BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Program dan dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan
terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, juga merupakan hasil sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjutnya melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: 1) Penyusunan Program ini telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD II) Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, (APBD I) Provinsi dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendanaan lain yang peduli sanitasi. 2) Program dan anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal. 3) Memorandum program investasi Kabupaten Karimun merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Karimun dari aspek teknis, biaya dan waktu. 4) Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati selaku Kepala Daerah. 5) Program investasi sektor sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten Karimun untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten Karimun. 6) Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: koordinasi pengaturan, integrasi perencanaan, dan sinkronisasi program berdasarkan skala prioritas tertentu atau yang ditetapkan dan sesuai dalam menjawab tantangan pembangunan. Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaan periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang kotanya.
1.2
Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan MPS (Memorandum Program Sanitasi) Kabupaten Karimun adalah tersusunnya
dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, provinsi dan pemerintah pusat serta pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi. Sedangkan tujuan dari penyusunan MPS Kabupaten Karimun adalah : 1. MPS dijadikan pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). 2. Memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan sanitasi Kabupaten Karimun selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi di Kabupaten Karimun. 4. Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Karimun.
1.3
Wilayah Perencanaan
1.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau, yang berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999. Adapun secara geografis Kabupaten Karimun terbentang antara 00º 24’ 36” LU sampai 01º 13’ 12” LU dan 103º 13’ 12” BT sampai 104º 00’ 36” BT, tepat berada pada jalur pelayaran dan dekat dengan zona penerbangan internasional. Luas wilayah Kabupaten Karimun memiliki luas 4.918 Km² yang terdiri dari luas daratan 932 Km² (93.157 Ha) dan luas lautan sekitar 3.987 Km² atau seluas 398.692 Ha, dengan demikian dapat dilihat bahwa Kabupaten Karimun di kelilingi oleh lautan, kabupaten karimun merupakan gugusan pulau besar dan kecil sejumlah 249 pulau, yang terdiri dari 54 pulau telah berpenduduk dan 195 pulau lainnya belum berpenghuni. Hal ini membutuhkan suatu perencanaan yang menyeluruh atau komprehensif untuk menata Kabupaten Karimun selama
rentang waktu 20 tahun ke depan. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status Free Trade Zone (FTZ) yang disandang pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian. Sebagai kabupaten kepulauan, karekteristik pulau-pulau di Kabupaten Karimun cenderung mirip. Wilayahnya secara umum berupa dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter di atas permukaan laut, meskipun ada bagian yang merupakan bukit-bukit. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Ibukota Kabupaten Karimun terletak di kota Tanjung Balai, Kecamatan Meral yang berbatasan di sebelah Barat dengan Kecamatan Rangsang dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Timur dengan Kelurahan Tebing, sebelah Selatan dengan Kecamatan Rangsang dan Kabupaten Bengkalis serta sebelah Utara berbatasan dengan Selat Singapore dan Selat Malaysia, sementara itu Kabupaten Karimun sendiri secara administratif berbatasan dengan: 1) Sebelah Utara
: Selat Singapore (Philips Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia
2) Sebelah Selatan
: Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga
3) Sebelah Barat
: Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kab. Pelalawan)
4) Sebelah Timur
: Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam)
Dari hasil pemantauan Stasiun Meteorologi dan Geofisika Tanjung Balai Karimun, selama tahun 2012 temperatur udara rata-rata 28,5ºC, dengan suhu minimum sebesar 22,0ºC pada bulan Februari dan April, sedangkan suhu maksimum 34,4ºC pada bulan Maret. Rata-rata harian kelembaban udara selama tahun 2012 adalah 75 persen. Kelembaban udara minimum yaitu 33 persenterjadi di bulan Juli, sedangkan maksimum mencapai 100 persen terjadi di bulan Februari dan Agustus. Rata-rata curah hujan di tahun 2012 sebesar 221,335 mm, dimana curah hujan terendah terjadi di bulan Januari, yaitu 61,1 mm sedangkan tertinggi terjadi di bulan April, yaitu 473,5 mm. Jumlah hari hujan terbanyak selama 25 hari terjadi di bulan Desember. 1.3.2 Arah Pengembangan Kota Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana dan sarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. Tujuan penataan ruang adalah suatu kondisi tata ruang ideal yang ingin diwujudkan atau ingin dicapai di masa depan (20 tahun mendatang). Disusun berdasarkan atau sebagai ungkapan keinginan untuk memperbaiki berbagai persoalan tata ruang yang dihadapi sekarang. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun adalah : “ Mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berbasis industri dan potensi lokal yang berwawasan lingkungan”
Kebijakan Penataan Ruang adalah garis besar tindakan yang harus diambil untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang. Adapun Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan peluang investasi. 2. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi. 3. Peningkatan kualitas lingkungan. Strategi Penataan Ruang merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan hal – hal tersebut diatas maka strategi penataan ruang Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 1. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang investasi berupa : a) Memberikan insentif penanaman modal di luar kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkait dengan industri. c) Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di setiap bidang usaha terutama industri. 2. Strategi yang harus dilakukan untuk pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi berupa : a) Membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi. b) Menciptakan iklim ekonomi komplementer antara kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas dengan kawasan yang tidak termasuk kawasan pelabuhan bebas dan perdangangan bebas. c) Mendorong pertumbuhan lapangan kerja. d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi . 3. Strategi yang harus dijalankan untuk menjaga peningkatan kualitas lingkungan berupa : a) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya. b) Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. c) Melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung I.
Rencana Pola Ruang Darat Wilayah Kabupaten Karimun a) Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada Permen PU No 16 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, maka yang termasuk dalam kawasan lindung di Kabupaten Karimun, berupa : 1. Kawasan hutan lindung, Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Permenhut No. P.50 Tahun 2009). Adapun yang termasuk kedalam kawasan hutan lindung ini mengacu pada paduserasi kawasan hutan di Kabupaten Karimun dengan total kurang lebih luasan 6.471 Ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air kurang lebih seluas 1.234,94 Ha 3. Kawasan perlindungan setempat, yang termasuk dalam kriteria ini di Kabupaten Karimun adalah : a. Sempadan pantai, definisi Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Adapun kriterianya adalah daratan sepanjang tepi pantai yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurangkurangnya berjarak 100 m diukur dari garis pasang tertinggi kearah darat, dengan terkecuali daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada (sekurangkurangnya berjarak 30 m). b. Sempadan Sungai , Definisi sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengacu pada ketetapan sempadan yang sudah ditetapkan melalui Permen PU N0 63 Tahun 1993, bahwa ketentuan lebar sempadan adalah sebagai berikut : (1) Sungai yang memiliki kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan (2) Sungai yang memiliki kedalaman 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh) meter garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan bahwa sempadan sungai di Kabupaten Karimun mempunyai sempadan sungai antara 10 (sepuluh) meter hingga 15 (lima belas) meter. Kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar danau /waduk adalah kawasan tertentu sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsional mata air, Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria : 1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari tepi danau. 2) Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk. 3) Sekitar mata air. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ditetapkan sempadan danau/waduk dikabupaten Karimun adalah 50 (lima puluh) meter dari tepi danau. 4. Kawasan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya merupakan suatu kawasan yang memiliki benda-benda alami maupun buatan manusia yang dipertahankan keberadaannya karena dianggap memiliki nili-nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di kabupaten Karimun kawasan-kawasan cagar budaya yakni : a. Batu Bertulis Pasir Panjang; b. Masjid Jami H. Abdul Ghani di Pulau Buru (Kecamatan Buru); c. Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun;
d. Klenteng Tua di Pulau Moro, Pulau Karimun, Pulau Buru dan Pulau Kundur; e. Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading; f. Makam si Badang di Kecamatan Buru; dan g. Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan Moro. 5. Kawasan Rawan Bencana Alam Tujuan pemantapan kawasan rawan bencana adalah melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia, sehingga perlu dilakukan adanya penetapan kawasan rawan bencana. Pemantapan kawasan rawan bencana dilakukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana alam. b. Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana. c. Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering terjadi bencana dengan membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan berfungsi lindung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Karimun adalah kawasan gelombang pasang (rob) yang sangat dipengaruhi oleh pola Angin Barat, Selatan dan Utara. Sebaran kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Karimun terdapat di beberapa bagian dari wilayah di Kecamatan Kundur dan kecamatan Kundur Utara. 6. Kawasan Lindung Lainnya Kawasan lindung ditetapkan dengan pertimbangan sebagai fungsi pelestarian lingkungan hidup, berupa kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi merupakan kawasan lindung laut memiliki luas kurang lebih 130 (seratus tigapuluh) hektar yang terletak di perairan Pulau Sugi Darat, perairan Pulau Sugi Laut, Pulau Selarang, Pulau Sugi Laut, perairan Pulau Manis, Pulau Jangkar, serta di perairan Pulau Telunas, Pulau Condeng. b) Kawasan Budidaya Pembahasan rencana pengembangan kawasan budidaya akan meliputi uraian tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan pembudidayaan kawasan yang meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian (yang terdiri dari kawasan pertanian tanaman pangan, kawassan holtikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan perikanan darat), kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan reklamasi dan kawasan lainnya. Kawasan budidaya ini yang berada di Kabupaten Karimun berupa : 1. Kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Karimun terdiri dari: a. Hutan produksi, b. Hutan produksi terbatas, dan
c. Hutan Produksi terbatas yang dapat dikonversi. Tujuan penetapan kawasan adalah memanfaatkan hasil hutan secara terbatas, yang kegiatan ekploitasinya dilakukan dengan cara tebang pilih dan tanam kembali. Arahan kebijakan untuk ruang kawasan hutan produksi terbatas adalah pengusahaan hutan produksi melalui pemberian izin HPH dengan menerapkan pola tebang pilih dan tanam kembali. Peruntukan kawasan hutan produksi di Kabupaten Karimun kurang lebih seluas 23.996 hektar, dengan sebaran sebagai berikut : 1) Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 4.727 hektar, yang tersebar di P. Kundur, P.Ungar, P.Degong, P.Karimun, P.Pasai, P.Sugi Atas, P.Jaga. 2) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 17.142 hektar, yang tersebar di P. Sugi Atas, P. Sugi Bawah, P. Mardan, P. Kenipan, P. Tulang, P. Nangka, P. Karimun; dan 3) Kawasan hutan produksi konversi dengan luas kurang lebih 2.127 hektar, yang tersebar di P. Combol, P. Sugi Atas, P. Sugi Bawah, P. Sangkar, P. Ngal, P. Panda, P. Sependa, P. Papan, P. Merak, P. Tembelas. 2. Kawasan pertanian, kawasan peruntukan pertanian terdiri dari kawsan pertanian tanaman pangan, kawasan holtikultura, kawsan perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan perikanan darat dijadikan satu bahasan dikarenakan kondisi eksisting mata pencarian penduduk di Kabupaten Karimun adalah pertanian campuran, sedangkan khusus untuk mendukung kebutuhan stok akan pangan dan dengan kebutuhan beras pada tahun 2030 sejumlah 50.908 ton untuk mencukupi penduduk sejumlah 480.260 jiwa yang ada di Kabupaten Karimun, maka dibutuhkan lahan seluas 2.556 Ha dengan asumsi 3x tanam setahun, namun memandang kesesuain dan ketersediaan lahan yang ada dimana untuk tanaman pangan padi sawah memerlukan input tinggi dari teknologi serta pemakaian lahan yang luas, maka untuk kebutuhan luas tanam nya disarankan tidak terlalu luas diperkirakan pada angka 500 ha dan tersebar merata di Kabupaten Karimun. Dengan memandang komoditi perkebunan dengan konsep agropolitan lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Kabupaten Karimun dengan komoditi unggulan berupa gambir,karet,kelapa dan buah-buahan, maka dengan demikian kawasan perkebunan lebih mendominasi disetiap kecamatan di Kabupaten Karimun, untuk mencukupi kebutuhan akan stok industri di kawasan agropolitan ataupun dapat dikatakan untuk mencegah idle capacity perindustrian dikawasan agropolitan harus ada kerjasama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan stok di kawasan agropolis.Kawasan Agropolis seluas 25 Ha di Pulau Kundur. Adapun kawasan total luas kawasan pertanian ini kurang lebih seluas 42.711,34 Ha. 3. Kawasan Pertambangan, jenis-jenis bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Karimun Berdasarkan klasifikasi jenis bahan tambang dapat dikategorikan sbb : a. Bauksit,timah dan biji besi sebagai mineral logam b. Granit,pasir dan andesit sebagai jenis batuan. Kawasan-kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Karimun meliputi : a. kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas kurang lebih 2.592,77 Ha terdapat di Pulau Karimun, Pulau Combol, Pulau Kundur, Pulau Citlim, Pulau Sugi Atas, dan Pulau Sugi Bawah, selain itu untuk pemanfaatan
tanah urug berada tersebar di Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, Pulau Tebias, Pulau Lumut, Pulau Parit, Pulau Sugi Bawah, Pulau Sugi Atas,Pulau Kenipan dan Pulau Durai ; dan b. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 3.299,50 Ha terdapat di Pulau Belat, Pulau Papan, Pulau Parit, Pulau Durai, Pulau Degong, Pulau Panjang, Pulau Ngal, Pulau Propos, Pulau Kas. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Iizin Usaha Pertambangan Khusus wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi serta pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang. 4. Kawasan industri, di Kabupaten Karimun menurut data yang didapat terdapat banyak industri kecil dan rumah tangga yang tersebar disetiap kecamatan, namun untuk industri – industri besar terkonsentrasi di Kawasan FTZ di P Karimun adalah : a. Kawasan industri campuran kurang lebih seluas 4.287,4 Ha b. Kawasan Industri strategis kabupaten padat karya dan berorientasi eksport (manufaktur) kurang lebih seluas 226,23 Ha c. Kawasan yang diperuntukan bagi pergudangan berupa kawasan storage kurang lebih seluas 69,68 Ha, berada di pulau-pulau kecil di sekitar kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, meliputi : Pulau Asam, Pulau Mudu, Pulau Babi, Pulau Tambelas, Pulau Merak dan Pulau Karimun Anak. Berdasarkan; PP Nomor 24 tahun 2009, tentang Kawasan Industri dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, Tentang Kebijakan Industri Nasional menyebutkan Pembangunan Kawasan Industri merupakan sarana untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Aspek efisiensi merupakan suatu sasaran pokok pengembangan Kawasan Industri. Melalui pengembangan Kawasan Industri
investor pengguna kaveling Industri (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan Industri yang sudah tertata dengan baik, kemudahan pelayanan administrasi, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Aspek lingkungan hidup, dengan pengembangan Kawasan Industri akan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah secara menyeluruh. Kegiatan Industri pada suatu lokasi pengelolaan, akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. 5. Kawasan pariwisata, meliputi kawasan-kawasan pariwisata alam dengan luasan kurang lebih 1.454,77 Ha. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Karimun ini juga tetap dikaitkan dengan daerah tujuan wisata (destinasi) nasional di Provinsi Kepulauan Riau sebagai satu kesatuan destinasi wisata nasional sekaligus untuk menarik minat pengunjung, ditujukan terhadap wisatawan nusantara maupun mancanegara. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Adapun kawasan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Karimun berupa : 1) Kawasan peruntukan wisata alam meliputi: Pantai Pelawan; Pantai Pongkar; Air Terjun Pongkar; sumber mata air panas di Tanjung Hutan; Pantai Telunas; Pantai Lubuk; Kawasan Wisata Bukit Gading; Desa Judah; pemancingan di Pulau Combol; padang lamun Pulau Moro; Batu Bertulis Pasir Panjang; Misteri Batu Limau; perkebunan buah-buahan, di Kecamatan Kundur dan di Pulau Sugi; perkebunan karet di Kecamatan Kundur Barat; perkebunan sawit Kecamatan Buru; Pantai Timun; Pantai Sawang; Pantai Buru; Pantai Tulang; dan Pantai Pasir Panjang Durai. 2) Kawasan peruntukan wisata budaya meliputi: Masjid Jami dan Masjid H.Abdul Ghani di Pulau Buru (Kecamatan Buru); Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun; Klenteng Tua di Pulau Moro, Pulau Karimun, dan Pulau Kundur; Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading; Makam si Badang di Kecamatan Buru; dan Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan Moro. 3) Kawasan peruntukan wisata buatan meliputi: galangan kapal tradisional di Pulau Karimun; dan wisata belanja berada di Kota Tanjung Balai dan Kota Tanjung Batu. 6. Kawasan permukiman meliputi : kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Adapun kawasan permukiman perdesaan ini diperuntukan guna menunjang konsep dari Agropolitan dan minapolitan dimana kebutuhan bahan bakunya dipenuhi dari Pulau Kundur, Moro, Durai, Buru dan sekitarnya dengan pemanfaatan lahannya serta pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan terutama kepada daerah – daerah yang tidak
menyebabkan rawan bencana, serta mengikuti jaringan jalan yang ada. Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Atas dasar tersebut maka luasan masing–masing kawasan adalah sbb : a) Kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Karimun yang berada di Pulau Karimun Besar, sedangkan di Kecamatan lain berada di Ibukota masing-masing kecamatan serta antisipasi perluasan kecamatan dengan total luas kurang lebih 5.224,18 Ha. b) Kawasan permukiman perdesaan kurang lebih seluas 3.002,28 Ha. Pada kawasan permukiman di Kabupaten Karimun baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan terdapat kawasan permukiman tepi air baik berupa permukiman konvensional maupun permukiman modern yang telah menjadi kekhasan kawasan. 7. Kawasan Lainya berupa : Kawasan Hutan Tanaman Rakyat. yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kooperasi untuk meningkatkan kualitas hutan produksi dengan dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan, berdasarkan SK Mentri Kehutanan No.370 Menhut- II/2010, menunjuk HPT Bakau di Kabupaten Karimun berfungsi 8. Kawasan reklamasi pantai. Kawasan reklamasi pantai di Kabupaten Karimun merupakan kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan kegiatan yang ditujukan untuk: a) memenuhi kebutuhan ruang permukiman perkotaan; b) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi; dan c) Perlindungan kawasan pantai. Kawasan reklamasi pantai ini antara lain meliputi kawasan reklamasi pantai di Kelurahan Tanjung Balai, kelurahan Sungai Raya, Desa Pangke, Kelurahan pasir Panjang, Desa Pongkar, Kelurahan pamak, Kelurahan Teluk Uma, kelurahan Tebing, kelurahan Sungai Ayam, kelurahan Lubuk semut dan kelurahan Teluk Air di Pulau Karimun, dan kawasan reklamasi pantai di Pulau Karimun Anak. II.
Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Kabupaten Karimun Dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, digunakan rencana pola ruang yang dimaksudkan untuk menentukan arah penggunaan sumberdaya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi perlindungan, dimensi waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan. b) Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumberdaya, fungsi, estetika lingkungan dan kualitas lahan pesisir; c) Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
Rencana pola ruang laut Kabupaten Karimun ini merupakan rencana pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut menurut kepentingannya dan tidak tertutup pada pembagian kewenangan 4 mill kabupaten dan 12 mill provinsi, sehingga pada daerah pola ruang laut ini mengacu pada batas administrasi kabupaten, memandang berbagai potensi dan berbagai kepentingan yang ada. 1) Kawasan Peruntukan Alur Pelayaran; Jalur pelayaran adalah perairan laut tempat kapal/perahu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain yang ditujunya. Jalur pelayaran di perairan Kabupaten Karimun cukup padat mengingat banyaknya pulau-pulau kecil yang berpenghuni, sehingga moda transportasi yang digunakan untuk perpindahan penduduk antar pulau, serta akses yang digunakan untuk mencapai suatu pulau adalah melalui transportasi laut. Selain dipenuhi oleh lalu-lintas pelayaran antarpulau, perairan diKabupaten Karimun juga diramaikan oleh lalu-lintas pelayaran domestik regional dan internasional, yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Karimun dengan wilayah lain yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau maupun dengan negara tetangga seperti singapura dan malaysia. Oleh karena asal dan tujuan perjalanan serta ukuran kapal berbeda-beda, maka agar tidak terjadi konflik antar kapal yang melakukan perjalanan jarak jauh dengan perjalanan jarak pendek serta konflik antara kapal besar dengan kapal kecil, maka alur pelayaran perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tabrakan antar kapal. Selat Malaka-Singapura-Phillip, serta Laut Cina Selatan merupakan salah satu alur pelayaran terpenting di dunia dan dalam RTRWN ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di sekitar gugus Pulau Karimun merupakan salah satu simpul pelayaran dunia terutama terkait dengan keberadaan Pelabuhan Singapura. Lalu lintas kapal dari Lautan Pasifik melewati ALKI I-A sebagian besar mengangkut barang produksi dari negara AsiaPasifik (Jepang, Taiwan, Cina, Korea, dan lainnya) menuju negara-negara di Lautan Hindia. Sementara itu, lalulintas kapal dari Lautan Hindia sebagian besar mengangkut raw material termasuk minyak mentah dari negaranegara di Lautan Hindia (Arab Saudi, Kuwait, Yaman, dan lainnya) menuju negara-negara industri di Asia Pasifik. Dengan posisinya yang sangat strategis tersebut, dipahami jika lalu lintas pelayaran di perairan Selat MalakaSingapura-Phillip menjadi sangat padat, Sementara itu, di Laut Cina Selatan yang merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun terdapat ALKI I-A yang dilewati kapal-kapal internasional. Adapun jalur pelayaran ini dapat dilihat pada gambar pola ruang laut, namun kenyataan dilapangan mengaharuskan para nahkoda memakai pandu ataupun peta navigasi. 2) Kawasan Peruntukan Labuh Jangkar; Saat ini alur pelayaran yang terdapat di Selat Malaka merupakan aktivitas pelayaran yang paling sibuk di dunia. Pada kawasan ini terdapat berbagai aktivitas pelayaran yang menangani kegiatan perdagangan yaitu ekspor danimpor, dan juga sistem perangkutan transportasi bagi penumpang. Perairan Karimun berperan penting sebagai area labuh kapal, selain itu juga berperan sebagai asset ruang kelautan untuk kepentingan alih muatan dari kapal ke kapal. Kawasan ini difungsikan sebagai kawasan tempat kapal-kapal dapat berlabuh sehingga mengurangi kepadatan di sekitar kawasan pelabuhan. Terdapat beberapa keuntungan dengan adanya kawasan lego jangkar di wilayah perairan di antaranya, yaitu :
a) Kawasan alih muatan dari kapal ke kapal ini merupakan bentuk pemanfaatan wilayah perairan Kabupaten Karimun yang selama ini kurang mendapat sentuhan terencana. Kawasan ini secara fungsional erat kaitannya sebagai pendukung daratan wilayah administrasi kabupaten. Dalam hal ini pengendalian wilayah tidak cukup hanya menyangkut daratan, tetapi juga lautan dan angkasa. b) Dari segi ekonomi kegiatan yang dilakukan di area lego jangkar ini dapat memberikan keuntungan secara finansial bagi daerah. Setiap kapal yang akan melakukan bongkar muat dikenai tarif untuk selanjutnya menjadi pendapatan bagi pemerintah daerah setempat. 3) Kawasan Potensi Pertambangan Timah; Kawasan ini direncanakan dikarenakan potensi yang besar dan kondisi eksisting telah banyak izin penambangan timah di laut. 4) Kawasan Potensi Pertambangan Pasir Laut; Kawasan ini dibuat sebagai upaya agar bahan baku untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Karimun berasal dari daerah sendiri. 5) Kawasan Potensi Perikanan Tangkap; Kawasan ini diperuntukan bagi penangkapan ikan diperairan guna menunjang konsep minapolitan dan mengembangkan budaya masyarakat yang ada. 6) Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya; Kawasan ini direncanakan sebagai kepentingan untuk membudidayakan perikanan di laut dan mempunyai dengan lokasi di pesisir Pulau Combol, Pulau Sugi Atas, dan Pulau Sugi Bawah. 7) Kawasan Peruntukan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan; Adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan langsung untuk kegiatan pelabuhan, berhubung daerah ini merupakan lingkungan kerja pelabuhan maka luasan akan ditentukan pada studi lebih lanjut pada masing-masing pelabuhan, namun batasan dapat dilihat pada gambar pola ruang laut.
Gambar 1.1. Informasi Mengenai Wilayah Perencanaan Kabupaten Karimun
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Karimun
Gambar 1.2 Informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Gambar 1.2 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah (RTRW) Laut
Gambar 1.2. Informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Gambar 1.2. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah (RTRW) Darat
1.4.
Methodologi
1.4.1. Methodologi Penyusunan Dokumen Dokumen Memorondum Program Sanitasi (MPS) adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan kelanjutan dari dokumen yang telah tersusun sebelumnya yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS) dan strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Buku Putih sanitasi adalah gambaran kondisi sanitasi saat ini yang bisa terpaparkan, yang diambilkan dari data primer yaitu data hasil konfimasi/kuinjungan lapang yang didalamnya termasuk studi EHRA dan data sekunder yaitu data-data yang sudah ada di SKPD terkait dan hasil wawancara dari SKPD terkait yang berkecimbung dalam aktifitas program dan kegiatan sanitasi pada bidangnya. Stategi sanitasi kabupaten adalah berisikan rencana program kegiatan sanitasi jangka menengah yang tersusun berdasarkan kerangka kerja logis dari data permaasalahan yang ada di Buku Putih Sanitasi dan tujuan yang ingin dicapai dengan strategi-srtategi yang terencanakan. Dokumen BPS, SSK MPS, yang mana ketiga dokumen ini adalah dokumen yang saling terkait. Oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen memorandum Program Sanitasi ini disusun menggunakan metode sebagai berikut: 1.
Review SSK dan penetapan program prioritas. Review SSK menggunakan berdasarkan data yang diambil Buku Putih Sanitasi, hasil Laporan studi Primer EHRA, data skunder dari SKPD Terkait
2.
Internalisasi program kegiatan dan anggaran
3.
Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi
4.
Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah (CSR dan lembaga donor sanitasi)
5.
Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme pengangaran. Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dan yang
lain sebagai berikut; 1.
Melakukan review SSK khususnya untuk kerangka kerja logis, program, kegiatan dan penganggaran serta prioritas program (review SSK dilakukan dalam rangka mengupdate informasi terbaru/perkembangan informasi dari data permasalahan yang telah tersusun dalam dokumen SSK yang sehingga akan didapat kerangka kerja logis yang baru dan berlanjut pada program kegiatan yang lebih bisa dianggap dapat menangani permasalahan sanitasi yang ada.
2.
Melakukan konsultasi dengan SKPD kabupaten Karimun
3.
Melakukan Konsultasi Teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait penyususan MPS kabupaten Ponorogo
4.
Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif (CSR dan lembaga donor sanitasi) dengan pemerintah tingkat Kabupaten Karimun
5.
Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran.
1.4.2 Sistematika Penyajian Memorandum Program Sanitasi Sistematika penyusunan MPS Kabupaten Karimun terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut; 1)
Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen.
2)
Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis.
3)
Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur.
4)
Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap.
5)
Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.