BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 yang sebelumnya didahului dengan Nota Kesepakatan KUA antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 065/SPK/BAPPEDA/2014 dan Nomor : 177 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Kebijakan Umum Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 bahwa dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi : 1.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

3.

Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4.

Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan , serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5.

Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel

Page 1

6.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran pada anggaran induk tahun berjalan. Perubahan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan dimaksud dapat terjadi karena adanya perubahan proyeksi pendapatan, perubahan alokasi belanja daerah, maupun sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetakan dalam KUA. Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 utamanya disebabkan oleh menurunnya pendapatan yaitu dari Dana Perimbangan yang diterima. Penurunan target Dana Perimbangan tersebut yaitu pada dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan surat Kadispenda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 903/V/000209/Penda tanggal 2 April 2015. Menurunnya target Dana perimbangan tersebut tentunya akan berpengaruh pula pada Belanja Daerah. Terjadi pergeseran dan pengurangan dana kegiatan di Belanja Langsung SKPD, namun diharapkan agar SKPD tetap memprioritaskan program-program yang mendukung terhadap pencapaian target-target RPJMD.


Page 2

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 disusun dengan maksud memberikan arah bagi SKPD dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2015, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Renja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 disusun dengan tujuan sebagai berikut : 

Memberikan

pedoman sistimatika penyusunan perubahan Renja SKPD tahun

2015. 

Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2015.

1.3. DASAR PERTIMBANGAN Dasar pertimbangan perlunya dibuat Perubahan Renja adalah adanya perubahan kegiatan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disesauikan dengan evaluasi dan kondisi yang terjadi. 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel

Page 3

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7) Peraturan

Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara

penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14); 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17 Seri E); 12) Peraturan

Daerah

Provinsi

Sumatera

Selatan

Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018 ( Lembaran Daerah Provinsi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel

Page 4

Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9); 14) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 15) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 12).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015, sistimatika Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 disusun dengan sistimatika sekurang-kurangnya sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD Memuat

kegiatan

penghapusan

lanjutan

kegiatan,

tahun

penambahan

sebelumnya, kegiatan

pergeseran

kegiatan,

baru/kegiatan

alternatif,

penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan. BAB IV. PENUTUP Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel

Page 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2014) dan capaian Renstra SKPD. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD. Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Pagu Dana sebesar Rp 11.292.779.000,dengan realisasi sebesar

Rp. 10.843.076.106,- dengan persentase sebesar 96 %.

Dan sisa anggaran sebesar Rp. 449.702.894 I. Belanja Tidak Langsung Berjumlah Rp. 5.988.487.000- dengan realisasi sebesar Rp. 5.796.529.847,- atau dengan persentase sebesar 96,79 % dan sisa anggaran Rp. 191.957.153,II. Belanja Langsung Berjumlah Rp. 5.304.292.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 5.046.546.259,-

dengan persentase sebesar 95,14 % dan sisa anggaran belanja langsung tahun 2014 sebesar Rp. 257.745.741,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 87.322.856,dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut: a)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berjumlah Rp 1.508.880.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 1.421.557.144,dengan persentase 94,21% dan sisa anggaran sebesar Rp. 87.322.856,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1)

Penyediaan

Jasa

Surat

menyurat,

dengan

pagu

dana

sebesar

Rp. 12.000.000,-terealisasi sebesar Rp. 11.901.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik sebesar 99,18 %. Sisa Anggaran Rp. 99.000,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya jasa surat menyurat selama 12 bulan.


Page 6

2)

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu dana sebesar Rp. 390.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 356.049.901,dengan persentase 91,29 %,. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 33.950.099,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya

penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air, internet dan listrik. 3)

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/

Operaional, dengan pagu dana sebesar Rp. 206.610.000,- terealisasi sebesar

Rp. 189.994.575,- dengan persentase 91,96 %,. Sisa pagu

anggaran sebesar Rp. 16.615.425,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. 4)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 36.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.000.000, dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan selama 12 bulan.

5)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.754.800,- dengan persentase 99,39 %, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.

