BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam rangka percepatan pencapaian tingkat layanan kinerja pembangunan yang maksimal di Provinsi Aceh dan terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah, inilah yang menjadi landasan bagi Dinas Cipta Karya Aceh dalam mewujudkan program pembangunan di tahun 2014 ini, maka perlu didukung oleh sumber daya yang memadai meliputi pendanaan yang mencukupi, sumber daya manusia yang handal serta dukungan fasilitas lainnya yang memadai dengan tetap berpedoman pada skala prioritas penanganan sesuai dengan Rencana Strategis SKPA. Mengacu pada Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 yang merupakan revisi atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh, Dinas Cipta Karya Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, pemenuhan kebutuhan layanan air bersih, penataan lingkungan permukiman, penataan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem kontrak tahunan ataupun melalui sistem kontrak tahun jamak (multy years contract). Untuk pencapaiaan hal-hal tersebut di atas, Dinas Cipta Karya Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perlu menyusun suatu dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) dalam bentuk “RENCANA KERJA (RENJA) SKPA DINAS CIPTA KARYA ACEH TAHUN 2015”. Rencana Kerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh selaku SKPA yang telah disesuaikan dengan Perubahan RPJMA Provinsi Aceh Tahun 2013-2017 dengan tujuan akan dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan program kegiatan Tahun Anggaran 2015. Mengacu kepada Rencana Kerja SKPA Dinas Cipta Karya Aceh, maka tujuan yang diharapkan adalah untuk Meningkatnya

pembangunan yang terintegrasi; Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman dan kesejahteraan masyarakat; Meningkatnya pembangunan pengembangan wilayah Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Aceh 2014

1


strategis dan cepat tumbuh; Meningkatnya infrastruktur perdesaan; Meningkatkan cakupan pelayanan air minum

perpipaan dan sanitasi yang layak yang

diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat; Meningkatnya

kinerja pengelolaan

persampahan; Menyediakan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin; Mendorong berkembangnya industri konstruksi yang kompetitif; dan Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi

1.2

Landasan Hukum

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPA Dinas Cipta Karya Aceh, berpedoman pada beberapa peraturan terkait, yaitu : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh; 6. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang; 7. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 11. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Aceh 2014

2


12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Qanun Aceh No. 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 14. Peraturan Gubernur Aceh No. 70 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Aceh Tahun 2012-2017.

1.3

Sistematika Penulisan Bab I.

Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan capaian Renstra SKPA

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

2.5

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

3.3

Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup


3


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA (Tabel terlampir)

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel terlampir)

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA Beberapa isu strategis yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut : Bidang Kesekretariatan a. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di bidang keteknikan. b. Kurangnya prasarana dan sarana serta peralatan pendukung tugas-tugas kedinasan.

Sektor Perumahan a. Masih terdapat 8.320 Unit rumah duafa di Provinsi Aceh yang belum tertangani

b. Data penerima rumah dhuafa perlu diperketat sehingga diterima oleh yang benar-benar berhak. c. Perekonomian daerah belum dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam kebutuhan akan papan (rumah)

Sektor Air Minum a. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan Peraturan Perundangan b. Terbatasnya Pendanaan c. Menurunnya kuantitas air baku d. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelengaraan air minum f.

Tingginya tingkat urbanisasi

g. Laju penyediaan infrastruktur air minum belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk h. Pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang baik i.

Belum optimalnya sistem perencanaan air minum


4


j.

Kurangnya koordinasi dalam pemanfaatan sumber air baku PDAM.

k. Masih lemahnya manajemen Pengelolaan PDAM. l.

Tidak seimbangnya biaya pengadaan operasional pengadaan air bersih dengan tarif.

m. Tingginya tingkat kebocoran air PDAM.

Sektor Sanitasi/Air Limbah a. Rendahnya kesadaran permukiman

masyarakat

akan

pentingnya

b. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan permukiman yang berbasis masyarakat

sistem

pengelolaan

air

limbah

pengelolaan

air

limbah

c. Potensi yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah d. Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengeloan air limbah permukiman e. Masih lembahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah f.

Belum lengkapnya Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Air Limbah

g. Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman h. Belum terpisahkanya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah permukiman i.

Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengeloaan air limbah permukiman masih rendah

j.

Perlu ditingkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam penentapan kebijakan di bidang air limbah permukiman

k. Rendanya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya operasi dan pemeliharan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah l.

Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingg tidak dpat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengeloaan air limbah terpusat

m. Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah, dan belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta/koperasi n. Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman o. Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik ditingkat pusat maupun daerah


5


Sektor Persampahan a. Masih belum memadai perangkat persampahan pada kabupaten kota

peraturan

yang

mendukung

pengelolaan

b. Penanganan sampah yang belum optimal c. Minimnya pengelola layanan persampahan yang kredibel dan profesional d. Belum optimalnya sistem perencanaan pengelolaan sampah e. Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan sampah

Sektor Drainase a. Kapasitas sistem drainase sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini b. Belum ada kejelasan pengelola sistem drainase c. Belum optimalnya sistem perencanaan pengelolaan drainase d. Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan drainase

Sektor Tata Bangunan 1. Minimnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada suatu kawasan sehingga mengakibatkan tata letak bangunan rumah tidak teratur sehinggga menunjukkan kesan kumuh terhadap lingkungan permukiman dengan kepadatan tidak teratur 2. Masih banyaknya kabupaten/kota yang belum memiliki Perda Bangunan Gedung 3. Kurang optimalnya perencanaan bangunan karena sering direncanakan pada tahun yang sama 4. Penerapan peraturan perencanaan bangunan dan gedung yang masih belum optimal

Sektor Tata Ruang 1. Masih banyaknya kabupaten/kota yang belum menyelesaikan RTRW kabupaten/kota, target 2013 seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia harus telah mempunyai Peraturan/Qanun RTRW kabupaten/kota 2. Kenaikan jumlah penduduk perkotaan sebagai wujud terjadinya fenomena urbanisasi akibat migrasi desa – kota memerlukan aturan/regulasi penetapan zoning yang dituangkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota untuk mencegah pertumbuhan permukiman yang sporadis.


6


3. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor. 4. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan, serta belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRW. 5. Kendala dalam penyelesaian RTRW kabupaten/kota diantaranya terjadinya konflik antarsektor dan antar-wilayah

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal (Tabel terlampir)

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel terlampir)


7


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.1.1 Kondisi Umum SKPA A.

Struktur Oganisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Aceh selaku perangkat SKPA sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 terdiri dari : 

Kepala Dinas;



Sekretariat;



Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi;



Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;



Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi;



Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana;



UPTD; dan



Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing unit kerja tersebut terdiri dari beberapa Sub Bagian dan seksi, yaitu : 1.

Sekretariat, terdiri dari:  Sub Bagian Umum;  Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan  Sub Bagian Keuangan.

2.

Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi, terdiri dari:  Seksi Program;  Seksi Perencanaan; dan  Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.

3.

Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana, terdiri dari:  Seksi Perumahan;  Seksi Air Bersih dan Limbah; dan  Seksi Penataan Lingkungan Permukiman.


8


4.

Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi, terdiri dari:  Seksi Penataan Bangunan;  Seksi Pengendalian Teknik; dan  Seksi Kelayakan dan pemanfaatan Bangunan.

5.

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:  Seksi Tata Ruang;  Seksi Pengembangan Wilayah; dan  Seksi Pembinaan Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Dinas Cipta Karya Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman, peningkatan layanan air bersih, penataan lingkungan permukiman, penataan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Cipta Karya Aceh mempunyai fungsi sebagai: 1.

Pelaksana layanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan

2.

Penyelenggara kegiatan Penataan ruang Aceh

3.

Pelaksana kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

4.

Penyelenggara Pemantauan dan Pengendalian Tata Ruang di Aceh

5.

Penyelenggara kegiatan Penataan bangunan

6.

Pelaksana kegiatan pemantauan dan inventarisasi kondisi perumahan, layanan air bersih, sarana dan prasarana dasar permukiman, rencana panataan ruang dan penataan bangunan.

7.

Pelaksana kegiatan rencana pemenuhan kebutuhan perumahan, layanan air bersih, sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman, bangunan gedung dari

instansi

nonteknis

serta

komponen

konstruksi

lainnya

di

bidang

keciptakaryaan; 8.

Pelaksana kegiatan koordinasi dengan pihak terkait di bidang keciptakaryaan;

9.

Pelaksana dan fasilitator dalam hal penerapan dan pencapaian standar layanan di bidang penataan ruang, perumahan, lingkungan permukiman, bangunan gedung dan kegiatan keciptakaryaan lainnya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Cipta Karya Aceh mempunyai kewenangan, sebagai berikut :


9


1.

Menyiapkan Program Kerja Tahunan, Program Kerja Jangka Menengah dan Program Jangka Panjang

2.

Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana tata ruang Aceh

3.

Melaksanakan kegiatan pembinaan tentang penataan ruang di Kabupaten/Kota

4.

Melaksanakan pemantauan dan pengendalian tata ruang Aceh

5.

Melaksanakan kegiatan penataan bangunan

6.

Melakukan pemantauan dan inventarisasi tentang kondisi perumahan, layanan air bersih, sarana dan prasarana dasar permukiman, penataan ruang dan penataan bangunan

7.

Melaksanakan kegiatan rencana pemenuhan kebutuhan perumahan, perluasan jaringan dan peningkatan kwalitas layanan air bersih, sarana dan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung dari instansi nonteknis serta komponen konstruksi lainnya di bidang keciptakaryaan;

8.

Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di bidang keciptakaryaan;

9.

Menerapkan standar layanan di bidang penataan ruang, perumahan, sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman, bangunan gedung serta komponen konstruksi lainnya di bidang keciptakaryaan

B.

Masalah Penting SKPA Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Dinas Cipta Karya Aceh terdapat beberapa permasalahan yang akan mempengaruhi proses tersebut, antara lain: Bidang Kesekretariatan 1. Profesionalisme/SDM aparatur belum memadai 2. Mekanisme kerja yang belum berjalan dengan baik 3. Masih lambannya penanganan administrasi 4. Kurangnya pemahaman prosedur, metode dan teknik penyusunan laporan keuangan S.A.I 5. Kualitas pelaporan keuangan belum dapat dipenuhi dengan cepat, tepat dan akurat Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi 1.

Kurangnya konsistensi antara produk perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang fisik.


10


2.

Kurangnya penyesuaian pemanfaatan anggaran dengan kebutuhan program dan kegiatan.

Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana 1.

Minimnya aksesibilitas kawasan lingkungan permukiman di wilayah perdesaan, daerah perbatasan dan kawasan terisolir;

2.

Letak

lingkungan

kawasan

permukiman

yang

tersebar

dengan

pola

perkembangan yang belum teratur 3.

Masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan air bersih dalam hal kompetensi dan produktivitas

4.

Kurangnya kemampuan manajerial serta terbatasnya lahan dan pembiayaan untuk dapat memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat

5.

Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi permukiman

6.

Tidak berlanjutnya pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman pascakonstruksi, akibat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah 1. Belum selesainya proses penyusunan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini menghambat aspek legal dalam penyelengaraan penataan ruang 2. Pembinaan penataan ruang belum menjangkau banyak kalangan 3. Produk rencana penataan ruang masih berada pada tahap penyusunan dokumen, belum sampai pada proses pelaksanakan pemanfaatan ruang (aplikasi) yang sesuai dengan rencana yang nantinya akan diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan pemanfaatan ruang; 4. Belum berjalannya pengawasan yang meliputi evaluasi dan pelaporan tentang penataan ruang 5. Belum efektifnya Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh (BKPRA) 6. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Penataan Ruang


11


Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi 1.

Belum memadainya instrumen pendukung mekanisme penataan bangunan dan gedung

2.

Kurangnya manajemen jasa konstruksi dalam hal pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman

3.

Sosialisasi informasi tata tertib penyelenggaraan bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku, belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat

3.1.2

Visi dan Misi SKPA

A.

Visi Visi Dinas Cipta Karya Aceh selaku SKPA, yaitu “Terwujudnya permukiman

perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang”. B.

Misi Misi dalam suatu organisasi digambarkan sebagai sebuah pernyataan umum yang dirumuskan, tujuan inti atau falsafah dasar organisasi, misi adalah suatu pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa organisasi itu ada. Dinas Cipta Karya Aceh sudah sedini mungkin menggagas sebuah misi untuk menjawab berbagai tantangan dimasa yang akan datang. Misi Dinas Cipta Karya Aceh adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 2. Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perdesaan, daerah perbatasan dan kawasan terisolir yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat 3. Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih, prasarana dan

sarana dasar dalam lingkungan permukiman yang sehat, damai, serasi, produktif dan berkelanjutan 4.

Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan komponen konstruksi lainnya di bidang keciptakaryaan.


12


3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPA 3.2.1 Tujuan Penjabaran dari misi Dinas Cipta Karya Aceh tersebut di atas, dituangkan dalam suatu tujuan, selengkapnya adalah : 1. Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi 2. Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman dan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatnya pembangunan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4. Meningkatnya infrastruktur perdesaan 5. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi yang layak

yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. 6. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan 7. Menyediakan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat

miskin 8. Mendorong berkembangnya industri konstruksi yang kompetitif 9. Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi 10. Meningkatnya pengawasan bidang keteknikan untuk menjaga kualitas konstruksi

3.2.2

Strategi Untuk melaksanakan Visi dan Misi serta tujuan yang ingin dicapai diperlukan beberapa strategi, yaitu : 1. Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi 2. Berkurangnya genangan permukaan di perdesaan dan perkotaan 3. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4. Meningkatnya infrastruktur perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas serta sarana dan prasarana gedung dan permukiman 5. Menyediakan ketersedian sarana dan prasarana air minum dan air limbah untuk pencapaian target MDGs dan Standar Pelayanan Minum 6. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana persampahan yang ramah lingkungan 7. Menyediakan

perumahan

layak

huni

untuk

masyarakat

miskin/korban

konflik/bencana alam;


13


8. Meningkatnya Pengetahuan bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Perundang-undangan Jasa Konstruksi 9. Meningkatnya kualitas kontruksi 10. Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan 3.2.3

Sasaran Secara lebih rinci, tujuan tersebut di atas digambarkan dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Maka Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1.

Tersusunnya rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman pembangunan

2.

Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase.

3.

Terwujudnya pedoman/ acuan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan

4.

Terwujudnya pengendalian sesuai dengan perencanaan pada pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya

5.

Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan berupa jalan lingkungan sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan.

6.

Tersedianya akses air minum perpipaan dan sanitasi yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan di perdesaan

7.

Tersedianya sarana dan prasarana persampahan

8.

Tersedianya

rumah

sehat

sederhana

bagi

masyarakat

miskin/korban

konflik/bencana alam 9.

Terlaksananya Penerapan Perundang-undangan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pengguna dan penyedia Jasa Konstruksi

10. Terlaksananya pembinaan bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Perundang-undangan Jasa Konstruksi 11. Terlaksananya pengawasan bidang keteknikan 3.3

Program dan Kegiatan 3.3.1

Kebijakan Dalam rangka untuk mencapai sasaran tersebut, maka perlu ditetapkan beberapa kebijakan yaitu : 1. Peningkatan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan


14


2. Peningkatan

aksesibilitas

dengan

mempertahankan,

meningkatkan

dan

membangun jalan/jembatan untuk mencapai kondisi mantap 3. Peningkatan akses penduduk terhadap air minum, layanan pengelolaan persampahan dan air limbah, sarana prasarana lingkungan permukiman 4. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat

miskin; 5. Peningkatan kesiapsiagaan

aparatur pemerintah dan masyarakat dalam

menghadapi bencana sesuai dengan standar internasional. Dalam bentuk terpadu, kebijakan Dinas Cipta Karya Aceh adalah menyediakan sistem prasarana dan sarana yang handal, berkualitas dan berwawasan lingkungan, bekerja secara efektif dan efesien dengan dukungan peralatan yang selalu siap dan sumber daya manusia yang berkualitas guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3.3.2

Program 1.

Program Pelayanan administrasi perkantoran

2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.

Program peningkatan disiplin aparatur

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5.

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;

6.

Program pengembangan kinerja air minum dan air limbah;

7.

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

8.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan;

9.

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

10. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 11. Program Pengembangan Perumahan 12. Program Perencanaan tata ruang

Sumber daya pendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya Aceh terdiri dari sumber daya manusia, dana dan sumber daya pendukung lainnya. Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Cipta karya Aceh tahun 2013, tergambarkan sebagai berikut :


15


Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil No.

Uraian

Jumlah

%

1

Pegawai Negeri Sipil

200

58.65

2

Pegawai Harian Lepas

136

39.88

3

Satuan Pengamanan

5

1.47

341

100.00

Jumlah Sumber : Dinas Cipta karya Aceh, 2013

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Cipta karya Aceh, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No.

Jabatan

Golongan I

II

III

IV

Jumlah

1

Kepala Dinas

1

1

2

Sekretaris

1

1

3

Kepala Bidang

1

5

6

4

Kepala Seksi / Subbag

19

1

20

5

Staf / Pelaksana

2

45

120

5

172

Jumlah

2

45

140

13

200

% Terhadap Jumlah Pegawai

1

22.5

70

6.5

100

Sumber : Dinas Cipta karya Aceh, 2013


16


Jumlah dana yang dialokasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh kepada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2014 – 2015 adalah sebesar Rp. 3.080.440.447.370,- Dengan rincian, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.421.765.912.060,- dan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.658.674.535.310,-. PAGU INDIKATIF RPJM ACEH 2013 – 2017 PADA DINAS CIPTA KARYA ACEH

3.3.3

PAGU (Rp.)

NO

TAHUN

1

2

3

1

2013

3.013.100.000.000

2

2014

2.988.857.000.000

3

2015

2.953.120.000.000

4

2016

2.902.025.000.000

5

2017

2.881.001.000.000

INDIKATIF RPJM

Kegiatan Berdasarkan program tersebut di atas, SKPA Dinas Cipta Karya Aceh menyusun kegiatan-kegiatan tahunan yang didanai dari APBA. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa: Program Pelayanan administrasi perkantoran 1.

Belanja tidak langsung (gaji)

2.

Penyediaan jasa surat menyurat

3.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7.

Penyediaan alat tulis kantor

8.

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

9.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah


17


14. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.

Pengadaan meubeler

2.

Pengadaan komputer

3.

Pemerliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

4.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur 1.

Pengadaan mesin/kartu absensi

2.

Pengadaan pakaian KORPRI

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 1.

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program pengembangan kinerja air minum dan air limbah 1.

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum dan Air Limbah

2.

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

3.

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 1. Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha) 2. Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah


18


Program Pengawasan Jasa Konstruksi 1. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Program Pengembangan Perumahan 1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Program Perencanaan tata ruang 1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi Penerapan Qanun RTRWP NAD


19


BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2014 melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Perencanaan Strategis Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2013-2017, merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis-garis besar, sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pada penyelenggaraan pembangunan yang ditangani oleh Dinas Cipta Karya Aceh, yang diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat dan mencapai sasaran. Dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja untuk penetapan Rencana Kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja. Perlu dikemukakan bahwa, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini, bukan hanya ditentukan dalam

proses

penyusunannya, akan tetapi akan banyak dipengaruhi oleh

implementasi atau penerapannya. Semoga Renja Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2015 ini, dapat memberikan pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan ditangani bersama dengan seluruh unit kerja dalam lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh.


20

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents