BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapakan penyelenggaraan good governance. Disamping itu diperlukan pula suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih serta dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayaan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. LKIP merupakan tahapan akhir dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
(SAKIP)
yang
berperan
sebagai
instrumen
pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku stake holder utama wilayah kota. Kalau untuk Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto LKIP lebih berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki kinerja organisasi periode berikutnya. Sedangkan SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dimana sistem ini merupakan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang
1
dituangkan dalam rencana strategis, dan dibagi lagi dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran. Hal ini menurut adanya aktifitas pengelolaan data kinerja secara terus menerus selama periode kegiatan berlangsung sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja. Untuk menjamin dan mempertahankan kelangsungan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
program,
sedangkan
dalam
jangka
pendek
strategi
ini
berkonstribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Terkait lingkungan yang ada di wilayah Kota Mojokerto, dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup Kota Mojokerto, dibentuklah Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Tugas pokok Kantor Lingkungan Hidup adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, serta pelaksanaan pengawasan dampak lingkungan. Selain itu Kantor Lingkungan hidup juga melaksanakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan; 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota.
1.2. GAMBARAN UMUM KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1.2.1 Struktur Organisasi Telah disebutkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, struktur organisasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : i.
Kepala ;
ii.
Sub bagian Tata Usaha;
2
iii.
Seksi Analis Pencegahan Dampak Lingkungan;
iv.
Seksi Pengawasan dan pengendalian Kualitas Lingkungan;
v.
Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
vi.
Kelompok jabatan Fungsional. Sedangkan bagan struktur organisasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kota
Mojokerto dapat dilihat pada bagan dibawah ini: Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan
Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
Bagan 1 Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto Pasal 11, Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok
melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup, yang meliputi pengendalian dampak lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Lingkungan Hidup memiliki fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis lingkup bidang Lingkungan Hidup, 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Lingkungan Hidup, 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Lingkungan Hidup 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
1.2.3 Sumber Daya Manusia Aparatur Kantor Lingkungan Hidup Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Lingkungan Hidup didukung oleh personil sebanyak 10 (Sepuluh) orang pegawai dengan komposisi berdasarkan golongan sebagai berikut :
3
-
Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang;
-
Golongan III sebanyak 8 (delapan) orang;
-
Golongan II sebanyak 1 (satu) orang. Komposisi tersebut bisa dijabarkan lagi berdasarkan pangkat/golongan
ruang seperti pada tabel di bawah ini:
KOMPOSISI PEGAWAI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG (Per Desember 2015)
Unit Kerja pada KLH PANGKAT
GOL /
Kepala
RUANG
KLH
Sub Bag Sie AMDAL Sie WASDAL TU
Sie
Jumlah
PPKL
Pembina Tk. I
IV/b
1
-
-
-
-
1
Pembina
IV/a
-
-
-
-
-
-
Penata Tingkat I
III/d
-
1
-
1
-
2
Penata
III/c
-
1
1
-
1
3
Penata Muda Tk I
III/b
-
-
-
1
-
1
Penata Muda
III/a
-
1
-
1
-
2
Pengatur Tingkat I
II/d
-
-
-
-
-
-
Pengatur
II/c
-
-
-
-
1
1
Pengatur Muda Tk I
II/b
-
-
-
-
-
-
1
3
1
3
2
10
TOTAL
Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, personil Kantor Lingkungan Hidup memiliki dasar pendidikan yang cukup tinggi yaitu : -
2 (dua) orang adalah lulusan S-2
-
6 (enam) orang adalah lulusan S-1
-
2 (dua) orang adalah lulusan SMA
1.3. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA SKPD 1.3.1 Aspek Strategis Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal Kantor Lingkungan Hidup, maka beberapa hal yang bisa dijadikan aspek strategis, antara lain
Kebijakan otonomi daerah akan memperkuat kedudukan KLH sebagai sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup.
Sebagai salah satu elemen pembangunan yang menjadi prioritas, maka alokasi anggaran dana untuk pengembangan aparatur (pendidikan dan
4
pelatihan) lebih diperbesar, sehingga akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya
Kewenangan tunggal di bidang lingkungan yang dimiliki oleh KLH diharapkan mampu mengatasi eksploitasi sumber daya alam dan lahan
Kerjasama yang baik antara Kantor Lingkungan Hidup dengan SKPD terkait akan memepercepat upaya pengenalan kegiatan pelestarian ligkungan hidup;
1.3.2 Permasalahan Utama SKPD Selain aspek stragetis yang ada di SKPD, terdapat pula permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait tupoksi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. Adapun permasalahan-permasalahan utama yang ada di Kota Mojokerto antara lain: 1.
Belum
tersusunnya produk hukum Daerah mengenai Pengelolaan
Lingkungan hidup, sehingga belum ada dasar yang kuat untuk upaya penegakan hukum lingkungan di daerah; 2.
Tuntutan masyarakat untuk upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup semakin tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan adanya kepedulian dari warga masyarakat maupun kesadaran pelaku dunia usaha terhadap pelestarian lingkungan;
3.
Semakin dibutuhkannya peningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup;
4.
Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau sebagai paru–paru kota untuk mengurangi tingkat pencemaran udara akibat belum dipatuhinya konsep Rencana Tata Ruang Wilayah yang berwawasan lingkungan;
5.
Belum adanya Tenaga untuk mengoperasikan Laboratorium Kimia dan Mobil Laboratorium sebagai ujung tombak untuk memantau tingkat pencemaran air dan tanah di Kota Mojokerto;
6.
Belum tersusunnya Data Base Lingkungan di Kota Mojokerto, sebagai dasar untuk melaksanakan pemantauan dampak lingkungan.
5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS 2.1.1 Visi dan Misi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 kita temukan rumusan, komitmen Pemerintah Kota Mojokerto untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup dalam bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan pelaksanaan pengawasan dampak lingkungan, maka kedudukan Kantor Lingkungan Hidup menjadi sangat penting sejalan dengan makin tingginya kesadaran dan tuntutan masyarakat untuk lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dalam uraian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto masa jabatan 2014-2019, lingkungan merupakan salah satu elemen kehidupan kota selain Pemerintahan, Masyarakat dan Swasta yang mendapatkan prioritas perhatian. Hal ini tentu saja menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk menunjukkan eksistensi diri lembaganya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai pelaksana manajemen Lingkungan Hidup. Untuk itu, Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto sebagai unsur penunjang tugas Pemerintah Kota di bidang Lingkungan Hidup, diharapkan lebih mampu untuk menempatkan diri dan memainkan peran yang signifikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan menetapkan cara pandang (persepsi) dan langkah tindakan yang sinergis ke dalam sebuah visi. Yang dimaksud dengan visi disini adalah pandangan jauh ke depan mengenai kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan dapat dirumuskan pedoman dan arahan yang jelas ke mana suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Adapun visi pembangunan Kota Mojokerto adalah: Terwujudnya Kota Mojokerto yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral. Sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, maka visi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto adalah : “TERWUJUDNYA LINGKUNGAN KOTA MOJOKERTO YANG SEHAT DAN HIJAU “ Lingkungan yang Sehat disini adalah lingkungan yang bersih, bebas pencemaran baik pada air, tanah maupun udara, serta nyaman untuk
6
melaksanakan
kegiatan
usaha,
belajar
maupun
kehidupan
sehari-hari.
Sedangkan yang dimaksud dengan Lingkungan yang Hijau adalah lingkungan yang memperhatikan keindahan, keasrian dan utamanya keseimbangan antara lahan terbangun dengan ruang terbuka hijau, sebagai upaya awal untuk melaksanakan pelestarian lingkungan Visi Kantor Lingkungan Hidup tersebut dapat diterjemahkan ke dalam rangkaian misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan hidup agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Adapun misi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut “Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Nyaman” Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Kantor Lingkungan Hidup yang harus dikembangkan, adalah: 1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan. 3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati.
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mencapai visi dan misi di bidang lingkungan tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dan sasaran demi tercapainya arah pembangunan di Kota Mojokerto. Adapun tujuan dan sasaran terkait dengan misi „Menjadikan Kota Mojokerto sebagai Daerah yang Nyaman” adalah sebagai berikut: Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan sehat, indah, bersih, hijau, asri dan bebas polusi Sasaran 2 : Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto telah menyusun perjanjian kinerja, yang dijadikan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Perjanjian kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan,
7
sehingga secara substantial Perjanjian Kinerja Tahun 2015 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kerja Tahun 2015. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 selengkapnya terdapat pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target
1
2
3
4
1
Meningkatnya lingkungan yang 1. % titik pantau pengujian udara sehat, indah, bersih, hijau, asri dan bebas polusi
50%
yang memenuhi baku mutu 2. % titik pantau pencemaran
70%
limbah padat dan limbah cair sesuai standar 3. Jumlah penghargaan di bidang
1
lingkungan 4. % ruang terbuka hijau yang
20%
dikelola 2
Meningkatnya pemahaman dan 1. % RW yang masyarakatnya kesadaran masyarakat terhadap
100%
peduli lingkungan
pelestarian lingkungan hidup
Sasaran “Meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri dan bebas polusi” memiliki 4 buah indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilakukan melalui program-program sebagai berikut:
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam mencapai sasaran 2 “Meningkatnya pemahaman dan kesadaran
masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup” dengan indikator kinerja utama „% RW yang masyarakatnya peduli lingkungan‟ dilaksanakan melalui program kegiatan sebagai berikut:
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA Pengukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Laporan
kinerja
Kantor
Lingkungan
Hidup
ini
ditujukan
untuk
memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja Kantor Lingkungan Hidup yang merupakan capaian kinerja tahun 2015 dapat disajikan pada Tabel berikut.
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2014 No. 1 1
2
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
2 3 Meningkatnya lingkungan 1. % titik pantau pengujian yang sehat, indah, bersih, udara yang memenuhi baku hijau, asri dan bebas polusi mutu 2. % titik pantau pencemaran limbah padat dan limbah cair sesuai standar 3. Jumlah penghargaan di bidang lingkungan 4. % Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Meningkatnya pemahaman 1. % RW yang masyarakatnya dan kesadaran masyarakat peduli lingkungan terhadap pelestarian lingkungan hidup
9
4 50%
5 58%
Capaian (%) 6 116%
70%
75%
107%
1
2
200%
Target Realisasi
19,00 Ha 2.500 m
100%
20%
2
11,8%
20%
Uraian lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi dan capaiannya dirinci pada Lampiran 2.
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator sasaran lainnya yang mendukung capaian kinerja sasaran dan berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Namun, pengukuran capaian kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi yang ada pada SKPD, tetapi juga faktor-faktor eksternal yang dapat berupa hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja. Akan tetapi hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran bisa terjadi dalam proses yang tidak singkat, dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhinya berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat diukur dalam waktu pengukuran akuntabilitas selama satu tahun. Hasil pengukuran kinerja pada Kantor Lingkungan Hidup secara ringkas disajikan sebagai berikut. Tujuan : Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang nyaman
Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator 1 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN 1
TAHUN 2014
TAHUN 2015
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri dan bebas polusi 1.1
% titik pantau pengujian udara yang memenuhi baku mutu
50%
48%
96%
50%
58%
116%
Indikator ini merupakan indicator hasil penyesuaian RENSTRA. Cara pengukurannya adalah dengan membandingkan titik pantau pengujian udara yang memenuhi baku mutu dengan jumlah titik pantau pengujian udara yang ada di Kota Mojokerto. Dari data yang ada, ada 12 titik pantau pengujian udara yakni Perempatan Empunala, Perempatan Terminal, Perempatan WR. Supratman, Perempatan SMAN Puri, Perempatan Kranggan, Perempatan Surodinawan, TPA.
10
Randegan, CV. Bumi Indo, Pabrik Tahu Gatoel, RS. Gatoel, RSUD. Dr Wahidin Sudiro Husodo dan PT. Bokormas. Adapun titik pantau pengujian yang memenuhi baku mutu udara yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah Perempatan
Empunala,
Perempatan
Terminal,
Perempatan
Kranggan,
Perempatan W.R. Supratman, CV. Bumi Indo, Pabrik Tahu Gatoel, dan PT. Bokormas. Adapun hambatan dalam pencapaian indikator ini adalah kurangnya personil yang berkompeten untuk dapat menganalisa hasil pengujian yang telah dilakukan.
2
3
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup 2.1 Penegakkan hukum lingkungan Meningkatnya kualitas pengelolaan sanitasi dan sampah 3.1 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 3.2 Pelayanan pencegahan pencemaran air 3.3 % kelurahan yang mengikuti penyuluhan adipura
45%
45%
100%
100%
100%
100%
3,43
3,43
100%
3,43
3,43
100%
20
20
100%
17
17
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dari tabel diatas, dapat diuraikan analisa capaian kinerja per indikator sebagai berikut : 1. % kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara Pada indikator ini capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 96%. Capaian kinerja ini menurun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan target indikator dari tahun 2013 ke tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan guna menjaga kualitas udara agar tidak sampai meberikan dampak negatif pada lingkungan Dibandingkan dengan tahun 2013 capaian kinerja tahun 2014 untuk indikator ini mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan target pada tahun
11
2014 mengalami kenaikan yakni sebesar 50%. Akan tetapi realisasi capaian target hanya sebesar 48%.
2. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah HPL/HGB Capaian kinerja tahun 2014 pada indikator ini adalah sebesar 99,49%. Hal ini dikarenakan target indikator mengalami kenaikan. Pada indikator ini target capaian kinerja mengalami sedikit kenaikan, meskipun tidak seberapa besar. Hal ini dikarenakan adanya peran serta berbagai pihak yang telah membantu dalam mengelola lingkungan, terutama yang ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mojokerto. Hal ini juga tidak terlepas dari peran serta dari Kantor Lingkungan Hidup yang menyediakan fasilitas guna menambah RTH yang ada di Kota Mojokerto.
3. Penegakkan hukum lingkungan Pada indikator penegakkan hukum lingkungan, capaian kinerja di tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan.
Selain
menambah pengetahuan masyarakat dalam bidang lingkungan, juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terkait dengan hasil dari kegiatan ini. Dibandingkan tahun 2013 capaian kinerja indikator ini relatif sama yaitu 100%. Hal ini disebabkan karena tingginya partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan yang ada di wilayahnya masing-masing.
4. Tempat permbuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Salah
satu
program
dari
Kantor
Lingkungan
Hidup
adalah
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan. Maksud dari program dan kegiatan ini adalah menyediakan fasilitas pendukung berupa sarana prasarana pengelolaan sampah kepada masyarakat di Kota Mojokerto, yang berupa bak sampah karet, kantong pemilah sampah, komposter dan timbangan. Pada tahun 2014, juga ada program pendukung yang didanai dari APBN (DAK) dalam memfasilitasi sarpras pengelolaan persampahan. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, capaian kinerja tahun 2014 menunjukkan angka yang sama. Hal ini disebabkan karena
12
program dan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Kantor Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan sampah di wilayah Kota Mojokerto.
5. Pelayanan pencegahan pencemaran air Pada indikator pelayanan pencegahan pencemaran air, capaian kinerjanya di tahun 2014 sebesar 100%. Dari 17 perusahaan yang dilakukan uji sample terkait produksi limbah cair, ternyata dapat terpenuhi. Uji sample ini dilakukan agar dapat mengendalikan polusi akibat aktivitas perusahaan, sehingga dapat menjaga kondisi lingkungan sekitarnya. Dibandingkan dengan tahun 2013 yang capaian kinerjanya tetap yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari perusahaan agar dapatnya menjaga lingkungan supaya tidak tercemar oleh hasil produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. 6. % kelurahan yang mengikuti penyuluhan Capaian kinerja tahun 2014 indikator ini adalah sebesar 100%. Pelaksanaan
indikator
ini
adalah
terselenggaranya
sosialisasi
dan
penyuluhan Adipura. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, asri, rapi dan nyaman. Selain itu, tujuan yang lebih besar adalah masuknya Kota Mojokerto sebagai Nominasi untuk memperoleh penghargaan Adipura. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, capaian kinerja tahun 2014 sama yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena sosialisasi dan penyuluhan ini merupakan kegiatan yang rutin diikuti oleh Pemerintah Kota Mojokerto guna meraih penghargaan Adipura.
C. REALISASI ANGGARAN Anggaran Tahun 2014 Kantor Lingkungan Hidup Rp.3.731.669.000,-. Dari total anggaran tersebut terealisasi 90,13% atau sebesar Rp.3.363.264.797,. Sedangkan realisasi anggaran pada Kantor Lingkungan Hidup per program utama dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2014 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan 1
Rencana 55.000.000
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri
13
Dana Realisasi 51.149.000
% 93,00
2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
13.520.000
13.240.000
97,93
29.000.000
2.600.000
8,97
2
Penataan RTH
72.534.500
68.200.000
94,02
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
75.000.000
66.740.500
88,99
1
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
289.330.000
268.783.100
92,90
1
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
205.880.000
190.782.500
92,67
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1
Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan
211.160.000
206.153.500
97,63
Pengendalian Pencemaran dan Perusakanan Lingkungan
1
Pemantauan Kualitas Lingkungan
979.669.000
956.918.000
97,68
Peningkatan Pengendalian Polusi
1
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Cair
55.080.000
53.522.000
97,17
2
Penilaian Kota Sehat/Adipura
342.500.000
317.387.200
92,67
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1
14
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan penjelasan dan analisis diatas, maka kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah di masa mendatang dapat kami uraikan sebagai berikut :
A. KESIMPULAN Melihat perbandingan antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan capaian hasil kinerja pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa capaian Kinerja sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan khususnya tujuan dan sasarannya, namun masih ada sebagian rencana kinerja yang belum tercapai adalah disebabkan oleh faktor-faktor di luar jangkauan perencanaan. Sehingga pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja secara keseluruhan akan dilakukan pada tahun berikutnya.
B. LANGKAH DI MASA MENDATANG Untuk meningkatkan kinerja organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Setiap program dan kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan di awalawal tahun anggaran. 2. Untuk mencapai target kegiatan maupun anggaran akan diupayakan rencana kegiatan semaksimal mungkin. 3. Dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Mojokerto sebagai Kota Service yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral akan dilaksanakan kegiatan yang mengarah pada Good Governance sebagai pondasi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Mojokerto. 4. Dalam hal memfasilitasi permasalahan bidang lingkungan hidup di Kota Mojokerto diupayakan penyelesaiannya secara maksimal dengan mengacu kepada pokok permasalahan awal dan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. 5. Untuk mencapai hasil yang diinginkan yang berupa penghargaan Adipura diupayakan untuk selalu berkoordinasi dengan instansi terkait serta memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengelola lingkungan.
15
Demikian kesimpulan umum yang dapat kami uraikan semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Mojokerto Tahun 2015.
Mojokerto,
Januari 2016
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO
NURHARIADI, SH. Pembina Tingkat I NIP. 19580420 198503 1 017
16