bab i pendahuluan 1.1. LATAR BELAKANG

bab i pendaHuLuan

1.1.

LATAR BELAKANG

Pengembangan Kecamatan Moro Kabupaten Karimun sampai tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karimun di wilayah Kecamatan Moro mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Moro, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Moro dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen - dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

Renstra Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

1

1.2.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun tahun 2012 - 2016 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


2

7. Peraturan

Pemerintah

Pertanggungjawaban

Nomor

Keuangan

7

Tahun

Dalam

2008

Pelaksanaan

tentang

Pengelolaan

Dekonsentrasi

dan

dan Tugas

Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19); 17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 18)


3

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN. 1.

Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2012 -2016 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Moro dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan. 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD


4

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI,MISI,TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 5.2. INDIKATOR KINERJA 5.3. KELOMPOK SASARAN 5.4. PENDANAAN

BAB VI. PENUTUP


5

bab ii gambaran peLaYanan skpd 2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1. TUGAS DAN FUNGSI 2.1.1.1. Umum Dalam Peraturan Daerah Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karimun. Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a.

Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

b.

Mengkordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c.

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d.

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum;

e.

Mengkoordinasikan Kecamatan

f.

Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan / Desa;

g.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan/desa:

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat

Selain itu juga camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Bupati Karimun.

2.1.1.2. Khusus Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor : 1 Tahun 2006 tentang kedudukan, Tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Moro, dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut :


6

Surat-surat/Pelayanan dari Masyarakat

Camat Moro

Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat

Sekcam Moro

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasi

Kasi Pelayanan Umum

PMD

Kasi Pemerintahan

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Kasi

Kasi LH

Kasi Keamanan dan Trantib

Kesos

Operator Komputer Pelaksanaan teknis Kebijakan Kepala Daerah dan melaporkan Kepada Camat melalui Sekcam

Penyelesaia n Pelayanan

Lurah Sekecamatan Moro

Gambar 1 Alur Kerja Kecamatan Moro Kabupaten karimun


7

1. CAMAT (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan, kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik Wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyelenggarakan tugas - tugas pemerintah umum dan membina Pemerintahan Desa / Kelurahan; b. Melaksanakan tugas-tugas kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati; c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup; d. Melakukan Koordinasi dengan Instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan; e. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

2. SEKRETARIS KECAMATAN a. Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur Kecamatan; b. Untuk melenggarakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi berikut :

sebagai

a. Menyusun rencana kerja mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya; b. Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga; c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan. Sekretaris membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.


Sub

8

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas: a. Melaksanakan urusan surat menyurat , kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan administrasi Kepegawaian Kecamatan. b. Uraian tugas dimaksud , sebagai berikut : a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian Kecamatan: b) Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi; c) Menyiapkan bahan rencana dan mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala; d) Menyiapkan bahan rencana,dan mengusulkan penilaian prestasi kerja kepegawaian Kecamatan ; e) Menyiapkan bahan rencana pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Kecamatan; f) Menyiapkan bahan rencana pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai Kecamatan; g) Menyiapkan bahan pencatatan prestasi pelanggaran kedisiplinan dan kasus pegawai Kecamatan;p h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris .

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas: a. Melakukan perumusan perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kecamatan. b. Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut : a) Melakukan perumusan perencaan kegiatan Kecamatan; b) Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan; c) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjangan perumusan perencanaan Kecamatan; d) Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan Kecamatan; e) Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Kecamatan; f) Menyiapkan bahan rencana dan pengusulan anggaran; g) Mengelola anggaran Kecamatan; h) Melaporkan penggunaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Kecamatan; i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

3. SEKSI PEMERINTAHAN 1.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;


9

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melaksanakan dan membina pemerintahan umum kependudukan dan catatan sipil; b) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang Kecamatan; c) Memberikan pelayanan, rekomendasi kependudukan; d) Melaksanakan administrasi kependudukan; e) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan tugas membantu Camat dalam meyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk menyelengarakan tugas tersebut seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) Melalkukan koordinasi dengan instansi terikat; c) Melakukan pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat; d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat; e) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oloeh pimpinan.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.

Seksi Kesejahteraan social mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial; 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melaksanakan penggulangan masalah sosial; b) Melakukan Pencegahan dan penanggulan bencana alam; c) Melaksakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat d) Melakukan tugas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.


10

6.

SEKSI LINGKUNGAN HIDUP 1.

Seksi lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup; 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melakukan pencegahan atas pengambilan sumber alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; b) Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ; c) Melakukan Pengawasan kebersdihan di lingkungan wilayah Kecamatan; d) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

7. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban; 2. untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melakukan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban; b) Melakukan Koordinasi dan membina Kesatuan Pelindung Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan; c) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

8. JABATAN FUNGSIONAL Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimiliki.


11

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Kecamatan Moro mengacu pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari : a. Camat b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat e. Seksi Kesejahteraan Sosial f. Seksi Lingkungan Hidup g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Adapun Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Moro adalah sebagai berikut : Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Camat Moro

CAMAT

FUNGSIONAL (BPS)

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM

KASUBAG KEU

STAF

STAF

KASI PEM

KASI TRANTIB

KASI PMD

KASI KESOS

STAF

STAF

STAF

STAF

KASI LH

STAF

KELURAHAN/DESA


12

2.2. SUMBER DAYA SKPD 2.2.1. KEPEGAWAIAN 1) Komposisi Pegawai Secara Keseluruhan Personil kecamatan Moro Sampai Desember 2010 adalah sebanyak 42 Orang dengan Komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Moro adalah sebagaimana ditunjukkan tabel dibawah ini :

No

Komposisi Pegawai

Kedudukan Dalam Organisasi Laki-Laki

1.

Camat

2.

Sekretaris

Perempuan

1

Jumlah 1

2.1 Sekrataris Kecamatan

3.

2.1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4

-

4

2.1.2. kepala Sub bagian Perencanaan dan keuangan

1

2

3

3.1 Kepala Seksi Tata Pemerintahan

1

-

1

3.1.1 Staf Pendukung PNS

2

1

3

3.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1


1

Seksi-Seksi

3.3 Kepala Seksi Kesos

1 1

2

1

1

1

3


2

3.4 Kepala seksi LH

1

1


1

1

3.5 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1

-

1


11

1

12

4.

Kelompok Jabatan Fungsional

5.

Lurah

1

Sekrataris

-

-

-

5

1

6

1

1

1

5

1

5.1 Sekrataris Lurah 5.2 Sekretaris Desa 6.

Saksi-Seksi 6.1 Kepala Seksi Pemerintahan 6.1.1 Staf Pendukung PNS

4

6.2 Kepala Seksi PMD 6.2.1 Staf pendukung PNS

-

6.3 Kepala Seksi Kesos 6.3.1 Staf Pendukung PNS 6.4 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

-

-

-

-

-

6.4.1 Staf Pendukung PNS 7.

Kelompok Jabatan Fungsional


13

2) Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Dari komposisi pegawai Kecamatan Moro yang keseluruhan berjumlah 48 terdapat :  20 Orang berstatus pegawai negeri Sipil (PNS)  28 Orang Honorarium

orang

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Moro menurut Status pangkat dan Golongan adalah sebagaimana dtunjukkan pada tabel 2.2. Tabel 2 : Jumlah Pegawai Menurut Status, pangkat dan Golongan Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Moro No

1

2

Status kepegawaian

Pembina Penata Tkt I Penata Penata Muda Tkt I Penata Muda Penata Muda Pengatur Tkt I Pengatur Pengatur Muda Tkt I Pengatur Juru Tkt I Juru Juru Muda Tkt I Juru Muda Honorarium Daerah Total

Gol / Ruang IV.a III.d III.c III.b III.a II.d

Camat

Sekretariat Kecamatan -Kelurahan

Lurah

Seksi PEM

Seksi PMD

Seksi Kesos

Seksi LH

Seksi Trantib

Fungsi onal

1 1 1

II.c II.b II.a I.d I.c I.b I.a

1 3

7

1

7

1

1

5

1

1

1 1

3

4

1

2

1

2 2 11

1

28 48

3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Moro, adalah sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terdapat :   

Staf

2 Orang Berpendidikan S-2 2 Orang Berpendidikan S-1 44 Orang Berpendidikan SMA / Sederajat


14

Tabel 3 Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Moro No 1

2

Status Kepegawaian Pegawai Negri Sipil 1. Strata–3 2. Strata-2 3. Strata-1 4. Diploma-4 5. Diploma-3 6. SMA/Sederajat 7. SLTP/Sederajat 8. SD/Sederajat Honorariun 1. Strata-1 2. SMA Total

Camat

Sekretariat KecamatanKelurahan

Lurah

Seksi PEM

1

Seksi PMD

Seksi Kesos

Seksi LH

Seksi Trantib

Fungsio nal

1 1 1 1

1

1

1

1

1 42 48

1

4) Perlengkapan Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Moro dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah total nilai sebesar Rp. Yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini : Tabel 4 : Daftar Perlengkapan Kantor No 1 2 3

4 5 6

Staf

Nama Barang Tanah Bangunan Gedung Alat Angkut - Mobil - Motor Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio Buku / Perpustakaan Total

Jumlah 3413.70M2 3 Buah

Jumlah harga & (Rp)

1 Buah 4 Buah


15

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Moro menuju pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat perlu adanya Standar Pelayanan Minimal. Tabel 5 Kinerja Pelayanan Masa Kini Pada Kecamatan Moro No

Jenis Pelayanan

Indikator

Waktu Penyelesaian

Ket

1

2

3

4

5

1

Administrasi Kependudukan :    

2.

Terbitnya KTP Terbitnya KK Terbitnya Surat Keterangan Pindah Terbitnya Surat Keterangan Kematian

14 Hari 14 Hari 1 Hari

Terbitnya Rekomendasi IMB Diberikannya izin oleh masyarakat Terselenggaranya keamanan dan ketertiban. Tertibnya Rekomendasi Terselenggaranya pendidikan Terselenggaranya pengobatan

12 Hari

1 Hari

Perizinan  

Rekomendasi IMB Surat Izin Lingkungan

  

Surat izin Keramaian Rekomendasi SIUP Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Rekomendasi Tempat Pengobatan



3.

Pembuatan KTP Pembuatan KK Surat Keterangan Pindah Surat Keterangan Kematian

Pertanahan   



12 Hari

1 Hari 1 Hari -

-

Pembuatan Akta-akta Tanah Surat Keterangan Kredit Bank Surat Pernyataan Pelepasan Hak

Terbitnya Akta Tanah

7 Hari

Terlayaninya permohonan kredit bank

1 Hari

Terlayaninya pelepasan hak atas tanah

7 Hari

Surat Keterangan Ahli Waris

Terbitnya keterangan ahli waris

2 Hari


16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1. Kekuatan dan Kelemahan Internal  Kekuatan Internal a. Memiliki kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38 B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. b. Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 01 Tahun 2006 c. Memiliki mekanisme prosedur pelayanan yang jelas dan baku. d. Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan. e. Adanya komitmen bersama dari seluruh stake holder untuk menuju mewujudkan visi dan misi kecamatan  Kelemahan Internal a. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai. b. Anggaran kecamatan terbatas.

2.4.2. Peluang dan Tantangan Eksternal  Peluang Eksternal a. Tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah. b. Kurang Tersedianya potensi/ lahan. c. Kondisi wilayah yang terpisah-pisah. d. Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung.  Ancaman Eksternal a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cenderung tidak menentu. b. Peraturan Perundangan yang mengalami perubahan.

2.4.3. Rumusan Permasalahan Strategis Yang dihadapi Masa Kini Berdasarkan analisa lingkungan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi baik secara internal maupun eksternal, ada beberapa permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, yaitu: a. b. c. d.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan; Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan; SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan. Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan di semua lapisan. e. Dampak krisis finansial global. f. Menurunnya kwalitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat pemanasan global dan rendahnya pemeliharaan lingkungan. g. Semakin tingginya ancaman penyakit.


17

h. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata. i. Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas dan tejangkau di berbagai lapisan masyarakat. j. Adanya tuntutan terhadap ketahanan pangan yang bermutu, sehat, merata dan terjangkau. k. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) l. Peningkatan pemerataan kondisi infrastruktur dan lingkungan bagi kehidupan masyarakat yang sehat dan nyaman. m. Tingginya tuntutan profesionalisme kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan mayarakat.

2.4.4. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Yang Berpengaruh pada Tupoksi SKPD Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, diperlukan beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan datang. a. Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan SKPD sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004; b. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan; c. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada kecamatan khususnya oleh SKPD terkait; d. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru

2.4.5. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan a. b. c. d. e. f.

Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya; Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya; Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku; Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat; Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah; Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni


18

bab iii isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Adapun isu strategis yang diperhatikan untuk kecamatan Moro adalah :

1. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan. Sementara mutasi antar SKPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Moro. Selain itu terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia pegawai. Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai keadilan dibidangnya ini terutama dirasakan pada staf kantor camat umumnya dan kantor camat Moro khususnya. Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e–Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan. Selain kapasitas sumber daya manusia, terdapat pula masalah terkait kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa belum jelasnya ketentuanketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Camat dan Lurah bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif, namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang, termasuk juga pelrindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat dan Lurah dari instansi-instansi lain.


19

2. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum optimal, Fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik dan menangkap dampak multiplier positif (spill over) terutama di daerah perbatasan antar daerah, termasuk dengan kabupatenkabupaten perbatasan di bagian selatan dan barat.

3. Masih lemahnya kualitas dan aksesibilitas basis data strategis Basis data yang valid dan reliable guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Beberapa contoh basis data yang masih lemah diantaranya adalah luas wilayah kecamatan dan data kependudukan. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan daerah. Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah sangat diperlukan datadata perkembangan pembangunan. Minimnya data menyebabkan sulitnya mengukur capaiancapaian pembangunan.

4. Agama dan Budaya Persoalan lain dalam hal budaya yang dapat menjadi ancaman ke depan Dikhawatirkan bahwa ancaman ini jika tidak diantisipasi dengan baik dapat melemahkan adat dan budaya setempat karena belum adanya kesiapan masyarakat baik kesiapan dalam hal kapasitas maupun kesiapan dalam hal benteng moralitas. Adapun isu permasalahan yang berkembang sekarang adalah sebagai berikut: a. Masih kurang memadainya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di tengah masyarakat. b. Adanya arus sekularisasi akibat dari globalisasi yang mendangkalkan nilai-nilai keagamaan. c. Masih kurangnya jumlah guru agama di sekolah-sekolah. d. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan agama di sekolah-sekolah.


20



Perikanan

Permasalahan yang terekam pada sektor perikanan adalah soal daya saing. Harga produk perikanan lokal kalah bersaing dengan produk dari luar, karena tingginya biaya produksi. Perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk menekan biaya produksi ini, misalnya dengan bantuan mekanisasi perikanan . Hal ini akan membuat produk perikanan lebih memiliki daya saing sekaligus menguntungkan konsumen karena harga yang semakin terjangkau. Permasalahan selanjutnya adalah banyaknya nelayan yang kurang mampu kelaut diakibatkan dengan keadaan yang sekarang dirasakan oleh para nelayan dengan alat tangkap yang minim dan BBM yang sangat sulit menjadi beban modal para nelayan untuk melaut. menyebabkan potensi perikanan menjadi tidak teroptimalkan. Permasalahan lain yang disampaikan oleh para nelayan adalah kurangnya pembinaan teknis dilakukan. Karena kurangnya pembinaan tersebut, maka yang bisa dilakukan oleh para nelayan adalah trial and error yang menyebabkan biaya menjadi semakin besar karena kemungkinan gagal yang semakin besar. Pembinaan yang dirasakan dibutuhkan adalah dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, percontohan dan pendampingan teknis dan manajemen usaha. Salah satu permasalahan teknis seputar budidaya rumput laut dan Budidaya Perikanan yang dihadapi nelayan saat ini adalah pengaruh musim yang tidak menentu, khususnya pada komoditas perikanan. Saat ini, pemenuhan komoditas-komoditas perikanan masih banyak didatangkan dari luar. Tingkat permintaan (demand) akan komoditas ini demikian tinggi dan belum dapat terpenuhi.Hal ini dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan sektor perikanan. Dukungan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah banyak daerah-daerah pesisir yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, merupakan modal berharga untuk menignkatkan sektor ini. Sumber daya manusia nelayan pun menjadi satu kekuatan, terutama ketika semakin banyak orang tertarik untuk melaut ketika melihat contoh-contoh kesuksesan yang diraih oleh para nelayan lainnya. Beberapa permasalahan yang perlu dihadapi dalam upaya mengoptimalkan sektor perikanan adalah rendahnya daya saing produk akibat tingginya biaya produksi, pembinaan teknis kepada nelayan yang masih kurang dilakukan, aksesibilitas nelayan terhadap modal yang terbatas, ketersediaan infrastruktur yang belum memadai dan aspek-aspek teknis budidaya seperti rumput laut dan kerambah.



Pariwisata

Salah satu fakta yang perlu diangkat dari sektor pariwisata di Kecamatan Moro adalah objek wisata pantai seperti pantai berangan dan pantai air dagang Kondisi ini teramati semenjak tahun 2004 dan terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini memang tidak bisa dimanfaatkan. Karna sampai saat ini belum tersentuh oleh Dinas pariwisata sebenarnya kalau dibenahi itu bisa menjadi salah satu objek wisata pantai yang nantinya bisa menarik perhatian terutama masyarakat setempat dan tidak menutup kemungkinan untuk kedepanya Sehingga Kecamatan Moro bisa seperti kecamatan lainya.


21

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata adalah: 1. Pengembangan objek-objek wisata terkendala oleh masalah pembebasan lahan sehingga di beberapa titik belum dilakukan pembebasan lahan wisata pantai; 2. Belum optimalnya pemanfaatan pesisir dan laut dalam pengembangan wisata bahari; 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sektor kepariwisataan dan kebudayaan daerah; Kendala-kendala yang dihadapi untuk merevitalisasi sektor ini adalah terbatasnya destinasi pariwisata, belum dijadikannya budaya dan adat setempat sebagai bagian dari destinasi wisata, dan degaradasi pesisir dan laut mengancam obyek-obyek wisata bahari seperti terumbu karang.



Kemiskinan

Beragam faktor yang melatarbelakangi terjadinya kemiskinan di wilayah Kecamatan Moro tersebar di Kelurahan Moro umumnya dan di Desa –Desa Kecamatan Moro Khususnnya, nelayan dilatarbelakangi oleh pembangunan yang kurang merata, kurangnya informasi dan kesempatan kerja, dan faktor tidak maksimalnya program keluarga berencana. Kurangnya pemerataan pembangunan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir menjadi salah satu yang berdampak pada kemiskinan. Kurangnya pemerataan pembangunan dapat menyebabkan kurangnya akses penduduk terhadap program pembangunan. lapangan pekerjaan yang terkonsentrasi pada pusat-pusat pembangunan sulit di akses, akibatnya informasi mengenai pengembangan usaha sangat minim dan perekrutan tenaga kerja tidak berimbang, sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat lokal kurang. Munculnya berbagai persoalan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan atau pengangguran yang kini masih dihadapi sebagian masyarakat. Persoalan bertambah rumit karena perekrutan tenaga kerja dengan menggunakan sistem kontrak (outsourcing) tidak memberi kepastian terhadap masa depan tenaga kerja. Kemiskinan telah dicoba diatasi dengan berbagai pendekatan. Salah satu di antaranya adalah program perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan pengelola BAZ (Badan Amil Zakat). Diharapkan perbaikan RTLH di tahun-tahun yang akan datang dapat ditingkatkan jumlah dan jangkauannya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 3.2.1. Visi Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Denganadanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicitacitakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam


22

penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan. Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut: ”Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa” Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2011-2016, mengarah pada mendukung tujuan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014. “Maju dan Berdaya saing“ diartikan sebagai kabupaten Karimun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Berlandaskan iman dan taqwa” diartikan sebagai kabupaten yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan keagamaan (formal dan nonformal) secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual maupun spiritual.

3.2.2. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2011-2016 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat

Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infratruktur daerah ini diartikan sebagai penyediaan infratruktur baik dari sisi ketersediaan (kuantitas) dan kualitasnya. Infratruktur daerah yang dimaksud diantaranya adalah infrastruktur pada kawasan FTZ, terutama yang terkait dengan kawasan industri, kawasan strategis, infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, dan infrastruktur sosial ekonomi.


23

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari empat aspek (i) aspek pendidikan, (ii) aspek kesehatan, (iii) aspek pembangunan iman dan taqwa, dan (iv) aspek kesetaraan gender. Pembangunan iman dan taqwa ditujukan sehingga kehidupan keagaman semakin marak dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat serta menguatnya sistem pendidikan keagamaan khususnya pendidikan nonformal. Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna adalah SDM yang produktif dilihat dari meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha. 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis Kerakyatan Ekonomi berbasis kerakyatan yang dimaksud adalah koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan dan pembudidaya kecil, serta industri rakyat lainnya. Keterpaduan ekonomi berbasis kerakyatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan agar pertumbuhan dan perkembangan industri skala menengah dan besar dapat seiring dan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha kecil. Hal ini mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling memperkuat antar skala industri. 4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik Kualitas pelayanan publik yang maksimal diwujudkan dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan wajib, serta penyederhanaan sistem layanan khususnya di bidang perizinan. 5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Karakteristik kabupaten Karimun sebagai kabupaten kepulauan ditandai dengan melimpahnya sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, perlu dikedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bupati Kabupaten Karimun mempunyai motto sebagai berikut: 

Kerja Amanah



Kerja Keras



Kerja Cerdas

Penjelasan makna dari motto: Kerja Amanah Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan kebijakan, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, berpihak kepada kepentingan masyarakat, terbuka, siap dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.


24

Kerja Keras Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja efektif dan efisien memanfaatkan waktu secara optimal, disiplin penuh gairah dan semangat, memiliki strategi dan kebijakan memajukan daerah tanpa mengenal lelah, mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah demi kesejahteraan masyarakat. Kerja Cerdas Penyelenggara pemerintahan yang mampu menciptakan inovasi dan ide dalam pengembangan kemajuan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola pembangunan, memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan, mengedepankan intelektualitas, rasionalitas dan moralitas dalam berbuat dan bertindak, matang dalamperencanaan, konsekwen dalam pelaksanaan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dimasa depan. Untuk melaksanakan motto tersebut maka telah ditetapkan pula 4 (empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu: Azam Peningkatan Iman dan Taqwa. Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh sehinggga pelaksanaanpembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab. Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada. Azam Pembangunan Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan. Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan. Azam Pengembangan Seni dan Budaya. Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.

3.2.3. Tujuan Adapun tujuan yang hendak dicapai kabupaten Karimun berdasarkan rumusan misi di atas adalah sebagai berikut: Misi 1. Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat


25

Tujuan: 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kawasan FTZ secara memadai 2. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau dan antar daerah 3. Mengembangkan pemukiman yang tertata dan didukung utilitas yang memadai. 4. Mengembangkan konsep waterfront city

Misi 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa Tujuan: 1. Meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal 4. Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha kecil 5. Meningkatkan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat 6. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keagamaan 7. Mengurangi kerentanan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 8. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Misi 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 3. Mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis maritim 4. Meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi 6. Mengembangkan kemitraan antara industri besar dan UMKM 7. Mengembangkan potensi wisata


26

Misi 4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik Tujuan: 1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan keterampilan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan

Misi 5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Tujuan: 1. Mempertahankan kelestarian ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah

3.2.4. Sasaran Berdasarkan misi dan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran-sasaran pembangunan kabupaten Karimun untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: Tujuan 1 : Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kawasan FTZ secara memadai 1.

Tersusunnya kerangka regulasi dan basis data yang kokoh sebagai pondasi Pengembangan kawasan

2. Memadainya utilitas pendukung kebutuhan industri

Tujuan 2. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau dan antar daerah 1. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan laut secara memadai 2. Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler 3. Terbangun dan beroperasinya satu (1) bandara pengumpan 4. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan darat secara memadai

Tujuan 3. Mengembangkan permukiman yang tertata dan didukung utilitas yang memadai 1. Memadainya utilitas dasar untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga 2. Tersedianya perumahan dalam jumlah yang memadai, layak, dan terjangkau untuk


27

Mendukung perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat kecil

Tujuan 4. Mengembangkan konsep waterfront city 1. Terbangun/tersedianya jalan lingkar pulau

Tujuan 5. Meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat 1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 2. Tumbuhnya budaya baca pada masyarakat

Tujuan 6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 1. Menurunnya derajat infeksi 2. Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak 3. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Tujuan 7. Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal 1. Meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang terampil dan tersertifikasi 2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal pada perusahaan/industri

Tujuan 8. Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha kecil 1. Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial petani 2. Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pembudidaya ikan skala kecil 3. Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM

Tujuan 9. Meningkatkan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat 1. Meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan

Tujuan 10. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keagamaan 1. Meningkatnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan nonformal 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan keagamaan nonformal


28

Tujuan 11. Mengurangi kerentanan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin 2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga

Tujuan 12. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan 1. Meningkatnya keberdayaan perempuan 2. Meningkatnya kesetaraan gender

Tujuan 13. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha 1.

Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan usaha dan kesesuaian jangka waktu Perizinan

Tujuan 14. Mengoptimalkan pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 1. Meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

Tujuan 15. Mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis maritim 1. Meningkatnya aktivitas industri dan jasa maritim

Tujuan 16. Meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan 1. Meningkatnya produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan 2. Berkembangnya industri olahan produk pertanian dan perikanan 3. Berkembangnya kawasan agribisnis lokal terpadu

Tujuan 17. Meningkatkan kapasitas UMKM dan Koperasi 1. Meningkatnya produksi pelaku UMKM dan Koperasi

Tujuan 18. Mengembangkan kemitraan antara industri besar dan UMKM 1. Meningkatnya keterkaitan antara industri besar dan UMKM


29

Tujuan 19. Mengembangkan potensi wisata 1. Berkembangnya pariwisata bahari, budaya, dan kawasan perbatasan

Tujuan 20. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah 1. Meningkatnya kapasitas aparatur 2. Meningkatnya kapasitas pemahaman dan keterampilan pegawai pada bidang-bidang Khusus

Tujuan 21. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan keterampilan masyarakat 1. Meningkat dan memadainya kualifikasi tenaga pendidik 2. Memadainya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah

Tujuan 22. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 1. Memadainya pelayanan kesehatan dasar keluarga 2. Berkembangnya kualitas pelayanan prima di rumah sakit

Tujuan 23. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan 1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Tujuan 24. Mempertahankan kelestarian ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 1. Meningkatnya pemulihan ekosistem 2. Terjaganya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup 4. Meningkatnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup

Tujuan 25. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah 1. Meningkatnya pengelolaan sampah


30

bab iV Visi, misi, tuJuan, strategi dan kebiJakan 4.1.

Visi dan Misi Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun Visi Kecamatan Moro adalah:

TERWUJUDNYA KECAMATAN MORO YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA TAHUN 2025

Sedangkan yang dimaksud dengan Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mewujudkan Visi tersebut. Misi yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Moro adalah: 1.

Mewujudkan Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudi Pekerti Luhur, Beriman, dan Bertakwa

2.

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat

3.

Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Perikanan dan Pertanian

4. Mewujudkan Pembangunan Infratruktur Pedesaan dan Kawasan Pesisir yang Ramah Lingkungan 5.

4.2.

Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Melalui Aparatur yang Profesional, Akuntabel dan Responsif

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan adalah Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, Memecahkan Persoalan dan menangani isu Strategis Daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Kantor Camat Moro adalah: 1.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Iman dan Takwa

2.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kecamatan

3.

Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

4. Terwujudnya Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infratuktur, Sarana dan Prasarana Umum 5.

Terwujudnya Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat


31

Sedangkan Sasaran adalah Hasil yang diaharapkan dari suatu Tujuan yang diimplementasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan Rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Camat Moro adalah: 1.