6)

Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000,terealisasi sebesar Rp. 39.953.903,- dengan persentase 99,88%, realisasi fisik 100 %. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan.

7)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.622.400,- dengan persentase 99,06 %, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 377.600. Hasil yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan sehingga pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan lancar.

8)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 56.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.574.450,- dengan persentase 43,88%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 31.425.550,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya


Page 7

jasa penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor selama 12 bulan. 9)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 10.000.000, terealisasi sebesar Rp. 9.905.000, dengan persentase 99,05%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 95.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan selama 12 bulan.

10)

Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan pagu dana sebesar Rp. 25.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.737.500,- dengan persentase keuangan 94,20%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.462.500,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan.

11)

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran, dengan pagu dana sebesar Rp. 275.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 275.470.000,dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis/ perkantoran selama 12 bulan.

12)

Penyediaan Jasa Tutor SKJ, dengan pagu dana sebesar Rp. 6.600.000,terealisasi sebesar Rp. 6.450.000,- dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa tutor SKJ selama 11 bulan.

13)

Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih, dengan pagu dana sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.999.750,- dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya penyediaan peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan.

14)

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri, dengan pagu dana sebesar Rp. 365.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 362.143.865,- dengan persentase 99,22%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 2.856.135,- Hasil yang dicapai adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri.


Page 8

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Memiliki pagu dana sebesar Rp. 664.800.000, yang memiliki persentase sebesar 94,75% dari realisasi dana di tahun 2014 sebesar Rp. 629.879.650,- dan sisa anggaran Rp. 34.920.350,-. Kegiatan ini untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor, rehabilitasi gedung kantor, dan pemeliharaan gedung kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mempunyai pagu dana sebesar Rp. 134.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 133.851.550,- dengan persentase sebesar 99,48%. Sisa pagu anggaran Rp. 698.450,- Program ini digunakan untuk membiayai rapat koordinasi teknis dengan kabupaten/kota. d) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Mempunyai pagu dana sebesar Rp. 2.286.062.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.203.830.490,- persentase sebesar 96,40%. Sisa anggaran sebesar Rp. 82.231.510,-. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang tersebar di bidang-bidang teknis pada BP3MD Provinsi Sumatera Selatan. e) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Mempunyai pagu dana sebesar Rp. 710.000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 657.427.425,- persentase sebesar 92,60%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 52.572.575,-

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu

penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan penanaman modal serta pengembangan sistem informasi penanaman modal. Hasil Analisis pencapaian kinerja 5 program yang dilaksanakan oleh Badan Promosi dan Perizinan penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2014 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2014 (tahun ke-2) Renstra Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.


Page 9

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2014 PROVINSI SUMATERA SELATAN SKPD: BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV.SUMSEL

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Kode Rek.

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2014)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 I.

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Jumlah unit yang melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran

4

5 100%

6 12 bulan

7 100%

8= (7/6) 100%

9 12 bulan

10=(5+7+9) 100%

11= (10/4) 100%

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

2

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah jenis jasa surat menyurat/ benda pos Jumlah rekening listrik, telepon, air dan internet yang dibayar Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan lancar operasional

38 Kwitansi

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

100%

1 Tahun

100%

100%

7 Unit Mobil dan 10 Unit Motor

100%

100%

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pengelola keuangan

10 Kendaraan R4 dan 7 Kendaraan R2 10 Orang

100%

8 Orang

100%

100%

8 Orang

100%

100%

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3 Orang

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

33 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan

Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis berkas yang dicetak dan penggandaan

15 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

3


Page 10

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

7 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

2 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

66 Kali

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran Penyediaan Jasa Tutor SKJ

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Frekuensi makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap Frekuensi pelaksanaan SKJ

13 Orang

100%

13 Orang

100%

100%

13 Orang

100%

100%

44 Kali

100%

11 bulan

100%

100%

11 bulan

100%

100%

Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang tersedia Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Jumlah Unit yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana

13 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

DD: 12 Kali; LD: 10 Kali; LN: 2 Kali

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

100%

100%

12 bulan

100%

100%

15

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia

16

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

18

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10 11 12 13 14 II

17

12 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

3 Unit

100%

100%

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Frekuensi peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

1 Gedung

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

3 Kali

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya

1 Gedung

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

100%

12 bulan

100%

100%

12 bulan

100%

100%

5 Orang

100%

1 Kegiatan

100%

100%

1 Kegiatan

100%

100%

1 Kali

100%

12 bulan

100%

100%

12 bulan

100%

100%

100%

-

100%

100%

50 Buku

100%

100%

19

Pelatihan Pendidikan dan Kursus Keterampilan

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pendidikan dan kursus keterampilan

20

Rapat Koordinasi Dengan Kabupaten/ Kota

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

IV

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

100%

Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi


Page 11

21

Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/ PMDN Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah rapat yang dilaksanakan

1 Kali

100%

100%

100%

100%

1 Kegiatan

100%

100%

Jumlah kab/ kota yang dipantau, dibina, dan diawasi

15 Kabupaten/ Kota

100%

1 Tahun

100%

100%

Terlaksananya rapat koordinasi

100%

100%

23

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Jumlah koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal guna meningkatnya jumlah investasi

1 Kali

100%

1 Tahun

100%

100%

Terselenggaranya kegiatan Improve Your Business

100%

100%

24

Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM

Jumlah temu bisnis/ matchmaking dan seminar yang dilaksanakan guna meningkatnya rencana investasi

1 Kali

100%

20 Buku

100%

100%

20 Buku

100%

100%

25

Penyelenggaraan Pameran Investasi

V

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah pameran investasi yang diikuti Jumlah Realisasi Investasi

100%

100%

100%

100%

1 Kegiatan

100%

100%

26

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal

Jumlah leaflet, booklet yang tersedia serta Rakor, Bintek yang dilaksanakan

200 leaflet, 200 booklet, Rakor 3x, Bintek 1x

100%

12 Bulan

100%

100%

12 Bulan

100%

100%

27

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Jumlah sistem informasi yang berbasis e-Government yang tersedia

1 Paket

100%

1 Kegiatan

100%

100%

1 Kegiatan

100%

100%

22


12 DN; 3 LN

Page 12

2.2. Program dan Kegiatan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Pada tahun 2015, BP3MD Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 (Lima) Program dan 34 (Tiga Puluh Empat) kegiatan yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang mencakup pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDG’s, pengentasan kemiskinan. Program dan kegiatan tersebut merupakan 3 (Tiga) Program kegiatan rutin serta 2 (Dua) Program strategis SKPD. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO.

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

TARGET CAPAIAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran Penyediaan Jasa Tutor SKJ Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Pendidikan dan Kursus Keterampilan Rapat Koordinasi Dengan Kabupaten/ Kota

Presentase Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis jasa surat menyurat/ benda pos Jumlah rekening listrik, telepon, air, dan internet yang dibayar Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan lancar operasional Jumlah pengelola keuangan Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis berkas yang dicetak dan penggandaan Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Frekuensi makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap

100%

1.545.726.400

2 Jenis 38 Kwitansi

12.000.000 390.000.000

10 Kendaraan R4 dan 7 Kendaraan R2 10 Orang 3 Orang 33 Jenis 15 Jenis

207.000.000

7 Jenis

50.000.000

2 Jenis

10.000.000

66 Kali 13 Orang

25.200.000 308.526.400

44 Kali 13 Jenis

11.000.000 6.000.000

DD: 12 Kali, LD: 10 Kali, LN: 2 Kali

350.000.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. II. 15. 16. 17. 18. 19. 20. III. 21. 22.

Frekuensi pelaksanaan SKJ Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang tersedia Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Tersedia Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia Jumlah pengadaan mebeleur Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah gedung kantor yang dipelihara Frekuensi peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pendidikan dan kursus keterampilan Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan


36.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000

1.482.543.000 12 Jenis

150.000.000

1 Paket 2 Jenis

195.000.000 45.000.000

1 Gedung

80.000.000

3 Kali

50.000.000

1 Gedung

962.543.000 150.000.000

5 Orang

20.000.000

1 Kali

130.000.000

Page 13

IV. 23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. 30. V. 31. 32. 33.

34

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi

Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/ PMDN Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Jumlah rapat yang dilaksanakan

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi

Jumlah temu bisnis/ matchmaking dan seminar yang dilaksanakan guna meningkatnya rencana investasi Jumlah buku/ CD profil investasi yang tersedia

Jumlah rapat yang dilaksanakan dalam perencanaan dan pengembangan penanaman modal Jumlah koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal yang dilaksanakan guna meningkatnya nilai investasi Jumlah kabupaten/ kota yang dpantau, dibina, dan diawasi Jumlah SDM yang ditingkatkan kualitasnya dalam rangka peningkatan pelayanan investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal

Jumlah Realisasi Investasi

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Jumlah regulasi yang tersedia JUMLAH

Jumlah business meeting yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri Jumlah sistem informasi berbasis e-Government yang tersedia Jumlah leaflet, booklet yang tersedia serta Rakor, Bintek yang dilaksanakan

2.450.000.000 1 Kali

300.000.000

CD: 2.000 keping; Booklet: 3.000 buah; Leaflet: 3.000 buah; Roll Up Banner: 1 kali 1 Kali

300.000.000

1 Kali

150.000.000

1 Kali

100.000.000

15 Kab/ Kota

200.000.000

40 Orang

100.000.000

DN:12 kali, LN: 3 kali

1.100.000.000

200.000.000

1.176.022.600 DN: 2 kali; LN: 1kali

100.000.000

1 Paket

176.022.600

200 Leaflet; 200 booklet; Rakor 3 kali; Bintek 1 kali 2 Produk Regulasi

500.000.000

400.000.000 6.804.292.000

2.3. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Perubahan Rencana Kerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dan rencana program/kegiatan tahun 2015.

Penyusunan rencana program/kegiatan

perubahan tahun 2015 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2015 sampai dengan triwulan II, pencapaian target Renstra BP3MD tahun 2013-2018 serta realisasi pelaksanaan APBD BP3MD sampai dengan bulan Juni 2015 (Triwulan II) sebagai berikut : 1.

Belanja SKPD Total Pagu Anggaran Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 12.938.439.009,- (Dua Belas Miliar Sembilan


Page 14

Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Rupiah), yang terdiri atas : Belanja Tidak Langsung

:

Rp. 6.134.147.009

Belanja Langsung

:

Rp. 6.804.292.000



Belanja Pegawai

:

Rp. 43.200.000



Belanja Barang dan Jasa

:

Rp. 5.299.689.680



Belanja Modal

:

Rp. 1.461.402.320

2.

Program dan Anggaran APBD Dari pagu anggaran yang tersedia tersebut, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 5 (Lima) Program dan 34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan, dengan program dan anggaran antara lain sebagai berikut : o

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

dengan

Anggaran

Rp. 1.545.727.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah); o Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran Rp. 1.482.543.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah); o Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Anggaran Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); o Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan Anggaran Rp. 2.450.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); o Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan Anggaran Rp. 1.176.022.000,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Hasil evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan APBD

Provinsi Sumatera

Selatan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Triwulan II pada BP3MD Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :


Page 15

a) Realisasi dan Target (keuangan,fisik, dan kinerja) Keuangan (%)

Uraian

Pagu

Realisasi

Anggaran(Rp)

Anggaran (Rp)

1

Fisik (%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

s.d.

s.d.

s.d. Akhir

s.d.

Triwulan

Triwulan

Tahun

Triwulan

Ini

Ini

Ini

2

3

4

5

6

7

Total Belanja

12.938.439.009

4.374.008.045

50

33.8

100

50

Belanja Tidak Langsung

6.177.347.009

2.705.233.401

50

43.79

100

50

Belanja Langsung

6.804.292.000

1.688.774.644

50

24.82

100

60

-

Belanja Barang Jasa

5.299.689.680

1.333.099.644

50

25.15

100

50,00

-

Belanja Modal

1.461.402.320

335.675.000

50

22.97

100

70,00

1) Realisasi Total Belanja Realisasi Total Belanja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.374.008.045,- atau 33.8 % dan realisasi fisik 50%. 2) Realisasi Belanja Tidak Langsung Realisasi Belanja Tidak Langsung BP3MD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.705.233.401,- atau 43.79 % dan realisasi fisik 50 %. 3) Realisasi Belanja Langsung i. Realisasi Belanja Langsung BP3MD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.688.774.644,- atau 24.82 % dan realisasi fisik 60%. ii. Realisasi Keuangan 1.

Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0% ≤ 65% : 31 kegiatan Dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III

2.

Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66% ≤ 90% : 1 kegiatan a. Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota

3.

Tinggi, Kegiatan dengan realisasi 91% ≤ 100% : 2 kegiatan a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan Mebeleur


Page 16

iii. Realisasi Fisik 1.

Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0% ≤ 65% : 30 kegiatan

2.

Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66% ≤ 90% : 0 kegiatan

3.

Tinggi, kegiatan dengan realisasi 91% ≤ 100% : 4 kegiatan

Evaluasi hasil Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel I.H

b) Indikator Kinerja SKPD Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja daerah dan indikator kinerja SKPD tahun 2015, sebagai berikut : No 1

2 3 4 5 6

7

Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN Jumlah Investor Nilai Realisasi Investasi PMDN Nilai Realisasi Investasi PMA Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu Jangka Waktu Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit PTSP yan Selesai Sesuai SOP

Satuan

Target

Realisasi*

Capaian

%

10

-

-

Perusahaan PMA dan PMDN

170

52

30,59 %

Rupiah

8,349 Triliun

1,97 Triliun

23,6 %

Rupiah

10,95 Triliun

6,9 Triliun

63,01 %

Nilai

83

-

-

%

75

100

133 %

Hari

6

3

200 %

*Angka Sementara

Dari 6 (Enam) indikator kinerja SKPD yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yang menjadi tanggungjawab BP3MD Provinsi Sumatera Selatan, dalam Triwulan II Tahun 2015 ada 2 (Dua) indikator kinerja yang tercapai, yaitu indikator jangka waktu perizinan dan non perizinan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel

Page 17

pada unit PTSP yang selesai sesuai SOP dan Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu,

sedangkan 5 (Lima) indikator belum

tercapai pada jangka waktu Triwulan II tahun 2015 yaitu : 1. Persentase Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN Belum dapat diukur, karena indikator ini merupakan indikator tahunan dan dapat diukur pada akhir tahun. 2. Jumlah Investor 3. Nilai Realisasi Investasi PMDN 4. Nilai Realisasi Investasi PMA 5. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Belum dapat diukur, karena indikator ini merupakan indikator tahunan dan dapat diukur pada akhir tahun. Dalam melaksanakan program kerja, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan menghadapi kendala atau hambatan pada Triwulan II Tahun 2015 antara lain : - Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan masih bersifat formalitas dan tidak mencerminkan perencanaan atau kebutuhan sebenarnya. - Adanya perubahan/revisi kegiatan berupa pergeseran/perubahan belanja, perubahan satuan, perubahan volume dan lain-lain. - Masih kurangnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM

sehingga data

realisasi

investasi PMA/PMDN


kurang update.

Page 18

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang dituangkan pada Bab III ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah didlakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk matriks rencana program dan kegiatan berdasarkan tupoksi SKPD yang menanganinya. Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini bersifat menyeluruh yang didanai oleh APBD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berikut disajikan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan prakiraan maju Tahun 2016


Page 19

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani sehingga dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II Tahun 2015 di lingkup Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditargetkan untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sumatera Selatan sejahtera, lebih maju dan berdaya saing internasional. Dalam upaya mencapai target tahun 2015 seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan

tahun

2015

telah

mempertimbangkan

kemampuan

realisasi

pelaksanaannya hingga akhir tahun 2015. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur dilingkup Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan renja SKPD Tahun 2015 ini dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI

: PALEMBANG

TANGGAL

:

2015

KEPALA BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. MAULAN AKLIN, S.IP., M.Si Pembina TK. I NIP. 19760304200003 1 003


Page 20


Page 21

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents