BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendidikan Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Pendidikan
nasional
indonesia
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pemerintah satu
pada
ayat
mengusahakan
Sistem
Pendidikan
(3)
ditegaskan
dan
bahwa
menyelenggarakan
Nasional
(SPN)
yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Urusan pendidikan di Indonesia ditangani oleh dua kementerian yaitu kementrian pendidikan dan kementrian agama. Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bertanggung jawab atas 81 persen sekolah, 87 persen anak didik, dan 81 persen guru, 1
sedangkan Kementerian Agama (Kemag) mengurus sisanya termasuk pendidikan madrasah (Worldbank Document, 2011). Sebagian besar madrasah adalah milik swasta. Madrasah milik pemerintah hanya 6 persen dengan jumlah murid sekitar 18 persen dari keseluruhan siswa dalam sistim pendidikan islam. Pada sekolah yang diawasi Kemendiknas, 92 persen dari seluruh siswa pendidikan dasar terdaftar di sekolah negeri. Namun persentase siswa sekolah negeri semakin mengecil pada tingkat pendidikan selanjutnya, yaitu 73 persen untuk sekolah menengah pertama, 63 persen untuk sekolah menengah atas umum, dan 33 persen untuk sekolah menengah kejuruan. Pengelolaan pendidikan oleh kementrian agama (Kemag) bersifat sentralistik,
sedangkan
kementrian
pendidikan
nasional (Kemdiknas) menerapkan sistem desentralistik dimana
dinas
menjalankan
pendidikan
sebagian
besar
daerah
berwenang
fungsi
manajemen
(worldbank document, 2011) Di era otonomi daerah saat ini pemerintah pusat telah melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengurus atau mengelolah pendidikan di daerahnya. Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan yaitu pada sektor tenaga pendidik
serta
tenaga
dalam UU No 20
kependidikan.
Sebagaimana
Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 41 ayat 3 disebutkan bahwa 2
“pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan
pendidikan
kependidikan
dengan
yang
pendidik
diperlukan
dan
untuk
tenaga
menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu”. Untuk
menjamin
perluasan
dan
pemerataan
akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu
guru
secara
berkesinambungan;
terencana,
terarah,
dan
maka pemerintah mengeluarkan
UU No14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang dalam
pasal
24
ayat
3
dinyatakan
“Pemerintah
kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi
secara
merata
untuk
menjamin
keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan”. Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur juga memperoleh
kewenangan
keberlangsungan
dalam
pendidikan
dengan
menjamin memenuhi
kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta
sarana
memadai.
prasarana
Sumba
Timur
pendidikan
dasar
yang
merupakan
salah
satu
kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara 3
Timur.
Kabupaten
kecamatan
Sumba
dimana
Timur
pada
memiliki
22
kecematan-kecematan
tertentu ada desa yang masih sangat sulit dijangkau dengan transportasi hal ini disebabkan oleh letak wilayah dan akses jalan yang belum begitu baik. Begitu pula dengan jumlah sekolah dasar yang masih belum merata
dan
ironisnya
lagi
jumlah
guru
yang
ditempatkan pada sekolah-sekolah dasar di wilayah ini masih
belum
sesuai
dengan
kebutuhan
tenaga
pendidik. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur (BPS, 2012) menunjukkan jumlah sekolah dasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumba Timur adalah sebanyak 167 SD Negeri dan 69 SD Swasta dengan jumlah murid 40.033 orang serta
guru
sebanyak 2.902. Sekolah Dasar di atas tidak semuanya mendapatkan tenaga pendidik/guru yang memadai, dimana terdapat beberapa sekolah dasar yang hanya memiliki dua atau tiga orang guru bahkan ada sekolah tertentu yang gurunya hanya satu orang. Seperti
yang
terlihat
dalam
tabel
1.1
menunjukkan jumlah guru yang ditempatkan pada setiap sekolah dasar baik negeri maupun swasta di Kabupaten Sumba Timur sangatlah beragam.
4
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tabel 1.1: Rekap guru PNS SD dan data siswa tahun pelajaran 2012/2013 (diolah) Nama Sekolah Jumlah Jumlah Murid Guru SDI Waingapu 2 697 26 SDI Umamapu 469 25 SDM Payeti 1 503 18 SDM Lumbu Menggit 330 9 SDI Kawangu 1 331 13 SDN Palindi 252 5 SDM Melolo 96 4 SDM Lewa Paku 319 10 SDN Waiwakihu 92 2 SDI Wunga 143 3 SDN Napu 89 2 SDI Tanaraing 137 7 SDN Kalala 64 2 SDI Katundu 34 2 SDN Paraipajurung 100 2 SDN Lahua 127 3 SDI Laimeta 60 3 SDN Marada Mundi 147 3 SDN Wahang 110 5 SDM Praingkareha 247 3
Sumber : Diolah dari data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (2013)
Data pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa keberadaan guru pada setiap sekolah dasar yang ada di Kabupaten Sumba Timur belum merata secara baik dalam penempatannya, yang terjadi di SDI Tanaraing dimana jumlah siswa sebanyak 137 namun guru yang ditempatkan sebanyak 7 orang guru, ini tentu berbeda dengan salah satu sekolah yaitu SDM Praingkareha dimana jumlah siswa 247 orang sedangkan guru yang ditempatkan hanya 3 orang. 5
Jumlah guru terbanyak yaitu pada SDI Waingapu 2 dengan 26 guru dan siswa 697, sedangkan jumlah guru yang sangat terbatas yaitu hanya terdapat 2 orang guru dengan jumlah siswa 100 orang terdapat pada SD Paraipajurung. Dalam
SKB 5 Menteri menjelaskan
kebutuhan guru kelas sekolah dasar, dimana Setiap rombel 20-32 siswa, Setiap rombel diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas, setiap SD harus menyediakan guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan, wajib mengajar bagi guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) yang digunakan dalam penghitungan 24 jam tatap muka perminggu, setiap SD harus menyediakan guru agama sesuai dengan ragam jenis agama yang dianut peserta didik. Namun
jumlah guru yang ditempatkan pada
sekolah dasar di Kabupaten Sumba Timur masih sangat minim dan belum merata serta tidak memenuhi standar minimal sesuai dengan petunjuk teknis dalam SKB 5 Menteri, dimana hal ini akan mempengaruhi proses
pembelajaran
di
sekolah
sehingga
tingkat
perkembangan SDM anak akan berbeda antara sekolah yang gurunya memadai dengan sekolah lainnya yang jumlah guru terbatas atau belum memenuhi standar minimal untuk jumlah pengajar di sekolah tersebut. Penempatan guru yang tidak merata di Kabupaten Sumba
Timur,
turut
mempengaruhi
rasio
murid
terhadap guru antar sekolah dasar, beberapa sekolah 6
mempunyai rasio yang tinggi sedangkan sekolah dasar yang
lain
rosionya
mempengaruhi
rendah.
proses
Hal
ini
pembelajaran
juga di
dapat sekolah
terutama sekolah yang rasionya sangat tinggi. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.2 Tabel 1.2 Rasio Murid Terhadap Guru SD(PNS) Menurut Tingkat Tertinggi-terendah, Dirinci Per Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur, 2012/2013 (diolah)
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
Sekolah Dasar
Jumlah Guru Murid 2 197 3 247 3 212 1 70 4 264 2 127 2 108 2 100 3 147 3 143 2 89 27 697 9 220 5 110 7 137 25 497 19 243
SDN Maumaru SDM Praingkareha SDM Kamanggih SDI Lailanjang SDN Pau SDI Lahua SDN Hudumburung SDN Praipajurung SDN Maradamundi SDI Wunga SDN Napu SDI Waingapu 2 SDM Waingapu SDN Wahang SDI Tanaraing SDN Umamapu SDN Waingapu 1
Rasio 1:98 1:82 1:71 1:70 1:66 1:63 1:54 1:50 1:49 1:48 1:45 1:25 1:24 1:22 1:20 1:19 1:13
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur (2013)
Tabel penyebaran
1.2
menunjukkan
guru
mempengaruhi
rasio
yang
kurang
murid
bahwa
masalah
merata
terhadap
guru
turut yang
berbeda antar sekolah dasar di Kabupaten Sumba Timur. Secara keseluruhan rasio rata-rata guru sekolah 7
dasar terhadap murid di Kabupaten Sumba Timur cukup ideal, dimana rasionya yaitu 1:30. Namun untuk setiap sekolah rasio yang ada cukup berbeda, seperti yang terlihat pada beberapa sekolah dimana rasionya sangat tinggi, sebut saja yang terjadi di SD Maumaru, SDN Praingkareha dan beberapa sekolah dasar lainnya, dimana rasio murid terhadap guru melebihi standar minimal
yang
telah
Berbeda
dengan
ditentukan
beberapa
oleh
sekolah
pemerintah. seperti
SDN
Waingapu 1, SDN Umamapu, SDI Tanaraing dan Sekolah dasar lainnya dimana rasionya sangat rendah. Di dalam standar pelayanan minum (SPM) dijelaskan untuk sekolah dengan jumlah murid lebih dari 168 siswa,
minimal
28
dan
maksimal
32
siswa
per
rombongan belajar. Tampak
pada
umumnya
sekolah-sekolah
di
pedesaan dan daerah terpencil kekurangan guru, sementara
sekolah-sekolah
di
perkotaan
memiliki
jumlah guru yang lebih banyak daripada ketentuan standar kepegawaian nasional. Selain itu guru yang lebih berkualitas dan lebih berpengalaman umumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan yang lebih makmur. Misalnya, lebih dari setengah jumlah guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah perkotaan
bergelar
sarjana,
sedangkan
hanya
20
persen guru di daerah pedesaan terpencil yang bergelar sarjana. Menjadikan pendistribusian guru lebih merata 8
dengan memastikan sekolah miskin dan terpencil memiliki
persentase
guru
berkualifkasi
dan
berpengalaman yang seimbang dapat meningkatkan hasil
pembelajaran
memperkecil
secara
kesenjangan
keseluruhan hasil
dan
pembelajaran
(Worldbank Document, 2013). Chan & Sam (2005), menjelaskan sampai saat ini sekolah yang maju diperkotaan dapat terus bertahan dengan
kemajuannya,
kekurangan
guru
di
sedangkan
sekolah
pedesaan/daerah
yang
terpencil
semakin terisolasi dan semakin terpuruk/menurun kualitasnya. Dengan penyebaran guru sekolah dasar yang tidak merata pada setiap sekolah di Kabupaten Sumba Timur, yang dapat mempengaruhi tingkat prestasi yang dimiliki oleh sekolah serta turut berpengaruh pada anak didik, dimana dengan jumlah guru yang terbatas mereka akan terabaikan selama jam sekolah atau proses belajar berlangsung, ditambah lagi dengan guru yang tidak berkualitas dalam proses pembelajaran, sehingga akan mengakibatkan anak didik tidak secara maksimal mendapatkan pengetahuan dengan baik di sekolah. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri mengenai penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil, dengan tujuan bahwa pemerintah daerah 9
dapat
melaksanakan
penempatan
maupun
pendistribusian guru yang merata. Dengan mengenai
masalah
masalah
yang
pendidikan
sudah yang
dipaparkan terjadi
di
Kabupaten Sumba Timur, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana
kondisi
guru
sekolah
dasar
di
Kabupaten Sumba Timur? 2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penempatan guru sekolah dasar di Kabupaten Sumba Timur?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan kondisi guru sekolah dasar di Kabupaten Sumba Timur. 2. Mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penempatan guru sekolah dasar di Kabupaten Sumba Timur.
10
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian
tentang
implementasi
kebijakan
pemerintah daerah dalam penempatan guru sekolah dasar di Kabupaten Sumba Timur diharapkan dapat memberikan manfaat,
baik manfaat teoritis maupun
manfaat praktis sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis Dari
hasil
penelitian
tentang
implementasi
kebijakan pemerintah daerah dalam penempatan guru sekolah dasar di Kabupaten Sumba Timur, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengkayaan khasanah pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan kususnya pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di daerah,
terutama
dalam
pengelolaan
penempatan
tenaga guru.
1.4.2 Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang valid bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur demi perbaikan dan perhatian secara kusus
dalam penempatan guru sekolah dasar demi
pemerataan tenaga pendidik pada sekolah-sekolah yang memiliki masalah kekurangan guru untuk mendukung proses pendidikan yang bermutu demi tercapainya sumber daya manusia (SDM) anak dan berkualitas secara merata.
11
daerah yang baik
