BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengertian Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk menyelaraskan pencapaian visi, misi dan tujuan SKPD dengan pencapaian visi, misi dan tujuan pemerintah daerah sehingga Renstra SKPD dapat dijadikan pedoman yang jelas dalam mendukung pencapaian visi, misi da tujuan pemerintahan daerah. Oleh karena itu penyusunan Renstra SKPD tidak terlepas dari visi, misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Renstra SKPD harus sesuai dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan sesuai pula dengan Renja SKPD itu sendiri. Sehubungan dengan Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan majemuk dalam budaya, adat istiadat dan bahasa, agama serta suku-suku yang berbeda. Berdasarkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” maka Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih memperhatikan kebutuhan nyata dalam menjaga kemajemukan yang ada sehingga menjadikan Bangsa Indonesia tetap bersatu dalam wadah NKRI, mencapai cita-cita perjuangan yang sama, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kota Prabumulih merupakan salah satu kota yang sangat berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik, guna mencapai kemakmuran masyarakat Prabumulih secara nyata dan merata. Hal ini didukung oleh adanya kekayaan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Keberhasilan pembangunan di Kota Prabumulih sangat tergantung pada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
1
kemampuan Pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan secara optimal, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia beserta sumber daya pendukung lainnya yang tersedia. Diera Globalisasi dan Reformasi sekarang ini menuntut kita menjadi bangsa yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel dalam sistem pemerintahan. Dukungan kondisi yang aman, nyaman dan tentram dapat menjamin bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat Prabumulih, guna melaksanakan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka pelayanan prima terhadap masyarakat sudah menjadi tuntutan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta untuk menumbuhkan kehidupan demokratis, maka pemerintah mulai merubah paradigmanya dari pembinaan menjadi fasilitasi. Semuanya dalam rangka terwujudnya
Visi
Kota
Prabumulih
Periode
2013-2018
yaitu
PRIMA
(Prestasi/Produktif, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman dan BERKUALITAS. 1.2 Landasan Hukum Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih tersebut, yaitu: 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 3. Undang-udangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
2
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700); 9. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
3
Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor
Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018; 21. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor
Tahun 2013 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2013; 22. Keputusan
Pengguna
Anggaran
Masyarakat Kota Prabumulih No.
Kantor
Kesatuan
Bangsa
dan
/KPTS/Kesbang/2013 Tentang
Rencana Kerja Tahun 2013 Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. 1.3 Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah : 1. Menyusun dokumen usulan rencana program dan kegiatan lima tahunan yang terpadu dan terintegrasi dalam seksi Hal dan SDM, Seksi Kebangsaan dan Demokrasi dan Seksi Kesiapan dan Kesiapan Penanggulangan tahun 2013 – 2018. 2. Mempersiapkan serta memprediksi kegiatan yang di perlukan dalam tenggang waktu lima tahunan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan tahunan guna mengantisipasi kejadian-kejadian dimasyarakat berupa tindakan anarkis, keagamaan maupun bencana kebakaran yang akan terjadi di Kota Prabumulih. 3. Mempersiapkan rencana program dan kegiatan tahun 2013-2018 dalam mendukung rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kota Prabumulih dan PRIMA & BERKUALITAS tahun 2013-2018 di bidang Kesatuan
Bangsa
dan
Perlindungan
Masyarakat
dan
Bencana
Kebakaran.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan dari Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih, adalah sebagai berikut : Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
4
BAB. I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1
Rencana Program Bencana Daerah
dan
Kegiatan
Badan
Penanggulangan
BAB. VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Uraian Indikator Kinerja Sesuai Kewenangan SKPD yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Kinerja RPJD BAB. VII. PENUTUP
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Berdirinya Kota Prabumulih terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113) di Propinsi Sumatera Selatan. Pembentukan Kota Prabumulih menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 bertujuan untuk : 1. Meningkatkan efektivitas pendayagunaan sumber daya. 2. Memperpendek rentang kendali pemerintahan. 3. Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan Perda Kota Prabumulih No. 31 Tahun 2003 maka berdirilah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. Sejak berdirinya Kota Prabumulih tahun 2001, terbentuknya Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dalam perkembangan sejarahnya yang masih bergabung dengan Sat Pol PP kala itu, kemudian pada Tahun 2005 Sat Pol PP membentuk Kantor sendiri dan Kantor Kesbang dan Linmas berdiri sendiri dengan tambahan Seksi Kesiapan dan Penanggulangan. Walaupun dengan segenap kemampuan
dan
keterbatasan
dalam
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat, Kantor Kesbang dan Linmas berusaha untuk meningkatkan pelayanan secara optimal. Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi : 1. 2. 3. 4.
