BAB I PENDAHULUAN Rencana Jangka Menegah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 s/d 2018 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kecamatan Pasean yang tetap berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Pamekasan dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Pamekasan kedepan.
1.1
LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 bahwa Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan secara berpasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pada saat mendaftarkan yang wajib menyampaikan Visi dan Misi .dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus dilakukan penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahuan 2004 Pasal 5 ayat (2 ) bahwa RPJMD merupaan penjabaran dari Visi ,Misi,dan Program Kepala Daerah yang
penyusunannya
berpedoman
pada
RPJPD
dan
memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan Kepala
Daerah,Strategis
Pembangunan
Daerah,kebijakan
Umum,dan Program SKPD,lintas SKPD,dan Program kewilayahan disertai dengan rencana rencana dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersipat indikatif. Sesuai
dengan
surat
sekretaris
Daerah
Nomor
50/383/432.402/2013 Perihal Penyususunan Renstra – SKPD 20132018 sesuai dengan singkronisasi penyusunan RAPBD (UU 17/2003 dan PP 58 Tahun 2005 ),maka SKPD Kecamatan
1
Pasean
menyusun
Rancangan
Rencana
Strategis
–SKPD
2013-2018
dengan tetap berpedoman pada RPJMD dan RT RW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Propensi Jawa Timur. 1.2
DASAR HUKUM a.
Permendagri Nomor 54/2010
b.
Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan
Indikator
Kinerja
Utama
di
Instansi
Pemerintah c.
Permenpan Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator
Kenerja
UtamaPeraturan
Daerah
Kabupaten Pamekasan No. 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan d. 1.3
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011
MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1
MAKSUD Rancangan Renstra SKPD Kecamatan Pasean Tahuan 2013-1018 adalah Dokumen Perangkat Daerah yang ada dikecamatan Pasean dalam periode 2013-2018 yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pamekasan 2008-2013. Oleh karena itu, rancangan Renstra SKPD Kecamatan Pasean 2013-2018 ini disusun dengan maksud sebagai berikut : 1. Sebagai penjabaran visi, misi dan program SKPD di Kecamatan
Pasean
dengan
tepat
memperhatikan
Renstra SKPD Kecamatan Pasean, RPJPD Kabupaten Pamekasan,RPJMD Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.Pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan Strategis Kecamatan Pasean dalam Kurun waktu Pembangunan jangka
2
Panjang
dan
Konsistensi
antara
perencanaan,
pengganggaran,pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 Tahun
sehingga
dapat mewujudkan cita cita Masyarakat Kecamatan Pasean . 2. Menjamin terciptanya Integrasi ,Singkronisasi dan Sinergi
antara
Layanan
Pemberi
dalam
Layanan Bidang
dan
Pengguna
Pemerintahan
,Pembangunan,Kemasyarakat dan Ketentraman. 1.3.2 TUJUAN Rencana Strategis Kecamatan Pasean Tahun 2013-2018 ini disusun dengan tujuan : a. Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pasean Tahun 2013-2018 yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD serta sebagai Indikator Evaluasi Kinerja Tahunan Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pasean; b. Mendukung koordinasi anatar Pelaku Pembangunan melalui penyusunan Rencana Kerja dalam mengisi kerangka Anggaran menjamin
yang
Konsistensi
bersifat antara
Indikatif serta Perencanaan,
Penganggaran,pelaksanaan dan Pengendalian; c.
Menjamin penggunaan Sumber Daya Manusia secara Evektif
dan
Evisien
dan
berkelanjutan
dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam Bidang
Pemerintahan
,Pembangunan,Kemasyarakat
dan Ketentraman; d. Menjaga kesinambungan pelaksanaan Rencana kerja yang dilaksanakan secara Tahunan.
3
1.4
SISTIMATIKA PENULISAN Bab I Pendahuluan Bab II Data Umum Organisasi Bab III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bab V Penutup
4
BAB II DATA UMUM ORGANISASI 2.1
Kedudukan Kecamatan Sebagaimana disebutkan dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah kedudukan
kecamatan
dari
Perangkat
Pemerintah
menjadi
Perangkat Daerah. Dengan berubahnya kedudukan Kecamatan dari Perangkat Daerah maka Kecamatan bukan lagi sebagai unsur pelaksana dekonsentrasi atau wakil pemerintah yang berada di daerah. Bertolak dari kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah maka Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala
Daerah
melalui
Sekretaris
Daerah.
Adapun
Kedudukan Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut: a.
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana tekhnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat;
b.
Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sedangkan wilayah kerja Kecamatan Pasean sebanyak 9 Desa antara lain: 1.
Desa Tlontoraja;
2.
Desa Batukerbuy;
3.
Desa Bindang;
5
2.2
4.
Desa Dempo Barat;
5.
Desa Dempo Timur;
6.
Desa Sana Tengah;
7.
Desa Sana Daja;
8.
Desa Tagangser Daja;
9.
Desa Sotabar;
Tugas Pokok dan Fungsi 1.3.1
CAMAT Camat
mempunyai
penyelenggaraan
tugas
membantu
kewenangan
Bupati
dalam
pemerintahan
yang
dilimpahkan oleh Bupati dan sebagian urusan otonomi daerah. Sedangkan fungsi camat adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan
koordinasi
kegiatan
pembinaan
dalam
pemerintahan
kecamatan; b. Pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahn desa/kelurahan; c.
Pelaksanaan
koordinasi
upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum; d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa/ Kelurahan; e. Pelaksanaan
koordinasi
kegiatan
dan
fasilitas
pelayanan umum; f.
Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2.3
Kewenangan Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas dan dalam rangka
6
peningkatan
daya
guna
dan
hasil
guna
penyelenggaraan
pemerintahan daerah di kecamatan, maka Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati dalam bidang : a.
Pemerintahan;
b.
Ekonomi dan Pembangunan;
c.
Kesejahteraan Rakyat.
Sebagaimana
tertuang
dalam
lampiran
Keputusan
Bupati
Pamekasan Nomor 16 Tahun 2002, ketiga bidang tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :
A.
Bidang Pemerintahan 1. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; a. Penyelenggaraan dan koordinasi terhadap kegiatankegiatan instansi kecamatan; b. Penanganan dan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di wilayah kerjanya; c.
Pelaksanaan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi pemerintah lainnya;
d. Penginventarisasian kewenangan pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi lainnya; e. Penginventarisasian dan pemeliharan prasarana fisik Pamong Praja Kecamatan; f.
Pengawasan
dan
bimbingan
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya; g. Penyusunan
pelimpahan
sebagai
kewenangan
pemerintahan dari Camat kepada Lurah/Kepala Desa; h
Penghimpunan
dan
7
pengusulan
bahan-bahan
pembentukan,
penghapusan
dan
penggabungan
kelurahan; i.
Fasilitasi
dan
koordinasi,
pembentukan,
penghapusan, dan penggabungan kelurahan; j.
Fasilitasi dan pengaturan upaya pembinaan ke desa atau kelurahan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah tingkat kabupaten.
2. Pemerintahan Desa a.
Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala desa dan BPD;
b.
Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPD;
c.
Pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan administrasi desa;
d.
Pemantauan
penyusunan,
penetapan,
dan
pelaksanaan peraturan desa atau keputusan Kepala Desa; e.
Fasilitasi
dan
pemantuan
atau
pengawasan
pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa; f.
Fasilitasi
dan
pemantauan
pemilihan
dan
pengangkatan anggota BPD; g.
Fasilitasi dan koordinasi pelantikan Kepala Desa;
h.
Pelantikan pejabat sementara Kepala Desa;
i.
Fasilitasi
dan
koordinasi
pembentukan
dan
penghapusan serta penggabungan desa; j.
Pengesahan kerja sama antar desa, baik antar desa dalam kecamatan maupun antar kecamatan;
k.
Penanganan dan penyelesaian perselisihan antar desa;
l.
Fasilitasi
dan
8
koordinasi
pelaksanaan,
pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat yang hidup dan berkembang di desa; m.
Pemantuan dan bimbingan pengelolaan keuangan desa yang diperoleh dari sumbangan pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, bantuan pihak ketiga dan pinjaman desa.
3. Kesatuan Bangsa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Linmas a.
Pembinaan ideologi negara;
b.
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan kerukunan antar umat beragama;
c.
Pembinaan dan pengawasan kepada eks-tahanan polisi G.30.S/PKI;
d.
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PEMILU;
e.
Pemberdayaan
organisasi
profesi
tingkat
Kecamatan; f.
Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
g.
Pembinaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
h.
Pembinaan
dan
pengarahan
potensi
anggota
Perlindungan Masyarakat; i.
Penyelenggaraan dan pelatihan ketrampilan Satuan Koordinasi Pelaksana;
j.
Penanganan kejadian bencana alan dan keamanan lingkungan.
4. Kependudukan dan Transmigrasi a.
Penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
b.
Pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
9
c.
Pencatatan
dan
pelaporan
perubahan
mutasi
penduduk; d.
Penandatanganan kartu keluarga;
e.
Penanadatangan kartu tanda penduduk;
f.
Penyelenggaraan penyuluhan program transmigrasi.
5. Perizinan a.
Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin lokasi;
b.
Pemberian rekomendasi izin usaha;
c.
Pemberian rekomendasi HO;
d.
Pemberian rekomendasi IMB dan IMB pemutihan;
e.
Pengawasan pelaksanaan perizinan;
6. Pertanahan a.
Pengelolaan catur tertib pertanahan di wilayah kerjanya;
b.
Pengelolaan administrasi pertanahan;
c.
Penanganan
dan
penyelesaian
masalah
dalam
sengketa pertanahan; d.
Pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan tata batas hutan, penggunaan tanah
negara
bebas
atau
tanah
perkebunan
terlantar. B.
Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1. Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi a.
Pembinaan
dan
bimbingan
pengusaha
industri
kecildan usaha perdagangan kecil; b.
Fasilitasi pemasaran produk industri kecil melalui pameran;
c.
Fasilitasi pelaksanaan tera dan tera ulang;
10
d.
Pembinaan dan bimbingan kepada pengelola pasar kecamatan dan pasar desa;
e.
Pembinaan dan pengembangan koperasi;
f.
Pemberdayaan forum koperasi pengusaha kecil dan menengah;
g.
Pengawasan
pengusulan,
pemberian,
dan
pengembalian kredit usaha. 2. Pertanian dan Kehutanan -
Pengawasan dan pelaporan kegiatan pengadaaan pangan;
-
Pembinaan dan bimbingan penerapan tekhnologi anjuran pertanian, pemberantasan UPT atau hama, penggunaan benih dana pestisida kepada petani;
-
Pelaksanaan kegiatan intensifikasi tanaman pangan dan
holtikultura
sesuai
kebijakan
Pemerintah
Daerah; -
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan uji tanaman benih dan tanaman pangan holtikulturta;
-
Fasilitasi
pembentukan
dan
pemberdayaan
kelompok tani; -
Pembinaan terhadap
penakar benih di wilyah
kerjanya; -
Pengawasan penyaluran benih, peredaran pupuk dan pestisida;
-
Pengendalian perlindungan tanaman pangan dan holtokultura;
-
Fasilitasi konservasi dan reklamasi lahan;
-
Perhimpunan dan pelaporan kegiatan informasi pasar, pemanfaatan sumber daya, agrobisnis, pasca
11
panen dan pengelolaan hasil panen; -
Pembinaan dan bimbingan penerapan tekhnologi perkebunan dan benih kepada petani kebun rakyat;
-
Fasilitasi pengembangan areal perkebunan;
-
Fasilitasi pemasaran komoditi perkebunan;
-
Penetapan klasifikasi lahan kritis areal perkebunan;
-
Fasilitasi
pembentukan
dan
pemberdayaan
kelompok tani kebun; -
Penyebaran
informasi
pengembangan
usaha
perkebunan; -
Pembinaan dan bimbingan penerapan tekhnologi anjuran perikanan dan benih kepada petani ikan;
-
Fasilitasi penetapan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya alam;
-
Fasilitasi penerapan pola pengembangan produksi perikanan;
-
Fasilitasi
pembentukan
dan
pemberdayaan
kelompok usaha perikanan; -
Pengawasan kegiatan penangkapan, pengolahan dan pemanfaatan hasil perikanan;
-
Fasilitasi dan koordinasi pengembangan pemukiman nelayan;
-
Pembinaan dan
bimbingan
pengkajian terapan
tekhnologi tepat guna peternakan kepada peternak; -
Pembinaan
dan
bimbingan
pengelolaan
ternak
bantuan pemerintah; -
Pengawasan peredaran pakan ternak, peredaran obat hewan, dan kesmavet;
-
Pengawasan kegiatan usaha pertanian, perkebunan,
12
perikanan, dan peternakan; -
Penyelenggaraan kursus tani;
-
Fasilitasi klem kayu rakyat;
-
Pengawasan penggunaan gergaji kayu;
-
Pengawasan potensi hasil hutan;
-
Fasilitasi
pembentukan
dan
pemberdayaan
kelompok tani lahan kering; -
Pembinaan masyarakat daerah hutan;
-
Pencegahan dan penganganan pengrusakan dan kebakaran hutan;
-
Fasilitasi
pengembalaan
ternak,
pengambilan
rumput dan bahan lainnya pada kawasan hutan; -
Pencatatan dan inventarisasi sarang burung walet; Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Tandus diluar kawasan hutan dan lindung.
3. Pariwisata -
Pengembangan obyek-obyek wisata.
4. Pajak dan Pendapatan Daerah a.
Penggalian dan pelaporan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
b.
Pelaksanaan pemungutan PAD dan PBB.
5. Penanaman Modal -
Pemberian saran atau pertimbangan mengenai penanaman modal di wilayah kerjanya.
6. Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertambangan. a.
Pemantauan pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pembangunan;
13
b.
Pemberdayaan kelembagaan P3A;
c.
Pemberian saran atau pertimbangan mengenai tata ruang kecamatan;
d.
Pemberian
penomoran
rumah
penduduk
dan
bangunan lainnya sesuai aturan Pemerintah Daerah; e.
Pengusulan pemberian nama jalan dan gang;
f.
Pembinaan usaha pertambangan rakyat.
7. Perhubungan a.
Pemberdayaan potensi lembaga atau organisasi komunikasi;
b.
Pembinaan
dan
bimbingan
kepada
pengelola
terminal atau empalsemen desa. 8. Lingkungan Hidup a.
Pelaksanaan GK5 dan program lingkungan bersih;
b.
Fasilitasi
dan
koordinasi
program
kelestarian
lingkungan; c.
Pelestarian flora dan fauna khas daerah.
9. Pemberdayaan Masyarakat a.
Penyelenggaraan UDKP;
b.
Pembinaan pembanguna sarana dan prasarana fisik perekonomian di wilayah kerjanya;
c.
Pengusulan proyek-proyek pembangunan;
d.
Pembinaan dan bimbingan kegiatan PKK;
e.
Pemantauan
kegiatan
pemberiaan
makanan
tambahan bagi pelajar SD. C.
Bidang Kesejahteraan Rakyat 1. Ketenagakerjaan. -
Pembinaan terhadap peminat tenaga kerja keluar negeri( Calon TKI ).
14
2. Pendidikan, Kebudayaan, dan IPTEK. a.
Pembinaan
dan
pemantauan
terhadap
penyelenggaraan pendidikan tingkat SD/MI; b.
Fasilitator dan koordinasi penyuksesan program pendidikan (wajib dikdas, kejar paket B, SLTP Kelas Jauh, Kelas Terbuka, dan Pusat kegiatan belajar masyarakat);
c.
Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam program pendidikan;
d.
Pembinaan dan bimbingan terhadap sanggar seni budaya dan kegiatan seni rakyat;
e.
Fasilitasi penyelenggaraan lomba-lomba IPTEK.
3. Pemuda, Olahraga, dan Pemberdayaan Perempuan a.
Pemberdayaan organisasi kepemudaan;
b.
Pembinaan dan bimbingan terhadap Pramuka dan PMR;
c.
Fasilitasi dan
koordinasi
penyelenggaraan
POR
pelajar di kecamatan; d.
Pembinaan pengembangan olah raga dan bibit-bibit olah ragawan;
e.
Fasilitasi dan pengaturan upaya pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan instansi pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat;
f.
Pemberdayaan organisasi wanita.
4. Agama. a.
Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar;
b.
Pemberdayaan organisasi keagamaan;
c.
Fasilitasi bimbingan calon jemaah haji;
d.
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bazis;
15
e.
Pembinaan kegiatan LPTQ dan menyelenggaraan MTQ;
f.
Pemantauan
bantuan
Pemerintah,
Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk sarana lembaga keagamaan. 5. Kesejahteraan Sosial. a.
Penyelenggaraan
peringatan
hari-hari
besar
Nasional; b.
Pembinaan
lajut
eks
tuna
susila,
narapidana,
penyandang cacat, pengemis gelandangan, dan c.
anak-anak terlantar; Pembinaan dan bimbingan terhadap karang taruna.
6. Kesehatan dan Keluarga Berencana a.
Fasilitasi dan koordinasi penyuluhan kesehatan masyarakat;
b.
Fasilitasi
dan
penyalahgunaan
koordinasi narkotika,
pencegahan
Psikotropika,
zat-zat
aditif, rokok, alkohol, dan bahan berbahaya lainnya; c.
Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program KB;
d.
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan KB – Kesehatan, pendataan keluarga dan Gerakan Sayang Ibu;
e. D.
Pembinaan Posyandu
Bidang Umum dan Administrasi 1. Umum dan Tata Usaha a.
Penyusunan dan pelaporan rencana kerja dan program tahunan kecamatan;
b.
Pengelolaan dan penyimpanan surat dan arsip;
c.
Penyelenggaraan urusan dalam kecamatan dan keprotokolan Camat;
16
d.
Pemungutan uang leges;
2. Keuangan Penyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan yang berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. 3. Kepegawaian a.
Pembinaan dan peningkatan dan disiplin pegawai;
b.
Penilaian dan penandatanganan DP-3 Sekretaris Camat, para Kasi Kecamatan;
c.
Penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional khusus kantor kecamatan;
d.
Fasilitasi
upaya
peningkatan
pengetahuan
dan
kemampuan pegawai; e. E.
Pengusulan PNS untuk penerimaan Satya Lencana.
STRUKTUR ORGANISASI Adapun
Struktur
Organisasi
Kecamatan
sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan
dijabarkan
dalam
Peraturan
Bupati
Pamekasan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut 1. Camat Camat
mempunyai
penyelenggaraan
tugas
membantu
kewenangan
Bupati
dalam
pemerintahan
yang
dilimpahkan oleh Bupati dan sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, camat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan
koordinasi
kecamatan;
17
kegiatan
pemerintahan
b. Pelaksanaan
pembinaan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahn desa/kelurahan; c.
Pelaksanaan
koordinasi
upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum; d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa/ Kelurahan; e. Pelaksanaan
koordinasi
kegiatan
dan
fasilitas
pelayanan umum; f.
Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan
g. peraturan perundang-undangan;dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
perlengkapan,
kepegawaian,
program,
perencanaan, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi: a. Pengelolaan
surat-menyurat,
kearsipan,
serta
pembinaan ketatalaksanaan; b. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan
serta
pelaksanaan
keamanan
dan
kebersihan kantor; c.
Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai;
d. Penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan perencanaan; e. Penyusunan
rencana
keuangan
serta
18
anggaran,
pengelolaan
pertanggungjawaban
pelaksanaannya; dan f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
Sekretariat kecamatan membawahi dua sub bagian yaitu: 1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian mempunyai tugas: a. Melaksanakan tugas usaha umum dan tata usaha pimpinan; b. Melaksanakan
urusan
surat
menyurat,
pengetikan, penggandaan, pendistribusian, da tata kearsipan; c. Melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
perlengkapan, dan inventaris kantor; d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan da kebersihan kantor; e. Melaksanakan
kegiatan
keprotokolan
dan
menyiapkan administrasi perjalanan dinas; f.
Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan, pengadministrasian
barang-barang
kebutuhan
dinas; g. Melaksanakan pengembangan
tata
usaha
kepegawaian,
karier
pegawai
serta
usaha
peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai; h. Menyiapkan data, mengolah, menyusun, dan memelihara administrasi kepegawaian; dan i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
19
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan; b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis
dan
evaluasi
penyusunan
laporan
pelaksanaan rencana program; c. Mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program; d. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan; e. Merumuskan
dan
melaksanakan
penyusunan
program; f.
Menghimpun
data
dan
menyusun
rencana
anggaran rutin, serta mengelola administrasi keuangan; g. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk
pengelolaan dan
pembayaran
gaji
pegawai; h. Menyusun
laporan
pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan; dan i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi
Tata
Pemerintahan;Seksi
mempunyai
tugas
perumusan
kebijakan,
pelaporan
urusan
melaksanakan
Pemerintahan
penyiapan
pelaksanaan,
pemerintahan
20
Tata
evaluasi,
kecamatan.
bahan dan Dalam
menyelenggarakan
tugas
dimaksud,
Seksi
Tata
Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penyiapan
bahan
koordinasi
dengan
perangkat
daerah dan instansi vertikal dibidang pemerintahan; b. Penyiapan
pembinaan
dan
pengawasan
tertib
administrasi pemerintahan desa/kelurahan; c.
Penyiapan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
e. Penyiapan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; f.
Pembinaan kependudukan dan catatan sipil serta pertanahan;
g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan; h. Penyiapan
bahan
penyelenggaraan
evaluasi
dan
laporan
pemerintahan
desa
dan/atau
kelurahan; i.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas
melaksanakan
penyiapan
pelaksanaan,
evaluasi,
ketentraman
dan
dan
bahan
kebijakan,
pelaporan
urusan
umum.
Dalam
ketertiban
menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a. Penyiapan program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; b. Penyiapan bahan pembinaan Satuan Polisi pamong
21
Praja; c.
Pelaksanaan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan
Daerah
dan
peraturan
perundang-
undangan lainnya; d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban e. umum; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; Seksi
Pemberdayaan
mempunyai
tugas
perumusan
kebijakan,
pelaporan
Masyarakat
melaksanakan
dimaksud,
bahan
evaluasi,
pemberdayaan
Dalam
Seksi
penyiapan
pelaksanaan,
urusan
desa/kelurahan.
Desa/Kelurahan
dan
masyarakat
menyelenggarakan Pemberdayaan
tugas
Masyarakat
Desa/Kelurahan mempunyai fungsi: a. Penyiapan pembinaan guna mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan melalui
forum
perencanaam
pembangunan
desa/kelurahan; b. Penyiapan
bahan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap unit kerja pemerintah maupun swasta yang mempunyai program pemberdayaan di wilayah kerja kecamatan; c.
Penyiapan program kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
e. Penyiapan
bahan
22
evaluasi
terhadap
kegiatan
pemberdayaan
baik
yang
dilakukan
unit
kerja
pemerintah maupun swasta; f.
Pengumpulan
bahan
dan
penyusunan
laporan
dibidang pembangunan dan perekonomian; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Seksi
Kesejahteraan
Sosial
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan,
evaluasi,
dan
pelaporan
urusan
kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial; b. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; c.
Penyiapan
bahan
untuk
penyusunan
program
pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olah raga; d. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial termasuk bantuan bencana alam; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dan masing-masing seksi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Camat.
23
Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut:
F.
SUMBER DAYA SKPD
Sumber Daya Manusia SKPD terdiri 12 (dua belas) orang yang meliputi dari jabatan :
24
1. 1 (satu) orang Camat 2. 1 (satu) orang Sekretaris 3. 4 (empat) orang Kasi 4. 2 Orang Kasubag 5. 4 (empat) orang Staf
G.
H.
Sumber Daya Pendidikan 1. Sarjana S-2
=. 1 Orang
2. Sarjana S-1
=. 6 Orang
3. Sarjana Muda
=. 1 Orang
4. SLTA/Sederajat
=. 4 Orang
5. SLTP
=. –
Sumber Daya Asset/Modal Asset/Modal Kecamatan Pasean Dalam penyelenggaraan kegiatan Kantor Kecamatan Pasean memperoleh
Anggaran
dan
Pemerintah
Kabupaten
Pamekasan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK berupa:
1. Biaya Operasional Rutin 2. Biaya Operasional Kegiatan
I.
Asset/Sarana Operasional Kecamatan meliputi Kendaraan Dinas yang terdiri dari: 1. Mobil Terrios
=. 1 Unit
2. Pick-up
=. 1 Unit
3. Sepeda Motor/Kendaraan Roda 2
=. 5 Unit
25
J.
KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PASEAN Penyelenggaraan
pelayanan
di
Kecamatan
Pasean
diselenggarakan secara terpadu dan pelayanan terhadap masyarakat satu atap sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010
26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN Untuk memudahkan dan membantu merumuskan pemikiran strategis
digunakan
analisa
SWOT
(Strenghts,
Weakness,
Opportunities) guna menentukan urutan/rangking permasalahan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal organisasi kecamatan.
A.
IDENTISIKASI PERMASALAHAN
Setiap lembaga/organisasi secara internal tentu memiliki sejumlah
faktor
(Weakness)
kekuatan
yang
(Strenghts)
mempengaruhi
dan
dan
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.
27
kelemahan menentukan
B.
IDENTIVFIKASI ISU – ISU STRATEGIS Keberhasilan
atau
kegagalan
suatu
organisasi
sangat
bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah sccara dinamis. Rencana Strategis SKPD Kecamatan Pasean
memerlukan
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan Strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap SKPD. Adapun
factor-faktor
lain
yang
dapat
mempengaruhi
Organisasi Pemerintah terhadap capaian program, yang harus kita cermati tentu harus mengetahui Faktor-faktor lain yang merupakan Faktor-kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi SKPD dalam rangka pencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi SKPD
Contoh secara
efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi,peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya manusia, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan pcrundangundangan dan kebijakan yang digunkan oleh Pemerintrah Kabupaten Pamekasan Contoh. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan SKPD Kecamatan Pasean antara lain : 1. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan profesional; 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
28
3. Adanya Standart Operasional Pelayanan (SOP); 4. Adanya
peran
serta
masyarakat
yang
baik
untuk
mewujudkan Proses Pelayanan Publik; 5. Adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektoral Tersedianya dana Operasional kegiatan yang memadai ; 6. Adanya Peraturan daerah yang yang mengatur Tugas Pokok serta adanya Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2002
tentang
pelimpahan
sebagian
kewenangan
Pemerintahan dari Bupati ke pada Camat; 7. Dukungan Legislatif; 8. Kerjasama dengan swasta. #
ANALISIS LINGKUNGAN EXTERNAL 1.
Analisis Peluang a.
Dukungan Legislatif yang tinggi;
b.
Adanya peran serta masyarakat yang baik;
c.
Peran swasta/pihak lain terhadap Program Pemerintah cukup tinggi;
d.
Adanya undang-undang nomor 22 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No.25 tentang pembagian keuangan antara Pusat dan daerah;
f.
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan;
g.
Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi terhadap
perencanaan
pembangunan
oleh
Pemerintah Kabupaten. 2.
Analisis Ancaman a.
Tingkat Pendidikan masyarakat rendah;
b.
Kurang
memahaminya
pelayanan;
29
terhadap
prosedur
c.
Akses dan jarak tempuh masyarakat menuju Kecamatan;
e.
Koordinasi kurang.
30
BAB IV VISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
VISI DAN MISI SKPD Untuk memudahkan dan membantu merumuskan pemikiran strategis
digunakan
analisa
SWOT
(Strenghts,
Weakness,
opportunibies) guna menentukan urutan/rengking permaslahan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal organisasi kecamatan. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN Setiap lembaga / organisasi
secara internal tentu memiliki
sejumlah
(Strenghts)
faktor
(Weakness)
kekuatan
yang
mempengaruhi
dan
dan
kelemahan menentukan
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. 4.2
TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM KEPALA DAERAH A.
VISI “Terciptanya pelayanan masyarakat yang Prima sebagai sarana peningkatan kinerja Organisasi”
B.
MISI 1. Menciptakan
Birokrasi
Kecamatan
yang
sehat
dan
bersahabat 2. Membentuk aparatur kecamatan yang profesional 3. Menciptakan sistem administrasi kerja yang berkualitas 4. Memanfaatkan potensi wilayah secara optimal
31
BAB V P E N U TU P Perencanaan strategis ini disusun sebagai tujuan yang akan kita capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai sasaran dan Indikator, sasaran Kebijakan Program, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rencana Strategi Kerja tahunan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Demikian
perencanaan
strategis
ini
disusun
dan
diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara Program di Lingkungan Kecamatan Pasean.
CAMAT PASEAN
SUHARTONO, BA Pembina NIP. 19581227 198303 1 012
32
33
34
INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN
ASPEK KAJIAN
1
CAPAIAN /KONDISI SAAT INI 2
STANDAR YANG DIGUNAKAN 3
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKTERNAL INTERNAL (DILUAR (KEWENANG KEWENANGA AN SKPD) N SKPD) 4 5
1.
Pelayan Umum Kepada Masyarakat
- Pelayanan Satu Pintu
- Perda - Pelayanan Publik
- Kelengkapan Persyaratan
2.
Pendelegasian Wewenag dari Pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan
- Sudah diberikan dan dilaksanakan
- Koordinasi dan Perbup. No.8/tahun 2011
- Keterbatasan Pendelegasia n Wewenang
3.
Kurangnya Kesadaran dan partisipasi menjamah terhadap kebersihan lingkungan
- Kurang Kesadaran dari Masyarakat
- Kurang himbauan tentang keindahan dan kebersihan ingkungan
- Masih kurangnya pembinaan kepada masyarakat tentang kebersihan ingkungan
PERMASALAHAN KEWENANGAN SKPD 6
- Ketepatan Waktu Meminta Pelayanan - Sudah menjadi aturan
- SDM Bagi Pemohon tidak tertib Administrasi
- Kurangnya partisipasi masyarakat
- Masyarakat kurang antusias dan tidak sadar menjaga keindahan lingkungan
- Tidak secara utuh melaksanakan Pendelegasian wewenang
1 Penertiban Pedagang Lesehan di Pasar
2 - Upaya ditertibkan di satu Lokasi
3 - Pembinaan - Penertiban
4 - Keterbatasan Petugas dari Kecamatan
5.
Kekurangan Staf Kecamatan
- Penaganan Penyelesaian pekerjaan lambat
- Penambahan staf Kecamatan
- Adanya pembagian tugas rangkap
6.
Pelunasan PBB
- Penagihan PBB oleh desa
- Pelunasan jumlah Baku PBB
- Kenaikan Junlah Baku PBB per-Desa
7.
Validasi Pendapatan KK Miskin
- Belum terdata secara keseluruhan
- Kreteria KK Miskin
8,
Lemahnya Menejerial Hom Industri
- Kemasan Produk Tidak berlebel - Tidak adanya
- Terdaftarnya Label Prodak pada Dinas Perdagangan
4.
5 - Pedagang mencari tempat yang strategis untuk penjualan - Penanganan pelayanan kepada masyarakat kurang memuaskan - Kesadaran masyarakat kurang untuk membayar PBB
6 - SDM Pedagang Lesehan Rendah - Mencari Titik Keramaian konsumen
- Pendataan di Desa tidak tepat sasaran
- Banyak warga tidak terdata (KK) oleh Kades
- Pendistribusian Bantuan untuk KK Miskin tidak merata
- Kurangnya Pembinaan Home Industri
- Kemampuan SDM masih lemah
- Kurangnya Pengetahuan tentang Program Pendampingan
- Pelayanan tidak tepat waktu - Penggandaan fungsi tugas.
- Pengaruh kenaikan jumlah baku PBB terhadap Masyarakat untuk melunasi PBB
masa kadarluarsa pada kemasan
- Terdaftarnya Kandungan Prodak pada Dinas Kesehatan .
Hom Industri
Misi 1 : Menciptakan Birokrasi Kecamatan yang sehat dan bersahabat Tujuan
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran SKPD Sasaran
Meningkatnya - Meningkatnya Kualitas Aparatur Indeks Kecamatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan yang Diberikan Aparatur Kecamatan
Kebijakan -Meningkatkan pelayanan yang berbasis pada Kinerja Birokrasi yang Santun -Monitoring Evaluasi dan Perencanaan -Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Misi 2. Membentuk Aparatur Kecamatan Yang Profesional Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran SKPD Tujuan Mewujudkan Kwalitas Kinerja organisasi kecamatan
Sasaran - Meningkatnya Kualitas SDM. - Meningkatnya Penyelesaian Administrasi perkantoran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa. - Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Kebijakan - Pendukung Pelayanan Administrasi - Perkantoran. Monitoring, Evaluasi - dan
Program - Program Pelayanan Administrasi - Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Masyarakat
Perencanaan. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- Aparatur. Program peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
Misi 3. Menciptakan Sistem Administrasi Kerja yang berkwalitas. Tujuan Meningkatkan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang berkwalitas
Sasaran - Meningkatnya Kualitas SDM khususnya Aparatur Kecamatan.
-
-
-
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran SKPD Kebijakan Program Program Peningkatan Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. Aparatur. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
-
Misi 4. Memamfaatkan Potensi Wilayah secara Optimal. Tujuan
Sasaran
Meningkatkan - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kegiatan Dibidang Pembangunan & pembinaan Pemberdayaan Kehidupan Masyarakat Masyarakat. - Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Masyarakat Desa. - Terbentuknya Kelompok Masyarakat yang Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Baik Fisik - Maupun Non-Fisik Terciptanya Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif dan Partisipatif Dalam Pembangunan
-
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran SKPD Kebijakan Program - Pelayanan Administrasi Pembinaan Produksi Kecamatan Home Industri. Pembinaan Aparatur Desa Pembinaan Pemuda dan Olah Raga. Penguatan Wilayah Pembinaan Kelompok Nelayan Pembinaan PKK Desa Koordinasi dan Konsultasi Pilkades Pendampingan ADD
- Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam - Pembinaan dan Pelatihan Linmas - Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat
- Program Mengintinsipkan Pengaduan Masyarakat
N O 1.
2.
3.
4.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET KINERJA PROGRAM (kondisi akhir Periode) - Penyelesaian SPJ
- Untuk memantau pelaksanaan & mengevaluasi hasil program - Untuk meningkatka n koordinasi perkantoran
-
Desa
-
Lap.pertanggungjawa ban Administrasi.
-
Monitoring evaluasi dan pelaporan
-
Hasil pelaksanaan
-
Kepala SKPD/Camat Sekcam Kasi
-
Instansi Dinas Kecamatan
-
Instansi Dinas Kecamatan
-
Rapat Study banding
1 Orang kepala SKPD 5 Orang Esalon III dan IV
- Untuk meningkatk an Mutu pelayanan Administasi perkantoran - Untuk meningkatk an
- Masyarakat - Staf
- Internal - External
- Pelayanan Administrasi perkantoran
- Pelayanan - Masyarakat
- Seluruh warga Desa
- Gedung - Kantor Rumah
- Bangunan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
- Kebersihan - Keindahan
- 1.Lokal Bangunan kantor
-
5.
6.
7.
8.
keindahan dan kebersihan Gedung Kecamatan - Unmtuk memelihara n peralatan Gedung Kantor
Dinas
- Peralatan Gedung Kantor
Kantor dan Rumah Dinas
- Peralatan kebersihan.
- Kepala - Untuk - Camat. meningkatk SKPD/Camat an Pendidiikan dan keterampila n - Meningkatka - Pembangun - Sarana fisik n an Desa Pembangun an Fisik di Desa - Untuk - Desa - Kades melaksanak an
Kecamatan
- Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung Kantor dan rumah dinas - Pendidikan dan pelatihan Formal
- Kebersihan - Keindahan Kantor Kecamatan
- 1 Unit Peralan gedung Kantor
- Kursus - Diklat
- 1 Orang Kepala SKPD/Camat
- Pendampinga n ADD
- Pelaksanaan Program ADD
- 1. Usulan Program fisik ADD
- Pendukung Kegiatan Pelaksanaan
- Tahapan - Pelaksanaan PILKADES
- Beberapa Desa yang berakhir masa jabatan
9.
10.
11.
12.
PILKADES secara langsung & Umum - Meningkatka - Pemuda n Prestasi olah raga
- Memperinga - Pelaksanaan ti hari-hari di besar Kecamatan Agama dan kenegaraan - Menciptakan - Kantor kebersihan Kecamatan dan keindahan Kota Kecamatan - Untuk - Anggota menciptakan LINMAS kekuatan Anggota LINMAS Kecamatan yang
PILKADES
Kepala Desa nya
- Prestasi
- Pendukung Pembinaan Pemuda
- Pembinaan di Bid Olah raga
- Mengikuti Penyelenggara an Kegiatan. PORKAB.
- HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
- Pendukung Kegiatan Pelaksanaan Hari-hari besar - Pendukung Kegiatan Pelaksanaan ADIPURA
- Pelaksanaan Lombalomba
- Kegiatan HUT Agama/Negara
- Membersihk an Lokasi titik pantau
- Lokasi titi pantau
- Pendapingan Pembinaan LINMAS Desa/Kelurah an
- Pembinaan terhadap kemampuan dan keahlian anggota LINMAS
- 1 regu anggota LINMAS Kecamatran
- Kebersihan - Keindahan lingkungan Kota Kecamatan
- Keahlian dan kedisiplinan LINMAS
13.
14.
tangguh - Meningkatka - Nelayan - Home n Pertumbuha Industri n Ekonomi Masyarakat
- Terciptanya Tertib Lalu Lintas dan Pasar
- Keahlian Menangkap - Pendampinag - Pembinaan - 750 Nelayan - 500 Home Ikan n Keahlian cara - Pengembangan Nelayan menangkap Industri Produksi Penadamping ikan yang an Pembinaan tidak Home merusak Industri ekosistem Laut - Pembinaan Label dan Pengemasan Produk - Petugas Trantibum - Penertiban - Ketertiban - Pedagang - Secara Rutin Lesehan dan Kecamatan Pasar Lalulintas melaksanakan Asongan dan Pasar Penertiban setiap hari Pasaran
INDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS ( LINGKUNGAN EKSTERNAL )
NO.
Dinamika Internasional
1
2 -
Isu Strategis Dinamika Nasional 3 - Berubahnya kedudukan Kecamatan dari Perangkat Pemerintah menjadi Perangkat Daerah sesuai dengan - Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah yang mengarah pada program SKPD dan
Dinamika Regional/Lokal 4 - Pengawalan DPRD terhadap perencanaan Program - Pemerintah Kabupaten. Peran aktif - masyarakat dalam pertisipasi pembangunan. - Adanya dukungan dari pihak ketiga terhadap program - pemerintah. Adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan. Adanya pemehaman
Lain-lain 5 -
program Kewilayahan sesuai dengan Undangundang nomor 25 tahun 2004
masyarakat terhadap arti pentingnya pelayanan pablik.
RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN ,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KECAMATAN PASEAN Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indicator Tujuan
Sasaran
Indikator
Kode
Kinerja
Data
Program dan
Proram
Capaian
Kegiatan
(Outcome)
pada tahun
Sasaran
dan Kegiatan 1
2
Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Aparatur Kecamatan Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan Aparatur Kecamatan
3 Terciptanya Birok
5
4 1
20
01
Kondisi Kinerja Tahun 1
awal peren Tar
( Output)
canaan
get
6
7
8
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan
100%
Rp 9
Tahun 2 Tar get 10
Rp 11
Tahun 3 Tar get 12
Rp 13
Tahun 4 Tar get 14
Rp 15
Tahun 5 Tar get 16
Rp 17
Unit Kerja
pada Akhir Periode
SKPD
Renstra SKPD
Penanggung
Tar get 18
Rp 19
Lokasi
Jawab 20
21
Program Pelayanan
rasi Kec.dan Apara
Administrasi Perkan
tur Desa yang Pro
toran
posional dan Dina mis Kegiatan : 1
20
01
19 Monitoring Evaluasi dan Perencanaan
42,674,500
44,808,225
47,048,636
49,401,068
51,871,100
235,803,529
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Terlaksananya Pembangunan dan Pemerintahn 1
20
01
20 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkanto ran
Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai
100%
33,900,000
35,595,000
37,374,750
39,243,488
41,205,662
187,318,900
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Tersedianya sarana Pendukung Perkantoran Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang berkualitas
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya In SDM Aparatur Kecamatan deks kepuasan dan Pelayanan yang Prima msyarakat terha
1
20 02
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
dap pelayanan yang diberikan Aparatur Kecamatan 1
20 02
07
Kegiatan : Pengadaan Perleng kapan Gedung Kantor
Tersedianya kelengkapan alat kantor yang mencukupi
100%
11,000,000
11,550,000
12,127,500
12,733,875
13,370,569
60,781,944
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Tersedianya Sarana kelengkapan alat kantor 1
20 02
24
Pemeliharan Rutin/ber kala Kendaraan Dinas Operasional
Operasional kendaraan dinas layak pakai
100%
14,948,000
15,695,400
16,480,170
17,304,179
18,169,388
82,597,137
Kepala
Kec.Pasean
SKPD Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasi onal
1
20 02
31
Pemeliharaan Rutin/ber kala Gedung Kantor dan
Tersedianya gedung kantor yang kokoh
Rumah Dinas
100%
4,730,000
4,966,500
5,214,825
5,475,566
5,749,344
26,136,235
Kepala SKPD
Terpeliharanya gedung kantor 1
20 02
32
Peml.Rutin/berkala pe
Terpeliharanya peralatan
Kec.Pasean
ralatan Gedung Kantor
peralatan kantor
dan Rumah Dinas
100%
2,310,000
2,425,500
2,546,775
2,674,114
2,807,820
12,764,209
Tersedianya Jasa Peralatan Sarana Peralatan 1
20 02
33
Pengadaan Kendaraan Dinas
Optimalnya Kinerja Aparatur
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
100%
34,000,000
35,700,000
37,485,000
39,359,250
41,327,213
187,871,463
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Tersedianya Sarana Operasional Kendaraan Dinas
Mewujudkan Kualiatas Kinerja Organisasi Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Terciptanya Apara SDM Aparatur dan Tur Kecamatan yang Meningkatnya Penyelesaian Administrasi Proposional. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan
1
20 05
Program Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :
1
20 05
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kapasitas Pegawai Meningkat
100%
7,500,000
7,875,000
8,268,750
8,682,188
9,116,297
41,442,235
Kepala
Kec.Pasean
SKPD Pelatihan Kursus Diklat yg diikuti Meningkatkan Ke
Meningkatnya Partisipa
giatan Pemberda
si Masyarakat di Bidang
pok masyarakat yang
kan pengaduan masya
yaan masyarakat
Pembangunan dan Pem
menunjang Pelaksa
rakat
binaan Kehidupan Masya
naan Pembangunan
rakat
Terbentuknya Kelom
1
20 24
Program mengentensif
baik Fisik maupun non Fisik.
Kegiatan : 1
20 24
02
Pendukung Penyelesaian
Terciptanya Kelemba
sengketa dan masalah
gaan masyarakat De
dimasyarakat
Permasalahan dapat terselesaikan dengan baik
100%
16,000,000
16,800,000
17,640,000
18,522,000
19,448,100
88,410,100
sa yang akatif dan par
Kepala
Kec.Pasean
SKPD Mengakomodir permasalahan di masarakat
tisipatif dalam pemba ngunan.
1
Proram Pelayanan Admi
20 28
nistrasi Kecamatan
Kegiatan : 1
20 28
01
Koordinasi dan Konsulta si Pilkades
Pelaksanaan Pilkades Berjalan Lancar dan
100%
15,000,000
15,750,000
16,537,500
17,364,375
18,232,594
82,884,469
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Pembinaan Panitia Pilkades 1
20 28
02
Pendampingan ADD
Pelaksanaan ADD berjalan lancar dan b ik
100%
27,000,000
28,350,000
29,767,500
31,255,875
32,818,669
149,192,044
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Perencanaan dan Pelaksanaan ADD 1
20 28
03
Pembinaan Aparatur Desa
Pengetahuan Aparatur Desa Meningkat
100%
20,000,000
21,000,000
22,050,000
23,152,500
24,310,125
110,512,625
Kepala
Kec.Pasean
SKPD Pembinaan Administrasi Aparatur Desa 1
20 28
04
Penertiban Lalu Lintas Pasar
Aktifitas setiap Pasaran tertib lalu lintas
100%
17,700,000
18,585,000
19,514,250
20,489,963
21,514,461
97,803,674
Kepala SKPD
Kec.Pasean
Pengaturan lalu lintas secara Kontinyu 1
20 28
05
Penguatan Wilayah
Terjaganya Keamanan Wilayah dan kerjasama yg efektif efisien
100%
22,100,000
23,205,000
24,365,250
25,583,513
26,862,689
122,116,452
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Memberikan Bantuan Sosial Organisasi di masyarakat 1
20 28
06
Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam
Terselenggara nya memperingati Hari Besar Nasional dan islam
100%
13,200,000
13,860,000
14,553,000
15,280,650
16,044,683
72,938,333
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Pelaksanaan Perencanaan Hari besar Nasional dan islam
1
20 28
07
Pembinaan Hom Indus tri
100%
25,000,000
27,562,500
28,940,625
30,387,656
31,907,039
143,797,820
Meningkatnya Motu Produksi dan bersaiang dipasaran
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Terlaksanya Pembinaan dan memberikan bantuan Peralatan 1
20 28
08
Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Pengetahuan Pemuda Olahraga dan tercapai prestasi yg lebih baik
100%
15,000,000
15,750,000
16,537,500
17,364,375
18,232,594
82,884,469
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Pembentukan Panitia Olahraga dan memberikan Pembinaan secara Kontinyu 1
20 28
09
Pembinaan PKK Desa
Meningkatnya Pengetahuan PKK Desa
100%
15,000,000
15,750,000
16,537,500
17,364,375
18,232,594
82,884,469
Kepala
Kec.Pasean
SKPD
Melaksanakan Pembinaan Secara Rutin 1
20 28
10
Pembinaan Kelompok Nelayan
Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Melaksanakan Arahan tidak terjadi Pencemaran dan Abrosi Laut
100%
20,000,000
21,000,000
22,050,000
23,152,500
24,310,125
110,512,625
Kepala SKPD
Kec.Pasean