 19.673.732,87
Sumber : Bappeda Kabupaten Bandung
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 86
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Tabel 4. 2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 sampai dengan 2010 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bandung No.
Sektor
1
Pertanian/Agriculture
2
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
3
Industry Pengolahan/Manufacturing Industry
4
2006 Nilai
2007 Nilai
%
Tahun 2008 %
Nilai
2009 %
Nilai
%
2010 Nilai
%
2.228.624,62
7,57
2.465.321,20
7,40
2.753.632,27
7,19
3.013.007,10
7,36
3.471.661,92
7,53
368.568,14
1,25
419.179,42
1,26
468.303,79
1,22
526.035,13
1,28
580.783,81
1,26
17.876.119,11
60,74
20.154.147,70
60,49
23.275.745,49
60,79
24.565.562,89
60,00
27.471.535,02
59,60
Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity Gas and Water Supply
524.707,23
1,78
588.412,88
1,77
642.658,73
1,68
674.520,69
1,65
741.188,33
1,61
5
Bangunan/Konstruksi/Construction
506.056,81
1,72
571.271,13
1,71
648.394,06
1,69
696.720,83
1,70
764.990,68
1,66
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Resto
4.432.799,58
15,06
5.112.043,54
15,34
6.005.197,92
15,68
6.780.385,10
16,56
7.796.200,55
16,91
7
Pengangkutan dan Komunikasi/Transport and Comm
1.360.838,71
4,62
1.566.528,90
4,70
1.766.609,79
4,61
1.795.161,77
4,38
1.933.148,22
4,19
8
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/
634.303,86
2,16
721.566,11
2,17
792.877,54
2,07
820.502,95
2,00
898.354,49
1,95
9
Jasa-jasa/Services
1.499.027,98
5,09
1.721.159,87
5,17
1.936.315,52
5,06
2.069.321,52
5,05
2.434.375,72
5,28
29.431.046,04
100
3.319.630,75
100
38.289.735,11
100
100
46.092.238,74
100
Total
40.266.697,29
Sumber : Bappeda Kabupaten Bandung
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 87
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) LPE Kabupaten Bandung mencapai 4,35 %. Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi (9 sektor), sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling besar dibanding sektor ekonomi lainnya, yaitu mencapai 7,23 %. Sektor ekonomi lainnya yang mengalami pertumbuhan cukup besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor pertanian; yaitu masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 6,16 %; 5,43 % serta 5,31 %. Sektor ekonomi lainnya seperti : sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan di bawah 5 %. Tabel 4. 3
Laju Pertumbuhan EKonomi Kabupaten Bandung per tahun 2007-2010
c.
Indikator
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Laju Pertumbuhan Ekonomi
5,92%
5,30%
4,35%
5,31%
PDRB per Kapita
PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 5,01 % yaitu dari Rp 12.242.428,00 menjadi Rp 12.856.303,00, sedangkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 0,69 %, yaitu dari Rp 6.402.393,00 menjadi Rp 6.446.689,00. Hal ini dapat dikatakan bahwa pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung belum menunjukan peningkatan yang cukup berarti. Kemudian jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat, tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda
dengan
pendapatan
rata-rata
penduduk
Provinsi
Jawa
Barat.
Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2008 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 14.309.520,00.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 88
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Tabel 4. 4
Pendapatan Perkapita Kabupaten Bandung per tahun 2007-2010 Indikator Pendapatan Perkapita pertahun (Rp)
Tahun 2007 6.149.904
Tahun 2008
Tahun 2009
12.242.428
12.985.731
Tahun 2010 14.274.059
d. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun ini cukup rendah yaitu 2,49 % dibandingkan tahun lalu yang mencapai 9,11 %. Penurunan tingkat inflasi terjadi hampir di seluruh sektor perekonomian. Penurunan tingkat inflasi terbesar terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mana pada tahun ini mengalami deflasi hingga 5,21 %. kondisi ini merupakan dampak dari pemberlakuan kebijakan penurunan tarif interkoneksi layanan seluler pada tahun 2008. Akibat dari kebijakan tersebut adalah terjadinya perang tarif telekomunikasi pada tahun 2009 yang membawa Indonesia sebagai Negara dengan industri telekomunikasi yang memiliki jumlah operator terbanyak dan tarif terendah. Tabel 4. 5
Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung per tahun 2007-2010 Indikator
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Inflasi PDRB
6,89%
9,11%
3,15%
5,78%
Tabel 4. 6
Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung (PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi) Tahun 2009 No.
Sektor
1. 2.
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air
3. 4.
PDRB (juta rupiah) ADH ADH Berlaku Konstan 3.013.007,10 1.502.003,49
Kontribusi/ Peranan NTB (%) 7,36
LPE ADH Konstan (%) 5,31
Tingkat Inflasi (%) 4,85
526.035,13
269.782,12
1,28
5,43
6,54
24.565.562,89 674.520,69
12.519.327,64 376.034,30
60,00 1,65
3,38 4,04
2,09 0,88
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 89
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
No.
Sektor
5. 6.
Bangunan Perdagangan, Hotel & restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
7. 8. 9.
PDRB (juta rupiah) ADH ADH Berlaku Konstan 696.720,83 355.614,56
2011
Kontribusi/ Peranan NTB (%) 1,70
LPE ADH Konstan (%) 4,73
Tingkat Inflasi (%) 2,60
6.780.385,10
3.211.263,99
16,56
7,23
5,30
1.795.161,77
843.661,61
4,38
6,16
-5,21
820.502,95
451.138,21
2,00
3,41
0,08
2.069.321,52 40.941.217,98
1.000.817,32 20.529.643,24
5,05 99,98
4,77 4,35
2,00 2,49
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2009.
Secara umum indikator makro di Kabupaten Bandung 2007-2010 dapat tergambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4. 7
Indikator Makro Kabupaten Bandung Tahun 2007-2010 No
Indikator
1
Jumlah Penduduk (jiwa)
2
Laju Pertumbuhan Penduduk
3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
4
Inflasi PDRB
5 6
PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
4.399.482
3.038.000
3.127.008
3.172.860
3.215.548
3,20%
2,97 %
2,93 %
1,47 %
1,35 %
5,92 %
5,30%
4,35%
5,31%
6,89%
9,11%
3,15%
5,78%
33.320.000
38.290.000
40.940.000
43.962.226
18.684.000
19.670.000
20.530.000
21.402.977
184.638
185.064
185.064
185.064
3,69%
4,73%
7,14 %
6.149.904
12.242.428
12.985.731
14.274.059
7,39%
22.058.759
7
Jumlah Keluarga Miskin
8
Laju Pertumbuhan Investasi
9
Pendapatan Perkapita pertahun (Rp)
10
IPM
70,11
71,88
72,5
73,39
74,36
11
Indeks Pendidikan
84,44
84,9
85,58
85,62
86,67
12
Rata-rata Lama Sekolah (thn)
8,39
8,58
8,86
8,87
9,08
13
Angka Melek Huruf
98,70
98,75 %
98,84 %
98,87%
99,74 %
14
Angka Harapan Hidup (tahun)
66,96
67,33
68,42
68,94
69,44
15
Indeks AHH
70,56
72,36
73,23
74,67
16
Indeks Daya Beli
59,25
59,55
61,31
62,35
17
Daya Beli (ribuan rupiah)
556,39
557,68
565,32
569,78
541,930
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Dalam Angka .
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 90
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
4.2. Kondisi APBD Kabupaten Bandung Kondisi APBD Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun meningkat sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pembiayaan rutin. Untuk tahun 2012 (PPAS 2012), jumlah pendapatan APBD Kabupaten Bandung direncanakan mencapai Rp.1,7 Triliun. Pos pendapatan APBD 2012 direncanakan bersumber dari PAD sebesar Rp.236 Milyar, dari dana perimbangan sebesar Rp.1,3 Triliun dan dari sumber-sumber lain PAD yang sah sebesar Rp.129 Milyar. Prioritas belanja APBD 2012 diarahkan kepada 14 prioritas: (1) pelayanan publik yang profesional; (2) peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan pendidikan; (3) peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan kesehatan; (4) peningkatan perluasan kesempatan kerja; (5) peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian; (6) peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah; (7) peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaku UMKM; (8) perluasan pelayanan air bersih dan air baku; (9) penanggulangan terpadu bencana; (10) perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang; (11) pemantapan pembangunan daerah dan pedesaan; (12) penguatan budaya lokal dan peningkatan destinasi wisata terpadu; (13) pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (14) peningkatan sarana prasarana perekonomian kerakyatan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 157 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung pasal 20 (1) terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Yaitu : a. Hasil Pajak Daerah.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 91
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Hasil pajak daerah di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gol. C, dan Pajak Parkir. b. Hasil Retribusi Daerah. Hasil retribusi daerah di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pelayanan Kesehatan, RSD Majalaya, RSD Soreang, Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Penggantian Biaya Cetak KTP, Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil, Pelayanan Pemakaman, Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Fatwa Pengarahan Rencana Pemanfaatan Lokasi, Ijin Pemanfaatan Tanah, Ijin Pemanfaatan Hutan,
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah, Perijinan
Perdagangan, Jasa Usaha Terminal, Perijinan Industri, Jasa Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata, Jasa Usaha Penyedotan Kakus, Jasa Usaha RPH, Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan OR, Izin Pembuangan Limbah Cair, Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan, Perijinan Transportasi,
Ijin
Pelayanan
Ketenagakerjaan,
Perijinan
Penyelenggaraan Koperasi. c. Bagian Laba Usaha Daerah. Hasil Bagian Laba Usaha Daerah di Kabupaten Bandung terdiri dari: PDAM, Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan, Bank Karya Produksi Desa. d. Lain-lain PAD yang Sah.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 92
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Hasil Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Bandung terdiri dari: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa
Giro,
Penerimaan
Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan,
Penerimaan Lainnya, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR). 2. Dana Perimbangan, Terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. 1) Bagi Hasil Pajak. Bagi hasil pajak di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh 21). 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung terdiri dari: Iuran Provisi Sumber Daya Alam, Iuran Tetap/Landrent,
Iuran
Eksploitasi
(Royalti),
Penerimaan
Pungutan Pengusahaan Perikanan, Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan, Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi, Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam. b. Dana Alokasi Umum (DAU). c. Dana Alokasi Khusus. d. Dana Perimbangan dari Propinsi. Dana Perimbangan dari Propinsi di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 93
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Bantuan Keuangan dari Propinsi, Penerimaan Pemanfaatan Hutan. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasar pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, selain unsur PAD yang telah disebut di atas, pasal 6(2) menjelaskan tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. Pendapatan
Daerah
penerimaannya,
tersebut
khususnya
setiap
PAD
tahun yang
harus
sepenuhnya
dioptimalkan merupakan
tanggungjawab pemerintah daerah. Kinerja pelaksanaan APBD khususnya mengenai Pendapatan Daerah pada periode tahun 2006 -2010 yaitu: Pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,22%. Penerimaan terbesar dari PAD terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dibandingkan tahun lainnya pada periode ini. Namun Lain-lain PAD yang Sah, justru mengalami penurunan di tahun 2010. Pertumbuhan rata-rata Dana Perimbangan sebesar 4,72%. Penerimaan terbesar dari Dana Perimbangan terjadi pada tahun 2007, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Dana Alokasi Umum; sedangkan penerimaan terbesar dari Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 94
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Bukan Pajak terjadi pada tahun 2009; dan penerimaan terbesar dari Dana Alokasi Khusus terjadi pada tahun 2010. Pertumbuhan rata-rata Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 23,40%. Penerimaan terbesar dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; sedangkan penerimaan terbesar Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya terjadi pada tahun 2006. Secara lengkap perincian mengenai alokasi penerimaan pendapatan periode tahun 2006-2010 disajikan dalam tabel di bawah ini:
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 95
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Tabel 4. 8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Bandung
2006
2007
2008
2009
2010
Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.595.635.586.333,23
1.851.603.232.494,05
1.467.678.537.174,08
1.955.142.904.011,00
2.042.977.659.292,00
8,25%
137.532.499.196,23 57.334.770.599,51 40.907.499.229,32
147.630.987.490,05 54.391.453.802,20 44.750.349.784,97
144.660.409.277,08 51.654.333.709,60 36.067.479.245,10
153.271.649.974,00 47.951.110.528,00 41.592.879.257,00
198.658.826.439,00 59.385.578.062,00 60.254.329.366,00
10,22% 1,63% 12,54%
19.173.811.516,00
24.386.963.267,00
35.674.088.462,00
43.280.145.688,00
52.790.345.015,00
29,19%
1.1.4.
Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
20.116.417.851,40
24.102.220.635,88
21.264.507.860,38
20.447.514.501,00
26.228.573.996,00
8,12%
1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak Dana bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
1.294.064.416.457,00 93.714.268.191,00 10.885.148.266,00 1.168.636.000.000,00 20.829.000.000,00
1.519.650.675.014,00 153.249.020.498,00 5.001.554.516,00 1.351.912.000.000,00 9.488.100.000,00
1.132.888.252.124,00 112.566.362.458,00 7.767.820.666,00 1.001.542.069.000,00 11.012.000.000,00
1.444.122.553.979,00 123.122.062.283,00 210.157.050.696,00 1.080.215.507.000,00 30.627.934.000,00
1.436.030.033.073,00 150.591.707.804,00 80.252.415.269,00 1.086.282.210.000,00 118.903.700.000,00
4,72% 17,17% 636,23% -0,45% 106,99%
164.038.670.680,00
184.321.569.990,00
190.129.875.773,00
357.748.700.058,00
408.288.799.780,00
23,40%
44.266.548.000,00
-
0,00%
No. 1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
Uraian PENDAPATAN
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)
3.000.000.000,00 109.693.954.850,00
108.748.711.214,00
112.040.363.851,00
118.058.122.758,00
26,32%
8.703.546.800,00
10.570.533.600,00
53.130.359.000,00
172.051.700.400,00
70,38%
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 96
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
No.
1.3.5 1.3.5
Uraian Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Pendapatan Lainnya
2006
164.038.670.680,00
2007
62.924.068.340,00
2008
70.696.897.479,00
2009
148.311.429.207,00
2011
Rata-rata Pertumbuhan (%)
2010
118.178.976.622,00
113.733.480,00
0,00%
Sumber : Bappeda Kabupaten Bandung
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
-10,16%
Hal: 97
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
4.3. Kondisi IPM di Kabupaten Bandung Gambaran keberhasilan pembangunan manusia/kualitas sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Tahun 2009 IPM Kabupaten Bandung mencapai 73,39; yaitu kontribusi dari indeks pendidikan 85,61; indeks kesehatan 73,23 dan indeks daya beli 61,31.
a.
Pendidikan Indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur kemajuan
pembangunan manusia (IPM) adalah angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98,87 %, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8,87 tahun. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki) dan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi. Dari 2.532.526 penduduk usia 10 tahun ke atas, sebanyak 39,47 % hanya mempunyai ijazah SD/setara SD; 23,28 % mempunyai ijazah SLTP/setara SLTP;
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 98
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
21,55 % mempunyai ijazah SLTA/setara SLTA; 5,45 % mempunyai ijazah perguruan tinggi dan 10,25 % tidak/belum mempunyai ijazah. Tabel 4. 9
Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Ijazah Tertinggi yang Dimiliki) di Kabupaten Bandung Tahun 2010 No
Jenis Kelamin
Jenjang Pendidikan Laki-laki
Jumlah
%
Perempuan
1
Tdk/blm punya Ijazah
127.124
132. 578
259.702
10,25%
2
SD / setara SD
484.222
515.443
999.665
39,47%
3
SLTP / setara SLTP
295.192
294.330
589.522
23,28%
4
SLTA / setara SLTA
306.693
239.027
545.720
21,55%
5
Perguruan tinggi
74.670
63.247
137.917
5,45%
1.287.901
1.244.625
2.532.526
100%
Jumlah
Sumber : Suseda Kabupaten Bandung, BPS 2010.
b. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator : angka harapan hidup saat dilahirkan (AHH), angka kematian bayi (AKB), angka kematian kasar (AKK) dan status gizi. AHH merupakan salah satu indikator kesehatan yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia (IPM). AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi di bawah 1 tahun, kematian anak di bawah 5 tahun dan kematian ibu). Makin tinggi kualitas kesehatan, makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup. Saat ini AHH Kabupaten Bandung mencapai 68,94 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 68-69 tahun. Sedangkan AKB mencapai 36,02 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 36 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang mengidap infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman dan perawatan bayi yang kurang baik.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 99
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
c.
2011
Daya Beli ( purchasing power parity/PPP) Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur
kemajuan pembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil perkapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung tahun ini masih terhambat oleh lesunya sektor usaha sebagai dampak dari krisis global yang terjadi.
Namun
demikian
kestabilan
sektor
moneter
cukup
membantu
mempertahankan kemampuan daya beli yang berada pada kisaran Rp 565.320,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
4.4. Kondisi Kependudukan di Kabupaten Bandung Jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.215.548 jiwa, terdiri atas: laki-laki 1.638.623 jiwa (50,95 %) dan perempuan 1.576.925 jiwa (49,05 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 54.09 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 54 penduduk tidak produktif. Tabel 4. 10
Jumlah Penduduk dan Indikator Kependudukan Lainnya di Kabupaten Bandung Tahun 2010 No
Kelompok Umur (Thn)
1
Muda (0-14)
2
Produktif (15-64)
3
Tua (65+) Jumlah
Jenis Kelamin Laki-laki
Perempuan
Jumlah
%
513.714
488.483
1.002.197
31,17%
1.065.575
1.021.119
2.086.694
64,89%
59.334
67.323
126.657
3,94%
1.638.623
1.576.925
3.215.548
100%
Indikator Kependudukan Lainnya 4
Laju Pertumbuhan Penduduk
2,63 (2011)
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
2,64 (Proyeksi 2012)
Hal: 100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
No
Kelompok Umur (Thn)
Jenis Kelamin Laki-laki
Perempuan
Jumlah
2011
%
(%) 5
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Nasional (%)
1,49
21,09% Tidak Permanen 25,41% Semi Permanen 53,50% Rumah Permanen Industri Pengolahan (356.940 jiwa) 3 Sektor Utama Mata 7 Pencaharian Penduduk di Pertanian (231.945 jiwa) Kabupaten Bandung Perdagangan Besar dan Eceran (231.567 jiwa) 8 Kepadatan Penduduk (2010) 1.754 jiwa/KM2 Sumber: BPS Kabupaten Bandung (2011) 6
Kualitas Bangunan Rumah Penduduk
Relatif tingginya dependency ratio menunjukkan masih tingginya ketergantungan penduduk yang kurang produktif, sehingga kondisi tersebut memunculkan banyak persoalan sosial ekonomi dalam rumah tangga di Kabupaten Bandung. Persoalan tingginya penduduk yang kurang produktif dapat disebabkan oleh beberapa hal: (1) komposisi umur penduduk (usia produktif dengan usia belum/tidak produktif); dan (2) pengaruh tingkat pengangguran dalam rumah tangga. Persoalan kependudukan mendasar lainnya di Kabupaten Bandung adalah masih tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dilihat dari perbandingannya dengan rata-rata pertumbuhan penduduk nasional (1,49%). Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai 2,64% pada tahun 2012. Persentase pertumbuhan penduduk tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk tahun 2011 (2,63%). Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dipengaruhi oleh: (1) tingkat migrasi penduduk ke Kabupaten Bandung; dan (2) pengaruh tingkat kelahiran jangka panjang yang berdampak pada jumlah penduduk dalam jangka panjang. Tingginya jumlah penduduk mengandung konsekuensi tingginya kebutuhan penyerapan lapangan kerja dan penciptaan aktivitas-aktivitas usaha ekonomi produktif. Disisi lain, kemungkinan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk juga mengandung konsekuensi adanya peningkatan eksternalitas sosial ekonomi di Kabupaten Bandung di tahun-tahun mendatang.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 101
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Sebagian besar penduduk Kabupaten Bandung bekerja di sektor industri pengolahan (356.940). Sektor ke dua dan ke tiga yang menjadi sektor penyerap lapangan kerja penduduk adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, masingmasing sebanyak 231.945 jiwa dan 231.567 jiwa. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di ketiga sektor tersebut menyebabkan peningkatan aktivitas sektoral-nya menjadi jaminan kemajuan perekonomian Kabupaten Bandung. Konsekuensi lainnya, perkembangan sektor tersebut sangat sensistif bagi kemajuan perekonomian Kabupaten Bandung, termasuk kaitannya dengan penyerapan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan. Komposisi jumlah penduduk dilihat dari kelompok umur adalah sebagai berikut (Tabel 3.2): Tabel 4. 11
Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2008-2009 Kelompok Umur 2008 (Jiwa) 0-14 Thn 868.572 15-64 Thn 1.917.840 65+ Thn 135.281 Total 2.921.693 Sumber: BPS Kabupaten Bandung 2010
2009 (Jiwa) 979.271 1.977.706 185.216 3.142.193
Pertumbuhannya (%) 12,74 3,12 36,91
Dilihat dari komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, maka dalam 2 tahun terakhir terjadi kenaikkan jumlah penduduk di semua kelompok
umur.
Namun
demikian,
kenaikkan
tersebut
(dilihat
dari
pertumbuhannya) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kelompok 65 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk kelompok umur 15-64 tahun (produktif). Relatif tingginya pertumbuhan penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas (kelompok umur tua) mengindikasikan peningkatan kebutuhan untuk sarana-sarana kesehatan di Kabupaten Bandung.
4.5. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 102
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Rasio daya serap tenaga kerja Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut. Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang terserap pada 528 PMA/PMDN berjumlah sebanyak 201.646 orang. Penyerapan tenaga kerja ini lebih tinggi 0,06 % bila dibandingkan dengan tahun 2008. Namun rasio penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah PMA/PMDN pada tahun 2009 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), di mana rasio penyerapan tenaga kerja pada tahun 2006 mencapai 397 : 1, pada tahun 2007 mencapai 426 : 1 , pada tahun 2008 mencapai 383 : 1 dan pada tahun 2009 mencapai 381 :1. Hal ini berarti pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 397 orang per PMA/PMDN, pada tahun 2007 terserap sebanyak 426 orang per PMA/PMDN, tahun 2008 terserap 383 orang per PMA/PMDN dan tahun 2009 terserap 381 per PMA/PMDN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4. 12
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2009 No.
Uraian
1
Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN
2
Jumlah seluruh PMA/PMDN
3
Rasio daya serap tenaga kerja
2006
2007
2008
2009
227.015
200.187
201.525
201.646
572
469
525
528
397 : 1
426 : 1
383 : 1
381 : 1
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2010.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 103
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Tabel 4. 13
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Bandung Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2006 s.d 2009
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2010.
Pada tahun 2008 TPAK laki-laki di Kabupaten Bandung mencapai 60,22 % dan perempuan mencapai 53,50 %. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2007, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2006. Adapun
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 104
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2008 mencapai 16,72 %. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2006.
Kesempatan Kerja Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk para pencari kerja. Kesempatan kerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 menurut lapangan usaha mencapai 1.324.930 orang. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2008, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2006. Kesempatan kerja terbesar berada pada lapangan usaha pertanian, disusul dengan lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan, restoran dan hotel. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah penduduk yang memperoleh kesempatan kerja di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009 menurut lapangan usaha. Tabel 4. 14
Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2009 No.
Lapangan Usaha
1 2 3
Pertanian Industri pengolahan Bangunan Perdagangan, Restoran dan Hotel Angkutan, Pergudangan, Komunikasi Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Jasa Kemasyarakatan Lainnya (Pertambangan, Listrik,
4 5 6 7 8
2006
2007
2008
731.205 494.056 19.540
278.455 318.816 88.475
267.455 308.418 85.596
425.031 373.763 64.537
167.202
237.968
230.212
211.794
62.156
101.970
98.643
87.590
10.944
11.617
11.226
11.262
161.913
133.065
128.734
141.237
19.242
5.045
4.861
9.716
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
2009
Hal: 105
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
No.
Lapangan Usaha
2006
2007
dan Air Minum) Jumlah 1.666.258 1.175.411 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2010.
2008 1.135.145
2011
2009 1.324.930
Dalam hal indikator ketenagakerjaan, perubahan tingkat pengangguran terkait erat dengan perubahan peningkatan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pola penyerapan tenaga kerja dilihat dari kondisi TPAK tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan TPAK perempuan, dari 27.46% tahun 2009 menjadi 35,72% tahun 2010. Dilihat dari perbandingannya dengan TPAK tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki, TPAK tenaga kerja perempuan relatif masih rendah. Peningkatan TPAK berjenis kelamin perempuan tersebut dalam hal ini terlihat berdampak cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bandung, terutama jika memperhatikan masih tingginya tingkat pengangguran angkatan kerja perempuan (19,12%). Kondisi TPAK tersebut dalam perkembangannya di tahun-tahun mendatang diharapkan dapat lebih berkontribusi terhadap pengurangan
tingkat
pengangguran.
Upaya
meningkatkan
TPAK
perempuan dalam hal ini diharapkan bisa meningkat sejalan dengan bertambahnya persentase kesempatan kerja bagi perempuan di Kabupaten Bandung. Perkembangan penyerapan tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, diupayakan dapat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan investasi langsung dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung. Sinyal positif tersebut terlihat dari perkembangan sektor-sektor ekonomi yang seyogyanya bisa member ruang partisipasi yang lebih tinggi kepada angkatan kerja perempuan untuk lebih terlibat, seperti tercermin dari peningkatan kontribusi sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor jasa. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung bisa berbeda antar kelompok umur, menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan. Oleh sebab
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 106
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
itu secara natural dibandingkan dengan laki-laki, tingkat partisipasi perempuan cenderung lebih rendah, tidak hanya karena peran ganda mereka dalam rumahtangga, tetapi juga berkaitan dengan komitmen perempuan
untuk
berpartisipasi
dalam
angkatan
kerja
selama
kehidupannya. Perempuan cenderung keluar dari pasar kerja ketika mereka memasuki masa perkawinan, melahirkan dan membesarkan anak, dan kemudian kemungkinan mereka akan kembali ke dunia kerja ketika anak-anak sudah cukup besar. Meningkatnya pencapaian tingkat pendidikan perempuan juga biasanya dikiuti oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Terlepas dari adanya kemungkinan keterlibatan faktor-faktor alamiah tersebut, diharapkan kombinasi peningkatan TPAK angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki maupun sebaliknya terhadap TPAK perempuan akan semakin positif sejalan menekan tingkat pengangguran sejalan dengan perubahan maupun transformasi pola-pola produksi dan adaptasi sektoral terhadap penggunaan tenaga kerja di Kabupaten Bandung. Tabel 4. 15
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2010 2010 (%) No.
Jenis Kelamin
TPAK 2009
1.
Laki-laki
76,32
70,56
94,16
5,84
2.
Perempuan
27,46
35,72
80,88
19,12
89,80
10,20
TPAK 2010
Kesempatan Kerja
Jumlah 52,00 53,44 Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM Tahun 2010.
Pengangguran
Peningkatan tenaga kerja perempuan tersebut ke depan diharapkan muncul dari terserapnya mereka ke sektor-sektor yang secara tradisional banyak menampung tenaga kerja perempuan seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Masuknya perempuan kelapangan pekerjaan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 107
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
ini lebih dikarenakan dorongan pemenuhan dan usaha untuk menambah penghasilan keluarga.
4.6. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Bandung
Persentase Rumah Tangga (RT) Miskin Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 186.631 rumah tangga atau 21,07 % terhadap total jumlah rumah tangga. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2007-2008), di mana pada tahun 2007 jumlah rumah tangga miskin mencapai 184.638 rumah tangga (23,60 %) dan pada tahun 2008 mencapai 186.631 rumah tangga (22,65 %). Tabel 4. 16
Persentase Rumah Tangga (RT) Miskin di Kabupaten Bandung Tahun 2007 s.d. 2009 No.
Uraian
2007
1.
Jumlah RT Miskin
184.638
185.064
186.631
2.
Total RT
782.127
816.832
885.674
3.
Angka Kemiskinan
22,66
21,07
77,34
78,93
23,61 Persentase RT di atas Garis Kemiskinan 76,39 Sumber : BPS Kabupaten Bandung Tahun 2007-2009.
2008
2009
4.
Selanjutnya, presentase rumah tangga di atas garis kemiskinan pada tahun 2009 mencapai 78,93 %. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2007-2008, di mana pada tahun 2006 presentase rumah tangga di atas garis kemiskinan mencapai 76,39 % dan pada tahun 2008 mencapai 77,34 %.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 108
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
4.7. Kondisi Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bandung Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan, pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2006 – 2009 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sember daya manusia Kabupaten Bandung yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan taraf pendidikan penduduk yang berangsur meningkat. Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka ratarata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. a.
Angka Melek Huruf Peningkatan kualitas SDM ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia yang dapat terlihat dari tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Dalam indikator pendidikan dapat diukur dari Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah. Pencermatan atas data sebaran RLS dan AMH menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan RLS dan AMH. Peningkatan signifikan AMH dan RLS terjadi di daerah/wilayah yang berkarakter urban, sementara kondisi di wilayah rural, akibat berbagai sebab mengalami perlambatan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 109
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bandung dari Tahun 2006 sampai dengan 2010 mempunyai kecenderungan trend yang meningkat, walaupun rata-rata kenaikannya masih relatif kecil. Tabel 4. 17 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2006 s.d. 2010 Kabupaten Bandung No
Uraian
2006
1
Jumlah penduduk usia diatas
2007
2008
2009
2010
3.545.469
2.220.802
2.173.926
2.243.466
2.494.907
3.100.533
3.170.135
2.199.414
2.269.104
2.532.526
98,70
98,75
98,84
98,87
98,51
15 tahun yang bisa membaca dan menulis 2
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
3
Angka Melek Huruf
Sumber: Suseda BPS Kabupaten Bandung
Sementara gambaran angka melek huruf per kecamatan selama tahun 2010, dapat tergambarkan dalam tabel di bawah ini: Tabel 4. 18
Angka Melek Huruf tahun 2010 Kabupaten Bandung No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kecamatan ARJASARI BALEENDAH BANJARAN BOJONGSOANG CANGKUANG CICALENGKA CIKANCUNG CILENGKRANG CILEUNYI CIMAUNG CIMENYAN CIPARAY CIWIDEY DAYEUHKOLOT IBUN KATAPANG KERTASARI KUTAWARINGIN
Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis 68.858 172.421 88.449 80.897 50.283 84.480 62.424 36.066 128.285 55.724 81.981 116.382 57.339 91.398 57.167 85.648 50.231 69.263
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
Angka Melek Huruf
71.081 174.157 89.937 81.740 50.873 85.384 63.458 36.898 129.304 57.711 83.360 118.385 58.374 91.816 58.853 86.306 51.565 70.672
96.87% 99.00% 98.35% 98.97% 98.84% 98.94% 98.37% 97.75% 99.21% 96.56% 98.35% 98.31% 98.23% 99.54% 97.14% 99.24% 97.41% 98.01%
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 110
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
No 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis 116.354 105.354 97.870 36.626 76.385 54.357 105.670 90.040 62.413 37.105 132.363 61.006 82.158
Kecamatan MAJALAYA MARGAASIH MARGAHAYU NAGREG PACET PAMEUNGPEUK PANGALENGAN PASEH PASIRJAMBU RANCABALI RANCAEKEK SOLOKANJERUK SOREANG
2011
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
Angka Melek Huruf
118.334 106.361 98.093 37.244 78.439 54.839 108.431 92.210 63.106 37.841 133.348 61.778 82.718
98.33% 99.05% 99.77% 98.34% 97.38% 99.12% 97.45% 97.65% 98.90% 98.06% 99.26% 98.75% 99.32%
Sumber: Suseda BPS Kabupaten Bandung, 2010
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah Tingginya kontribusi indeks pendidikan dipengaruhi oleh dua komponen yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Hurup, setiap tahunnya ada peningkatan. Hal ini dapat dilihat bahwa RLS pada tahun 2006 sebesar sebesar 8.41 , tahun 2007 sebesar 8.58 atau naik 0.17 dari tahun sebelumnya , tahun 2008 sebesar 8.87 atau naik 0.29, tahun 2009 sebesar 9,28 atau naik 0.41 dan pada tahun 2010 proyrksi sebesar 9.47 atau naik 0,19, demikian pula AMH pada tahun 2006 sebesar 98.68 , tahun 2007 sebesar 98.71 atau ada kenaikan sebesar 0.03, tahun 2008 sebesar 98.84 atau ada kenaikan sebesar 0,13, pada tahun 2009 sebesar 98,87 atau ada kenaikan sebesar 0.03. Berikut gambaran rata-rata lama sekolah dari tahun 2006 sampai dengan 2009 per Kecamatan di Kabupaten Bandung: Tabel 4. 19
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2006 s.d Tahun 2009 Kabupaten Bandung No
Kecamatan
2006
2007
2008
2009
1
ARJASARI
9,43
9,47
9,51
9,52
2
BALEENDAH
9,14
9,21
9,28
9,29
3
BANJARAN
7,92
8,05
8,09
8,10
4
BOJONGSOANG
10,62
10,73
10,77
10,77
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 111
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
No
Kecamatan
2006
2007
2008
2009
5
CANGKUANG
7,37
7,57
7,59
7,59
6
CICALENGKA
9,36
9,40
9,45
9,46
7
CIKANCUNG
7,87
7,90
7,93
7,93
8
CILENGKRANG
7,98
8,05
8,06
8,06
9
CILEUNYI
10,09
10,18
10,23
10,24
10
CIMAUNG
8,10
8,10
8,12
8,13
11
CIMENYAN
9,16
9,19
9,22
9,22
12
CIPARAY
9,15
9,20
9,27
9,28
13
CIWIDEY
7,42
7,97
8,00
8,00
14
DAYEUHKOLOT
10,39
10,49
10,54
10,54
15
IBUN
8,45
8,50
8,53
8,54
16
KATAPANG
9,83
9,99
10,05
10,06
17
KERTASARI
6,66
6,74
6,76
6,76
18
KUTAWARINGIN
7,24
7,27
7,27
19
MAJALAYA
8,94
9,03
9,08
9,09
20
MARGAASIH
9,94
9,99
10,04
10,04
21
MARGAHAYU
10,98
11,03
11,08
11,09
22
NAGREG
8,91
8,94
8,96
8,97
23
PACET
8,51
8,62
8,67
8,67
24
PAMEUNGPEUK
9,51
9,56
9,58
9,59
25
PANGALENGAN
8,05
8,09
8,13
8,14
26
PASEH
7,83
7,96
8,00
8,00
27
PASIRJAMBU
7,49
7,64
7,66
7,67
28
RANCABALI
7,40
7,46
7,48
7,48
29
RANCAEKEK
10,11
10,16
10,23
10,24
30
SOLOKANJERUK
7,72
7,76
7,79
7,79
31
SOREANG
7,88
8,09
8,13
8,13
2011
Sumber: IPM BPS Kabupaten Bandung
c.
Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Bandung dari tiap jenjang
pendidikan meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2008 terjadi penurunan terutama pada jenjang Perguruan Tinggi. Hal tersebut terjadi, karena adanya krisis ekonomi yang berpengaruh pada tingginya angka drop out (DO). Kondisi tersebut
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 112
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
didukung oleh kurang meratanya kesempatan penduduk di pedesaan dalam mengakses pendidikan. Hal ini kemungkinan karena gencarnya promosi program pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah secara luas dengan disertai oleh bermacam-macam kucuran dana bantuan pendidikan mulai terbatas pada kelompok masyarakat miskin hingga yang sifatnya menyeluruh seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Gambaran mengenai angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Bandung, tersajikan dalam tabel berikut: Tabel 4. 20
APM SD,SMP, SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009 Jenjang Pendidikan
TAHUN
SD
SMP
SMA
PT
2006
91.01
63.27
35.91
5.24
2007
90.96
66.02
34.73
6.62
2008
85.54
64.97
34.41
1.49
2009
93.17
72.63
43.27
6.20
Sumber: DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
Selain APM, Angka Partisipasi Kasar (APK) sering digunakan untuk menunjukan berapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APK di Kabupaten Bandung dari tiap jenjang pendidikan selalu meningkat tiap tahunnya. Berikut ini gambaran mengenai APK di Kabupaten Bandung: Tabel 4. 21
APK SD,SMP, SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009 TAHUN
Jenjang Pendidikan SD
SMP
SMA
PT
2006
125.91
80.25
45.79
7.78
2007
101.99
84.27
46.72
8.88
2008
96.18
80.06
40.79
13.59
2009
105.69
88.2
59.61
8.24
Sumber: DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 113
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
d. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52 %. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender, TPAK perempuan hanya mencapai 27,46 % relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai 76,32 %. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga. Berkaitan hal di atas, kesempatan kerja mencapai 87,49 % dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 12,51 % yang pada umumnya didominasi oleh perempuan sebesar 17,86 %. Tabel 4. 22
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2009 Capaian (%) No
Jenis Kelamin
TPAK
Kesempatan Kerja
Pengangguran
1
Laki-laki
76,32
89,39
10,61
2
Perempuan
27,46
82,14
17,86
52,00
87,49
12,51
Jumlah
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2009.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 114
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor: pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor pertanian mencapai 21,87 %, pada sektor industri 29,87 %, perdagangan 18,75 %, jasa 12,49 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 17,02 %.
4.8. Kondisi Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehinga berdampak pada perbedaan komoditi unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Bandung memiliki banyak komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor petanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian. Diantara komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Bandung, terdapat beberapa komoditi yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi sampai ke tingkat propinsi dan nasional. Komoditi-komoditi tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditi khas Kabupaten Bandung. Khasnya komoditi unggulan tersebut dapat dilihat dari jenis komoditinya yang hanya dihasilkan atau sebagian besar produksinya terpusat di Kabupaten Bandung, dan juga dapat dilihat dari cita rasa yang dimiliki berbeda dengan komodtit yang sama yang dihasilkan daerah lain. Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung diantaranya dari sektor pertanian yaitu stroberi, kopi, sapi perah dan produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya industri peralatan pertanian dan industri kerajinan wayang golek. Komoditi-komoditi tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat propinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditi telah dapat bersaing di pasar internasional. 1.
Pertanian Pertanian telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah ini, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Berdasarkan pada besarnya
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 115
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
potensi
yang
dimiliki,
Pemerintah
Kabupaten
2011
Bandung
telah
menetapkan Sektor Pertanian sebagai salah satu core bussiness dan leading sector di samping industri manufaktur dan pariwisata, serta merupakan andalan pada pembangunan bidang ekonomi. Kabupaten Bandung memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Kawasan ini juga telah memiliki akses pasar yang cukup baik ke Kota Bandung dan JABODETABEK dengan penduduk berdaya beli cukup baik, sehingga sangat berpeluang untuk memposisikan diri sebagai pemasok utama produk agribisnis bagi masyarakat di wilayah tersebut. Keragaman sosial ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung menjadi sasaran pasar lokal pengembangan komoditas hortikultura. Secara umum, Kabupaten Bandung sampai saat ini masih merupakan daerah sentra produksi sayuran terbesar di Jawa Barat. Dari 79.065 hektar pertanaman sayuran di Jawa Barat pada tahun 2006, seluas 27.606 hektar di antaranya (atau 35%) adalah pertanaman sayuran di Kabupaten Bandung. Setelah pemekaran Kabupaten Bandung, maka budidaya hortikultura dipusatkan pengembangannya di kawasan Bandung Selatan dengan komoditas unggulan kentang, kubis, paprika, tomat, wortel, bawang merah dan cabe merah. Kondisi budidaya Hortikultura di Kawasan Bandung Selatan walau pun telah mempunyai tujuan pemasaran yang jelas, tetapi masih dirasakan belum optimal. Hal ini, dikarenakan penjualan komoditas hortikultura masih didominasi oleh produk segar, sedangkan produk olahan hortikultura belum banyak berkembang sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 116
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2.
2011
Peternakan dan Perikanan Berdasarkan potensi perikanan, pengembangan sektor ini diarahkan di Kecamatan Ibun, Majalaya, Ciparay, Pacet dan Bojongsoang dan pemanfaatan/pengelolaan Rancabali,
Ibun
pengembangan
dan dan
situ-situ Kertasari.
di
Kecamatan
Sementara
intensifikasi
Pangalengan,
untuk
perikanan,
di
Kecamatan
difokuskan
Pangalengan, Kertasari, Ciwidey, Pasirjambu, Arjasari, Cikancung, Ibun, Pacet, Paseh dan Cimaung. Tabel 4. 23
Kawasan/Sentra Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung KOMODITAS UNGGULAN NO
KECAMATAN
Kolam Air Tenang
Jaring
Kolam
PENANGKAPAN IKAN
Terapung
Air Deras
DI PERAIRAN UMUM
Sawah
1
Cileunyi
X
X
2
Cimenyan
X
3
Cilengkrang
X
4
Bojongsoang
X
X
5
Margahayu
X
X
6
Margaasih
X
7
Katapang
X
X
8
Dayeuhkolot
X
X
9
Banjaran
X
X
10
Pameungpeuk
X
X
11
Pangalengan
X
12
Arjasari
X
X
13
Cimaung
X
X
14
Cicalengka
X
X
15
Cikancung
X
X
16
Rancaekek
X
X
17
Ciparay
X
X
18
Pacet
X
X
19
Kertasari
X
20
Baleendah
X
X
21
Majalaya
X
X
22
Paseh
X
X
23
Ibun
X
X
X
X
X
X X
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
X X
X
Hal: 117
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
KOMODITAS UNGGULAN NO
Kolam
KECAMATAN
Jaring
Kolam
PENANGKAPAN IKAN
Terapung
Air Deras
DI PERAIRAN UMUM
Sawah
Air Tenang 24
Soreang
X
X
X
25
Pasirjambu
X
X
X
26
Ciwidey
X
X
X
27
Rancabali
28
Cangkuang
X
X
X
29
Nagreg
30
Solokanjeruk
X
KETERANGAN : X : Potensi
Sumber: PERDA NOMOR 3 TAHUN 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung 20072027
Sementara untuk potensi peternakan, dapat tergambarkan pada tabel di bawah ini. Tabel 4. 24
Kawasan/Sentra Unggulan Peternakan di Kabupaten Bandung POTENSI YANG ADA/KOMODITAS UNGGULAN NO
KECAMATAN
Sapi Perah
Sapi Potong
Kerbau
Domba
Kuda
Ayam Ras Petelur
Ayam Ras Pedaging
Itik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
Cileunyi
2
Cimenyan
3
Cilengkrang
4
Bojongsoang
X
5
Margahayu
X
X
6
Margaasih
X
X
X
X
X
7
Katapang
X
X
X
X
X
8
Dayeuhkolot
X
X
9
X
X
X
X
Banjaran
X
X
X
10
Pameungpeuk
X
X
X
11
Pangalengan
X
X
X
X
12
Arjasari
X
X
X
13
Cimaung
14
Cicalengka
15 16 17
Ciparay
18
Pacet
19
Kertasari
20
Baleendah
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cikancung
X
X
X
X
X
X
X
Rancaekek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 118
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
POTENSI YANG ADA/KOMODITAS UNGGULAN NO
KECAMATAN
Sapi Perah
Sapi Potong
Kerbau
Domba
Kuda
Ayam Ras Petelur
Ayam Ras Pedaging
Itik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21
Majalaya
22
Paseh
23
Ibun
24
Soreang
X
X
X
X
25
Pasirjambu
X
X
X
X
X
26
Ciwidey
X
X
X
X
X
27
Rancabali
X
X
X
28
Cangkuang
X
X
X
29
Nagreg
30
Solokanjeruk
X
X
X
KETERANGAN : X
: Potensi
Sumber: PERDA NOMOR 3 TAHUN 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung 20072027
4.9. Kondisi Sektor Industri di Kabupaten Bandung Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : Pertumbuhan Industri Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama indutsri olahan. Total jumlah industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu dari 701 industri menjadi 751 industri pada tahun 2010. Peningkatan ini terjadi pada industri kecil, di mana pada tahun 2009 berjumlah sebanyak 535 industri, dan pada tahun 2010 berjumlah 580 industri. Apabila dilihat dari table pertumbuhan industri, mengalami kenaikan setiap tahunnya pada industry kecil dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dengan kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 144 industri kecil. Pada industry menengah juga mengalamikenaikan sebanyak 38 industri, sedangkan industry
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 119
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
besar naik sebanyak 16 industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4. 25
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010 Tabel Industri Aglomika Industri Agro No
Tahun
1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010
Industri Kimia
Industri Elekronik
Besar
Mengah
Kecil
Besar
Mengah
Kecil
Besar
Mengah
Kecil
16 18 18 19 19
13 21 21 22 22
51 61 65 69 69
4 6 6 9 10
19 24 30 30 30
67 92 99 103 106
2 4 4 4 5
7 8 8 9 9
28 39 41 42 43
Jml Indust. Besar 22 28 28 32 34
Jml Indust Menengh 36 53 59 61 61
Jml Indust kecil. 146 192 205 214 218
Tabel Industri Aneka
No 1 2 3 4 5
Tahun 2006 2007 2008 2009 2010
Industri tekstil dan produk tekstil Besar
Mengah
Kecil
26 27 28 29 30
30 32 34 36 37
250 260 265 275 300
Industri kulit dan produk kulit Menga Besar Kecil h 2 1 15 2 1 16 2 2 17 2 3 17 2 3 30
Industri kerajinan dan aneka Besar
Mengah
Kecil
Jml Indust. Besar
-
1 2 3 4
25 26 27 29 32
28 29 30 31 32
Jml Indust Menengh
Jml Indust kecil.
31 34 36 42 44
290 302 309 321 362
Tabel Total Pertumbuhan Industri No
Uraian
Tahun 2006
2007
2008
2009
2010
1
Industri Besar
50
57
58
63
66
2
Industri Menengah
67
87
101
103
105
Industri Kecil
436
494
514
535
580
553
638
673
701
751
3
Jumlah total industri
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009.
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Sektor perindustrian di Kabupaten Bandung berkontribusi paling besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bandung. Pada tahun 2010 persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 120
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
berdasarkan harga berlaku mencapai 59,601 % dan berdasarkan harga konstan mencapai 60,610 %. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (20062009) persentase kontribusi sektor ini mengalami penurunan baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Persentase kontribusi sector perindustrian pada tahun 2006-2009 berdasarkan harga berlaku masing-masing sebesar 60,739 %; 60,487 %, 60,788 %, dan 60,002% dan berdasarkan harga konstan mencapai 61,444 %; 61,436 %, 61,556 %, dan 60,982%. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010. Tabel 4. 26
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010 Dalam Jutaan Rupiah No.
1.
2.
3.
Uraian 2006
2007
2008
2009
2010
- ADH Berlaku
17.876.119,11
20.154.147,70
23.275.745,49
24.565.562,89
27.471.535,02
- ADH Konstan
10.838.753,39
11.478.643,51
12.110.396,65
12.519.327,64
13.173.587,93
- ADH Berlaku
29.431.046,06
33.319.630,76
38.289.735,12
40.941.217,98
46.092.238,72
- ADH Konstan
17.640.170,09
18.683.930,04
19.673.732,61
20.529.643,24
21.734.661,19
- ADH Berlaku
60,739
60,487
60,788
60,002
59,601
- ADH Konstan
61,444
61,436
61,556
60,982
60,610
Kontribusi Sektor Perindustrian :
Jumlah PDRB :
Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian thd PDRB
Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 20062010).
4.10. Kondisi Investasi di Kabupaten Bandung Meningkatnya daya saing perekonomian dapat terlihat dari peningkatan investasi langsung di Kabupaten Bandung. Disisi lain, hubungan antara daya saing ekonomi dengan peningkatan investasi diduga bersifat hubungan dua arah (sebab-
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 121
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
akibat). Oleh sebab itu, dalam kerangka mendorong kenaikkan investasi dibutuhkan adanya pra kondisi dimana faktor-faktor yang dapat menjadi daya tarik investasi harus mampu dikelola sedemikian rupa sehingga menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung. Beberapa faktor yang menjadi daya tarik investasi di suatu wilayah/negara adalah sebagai berikut (Tabel 3.18): Daya tarik investasi antara lain dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti faktor bisnis, faktor pendukung, faktor tenaga kerja, faktor biaya, dan faktor infrastruktur. Faktor bisnis direpresentasikan melalui pertimbangan adanya daya tarik investasi karena alasan kedekatan dengan pasar. Bila dicermati kondisinya saat ini, sebagian besar investasi di Kabupaten Bandung adalah investasi di sektor sekunder dan tersier, seperti di sektor industri manufaktur dan sektor jasa perdagangan. Melihat kondisi tersebut, posisi Kabupaten Bandung Bandung jelas sangat mendukung karena pertimbangan utama investor adalah melihat/mempertimbangkan
kedekatan
dengan
pasar.
Jumlah
penduduk
Kabupaten Bandung saat ini sudah mencapai 3 juta jiwa lebih, ditambah bertambahnya tingkat kunjungan warga dari luar ke Kabupaten Bandung, maka hal tersebut jelas sangat mendukung. Wilayah perekonomian Kabupaten Bandung merupakan pasar eksisting dan pasar potensial dalam memasarkan produk barang dan jasa tertentu, mengingat tingginya jumlah penduduk dan pengunjung ke Kabupaten Bandung. Tingginya kunjungan masyarakat luar Kabupaten Bandung ke depan akan semakin banyak, sejalan dengan pengembangan sejumlah ruas jalan dan peningkatan infrastruktur lainnya. Faktor bisnis sangat memungkinkan menjadi daya tarik utama investasi ke Kabupaten Bandung, selain dekat dengan pasar, wilayah perekonomian Kabupaten Bandung juga memiliki ketersediaan bahan mentah yang cukup. Berkembangnya investasi di Kota Bandung juga didukung dengan kedekatan dengan konsumen. Satu-satunya pertimbangan yang memungkinkan daya saing investasi di Kabupaten Bandung ke depan akan mengalami persoalan adalah kesiapan lokasi. Kesiapan lokasi, terutama mengingat mulai tingginya harga tanah
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 122
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
dan tingginya tingkat persaingan penggunaan lahan (di sejumlah kawasan tertentu) di Kabupaten Bandung menyebabkan pengembangan investasi ke depan kurang bisa bergerak secara leluasa. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan berbagai hal, diantaranya mengembangkan kawasan-kawasan investasi ke pinggiran Kabupaten Bandung, sehingga tidak terkonsentari di hanya kawasan tertentu. Disisi lain, upaya menata secara baik perencanaan dan pola penggunaaan lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baik sangat dibutuhkan dan menjamin keselarasan pengembangan investasi dengan daya dukung lokasi investasi di Kabupaten Bandung Bandung. Untuk itu, jalur transportasi/aksesibilitas dari Kabupaten Bandung ke Kabupaten/Kota di sekitarnya harus lebih baik, sehingga masalah lokasi bisa diantasi dengan adanya sinergi di wilayah-wilayah sekitar. Tabel 4. 27
Faktor Daya Tarik Investasi Faktor Bisnis
Pertimbangan Kedekatan Dengan Pasar Ketersedian Bahan Mentah Kedekatan Dengan Konsumen Kesiapan Lokasi Pendukung Dukungan Perbankan Dukungan Pemerintah Dukungan Bahasa dan Karakteristik Lokal Tingkat Pajak Perusahan (Insentif) Tenaga Kerja Ketersedian Buruh Keterampilan Buruh Karakteristik Perburuhan Biaya Harga dan Sewa Tanah Upah Buruh Infrastruktur Kualitas Infratruktur Transportasi Kedekatan Dengan Pelabuhan dan Bandar Udara Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia, BI (2009)/World Competitiveness Report (2009)
sampai saat ini baru mencapai 30 investor, yaitu terdiri dari 5 investor dalam negeri dan 25 investor asing. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan
tahun-tahun
sebelumnya,
di
mana
jumlah
investor
yang
menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 sebanyak 8
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 123
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
investor, tahun 2007 sebanyak 22 investor dan tahun 2008 sebanyak 17 investor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4. 28
Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009 Jumlah Investor 2006 2007 2008 1. PMDN 2 3 5 2. PMA 6 19 12 3. Total 8 22 17 Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2010. No.
Uraian
2009 5 25 30
Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Tabel 4. 29
Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2007 s.d. 2009 Persetujuan
Realisasi
Tahun
Jumlah Jumlah Nilai Investasi Nilai Investasi Proyek Proyek 2007 28 1.151.199.749,00 21 308.486.784,80 2008 34 877.033.716,00 16 343.628.770,00 2009 22 682.269.594,00 13 89.634.094,00 Indikator Investasi Lainnya (Kondisi Tahun 2011) Januari-Juni Tahun 2011 jumlah kegiatan investasi PMA di Kabupaten Bandung sebanyak 9 LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dengan nilai sebesar Rp.32,5 Milyar Januari-Juni Tahun 2011 jumlah kegiatan investasi PMDN di Kabupaten Bandung sebanyak 5 LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dengan nilai sebesar Rp.84,5 Milyar Untuk PMA, Kabupaten Bandung menempati urutan ke 6 dari 26 Kabupaten/Kota di Jabar dan untuk PMDN menempati urutan ke 7 dari 26 Kab/Kota di Jabar Untuk dampak PMA dan PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja: PMA di Kabupaten Bandung menyerap 1.892 tenaga kerja dan PMDN sebanyak 1.136 tenaga kerja. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, peringkat penyerapan tenaga kerja dari
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 124
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
Persetujuan
2011
Realisasi
Tahun
Jumlah Jumlah Nilai Investasi Nilai Investasi Proyek Proyek PMA di Kabupaten Bandung menempati urutan ke 11 (dari 26 kab/Kota di Jabar) dan untuk penyerapan tenaga kerja oleh PMDN menempati urutan ke 3 Sumber : BPMP Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BKPPMD Jabar 2011
Jumlah realisasi proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 13 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp 89.634.094,00. Jumlah realisasi ini lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah investasi yang disetujui, yaitu 22 proyek sebesar Rp 682.269.594,00. Bila dibandingkan dengan investasi pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah investasi pada tahun 2009 menurun sebesar 73,92 % bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan menurun 70,94 % bila dibandingkan dengan tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
4.11. Kondisi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) di Kabupaten Bandung Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bandung, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sector perindustrian. Pada tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 7.796.200.550 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 3.474.795.780. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46.092.238.720 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 21.734.661.190. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2009 sebesar 16,914 % berdasarkan harga berlaku dan 15,987 % berdasarkan harga konstan. Persentase kontribusi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009), yaitu persentase konstribusi sektor perdagangan pada tahun 2006 berdasarkan harga berlaku mencapai 15,062 %, pada tahun 2007 mencapai 15,342 %, pada tahun 2008 mencapai 15.684 %, dan pada tahun 2009 mencapai 16,561 %. Persentase
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 125
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
konstribusi sektor perdagangan pada tahun 2006 berdasarkan harga konstan mencapai 14,881 %, pada tahun 2007 mencapai 15,092 %, pada tahun 2008 mencapai 15,222 %, dan pada tahun 2009 mencapai 15,642 %. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010. Tabel 4. 30
Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010 Dalam Jutaan Rupiah No.
Uraian 2006
1.
2.
3.
2007
2008
2009
2010
Kontribusi Sektor Perdagangan (PPerdagangan, Hotel dan Restoran) : - ADH Berlaku
4.432.799,58
5.112.043,54
6.005.197,92
6.780.385,10
7.796.200,55
- ADH Konstan
2.625.092,39
2.819.715,77
2.994.763,36
3.211.263,99
3.474.795,78
- ADH Berlaku
29.431.046,06
33.319.630,76
38.289.735,12
40.941.217,98
46.092.238,72
- ADH Konstan
17.640.170,09
18.683.930,04
19.673.732,61
20.529.643,24
21.734.661,19
- ADH Berlaku
15,062
15,342
15,684
16,561
16,914
- ADH Konstan
14,881
15,092
15,222
15,642
15,987
Jumlah PDRB :
Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) thd PDRB
Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 126
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
4.12. Kondisi Sektor Pariwisata di Kabupaten Bandung Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut:
Kawasan Pariwisata Alam, meliputi : Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibun), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Majalaya), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang), Curug Simandi Racun (Kecamatan Pacet);
Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi : Ciwidey),
Rumah
Pangalengan),
adat
Cikondang,
Gunung Padang (Kecamatan Rumah
Hitam
(Kecamatan
Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs
Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojonmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi).
Kawasan Pariwisata Agro, meliputi : 1. Agrowisata Strawberry : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibun, Kecamatan Paseh;
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 127
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
2. Agrowisata Teh : Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan), Rancabali
(Kecamatan
Rancabali),
Gambung
(Kecamatan
Pasirjambu); 3. Agrowisata Sayuran : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan; 4. Agrowowisata
Herbal
:
Kecamatan
Rancabali,
Kecamatan
pasirjambu, Kecamatan Ciwidey. Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi : Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Arena Golf (Kecamatan Cikancung), serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pengalengan).
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 128
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
BAB V ANALISIS KETERKAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI DAN ANTAR DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
5.1. Analisis Sektor Basis Kabupaten Bandung Salah satu tujuan dari pada kebijaksanaan pembangunan adalah mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Setelah otonomi daerah,
masing-masing
daerah
sudah
lebih
bebas
dalam
menentukan
sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. Location Quotient (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor ekonomi tersebut secara nasional. Menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat dipergunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Keterkaitan perekonomian Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten Bandung dengan wilayah yang lebih luas seperti Jawa Barat dapat diidentifikasi dari penghitungan analisis Location Quotient (LQ). Dengan analisis ini dapat dideskripsikan dampak perbandingan relatif sumbangan sektor suatu daerah
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 129
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
dengan daerah yang lebih luas. Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Jika nilai LQ > 1 berarti sektor tersebut dapat memenuhi konsumsi daerahnya sendiri, juga konsumsi daerah lain (potensi eksport).
2.
Jika nilai LQ = 1 berarti sektor tersebut hanya dapat memenuhi konsumsi daerahnya sendiri.
3.
Jika nilai LQ < 1 berarti sektor tersebut tidak cukup untuk memenuhi konsumsi daerahnya sendiri bahkan cenderung mengimpor dari daerah lain. Selanjutnya dari kemungkinan nilai-nilai LQ yang diperoleh, dapat
diperlihatkan adanya sumbangan sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu (>1). Kondisi ini sekaligus menunjukkan sektor ekonomi yang strategis dan merupakan sektor basis. Sektor basis atau sektor unggulan merupakan sektor yang apabila dikembangkan
akan
mempunyai
dampak
relatif
lebih
besar
terhadap
perekonomian suatu wilayah, karena sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Sektor basis dikatakan juga sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan- kegiatan ekonomi sektor-sektor lainnya, ditambah lagi kemampuan sektor basis untuk mengekspor ke luar wilayah yang disebabkan oleh kemampuan surplus produksi di wilayah yang bersangkutan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih teliti terhadap kondisi tiap sektor pada masing-masing Kabupaten/Kota, maka dilihat pula bagaimana kondisi ratarata pertumbuhan tiap sektor dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Rata-rata pertumbuhan tiap sektor tersebut kemudian dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan tiap sektor di Jawa Barat. Jika nilai perbandingan tersebut lebih besar dari 1 (satu), maka sektor dimaksud memiliki potensi untuk dikembangkan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 130
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
sebaliknya jika nilai perbandingan kurang dari 1 (satu), maka sektor dimaksud kurang potensial untuk dikembangkan. Sektor basis di Kabupaten Bandung berdasarkan perhitungan LQ adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Namun yang masih mendominasi adalah Sektor Industri Pengolahan, hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor ini terhadap PDRB yaitu sebesar 42,20%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga merupakan sektor yang cukup maju di Kabupaten Bandung. Adapun sektor pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa, pertanian, listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan dan konstruksi walaupun memiliki kontribusi yang tidak begitu besar terhadap PDRB, namun mampu memberikan outputnya ke wilayah lain. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis dan sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 1
Hasil Analisis Location Quotient Kabupaten Bandung Tahun 2007-2010 No
Tahun
Sektor Ekonomi 2007
1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh Jasa-Jasa
9
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008
0,99 0,99 1,00 1,00 0,98 1,01 0,99 0,99 1,00
2009
1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,04 1,00 0,98 1,00
2010
1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,06 1,00 0,97 1,00
Sumber: Hasil Pengolahan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 131
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Analisis Sektor Basis per Kecamatan di Kab. Bandung (1)
Kecamatan Ciwidey Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Ciwidey dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada hampir semua sektor, terkecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Industri Pengolahan. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor lain. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertanian dengan nilai LQ antara 3,30 sampai 3,25 dan dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Namun nilai LQ tersebut turun dari tahun ke tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi dari Sektor Pertanian ke sektor lainnya. Tabel 5. 2
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Ciwidey Tahun 2007-2010
No
Tahun
Sektor Ekonomi 2007
2008
2009
2010
1
Pertanian
3,30
3,27
3,25
3,25
2
Pertambangan dan Galian
0,23
0,23
0,22
0,23
3
Industri Pengolahan
0,32
0,32
0,32
0,32
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
1,14
1,14
1,13
1,13
5
Bangunan dan Konstruksi
2,05
2,02
2,00
2,00
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
2,17
2,20
2,22
2,21
7
Pengangkutan dan Komunikasi
1,79
1,78
1,80
1,80
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
1,78
1,77
1,74
1,74
1,25
1,24
1,23
1,22
9
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 132
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(2)
2011
Kecamatan Rancabali Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Rancabali dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada dua sektor, yaitu Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor
basis
tersebut
berpotensi
untuk
dikembangkan
karena
pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya, ditambah lagi kemampuan sektor unggulan untuk mengekspor ke luar wilayah yang disebabkan oleh kemampuan surplus produksi di wilayah yang bersangkutan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan tersebut. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertanian dengan nilai LQ sebesar 1,99 sampai 1,96 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Tabel 5. 3
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Rancabali Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
1,99 0,01 1,02 0,66 0,73 0,85 0,68 0,56 0,63
1,96 0,01 1,03 0,67 0,73 0,86 0,67 0,55 0,63
1,97 0,01 1,02 0,67 0,73 0,87 0,68 0,55 0,63
1,96 0,01 1,02 0,67 0,73 0,88 0,68 0,54 0,61
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 133
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(3)
2011
Kecamatan Pasirjambu Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Pasirjambu dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada hampir sebagian sektor, yaitu Sektor Pertanian; Sektor Bangunan dan Konstruksi; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertanian dengan nilai LQ sebesar 3,02 sampai 2,98 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Namun nilai LQ tersebut turun dari tahun ke tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi dari Sektor Pertanian ke sektor lainnya. Tabel 5. 4
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Pasirjambu Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
3,02 0,15 0,60 0,66 1,31 1,43 2,46 0,83 0,73
2,99 0,15 0,61 0,66 1,29 1,44 2,44 0,82 0,73
2,99 0,15 0,60 0,65 1,28 1,45 2,46 0,81 0,72
2,98 0,15 0,61 0,65 1,28 1,45 2,46 0,80 0,72
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 134
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(4)
2011
Kecamatan Cimaung Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Cimaung dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada hampir semua sektor, terkecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Industri Pengolahan. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor lain. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertanian dengan nilai LQ antara 3,28 sampai 3,20 dan dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Namun nilai LQ tersebut turun dari tahun ke tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi dari Sektor Pertanian ke sektor lainnya. Tabel 5. 5
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Cimaung Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
3,28 0,25 0,30 1,20 2,37 1,95 2,64 1,60 1,48
3,24 0,25 0,30 1,20 2,35 1,97 2,63 1,59 1,49
3,21 0,24 0,30 1,18 2,31 1,99 2,65 1,55 1,48
3,20 0,25 0,30 1,17 2,31 2,00 2,66 1,51 1,48
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 135
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(5)
2011
Kecamatan Pangalengan Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Pangalengan dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada lebih dari sebagian sektor, yaitu Sektor Pertanian; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; Sektor Pengangkutan
dan
Komunikasi;
dan
Sektor
Jasa-Jasa.
Hal
ini
megindikasikan bahwa mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai LQ sebesar 12,13 sampai 12,06 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektorsektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 6
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Pangalengan Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
3,50 12,13 0,32 7,73 0,58 0,80 1,07 0,71 1,11
3,48 12,07 0,32 7,72 0,57 0,81 1,06 0,71 1,12
3,48 12,18 0,32 7,63 0,56 0,82 1,08 0,69 1,11
3,49 12,06 0,32 7,56 0,56 0,82 1,09 0,69 1,11
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 136
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(6)
2011
Kecamatan Kertasari Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Kertasari dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada tiga sektor, yaitu Sektor Pertanian; Sektor Pertambangan dan Penggalian;
Sektor
Perdagangan,
Hotel,
dan
Restoran.
Hal
ini
megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya, ditambah lagi kemampuan sektor unggulan untuk mengekspor ke luar wilayah yang disebabkan oleh kemampuan surplus produksi di wilayah yang bersangkutan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai LQ yang sama sebesar 3,77 sampai 3,75 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Tabel 5. 7
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Kertasari Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
3,77 3,77 0,76 0,75 0,96 1,04 0,88 0,63 0,36
3,74 3,74 0,76 0,75 0,95 1,05 0,88 0,62 0,36
3,75 3,75 0,76 0,74 0,94 1,06 0,89 0,61 0,36
3,75 3,75 0,76 0,73 0,94 1,06 0,89 0,60 0,36
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 137
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(7)
2011
Kecamatan Pacet Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Pacet dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada hampir seleuruh sektor, terkecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertanian dengan nilai LQ sebesar antara 2,54 sampai 2,52 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektorsektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 8
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Pacet Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
2,54 0,68 0,59 0,86 1,61 1,52 1,27 1,20 1,83
2,52 0,68 0,59 0,85 1,59 1,54 1,25 1,19 1,81
2,53 0,67 0,59 0,83 1,57 1,56 1,26 1,17 1,79
2,53 0,69 0,59 0,82 1,58 1,56 1,27 1,15 1,77
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 138
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(8)
2011
Kecamatan Ibun Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Ibun dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada 3 sektor, yaitu Sektor Pertanian; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai LQ sebesar 12,14 sampai 11,55 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 9
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Ibun Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
1,87 12,14 0,61 7,71 0,71 0,68 0,66 0,73 0,61
1,85 11,99 0,61 7,67 0,70 0,70 0,65 0,72 0,61
1,86 11,89 0,61 7,63 0,70 0,73 0,66 0,71 0,61
1,88 11,55 0,61 7,60 0,71 0,74 0,67 0,69 0,58
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 139
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
(9)
2011
Kecamatan Paseh Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Paseh dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada empat sektor, yaitu Sektor Pertanian; Sektor Bangunan dan Konstruksi; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertanian dengan nilai LQ sebesar 2,15 sampai 2,13 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektorsektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 10
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Paseh Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
2,15 0,07 0,90 0,66 1,16 0,94 1,08 1,03 0,95
2,13 0,07 0,90 0,66 1,15 0,95 1,07 1,02 0,94
2,14 0,07 0,90 0,66 1,15 0,97 1,08 1,00 0,94
2,15 0,07 0,90 0,65 1,16 0,97 1,08 0,99 0,93
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 140
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(10) Kecamatan Cikancung Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Cikancung dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada lebih dari sebagian sektor yang ada, yaituSektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lain. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang pada awalnya tidak memiliki nilai LQ lebih dari satu (>), namun pada dua tahun terakhir mengalami perubahan sehingga sektor tersebut dapat dikategorikan sektor basis, yaitu Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektorsektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 11
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Cikancung Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,69 1,10 1,08 0,52 0,94 0,99 1,22 1,20 0,41
0,68 1,11 1,08 0,52 0,92 0,99 1,21 1,18 0,41
0,68 1,11 1,08 0,51 0,92 1,01 1,23 1,17 0,42
0,69 1,16 1,07 0,51 0,92 1,01 1,23 1,16 0,42
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 141
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(11) Kecamatan Cicalengka Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Cicalengka dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada empat sektor, yaitu Sektor Bangunan dan Konstruksi; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan nilai LQ sebesar 1,74 sampai 1,77 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Tabel 5. 12
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Cicalengka Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,79 0,52 0,89 0,64 1,27 1,39 1,76 1,28 0,90
0,77 0,52 0,89 0,63 1,25 1,40 1,74 1,26 0,89
0,77 0,52 0,89 0,63 1,25 1,42 1,76 1,25 0,89
0,77 0,53 0,89 0,62 1,25 1,43 1,77 1,24 0,88
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 142
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(12) Kecamatan Nagreg Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Nagreg dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada lebaih dari sebagian sektor, yaitu Sektor Bangunan dan Konstruksi; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa; Sektor Jasa-Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena kemampuan sektor basis untuk mengekspor ke luar wilayah yang disebabkan oleh kemampuan surplus produksi di wilayah yang bersangkutan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan tersebut. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Jasa-Jasa dengan nilai LQ sebesar 3,77 sampai 3,73 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 13
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Nagreg Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,74 0,36 0,69 0,60 1,86 1,31 1,46 1,45 3,77
0,73 0,36 0,69 0,60 1,84 1,32 1,44 1,43 3,77
0,73 0,36 0,69 0,59 1,85 1,32 1,47 1,41 3,77
0,72 0,36 0,69 0,58 1,87 1,35 1,48 1,38 3,73
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 143
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(13) Kecamatan Rancaekek Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Rancaekek dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada lima sektor, yaitu Sektor Sektor Pertanian; Sektor Bangunan dan Konstruksi; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nilai LQ dari sektor-sektor basis tersebut hampir sama, yaitu sekitar angka 1,2 sampai 1,4 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang non-basis. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 14
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Rancaekek Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
1,29 0,01 0,90 0,68 1,25 1,27 1,43 1,31 0,75
1,28 0,01 0,90 0,67 1,24 1,28 1,41 1,29 0,75
1,29 0,01 0,89 0,66 1,24 1,31 1,44 1,28 0,75
1,31 0,01 0,89 0,66 1,25 1,32 1,44 1,27 0,75
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 144
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(14) Kecamatan Majalaya Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Majalaya dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada satu sektor, yaitu Sektor Industri Pengolangan dengan nilai LQ sebesar 1,40 sampai 1,39. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya, ditambah lagi kemampuan sektor unggulan untuk mengekspor ke luar wilayah yang disebabkan oleh kemampuan surplus produksi di wilayah yang bersangkutan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan tersebut. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 15
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Majalaya Tahun 2007-2010 No
Tahun
Sektor Ekonomi
1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9 Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,20 0,00 1,40 0,23 0,29 0,50 0,53 0,57 0,18
0,20 0,00 1,40 0,23 0,29 0,48 0,53 0,57 0,18
0,20 0,00 1,40 0,23 0,29 0,49 0,54 0,57 0,18
0,21 0,00 1,39 0,23 0,30 0,49 0,54 0,57 0,19
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 145
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(15) Kecamatan Solokanjeruk Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Solokanjeruk dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada satu sektor, yaitu Sektor Industri Pengolangan dengan nilai LQ sebesar 1,17 sampai 1,19. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya, ditambah lagi kemampuan sektor unggulan untuk mengekspor ke luar wilayah yang disebabkan oleh kemampuan surplus produksi di wilayah yang bersangkutan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan tersebut. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 16
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,71 0,02 1,17 0,44 0,89 0,90 0,74 0,93 0,40
0,72 0,02 1,19 0,44 0,90 0,79 0,74 0,93 0,40
0,73 0,02 1,19 0,44 0,91 0,78 0,75 0,93 0,41
0,74 0,02 1,19 0,45 0,93 0,76 0,75 0,93 0,41
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 146
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(16) Kecamatan Ciparay Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Ciparay dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada hampir semua sektor, terkecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena kemampuan surplus produksi di wilayah yang bersangkutan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan tersebut. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertanian dan Sektor Jasa-Jasa dengan nilai LQ sebesar lebih dari dua, sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektorsektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 17
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Ciparay Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
2,49 0,03 0,52 0,87 1,61 1,50 1,76 1,63 2,48
2,47 0,03 0,52 0,88 1,58 1,52 1,74 1,61 2,45
2,48 0,03 0,52 0,87 1,57 1,54 1,74 1,58 2,41
2,50 0,03 0,52 0,86 1,58 1,55 1,67 1,55 2,39
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 147
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(17) Kecamatan Baleendah Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Baleendah dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada lima sektor, yaitu Sektor Bangunan dan Konstruksi; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa; Sektor Jasa-Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Jasa-Jasa dengan nilai LQ sebesar 2,98 sampai 2,94 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 18
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Baleendah Tahun 2007-2010 No
Tahun
Sektor Ekonomi
1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9 Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,48 0,79 0,76 0,72 1,58 1,39 1,21 1,83 2,98
0,47 0,79 0,76 0,72 1,55 1,40 1,19 1,81 2,96
0,47 0,78 0,76 0,71 1,56 1,43 1,20 1,79 2,96
0,47 0,80 0,76 0,70 1,59 1,43 1,19 1,79 2,94
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 148
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(18) Kecamatan Arjasari Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Arjasari dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada tiga sektor, yaitu Sektor Pertanian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Bangunan dan Konstruksi. Hal ini megindikasikan bahwa sektorsektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya, ditambah lagi kemampuan sektor unggulan untuk mengekspor ke luar wilayah. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Pertanian dengan nilai LQ sebesar 1,52 sampai 1,58 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 19
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Arjasari Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
1,54 0,14 1,03 0,55 1,41 0,94 0,85 0,93 0,38
1,52 0,14 1,04 0,54 1,39 0,94 0,84 0,91 0,38
1,53 0,14 1,03 0,54 1,38 0,96 0,85 0,90 0,39
1,58 0,15 1,02 0,53 1,38 0,96 0,85 0,89 0,39
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 149
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(19) Kecamatan Banjaran Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Banjaran dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada empat sektor, yaitu Sektor Bangunan dan Konstruksi; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ke-empat sektor yang menjadi sektor basis tersebut terbilang memiliki nilai LQ yang cukup merata, yaitu di antara angka 1,3 sampai 1,7 serta dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan dalam kontribusinya terhadap PDRB. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektorsektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 20
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Banjaran Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,70 0,08 0,85 0,69 1,36 1,61 1,60 1,71 0,85
0,69 0,08 0,85 0,69 1,34 1,63 1,57 1,70 0,84
0,69 0,08 0,84 0,68 1,35 1,65 1,60 1,67 0,84
0,69 0,08 0,84 0,67 1,37 1,66 1,62 1,67 0,83
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 150
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(20) Kecamatan Cangkuang Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Cangkuang dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada hampir semua sektor, terkecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatankegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya, ditambah lagi kemampuan sektor unggulan untuk mengekspor ke luar wilayah. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Bangunan dan Konstruksi dengan nilai LQ sebesar 2,96 sampai 2,80 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 21
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Cangkuang Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
1,70 0,04 0,50 0,80 2,96 2,33 1,39 1,65 1,17
1,67 0,04 0,49 0,79 2,91 2,39 1,35 1,61 1,16
1,64 0,04 0,49 0,77 2,84 2,45 1,35 1,55 1,14
1,63 0,04 0,48 0,75 2,80 2,50 1,34 1,49 1,12
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 151
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(21) Kecamatan Pameungpeuk Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Pameungpeuk dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada satu sektor, yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan nilai LQ sebesar 1,24 sampai 1,23. sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Hal ini megindikasikan bahwa sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 22
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,68 0,11 1,24 0,28 0,64 0,73 0,62 0,84 0,29
0,67 0,11 1,24 0,28 0,63 0,74 0,61 0,83 0,29
0,69 0,11 1,23 0,28 0,65 0,76 0,63 0,83 0,29
0,70 0,11 1,23 0,28 0,66 0,77 0,63 0,83 0,30
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 152
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(22) Kecamatan Katapang Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Katapang dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada satu sektor, yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan nilai LQ sebesar 1,36 sampai 1,35. sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Hal ini megindikasikan bahwa sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 23
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Katapang Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,23 0,00 1,36 0,28 0,53 0,45 0,52 0,70 0,57
0,23 0,00 1,36 0,28 0,52 0,46 0,51 0,69 0,56
0,23 0,00 1,36 0,28 0,53 0,47 0,52 0,68 0,56
0,23 0,00 1,35 0,28 0,53 0,49 0,51 0,67 0,55
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 153
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(23) Kecamatan Soreang Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Soreang dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada lima sektor, yaitu Sektor Bangunan dan Konstruksi; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa; Sektor Jasa-Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini.. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Jasa-Jasa dengan nilai LQ sebesar 2,83 sampai 2,85 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 24
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Soreang Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,67 0,19 0,84 0,55 1,27 1,12 1,23 1,82 2,84
0,66 0,19 0,83 0,54 1,25 1,18 1,21 1,80 2,83
0,66 0,19 0,81 0,53 1,26 1,25 1,23 1,76 2,85
0,66 0,19 0,80 0,53 1,28 1,30 1,24 1,76 2,84
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 154
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(24) Kecamatan Kutawaringin Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Kutawaringin dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada dua sektor, yaitu Sektor Pertanian dan Sektor Jasa-Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect ditambah lagi kemampuan sektor unggulan untuk mengekspor ke luar wilayah yang disebabkan oleh kemampuan surplus produksi di wilayah yang bersangkutan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Jasa-Jasa dengan nilai LQ sebesar 1,80 sampai 1,76 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 25
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Kutawaringin Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
1,56 0,56 0,98 0,70 0,77 0,75 0,85 0,70 1,80
1,55 0,56 0,97 0,69 0,76 0,79 0,84 0,69 1,80
1,55 0,55 0,96 0,68 0,78 0,84 0,84 0,67 1,80
1,55 0,56 0,95 0,67 0,79 0,90 0,83 0,65 1,76
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 155
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(25) Kecamatan Margaasih Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Margaasih dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada lebih dari saparuh sekto yang ada, yaitu Sektor Bangunan dan Konstruksi; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa; Sektor Jasa-Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan nilai LQ sebesar 1,80 sampai 1,86 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Serta segi positif lainnya adalaha meningkatnya nilai LQ dari tahun ke tahunnya. Tabel 5. 26
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Margaasih Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,22 0,27 0,88 0,44 1,20 1,80 1,10 1,29 1,27
0,22 0,27 0,89 0,44 1,17 1,81 1,09 1,28 1,25
0,22 0,27 0,88 0,44 1,17 1,84 1,11 1,26 1,25
0,22 0,28 0,87 0,43 1,18 1,86 1,11 1,26 1,24
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 156
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(26) Kecamatan Margahayu Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Margahayu dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada empat sektor, yaitu Sektor Bangunan dan Konstruksi; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa; Sektor Jasa-Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Jasa-Jasa dengan nilai LQ sebesar 2,35 sampai 2,40 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 27
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Margahayu Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,03 0,00 0,88 0,40 1,08 1,66 0,87 1,26 2,35
0,03 0,00 0,89 0,40 1,06 1,64 0,86 1,26 2,36
0,03 0,00 0,88 0,40 1,06 1,66 0,88 1,25 2,39
0,03 0,00 0,88 0,40 1,07 1,67 0,88 1,26 2,40
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 157
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(27) Kecamatan Dayeuhkolot Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Dayeuhkolot dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada satu sektor, yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan nilai LQ sebesar 1,47 tidak ada perubahan dari tahun ke tahunnya. sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya
terhadap
PDRB
Kabupaten
Bandung.
Hal
ini
megindikasikan bahwa sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 28
Hasil Analisis Location Quotient Kabupaten Bandung Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,01 0,00 1,47 0,15 0,25 0,27 0,28 0,44 0,50
0,01 0,00 1,47 0,15 0,24 0,27 0,27 0,43 0,50
0,01 0,00 1,47 0,15 0,25 0,28 0,28 0,44 0,52
0,01 0,00 1,47 0,15 0,25 0,29 0,29 0,44 0,53
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 158
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(28) Kecamatan Bojongsoang Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Bojongsoang dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada lima sektor, yaitu Sektor Industri Pengolahan; Sektor Bangunan dan Konstruksi; 6 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa; Sektor Jasa-Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang mengalami perubahan dari yang pada awalnya tidak dikategorikan sektor basis namun pada tahun tahun terakhir mengalami peningkatan nilai LQ, yaitu pada Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 29
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Bojongsoang Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,69 0,10 1,08 0,43 1,19 0,96 0,90 1,02 1,06
0,68 0,10 1,08 0,43 1,17 0,97 0,89 1,01 1,05
0,69 0,10 1,07 0,43 1,16 1,00 0,90 1,01 1,04
0,69 0,10 1,05 0,42 1,14 1,12 0,87 0,99 1,02
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 159
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(29) Kecamatan Cileunyi Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Cileunyi dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada lebah dari separuh sektor yang ada, yaitu Sektor Bangunan dan Konstruksi;
Sektor
Perdagangan,
Hotel,
dan
Restoran;
Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa; Sektor Jasa-Jasa. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena memberikan dampak relatif lebih besar terhadap perekonomian wilayah ini, dan juga sektor ini mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang di atas rata-rata sektor-sektor ekonomi lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor ~ dengan nilai LQ sebesar ^ sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektorsektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 30
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Cileunyi Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
0,44 0,00 0,57 0,75 2,22 2,15 3,57 1,58 1,16
0,42 0,00 0,56 0,73 2,12 2,30 3,42 1,52 1,12
0,40 0,00 0,54 0,69 2,03 2,47 3,30 1,45 1,07
0,39 0,00 0,52 0,66 1,96 2,62 3,15 1,39 1,03
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 160
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(30) Kecamatan Cilengkrang Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Cilengkrang dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada hampir semua sektor, terkecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Bangunan dan Konstruksi dengan nilai LQ sebesar 6,75 sampai 6,60 sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 31
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Cilengkrang Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
1,56 0,10 0,51 1,28 6,75 1,47 1,49 3,34 1,48
1,54 0,10 0,51 1,29 6,66 1,49 1,49 3,30 1,48
1,54 0,10 0,51 1,26 6,60 1,51 1,50 3,24 1,48
1,53 0,10 0,51 1,25 6,60 1,53 1,47 3,19 1,45
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 161
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
(31) Kecamatan Cimenyan Berdasarkan hasil pengolahan LQ pada Kecamatan Cimenyan dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sektor basis pada kecamatan ini terdapat pada hampir semua sektor, terkecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan. Hal ini megindikasikan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena pengembangan sektor ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Secara umum nilai LQ per sektor dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah Sektor Bangunan dan Konstruksi dengan nilai LQ sebesar 4,03 sampai 4,13 fluktuatif setiap tahunnya, sehingga dapat dinyatakan sektor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sektor-sektor basis ataupun sektorsektor unggulan untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5. 32
Hasil Analisis Location Quotient Kecamatan Cimenyan Tahun 2007-2010 No 1
Pertanian
2
Pertambangan dan Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan dan Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
7
Pengangkutan dan Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan & Jasa
9
Tahun
Sektor Ekonomi
Jasa-Jasa Prsh Sumber: Hasil Pengolahan
2007
2008
2009
2010
2,85 0,23 0,05 1,43 4,13 2,90 2,02 1,72 2,01
2,82 0,23 0,05 1,43 4,07 2,94 2,00 1,69 1,99
2,80 0,22 0,05 1,39 4,03 2,99 1,98 1,64 1,94
2,70 0,23 0,05 1,33 4,10 3,10 1,87 1,54 1,89
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 162
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
5.2. Analisis Shift-Share Kabupaten Bandung Analisis Shift-Share untuk perekonomian Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan variabel regional PDRB sektoral Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat tahun 2008 dan 2009. Hasil analisis Shift-Share tersebut dapat dilihat pada
tabel 5.33 sebagai berikut: Tabel 5. 33
Hasil Analisis Shift-Share Kabupaten Bandung (juta Rp) No.
Lapangan Usaha
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Jumlah Persentase terhadap Pertumbuhan Kab. Bandung (Dij)
Pertumbuhan Keunggulan Pertumbuhan Bauran Prov. JABAR Kompetitif Kab. Bandung Industri (Mij) (Nij) (Cij) (Dij) 227.301,44 261.610,47 -229.537,08 38.656,62 -135.346,26 154.420,97 1.921.320,61 -1.524.425,97 892.922,76 53.048,93 69.514,62 -90.701,60 53.522,36 10.092,20 -15.287,79 495.705,31 410.673,03 -131.191,16 145.826,64 115.216,25 -232.490,92 65.448,90 7.027,27 -44.850,76 159.835,18 127.206,67 -154.035,85 3.160.666,00 -658.431,73 149.248,59 119,20
-24,83
5,63
259.374,83 57.731,33 1.289.817,40 31.861,95 48.326,77 775.187,18 28.551,98 27.625,41 133.006,00
2.651.482,85 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Hasil analisis Shift-share menunjukkan bahwa nilai PDRB sektoral Kabupaten Bandung telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar 2.651.482,85 juta Rupiah. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan Provinsi Jawa Barat (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij). Menurut perhitungan komponen pertumbuhan Provinsi Jawa Barat (Nij), pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung sebesar 3.160.666 juta Rupiah atau 119,20 persen. Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten Bandung hanyalah sebesar 2.651.482,85 juta Rupiah. Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh, yaitu bauran industri dan keunggulan kompetitif.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 163
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
Komponen
bauran
industri
(Mij)
menyatakan
besar
2011
perubahan
perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Bandung, yaitu sebesar -658.431,73 juta Rupiah atau 24,83 persen. Nilai negatif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Bandung cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat. Pada Tabel 4.1 dapat dilihat sektor-sektor yang mendapat pengaruh negatif bauran industri tersebut, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Industri Pengolahan. Perhitungan komponen keunggulan kompetitif menghasilkan nilai keunggulan kompetitif (Cij) sebesar 149.248,59 juta Rupiah atau 5,63 persen. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan menambah perkembangan perekonomian Kabupaten Bandung. Namun demikian bukan berarti bahwa perekonomian Kabupaten Bandung kompetitif secara sepenuhnya. Hal ini dikarenakan meskipun secara agregat nilainya positif, terdapat mayoritas sektor yang mempunyai nilai negatif, yaitu hanya 2 sektor yang positif sementara 7 sektor lainnya negatif.
5.3. Interaksi Ekonomi Kabupaten Bandung Interaksi ekonomi wilayah merupakan wujud keterkaitan antar sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Interaksi ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung dapat dilihat dalam Tabel Koefisien Input Wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan turunan dari Tabel Input-Output Wilayah Jawa Barat dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ). Koefisien input adalah besarnya input yang dibutuhkan dari sektor lainnya agar sektor tersebut dapat menghasilkan produk senilai 1 (satu). Tabel tersebut mengambarkan hubungan dinamis antar sektor produksi ekonomi melalui penyebaran input maupun output sektor-sektor ekonomi tersebut. Tabel Input-Output mempunyai manfaat untuk kegiatan perencanaan pembangunan maupun analisis, sebab perencanaan sektoral dengan menggunakan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 164
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
model yang diturunkan dari tabel Input-Output dapat dilakukan secara simultan dan memperlihatkan aspek keterkaitan antar sektor. Pembacaan tabel ke bawah (kolom) menunjukkan bahwa jumlah masukan masing-masing sektor diperoleh dari masukan (input) antara dan masukan (input) primer. Masukan antara berupa masukan dari tiap sektor dalam proses produksi (kode 190), sedangkan masukan primer berupa balas jasa atas pemakaian faktor produksi yang terdiri dari upah tenaga kerja, keahlian, pemilik tanah/peralatan dan penyertaan modal (kode 209). Sehingga jumlah masukan antara dan masukan primer menunjukkan jumlah total input (kode 210). Pembacaan tabel ke samping (baris)
menunjukkan
bahwa
jumlah
keluaran
masing-masing
sektor
didistribusikan sebagai permintaan antara dan permintaan akhir. Permintaan antara yaitu permintaan yang dipakai dalam proses produksi (kode 180) sedangkan permintaan akhir adalah permintaan yang digunakan oleh masyarakat sebagai barang konsumsi (kode 309). Sehingga jumlah permintaan antara dan permintaan akhir menunjukkan jumlah total output (kode 310). Pembacaan
Tabel,
menurut
kolom
menunjukkan
bahwa
untuk
menghasilkan produknya, sektor Pertanian membutuhkan input terbesar dari sektor Industri dan sektor Pertanian sendiri. Sektor Pertambangan memerlukan input terbesar dari sektor Industri dan sektor Perdagangan, sektor Industri memerlukan input terbesar dari sektor Industri itu sendiri dan sektor pertambangan, sektor Listrik memerlukan input terbesar dari sektor Pertambangan kemudian sektor Bangunan memerlukan input terbesar dari sektor Industri dan sektor Perdagangan. Adapun sektor perdagangan untuk menghasilkan produknya memerlukan input terbesar dari sektor Industri dan sektor Perdagangan itu sendiri, sektor Pengangkutan memerlukan input terbesar dari sektor Industri dan Perdagangan, sektor Keuangan memerlukan input terbesar dari sektor Perdagangan dan sektor Industri sedangkan sektor Jasa memerlukan input terbesar dari sektor Industri dan sektor Perdagangan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 165
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Industri merupakan sektor pemberi input terbesar bagi semua sektor kecuali sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Penerimaan input sektoral yang cukup besar tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antar sektor yang cukup besar pula. Tabel 5. 34
Koefisien Input Output Kabupaten Bandung 2007 (34x34 Sektor) Sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
180 0.01727 0.04843 0.03460 0.00087 0.00984 0.01905 0.01324 0.25313 0.00357 0.00750 0.03504 0.00209 0.00492 0.01217 0.00259 0.00134 0.04284 0.00040 0.00400 0.00163 0.00276 0.00021 0.01020 0.00390 0.00475 0.00821 0.01589 0.00520 0.00066
309 0.04982 0.00321 0.02279 0.00272 0.01471 0.00485 0.12854 0.50172 0.00685 0.01458 0.03258 0.00249 0.01514 0.02139 0.00259 0.00679 0.01239 0.00027 0.03126 0.00159 0.02295 0.00051 0.02061 0.00048 0.00314 0.00045 0.00611 0.00079 0.04824
310 0.04197 0.03519 0.03753 0.00224 0.01565 0.01601 0.08678 0.47704 0.00695 0.01397 0.04375 0.00293 0.01253 0.02128 0.00334 0.00502 0.03690 0.00044 0.02164 0.00208 0.01577 0.00045 0.01946 0.00297 0.00516 0.00591 0.01460 0.00405 0.02961
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hal: 166
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
Sektor 180 309 31 0.00098 0.01475 32 0.00012 0.00069 33 0.00748 0.00453 34 0.00128 0.00047 190 0.57616 1.00000 209 0.42384 210 1.00000 Sumber : Tabel I-O Kabupaten Bandung
310 0.00959 0.00050 0.00787 0.00117 1.00000
2011
Sektor 31 32 33 34 190 209 210
5.4. Keterkaitan ke Depan dan Keterkaitan ke Belakang Pengaruh sektor ekonomi terhadap sektor ekonomi lainnya dapat juga dilihat dengan menjumlahkan koefisien input baik menurut baris maupun kolom. Penjumlahan koefisien input sektor ke kanan atau elemen kolom akan menunjukkan keterkaitan langsung ke depan (forward linkage). Keterkaitan langsung ke depan menggambarkan dampak sektor tertentu terhadap sektor-sektor lainnya yang menggunakan keluaran sektor tersebut sebagai masukan antara untuk setiap unit kenaikan permintaan akhir. Keterkaitan langsung ke depan menggambarkan daya tarik terhadap pasar. Penjumlahan koefisien input sektor ke bawah atau menurut elemen baris akan menunjukkan keterkaitan langsung ke belakang (backward linkage). Keterkaitan langsung ke belakang menggambarkan dampak sektor tertentu terhadap sektor-sektor lain yang keluarannya digunakan sebagai masukan antara untuk setiap unit kenaikan permintaan akhir. Keterkaitan langsung ke belakang menggambarkan daya tarik terhadap bahan baku. Tabel dibawah menjelaskan tentang keterkaitan langsung ke depan dan keterkaitan langsung ke belakang.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 167
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Tabel 5. 35
Input Output Kabupaten Bandung 2007 Keterkaitan Ke Depan dan Keterkaitan Ke Belakang (34 Sektor) Sektor
Keterkaitan Ke Depan
1 0.99858 2 0.62305 3 0.82200 4 0.65853 5 1.05862 6 0.62392 7 1.06311 8 1.30119 9 1.09579 10 1.21158 11 1.02618 12 0.94002 13 1.20767 14 1.42815 15 1.13034 16 0.98904 17 1.06335 18 0.75158 19 1.23817 20 0.79724 21 1.00574 22 0.94521 23 2.24922 24 0.99905 25 0.76788 26 0.78245 27 0.95679 28 0.97174 29 0.73233 30 0.96905 31 1.03453 32 0.91299 33 0.66025 34 0.98464 jumlah 34.00000 Sumber : Tabel I-O Kabupaten Bandung
Keterkaitan Ke Belakang 1.03099 0.78343 0.95567 0.87716 0.75278 2.27628 1.30737 1.09724 0.81411 1.10822 2.48497 0.67647 1.08112 1.21583 0.93478 0.59347 1.30784 0.59649 0.85657 1.42872 0.57136 0.67776 1.23719 1.55465 0.67535 0.80259 1.17375 0.72920 0.97157 0.62088 0.62498 0.56022 0.96933 0.65168 34.00000
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Hal: 168
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung
2011
Tabel di atas menunjukkan bahwa keterkaitan ke belakang maupun ke depan terbesar dimiliki oleh sektor Industri Pengolahan, hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor Industri Pengolahan memiliki peran yang besar dalam menarik sektor lain untuk berkembang, yaitu meminta output sektor lain sebagai input kegiatan produksinya maupun menyediakan input bagi kegiatan produksi sektor lain. Adapun posisi tiap sektor dalam keterkaitan langsung ke depan maupun ke belakang dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok. Dengan melihat pengelompokan sektor, nampak bahwa sektor Industri Pengolahan merupakan sektor unggulan, karena memiliki nilai Keterkaitan ke Depan dan Keterkaitan ke Belakang yang cukup tinggi. Selain sektor Industri Pengolahan terdapat sektor lain yang merupakan sektor unggulan di wilayah Kabupaten Bandung yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Bangunan. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Pertambangan dan Penggalian mempunyai keterkaitan langsung kedepan (forward linkage) cukup besar, artinya perubahan output sektor ini akan memberi dampak yang cukup besar terhadap sektor-sektor lainnya yang menggunakan keluaran sektor tersebut sebagai masukan antara untuk setiap unit kenaikan permintaan akhir. Adapun sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Bangunan mempunyai keterkaitan langsung ke belakang (bacward linkage) cukup besar, artinya perubahan permintaan input sektor ini akan memberi dampak dampak yang cukup besar bagi sektor tertentu yang keluarannya digunakan sebagai masukan antara untuk setiap unit kenaikan permintaan akhir.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 169
BAB VI Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Tantangan dan Isu Strategis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Untuk mencermati perkembangan dinamika kondisi perekonomian Kabupaten Bandung secara historis dan berdasarkan kondisi eksisting saat ini, diperlukan adanya evaluasi terhadap kondisi indikator-indikator utama perekonomian Kabupaten Bandung. Evaluasi tersebut menyangkut indikator-indikator makro maupun mikro ekonomi Kabupaten Bandung yang berhubungan dengan evaluasi kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung.
6.1. SWOT Sektoral Kabupaten Bandung Nilai PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 (atas dasar harga konstan) meningkat menjadi Rp.21,7 Triliun, atau meningkat Rp.1,2 Triliun dibandingkan nilai PDRB tahun 2009 (Tabel 4.1). Peningkatan tersebesar peran sektoral terhadap PDRB 2010 disumbang oleh sektor industri manufaktur yang meningkat sebesar Rp.654 Milyar. Sektor lainnya yang juga signifikan menopang kenaikkan PDRB tahun 2010 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) sebesar Rp.263 Milyar dan sektor pertanian sebesar Rp.100 Milyar. Peran sektoral yang relatif cukup besar dari ketiga sektor tersebut menyebabkan pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Bandung menjadi sangat strategis. Secara umum, kondisi SWOT sektoral PDRB dilihat dari keterkaitannya dengan berbagai aspek perekonomian di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 170
Identifikasi Kekuatan
Dominasi sektor ekonomi antara lain dari sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.
Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di ketiga sektor tersebut menyebabkan peningkatan aktivitas sektoralnya menjadi jaminan kemajuan perekonomian Kabupaten Bandung.
Sektor perdagangan, hotel, dan restauran memiliki kontribusi terbesar kedua setelah industri serta memiliki peningkatan kontribusi terhadap PDRB.
Memiliki banyak komoditi unggulan pertanian baik dari sektor petanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian diantaranya dari sektor pertanian yaitu stroberi, kopi, sapi perah dan produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya industri peralatan pertanian dan industri kerajinan wayang golek.
Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro.
Jumlah UKM di Kabupaten Bandung mencapai sebanyak 5.392 UKM. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008).
Identifikasi Kelemahan
Masih
tingginya
dependency
ratio
yang
menunjukkan
tingginya
ketergantungan penduduk kurang produktif.
Perkembangan
sektor
dominan
sangat
sensistif
bagi
kemajuan
perekonomian Kabupaten Bandung, termasuk kaitannya dengan penyerapan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan.
Menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2010.
Identifikasi Peluang
Meningkatnya arus investasi pada beberapa sektor unggulan (meningkatnya PMA dan PMDN).
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 171
Meningkatnya kesempatan kerja.
Adanya pola kemitraan antara industri kecil dan menengan dengan industri besar
Sebagian besar investasi di Kabupaten Bandung adalah investasi di sektor sekunder dan tersier, seperti di sektor industri manufaktur dan sektor jasa perdagangan.
Wilayah perekonomian Kabupaten Bandung juga memiliki ketersediaan bahan mentah yang cukup
Kabupaten Bandung memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.
Keragaman sosial ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung menjadi sasaran pasar lokal pengembangan komoditas hortikultura.
Tersedia potensi untuk mengembangkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT)
Tersedia potensi untuk mengembangkan perdagangan dan Industri kreatif.
Tersedia sumber daya untuk berbagai bidang industri seperti makanan dan minuman.
Identifikasi Ancaman
Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
Semakin kecilnya daya serap tenaga kerja dibandingkan jumlah PMA dan PMDN yang meningkat.
Strategi Kekuatan terhadap Peluang
Deregulasi kebijakan dan peraturan yang terkait dengan penanaman modal (asing maupun dalam negeri)
Peningkatan pola kemitraan antara industri kecil dan menegah dengan industry besar di sektor ekonomi yang lebih luas
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 172
Pengembangan dan pemberdayaan UKM pada sektor-sektor dominan di Kabupaten Bandung.
Peningkatan kemampuan masyarakat yang bekerja pada sektor dominan di Kabupaten Bandung.
Strategi Kelemahan terhadap Peluang
Pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk guna menekan tingginya dependency ratio.
Peningkatan kapasitas kemampuan penduduk produktif guna dapat menopang lebih terhadap penduduk kurang produktif
Strategi Kekuatan terhadap Ancaman
Peninjauan kembali pengalihan fungsi lahan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Bandung.
Pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan adanya penanaman modal baru di Kabupaten Bandung (baik dari dalam negeri maupun asing)
Strategi Kelemahan terhadap Ancaman
Meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan calon tenaga kerja agar memiliki keahlian sesuai dengan yang dispesifikan oleh sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bandung.
Meningkatkan permberdayaan sektor-sektor unggulan dengan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukkannya.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 173
Tabel 6. 1 SWOT sektoral PDRB Kabupaten Bandung Sektoral
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri
Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Tantangan
INTERNAL
INTERNAL
EKSTERNAL
EKTERNAL
Luas Lahan/Kawasan Masih Memungkinkan Untuk di Kembangkan Budi Daya Pertanian Ketersedian Tenaga Kerja Mencukupi Dekat Dengan Pasar Lokal dan Wilayah Sekitar Kondisi Lingkungan (Iklim) Yang Cocok Untuk Banyak Budidaya Tanaman Secara historis Kawasan Bandung Selatan dikenal sejak lama sebagai kawasan perkebunan dan pertanian Komoditas tambang dan penggalian memiliki nilai jual tinggi Permintaan produk penggalian meningkat sejalan dengan perkembangan sektor properti dan infrastruktur Kedekatan pemasaran produk dengan akses pasar Kemampuan pasar lokal
Tidak Stabilnya Harga Jual Komoditas Ketidakstabilan Harga Input Produksi (Pupuk/Bibit/Pestisida) Diversifikasi Komoditas Masih Rendah Kuatnya pengaruh ketidakstabilan iklim/cuaca terhadap kinerja produksi Masih rendahnya kualitas dan perawatan infrastruktur pertanian
Ancaman krisis pangan menyebabkan permintaan produk pertanian tinggi Defisit beras dan daging Pertambahan jumlah penduduk luar Kabupaten Bandung berdampak terhadap permintaan produk pertanian Menyusutnya lahan pertanian diluar wilayah Kabupaten Bandung Komitmen pemerintah pusat dan Provinsi cukup kuat mendorong perkembangan produksi pertanian
Membajirnya barang pertanian impor Tingginya persaingan pasokan produk pertanian regional ke pasar lokal, regional dan nasional Tertekannya aktivitas pemasaran produk-produk pertanian di pasar-pasar tradisional
Potensinya semakin menurun (tidak terbarukan) Eksploitasi semakin terbatas karena terkait pengendalian lingkungan dan status kawasan dalam RTRW
Permintaan pasar eksternal terus meningkat Dekat dengan pasar
Tingginya tingkat persaingan pasar produk antar wilayah Permintaan semakin kritis terhadap kualitas produk Ongkos logistik yang cenderung meningkat
Variasi produk yang kurang
Permintaan eksternal
Ketidakstabilan harga bahan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 174
Sektoral
Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Tantangan
INTERNAL
INTERNAL
EKSTERNAL
EKTERNAL
Pengolahan
menopang permintaan terus meningkat Biaya input relatif rendah Dekat dengan akses pasar Kestabilan politik dan ekonomi Ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lahan masih mencukupi
berkembang Harga bahan baku kurang stabil Masih rendahnya akumulasi permodalan dan teknologi Eksternalitas kondisi cuaca mempengaruhi kinerja produksi Masih rendahnya inovasi Dukungan infrastruktur masih terbatas
(Regional/Nasional/Internasional) meningkat dinamis Kesepakatan-kesepakatan perdagangan dapat dijadikan peluang mengakses pasar internasional Meningkatnya insentif pemerintah pusat dan regional terhadap sektor industri (semacam revitalisasi mesin TPT)
baku kandungan impor (import content) Persaingan semakin ketat sejalan dengan liberalisasi perdagangan kawasan Konsumen eksternal semakin kritis terhadap kualitas Ketidakstabilan kurs dan harga komoditas energi Ongkos logistic yang cenderung meningkat
Listrik, Gas dan Air Bersih
Permintaan lokal cenderung meningkat Perkembangan sektor-sektor bisnis mendorong kenaikkan permintaan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih masuk ke dalam indikator pembangunan dan berhubungan dengan infrastruktur strategis Potensi sumber daya dimiliki Permintaan meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi Luas lahan yang mencukupi
Terkait erat denan pembiayaanpemerintah Investasi besar Keterlibatan swasta masih minim
Peluang sinergi dengan program ketahanan energi pemerintah pusat
Perkembangan sektor ekonomi diluar Kabupaten Bandung berdampak terhadap pengendalian potensi sumber daya air
Mensinergikannya dengan RTRW Dukungan infrastruktur pendukung kawasan masih
Letak strategis Kabupaten Bandung sebagai satelit Kota Bandung mendorong permintaan sektoral bangunan dan konstruksi (terkait mobilitas dan tempat tinggal
Harga bahan baku bangunan dan konstruksi cenderung kurang stabil
Bangunan/Kons truksi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 175
Sektoral
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Tantangan
INTERNAL
INTERNAL
EKSTERNAL
EKTERNAL
Dukungan sektor keuangan dan perbankan kuat terhadap sektor bangunan dan konstruksi Perkembangan sektor industri dan perdagangan mendorong aktivitas sektor bangunan dan konstruksi Sektor PHR terkait dinamis dengan perkembangan sektor yang lain Perkembangannya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat Kawasan Bandung Selatan potensial berkembang menjadi kawasan wisata Perkembangan usaha restoran potensial karena kedekatan dengan bahan baku dan cultural
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan penduduk dan pendapatan
rendah
Perkembangan sub sektor pariwisata belum diikuti dengan perkembangan sub sektor hotel Lama tinggal wisatawan masih rendah Clustering pasar moderen sebagai pusat perdagangan belum berjalan dan bersifat destruktif terhadap pasar tradisional Meningkatkan konsistensi terhadap RTRW Kualitas infrastruktur yang masih minim Perbaikan infrastruktur masih lambat
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
penduduk)
Peluang kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung cukup besar (faktor geografis) Dampak perubahan kesejahteraan wilayah sekitar berdampak positif terhadap perkembangan sektor PHR di Kabupaten Bandung Investasi di bidang PHR berkembang pesat dan berdampak kepada investasi PHR di Kabupaten Bandung
Tingkat inflasi regional berdampak terhadap daya beli lokal Tingkat persaingan sektor PHR antar Kabupaten/Kota cukup ketat
Mobilitas penduduk luar wilayah ke Kabupaten Bandung meningkat Perkembangan sub sektor komunikasi pesat secara nasional dan regional berdampak ke dalam
Potensi ketidakstabilan harga bahan bakar kendaraan Biaya logistik yang cenderung naik
Hal: 176
Sektoral
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Jasa-jasa
Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Tantangan
INTERNAL
INTERNAL
EKSTERNAL
EKTERNAL
Sub sektor pengangkutan meningkat sejalan dengan perbaikan sarana infrastruktur Permintaan terus meningkat Perkembangan sektor keuangan, persewaan dan jasa terkait dengan perkembangan sektor lainnya Kebutuhan modal dan jasa sektoral terus meningkat Jumlah lembaga keuangan dan perbankan cukup banyak Mengikuti perkembangan sektor-sektor yang lain Meningkatkannya kebutuhan sektor jasa sejalan dengan perkembangan tingkat kesejahteraan dan pertambahan jumlah penduduk
perekonomian Kabupaten Bandung Peluang investasi secara nasional dan regional pesat berdampak terhadap investasi di Kabupaten Bandung Meningkatkan kualitas bankable sektor usaha Meningkatkan kemudahan investasi di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
Ekspansi sektoral secara nasional dan regional tinggi Penurunan tingkat suku bunga secara nasional
Ketidakstabilan inflasi Berkembangnya bentuk investasi keuangan skala nasional
Sektor sensitif terhadap perubahan stabilitas makro dan kesejahteraan Kesesuaian investasi di bidang jasa dengan kebutuhan/permintaan masyarakat lokal
Mobilitas penduduk luar daerah ke Kabupaten Bandung berdampak terhadap permintaan
Tingginya tingkat persaingan sektoral di tingkat regional dan nasional
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 177
6.2. SWOT Produk Unggulan Kabupaten Bandung Perkembangan produk unggulan di Kabupaten Bandung secara makro terefleksi dari perkembangan sektoral. Sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Bandung secara eksisting adalah sektor industri manufaktur, sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor pertanian. Perkembangan sektor-sektor lain, juga meningkat (kecuali sektor yang berbasis primer dengan komoditas tidak terbarukan seperti sektor pertambangan dan penggalian). Perkembangan sektorsektor unggulan tersebut tercermin dari perkembangan kontribusi sektoral masing-masing sektor terhadap PDRB. Identifikasi produk unggulan sektoral di Kabupaten Bandung mengacu pada kondisi-kondisi sebagai berikut (sumber identifikasi sektoral berdasarkan sektor unggulan PDRB Kecamatan): 1. Peternakan dan Perikanan Komoditas unggulan pada sektor peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Bandung adalah sapi baik sapi perah maupun sapi potong dan produk turunannya, tetapi jenis komoditas peternakan lain juga berkembang di Kabupaten Bandung seperti domba, ayam ras pedaging dan itik. Hampir di seluruh kecamatan kecuali di kecamatan Margahayu, Margaasih dan Katapang merupakan daerah peternakan di Kabupaten Bandung. Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bandung diarahkan di Kecamatan Ibun, Majalaya, Ciparay, Pacet dan Bojongsoang dan pemanfaatan/pengelolaan situ-situ di Kecamatan Pangalengan, Rancabali, serta kecamatan lainnya kecuali Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Margaasih dan Kertasari. Secara agregat sektoral, daerah yang memiliki potensi sangat besar dalam sektor pertanian adalah Kecamatan Cilengkrang, Pasirjambu, Ciwidey, Kertasari. Cikancung, Cimenyan dan Rancabali. 2. Daerah yang memiliki potensi sangat besar dalam sektor Pertambangan dan Penggalian adalah Kecamatan Ibun dan Kecamatan Baleendah.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 178
3. Dalam sektor Industri Pengolahan kecamatan Dayeuhkolot, Majalaya, Katapang, Pameungpeuk, dan Solokanjeruk memiliki nilai potensi terbesar dalam sektor Industri Pengolahan. 4. Di Kabupaten Bandung kecamatan yang memiliki potensi ekonomi besar dalam sektor listrik, gas dan air bersih hanya kecamatan Cilengkrang dan Cimenyan. 5. Kecamatan yang memiliki potensi besar dalam sektoe Bangunan/Kosntruksi adalah Kecamatan Cilengkarang, Cimenyan, Ciwidey, Ciparay, Cangkuang, Pacet, dan Cileunyi. Besarnya potensi tersebut diakibatkan pada daerah tersebut telah banyak berdiri perumahan-perumaan dan industri untuk bangunan. 6. Sekitar 19 kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki potensi dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Pacet, Ciparay, Banjaran, Pengalengan, Cangkuang, Cimaung, Arjasari, Beleendah, Ciwidey, Pasirjambu, Margahayu, Margasih, Cileunyi, Rancaekek, Cilengkrang, Cimenyan, Cicalengka, Nagreg dan Cikancung. Hal ini bisa disimpulkan jika Kabupaten bandung memiliki potensi dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran. 7. Kecamatan yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dalam sektor Pengangkutan dan Komunikasi adalah kecamatan Cileunyi, Ciwidey, Ciparay, Cangkuang, Cicalengka. Sedangkan kecamatan pangalengan, Cimaung, Nagreg, Cimenyan, Rancaekek, Paseh, Cilengkarang, Pacet, Banjaran, Kertasari, Baleendah, dan Cikancung. 8. Daerah yang memiliki potensi sangat besar dalam sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah Kecamatan Baleendah, Cileunyi, Cilengkrang, Ciparay, Banjaran, Margahayu, dan Cimenyan. 9. Daerah yang memiliki potensi sangat besar dalam sektor Jasa-jasa adalah Kecamatan Soreang, Baleendah, Ciparay, Pacet, Margaasih, dan Cilengkrang
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 179
Selain melihat pola unggulan berbasis sektoral, dari penelusuran data primer yang diperoleh dari hasil focus group discussion, teridentifikasi sejumlah komoditas (berdasarkan informasi nara sumber), seperti sebagai berikut: Tabel 6. 2 Identifikasi Produk Potensial Kecamatan di Kabupaten Bandung Sub Sektor Potensial Tanaman Bahan Makanan Peternakan Perikanan Industri pengolahan Jasa Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Perkebunan Peternakan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Peternakan Kehutanan Perikanan Industri pengolahan Jasa Tanaman Perkebunan Peternakan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Kehutanan Perikanan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Perkebunan Peternakan Kehutanan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Perkebunan Peternakan Kehutanan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Industri pengolahan
Produk Potensial Padi Ayam buras dan ras, domba; Pembenihan ikan Makanan, konveksi, percetakan Pertukangan Padi, ubi kayu Tembakau, murbey Sapi, domba, Ayam pedaging, kokon Bambu, aren Ikan Nila, ikan mas Kapas kecantikan Padi, Sayur mayur Ayam buras dan ras Lap piring, pakaian, Padi ketan, ubi jalar, ubi kayu Sapi, domba, Ayam pedaging Bambu hitam Ikan Nila, ikan mas Konveksi, Alat rumah tangga Wisata alam Tanaman holtikultura, Sapi Perah Padi Bawang merah, bawang daun, cabe merah, kacang merah, tembakau Bambu, kayu Bibit ikan, Makanan, konveksi, rajut, kerajinan Beras, beras ketan, ubi kayu Sayur mayur Domba, ayam buras dan ras; kambing, sapi perah Bambu; kayu albasiah; Kulit, tapioka, makanan padi sawah, ketela pohon Kedele; Kacang tanah, Bawang merah Ayam pedaging, itik, ayam buras, domba Bambu, kayu, Tepung tapioka; Ikan pindang; tahu; krupuk, Kulit domba Padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar Tomat, alpukat, pisang, bawang merah, bawang daun, cabe, ketang , jeruk Ayam buras, sapi perah, itik, domba Susu caramel, kripik kentang, dodol susu, yoghurt, krupuk, kerajinan miniatur
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Kecamatan Majalaya
Paseh
Solokanjeruk
Ibun
Kertasari Pacet
Ciparay
Banjaran
Pengalengan
Hal: 180
Sub Sektor Potensial Jasa Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Kehutanan Perikanan Industri pengolahan Jasa Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Perikanan Penggalian Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Industri pengolahan Jasa Tanaman Bahan Makanan Perkebunan Peternakan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Perikanan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Perkebunan Peternakan Perikanan Kehutanan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Bangunan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Kehutanan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Bangunan
Produk Potensial Objek wisata Padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar Tomat, alpukat, pisang, bawang merah, bawang daun, cabe, kentang , jeruk , kacang merah, alpukat, nangka Bambu, kayu Lele dumbo Kripik, oven arnet, konveksi, kerajinan bambu, sepatu, pembuatan baud, Objek wisata, bumi perkemahan Padi, ubi kayu, jagung Tanaman holtukultura, pisang, alpukat, jambu, nenas Itik, domba, ayam buras, sapi perah, sapi potong, Pembenihan ikan Batu pondasi, batu alam Peuyeum, tahu, keramik keset, inkra bambu Padi, Jeruk, pisang Itik, domba, ayam buras, Opak, kerajinan Pertukangan beras ketan, ubi kayu pisang Ayam Buras dan ras, itik Kripik, sale pisang, tahu, kerupuk, pakaian, makanan, Lukisan; pigura, Tutup botol Padi, kacang kedelai/tauge; Perikanan Tepung tapioca, baso, penggilingan padi, Mebeler, Sandal, Sepatu, sandal sepatu, tas, konpeksi, kulit. Padi sawah Pisang, Ayam Pedaging dan Petelur; ayam buras, Itik, domba Perikanan Bambu, kayu, Batu bata, mebeler, krupuk, pemindangan, telur asin Padi Anggrek, tanaman holtikultura, pisang Itik, domba Bata merah, makanan, inkra bambo, mebeuler Padi, jagung, ketela pohon; ketela rambat, sayuran, Teh, cengkeh, tembakau; kopi buah-buahan Susu sapi, Ayam buras, Susu kambing Bahan bangunan Padi, jagung, ubi jalar, bawang merah, Tanaman holtikultura Strawbery, anggrek, jeruk, Pepaya, pisang Ayam buras, itik, kambing Bambu Padi, ubi kayu dan ubi jalar jagung; sosin; kacang panjang; tomat; terung; Kambing, domba, ayam buras,itik, kerbau, kuda Makanan, tepung beras, kayu, bambu, assesoris, tinta komputer Padi, jagung, ubi jalar, bawang merah, Tanaman holtikultura Strawbery, anggrek, jeruk, Pepaya, pisang Ayam buras, Domba Bahan bangunan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Kecamatan Cimaung
Arjasari
Pameungpeuk
Balendah
Dayeuhkolot
Bojongsoang
Soreang
Ciwidey
Pasirjambu
Katapang
Rancabali
Hal: 181
Sub Sektor Potensial Tanaman Bahan Makanan Perikanan Industri pengolahan
Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Perkebunan Peternakan Perikanan Kehutanan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Perikanan Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Perikanan Penggalian Industri pengolahan Tanaman Bahan Makanan Tanaman perkebunan Peternakan Kehutanan Industri pengolahan Bangunan Tanaman Bahan Makanan Peternakan Kehutanan Industri pengolahan Penggalian Tanaman Bahan Makanan Peternakan Industri pengolahan Bangunan
Produk Potensial Jagung: ubi jalar; Padi, perikanan Krupuk, tepung, coklat, Boneka, mebeler, rajut, konveksi; sepatu; tas Garment; tas; sepatu; kesed Topi, jaket, Padi, Jagung; Ubi Jalar; Ubi Kayu, Pisang, nangka, mangga, Kentang, tomat, ketimun bawang daun, Sawi, kacang merah, nangka Ayam buras petelur; pedaging Pembenihan ikan; perikanan Bambu, kayu, Kompor, oven, langseng, Pakaian, alat rumah tangga, Makanan, senapan angin; Padi, Ubi-ubian Wortel, Kentang Ayam buras dan ras, domba, susu sapi Makanan, besi tempa kerajinan, konveksi Padi Tanaman holtukultura, jambu biji, pisang, papaya Itik, domba, ayam buras, sapi perah, sapi potong, Pembenihan ikan, ikan mas Dendeng, inkra bamboo, mebeuler, rak kursi Padi, ubi kayu, jagung Tanaman holtukultura, pisang, alpukat, jambu, nenas Itik, domba, ayam buras, sapi perah, sapi potong, Pembenihan ikan Batu pondasi, batu alam Peuyeum, tahu, keramik keset, inkra bambu Padi, singkong, jagung Kedelai, cengkeh Ayam buras dan ras, itik Kayu, bambu Mebeuler Pengeringan kayu Jagung, kopi Ikan lele, ayam buras Kayu, bambu Makanan, tas, boneka, arang, bata merah, kerajinan, konveksi Kaolin Padi Sapi, domba, ayam buras Genting, bata merah, makanan, konveksi, alat rumah tangga, setir mobil, kerudung Pengeringan kayu
Kecamatan Margahayu
Margasih Cileunyi
Rancaekek
Cilengkrang
Cimenyan
Cicalengka
Nagreg
Cikancung
Sumber: Konsultan data diolah
Secara umum, kondisi SWOT sektoral produk unggulan dilihat dari keterkaitannya dengan berbagai aspek perekonomian di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 182
Identifikasi Kekuatan •
Banyaknya kegiatan ekonomi (UKM) berbasis masyarakat
•
Prosedur untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan cukup sederhana
•
Adanya konsep pengembangan OVOP (One Village One Product)
•
Sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku.
•
Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan
•
Wilayah perekonomian Kabupaten Bandung juga memiliki ketersediaan bahan mentah yang cukup
Identifikasi Kelemahan •
Rendahnya akses terhadap lapangan kerja
•
Lemahnya SDM untuk meningkatkan produktifitas
•
Aksesibilitas terhadap modal dan pasar masih rendah
•
Aksesibilitas dan informasi terhadap pasar masih rendah
•
Kurangnya akses masyarakat terhadap permodalan
•
Produk olahan hortikultura belum banyak berkembang sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing.
•
Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung tahun ini masih terhambat oleh lesunya sektor usaha sebagai dampak dari krisis global yang terjadi.
Identifikasi Peluang •
Sumber daya alam masih banyak tersedia
•
Sektor usaha kepariwisataan cenderung meningkat
•
Pasar yang masih terbuka luas
•
Minat swasta dalam berinvestasi di bidang agropolitan cukup tinggi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 183
•
Keragaman sosial ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung menjadi sasaran pasar lokal pengembangan komoditas hortikultura.
Identifikasi Ancaman •
Pola pekerjaan masyarakat yang memiliki kecenderungan urbanisasi.
•
Perilaku masyarakat yang semakin permisif.
•
Masih dominannya industri besar dalam perekonomian daerah.
•
Produk sejenis dari wilayah lain.
•
Ketatnya standar terhadap produk hasil pertanian
•
Baku mutu air sungai kelas II, 96-99% berstatus mutu “cemar berat” dan hanya 1-4% berstatus “cemar sedang”.
Strategi Kekuatan terhadap Peluang •
Pengembangan produk unggulan pada skala UKM dengan pola pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.
•
Pengembangan produk unggulan berdasar pada keunggulan sumber daya per area.
•
Pemasaran produk hortikultura dengan memanfaatkan potensi pasar di kawasan Kota Bandung sebagai pasar terdekat dari Kabupaten Bandung.
•
Pengembangan kawasan agropolitan dengan memberikan tawaran investasi kepada swasta untuk turut serta membangun kawasan unggulan per produk tertentu.
Strategi Kelemahan terhadap Peluang •
Peningkatan pemberdayaan penduduk lokal dalam mengembangkan kawasan unggulan per produk.
•
Peningkatan kemampuan masyarakat lokal terhadap produk unggulan di daerahnya.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 184
•
Sosialisasi pemberian bantuan modal dari lemabaga keuangan bank dan non bank kepada petani maupun pengusaha lokal.
•
Pembinaan terhadap petani dan pengusaha lokal khususnya dalam pemasaran produk-produk unggulan setiap area.
•
Pemanfaatan produk-produk mentah hortikultura menjadi produk setengah jadi maupun jadi yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah produk.
Strategi Kekuatan terhadap Ancaman •
Peningkatan kemampuan penduduk lokal terhadap produk unggulan daerahnya guna mengurangi pola urbanisasi.
•
Sinergitas industri besar dengan industri kecil dan menengah guna memberikan
dampak
positif
dari
dominasi
industry
bersar
dalam
perekonomian daerah. •
Peningkatan kualitas hasil pertanian guna memenuhi standar kelayakan produk pertanian.
•
Penindakan terhadap industri-industri
yang memberikan pencemaran
lingkungan yang cukup tinggi
Strategi Kelemahan terhadap Ancaman •
Peningkatan
pemberdayaan masyarakat
dalam
meningkatkan
produk
unggulan daerahnya serta mengurangi permasalahan urbanisasi •
Peningkatan kemampuan SDM lokal dalam upayanya untuk meningkatkan produktifitas
•
Sosialisasi bantuan permodalan serta pembinaan pemasaran produk-produk unggulan.
•
Aksesibilitas dan informasi terhadap pasar masih rendah
•
Kurangnya akses masyarakat terhadap permodalan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 185
•
Produk olahan hortikultura belum banyak berkembang sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing.
•
Peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan khususnya dalam turut serta mengawasi pencemaran lingkungannya.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 186
Tabel 6. 3
SWOT Produk Unggulan Kabupaten Bandung No
1
Komoditas
Tanaman Pangan
Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Tantangan
INTERNAL
INTERNAL
EKSTERNAL
EKSTERNAL
Tenaga kerja dan lahan yang masih memungkinkan Dekat dengan pasar Permintaan konsisten meningkat
2
Perkebunan
Tenaga kerja dan lahan yang masih memungkinkan Harga jual meningkat stabil Dekat dengan pasar
3
Kerajinan
4
Perikanan
Permintaan meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dan pendapatan Pelaku usaha terus berkembang Variasi jenis produk lebih variatif Permintaan lokal meningkat Wilayah pengembangan mendukung
5
Peternakan
Permintaan tinggi Kondisi produksi dibandingkan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Ketidakstabilan harga Value added produk yang rendah Persaingan dengan komoditas impor tinggi Infrastruktur pendukung kurang mendukung Hambatan permodalan tinggi Variasi komoditas rendah Pengembangan lahan terbatas Persaingan pemanfaatan lahan tinggi Kurang terhubungan dengan industri pengolahan (hilir) Kurang ada inovasi Pengembangan pasar rendah Penggunaan teknologi rendah
Permintaan luar wilayah Kabupaten Tinggi tinggi Lahan di wilayah lain cenderung berkurang Pengembangan pasar lebih terbuka
Persaingan harga jual dengan komoditas impor Perubahan harga-harga input (pupuk dan pestisida)
Permintaan luar wilayah Kabupaten Tinggi tinggi Lahan di wilayah lain cenderung berkurang Pengembangan pasar lebih terbuka
Persaingan harga jual dengan komoditas impor Perubahan harga-harga input (pupuk dan pestisida
Permintaan eksternal meningkat Dekata dengan pasar eksternal potensial
Persaingan dengan produk impor tinggi Pengembangan pasar eksternal bergerak lamban
Pengembangan pasar eksternal terbuka
Persaingan produk dengan wilayah sekitar meningkat
Permintaan eksternal cenderung naik
Pengembangan pasar Pengembangan investasi luar
Permodalan rendah Ketidakstabilan harga jual Produksi bibit ikan terbatas Harga pakan tidak stabil
Permodalan Rendah produksi
Hal: 187
No
Komoditas
Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Tantangan
INTERNAL
INTERNAL
EKSTERNAL
EKSTERNAL
dengan pasar masih defisit
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
bibit/bakalan Kurang terhubung dengan sektor hilir
Persaingan dengan produk impor
ke Kabupaten Bandung masih minim
Hal: 188
6.3. SWOT Kewilayahan Kabupaten Bandung Perkembangan ekonomi masing-masing wilayah (Kecamatan/kawasan) di Kabupaten sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu,
pada bagian ini
dipresentasikan peta masalah yang ada di setiap kecamatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Profil masalah dianalisis di tiap kecamatan berdasarkan sembilan sektor aktvitias ekonomi, yaitu sektor: 1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan penggalian
3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik, Gas dan Air Bersih
5.
Bangunan / Konstruksi
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
8.
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9.
Jasa-jasa
Berdasarkan analisis masalah yang dihadapi setiap kecamatan, diperoleh suatu profil masalah yang dihadapi berdasarkan sektor aktivitas ekonomi. Namun, tidak semua kecamatan memiliki permasalah yang sama, sebagaimana terlihat dari Tabel di bawah ini.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 189
Tabel 6. 4 Matrik Permasalahan Sektoral Kecamatan Sektor
Pertanian
Majalaya Peternakan : Harga murah pada saat panen Sulitnya mendapat induk ternak unggul, peternak kurang terampil, dan sulitnya pengawasan kesehatan ternak Adanya isu flu burung menyebabkan permintaan naik, maka harga pun menjadi naik. Kebutuhan bibit unggas unggul sangat tinggi, namun sampai saat ini tidak tersedia. Metode penanggulangan bibit unggul ada, hanya dana minim.
Ibun
Perikanan
Membutuhkan penguatan modal usaha, khususnya bagi perusahaan besar atau usaha yang sudah berjalan. Bagi usaha yang sudah berjalan terbentur syaratsyarat bank. Dibutuhkan dana/modal dengan tingkat bunga murah dan jaminan/agunan ringan. Harus ada grass period di bank. Ada lembaga yang sudah berjalan yang memberikan bimbangan bagi kegiatan usaha perikanan, yaitu PROKSIDATANI sebagai konsultan
Kertasari Rendahnya pendapatan petani akibat sarana dan prasarana pertanian kurang Belum memadainya ketrampilan dan pengetahuan SDM pertanian Peran Bandar dalam pemasaran produk pertanian Belum optimalnya upaya pengembangan peternakan Belum memadainya pemasaran produk peternakan Sarana pendukung produksi peternakan kurang Belum tertatanya lokasi peternakan Bibit unggul (Sapi Perah dan potong) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Adanya bakteri penyakit yang belum ada solusi obatnya Sanitasi lingkungan kurang khususnya untuk pengolahan limbah ternak
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Pacet Populasi tanam menurun dengan adanya penutupan lahan kehutanan yang mengakibatkan produksi menurun Sulitnya mendapat induk ternak unggul, peternak kurang terampil, dan sulitnya pengawasan kesehatan ternak Masih banyaknya lahan kritis
Ciparay Sulitnya pemasaran produks pertanian Sistim pengairan sawahsawah belum merata
Solokanjeruk Waktu panen harga gabah murah Sulitnya mendapat induk ternak unggul, peternak kurang terampil, dan sulitnya pengawasan kesehatan ternak
Hal: 190
Sektor
Majalaya keuangan mitra bank. Ada dana yang bisa dimanfaatkan seperti DKP hanya pelaksanaannya seperti bank sehingga memberatkan pengusaha.
Ibun
Kertasari
Pacet
Ciparay
Solokanjeruk
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas, dan Air Minum
Penguasaan 3 industri : hulu, budidaya, dan hilir yang belum terintegrasi Menghadapi kendala bahan baku karena harga bahan baku berfluktuasi Membutuhkan bantuan pemerintah terutama untuk alat (mesin dan obras). SDM rendah, dibutuhkan pelatihan padahal BLKD ada. Bantuan modal usaha
Masih rendahnya fasilitas air bersih.
Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan
Bangunan dan Konstruksi
Penguasaan 3 industri : hulu, budidaya, dan hilir yang belum terintegrasi
Belum optimalnya upaya pengembangan industri kecil Rendahnya bahan baku agro industri Terbatasnya pemasaran dan permodalan industri kecil Penguasaan 3 industri : hulu, budidaya, dan hilir yang belum terintegrasi
Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan
Penguasaan 3 industri : hulu, budidaya, dan hilir yang belum terintegrasi Pengadaan mesinmesin murah untuk menunjang produksi
Masih rendahnya fasilitas air bersih.
Belum optimalnya kegiatan belajar mengajar karena sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai
Kurangnya lapangan kerja di sektor industri sehingga banyak pengangguran Penguasaan 3 industri : hulu, budidaya, dan hilir yang belum terintegrasi
Penguasaan 3 industri : hulu, budidaya, dan hilir yang belum terintegrasi
Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan
Kurangnya bantuan modal usaha dengan bunga rendah
Masih kurangnya sarana pertanian untuk meningkatkan produksi Masih banyaknya kondisi fisik bangunan pemerintah dan mebelair yang rusak
Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Kurangnya bantuan modal usaha Perlu adanya bantuan
Sarana jalan masih minim
Bantuan modal usaha dengan bunga
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Modal terbatas sedangkan untuk tanaman sayuran
Banyaknya jalan-jalan yang rusak karena banyak mobil yang tidak sesuai dengan tonasenya Perlunya bantuan modal usaha
Hal: 191
Sektor
Majalaya permodalan dengan bunga rendah
Ibun rendah
Kertasari
Jasa-Jasa
Banyaknya usia tenaga kerja yang menganggur terutama laki-laki Perlu adanya bantuan pelatihan dan pemasaran Kebutuhan Pelatihan bagi para pengusaha, pengadaan Pusdiklat di Kabupaten Bandung cukup penting.
SDM rendah terutama kemampuan dalam mengelola usaha (manajemen)
Perlu ada program pelatihan Kebutuhan Pelatihan bagi para pengusaha, pengadaan Pusdiklat di Kabupaten Bandung cukup penting.
Masih berkurangnya bidan desa yang berdomisili di desa Kualitas SDM masih rendah Masih tingginya pengangguran Kebutuhan Pelatihan bagi para pengusaha, pengadaan Pusdiklat di Kabupaten Bandung cukup penting.
SDM rendah terutama kemampuan dalam mengelola usaha (manajemen)
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Pacet memerlukan biaya yang tinggi. Perlu adanya bantuan permodalan dengan bunga rendah Perlu adanya pelatihan Rendahnya penanganan sampah, kurangnya penanaman pohon pelindung pada bantaran sungai, sedikitnya sumur resapan, Kebutuhan Pelatihan bagi para pengusaha, pengadaan Pusdiklat di Kabupaten Bandung cukup penting. SDM rendah terutama kemampuan dalam mengelola usaha (manajemen)
Ciparay
Tidak adanya petugas khusus di kecamatan yang menangani masalah sosial Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemeliharaan dengan melakukan penebangan liar Kebutuhan Pelatihan bagi para pengusaha, pengadaan Pusdiklat di Kabupaten Bandung cukup penting.
SDM rendah terutama kemampuan dalam mengelola usaha (manajemen)
Solokanjeruk Pembinaan bantuan modal usaha
Banyaknya usia tenaga kerja yang menganggur Perlu adanya bantuan pelatihan dan pemasaran Wilayah solokan jeruk sering dilanda banjir Kebutuhan Pelatihan bagi para pengusaha, pengadaan Pusdiklat di Kabupaten Bandung cukup penting.
SDM rendah terutama kemampuan dalam mengelola usaha (manajemen)
Hal: 192
Tabel 6. 5 Matrik Permasalahan Sektoral Kecamatan (lanjutan) Sektor Pertanian
Industri Pengolahan
Banjaran Perlu Bantuan Bibit Peternakan, Seperti Sapi, Kelinci, Domba Kampung
Perlu Didirikan Asosiasi Untuk Berbagai Kelompok/Jen is Produk UMKM
Pengalengan Memerlukan Bantuan Alat/Teknoloigi Sarana Penunjang Produksi Pertanian Perlu Perhatian Terhadap Usaha Pertanian Khususnya Dalam Produk Sayuran, Kopi, Kentang dan Susu dan Teh
Cangkuang Perbaikan Kualitas SDM Pertanian Melalui Pelatihan dan Pendidikan
Memerlukan Bantuan Alat/Teknolo gi Sarana Peningkatan Produksi Kerajinan Bambu, Boneka,
Cimaung Perlu Mesin Pembuat Pelet Ikan Perlu Digalakkan Pembentukan Kelompok Usaha Perikanan (Sistem Kerjasama Lahan Perikanan, Atau Kerjasama Penyediaan Benih Ikan)
Pemkab Mengupayaka n Penggunaan Produk Lokal Dengan Menyelengga rakan Pameran, Pekan Promosi
Bangunan dan Konstruksi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Kecamatan: Arjasari Dikembangkan Sistem Penjualan Hasil Pertanian Melalui Sistem Tunda Jual Melalui Dana Talangan Pembenahan Irigasi, Penggunaan Berimbang Antara Organik dan Anorganik
Bantuan Pemasaran Agar Tidak Dikuasai Tengkulak
Perbaiki Infrastruktur Jalan Sampai Ke Wilayah
Pamengpek Bantuan Pembuatan Sumur Air Artesis dan Air Baku Bagian Pertanian Perlu Bantuan Bibit Domba Yang Berkualitas Pemerintah Mencarikan Jaringan nformasi pasar untuk Produksi Lokal, Misalnya Pemasaran Ketan Pemberian Insentif Terhadap Pengembangan Home Industry, Terutama Pada Industri Kerajinan Bambu dan Olahannya, Opak, Peci
Baleendah Pembangunan Sentra Produksi Sektor Pertanian, Seperti Sentra Agribisnis Pembinaan Pelaku Usaha Pertanian Dalam Bidang Pemasaran, Produksi dan Teknologi
Didirikan Pusat Informasi Pendukung Industri, Misalnya Dalam Hal Informasi Bahan Baku Industri Kecil Yang Ada Ditempat Lain, Agar Pelaku UMKM Tidak Mengalami Kesulitan Mendapatkan Bahan Baku
Bojongsoang Perlu Pembanguna n Sentra Agribisnis Terpadu Perlu Pembanguna n Jalan Menuju DaerahDaerah Pertanian Terpecil
Dayeuhkolot Perlindunga n Alih Fungsi Lahan Pertanian Perlu Dibangun Showroom Untuk Pemasaran Produk Agribisnis Yang Mudah Diakses (Misalnya Di Sekitar Soreang)
Perlu Pembinaan Pelaku Usaha, Khususnya Dalam Hal Kualitas Produk dan Pemasaran
Bantuan Manajemen Usaha Untuk Industri Kecil Olahan Bambu, Produk Tas dan Sepatu
Hal: 193
Sektor
Banjaran
Pengalengan
Cangkuang
MasukanMasukan Lainnya
Pamengpek
Perlu Pengembanga n LokasiLokasi Wisata Di Kabupaten Bandung Agar Menjadi Daya Tarik Orang Datang
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh
Kecamatan: Arjasari Pelosok, Agar Hasil Produksi Bisa Cepat Dipasarkan
Cimaung
Keperdulian Bank Terhadap UMKM Supaya Ditingkatkan
Skim Kredit Agar Diringankan Syaratnya, Seperti: Bunga, dan Persyaratan Lainnya Perlu Sinergi Penguatan Kelembagaan Melalui Koordinasi Dalam Merencanakan Program/Proye k Secara Partisipatif (Melibatkan Warga)
Jaminan Untuk Kredit Agar Diringankan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Bojongsoang
Dayeuhkolot
Difasilitasi Usaha Kemitraan UMKM Dengan Industri Besar Dilingkungan Setempat Maupun Ditempat Lain Bantuan Modal Untuk Industri Sepatu Bantuan Pemasaran Untuk Hasil Produksi Lokal
Bantuan Kepada Pelaku Usaha Langsung, Tidak Melewati Perantara
Perbaiki Data Sosial Ekonomi Kecamatan Agar Program/Proyek Tepat Sasaran (Tidak Asal Terlaksana)
Baleendah
Diperlukan Sistem Pengolahan Sampah Organik Agar Bisa Dijadikan Pupuk
Ditetapkan Oleh Pemerintah Upah Standar Untuk Sektor Pertanian
Hal: 194
Tabel 6. 6 Matrik Permasalahan Sektoral Kecamatan (lanjutan) Sektor Marga Asih
Margahayu
Industri yang ada memiliki permasalah utama yakni modal dan pemasaran.
Industri Boneka : -Fluktuasi harga bahan baku, -Masih sulitnya melakukan penetrasi ke pasar
Soreang
Kecamatan: Katapang
Pertanian
Industri Pengolahan
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Belum memiliki sentra industri
Ranca Bali -Perlu optimalisasi dan sosialisasi kelompok usaha tani atau koperasi (strawberry) -Masih adanya tengkulak -Masih adanya hama dan penyakit tanaman
Pasirjambu - Masih sulitnya pupuk (tingginya harga) - sulitnya permodalan - kesulitan memperoleh bibit sapi perah (perlu kredit dalam bentuk sapi)
Ciwideuy - Produk-produk hasil pertanian yang mulai menjadi produk unggulan, belum menarik pihak bank umum -suku bunga tinggi untuk peminjaman modal kerja
Industri konveksi (pakaian) yang ada memiliki permasalah utama yakni modal dan pemasaran.
Belum memiliki outlet untuk hasil industri konveksi
Pengangkutan dan Komunikasi
Akibat prasarana jalan kurang memadai, maka pengangkutan menjadi kurang optimal, terutama untuk mendukung wisata alam - Pihak perbankan belum menunjukkan perhatian serius ke produk sektor pertanian - tingkat bunga kredit masih tinggi
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Jasa-Jasa
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Kurangnya infrastruktur yang disediakan pemerintah (jalan)/aksesibilitas
Hal: 195
Tabel 6. 7 Matrik Permasalahan Sektoral Kecamatan (lanjutan) Sektor Bahan tanaman pangan
Peternakan
Cikancung sarana pengairan masih kurang
Kurangnya pasokan bahan pakan ternak dari kab. Bandung kepada peternak Pengetahuan Sanitasi lingkungan kandang masih rendah perkembangan plasma usaha ternak kurang berjalan lancar, hanya diperuntukan untuk masyarakat di sekitar perusahaan ternak Pengetahuan, keterampilan dan teknik peternak kelinci masih minim pengetahuan budi daya ternak masih tradisional
Cicalengka
Kesulitan memperoleh bibit unggul ayam buras
Perikanan
Industri non migas
bahan baku yang berkualitas sulit diperoleh pengrajin peralatan rumah tangga, makanan pengetahuan pengelolaan pupuk kandang masih minim
Kurangnya bahan baku untuk pengrajin mebeul
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Kecamatan Nagreg
Cilengkrang sulitnya memperoleh benih & bibit unggul pertanian
Cimenyan sulitnya memperoleh benih & bibit unggul pertanian
Rancaekek
Cileunyi
peningkatan kelompok usaha ternak swadaya masyarakat kesulitan memperoleh bibit unggul ayam buras "arab" pengetahuan budi daya ternak masih tradisional Pengetahuan Sanitasi lingkungan kandang masih rendah
pengetahuan budi daya ternak ikan lele masih tradisional kesulitan memperoleh bibit unggul ikan lele Kurangnya bahan baku untuk pengrajin boneka perkembangan industri kerudung masih terhambat permasalahan kekurangan modal Fluktuasi harga bahan baku pembuatan boneka
Fluktuasi harga bahan baku pembuatan kerudung, tahu
Fluktuasi harga bahan baku pembuatan kerudung, tahu
Hal: 196
Tabel 6. 8 SWOT Kewilayahan di Kabupaten Bandung Variabel Permodalan
Kekuatan INTERNAL Sumber permodalan tersedia Lembaga permodalan tersedia Kedekatan dengan pasar pengguna tersedia
Teknologi
Kedekatan dengan sumber teknologi
Infrastruktur
Anggaran infrastruktur meningkat Keterlibatan swasta mulai nampak Ada rencana pengembangan jaringan infrastruktur strategis (jaringan jalan tol) Jumlah penduduk meningkat menjadi pasar yang potensial Meningkatnya penduduk
Kependudukan
Kelemahan INTERNAL Kelayakan usaha perlu ditingkatkan Kurang bankable Informasi dan aksesibilitas permodalan kurang
Peluang EKSTERNAL Pengembangan sektor keuangan dan perbankan ke dalam Kab Bandung tinggi Skim permodalan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan regional semakin beragam
Tantangan EKSTERNAL Tingkat suku bunga kurang kompetitif Alternatif investasi sektor keuangan dan perbankan diluar kredit
Koneksi sektoral dengan pengembangan teknologi minim Kandungan peningkatan value added melalui pengembangan teknologi masih rendah Pembebasan lahan Perawatan infrastruktur kurang memadai Dampak bencana dan perubahan cuaca tinggi terhadap kualitas infrastruktur Ancaman pengangguran dan kemiskinan Peningkatan ketersediaan lahan perumahan dan
Perkembangan teknologi secara nasional mulai berkembang Dekat dengan perguruan tinggi
Akses terhadap pengembangan teknologi
Sinergisitas dengan program pemerintah pusat dan Pemprov
Keterlibatan swasta eksternal dalam pengembangan infrastruktur lokal
Mengendalikan migrasi penduduk
Perkembanga n ekonomi wilayah sekitar Kab Bandung berdampak terhadap
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 197
Variabel
Kekuatan INTERNAL dengan kualitas SDM yang lebih tinggi
Kelemahan INTERNAL aktivitas bisnis Munculnya masalahmasalah sosial
Peluang EKSTERNAL pengentasan masalah ekonomi dan sosial
Tantangan EKSTERNAL
Secara umum, kondisi SWOT sektoral kewilayahan dilihat dari keterkaitannya dengan berbagai aspek perekonomian di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Identifikasi Kekuatan •
Kondisi jaringan jalan kabupaten yang relatif baik
•
Tersedianya sumber air bersih
•
Tersedianya sarana transportasi yang memadai
•
Nilai ekonomi lahan yang cenderung semakin meningkat
•
Pola penggunaan lahan berkembang pesat
•
Tingginya tingkat pembangunan perkotaan di Kabupaten Bandung
Identifikasi Kelemahan •
Belum meratanya penyebaran infrastruktur di wilayah
•
Belum efisiennya pembangunan sarana dan prasarana
•
Sarana dan prasarana pendukung wiayah kurang memadai
•
Administrasi, sertifikasi dan pemetaan terhadap lahan masih lemah
•
Tidak ada batas yang jelas antara kawasan perkotaan dan perdesaan
•
Masih rendahnya pengembangan wilayah di wilayah perdesaan
•
Masih kurangnya peta yang memadai.
Identifikasi Peluang •
Tingginya minat swasta untuk membangun sarana dan prasarana
•
Perkembangan wilayah yang cukup pesat
•
Pengembangan jaringan listrik dan energi alternatif terbarukan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 198
•
Minat investasi terhadap lahan yang cukup tinggi
•
Tingginya tingkat investasi
•
Pangsa penyaluran kredit perbankan di Kabupaten Bandung yang baru mencapai 1,82% terhadap total realisasi kredit di Jawa Barat.
Identifikasi Ancaman •
Topografi wilayah merupakan daerah pegunungan yang rentan terjadinya gerakan tanah/longsor
•
Curah hujan yang tinggi hampir sepanjang tahun
•
Pola dan penggunaan lahan yang tidak sesuai ketentuan
•
Tingginya tingkat alih fungsi lahan
•
Terjadinya pembangunan yang tidak memiliki ijin
•
Baku mutu air sungai kelas II, 96-99% berstatus mutu “cemar berat” dan hanya 1-4% berstatus “cemar sedang”.
•
Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak lk 6.983 m3 per hari. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai lk 6.452 m3 per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 560 m3 per hari (8,02 %). Dengan demikian masih tersisa sampah sebesar 6.423 (81,98 %) yang belum terangkut/terbuang ke TPSA.
Strategi Kekuatan terhadap Peluang •
Penawaran kerja sama pembangunan sarana dan prasarana bagi swasta di Kabupaten Bandung
•
Deregulasi kebijakan investasi di Kabupaten Bandung
•
Peningkatan penyaluran kredit produktif bagi industry kecil dan menengah
Strategi Kelemahan terhadap Peluang •
Peningkatan distribusi/penyebaran pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bandung
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 199
•
Peningkatan efisiennya pembangunan sarana dan prasarana
•
Penawaran kerjasama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung wilayah yang saat ini masih kurang memadai.
•
Peningkatan tata kelola administrasi, sertifikasi dan pemetaan terhadap lahan
•
Peningkatan pembangunan wilayah pedesaan
Strategi Kekuatan terhadap Ancaman •
Penertiban pembagunan pada lahan yang tidak sesuai peruntukan dan polanya.
•
Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana tanah longsor dengan tetap mempertahankan kaidah pembangunan yang ramah lingkungan.
•
Penertiban dan peninjauan kembali alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kaidah ramah lingkungan.
•
Penertiban dan sosialisasi perijinan terkait dengan pembangunan baik pada sekal kecil maupun besar.
•
Penertiban terhadap industri-industri yang melakukan pencemaran lingkungan.
•
Penawaran kerjasama dengan pihak swasta terkait dengan penanganan sampah agar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penampungan akhir sampah.
Strategi Kelemahan terhadap Ancaman •
Pembangunan infrastruktur di wilayah tidak saja memperhatikan distribus penyebaran namun juga tetap memperhatikan kaidah ramah lingkungan.
•
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung wilayah sesuai dengan fungsi lahannya.
•
Peningkaan tata kelola administrasi, sertifikasi dan pemetaan terhadap lahan masih lemah
•
Pemberian batas yang jelas antara kawasan perkotaan dan perdesaan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 200
6.4. Evaluasi Kebijakan dan Program Dalam menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan pilihan program dan kegiatan, sesuai tugas dan kewenangannya. Terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat prioritas evaluasi, diantaranya sebagai berikut:
Belum meratanya kualitas sumber daya manusia pada Pemerintahan, terutama pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sumber Penilaian masyarakat pada dasarnya terhadap aparatur yang melayani dan berhadapan secara langsung pada masyarakat baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prima, dan mungkin sebaiknya lembaga/instansi tersebut harus memiliki standar tertentu dalam pelayanan publik dan penilaian kinerja.
Masih adanya pandangan negatif akan kinerja yang dilakukan pemerintah, hal ini terjadi karena adanya ketidakkonsistenan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Selain itu belum adanya penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggar hukum.
Belum adanya standar prosedur terpadu dalam menghadapi permasalahan yang mendesak seperti: bencana, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat. Arah kebijakan dimaksudkan untuk peningkatan pemantapan penegakan
hukum dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah serta meningkatkan profesionalisme birokrasi, peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), dan perbaikan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, irigasi) dalam rangka memantapkan pembangunan perdesaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kota serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 201
Secara umum arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Menegakkan
supremasi
hukum
dengan
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan, meningkatkan kualitas individu aparat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peraturan, membangun mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian, keharmonisan kehidupan hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan wilayah yang aman, tertib dan tenteram. 2. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian, struktur organisasi, dan administrasi pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance dan clean goverment untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat 3. Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan, dan pemanfaatan keuangan daerah yang digunakan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab yang tercipta melalui sistem pengawasan keuangan yang ketat. 4. Mengembangkan sistem database yang bersifat informatif, aktual, dan mudah
diakses
oleh
masyarakat
untuk
mencapai
terciptanya
pembangunan yang berbasis pada profesionalisme, terstruktur, sistematis dan akuntabel. 5. Mengalola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Serasi, Seimbang Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana 6. Menciptakan pemerataan pendidikan dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya, terutama pada program pendidikan 9 tahun dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana fisik/non fisik pendidikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 202
7. Meningkatkan mayarakat yang sehat melalui pengembangan olahraga dan kepemudaan 8. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan dan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kesehatan, agar tercapai standar minimum pelayanan kesehatan. 9. Memperkuat kearifan lokal masyarakat dalam kehidupan social d an budaya 10. Mengatasi permasalahan sosial seperti penggunaan narkoba dan masalah sosial lainnya. 11. Memantapkan
arah
dan
tujuan
pembangunan
sosial
dengan
mengoptimalkan peranan pemerintah, swasta dan dukungan masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan moral pemerintah dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 12. Mendorong, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Sunda
dan
antar
masyarakat
yang bersifat
heterogen
dengan
memperhatikan akar budaya masing-masing daerah sehingga seminimal mungkin dapat menekan terjadinya konflik-konflik horizontal. 13. Meningkatkan penghasilan dan daya beli masyarakat terhadap pangan melalui peningkatan peranserta pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang mandiri, memelihara dan meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah, mengatur perdagangan dan sistem akses pangan daerah, serta mengembangkan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang. 14. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan seperti kemacetan, banjir, pemukiman kumuh, air bersih, ledakan pedagang kaki lima dan lain-lain. 15. Meningkatkan peran serta masyarakat dalan penyediaan infrastruktur dasar wilayah. 16. Mengendalikan Pemanfaatan Ruang 17. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan perhubungan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 203
18. Peningkatan keberpihakan pemerintah daerah kepada pelaku KUMKM melalui pengembangan usaha-usaha pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. 19. Meningkatkan perluasan lapangan kerja 20. Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan. 21. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun
sektor-sektor
unggulan
dan
meningkatkan
peranan
sektorsektor yang non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja. Terkait dengan arah kebijakan tersebut, maka pencapaian kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan ekonomi masyarakat diupayakan mengacu kepada beberapa target:
Perencanaan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga akselerasi hasil Musrenbang dapat terefleksi dalam kebijakan dan program pemerintah.
Pelaksanaan program diupayakan bersifat tematik dan berorientasi pada hasil/pencapaian. Orientasi tersebut akan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan memperkuat intensitas kebijakan (strategi dan pembiayaan) ke depan.
Terhadap upaya pengentasan kemiskinan mendapat prioritas penting karena dapat menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang dalam mengakses pelayanan dasar. Kemiskinan mempunyai sifat menurun sehingga perlu memotong jalur regenerasi kemiskinan.
Sistem pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan dari pola bantuan ke sistem perguliran yang bertanggung jawab. Pengembangan lembaga mikro terutama terkait dengan pemberdayaan komunitas dan pemuda dalam melakukan inovasi dan revitalisasi sistem keuangan mikro, sehingga dapat
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 204
diterima dan diadaptasi secara mudah dan mandiri oleh masyarakat miskin dan tidak bermodal.
Pengembangan sistem pertanian terpadu di perdesaan dan industri kecil terpadu di perkotaan diharapkan mampu menjadi sistem yang dapat melindungi masyarakat lemah.
Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya tingkat keberhasilan pembangunan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, penyediaan air baku serta air bersih merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur harus dapat menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya terutama perwujudan infrastruktur strategis dan sistem yang dapat diadopsi dalam
rangka
pemerataan
pembangunan
bidang
infrastruktur.
Pembangunan Jalan tol, jalan lingkar, jalan poros/penghubung utama diharapkan menjadi faktor yang dapat memecahkan permasalahan yang ada. Pemenuhan kebutuhan air besih untuk permukiman perlu terus ditingkatkan, demikian pula dalam penyediaan air baku. Di sisi lain, diperlukan peningkatan kemampuan pengendalian dan pengawasan pembangunan infrastruktur terutama melaui perizinan yang konsisten dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku baik pada tingkat pusat maupun daerah.
Terkait produk unggulan daerah, penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas usaha, penerapan sistem kemasan, standarisasi produk serta sertifikasi secara kolektif. Diversifikasi produk dan penciptaan produk unggulan melalui penciptaan industri kreatif diharapkan dapat menjadi pendorong iklim usaha yang tahan terhadap krisis.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 205
6.5. Isu-Isu Strategis Kabupaten Bandung Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis Kabupaten Bandung Tahun 20011-2015 didasari pada pertimbangan masih berlanjutnya sejumlah agenda terkait pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu: 1) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya LPP. 2) Koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan belum optimalnya aplikasi konsep pembangunan partisipatif. 3) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai. 4) Masih rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang kota, seperti terminal, pasar dan sistim transportasi sehingga menyebabkan kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas. 5) Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara serta masalah lingkungan lainnya seperti banjir dan longsor, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian. 6) Rendahnya kinerja pembangunan desa disebabkan kualitas SDM, sarana infrastruktur
perdesaan,
pemanfaatan
ruang
kawasan
pedesaan,
lemahnya kelembagaan desa dan belum teralokasikannya sumber keuangan desa secara memadai. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat adalah, yaitu:
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 206
1. Pelayanan publik 2. Kualitas sumber daya manusia 3. Pembangunan Perdesaan dan ketahanan pangan 4. Infrastruktur wilayah dan tata ruang 5. Kemiskinan Dengan penjabaran sebagai berikut: 1) Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan (birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar (substantif) dan pelayanan administrasi. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia pada Pemerintahan, terutama pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan perbaikan dan peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga publik perlu terus diperbaiki. 2) Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berbicara mengenai
kesehatan
yang
secara
kontinyu
diintervensi
melalui
program/kegiatan yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif. Akselerasi dan perbaikan perlu dilakukan dalam mengantisipasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih belum memadai serta kurang dan belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga medis. 3) Walaupun Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah yang mengalami surplus pangan terutama padi, tetapi Pemerintah Kabupaten
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 207
Bandung perlu melakukan langkah-langkah yang terstruktur dalam mempertahankan dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dalam meningkatkan nilai investasi serta memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan peran UKM yang menunjang usaha pertanian dan peternakan. Di samping itu, permasalahan pangan yang perlu menjadi perhatian utama, ialah Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Keamanan Pangan dan Gizi yang belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B, Formalin di beberapa pasar tradisional. 4) Infrastruktur merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Sektor infrastruktur terdiri atas : prasarana transportasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman, yang berperan sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat antar-wilayah. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur harus terus dilakukan dalam mendukung perekonomian. Keterpaduan pembangunan dan saling keterkaitan antar wilayah yang terangkum dalam dokumen ketataruangan masih perlu ditingkatkan efektivitas dan pelaksanaannya, begitu pun dengan pengendaliannya. Beberapa masalah yang masih perlu langkah penangangan lanjutan, di antaranya ialah perlu adanya perda tentang RDTR sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen RDTR Baleendah-Dayeuhkolt, Soreang, Kutawaringin dan Tegalluar. Hal ini menyebabkan terhambatnya rencana dan pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat umum, karena beberapa dokumen harus mengacu terhadap RDTR dan Peraturan Zonasinya. 5) Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan standar terkait dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Berbagai program dari beberapa sektor yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam mengurangi jumlah keluarga miskin di
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 208
Kabupaten Bandung. Hal tersebut, terutama karena belum terpadunya berbagai program penanggulangan kemiskinan (ego sektor) serta belum terukur secara jelas mengenai upaya pengurangan kemiskinan pada setiap program, hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman data jumlah keluarga miskin sehingga target yang ingin dicapai setiap sektor belum jelas. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Pemetaan isu strategis Kabupaten Bandung mengacu kepada sumbersumber evaluasi dan dokumen sebagai berikut: Tabel 6. 9
Matrik Identifikasi Isu Strategis Yang Terkait Dengan Pengembangan Ekonomi Masyarakat No 1
Jenis Dokumen RPJMD 20102015
Permasalahan Strategis Yang Berhubungan Dengan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Peningkatan kualitas administrasi pertanahan Peningkatan kualitas tenaga kerja Peningkatan penyerapan lapangan kerja Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi Ketersediaan energi listrik Kualitas air dan lingkungan Peningkatan peran Koperasi Meningkatkan investasi langsung Ketahanan pangan Pemutahiran informasi dan variasi data statistik Peningkatan kesejahteraan petani Pengendalian bencana Peningkatan produk perikanan,peternakan dan perkebunan Ekspor daerah Penataan pasar Peningkatan kinerja sektor industri
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 209
No 2
Jenis Dokumen RTRW
Permasalahan Strategis Yang Berhubungan Dengan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1. Sinergi rencana struktur ruang antara Kab/Kota berbatasan di Metropolitan Bandung (peran dan fungsi kota) 2. Rencana Pola Pemanfaatan ruang menyangkut kaw lindung dan budidaya (contoh: pengembangan zona industri Kab. Sumedang dengan rencana tata ruang Kec Rancaekek/Kab. Bandung karena pencemaran S. Cikijing) 3. Pengembangan Kawasan skala besar (contoh: Pengembangan Kota Baru Gede Bage dengan rencana Kota Baru Tegalluar) 4. Terjadinya urban sprawl dan spill over perkembangan Kota Bandung yang menyebabkan kemacetan di wilyah perbatasan, khususnya Kab. Bandung dengan Kota Bandung yang disebabkan adanya commuter yang sangat cepat berkembang. 5. Belum terwujudnya sistem angkutan massal yang didukung dengan prasarana jalan yang memadai yang menghubungkan antar Kabupaten dan Kota Permasalahan Drainase yaitu belum adanya sistem drainase dan sistem sewerage terpadu yang mampu menangani persoalan terjadinya genangan banjir khususnya pada kawasan-kawasan permukiman padat di perbatasan Kab dengan Kota Bandung serta persoalan drainase lainnya yang bersifat lintas Kab/kota Permasalahan Air Bersih Pengelolaan Lingkungan Limbah Konservasi Sumber Daya Alam
No
1
Indikator Formulasi 2011-2015 Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat 2011-2015
Formulasi Isu 2011-2015 Dengan Memperhatikan Kondisi Eksis dan Isu Strategis Dokumen Perencanaan 1.
2.
3.
4.
Penataan Pasar Moderen: penataan pasar moderen memperhatikan faktor jarak dengan pasar tradisional, jumlah penduduk sebagai konsumen dan tingkat persaingan yang sehat Pengembangan Produk Unggulan Daerah: memperhatikan faktor peningkatan inovasi, pengembangan teknologi, promosi dan kemasan, kaitannya dengan sumber bahan baku lokal Wirausaha Daerah: memperhatikan faktor terbatasnya penyerapan lapangan kerja, pertambahan angkatan kerja, potensi eksploitasi sumber daya daerah, minimnya penyaluran kredit, penumbuhan entitas ekonomi baru, peningkatan produk daerah, dan skala ekonomi perekonomian daerah Peningkatan Infrastruktur: mempertimbangkan kelancaran arus transportasi barang, arus mobilitas penduduk, peningkatan kualitas infrastruktur pertanian, dan akses terhadap kelistrikan,
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 210
No
Jenis Dokumen
Permasalahan Strategis Yang Berhubungan Dengan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
pengendalian dampak bencana Pengembangan Pusat Perdagangan: memperhatikan kualitas fisik pasar tradisional dan ekspansi pemasaran produk lokal Pengembangan Investasi Langsung: memperhatikan kinerja PMA dan PMDN, potensi investasi di Kabupaten Bandung, relaksasi kemudahan perijinan, dukungan sektor perbankan/keuangan, ekses investasi dari Kab/Kota sekitar, dan pengembangan investasi dari unit usaha yang sudah ada Pemanfaatan Ruang: memperhatikan konsistensi dan dukungan peruntukan tata ruang/kawasan dan skenario wilayah pengembangan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Masyarakat: memperhatikan peningkatan kinerja koperasi dan lembaga keuangan mikro, peran koperasi dan lembaga keuangan mikro terhadap masyarakat ekonomi sekitar, pola bisnis koperasi, dan sinergi koperasi dengan program pemerintah Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani: memperhatikan akses petani terhadap input (pupuk dan pestisida), ketersediaan dan kestabilan harga kebutuhan pokok petani, jalur pemasaran produk pertanian, pembinaan mekanisme tanam dan adaptasi teknologi, variasi produk pertanian, dan pengembangan nilai tambah produk pertanian Akses Terhadap Sumber Permodalan: memperhatikan variabel pembinaan terhadap standar usaha bankable, mendorong intermediasi, skenario modal bergulir, akses terhadap skim kredit penjaminan pemerintah, pengembangan data base sektor usaha Jejaring Informasi Peranserta Masyarakat: memperhatikan penggalian informasi kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan partisipatif masyarakat dalam pembangunan daerah, serta kegiatan/program APBD yang lebih tepat sasaran Konetivitas Sektor Parwisata Dengan Produk Daerah: memperhatikan perkembangan kawasan-kawasan wisata dalam relevasinya dengan peningkatan perdagangan produk daerah dan promosi produk unggulan daerah Pengembangan Pelatihan Masyarakat: memperhatikan peningkatan kemampuan teknis aplikatif SDM daerah yang relevan dengan perkembangan ekonomi produktif terkait otomotif, TPT, teknologi informasi, teknologi pertanian, kerajinan, budidaya pertanian Pengembangan Teknologi Daerah: memperhatikan kebutuhan teknologi bagi pengembangan ekonomi masyarakat, konevitasnya dengan perguruan tinggi, kebutuhan peningkatan inovasi (kreativitas)
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 211
No
Jenis Dokumen
Permasalahan Strategis Yang Berhubungan Dengan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 15. Perlindungan Kawasan Budidaya Pertanian: memperhatikan faktor ketahanan pangan, kestabilan harga pangan, perlindungan eksistensi petani 16. Konektivitas Sektor Usaha Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat: memperhatikan CSR perusahaan, tanggung jawab sosial ekonomi entitas bisnis, penggunan sumber daya lokal oleh sektor usaha menengah-besar
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 212
BAB VII ARAHAN PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF
7.1. Arahan Umum A. Prinsip Penjelasan Pengembangan pada sektor produktif harus menjadi perhatian dan fokus dalam pembangunan investasi dan memiliki keterkaitan dengan aspek ketataruangan, ekonomi wilayah dan infrastruktur sehingga memerlukan konsep yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan supaya tidak terjadi overlaped antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya. Penanaman modal dalam sektor produktif memiliki keterkaitan antara aspek-aspek tersebut diperlukan pula keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi, yaitu keterkaitan antar sektor primer, sekunder dan tersier. Keterkaitan tersebut bisa dilihat dari faktor endowment (basis SDA) maupun dari faktor kestrategisan lokasi (basis jasa). Dalam konteks penanaman modal sektor produktif bisa dijadikan sebagai sektor andalan untuk menarik investor masuk dan menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung. Karena sektor Sektor atau subsektor produktif merupakan sektor atau subsektor ekonomi yang memiliki kemampuan tinggi dalam menggerakkan pertumbuhan wilayah dan dapat diandalkan sebagai landasan atau basis bagi terwujudnya struktur perekonomian wilayah yang kuat dan tangguh, serta memiliki day a saing di era pasar bebas.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 213
Sektor produktif dapat berperan menjadi sektor basis dan menjadi penopang pertumbuhan wilayah dan dalam konteks perencanaan dinyatakan dalam terminologi sektor potensial, sektor unggulan dan klaster pengembangan sektoral. B. Indikator Masalah Terganggunya
kinerja
investasi
sektor
unggulan
berbasis
factor
endowment karena faktor lingkungan/pola eksploitas dan lemahnya linkage pada sektor pendukungnya semantara sektor investasi yang berbasis keuntungan lokasi belum dikembangkan dan belum menjadi sektor yang kuat dalam menopang ekonomi Kabupaten Bandung masa depan. Untuk mengubah pola keterkaitan yang memiliki trend kurangnya linkage tersebut maka melalui arahan penanaman modal diharapkan terbentuknya pola hubungan positif antara pertumbuhan sektor dan wilayah yang produktif dan berkelanjutan sehingga seluruh sektor dapat dikembangkan secara optimal dan menjadi prospek investasi yang juga berkelanjutan. C. Konsep Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Sektor unggulan adalah sektor yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan pendapatan masyarakat, memiliki rantai produksi yang panjang di daerah, serta berdaya saing. Sektor Potensial adalah sektor yang berpotensi untuk dikembangkan karena adanya peluang baik dari sisi pasokan maupun dari sisi permintaan. Sektor potensial dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan. Demikian pula, sektor unggulan dapat dikembangkan terutama dalam tingkat daya saingnya terhadap sektor sejenis yang dihasilkan dari daerah lain.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 214
Sektor Pertanian - Input Benih - Sarana & Prasarana - Produksi - Budidaya - Teknologi - Pembina pelatihan SDM - Pengolahan - Pemasaran - Pengelolaan Lahan - Air Sektor Industri - Sarana & Prasarana - Pengolahan - Teknologi - Pembinaan pelatihan SDM
Sektor Perdagangan - Pengembangan pasar - Informasi jaringan pasar - Pembinaan SDM
Sektor Pekerjaan Umum - Sarana & Prasarana (untuk menunjang program Agropolitan) - Infrastruktur pengairan -Infrastruktur jalan
Pemerintah Daerah Kebijakan Perda Penjaminan Kepada Bank Insentif
Sektor Koperasi dan UKM - Pelatihan SDM pengembangan usaha -Pendampingan modal Fasilitasi modal usaha - Penyiapan Kelembagaan
FASILITASI PEMERINTAH
SEKTOR/ PRODUK UNGGULAN
Lembaga Riset - Pelatihan - Informasi - Teknologi
SWASTA DAN MASYARAKAT Lembaga Pengelolaan Bisnis - Distribusi dan pengadaan input - Pengolahan - Pemasaran - Riset - Informasi dan promosi
Koperasi dan Petani Penyediaan dana bergulir/kredit bagi petani dan anggota Koperasi serta UKM
Bank/Lembaga Keuangan Penyediaan Permodalan
Pengusaha Lokal
Petani Bank/Lembaga Keuangan
Pengolahan dan pemasaran
Kegiatan produksi dan budidaya Penyediaan Permodalan
Asosiasi dan Kadinda
LSM/Perguruan Tinggi
- Kemitraan dan Informasi jaringan pasar
Pemberdayaan dan Pendampingan
Batasan Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Kriteria Sektor Unggulan : 1. Resource-Based,
artinya
adanya
ketersediaan
pasokan
yang
berkesinambungan. 2. Market-Based, artinya adanya daya serap pasar, kesinambungannya, daya tawar dalam penetapan harga pasar. Termasuk didalamnya pertimbanganpertimbangan:
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 215
Jangkauan pasar regional. Jangkauan pasar nasional. Jangkauan pasar internasional. Kondisi persaingan. Dukungan infrastruktur pemasaran. 3. Kontribusi Terhadap Perekonomian Regional Secara Umum, dengan indikator sebagai berikut : Peranan dalam penciptaan nilai tambah bruto (NTB). Kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Keterkaitan dengansektor-sektor dalam daerah. Kontribusi terhadap PAD. Peranan dalam penciptaan pendapatan rumah tangga. Dampak multiplier bagi perekonomian daerah. 4. Nilai Tambah Sosial, dengan indikator sebagai berikut : Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat. Peranan terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Peranan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kriteria Sektor Potensial 1. Adanya potensi dari Resource-Based saja, artinya adanya ketersediaan pasokan yang berkesinambungan. Termasuk dalam jenis ini adalah pengembangan industri pengolahan sayuran dan produk susu, dikarenakan berlimpahnya hasil olahan sektor primer. Artinya ada potensi untuk mengembangkan industri pengolahan sayuran dan susu tersebut. 2. Adanya potensi dari Market-Based saja, artinya market membutuhkan barang dan jasa yang (spesifikasinya) belum ada. Termasuk dalam contoh ini adalah tingginya minat sebagian masyarakat untuk berlibur dan menikmati wisata kuliner yang berkembang di Bandung. Jasa rumah makan maupun tempat penginapan yang saat ini banyak bermunculan disekitar kawasan wisata, belum memenuhi spesifikasi kebutuhan mereka.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 216
Artinya ada potensi untuk mengembangkannya dengan spesifikasi yang diiginkan oleh market. C. Klaster pengembangan Klaster industri merupakan jaringan produksi antara perusahaanperusahaan yang saling bergantung satu sama lain yang terhubung dalam rantai nilai produksi nilai tambah. Pengaplikasian sistem klaster dalam roadmap pengembangan sektor produktif di Kabupaten Bandung guna diperoleh keterkaitan antara industri hulu dan hilir serta komponen sektorsektor yang termasuk didalamnya. Konsep klaster digunakan agar terdapat keterpaduan antara sektor kunci, sektor pendukung dan sektor terkait yang akan memberikan nilai tambah optimal bagi pengembangan ekonomi daerah. Konfigurasi ketiga sektor ini dapat berbeda antar kota/kabupaten yang ada di Kabupaten Bandung, tergantung dari sektor apa yang menjadi sektor kuncinya (sektor basis atau sektor unggulannya). Definisi ketiga sektor tersebut adalah : o Sektor kunci merupakan sektor utama atau basis yang menjadi acuan terhadap pengembangan sektor lainnya dalam konteks pembangunan perekonomian Kabupaten Bandung. Sektor kunci dapat berupa sektor primer (pertanian), sektor sekunder (industri manufaktur), dan sektor tersier (jasa perdagangan dan pariwisata). o Sektor Pendukung merupakan sektor yang menjadi pendukung dalam rangakaian rantai nilai tambah produksi. Sektor pendukung dapat berupa sektor primer, sekunder (terutama sektor bangunan dan LAG) dan tersier (terutama sektor pengangkutan dan telekomunikasi, serta Jasa Keuangan). o Sektor Terkait merupakan sektor yang perkembangannya dipasok dari perkembangan. Tergantung dari linkage yang ada dengan sektor kuncinya, sektor terkait dapat berasal pula dari sektor sekunder atau sektor tersier.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 217
D. Tahapan-tahapan Pengembangan dalam keterpaduan sektor dan lokasi Kerangka Berpikir Logis keterkaitan sektoral Kabupaten Bandung A. Bila sektor kunci berasal dari sektor primer (pertanian) : - Sektor pendukung adalah: i. Sektor Sekunder (misalkan sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air minum) ii. Sektor
Tersier
(misalkan
sektor
pengangkutan
dan
telekomunikasi, serta jasa keuangan) - Sektor terkait adalah berdasarkan hubungan dari sektor sekunder dan sektor tersier B. Bila sektor kunci berasal dari sektor sekunder (Industri Manufaktur): - Sektor pendukung adalah: i. Sektor Sekunder (misalkan sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air minum) ii. Sektor
Tersier
(misalkan
sektor
pengangkutan
dan
telekomunikasi, serta jasa keuangan) - Sektor terkait adalah berdasarkan hubungan dari sektor sekunder dan sektor tersier C. Bila sektor kunci berasal dari Sektor Tersier (Jasa perdagangan dan Pariwisata) : - Sektor pendukung adalah : i. Sektor Sekunder (misalkan sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air minum) ii. Sektor
Tersier
(misalkan
sektor
pengangkutan
dan
telekomunikasi, serta jasa keuangan)
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 218
- Sektor terkait adalah berdasarkan hubungan dari sektor sekunder dan sektor tersier Kerangka Berpikir Logis Keterkaitan Pengembangan SektoralKewilayahan Dibutuhkannya sinergitas antara sektoral dan kewilayahan, sehingga dari hal tersebut bisa dilihat adanya keterkaitan dalam pengembangan antara sektor kunci, sektor pendukung dan sektor terkait, -
Sebagai contoh, secara faktual Kabupaten Bandung merupakan penghasil pertanian (sayuran), beberapa kecamatan memiliki sektor kunci yang sama dalam sektor pertanian. Jika letaknya berdekatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan daerah-daerah tersebut memiliki sektor kuncinya sama maka untuk sektor pendukung dalam hal industri pengolahan. Demikian pula serta sektor terkaitnya seperti
jasa angkutan,
tidak semuanya
harus memiliki
atau
membangunnya, tetapi di pilih di salah satu daerah yang letaknya strategis diantara daerah-daerah tersebut, sehingga selain terjadinya pengembangan klaster. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dalam segi biaya, sehingga produk yang dihasilkan menjadi kompetitif dari sisi harga bila dibandingkan dengan masingmasing daerah membangun sektor pendukung dan sektor terkaitnya tersebut. Tahapan-tahapan pengembangan sektor dalam lingkup Provinsi dan tahapan dalam lingkup Kabupaten Dalam tahapan pengembangan sektor dalam lingkup provinsi dan tahapan kabupaten/kota, harus diperkuat dulu sektor kunci yang berupa sektor basis atau sektor unggulan yang menjadi fundamental perekonomian dari tiap-tiap daerah tersebut. Tahap selanjutnya adalah membangun infrastruktur yang menunjang
dalam
pembentukan
subuah
klaster
tersebut,
seperti
pengembangan sektor terkait dan sektor pendukung.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 219
7.2. Sektor Primer Prinsip. Sektor Primer merupakan sektor yang memanfaatkan kekayaan alam secara langsung, baik sektor pertanian maupun sektor pertambangan. Dalam konteks Kabupaten Bandung sektor ini diharapkan memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya yaitu industri pengolahan yang akan mengolah hasil dari kedua sektor tersebut, bahkan hingga sektor tersier yang masuk kedalam perdagangannya. Arahan Pengembangan. Arahan yang dilakukan untuk sektor primer dengan cara mengoptimalkan sektor pertanian dan memperkecil ketergantungan terhadap sektor industri, karena saat ini sektor industri di Kabupaten Bandung, didominasi oleh Sektor Indutri TPT, maka perlu dikembangakan
industri
yang
berbasis
kepada
sektor
pertanian.
Selanjutnya bila fase I dari pertumbuhan ekonomi telah terlewati dimana pada fase I lebih bergantung kepada sektor primer, maka fase selanjutnya akan terjadi pergesaran dari sektor primer kepada sektor sekunder (fase II atau industrialisasi). Diharapkan terdapat linkage antara pengembangan sektor manufaktur dengan pembangunan (dan penanaman modal) di sektor primer. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Kabupaten Bandung, berdasarkan data publikasi pada tahun 2011, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 7.37% terhadap struktur PDRB Kabupaten Bandung, dengan nilai Rp. 1.37 triliun, meningkat sebesar 6.7% dibandingkan tahun 2009 yakni sebesar Rp. 1.59 triliun. TAHUN 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan
2007 7.34% 5.16% 1.11% 0.85% 0.04% 0.18%
2008 7.25% 5.10% 1.10% 0.83% 0.03% 0.18%
2009 7.32% 5.15% 1.11% 0.84% 0.03% 0.18%
2010 7.37% 5.20% 1.11% 0.85% 0.03% 0.18%
Sumber : BPS Kabupaten Bandung 2011
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 220
Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh informasi, bahwa sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bandung yaitu : (i) Tanaman bahan makanan; (ii) tanaman perkebenunan; (iii) peternakan, (iv) perikanan dan (v) kehutanan. Sehingga jika dilakukan identifikasi mengenai sektor produktif yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung, maka sub sektor tersebut antara lain : 1. Sub sektor Tanaman Bahan Makanan. 2. Tanaman Perkebunan 3. Peternakan dan hasilnya 4. Perikanan Agar pengembangan sektor produktif menjadi lebih optimal, maka pengembangannya dilakukan dengan mengitrgrasikan dengan wilayah lainnya yang memiliki karakteristik sama, sehingga pengembangan sektor yang dilakukan akan berdasarkan kepada kawasan atau wilayah yang memiliki karakteristik yang sama. Arahan Kawasan (Koridor). Dengan salah satu pertimbangan bahwa sektor basis adalah sektor kunci bagi Kecamtan yang ada di Kabupaten Bandung, maka gambar berikut menggambarkan sektor kunci yang ada di Kabupaten Bandung sebagai berikut : 7.2.1. Kawasan Berbasis Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan a. Fokus Berdasarkan kontribusi sektor terhadap PDRB, dan perhitungan LQ kecamatan di Kabupaten Bandung, serta ketersedian lahan yang dimiliki, sub sektor Pertanian tanaman bahan makanan dengan komoditas padi, jagung dan ubi jalar menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Barat.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 221
Gambar 6. 1 Wilayah Kecamatan dengan Sub Sektor Basis Pertanaian Tanaman Bahan Makanan
Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki potensi pada sub sektor pertanian tanaman bahan makanan, namun ada 13 Kecamatan yang memiliki sub sektor basis pada pertanian tanaman bahan makanan dengan metode perhitungan LQ. Bila dilihat dari pola sub sektor kawasan, maka untuk pertanian tanaman bahan makanan, pola yang terbentuk adalah ke arah utara yang memiliki kontur dataran rendah. b. Industri Penunjang Dalam rangka peningkatan nilai tambah yang bisa diciptakan di Kabupaten Bandung, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membangun industri penunjang atau dengan kata lain, tidak menjual komoditas yang
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 222
dihasilkan dalam bentuk bahan baku atau tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Industri yang dikembangkan bisa dalam skala besar maupun skala kecil (IKM). Industri penunjang bagi sub sektor pertanian bahan makanan adalah industri makanan, diketahui bersama dalam 5 tahun terakhir industri makanan dan minuman di Indonesia cukup meningkat. c. Target Pasar Walaupun mempunyai bahan baku cukup banyak dan berpotensi ekspor ke luar wilayah Kabupaten Bandung, strategi pemasaran bagi sub sektor tanaman bahan makanan belum tersusun, karena masih didominasi oleh tengkulak, bukan oleh kelompok tani. d. Analisis Keterkaitan Analisis keterkaitan ke belakang dan ke depan diperlukan untuk menentukan sektor penggerak utama ekonomi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan kriteria produk unggulan, padi dan jagung serta ubi jalar menjadi salah satu pilihan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Bandung. Keberadaan potensi komoditas dan industri olahannya diharapkan dapat memberi dampak berganda yang positif terhadap kegiatan sektor perdagangan dan sektor industri. e. Pengembangan Kelembagaan Untuk meningkatkan nilai tambah yang diciptakan oleh Kabupaten Bandung, maka bisa diinisiasi dengan mengembangkan kelompok tani atau koperasi yang dibina oleh pemerintah daerah, dengan tujuan agar masyarakat bisa mengatur tata kelola dan tata niaga untuk komoditas tersebut, selain itu juga
perlu dikembangkan IKM untuk pengolahan
makanan pada salah satu titik strategis yang akan mengolah komoditas
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 223
padi, jagung dan ubi jalar, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah pada komoditas padi, jagun dan ubi jalar. f. Strategi Pengembangan Komoditas Agar memberikan hasil produksi yang optimal, maka diperlukan strategi pengembangan untuk komoditas padi, jagung dan ubi jalar, diantaranya : 1.
Bekerjasama dengan instansi pemerintah (SKPD terkait) dalam rangka pengembangan komoditas
2.
Mengembangkan pusat atau balai besar untuk penyediaan bibit ungul
3.
Mensinergikan dan melakukan pembinaan kepada kelompok tani maupun koperasi tani, untuk mengembangkan tata kelola pertanian dan mengembangkan aspek pasar.
4.
Memberikan stimulus secara berkala kepada kelompok tani maupun koperasi untuk pengembangan nilai tambah.
5.
Memfasilitasi antara kelompok tani atau koperasi dalam rangka kerjasama pengadaan bahan baku untuk industri makanan (PT. Sari Nabati) di wilayah Rancaekek.
7.2.2. Kawasan Berbasis Sub Sektor Perkebunan a. Fokus Sama halnya dengan penilaian sub sektor sebelumnya, untuk penentuan fokus pengembangan kawasan ditentukan berdasarkan kontribusi sektor terhadap PDRB, dan perhitungan LQ kecamatan di Kabupaten Bandung, untuk sub sektor holtikultura dengan komoditas sayur-mayur dan buahbuahan, maka Kabupaten Bandung dengan topografi pegunungan merupakan salah satu daerah yang menjadi penyuplai sayuran (kentang) dan buah-buahan (strawbery dan jambu biji) di Provinsi Jawa Barat.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 224
Gambar 6. 2 Wilayah Kecamatan dengan Sub Sektor Basis Perkebunan
b. Industri Penunjang Seperti diketahui, beberapa wilayah di Kabupaten Bandung telah di identifikasi melalui kajian One Village One Product (OVOP) oleh Kementerian Perindustrian sebagai penghasil strawberry untuk wilayah Jawa Barat. Selain itu juga untuk sub sektor perkebunan, wialayah Kabupaten Bandung bagian selatan memiliki potensi teh yang cukup besar pula, sehingga jika terus dikembangkan, maka potensi tersebut bisa berubah menjadi komoditas unggulan Kabupaten Bandung. Kemudian dalam rangka peningkatan nilai tambah yang bisa diciptakan di Kabupaten Bandung, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membangun industri penunjang dengan cara membentuk suatu lembaga yang akan mengolah terlebih dahulu komoditas tesebut, lembaga tersebut bisa dalam bentuk Industri dengan skala kecil (IKM).
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 225
c. Target Pasar Walaupun mempunyai bahan baku cukup banyak dan berpotensi ekspor ke luar wilayah Kabupaten Bandung, selain itu, bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan minuman yang ada di sekitar Jawa Barat. d. Analisis Keterkaitan Analisis keterkaitan ke belakang dan ke depan diperlukan untuk menentukan sektor penggerak utama ekonomi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan kriteria produk unggulan. Keberadaan potensi komoditas dan industri olahannya diharapkan dapat memberi dampak berganda yang positif terhadap kegiatan sektor lainnya terutama sektor perdagangan dan sektor pariwisata. e. Pengembangan Kelembagaan Untuk meningkatkan nilai tambah yang diciptakan oleh Kabupaten Bandung, maka bisa diinisiasi dengan mengembangkan UKM di Kecamatan Pasir Jambu yang akan mengolah komoditas sayuran (Kentang) dan buah-buahan (strawberry dan jambu biji), pengembangan UKM untuk pengolahan makanan tersebut nantinya bisa diinisiasi dan dibina oleh pemerintah daerah. f. Strategi Pengembangan Komoditas strategi pengembangan komoditas sayuran bisa dikembangan dengan menelusuri pohon industri yang bisa terbangun dari komoditas yang telah teridentifikasi antara lain : 1.
Mengembangkan industri selai untuk strawberry
2.
Mengembangkan industri minuman untuk jambu biji dan strawberry
3.
Mengembangkan industri kemasan untuk produk sayuran
4.
Membantu mengembangkan kemitraan dengan sektor industri makanan dan minuman, serta dengan sektor perhotelan dalam rangka pengadaan bahan baku minuman untuk jambu biji dan strawberry.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 226
5.
Pemerintah daerah memfasilitasi pemasaran produk-produk tersebut kepada pasar-pasar (Giant, Griya atau Yogya) modern yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.
7.2.3. Kawasan Berbasis Sub Sektor Peternakan dan Hasilnya a. Fokus Wilayah Kabupaten Bandung bagian selatan terkenal dengan wilayah peternakan sapi dan menjadi salah satu penghasil susu perah dengan kualitas baik yang dijadikan bahan baku untuk industri-industri makanan dan minuman di wilayah Jawa Barat.
Gambar 6. 3 Wilayah Kecamatan dengan Sub Sektor Basis Peternakan
b. Industri Penunjang Kondisi sub sektor peternakan di Kabupaten Bandung saat ini, masih memberikan angka nilai tambah yang kecil dalam proses produksinya,
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 227
padahal tingginya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung untuk sub sektor tersebut. Sama halnya dengan sub sektor sebelumnya, pola pengembangan industri penunjang untuk sektor ini bisa diinisiasi oeh pemerintah daerah dengan membentuk industri dengan skala kecil. c. Target Pasar Target pasar yang bisa dicapai yakni melakukan ekspor ke luar wilayah Kabupaten Bandung untuk peternakan ayam dan itik, sedangkan untuk peternakan sapi dan hasilnya yang saat ini telah mendapatkan pasar utama yakni industri-industri pengolahan makanan dan minuman di sekitar wilayah Jawa Barat. d. Analisis Keterkaitan Analisis keterkaitan ke belakang dan ke depan diperlukan untuk menentukan sektor penggerak utama ekonomi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan kriteria produk unggulan, maka keterkaitan kedepan industri pengolahan makanan diharapkan dapat memberi dampak berganda yang positif terhadap kegiatan sektor lainnya. selain itu juga perlu dikembangkan keterkaitan dengan sektor pariwisata, karena tingginya minat wisatawan untuk mengetahui proses pemerahan sapi perah. e. Pengembangan Kelembagaan Untuk meningkatkan nilai tambah yang diciptakan oleh Kabupaten Bandung, maka bisa diinisiasi dengan mengembangkan UKM pada salah satu titik strategis yang akan mengolah komoditas sapi perah. pengembangan UKM untuk pengolahan makanan tersebut nantinya bisa dibina olehh pemerintah daerah.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 228
f. Strategi Pengembangan Komoditas Pengembangan komoditas peternakan saat ini bisa diarahkan kepada peningkatan nilai tambah yang bisa diciptakan dalam proses produksi tersebut antara lain : 1.
Meningkatkan kapasitas produksi melaui intesifikasi (peningkatan kualitas bibit unggul) maupun ekstensifikasi (penambahan jumlah peternak sapi).
2.
Balai besar sapi untuk wilayah pangalengan dan sekitarnya, dalam rangka peningkatan kapasitas produksi sapi.
3.
Bekerjasama dengan SKPD terkait dalam rangka monitoring kualitas produksi ayam dan itik di wilayah Kabupaten Bandung.
4.
Melakukan sinergitas dengan UKM pengolahan hasil sub sektor tanaman bahan makanan untuk dijadikan sebagai pakan ternak.
5.
Memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan restoran di wilayah Kabupaten Bandung untuk memasarkan bahan baku hasil peternakan.
7.2.4. Proyeksi Sektor Pertanian Dengan mengacu kepada asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, yakni dijalankannya strategi pengembangan komoditas untuk sektor pertanian, maka bisa diprediksi bahwa dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sektor pertanian Kabupaten Bandung akan terus berkembang.
2007
1,371,807.74
Tanaman Bahan Makanan 964,613.57
208,135.54
Peternakan dan Hasilhasilnya 158,625.37
2008
1,426,244.50
1,003,335.18
217,140.10
164,117.38
2009 2010
1,502,003.49
1,057,171.63
228,775.99
172,980.14
1,602,050.01
1,130,485.87
241,385.29
184,669.31
2011*
1,667,147.89
1,176,764.90
251,705.52
191,846.69
2012*
1,743,796.47
1,231,910.24
262,844.03
200,546.15
2013*
1,820,445.05
1,287,055.57
273,982.54
209,245.61
2014*
1,897,093.63
1,342,200.91
285,121.06
217,945.06
2015*
1,973,742.21
1,397,346.24
296,259.57
226,644.52
TAHUN
PERTANIAN
Tanaman Perkebunan
* Angka Proyeksi Sumber : BPS, Data Diolah
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 229
Pengembangan kawasan (koridor) berdasarkan sektor kunci yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Bandung, untuk mengembangkan klaster dengan sektor kunci sektor primer, maka untuk membangun sektor pendukung dan terkait hendaknya dilakukan sinergitas antar wilayah terdekat guna memperoleh manfaat dari efisiensi biaya produksi.
7.3. Sektor Sekunder Prinsip. Sektor sekunder merupakan sektor manufaktur (industri), dimana pada tahapan ini sudah melakukan proses pengolahan dari sektor primer (bahan baku) atau proses industrialsasi. Dalam konteks Kabupaten Bandung perkembangan
sektor
ini
diharapkan
memiliki
linkage
kebelakang dengan pengembangan sektor primer. Dengan demikian penanaman modal di sektor ini juga terkait dengan penanaman modal di sektor primer. Arahan Pengembangan. Sektor sekunder dalam konteks pertumbuhan ekonomi berada pada fase II, dimana pada fase ini sektor industri sangat dominan. Arahan yang dilakukan untuk sektor sekunder adalah dengan cara memperpanjang rantai nilai produksi yang berada di Kabupaten Bandung dengan mengembangkan metode klaster industri. Dengan demikian, output yang dihasilkan dari Kabupaten Bandung tidak hanya produk setengah jadi, melainkan produk jadi yang siap di pasarkan baik pada skala lokal, regional maupun ekspor dengan nilai tambah bagi Kabupaten Bandung menjadi lebih besar. Peran kestrategisan wilayah bisa lebih dikembangakan. Arahan Klaster. Dengan salah satu pertimbangan bahwa sektor basis adalah sektor kunci bagi kabupaten/kota yang ada di Kabupaten Bandung, maka tabel berikut menggambarkan sektor kunci yang ada di Kabupaten Bandung. Pengembangan klaster dengan sektor kunci sektor sekunder (manufaktur), dengan tujuan untuk memperpanjang rantai nilai dan nilai tambah yang
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 230
dihasilkan oleh Kabupaten Bandung. Besarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung dengan sumberdaya berbasis factor endowment yang tersedia cukup banyak, selain itu klaster industri yang dibangun harus memperhatikan kestrategisan wilayah dan sinergitas antar wilayah serta faktor keseimbangan dengan lingkungan. Untuk
pengembangan
sektor
pendukung
bagi
sektor
sekunder
(manufaktur), maka sektor yang akan dikembangkan adalah sektor listrik, gas dan air minum. Untuk sektor terkait yang dikembangkan adalah sektor pengangkutan, komunikasi dan jasa keuangan. 7.3.1. Kawasan Berbasis Sektor Industri Pengolahan a. Fokus
Gambar 6. 4 Wilayah Kecamatan dengan Sektor Basis Industri Pengolahan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 231
Seperti diketahui bersama, bahwa Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentra industri tekstil di Provinsi Jawa Barat, namun seiring dengan berjalannya waktu dan beberapa krisis yang menerpa Negara Indonesia, maka hal tersebut langsung memberikan dampak negatif terhadap perkembangan sektor industri tekstil dan produk tekstil di wilayah Kabupaten Bandung. Wilayah Majalaya, Dayeuh Kolot dan sekitarnya memang dahulu sebagai pusat pengembangan sektor industri, namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pasca krisis yang menerpa, tidak sedikit perusahaan yang bangkrut, walaupun demikian sektor industri masih memberikan kontribusi terbesar, yakni lebih dari 50% disumbang oleh sektor industri pengolahan. Sehingga kedepannya, sektor industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung untuk lebih diarahkan kepada industri yang memanfaatkan pengembangan nilai tambah dari sektor pertanian (Agroindustri) b. Sektor Penunjang Kondisi sektor pertanian yang menjadi sektor basis di Kabupaten Bandung saat ini, harus terus dioptimalkan, sehingga seluruh produk atau komoditas pertanian yang diekspor keluar Kabupaten Bandung tidah hanya sebatas bahan baku (raw material), namun telah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga tercipta nilai tambah baru dalam setiap proses produksi yang dilakukannya. Di sisi lain, sektor industri yang saat ini ada, seperti industri tekstil harus lebih ditingkatkan lagi dari sisi produktivitasnya, kemudian diharapkan adanya pekembangan industri kreatif akhir ini juga bisa menjadi sebuah peluang yang harus dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Bandung, yakni dengan cara, bekerjasama dengan sektor industri tekstil, untuk dilakukan proses kerjasama dalam rangka pengembangan indsutri
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 232
olahan dari limbah (kain-kain yang tidak terpakai) untuk dijadikan bahan baku dalam pengembangan industri kreatif tersebut. c. Target Pasar Target pasar yang saat ini telah dilakukan yakni ekspor kebeberapa negara, baik di asia, eropa maupun amerika. d. Analisis Keterkaitan Analisis keterkaitan ke belakang dan ke depan diperlukan untuk menentukan sektor penggerak utama ekonomi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan kriteria produk unggulan, maka keterkaitan kedepan industri sektor indsutri kreatif dalam mengembangan rantai nilai pada sektor industri pengolahan. e. Pengembangan Kelembagaan Untuk meningkatkan nilai tambah yang diciptakan oleh Kabupaten Bandung, maka bisa diinisiasi dengan mengembangkan IKM yang difasilitasi oleh pemerintah dalam pengembangan industri kreatif tersebut.. f. Strategi Pengembangan Komoditas Pengembangan komoditas peternakan saat ini bisa diarahkan kepada peningkatan nilai tambah yang bisa diciptakan dalam proses produksi tersebut antara lain : 1.
Meningkatkan kapasitas produksi.
2.
Meningkatkan kualitas infrasruktur
3.
Memberikan
insentif-insentif
(pajak
dan/atau
retribusi)
bagi
perusahaan yang mengembangkan local content 4.
Melakukan sinergitas dengan UKM untuk mengembangkan rantai nilai dalam pengembangan produk turunan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 233
7.3.2. Proyeksi Sektor Industri Pengolahan TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
INDUSTRI PENGOLAHAN
Industri Migas
11,478,643.51 12,110,396.65 12,517,223.97 13,173,587.93 13,692,878.16 14,242,044.22 14,791,210.27 15,340,376.33 15,889,542.39
-
Industri Tanpa Migas **) 11,478,643.51 12,110,396.65 12,517,223.97 13,173,587.93 13,692,878.16 14,242,044.22 14,791,210.27 15,340,376.33 15,889,542.39
* Angka Proyeksi Sumber : BPS, Data Diolah
Berdasarkan hasil proyeksi pada tabel diatas, sektor industri pengolahan di Kabupaten Bandung memberikan sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2015 sebesar Rp. 15,889 milar rupiah, dengan asumsi, bahwa sektor pertanian yang menjadi sektor hulu (bahan baku), kemudian dikembangkan produk turunan yang diolah melalui proses produksi di Kabupaten bandung untuk mengoptimalkan rantai nilai dalam suatu proses produksi tersebut.
7.4. Sektor Tersier Prinsip. Sektor Tersier atau deindustrialisasi adalah tahapan suatu daerah berada pada fase III dari pertumbuhan ekonomi. Pada fase ini daearah tersebut telah mengurangi fokus pertumbuhannya pada sektor sekunder maupun sektor primer, tetapi lebih terfokus pada pengembangan sektor tersier, dimana banyak tumbuh sektor-sektor jasa. Dalam konteks Kabupaten Bandung sektor tersier berarti sektor perdagangan dan sektor pariwisata. Sektor perdagangan dapat muncul bukan saja karena adanya linkage dengan sektor primer dan sekunder tapi juga dari kestrategisn wilayah. Di sisi lain sektor pariwisata juga muncul karena adanya potensi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 234
objek dan atraksi wisata (keindahan alam, budaya, dll) selain dari kestrategisan wilayah juga. Arahan Pengembangan.
Pada sektor tersier (fase III), dimana suatu
daerah telah bergeser dari daerah industri, menjadi daerah yang lebih mengandalakan sektor jasa pelayanan, baik itu perdagangan maupun pariwisata. Bila suatu daerah telah berada pada fase ini, maka struktur perekonomiannya sudah berubah, mulai dari tata kota yang semakin teratur, tingkat polutansi sangat diperhitungkan, karena yang ditawarkan kepada masyarakat adalah jasa pelayanan. Arahan Klaster. Dengan salah satu pertimbangan bahwa sektor basis adalah sektor kunci bagi kabupaten/ kota yang ada di Kabupaten Bandung, maka tabel berikut menggambarkan sektor kunci yang ada di Kabupaten Bandung. Pengembangan klaster dengan sektor kunci sektor tersier (jasa perdagangan dan pariwisata). Untuk pengembangan klaster dengan sektor kunci berdasarkan kepada sektor tersier, maka harus dibangun suatu kawasan yang saling terintegrasi antara segala aspek-aspek pelayanan umum dan perdagangan. Pada fase ini peran kestrategisan wilayah sangat berdampak poostitf pada perkembagannya, disamping dari tata kelola dari daerah terebut. Sektor pendukung yang dikembangkan guna mendukung sektor tersier (jasa perdagangan dan pariwisata), maka dikembangkan sektor bangunan, konstruksi serta sektor listrik, gas dan air minum Sedangkan untuk sektor terkait, maka sektor yang dikembangkan adalah sektor jasa angkutan dan komunikasi serta jasa keuangan dan persewaan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 235
7.4.1. Kawasan Berbasis Sektor Industri Pengolahan
Gambar 6. 5 Wilayah Kecamatan dengan Sektor Basis Industri Pengolahan
a. Fokus Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir peranan kontribusi sektor jasa (pariwisata) di Kabupaten Bandung dalam struktur PDRB terus meningkat, hall ini tidak terlepas pasca dibukanya tol cipularang pada tahun 2004, sehingga aksesibilitas menuju ke Bandung (baik kota maupun kabupaten) menjadi lebih mudah. Untuk itu dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, tren prekembangan sektor jasa bisa terus dikembangkan, dengan cara mensinergikan keunggulan wilayah-wilayah yang memiliki potensi wisata dengan peningkatan kualitas infrastruktur.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 236
Selain itu juga, ada beberapa desa wisata yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bandung yang saat ini telah menjadi daerah tujuan wisata. Target Pasar Target pasar dari sektor jasa (PHR) adalah para wisatawan domestik dan mancanegara, selain itu juga tren perkembangan dalam 5 tahun terakhir pihak
pnyelengga
sering
mengadakan
acara
Meeting,
Convention and Exhibition (MICE) di sekitar Bandung
Incentive, (kota dan
kabupaten) b. Analisis Keterkaitan Analisis keterkaitan ke belakang dan ke depan diperlukan untuk menentukan sektor penggerak utama ekonomi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan kriteria produk unggulan, maka keterkaitan kedepan industri sektor industri kreatif dan sektor pertanian. c. Strategi Pengembangan Pengembangan komoditas peternakan saat ini bisa diarahkan kepada peningkatan nilai tambah yang bisa diciptakan dalam proses produksi tersebut antara lain : 1.
Meningkatkan kualitas infrasruktur
2.
Meningkatkan
promosi
daerah
wisata
yang
masih
belum
tersosialisakan kepada masyarakat umum 3.
Bekerasama dengan agen-agen pariwisata
4.
Merevitalisasi sentra-sentra kerjinan khas Kabupaten Bandung
5.
Melakukan sinergitas dengan UKM untuk mengembangkan industri kreatif.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 237
7.4.2. Proyeksi Sektor Jasa (PHR) Dengan menggunakan asumsi-asumsi pengembangan klaster dengan sektor kunci sektor tersier (jasa perdagangan, hotel, restoran
dan
pariwisata). Untuk pengembangan klaster dengan sektor kunci berdasarkan kepada sektor tersier, maka harus dibangun suatu kawasan yang saling terintegrasi antara segala aspek-aspek pelayanan umum dan perdagangan, hotel, restoran dan pariwisata, serta peran kestrategisan wilayah sangat berdampak posititf pada perkembagannya, disamping dari tata kelola dari daerah terebut. untuk itu dalam 5 tahun kedepan bisa diprediksi perkembangan sektor jasa (PHR) akan terus meningkatkan peranananya dalam struktur PDRB Kabupaten Bandung, dan diperkirakan pada tahun 2015 sektor PHR akan memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar Rp. 4, 543 miliar, seperti pada tabel dibawah ini.
TAHUN
2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN
Perdagangan Besar & Eceran
2,819,715.76 2,994,763.36 3,211,277.00 3,474,808.55 3,670,589.17 3,888,768.37 4,106,947.57 4,325,126.77 4,543,305.97
2,338,657.77 2,480,600.77 2,675,061.64 2,888,561.75 3,056,763.69 3,241,180.97 3,425,598.25 3,610,015.53 3,794,432.82
Hotel
Restoran
2,726.94 2,888.40 3,053.38 3,275.02 3,438.24 3,619.16 3,800.08 3,981.00 4,161.92
478,331.05 511,274.19 533,161.98 582,971.78 610,387.24 643,968.24 677,549.23 711,130.23 744,711.23
* Angka Proyeksi Sumber : BPS, Data Diolah
Sektor pendukung yang dikembangkan guna mendukung sektor tersier (jasa perdagangan dan pariwisata), maka dikembangkan sektor bangunan, konstruksi serta sektor listrik, gas dan air minum, Sedangkan untuk sektor
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 238
terkait, maka sektor yang dikembangkan adalah sektor jasa angkutan dan komunikasi serta jasa keuangan dan persewaan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 239
BAB VIII ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI
8.1. Analisis Incremental Capial Output Ratio (ICOR) Perhitungan ICOR pada kajian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar tingkat investasi yang dilakukan dan berapa persenkah dampaknya terhadap total output yang dihasilkan. Tabel 8. 1 ICOR Kabupaten Bandung INVESTASI
ICOR
1,335,476.65
35,159.99
9.77
20,529,643.24
855,148.70
(253,994.68)
(0.35)
162,752.20
21,734,661.00
1,205,017.76
73,118.10
2.23
123,643.98
23,012,659.00
1,277,998.00
(39,108.22)
(3.16)
TAHUN
INVESTASI
PDRB
2007
308,468.78
18,339,017.89
2008
343,628.77
19,674,494.54
2009
89,634.09
2010 2011
PDRB
RATA-RATA ICOR
2.12
Sumber : BPS data diolah Berdasarkan hasil perhitungan ICOR dengan membandingkan nilai realisasi investasi yang tercatat di BKPMD Kabupaten Bandung dengan Output yang dihasikan dalam bentuk Produk Domsetik Bruto (PDRB). Untuk Kabupaten Bandung diperoleh rata-rat ICOR dari tahun 2007-2011sebesar 2.12. Hal tersebut berarti untuk meningkatkan Rp. 1 triliun output yang ingin dihasilkan, maka dibutuhkan investasi sebanyak Rp. 2.12 triliun, cukup besarnya nilai investasi yang harus ditanamkan agar bisa mentriger angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 240
8.2. Analisis Kebutuhan Investasi Analisis kebutuhan investasi ini dihitung dengan mengkomparasikan nilai ICOR yang diperoleh pada daerah tertinggal dengan tingkat outputnya, hasil dari perhitungan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar kebutuhan investasi untuk pengembangan komoditas dan pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan mobilisasi tenaga kerja. Tabel 8. 2
Analisis Kebutuhan Investasi Pertumbuhan ekonomi selisih penduduk mengganggur Angka Penyerapan Tenaga Kerja setiap 1% pertumbuhan ekonomi Rata-rata Nilai ICOR Target peunurunan Pengangguran (di asumsikan setengahnya dari jumlah penduduk menganggur tahun terakhir) Target Pertumbuhan Ekonomi yang ingin dicapai Kebutuhan investasi Sumber : BPS data diolah
5.87 (140,779)
% orang
23,984
orang
2.12 130,451
orang
5.44 % 2,269,866,529,670 Rupiah
Dengan mengacu kepada hasil ICOR dan total output di Kabupaten Bandung, maka diperoleh hasil kebutuhan investasi sebanyak Rp 2,269,866,529,670 Kebutuhan investasi tersebut telah memperhatikan kepada asums-asumsi yang telah ditetapkan, seperti angka pengangguran yang ingin diturunkan dari total angka pengangguran terakhir di Kabupaten Bandung. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, merupakan hasil dari pencapaian yang ingin diperoleh dari tingkat pengangangguran yang ingin diturunkan.
8.3. Analisis Kebutuhan Tenaga kerja Perhitungan analisis Kebutuhan tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan kebutuhan investasi dalam kajian mobilisasi tenaga kerja untuk daerah tertiggal, dimana
setalah
diperoleh
hasil
mengenai
kebutuhan
investasi
dengan
mempertimbangkan jumlah pengangguran yang ingin diturunkan, kegiatan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 241
selanjutnya adalah memperhatikan tingkat kebutuhan tenaga kerja di daerah tersebut. Tabel 8. 3
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Indikator Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Penduduk Menganggur
Satuan
2011
2012*
2013*
2014*
2015*
orang
1,349,059
1,094,283
983,252
872,221
761,190
orang
133,796
52,104
26,052
13,026
6,513
Sumber : BPS Untuk Kabupaten Bandung, berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk menganggur sebanyak 133,796 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja sebanyak 1,349,059 orang, sehingga persentase penduduk yang menganggur pada tahun 2012 diproyeksi sebanyak 52,104 orang. Bila megacu kepada asumsi yang digunakan dalam pertumbuhan ekenomi yang ingin dicapai itu memperhatikan tingkat pengangguran penduduk yang ingin dikurangi sebanyak setengahnya dari jumlah yang ada, maka jumlah penduduk yang akan diserap dengan nilai kebutuhan investasi sebanyak Rp 2,269,866,529,670, diharapkan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 130,451 orang. Tenaga kerja yang akan diserap nantinya akan disesuaikan dengan strategi yang akan dikembangkan guna mendukung pengembangan Kabupaten Bandung
8.4. Implikasi Investasi Kabupaten Bandung Tabel 6. 10 Implikasi Investasi Kegiatan Grand Design Ekonomi Kabupaten Bandung Implikasi Investasi NO
1.
Pengembangan Sektor Potensial
Konteks Mewujudkan Kebijakan
Potensi & Prospek Investasi
Investasi
Infrastruktur
Sektor Produktif
Peran Pelaku
Pengembangan Sektor Pertanian
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 242
Implikasi Investasi NO
Pengembangan Sektor Potensial
Pengembangan Pengolahan hasil pertanian
Konteks Mewujudkan Kebijakan Regulasi yang jelas dan tegas.
Potensi & Prospek Investasi
Investasi
Infrastruktur
Pengembangan industri pengolahan hortikultura dan produk turunannya
Penyediaan infrastruktur pendukung
Menjadi komoditas unik dan potenisl bagi
Pengembangan industri makanan dan minuman berbasis pada straberry
Idem
Idem
Pengembangan Industri pengolahan makanan dan produk turunannya berbasis pada produk peternakan.
Idem
Pengembangan Industri Pengolahan dan produk turunan yang berbasis hasil perkebunan
Infrastruktur pendukung berupa jaringan jalan
Koordinasi dengan semua pihak terkait. Teknologi yang tepat guna.
Sektor Produktif
Peran Pelaku
Sektor terkait dalam pengembangan pertanian
Pemerintah
Idem
Pemerintah
Swasta
Penyediaan pabrik pengolahan hasil pertanian
Pembiayaan yang jelas. Promosi yang real dan lokasi siap pakai. Pengembangan industri hasil buahbuahan (Straberry)
Peningkatan produktivitas peternakan
2.
Swasta
Idem
Pemerintah Swasta
Pengembangan Sektor Perkebunan Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan utama seperti teh
Regulasi yang jelas dan tegas. Koordinasi dengan semua pihak terkait. Teknologi yang tepat guna. Pembiayaan yang jelas.
Semua sektor terkait
Pemerintah Swasta
Pembangunan pabrik pengolahan hasil teh Pembangunan pabrik pengolahan produksi turunan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 243
Implikasi Investasi NO
Pengembangan Sektor Potensial
Konteks Mewujudkan Kebijakan
Potensi & Prospek Investasi
Promosi yang real dan lokasi siap pakai. 3.
Investasi
Infrastruktur
Sektor Produktif
Peran Pelaku
teh
Sektor Industri Pengembangan Kawasan industri terpadu
Regulasi yang jelas dan tegas. Koordinasi dengan semua pihak terkait. Teknologi yang tepat guna.
Pengembangan Industri berbasis endowment factor dan kestrategisan wilayah dengan mengembangkan dan meningkatkan kawasas-kawasan industry yang telah disediakan
Penyediaan infrastruktur jaringan jalan dan kelengkapannya
Kemudahan aksesibilitas ke semua
Pemerintah Swasta
Pembiayaan yang jelas. 3.
Sektor Jasa
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 244
BAB IX
9.1
PENTAHAPAN PELAKSANAAN GRAND DESIGN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG
Pentahapan Grand Design Ekonomi Kabupaten Bandung
Penyusunan tahapan pelaksanaan Masterplan Investasi Kabupaten Bandung didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut : 1. Konsep dan Tujuan Pengembangan Kabupaten Bandung Tujuan pengembangan Kabupaten pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Bandung, yaitu Terwujudnya masyarakat kabupaten bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing,
melalui
tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemantapan pembangunan perdesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Sedangkan, misi Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Adapun misi-misi pembangunan Kabupaten Bandung tersebut yang secara khusus berkaitan dengan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Bandung, yaitu misi pertama (Mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian) dan misi kedua (Mewujudkan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Bersaing). Arahan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang menjabarkan misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 245
A. Mewujudkan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Bersaing 1) Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektorsektor prospektif yang secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan dan pariwisata. 2) Meningkatkan upaya eksplorasi dan penerapan teknologi eksploitasi migas untuk peningkatan produksi; pelibatan pemangku kepentinngan di daerah dalam produksi migas; perkuatan aspek hukum; dan kelembagaan bagi hasil yang lebih adil. 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan melalui penyiapan lahan pertanian, pengembangan riset dan penyuluhan untuk peningkatan mutu bibit dan produk yang tahan hama dan penyakit, dan penyediaan sarana produksi pertanian secara kontinyu. 4) Meningkatkan produksi perkebunan melalui pola-pola pengelolaan yang pernah diterapkan yang menunjukkan kinerja positif sekaligus untuk pemulihan lahan-lahan kritis. 5) Mendorong tumbuhnya industri hilir produk tanaman pangan dan perkebunan berbasis teknologi maju untuk tujuan konsumsi, industri pangan, serta mendorong tumbuhnya agrobisnis dengan memanfaatkan potensi pasar regional melalui diversifikasi, jumlah, dan mutu produk dalam rangka pertambahan nilai dan perluasan lapangan kerja. 6) Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan rakyat dan usaha skala besar melalui pemanfaatan bioteknologi dalam penyediaan bibit unggul dan
peningkatan
mutu
produk
serta
mengembangkan
industri
pengolahannya dengan memanfaatkan teknologi pasca panen untuk menjamin mutu dan ketersediaan produk dalam jangka panjang.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 246
7) Meningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan yang bersifat subsisten secara lebih profesional dan terintegrasi dengan kegiatan off-farm serta kegiatan bisnis lainnya. 8) Membangun obyek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi. 9) Membina kegiatan usaha berskala kecil dan menengah agar menjangkau persyaratan dan standar internasional untuk mutu produk dan jasa pelayanan. 10) Menciptakan iklim investasi melalui pembenahan kebijakan, regulasi, dan perijinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan; promosi potensi daerah; dan menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban umum dan kepastian hukum. 11) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator pembangunan ekonomi melalui penghapusan ekonomi biaya tinggi; penciptaan akses terhadap permodalan dan pasar; dan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi. 12) Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi potensi sumber keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan daerah dalam pembangunan infrastruktur eksternal penunjang kegiatan ekonomi, seperti jaringan jalan, sumber air, sumber energi, dan telekomunikasi. 13) Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara Pemerintah Daerah, swasta, UKM, dan koperasi sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah, dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 247
14) Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga
keberlanjutan
perkembangan
perekonomian
daerah
dan
perlindungan lingkungan guna penyelarasan terhadap entry barrier pasar dunia. 2. Karakteristik Struktur Ruang Indikasi program jangka menengah (15 tahun) Kabupaten Bandung mempertimbangkan karakteristik struktur ruang yang dituju, dan perumusan programnya diarahkan untuk mendorong terbentuknya struktur ruang dengan karakteristik hirarki fungsional yang bersifat lebih merata terutama ke daerah pengembangan setiap kecamatan di kabupaten Bandung, yang didukung oleh jaringan jalan dan prasarana yang proporsional. 3. Skenario Tahapan Pengembangan Untuk mewujudkan struktur ruang yang diinginkan, maka diperlukan jangka waktu perencanaan yang sesuai dengan waktu selama masa perencanaan. Skenario dan tahapan pengembangan telah ditetapkan sebagai dasar bagi kerangka waktu pencapaian tujuan pengembangan tata ruang yang diharapkan. Kerangka waktu bagi pelaksanaan program pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan hirarki tingkat pelayanan untuk masing-masing sektor pembangunan. Tahapan pengembangan merupakan arahan mengenai tahapan implementasi pembangunan fungsi-fungsi utama dalam rangka mewujudkan arahan alokasi penanaman modal yang akan dituju pada masa mendatang (2011-2015) berdasarkan skala prioritas. 4. Kemampuan Pemerintah dalam hal pembiayaan pembangunan Pelaksanaan strategi penanaman modal menuntut dukungan dana dan pembiayaan. Pembiayaan pembangunan tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dana untuk pelaksanaan program penanaman modal dalam mewujudkan masterplan yang dituju. Dengan adanya
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 248
keterbatasan dana yang mampu dihimpun oleh pemerintah daerah, maka disusun prioritas pengembangan. Beberapa alternatif sumber pendanaan yang bisa diambil antara lain:
APBN
APBD Propinsi Jawa Barat
APBD Kabupaten Bandung
Sumber lainnya, seperti kemitraan, Sistem BOT, BOO, BOL, joint venture dan swadaya masyarakat.
Dalam hal masalah pembiayaan untuk mendukung penanaman modal tidak terlepas dari besarnya dana yang diperoleh oleh Kabupaten Bandung. Oleh karena itu sumber dana bagi pengembangan penamanan modal dapat diusahakan dari pemerintah pusat, provinsi, kota, bahkan dari swasta dan masyarakat. 5. Konsep Pengembangan Grand Design Ekonomi Kabupaten Bandung Dalam konteks koordinasi Grand Design Kabupaten Bandung diserahkan kepada Bappeda bekerjasama dengan BKPM sebagai agen dan koordinator dalam mengatur perekonomian dengan berkoordianasi dengan instansiinstansi terkait. Pola pengembangan tersebut tidak terlepas dari pelaku yang akan menanamkan modalnya, para pelaku tersebut berasal dari pemerintah, masyarakat maupun dari swasta. Oleh karena itu dibutuhkan keterkaitan (linkage) dan koordinasi antara aspek-aspek tersebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penanaman modal. Pada umumnya untuk masyarakat (PMDN) dan sektor swasta (PMA dan PMDN) selalu memperhitungkan faktor keuntungan dan biaya sebagai salah satu faktor utama dalam menentukan keputusannya dalam menanamkan modalnya, sehingga untuk beberapa sektor yang bersifat sosial dan penunjang bagi sektor produktif (infrastruktur) penanaman modalnya dilakukan oleh pemerintah.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 249
REGULASI DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH
SEKTOR STRATEGIS
INVESTASI
SWASTA
INFRASTRUKTUR
MASYARAKAT
LOKASI SPASIAL TATA RUANG
Selanjutnya, selain sebagai pelaku investasi untuk sektor-sektor sosial dan penunjang (infrastruktur) yang memberikan keuntungan relatif rendah,
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 250
pemerintah berperan dalam kelembagaan dan regulasi dalam konteks penanaman modal. Beberapa permasalahan yang muncul setelah dilakukan pengidentifikasian sektor-sektor yang ditawarkan kepada para pelaku penanaman modal, terutama kepada masyarakat (PMDN) dan swasta (PMA dan PMDN) menunjukan rendahya minat terhadap penanaman modal untuk pengembangan sektor infrastruktur (energi listrik, air bersih, terminal dan jalan toll), padahal sektor tersebut bisa menjadi pendorong bagi berkembangnya sektor-sektor produktif, sehingga untuk sektor tersebut harus dikembangkan oleh pemerintah. Banyak skema yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan sektor tersebut, mulai dari pemerintah sebagai pelaku utama penanaman modal tersebut hingga dilakukan sharing dengan pihak swasta melalui konsep Public-Private Partnership dengan pembagian yang proporsional antara kedua belah pihak. Dari permasalahan tersebut, bila mengacu kepada konsep pertumbuhan maka untuk konteks Kabupaten Bandung, konsep yang cocok untuk dikembangkan adalah mengikuti pola Unbalanced Growth (Pertumbuhan Tidak Berimbang), dimana fokus untuk pengembangan lebih diprioritaskan kepada pembagunan sektor infrastruktur yang pada akhirnya akan mendorong berkembangnya sektor produktif (Ship Follow The Trade), kemudian untuk prioritas pada jangka menengah dan jangka panjang proporsi untuk pengembangan sektor produktif lebih besar dibandingkan sektor infrastruktur, sehingga pada jangka menengah dan jangka panjang peran dari sektor swasta lebih besar dalam pengembangan penanaman modal daripada peranan pemerintah, pada tahapan ini pemerintah lebih bersifat sebagai regulator bukan sebagai pelaku dari penanaman modal. Tahapan-tahapan dalam pengembangan Grand Design Ekonomi Kabupaten Bandung untuk lima tahun kedepan, sehingga untuk mencapai tujuan akhir dibutuhkan Tahapan-tahapan pengembangan antara lain :
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 251
Prinsip. Perencanaan pengembangan investasi tidak terlepas dari peran instansi-instansi pemerintah dan
sektor swasta maupun masyarakat,
sehingga dalam penentuan pengembanganya dibutuhkan sinergitas diantara para pemangku kepentingan (stakeholders) tersebut supaya terjadi keterpaduan dalam perencanaan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Bandung. Selain itu perlu ditunjuknya koordinator dalam penanaman modal, jika dilihat dari peran dan fungsinya, maka instansi yang bertugas untuk mengkoordinir, yakni Bapppeda dan BKPMD sangat cocok untuk dijadikan sebagai koordinator dalam penanaman modal, pada akhirnya akan bertugas dalam melakukan koordinasi dengan instansiinstansi terkait dan selalu berinteraksi dengan investor (penanam modal), karena salah satu peran dari instansi tersebut adalah sebagai pembuka pintu bagi masuknya investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung. Tabel 8. 4
Tahapan Umum Pengengembangan Grand Design Kabupaten Bandung No
RENCANA AKSI
1.
Konsolidasi
2.
Pembangunan Infrastruktur utama (Jalan highway, Terminal, Listrik, Air bersih)
3.
4.
Penguatan sektor industri produktif berbasis endowment
Pengembangan Kualitas SDM
2011
2012
BAPPEDA
Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas SDA & Tamben
\
2013
2014
2015
INSTANSI
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 252
Prinsip. Pada tahapan ini dimana proporsi pengembangan investasi diarahkan kepada sektor produktif. Pola pengembangan yang digunakan menggunakan pendekatan klaster industri, karena dengan pola pengembangan tersebut diharapkan Kabupaten Bandung akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari rantai nilai produksi yang dihasilkan oleh industri produktif tersebut.
sehingga
upaya
yang
dilakukan
adalah
membangun
dan
memperbanyak downstream industry sebagai indutri penunjang dan terkait. Selain itu upaya-upaya yang sebelumnya harus dilakukan adalah memperkuat industri hulu yang berbasiskan endowment yang dijadikan sebagai industri utama (inti). Pada tahapan akhir dari pengembangan Grand Design Ekonomi Kabaupaten Bandung adalah dilakukannya pemantapan, dimana terlebih dahulu telah melalui tahapan konsolidasi dan tahapan pengembangan. Pada tahapan pemantapan ini diharapkan sudah terbangunnya industri yang tangguh dengan pendekatan klaster industri, selain itu sudah terbangunnya keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, kemudian pada tahapan ini sektor industri sudah melakukan ekspansi pasar dan lebih berorientasikan ekspor. Tahapan
pengembangan
penanaman
modal
di
Kabupaten
Bandung
berdasarkan kepada pengembangan sektor industri produktif dengan pendekatan klaster industri, disertai dengan pengembangan industri penunjang dan industri terkaitnya. Kerangka pengembangan untuk jangka menengah dan jangka panjang tampak pada tabel berikut : Tabel 9. 5
Tahapan Pengembangan Industri Inti , Penunjang dan Industri Terkait Industri Inti
Industri Penunjang
Meningkatnya produktifitas petani Meningkatknya utilitas IKM pengolahan hasil alam (perkebunan dan peternakan) Mendorong industri terkait untuk memproduksi produk turunan.
Industri Terkait
Penggunaan komoditi yang bisa memberikan nilai tambah terbesar Meningkatnya jumlah IKM dan industri pengolahan Terwujudnya diversifikasi produk Mewujudkan industri kecil menengah
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 253
Industri Inti
Industri Penunjang
Industri Terkait
Meningkatnya kapasitas produk yang tangguh sebagai penyedia sekaligus pengelola bahan baku pengolahan Mendorong peningkatan nilai industri bebasis endowment. tambah termasuk pengolahan dan Perluasan jaringan pasar baik untuk pemanfaatan industri pengolahan pasar Lokal, Regional, Nasional maupun Internasional berbasiskan endowment Strategi Pengembangan sektor produktif dengan konsep pengembangan klaster industri dan memperpanjang downstream industry di Kabupaten Bandung yang berbasiskan teknologi dan menyerap tenaga kerja, mulai dari pengolahan bahan baku hingga ekspansi pasar yang lebih luas. Optimalisasi pemanfaatan areal Pengembangan riset dan teknologi lahan Mengembangkan industri berbasis endowment dan dindustri jasa. Penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri pengolahan Kerjasama lebih lanjut antar wilayah Peningkatan produktifitas melalui intensifikasi dan rehabilitasi Pengembangan infrastruktur pendukung budidaya dan industri Meningkatkan Uniqueness product yang bisa dijadikan ciri khas yang pengolahan berbasis endowment akan membedakan dengan produk Penguatan kelembagaan yang sama dari daerah lain. Penguatan SDM Unsur Penunjang Pasar Meningkatkan jaringan pemasaran ekspor Meningkatkan kualitas produk Meningkatkan promosi dan ekspansi ekspor serta efisiensi rantai pemasaran Membangun pola kemitraan Kelembagaan
SDM Pelatihan manajemen mutu Peningkatan keahlian dan kemampuan SDM. Peningkatan kemampuan teknologi budidaya Optimalisasi kompetensi SDM Infrastruktur
Meningkatkan peran Litbang Memfasilitasi pengembangan Pembangunan sarana dan prasarana kawasan industri penunjang Membangun kepercayaan buatan daerah di pasar regional, nasional maupun internasional
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 254
8.2
Indikasi Program
Grand Design Ekonomi Kabupaten Bandung memiliki fungsi sebagi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyusun program lima tahunan ataupun program tahunan. Indikasi program-program akan diarahkan kepada penanaman modal sebagai bagian dari penjabaran kebijakan dan rencana penanaman modal yang telah ditetapkan kedalam program-program sektoral. Indikasi program dalam Masterplan Penanaman Modal ini dijabarkan secara sektoral untuk kawasan atau bagian wilayah Provinsi. Jangka waktu perencanaan program selama 5 tahun mengingat masa jabatan kepala daerah adalah 5 ahun. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan seluruh rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran pengembangan penanaman modal Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan tingkat kepentingannya, sektor/sub sektor yang akan disusun indikasi program pembangunannya adalah sektor/sub sektor yang langsung terkait dengan penanaman modal (sebagai bentuk dari penjabaran dari masterplan yang telah disusun), beserta lokasi realisasi program dalam kurun waktu 5 tahun perencanaan dari tahun 2010 – 2015, instansi pengelola dan kemungkinan sumber dana yang bisa diperoleh. Pada dasarnya program-program yang disusun masih bersifat indikatif, namun diharapkan dapat memberikan indikasi bagi penyusunan program penanaman modal sektoral serta penanaman modal pada wilayah kota/kabupaten yang diprioritaskan pengembangannya baik dalam jangka lima tahun pertama, lima tahun kedua, dan dua tahun terakhir. Secara umum indikasi program yang dilaksanakan sampai 15 tahun mendatang akan dikaitkan pula dengan sektor/sub sektor yang secara langsung dan banyak terkait dengan penanaman modal, sebagai implikasi dari masterplan yang telah dirumuskan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 255
Tabel Indikasi Program Tahun Pembangunan No
Tahapan
Indikasi Program 2011-2012
1 1.1
1.2
1.3
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Sumber Dana
Instansi Pengelola
KONSOLIDASI Regulasi dan Kelembagaan
Tata Ruang
Sektor Produktif
1. Sinronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
2. Penetapan GDE Kabupaten Bandung sebagai arahan Kebijakan utama 3. Penguatan SDM
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
4. Penyesuaian RTRW Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Secara Masif 6. Identiufikasi Sektor-sektor Produktif Kunci
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 256
Tahun Pembangunan No
1.4
2
Tahapan
Infrastruktur
Indikasi Program
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Sumber Dana
Instansi Pengelola
7. Koordinasi Pengembangan Sektor dengan pihak terkait 8. Membuka kawasan industri strategis yang terintegrasi 9. Penguatan sektor industri berbasiskan endownment (SDA). 10. Pembangunan Jalan Tol Seroja
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
11. Pemantapan Supply Listrik dengan membangun pembangkit untuk pengembangan industri 12. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
13. Pengaturan dan Pengembangan Jaringan Gas untuk industri
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
PENGEMBANGAN
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Kabupaten
Hal: 257
Tahun Pembangunan No
Tahapan
Indikasi Program
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Sumber Dana
Instansi Pengelola Bandung
2.1
2.2
2.3
Regulasi dan Kelembagaan
Tata Ruang
Sektor Produktif
14. Penetapan Kebijakan Pendukung Investasi yang berkelanjutan 15. Penguatan SDM
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
16.
Pelaksanaan RTRW
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
17.
Pengendalian RTRW
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
18. Optimalisasi pemanfaatan areal lahan
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
19. Pembangunan Industri Downstream (peningkatan rantai nilai)
APBD Kabupaten, Swasta
Kabupaten Bandung, Swasta
20. Pengembangan klaster industri
APBD Kabupaten,
Kabupaten Bandung,
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 258
Tahun Pembangunan No
3 3.1
Tahapan
Indikasi Program
2011-2012
2012-2013
2014-2015
Instansi Pengelola
Swasta
Swasta
21. Penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri pengolaan
APBD Kabupaten, Swasta
Kabupaten Bandung, Swasta
22. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan rehabilitasi 23. Meningkatkan produk unik dan unggulan Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten, Swasta
Kabupaten Bandung, Swasta
APBD Kabupaten, Swasta
Kabupaten Bandung, Swasta
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
PEMANTAPAN Regulasi dan Kelembagaan
2013-2014
Sumber Dana
24. Penetapan Kebijakan Pendukung Investasi yang berkelanjutan 25. Kerjasama lebih lanjut antar wilayah
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 259
Tahun Pembangunan No
3.2
3.3
3.4
Tahapan
Tata Ruang
Sektor Produktif
Infrastruktur
Indikasi Program
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Sumber Dana
Instansi Pengelola
26. Penguatan Kelembagaan
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
27. Pelaksanaan RTRWP
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
28. Pengendalian RTRWP
APBD Kabupaten
Kabupaten Bandung
29. Pengembangan Kawasan AgroIndustri terpadu
APBD Kabupaten, Swasta
Kabupaten Bandung, Swasta
30. Pengembangan Riset dan teknologi
APBD Kabupaten, Swasta
Kabupaten Bandung, Swasta
31. Pengembangan industri berbasis endownment dan diindustri jasa 32. Pengembangan infrastruktur pendukung budidaya dan industri pengolahan berbasis
APBD Kabupaten, Swasta
Kabupaten Bandung, Swasta
APBD Kabupaten, Swasta
Kabupaten Bandung, Swasta
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 260
Tahun Pembangunan No
Tahapan
Indikasi Program
2011-2012
2012-2013
endownmwent 33. Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Bandung
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
2013-2014
2014-2015
Sumber Dana
APBD Kabupaten, Swasta
Hal: 261
Instansi Pengelola
Kabupaten Bandung, Swasta
BAB X
KESIMPULAN DAN SARAN
Arah dan perkembangan ekonomi masyarakat diharapkan dapat sejalan antara dinamika yang terjadi dengan serangkaian kebijakan/program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Sinkronisasi antara kebutuhan pengembangan secara riil dengan arah kebijakan yang ditempuh pemerintah diharapkan pada akhirnya dapat memperkuat perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung. Sinergisitas tersebut diharapkan mampu memberikan akselerasi kemajuan perekonomian Kabupaten Bandung dalam mencapai hasil dengan percepatan yang lebih tinggi.
10.1 Kesimpulan
Kondisi makro ekonomi secara historis menunjukkan bahwa penurunan tingkat produksi industri pengolahan terutama tekstil memiliki dampak cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung. Selain itu, sektor yang memiliki peranan cukup besar dalam membentuk PDRB antara lain sektor perdagangan, hotel, dan pertanian. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi, sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling besar dibanding sektor ekonomi lainnya. Sektor lain
yang
mengalami
pertumbuhan
cukup
besar
adalah
sektor
pengangkutan dan komunikasi; pertambangan dan penggalian; serta pertanian.
Dari kondisi kependudukan, persoalan mendasar yang ada hingga saat ini adalah masih tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dan relatif tingginya
dependency
ratio
yang menunjukkan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
masih
tingginya
Hal: 262
ketergantungan penduduk yang kurang produktif, sehingga kondisi tersebut memunculkan banyak persoalan sosial ekonomi dalam rumah tangga di Kabupaten Bandung.
Dari kondisi ketenagakerjaan, kesempatan kerja terbesar berada pada lapangan usaha pertanian, disusul dengan lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan, restoran dan hotel. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tenaga kerja perempuan relatif masih rendah
terutama
jika
memperhatikan
masih
tingginya
tingkat
pengangguran angkatan kerja perempuan.
Dari kondisi pertanian, Kabupaten Bandung memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Kabupaten Bandung memiliki banyak komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah yaitu stroberi, kopi, sapi perah dan produk turunannya.
Berdasarkan potensi perikanan, pengembangan sektor ini diarahkan di Kecamatan Ibun, Majalaya, Ciparay, Pacet dan Bojongsoang dan pemanfaatan/pengelolaan situ-situ di Kecamatan Pangalengan, Rancabali, Ibun dan Kertasari. Sementara untuk pengembangan dan intensifikasi difokuskan di Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Ciwidey, Pasirjambu, Arjasari, Cikancung, Ibun, Pacet, Paseh dan Cimaung.
Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama indutsri olahan yang didominasi oleh peningkatan pertumbuhan pada industri kecil.
Dari kondisi investasi, sebagian besar investasi di Kabupaten Bandung adalah investasi di sektor sekunder dan tersier, seperti di sektor industri manufaktur dan sektor jasa perdagangan. Hal tersebut didukung oleh kedekatan dengan pasar dengan jumlah penduduk sudah mencapai 3 juta jiwa lebih. Faktor lain yang menjadi daya tarik adalah ketersediaan bahan mentah yang cukup. Satu-satunya pertimbangan yang memungkinkan daya saing investasi di Kabupaten Bandung ke depan akan mengalami persoalan
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 263
adalah kesiapan lokasi. Kesiapan lokasi, terutama mengingat mulai tingginya harga tanah dan tingginya tingkat persaingan penggunaan lahan.
Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bandung, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sektor perindustrian.
Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro.
Berdasarkan perhitungan sektor unggulan, sektor basis di Kabupaten Bandung adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Namun yang masih mendominasi adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sektor sebesar 42,20% terhadap PDRB. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga merupakan sektor yang cukup maju di Kabupaten Bandung. Adapun sektor pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa, pertanian, listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan dan konstruksi walaupun memiliki kontribusi yang tidak begitu besar terhadap PDRB, namun mampu memberikan outputnya ke wilayah lain.
PDRB sektoral Kabupaten Bandung telah mengalami perubahan atau perkembangan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan Provinsi Jawa Barat, bauran industri, dan keunggulan kompetitif. Bauran industri memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan
perekonomian
Kabupaten
Bandung.
Nilai
negatif
mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Bandung cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat. Sedangkan keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan menambah perkembangan perekonomian Kabupaten Bandung.
Dari segi interaksi ekonomi wilayah, sektor Industri merupakan sektor pemberi input terbesar bagi semua sektor kecuali sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 264
Penerimaan input sektoral yang cukup besar tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antar sektor yang cukup besar pula.
Dari sisi pengaruh sektor ekonomi terhadap sektor ekonomi lainnya, keterkaitan ke depan dan ke belakang terbesar dimiliki oleh sektor Industri Pengolahan, hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor Industri Pengolahan memiliki peran yang besar dalam menarik sektor lain untuk berkembang, yaitu meminta output sektor lain sebagai input kegiatan produksinya maupun menyediakan input bagi kegiatan produksi sektor lain. Selain sektor Industri Pengolahan terdapat sektor lain yang merupakan sektor unggulan di wilayah Kabupaten Bandung yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Bangunan.
Dalam arahan pengembangan sektor ekonomi produktif, terdapat tahapan pengembangan sektor dalam lingkup provinsi dan tahapan kabupaten/kota yang harus diperkuat dulu yang berupa sektor basis atau sektor unggulan yang menjadi fundamental perekonomian dari tiap-tiap daerah tersebut. Pada tahap selanjutnya adalah membangun infrastruktur yang menunjang dalam pembentukan sebuah klaster tersebut, seperti pengembangan sektor terkait dan sektor pendukung.
Pada sektor primer dimana pemanfaatan kekayaan alam secara langsung sebagai sektor kunci. Arahan yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan sektor pertanian dan memperkecil ketergantungan terhadap sektor industri, karena saat ini sektor industri di Kabupaten Bandung, didominasi oleh Sektor Indutri TPT, maka perlu dikembangakan industri yang berbasis kepada sektor pertanian. Dalam pengembangan klaster, perlu dibangun sektor pendukung terkait dan sinergitas antar wilayah terdekat guna memperoleh manfaat dari efisiensi biaya produksi.
Pada sektor sekunder dimana proses pengolahan dari sektor primer (bahan baku) atau proses industrialsasi sebagai sektor kuncinya. Maka arahan yang dilakukan adalah dengan cara memperpanjang rantai nilai produksi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 265
yang berada di Kabupaten Bandung dengan mengembangkan metode klaster industri. Dengan demikian, output yang dihasilkan dari Kabupaten Bandung tidak hanya produk setengah jadi, melainkan produk jadi yang siap di pasarkan baik pada skala lokal, regional maupun ekspor dengan nilai tambah bagi Kabupaten Bandung menjadi lebih besar.
Pada sektor tersier (sektor perdagangan dan sektor pariwisata) atau deindustrialisasi
sebagai
sektor
kuncinya.
Maka
dalam
arahan
pengembangannya ditandai dengan struktur perekonomian yang ada sudah berubah, mulai dari tata kota yang semakin teratur, tingkat polutansi sangat diperhitungkan, karena yang ditawarkan kepada masyarakat adalah jasa pelayanan. Dalam arahan klaster, maka harus dibangun suatu kawasan yang saling terintegrasi antara segala aspek-aspek pelayanan umum dan perdagangan. Pada fase ini peran kestrategisan wilayah sangat berdampak postitf pada perkembagannya, disamping dari tata kelola dari daerah terebut.
Dalam analisis kebutuhan investasi dengan mengacu kepada hasil ICOR dan total output di Kabupaten Bandung, maka diperoleh hasil kebutuhan investasi sebanyak Rp 2,269,866,529,670 Kebutuhan investasi tersebut telah memperhatikan kepada asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, seperti angka pengangguran yang ingin diturunkan dari total angka pengangguran terakhir di Kabupaten Bandung. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, merupakan hasil dari pencapaian yang ingin diperoleh dari tingkat pengangangguran yang ingin diturunkan.
Dalam analsis kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah penduduk yang akan diserap dengan nilai kebutuhan investasi sebanyak Rp 2,269,866,529,670, diharapkan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 130,451 orang. Tenaga kerja yang akan diserap nantinya akan disesuaikan dengan strategi yang akan
dikembangkan
guna
mendukung
pengembangan
Kabupaten
Bandung.
Dalam tahapan pelaksanaan grand design ekonomi, diarahkan untuk mendorong terbentuknya struktur ruang dengan karakteristik hirarki
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 266
fungsional yang bersifat lebih merata terutama ke daerah pengembangan setiap kecamatan di kabupaten Bandung, yang didukung oleh jaringan jalan
dan
prasarana
yang
proporsional.
Pada
skenario
tahapan
pengembangan, diperlukan jangka waktu perencanaan yang sesuai dengan waktu selama masa perencanaan. Kerangka waktu bagi pelaksanaan program pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan hirarki tingkat pelayanan untuk masing-masing sektor pembangunan.
Dari sisi kemampuan pemerintah dalam hal pembiayaan pembangunan, perlu disusun alternatif sumber pendanaan yang ada tidak saja terbatas dari APBN ataupun APBD, bahkan dari swasta dan masyarakat.
Dalam konsep pengembangan grand design ekonomi, konteks koordinasi diserahkan kepada Bappeda bekerjasama dengan BKPM sebagai agen dan koordinator dalam mengatur perekonomian dengan berkoordianasi dengan instansi-instansi terkait. Selain itu dibutuhkan keterkaitan (linkage) dan koordinasi antara aspek-aspek tersebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penanaman modal.
Perlu diantisipasi beberapa permasalahan yang muncul setelah dilakukan pengidentifikasian sektor-sektor yang ditawarkan kepada para pelaku penanaman modal, terutama kepada masyarakat (PMDN) dan swasta (PMA dan PMDN) yang menunjukkan rendahya minat terhadap penanaman modal untuk pengembangan sektor infrastruktur. Diantaranya melalui skema Public-Private Partnership dengan pembagian yang proporsional antara pihak pemerintah dan swasta.
Dari permasalahan tersebut, bila mengacu kepada konsep pertumbuhan maka untuk konteks Kabupaten Bandung, konsep yang cocok untuk dikembangkan adalah mengikuti pola Unbalanced Growth (Pertumbuhan Tidak Berimbang), dimana fokus untuk pengembangan jangka pendek lebih diprioritaskan kepada pembagunan sektor infrastruktur yang pada akhirnya akan mendorong berkembangnya sektor produktif (Ship Follow The Trade), kemudian untuk prioritas pada jangka menengah dan jangka panjang proporsi untuk pengembangan sektor produktif lebih besar
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 267
dibandingkan sektor infrastruktur, sehingga pada jangka menengah dan jangka panjang peran dari sektor swasta lebih besar dalam pengembangan penanaman modal daripada peranan pemerintah, pada tahapan ini pemerintah lebih bersifat sebagai regulator bukan sebagai pelaku dari penanaman modal.
Dalam tahapan pelaksanaan grand design, tahapan awal jangka pendek (2011 – 2015) yang merupakan tahapan konsolidasi dibutuhkan sinergitas diantara para pemangku kepentingan (stakeholders) tersebut supaya terjadi keterpaduan dalam perencanaan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Bandung. Selain itu perlu ditunjuknya koordinator dalam penanaman modal, jika dilihat dari peran dan fungsinya, maka instansi yang bertugas untuk mengkoordinir, yakni Bapppeda dan BKPMD sangat cocok untuk dijadikan sebagai koordinator dalam penanaman modal, pada akhirnya akan bertugas dalam melakukan koordinasi dengan instansiinstansi terkait dan selalu berinteraksi dengan investor (penanam modal), karena salah satu peran dari instansi tersebut adalah sebagai pembuka pintu bagi masuknya investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung.
Pada jangka menengah (2015 – 2020) atau tahap pengembangan, proporsi pengembangan investasi diarahkan kepada sektor produktif. Pola pengembangan yang digunakan menggunakan pendekatan klaster industri, karena dengan pola pengembangan tersebut diharapkan Kabupaten Bandung akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari rantai nilai produksi yang dihasilkan oleh industri produktif tersebut. sehingga upaya yang dilakukan adalah membangun dan memperbanyak downstream industry sebagai indutri penunjang dan terkait.
Pada jangka panjang (2020 – 2025) atau tahap pemantapan, diharapkan sudah terbangunnya industri yang tangguh dengan pendekatan klaster industri, selain itu sudah terbangunnya keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, kemudian pada tahapan ini sektor industri sudah melakukan ekspansi pasar dan lebih berorientasikan ekspor.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 268
10.2 Saran
Dari hasil analisis sektoral, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Deregulasi
kebijakan
dan
peraturan
yang
terkait
dengan
penanaman modal (asing maupun dalam negeri) 2. Peningkatan pola kemitraan antara industri kecil dan menegah dengan industry besar di sektor ekonomi yang lebih luas 3. Pengembangan dan pemberdayaan UKM pada sektor-sektor dominan di Kabupaten Bandung. 4. Peningkatan kemampuan masyarakat yang bekerja pada sektor dominan di Kabupaten Bandung. 5. Pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk guna menekan tingginya dependency ratio. 6. Peningkatan kapasitas kemampuan penduduk produktif guna dapat menopang lebih terhadap penduduk kurang produktif 7. Peninjauan kembali pengalihan fungsi lahan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Bandung. 8. Pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan adanya penanaman modal baru di Kabupaten Bandung (baik dari dalam negeri maupun asing) 9. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan calon tenaga kerja agar memiliki keahlian sesuai dengan yang dispesifikan oleh sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bandung. 10. Meningkatkan permberdayaan sektor-sektor unggulan dengan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukkannya.
Dari analisis produk unggulan, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Pengembangan produk unggulan pada skala UKM dengan pola pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 269
2. Pengembangan produk unggulan berdasar pada keunggulan sumber daya per area. 3. Pemasaran produk hortikultura dengan memanfaatkan potensi pasar di kawasan Kota Bandung sebagai pasar terdekat dari Kabupaten Bandung. 4. Pengembangan kawasan agropolitan dengan memberikan tawaran investasi kepada swasta untuk turut serta membangun kawasan unggulan per produk tertentu. 5. Peningkatan
pemberdayaan
penduduk
lokal
dalam
mengembangkan kawasan unggulan per produk. 6. Peningkatan kemampuan masyarakat lokal terhadap produk unggulan di daerahnya. 7. Sosialisasi pemberian bantuan modal dari lemabaga keuangan bank dan non bank kepada petani maupun pengusaha lokal. 8. Pembinaan terhadap petani dan pengusaha lokal khususnya dalam pemasaran produk-produk unggulan setiap area. 9. Pemanfaatan produk-produk mentah hortikultura menjadi produk setengah jadi maupun jadi yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah produk. 10. Peningkatan
kemampuan
penduduk
lokal
terhadap
produk
unggulan daerahnya guna mengurangi pola urbanisasi. 11. Sinergitas industri besar dengan industri kecil dan menengah guna memberikan dampak positif dari dominasi industry bersar dalam perekonomian daerah. 12. Peningkatan kualitas hasil pertanian guna memenuhi standar kelayakan produk pertanian. 13. Penindakan
terhadap
industri-industri
yang
memberikan
pencemaran lingkungan yang cukup tinggi 14. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan produk unggulan daerahnya serta mengurangi permasalahan urbanisasi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 270
15. Peningkatan kemampuan SDM lokal dalam upayanya untuk meningkatkan produktifitas 16. Sosialisasi bantuan permodalan serta pembinaan pemasaran produk-produk unggulan. 17. Aksesibilitas dan informasi terhadap pasar masih rendah 18. Kurangnya akses masyarakat terhadap permodalan 19. Produk olahan hortikultura belum banyak berkembang sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing. 20. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan khususnya
dalam
turut
serta
mengawasi
pencemaran
lingkungannya.
Dari analisis kewilayahan, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Penawaran kerja sama pembangunan sarana dan prasarana bagi swasta di Kabupaten Bandung 2. Deregulasi kebijakan investasi di Kabupaten Bandung 3. Peningkatan penyaluran kredit produktif bagi industry kecil dan menengah 4. Peningkatan distribusi/penyebaran pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bandung 5. Peningkatan efisiennya pembangunan sarana dan prasarana 6. Penawaran kerjasama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung wilayah yang saat ini masih kurang memadai. 7. Peningkatan tata kelola administrasi, sertifikasi dan pemetaan terhadap lahan 8. Peningkatan pembangunan wilayah pedesaan 9. Penertiban pembagunan pada lahan yang tidak sesuai peruntukan dan polanya.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 271
10. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana tanah longsor dengan tetap mempertahankan kaidah pembangunan yang ramah lingkungan. 11. Penertiban dan peninjauan kembali alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kaidah ramah lingkungan. 12. Penertiban dan sosialisasi perijinan terkait dengan pembangunan baik pada sekal kecil maupun besar. 13. Penertiban terhadap industri-industri yang melakukan pencemaran lingkungan 14. Penawaran kerjasama dengan pihak swasta terkait dengan penanganan sampah agar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penampungan akhir sampah. 15. Pembangunan infrastruktur di wilayah tidak saja memperhatikan distribus penyebaran namun juga tetap memperhatikan kaidah ramah lingkungan. 16. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung wilayah sesuai dengan fungsi lahannya. 17. Peningkaan tata kelola administrasi, sertifikasi dan pemetaan terhadap lahan masih lemah 18. Pemberian batas yang jelas antara kawasan perkotaan dan perdesaan
Dari sisi evaluasi kebijakan dan program, terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat prioritas evaluasi, diantaranya sebagai berikut: o Belum
meratanya
kualitas
sumber
daya
manusia
pada
Pemerintahan, terutama pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. o Masih adanya pandangan negatif akan kinerja yang dilakukan pemerintah, hal ini terjadi karena adanya ketidakkonsistenan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Selain itu belum adanya penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggar hukum.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 272
o Belum adanya standar prosedur terpadu dalam menghadapi permasalahan yang mendesak seperti: bencana, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait dengan kebijakan yang telah digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, maka pencapaian kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan ekonomi masyarakat diupayakan mengacu kepada beberapa target: o Perencanaan
kebijakan
yang
memperhatikan
kebutuhan
masyarakat, sehingga akselerasi hasil Musrenbang dapat terefleksi dalam kebijakan dan program pemerintah. o Pelaksanaan program diupayakan bersifat tematik dan berorientasi pada hasil/pencapaian. Orientasi tersebut akan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan memperkuat intensitas kebijakan (strategi dan pembiayaan) ke depan. o Terhadap upaya pengentasan kemiskinan mendapat prioritas penting karena dapat menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang dalam mengakses pelayanan dasar. Kemiskinan mempunyai sifat menurun sehingga perlu memotong jalur regenerasi kemiskinan. o Sistem pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan dari pola bantuan
ke
Pengembangan
sistem
perguliran
lembaga
mikro
yang
bertanggung
terutama
terkait
jawab. dengan
pemberdayaan komunitas dan pemuda dalam melakukan inovasi dan revitalisasi sistem keuangan mikro, sehingga dapat diterima dan diadaptasi secara mudah dan mandiri oleh masyarakat miskin dan tidak bermodal. o Pengembangan sistem pertanian terpadu di perdesaan dan industri kecil terpadu di perkotaan diharapkan mampu menjadi sistem yang dapat melindungi masyarakat lemah. o Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama
dalam
mendukung
terciptanya
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
tingkat
keberhasilan
Hal: 273
pembangunan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, penyediaan air baku serta air bersih merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur harus dapat menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya terutama perwujudan infrastruktur strategis dan sistem yang dapat diadopsi dalam rangka pemerataan pembangunan bidang infrastruktur. Pembangunan Jalan tol, jalan lingkar, jalan poros/penghubung utama diharapkan menjadi faktor yang dapat memecahkan permasalahan yang ada. Pemenuhan kebutuhan air besih untuk permukiman perlu terus ditingkatkan, demikian pula dalam penyediaan air baku. Di sisi lain, diperlukan peningkatan kemampuan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan
infrastruktur terutama melaui perizinan yang konsisten dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku baik pada tingkat pusat maupun daerah. o Terkait produk unggulan daerah, penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas usaha, penerapan sistem kemasan, standarisasi produk serta sertifikasi secara kolektif. Diversifikasi produk dan penciptaan produk unggulan melalui penciptaan industri kreatif diharapkan dapat menjadi pendorong iklim usaha yang tahan terhadap krisis.
Beberapa isu penting dan strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah saat ini antara lain: o Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya LPP.
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 274
o Koordinasi,
integrasi,
simplikasi,
sinkronisasi
dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dan belum optimalnya aplikasi konsep pembangunan partisipatif. o Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai. o Masih rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang kota, seperti terminal, pasar dan sistim transportasi sehingga menyebabkan kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas. o Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara serta masalah lingkungan lainnya seperti banjir dan longsor, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian. o Rendahnya kinerja pembangunan desa disebabkan kualitas SDM, sarana infrastruktur perdesaan, pemanfaatan ruang kawasan pedesaan, lemahnya kelembagaan desa dan belum teralokasikannya sumber keuangan desa secara memadai.
Formulasi isu 2011 – 2015 dengan memperhatikan kondisi eksis dan isu strategis dokumen perencanaan antara lain: o Penataan Pasar Modern o Pengembangan Produk Unggulan Daerah o Wirausaha Daerah o Peningkatan Infrastruktur o Pengembangan Pusat Perdagangan o Pengembangan Investasi Langsung o Pemanfaatan Ruang o Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Masyarakat o Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 275
o Akses Terhadap Sumber Permodalan o Jejaring Informasi Peranserta Masyarakat o Konetivitas Sektor Parwisata Dengan Produk Daerah o Pengembangan Pelatihan Masyarakat o Pengembangan Teknologi Daerah o Perlindungan Kawasan Budidaya Pertanian o Konektivitas Sektor Usaha Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Adapun prayarat pengembangan ekonomi masyarakat antara lain: o Perubahan mindset o Peningkatan mutu modal manusia o Pembiayaan pembangunan o Anggaran dan kekayaan daerah o Transformasi sektor yang berkualitas o Jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan o Ketahanan pangan dan air o Ketahanan energi o Reformasi birokrasi
Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung
Hal: 276