Pelayanan Pemerintahan Umum dan Politik Dalam Negeri Pelayanan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bahaya Kebakaran Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih dinyatakan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana pemerintah kota dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di pimpin seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
6
Walikota dalam penyelenggaraan, pembinaan dbidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan terhadap kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; 2. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan dan pemeliharaan stabilitas politik ; 3. Penyelenggaraan pembauran bangsa. Demokratisasi dan pelaksanaan wawasan kebangsaan serta pembinaan satuan-satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi bencana alam maupun serangan pihak musuh dari luar; 4. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban ; 5. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan kapasitas personil yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidkan dan pelatihan, kelengkapan dan peralatan kerja; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih berdasarkan Perda Kota Prabumulih No. 31 Tahun 2003 maka berdirilah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih untuk mendukung program Pemerintah ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pembinaan di bidang Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Pembinaan, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
7
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Mempunyai Fungsi: a. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemberian Bimbingan terhadap kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. b. Menyelenggarakan Pelaksanaan
Pembauran
Wawasan
Bangsa,
Kebangsaan
serta
Demokrasi Pembina
dan Satuan
Perlindungan Masyarakat untuk Menanggulangi Bencana alam maupun serangan fisik musuh dari luar. c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan dan pemeliharaan stabilitas politik. d. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban. e. Menyiapkan bahan Petunjuk Teknis Pengembangan Kapasitas Personil, Pendidikan dan Kelengkapan Alat Kerja. f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : Menyusun Program dan Melaksanakan Urusan Surat Menyurat dan Kearsipan Kepegawaian, Perlengkapan dan rumah tangga dalam Lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi: a. Penyiapan
Bahan
dan
Koordinasi
Pelaksanan
Penyusunan
Rancangan Program Kerja, Pelaporan dan Penyusunan Langkah Kegiatan Tahunan Ketata Usahaan berdasarkan Program dan Pelaksanan Kegiatan Tahunaan sebelumnya. b. Mengelola Administrasi Kepegawaian, Keuangan , Perlengkapan Rumah Tangga. c. Mendistribusikan kegiatan-kegiatan kepala seksi-seksi dan bawahan dalam melaksanakan tugas Sub. Bagian Tata Usaha. d. Menyelenggarakan Tata Usaha Kantor dan Urusan Rumah Tangga Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. e. Menyelenggarakan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
8
f. Menyusun Anggaran Pelaporan serta Pembinaan Organisasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. g. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Atasan. 3. Seksi Kebangsaan dan Demokrasi Seksi Kebangsaan dan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan Bahan Kebijakan
dan Fasilitas Pelaksanan Pembauran
dan Kewarganegaraan, Asimilasi Antar Suku, dan Ketahanan Ideologi, Politik Ekonomi, Sosial Budaya dan Pelaksanan Demokrasi, Pemilihan Umum dan Hak Azasi Manusia. Seksi Kebangsaan dan Demokrasi mempunyai Fungsi: a. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Pembauran Bangsa dan Kewarga Negara serta Demokratisasi pada Infra Struktur Politik. b. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan
Proses Asimilasi suku Bangsa dan Demokrasitisasi
pada Infarastruktur Politik. c. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Kerukunan Hidup Beragama dan Demokrasi Pembinaan Kehidupan Masyarakat. d. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan dan Evaluasi kebijakakan Pemberdayaan Supra Struktur Politik, Infra Struktur Politik dan Pembinaan Masyarakat. e. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Ketahanan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dan membantu Penyelenggaraan Pemilihan Umum. f. Pelaksanaan
Penyiapan
Bahan
Rencana
Pemberian
Tanda
Penghargaan Kepahlawanan dan Penyelenggaraan Hak Azasi Manusia g. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Evaluasi Pembauran Bangsa dan Kewarganegaraan, Asimilasi Antar Suku bangsa serta Kerukuranan Hidup beragama dan pelaksanaan Ketahanan Idiologi Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
9
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan. 4. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pembangunan SDM Seksi
Hubungan
Antar
Lembaga
dan
Pembangunan
SDM
Mempunyai Tugas Melaksanakan Penyiapan Bahan Kebijakan dan Fasilitas Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Menyiapkan Bahan Petunjuk Teknis Pengembangan Kapasitas Personil yang meliputi Penyusunan Rancangan Kebutuhan Personil, Pendidikan dan Pelatihan, Kelengkapan dan Prakteknya. Untuk Menyelenggarakan Tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi: a. Penyiapan Bahan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Hubungan Antar Lembaga Legislatif. b. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Pemantauan Rapat / Sidang Bahan Legislatif c. Pelaksanaan
Pendataan
Keanggotaan
DPRD
dalam
rangka
Penggantian Antar Waktu d. Penyiapan Bahan dan Fasilitas dalam Pemberdayaan Demokrasi Desa / BPRD e. Penyiapan Bahan dan Fasilitas Pelaksanan Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. f. Penyiapan Bahan Fasilitas Pelaksanan Hubungan dengan Lembaga Penyelenggaran Pemilihan Umum. g. Penyiapan Bahan Pelaksanan dalam rangka Koordinasi Fasilitas dan Komunikasi dangan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum. h. Penyiapan Bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. i. Penyiapan Bahan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Pelayanan dengan Partai Politik / Organisasi Kemasyarakatan. j. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sistem Politik.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
10
k. Penyampaian Bahan Evaluasi Kebijakan Pelaksanan Hubungan Lembaga Legislatif, Eksekutif. Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Partai Politik. l. Menyusun Langkah Kegiatan berdasarkan data dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja. m. Melakukan
Rencana
Kebutuhan
Personil
dan
Pembinaan
Pengembangan SDM. n. Melakukan Pelaksanaan Pendidikan
dan Latihan Personil guna
Peningkatan SDM o. Penyiapan Bahan dan Petunjuk Teknis Mengenai Pengembangan Personil dan Peningkatan SDM. p. Penyiapan Peralatan dan Perlengkapan Personil dalam Rangka Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan dalam rangka Menunjang Pelaksanan Kerja. q. Melakukan Pembinaan dan Pelaksanan Ketertiban Umum r. Pelaksanaan Tugas Lainya yang diberikan oleh Atasan. 5. Seksi Kesiapan dan Penanggulangan Seksi Kesiapan dan Penanggulangan mempunyai tugas Melaksanakan Penyiapan Bahan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Kesamaptaan dan Melaksanakan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Pengamanan Peraturan Daerah dan Peralihan. Untuk Melaksanakan Tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, seksi Kesiapan mempunyai Fungsi; a. Menyusun langkah kegiatan berdasarkan data dan pedoman yang berlaku sebagai Pedoman Kerja. b. Memberi
petunjuk
dan
bimbingan
kepada
bawahan
dalam
Pelaksanaan Tugas sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan Peraturan
dan
Perundang-undangan
dan
melaksanakan
pengamanan dan ketertiban masyarakat c. Perencanaan Kebutuhan Personil Linmas, Pendidikan dan Pelatihan dalam
rangka
Pengembangan,
Kemampuan
dan
Peralatan
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
11
Kelengkapan dan Perangkat Kerja serta menyusun Pedoman dan petunjuk Teknis Pembinaan Ketentraman dan ketertiban. d. Mengadakan Pelatihan Kesamaptaan dan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah. e. Melakukan Pengawalan dan Pengamanan serta Menyiapkan Bahan dan Petunjuk Teknis Pembinaan Ketertiban Wilayah dan Ketertiban Masyarakat. f. Menyiapkan bahan Petunjuk Teknis Pelaksana Penyuluhan dibidang Ketentraman
dan
Ketertiban
Wilayah,
Peraturan
Perundang-
undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota. g. Pelaksana Tugas lain yang diberikan Atasan Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pembentukan Organsiasi Perangkat Daerah maka bagan struktur organisasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih tersebut adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Subbag Tata Usaha
Kasi Kebangsaan & Demokrasi
Kasi Hub. Antar Lembaga & Pengembangan SDM
Kasi Kesiapan & Penanggulangan
Sumber : Perda Kota Prabumulih No. 02 tanggal 24 Juli 2008
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
12
Secara rinci susunan struktur organisasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 terdiri dari : 1. Kepala Kantor 2. Subbag Tata Usaha 3. Kasi Kebangsaan dan Demokrasi 4. Kasi Hub. Antar Lembaga dan Pengembangan SDM 5. Kasi Kesiapan dan Penanggulangan 2.2
Sumber Daya SKPD 2.2.1.Susunan Kepegawaian Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) tahun 2013-2018. 2.2.1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No
Pendidikan
Jumlah
1.
Strata 2 (S2)
2
2.
Strata 1 (S1)
11
3.
Diploma 3 (D3)
4.
SLTA/SMK
5.
SLTP
0
6.
SD
0
JUMLAH
1 12
26
Sumber : DUK Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih, 2013
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
13
Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 2 orang dengan keheterogenitas disiplin ilmu atau proporsinya sebesar 8,70 persen dari agregat jumlah pegawai. Strata 1 (S1) yakni sebanyak 11 orang dengan proporsi sebanyak 42,31 persen diikuti dengan SLTA/SMK yakni sebanyak 12 orang dengan proprosi 46,16 persen dari keseluruhan jumlah pegawai, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) hanya berjumlah 1 orang dengan proporsi 3,85 persen. 2.2.1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Untuk mengetahui secara detail jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, dapat dilihat pada tabel 2. 2 sebagai berikut. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
No
Pangkat
Golongan
Jumlah
1.
Pembina Tk. I
IV/b
1
2.
Penata Tk. I
III/d
2
3.
Penata
III/c
2
4.
Penata Muda Tk. I
III/b
4
5.
Penata Muda
III/a
6
6.
Pengatur Tk. I
II/d
1
7.
Pengatur
II/c
-
8.
Pengatur Muda Tk. I
II/b
7
9.
Pengatur Muda
II/a
3
JUMLAH
26
Sumber : DUK Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih, 2013
Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat II.b atau Pengatur Muda Tk. I sebanyak 7 orang dengan proporsi sebesar 26,93 persen dari total agregat. Berikutnya diikuti oleh Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
14
golongan III.a atau Penata Muda 6 org sebesar 23,00 persen dan III.b atau Penata Muda Tk. 1 masing-masing 4 orang dengan besaran proporsi 15,39 persen sedangkan golongan III/c atau penata besaran porsi 7,70 persen dan golongan III/b atau penata Tk. 1 sebesar 4 org dengan 15,39 persen dan Pengatur Muda atau II.a masing-masing 3 orang 11,54 persen dari total agregat. Sedangkan Pembina Tk. 1 dan Pengatur Tk. 1 masingmasing 1 orang atau 3,85 persen dari total agregat. 2.3 Perlengkapan Selain dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013-2018. Rincian Daftar Inventaris Barang yang dimiliki Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Data Aset Kantor Kesbang dan Linmas Kota PrabumulihTahun 2013 Kondisi Fasilitas
Jumlah Baik
1. Mini bus ( mobil dinas kebakaran) 2. Pick Up
2 unit
2
1 unit
1
3. Sepeda Motor
5 unit
5
4. Mobil PBK
4 buah
4
5. Brangkas
1 buah
1
6. Kaca hias
1 buah
1
7. Lemari arsip
4 buah
4
8. Bufet kayu
1 buah
1
9. Komputer PC
6 buah
6
10. Papan pengumuman
1 buah
1
11. Papan Tulis
1 buah
1
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
Rusak
15
12. Papan absen
1 buah
1
13. Briket larsem
1 buah
1
14. Klam Knalpot
1 buah
1
15. Konegtor riq
1 buah
1
16. Kursi rapat
125 buah
120
17. Kursi putar
8 buah
8
18. Mic conprence
1 buah
1
19. Dispenser
5 buah
5
20. Battery changeer
3 buah
3
21. Pesawat telpon
2 buah
2
22. Handy talky
9 buah
5
23. Antenna MF/ MW portable
1 buah
1
5
4
24. Antena NF/ SW Transportable 25. Meja Kerja
13 buah
10
26. Pipa ukuran 5 ml
1 buah
1
27. Bendera merah putih
1 buah
1
28. Pistol
1 buah
1
29. Pesawat RIG F 1500 m
1 buah
1
30. Kursi kerja pejabat
1 buah
1
31. VCD Player
1 buah
1
32. AC
8 buah
8
33. Meja tamu
2 buah
1
34. Kursi tamu
4 buah
4
35. UPS
1 buah
1
36. Mesin Tik elektronik
1 buah
1
37. Kamera
3 buah
2
38. Rak TV
1 buah
1
39. Meja rapat
5 unit
5
40. Hand cam
2 buah
2
41. Lactop ( Note book )
8 buah
6
2
42. Printer
8 buah
5
3
43. Kursi kerja pegawai
12 buah
10
2
1 buah
1
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
3
1
1
16
44. Handpone
13 buah
13
45. Proyektor + attchhem
2 buah
2
46. Lemari Es
2 buah
2
47. Scanner
1 buah
1
48. Transportable water pump
1 buah
1
49. Mesin Hitung Elektronik
2 buah
1
50. Mesin potong rumput
1 buah
1
51. TOA/ Sound system
1 buah
1
52. Filling Cabinet
3 buah
3
53. Vacum pump
1 buah
1
54. Lemari pakaian
4 buah
4
55. Kopling Nozle
1 buah
1
56. Nozle tester
1 buah
1
57. Adaptor cabang
3 buah
3
58. Selang karet PBK
5 buah
5
59. Kursi tamu
1 buah
1
60. Ranjang tempat tidur
5 buah
5
61. Kipas angin
2 buah
2
62. Televisi
3 buah
3
63. Ambal / karpet
4 buah
4
64. Kapak Besi
5 buah
5
65. Masker gas
10 buah
10
66. Pakaian anti api
5 buah
5
67. Helm pemadam PBK
5 buah
5
68. Lampu kepala PBK
10 buah
10
351
326
Jumlah
1
25
2.4 Kinerja Pelayanan SKPD Tingkat
capaian
kinerja
Kantor
Kesbang
Prabumulih berdasarkan pada target Renstra
dan
pada
Linmas periode
Kota tahun
anggaran 2013, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih yang meliputi :
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
17
1. Menjaga Keamanan dan Ketertiban dengan petugas Linmas. 2. Cakupan
Pelayanan
Penerbitan
surat
terdaftar
bagi
ormas
kemasyarakatan dan LSM. 3. Pembinaan Politik dan verifikasi parpol. 4. Tingkat Waktu tanggap ( Response time rate) Terhadap Penanggulangan Kejadian Bencana kebakaran. 5. Pembinaan Wawasan Kebangsaan 6. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Tingkat capaian kinerja dijadikan indikator kinerja menjadi lebih sempit meliputi 4 yaitu : 1. Meningkatnya
keamanan
dan
kenyamanan
masyarakat
dengan
pengamanan tenaga linmas dari masyarakat. 2. Menurunya jumlah konflik dimasyarakat dan antar umat beragama 3. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (tingkat waktu tanggap terhadap pelayanan penanggulangan kebakaran) 4. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan (Treaths) yang dihadapi pada Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih antara lain sebagai berikut : 1. 2. Respon dari dinas/ instansi terkait lainnya masih lemah 3. Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan program/ kegiatan 4. Organisasinya Kesbang dan Linmas
yang masih menyatu dengan
bagian seksi kesiapan dan penanggulangan sehingga tidak bisa secara maksimal mengembangkan diri pada bagian-bagian. Peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih antara lain adalah : 1. Anggaran APBD bagi Kantor Kesbang dan Linmas yang semakin lebih baik. 2. Berkembangnya kehidupan demokrasi, politik dan hukum
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
18
3. Heterogen dan majemuknya masyarakat sangat mendukung lancarnya pembangunan dengan tenggang rasa dan kerukunan masyarakatnya. 4. Adanya Visi Prabumulih PRIMA dan Berkualitas memperkokoh Visi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD Pelayanan Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih adalah salah satu urusan wajib dibidang keamanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih menemui berbagai pemasalahan dan isu-isu strategis yang muncul di masyarakat. Identifikasi terhadap permasalahan dibidang keamanan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penanggulangan masalah keamanan. Salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isuisu strategis dibidang keamanan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (Strenghts, Weakneses, Opportunities, dan Threats). Analisis ini secara
sederhana
membantu
dalam
mengidentifikasikan
variabel
internal dan eksternal, yang dimiliki oleh suatu entitas/organisasi dalam menyikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan) dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi (Kekuatan dan Kelemahan). Pada sisi yang lain Analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan misi SKPD periode 2013-2018. Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut : Kekuatan (Strengh) : - Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Prabumulih No. 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. - Adanya Standard Operating Procedure (SOP); - Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Struktur organisasi yang jelas; Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
20
- Adanya dukungan anggaran. - Adanya perturan-peraturan pendukung lainnya Kelemahan (Weaknesses) : - Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur ; - Sarana dan prasarana kurang memadai; - Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain; - Kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai pendukung program/ kegiatan; - Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan. Peluang (Opportunities) : - Kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan dan keamanan masih cukup tinggi; - Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan dibidang kesatuan bangsa dan politik; - Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN; - Kerjasama antar instansi; - Pemanfaatan teknologi informasi. Ancaman (Threats) : - Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan - Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah - Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan program/ kegiatan - Sering berubahnya peraturan perundang-undangan - Sering terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka
dilakukan penentuan
alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui tabel 3.1 Identifikasi analisa Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal berikut ini ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
21
Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Tabel 3.1 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal No S1
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (S) No KELEMAHAN (W) Adanya Tugas Pokok dan W1 Belum memadainya kuantitas Fungsi (Tupoksi) dan kualitas aparatur
S3
Adanya Standard Operating W2 Procedure (SOP) Struktur organisasi yang jelas W3
S4
Adanya dukungan anggaran
W4
O3
Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN.
T3
O4
Kerjasama antar instansi dan T4 antar daerah
Sering berubahnya peraturan perundang-undangan
O5
Pemanfaatan teknologi informasi T5
Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja
S2
S5
No O1
O2
Sarana dan prasarana kurang memadai Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain
Kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai pendukung program/ kegiatan Adanya perturan-peraturan W5 Belum optimalnya monitoring dan pendukung lainnya evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (O) No ANCAMAN (T) Kebutuhan masyarakat terhadap T1 Tingginya tuntutan peningkatan kenyamanan dan keamanan pelayanan masih cukup tinggi. Adanya kesempatan mengikuti T2 Respon dari dinas/instansi terkait program pendidikan dan lainnya masih lemah pelatihan dibidang kesatuan bangsa dan politik; Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan program/ kegiatan.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
22
3.1 Analisa Faktor Lingkungan Internal Analisa faktor lingkungan internal meliputi : -
Kekuatan
-
Kelemahan
Kekuatan 1. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbang dan Linmas (Tupoksi) Tugas
Pokok
dan
Fungsi
berdasarkan
Peraturan
Walikota
Prabumulih No. 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. 2. Sudah tersedianya Standard Operasional Prosedure (SOP) Keputusan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih No. 12 /KPTS /KESBANG /2013 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Penelitian terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Kesbang dan Linmas. 3. Sudah tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Walikota Prabumulih No. 40 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih
sebagai
acuan
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat. 4. Struktur organisasi yang jelas Kantor Kesbang dan Linmas sebagai salah satu SKPD yang terdapat pada Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih. 5. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seluruh kegiatan di lingkungan Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
23
6. Adanya peraturan-peraturan pendukung lainnya. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 2 butir ke-8 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Kelemahan 1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas aparatur Kuantitas pegawai di lingkup Kantor Kesbang dan Linmas saat ini masih sangat kurang. Dengan jumlah aparatur 26 orang bidang yang ditangani ada 4 bidang. Hal ini sangat menyulitkan mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dari sisi kualitas, aparatur Kantor Kesbang dan Linmas juga masih sangat kurang, terutama untuk tenaga penanggulangan bencana kebakaran msh belum ada yang memiliki standar sertifikasi yang berlaku. 2. Sarana dan prasarana belum memadai Sarana dan prasarana pada Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih masih belum optimal dalam mendukung kelancaaran penyelesaian kegiatan. 3. Kurangnya dukungan dan sinergisitas dari SKPD lain Hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar lembaga pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang baik dan sinergis. 4. Kurangnya Data dan Informasi yang Akurat sebagai pendukung program/ kegiatan Pengelolaan data base yang valid dan update masih kurang untuk dijadikan dasar dalam membuat program/kegiatan yang baik, akurat, sinergis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 5. Belum
optimalnya
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
program/ kegiatan Pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
program
pembangunan belum dapat dilakukan secara kontinu. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah personil, prasarana
transportasi,
maupun
hubungan
komunikasi
yang
harmonis dengan instansi/stakeholders yang dituju. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
24
3.1.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi : - Peluang - Ancaman Peluang 1. Kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan dan keamanan masih cukup tinggi Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakat proaktif untuk mengajukan usulan untuk daerah mereka. 2. Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan dibidang kesatuan bangsa dan politik. Banyaknya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun informal menjadi peluang yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk menambah wawasan pegawai. 3. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat membutuhkan dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun investasi baik dari dalam maupun luar negeri. 4. Adanya kerja sama antar instansi dan antar daerah Perkembangan Kota Prabumulih ke depan mengingat letak geografisnya yang sangat strategis, tentunya tidak terlepas dari hubungan kerjasama dengan daerah sekitar yang saling menguntungkan. Hal ini akan menjadi peluang dibidang kenyamanan, keamanan dan politik untuk menciptakan lingkungan yg kondusif. 5. Pemanfaatan teknologi informasi Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi tersebut dalam rangka mengatasi segala permasalahan daerah.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
25
Ancaman 1. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan Tingginya
tuntutan
peningkatan
pelayanan
publik
khususnya
dibidang kenyamanan dan keamanan menjadi pekerjaan rumah bagi Kantor Kesbang dan Linmas dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut
dengan
melakukan
beberapa
peningkatan
dan
pengembangan pelayanan yang dilakukan hingga ke tingkat kelurahan/desa. 2. Respon dari dinas/ instansi terkait lainnya masih sangat lemah Koordinasi dengan dinas / instansi yang berkenaan dengan bidang kenyamanan, keamanan dan politik masih belum ada harmonisasi. 3. Sering terjadinya mutasi pegawai Sering
terjadinya
mutasi
pegawai
sehingga
menyebabkan
terhambatnya pelaksanaan program kegiatan. 4. Sering berubahnya peraturan perundangan Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan terkadang kontradiksi
antara
menyebabkan
peraturan
Pemerintah
yang
Daerah
satu
dengan
terkadang
yang
bingung
lain
dalam
menyikapi kebijakan apa yang sebaiknya diambil. 5. Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan program/ kegiatan Data yang valid dan update menjadi urat nadi dalam membuat perencanaan yang baik, akurat, sinergis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui tabel 3.1 Identifikasi analisa Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal berikut ini ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
26
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih telah terpilih pada proses pilkada tanggal 05 Maret 2013 dan telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan atas nama menteri dalam negeri tanggal 13 Mei 2013, Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional, Kepala dan wakil Daerah terpilih wajib menyusun RPJMD untuk periode 5 tahun ke depan, rancangan RPJMD yang disusun memperhatikan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Visi kepala daerah terpilih periode
tahun 2013-2018 adalah
“Terwujudnya Kota Prabumulih sebagai Kota PRIMA dan Berkualitas”. Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut: 1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis, Inovatif, Enterpreneurship, Berprestasi, Transparan dan Akuntabel; 2. Mewujudkan Peningkatan kualitas Masyarakat Kota Prabumulih yang Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan); 3. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih yang Handal dan Merata melalui Perdagangan dan Jasa; 4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Wilayah guna Memperlancar Aktivitas Perekonomian masyarakat. 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Berikut ini tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 : Misi I Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas manajemen pemerintah yang amanah dan
profesional,
fasilitator,
serta
sehingga inovator
mampu dalam
menjadi
motivator,
penyelenggaraan
pemerintahan. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
27
Sasaran : a. Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat; b. Terlaksananya Standar Operational Prosedur (SOP), Standar Pelayan Minimal (SPM) yang ditetapkan, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; c. Terpenuhinya
akuntabilitas
kinerja
dari
penyelenggaraan pemerintahan kota yang amanah, dan transparan; d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang
jujur,
bersih,
berwibawa,
profesional
dan
bertanggungjawab. 2. Memberdayakan sistem dan mekanisme kontrol masyarakat atas pengelenggaraan pemerintahan. Sasaran : a. Terwujudnya perencanaan daerah dan penataan ruang yang partisipatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat; b. Terwujudnya mekanisme dan prosedur pengawasan yang
mudah
untuk
melakukan
kontrol
atas
terselenggaranya pemerintah kota 3. Meningkatnya kesejahteraan PNS yang berdisiplin, bermoral, beretika, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran : a. Meningkatnya
perbaikan
kesejahteraan
aparatur,
pemberian penghargaan sesuai capaian kemampuan dan prestasi serta pemberian sanksi bagi PNS yang tidak berdisiplin
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
28
Misi II Tujuan : 1. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan
dan
kemampuan tenaga kesehatan. Sasaran : a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. Sasaran : a. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pendidikan anak usia dini; b. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu standar pelayanan minimal pendidikan dasar; c. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan menengah; d. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan non formal; e. Meningkatnya akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan luar biasa; f. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; g. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dan media informasi; h. Meningkatnya minat baca masyarakat. 3. Meningkatkan moralitas, etika, dan keagamaan secara terpadu dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan umat. Sasaran : a. Bertambahnya jumlah dan kualitas sarana peribadatan, sesuai dengan standar yang berlaku; b. Meningkatnya kehidupan
aktivitas
sehari-hari
syi’ar guna
keagamaan peningkatan
dalam kualitas
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
29
4. Memantapkan
sistem
ketentraman,
ketertiban
dan
perlindungan masyarakat secara terpadu. Sasaran : a. Terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dalam suasana yang
aman, tertib dan damai dalam kehidupan
sehari-hari serta terhindarnya dari berbagai gangguan dan konflik
di
tengah-tengah
lingkunga
kerja,
tempat
permukiman dan lingkungan strategis lainya; b. Terlaksananya penegakan dan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga sejahtera. Sasaran : a. Terwujudnya pengendalian pertambahan jumlah penduduk dengan menggalang program KB; b. Terwujudnya
peningkatan
jumlah
keluarga
sejahtera
melalui bina keluarga sejahtera dan upaya peningkatan pendapatan usaha ekonomi keluarga. 6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasaran : a. Meningkatnya ketepatan sistem informasi manajemen administrasi kependudukan daerah yang terpadu secara nasional; b. Meningkatnya status sosial dan keterampilan fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, yatim piatu dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainya untuk kemandirian hidupnya. 7. Meningkatkan
kreativitas
pemuda
dan
olahraga,
serta
peranan wanita dalam pembangunan Sasaran : a. Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga, dan peranan wanita dalam segala aspek kehidupan masyarakat,
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
30
berbangsa
dan
bernegara,
dengan
pengarustamaan
gender. 8. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan fasilitas pelayanan seni budaya dan wisata Sasaran : a. Berkembangnya objek, diseminasi, diverifikasi dan atraksi seni budaya dan wisata; b. Tumbuh dan berkembangnya kretivitas seni dan budaya lokal dan nasional, serta berkembangnya kegiatan dan objek pariwisata. 9. Meningkatkan
kualitas
lingkungan
perkantoran
melalui
pembangunan berwawasan lingkungan. Sasaran : a. Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olah raga dan paru-paru lingkungan alam. b. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya buatan
dengan mentaati kaidah pengelolaan
lingkungan dan dokumen AMDAL. c. Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan. d. Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah
tercemar
sesuai
dengan
standar baku
mutu
lingkungan yang yang berlaku. e. Terwujudnya
pengelolaan
pertambangan
yang berwawasan lingkungan
dan energi
dan memberikan
nilai
tambah. Misi III Tujuan : 1. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dengan titik berat perdagangan (business core) dan jasa. Sasaran : a. Tersedianya secara merata pangan dan barang-barang kebutuhan pokok lainya di serta wilayah dan terjangkau; Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
31
b. Tercapainya
peningkatan
komoditas
hortikultural
pemanfaatan sekitarnya,
sumber sehingga
produksi dan
daya
dan
produktivitas
perkebunan
lahan
tercapainya
yang usaha
melalui
berada tani
di
yang
berorientasi agribisnis; c. Tercapainya
peningkatan
produksi
dan
komoditas
peternakan dan perikanan masyarakat melalui sumber daya
lahan
yang
berada
di
sekitarnya,
sehingga
tercapainya usaha yang berorientasi agribisnis; d. Tercapainya peningkatan produksi dan pemasaran hasil melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya; e. Tercapainya usaha perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan. 2. Menekan jumlah pengangguran. Sasaran : a. Terbukanya peluang kerja, terciptanya lapangan kerja baru dan pemberian kesempatan kerja, serta penciptaan lapangan usaha mandiri lainnya. 3. Menekan jumlah penduduk miskin. Sasaran : a. Terlaksananya upaya terpadu atau lintas bidang dalam mengatasi kemiskinan, sehingga tercipta peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru Sasaran : a. Tercapainya kemudahan usaha, modal pemasaran untuk berbagai jenis produk rakyat melalui usaha kecil dan menengah yang berkualitas mandiri dan professional; b. Terpenuhinya
jumlah sarana
pasar refresentatif
dan
modern serta sarana pendukungnya di Kota Prabumulih.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
32
Misi IV Tujuan : 1. Mengatur pemanfaatan tata ruang kota yang optimal sesuai dengan arahan tata ruang. Sasaran : a. Mengembangkan
infrastruktur
yang
sesuai
dengan
perencanaan tata ruang. 2. Mengoptimalkan infrastruktur
ketersediaan
wilayah
untuk
sarana
dan
pemenuhan
prasarana pelayanan
masyarakat. Sasaran : a. Terpelihara dan meningkatnya kualitas infrastruktur serta kelengkapannya. b. Terpenuhinya kebutuhan sarana penerangan jalan di jalan raya dan tempat-tempat strategis lainya c. Terpenuhinya infrastruktur penanggulangan bencana 3. Meningkatkan kualitas rumah sehat dan layak huni serta sanitasi dasar permukiman dan perumahan, sampai di perdesaan. Sasaran : a. Terpenuhinya
kebutuhan
sarana
persampahan
dan
drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan; b. Tercapainya peningkatan cakupan sanitasi dasar berupa sarana air bersih perkotaan dan perdesaan, jamban keluarga dan sarana lingkungan perumahan lainnya yang memenuhi standar pelayanan yang berlaku. 4. Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas dan distribusi orang, barang dan jasa. Sasaran : a. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota Analisis Renstra K/L dan SKPD Kota (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
33
pelaksanaan Renstra SKPD Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masingmasing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi : a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L. b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kota melebihi/sama/kurang dari sasaran renstra SKPD provinsi atau renstra K/L. Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kota melebihi sasaran renstra K/L dan renstra SKPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh. Pada Tabel 3.1 di bawah ini disajikan komparasi capaian sasaran renstra SKPD Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L Tabel 3.1 Komparasi capaian sasaran renstra SKPD Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L No
Indikator Kinerja
Capaian Sasaran renstra SKPD Kota
Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi
Sasaran pada Renstra K/L
1.
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (tingkat waktu tanggap terhadap pelayanan penanggulangan kebakaran)
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan sarana dalam penanggulangan bencana kebakaran didaerah
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan sarana dalam penanggulangan bencana kebakaran didaerah
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan sarana dalam penanggulangan bencana kebakaran didaerah
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bencana Kebakaran
Terwujudnya sarana dan prasarana yang lebih baik dibanding sebelum bencana kebakaran
Terwujudnya upaya sarana dan prasarana yang lebih baik dibanding sebelum bencana kebakaran
Terwujudnya upaya sarana dan prasarana yang lebih baik dibanding sebelum bencana kebakaran
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih tahun 2013 –
2033
merupakan
dokumen
yang
memberikan
arah
kebijakan
pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam prakteknya, pembangunan Kota Prabumulih sering kali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota sering kali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai
dengan rencana tata ruang yang ada.
Secara Geografis Kota Prabumulih terletak pada : 3020’09.01”3034’24.7” Lintang Selatan dan 104007’50.4”-104019’41.6” Bujur Timur. Luas Wilayah Kota Prabumulih 434,46 km2. Penggunaan lahan dan peruntukan lahan di Kota Prabumulih didominasi oleh pertanian disusul oleh pemukiman/perumahan. Berdasarkan data dari pihak Bappeda tidak dapat dilakukan telaah tata ruang karena rencana pola dan struktur tata ruang tidak ada peruntukannya untuk Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. 3.5 Penentuan Isu-isu strategis Beberapa aspek permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama yang merupakan faktor dari dalam/faktor internal yaitu: 1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya penanggulangan bencana belum memadai. 2. Terbatasnya anggaran
kemampuan
dalam
APBD
mendukung
Kota
program
Prabumulih
menyediakan
penanggulangan
bencana
kebakaran dan tenaga linmas untuk 2 orang /10.000 jiwa. 3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dalam mendukung kesiapan penanggulangan kebakaran.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
35
Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adanya komitmen masyarakat dan stakeholders melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran serta perilaku dan budaya sadar bencana guna meningkatkan kualitas SDM. 2. Aktif meningkatkan anggaran untuk medukung program Kesiapan dan penanggulangan kebakaran dan secara perlahan menambah tenaga linmas setiap tahun 3. Melengkapi sarana dan prasarana setiap tahun guna mendukung kerja penanggulangan kebakaran. 4. Mewujudkan ketersediaan peraturan penanggulangan bencana yang bermutu.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
36
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Prabumulih dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangungan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dari 2013 – 2018. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih yaitu : a. Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan memiliki Visi, arah kegiatan yang harus dilaksanakan menjadi jelas dan terfokus. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kota Prabumulih adalah PRIMA dan BERKUALITAS yang tidak lain merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dengan mengacu kepada Visi Kota Prabumulih maka Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih memiliki Visi: “Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan tertib menuju Kota Prabumulih PRIMA dan BERKUALITAS ” Misi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih : Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
37
Mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsan dan menjaga persatuan kesatuan bangsa dimasyarakat. Mewujudkan SDM yang professional dalam pelayanan penanggulangan, penanganan bencana kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran dari Visi - Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada table 4.2
berikut Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
VISI : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh Dalam Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Aman dan Tertib Menuju PRIMA dan BERKUALITAS Kota Prabumulih.
MISI
TUJUAN
SASARAN
1. Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
Memantapkan terwujudnya situasi dan kondisi yang tertib dan aman sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi masyarakat..
Terwujudnya system perlindungan masyarakat dalam suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidupan sehari-hari serta terhindarnya dari berbagai gangguan konflik ditengah-tengah lingkungan kerja, tempat pemukiman dan lingkungan strategis lainnya.
2. Mewujudkan nilai-nilai Meningkatkan wawasan wawasan kebangsaan kebangsaan masyarakat. dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat
Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui penanaman rasa persatuan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan, keagamaan yang diberikan kepada masyarakat.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
38
3. Mewujudkan SDM yang profesional dalam pelayanan penanggulangan, penanganan bencana kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Terciptanya aparatur Terwujudnya yang handal dalam peningkatan kapasitas mengatasi bahaya aparatur dan sarana kebakaran. dalam penanggulangan bencana kebakaran di daerah. Terlaksananya Meningkatnya penyusunan program dan aparatur. kegiatan yang direncanakan dan evaluasi program.
kinerja
4.3. Strategi dan Kebijakan Dalam mewujudkan visi dan misi SKPD diperlukan strategi dan kebijakan, adapun strategi dan kebijakan Kantor Kesbang dan Linmas tergambar pada tabel 4.3 berikut : Tabel 4.3 Strategi dan Kebijakan Renstra Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun 2013-2018
Strategi
Kebijakan
MISI 1 : Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. Mengembangkan pemberdayan, partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam bidang politik serta pemeliharaan kamtibmas.
Mengoptimalkan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan oleh masyarakat dan koordinasi secara akurat dengan instansi terkait.
MISI 2 : Mewujudkan niali-nilai wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan wawasan kebangsaan demi keutuhan NKRI.
Menimbulkan kembali wawasan kebangsaan melalui sosialisasi dan pembinaan forum keagamaan dan kebangsaan serta ikatan sosial dimasyarakat.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
39
MISI 3 : Mewujudkan SDM yang profesional dalam pelayanan penanggulangan, penanganan bencana kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Memaksimalkan pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evakuasi serta analisis tentang bencana maupun sarana yang digunakan.
Mengadakan sosialisasi mengenai penanggulangan dan penanganan terhadap bahaya kebakaran, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
40
BAB V RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1 Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi. Adapun perwujudan dari beberapa strategis dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, strategi yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. Hal tersebut mencakup sebagai berikut : 1.
Misi I : Mewukjudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : A. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan a. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyaman Lingkungan b. Pembangunan Pos Jaga/ Ronda c. Pelatihan
Pengendalian
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
41
d. Pengendalian Keamanan Lingkungan e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan B. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan a. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat C. Program Pendidikan Politik Masyarakat a. Penyuluhan Kepada Masyarakat b. Penyusunan Data base Partai Politik c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.
Misi II : Mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsan dan menjaga persatuan kesatuan bangsa di masyarakat dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : A. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a.
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di
Kalangan Masyarakat (LSM) b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa B. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan a. Fasilitasi
Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum
Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan 3. MISI III : Mewujudkan SDM yang professional dalam pelayanan penanggulangan, penanganan bencana kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : A. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran b. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
42
B. Program Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Kantor Kesbang dan Linmas b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam dan ke Luar Daerah C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ OperasionalPengadaan c. Pembangunan Sumur Bor dan Instalasinya. d. Pengadaan Meubeleur e. Pengadaan Hardware/ Software D. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan F. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi Kinerja b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) e. Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Kerja Anggaran (RKA-P) .2. Matrik Rencana Program Selengkapnya ringkasan mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih disajikan pada matrik dibawah ini :
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
43
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
44
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
45
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
46
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
47
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
48
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
49
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1
Uraian Indikator Kinerja Sesuai Kewenangan SKPD yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Kinerja RPJMD Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Keempat indikator tersebut
merupakan indikator
pelayanan pada Kantor Kesbang dan Linmas.
yang terkait dengan
Berikut dapat dijelaskan disini
keterkaitan bidang pelayanan pada Kantor Kesbang dan Linmas terhadap rancangan awal RPJMD. Pada Kantor Kesbang dan Linmas terdapat 3 bagian yang mempunyai fungsi masing-masing yaitu Seksi kebangsaan dan demokrasi, seksi HAL dan SDM dan Seksi Kesiapan. Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD juga ditentukan oleh pencapaian indikator dan target kinerja
yang
berkontribusi langsung dari SKPD. Pada periode 2013-2018 Kantor Kesbang dan Linmas telah mengidentifikasi indikator dan target kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan pengamanan tenaga linmas dari masyarakat. 2. Menurunnya jumlah konflik dimasyarakat dan antar umat beragama 3. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (tingkat waktu tanggap terhadap pelayanan penanggulangan kebakaran) 4. Meningkatnya kesadaran politik masyarakakat Selengkapnya secara ringkas mengenai penjelasan indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada Tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 6.1 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
50
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
51
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat pada tahun 2013 – 2018 yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih dengan mewujudkan misi 2 pemerintah Kota Prabumulih yaitu Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat kota Prabumulih yang Madani, produktif, sehat, cerdas, mandiri, religius, bermoral, beretika, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good government), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 adalah suatu kegiatan yang sangat penting demi mencapai sasaran Rencana Strategis tahun 2013 – 2018. Prabumulih,
2013
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA PRABUMULIH
MARTODI, HS. SH, MM Pembina Tingkat I / IV. b NIP. 196806221998031002
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
52
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1.2 Landasan Hukum ................................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................ 1.3.1 Maksud ......................................................................................... 1.3.2 Tujuan ........................................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan ...........................................................................
1 2 2 3 3 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ....................................... 6 2.2 Sumber Daya SKPD ............................................................................... 7 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................................... 11 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ................ 13 BAB III ISU – ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................................................... 14 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................ 14 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota …….... 16 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .................................................................. 16 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .............................................................. 16 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD ............................................................................... 18 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ..................................... 18 4.3 Strategi dan Kebijakan .......................................................................... 21 4.3.1 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika ................................. 21 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
53
4.3.2 Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika ............................. 21 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif (Anggaran) .. ....................................................... 23 5.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran .............................................. 30
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Uraian Indikator Kinerja sesuai Kewenangan SKPD yang terkait langsung dengan Pencapaian Kinerja RPJD ...................................... 31 BAB VII PENUTUP ............................................................................................. 33 LAMPIRAN
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
54
KATA PENGANTAR Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih telah dapat membuat Laporan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013. Laporan Rencana Strategis Pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih disusun dalam rangka menentukan arah dan kebijakan pengembangan dan pembangunan untuk kegiatan yang diproyeksikan 5 (Lima) Tahun kedepan. Hal tersebut sejalan dengan semakin penting dan strategisnya peranan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih dalam membangun struktur masyarakat mengenai pemahaman objektif tentang pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Prabumulih sebagai salah satu pilar kesatuan dan persatuan.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
55
Kami menyadari bahwa penyusunan RENSTRA ini memiliki kekurangan baik dari substansi maupun format penulisan. Oleh karna itu Kritik dan Saran yang sifat Konstrutif sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik saran maupun pikiran dalam penyusunan RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih. Prabumulih,
September 2013
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih
MARTODI, HS. SH, MM Pembina Tingkat I / IV. b NIP. 196806221998031002
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018
56