Meningkatnya Kualitas Iman dan Takwa

2.

Tercapainya Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

3.

Tercapainya Peningkatan Ketahanan Pangan

4. Tercapainya Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum 5.

Tercapainya Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Kecamatan

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 6 dibawah ini:


32

4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi atau cara untuk mewujudkan Tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan Program oleh SKPD yang bersangkutan guna mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Moro. Adapun Strategi yang ditempuh adalah: 1.

Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara transparan, akuntabel, bersih dan berwibawa;

2.

Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran fungsi organisasi

3.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur

bagi pelaksanaan tugas pokok dan

4. Meningkatkan Kualitas dan penyediaan faslitas pelayanan 5.

Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta

Sedangkan Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan. Kebijakan Kantor Camat Moro dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi meliputi: 1.

2.

Kebijakan Internal, yaitu Kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: a.

Peningkatan kualitas SDM Aparatur;

b.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai;

c.

Peningkatan Pegawai dan Akuntabilitas;

d.

Penegakan aturan yang berlaku.

Kebijakan Eksternal, yaitu Kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, sebagai berikut: a.

Peningkatan kesadaran pembangunan;

masyarakat

b.

Peningkatan peran di sektor perikanan;

c.

Peningkatan Koordinasi antar instansi di wilayah kecamatan;

d.

Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;

e.

Meningkatkan Kapasitas Masyarakat;

f.

Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan.


untuk

ikut

berpartisipasi

dalam

33

bab V renCana prOgram dan pendanaan indikatif Pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Camat Moro Tahun 2011-2016 membutuhkan kerangka Sistematis yang berisi indikasi Rencana Program Prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan, oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut:

5.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas 1.

Mewujudkan Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudi Pekerti Luhur, Beriman, dan Bertakwa a.

Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan 

STQ/MTQ Tingkat Kecamatan



Pelaksanaan Bazar STQ/MTQ Tingkat Kabupaten

2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat a.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Murenbang Tingkat Kecamatan



Penyusunan Renja Kecamatan Moro

3. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Perikanan dan Pertanian a.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 

Penyaluran Beras Miskin (Raskin)

4. Mewujudkan Pembangunan Infratruktur Pedesaan dan Kawasan Pesisir yang Ramah Lingkungan a.

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

b.

Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau (RTH) 

Pemeliharaan Lampu Jalan, Hias dan Taman


34

5. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Melalui Aparatur yang Profesional, Akuntabel dan Responsif a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

b.

c.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pengadaan Moubeler



Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalu Pameran dan Pawai Pembangunan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Penyusunan LAKIP Kecamatan

5.2. Kebutuhan Pendanaan Dalam rangka mencapai Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam program tersebut sebagaimana tabel 7 dibawah ini.


35

bab Vi indikatOr kinerJa keCamatan mOrO Yang mengaCu pada tuJuan dan sasaran rpJmd kabupaten karimun Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Camat Moro yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karimun. Indikator Kinerja Kantor Camat Moro yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 8 dibawah ini: Tabel 8 Indikator Kinerja Kantor Camat Moro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karimun

No

1

Indikator

2

Kondisi kinerja pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun

Tahun 2 Tahun 3 Tahun (2013) (2014) 4 (2015)

Tahun 5 (2016)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Tahun 0 (2011)

Tahun 1 (2012)

3

4

5

6

7

8

9

1.

Kualitas STQ/MTQ semakin baik

58

60%

65%

67%

70%

75%

75

2.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan semakin meningkat

68

70%

73%

75%

78%

80%

80

3.

Pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) semakin baik

73

75

77

80

83

85

85

80%

90%

90

83

4.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum yang rusak/jelek semakin meningkat

48

50%

60%


70%

36

1 5.

2

3

4

5

6

7

8

9

Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat semakin meningkat

78

80%

82%

85%

87%

90%

90


37

bab Vii penutup Rencana Strategis Kecamatan Moro Tahun 2011–2016 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan. Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Moro. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Moro. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Moro telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Moro, 10 Mei 2011 CAMAT MORO

EKO RISWANTO,S.STP,MP PENATA TINGKAT I NIP.19800324 199810 1 002


38

bab i pendahuluan 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents