BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LAPORAN TRIWULAN III TA 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,

mengamanatkan

perlunya

dilakukan

pengendalian,

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan serta program/kegiatan tahun berikutnya. Sebagaimana amanat pasal 8 UU SPPN dijelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan yaitu meliputi: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan, perlu dilakukan

upaya

pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

pembangunan. Termasuk didalamnya tuntutan adanya penyusunan kegiatan pelaporan secara berkala dan berjenjang baik Triwulanan maupun Tahunan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, juga unit organisasi dan unit kerja pada masing-masing Kementerian/ Lembaga. Laporan Triwulan III Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan realisasi keuangan, kinerja dan capaian fisik atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran periode Triwulan II, juga merupakan analisis dari seluruh pelaksanaan program/kegiatan yang telah berjalan selama satu tahun anggaran sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan keuangan negara serta hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

1


I.2

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 Perencanaan

pembangunan

pada program Pembinaan

Kesatuan

Bangsa dan Politik Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari arah kebijakan dalam Konteks Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang dirumuskan dalam tiga pilar pokok yaitu : 1. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik; 2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi dan menjaga stabilitas sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri; serta 3. Meningkatkan

kapasitas

pembangunan

daerah

dan

keberdayaan

masyarakat. Melalui tiga pilar tersebut, dirumuskan kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian misi Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, yaitu mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, Adil dan Demokratis, serta Sejahtera. Berdasarkan arah kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, diharapkan fungsi-fungsi pemerintahan dalam semua strata dapat dilaksanakan dengan baik. Mantapnya penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung oleh stabilitas politik dalam negeri tersebut menjadi landasan utama bagi upaya peningkatan peran pemerintahan yang lebih responsif terhadap perbaikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu komponen di Kementerian Dalam Negeri merespon arah kebijakan tersebut khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri melalui visi : ”Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

2


Demi mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam misi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu : 1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusiinstitusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial. Sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dirumuskan sebagai berikut : 1. Memantapkan kesatuan dan persatuan nasional. 2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Memantapkan stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan struktur dan fungsi, serta prosedur dan budaya politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. 4. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. 5. Mengembangkan sistem politik nasional yang berlandaskan pada struktur politik dan kualitas proses politik yang demokratis. 6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan uji kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik. 7. Memantapkan integrasi bangsa dengan mengedepankan upaya-upaya peningkatan bermasyarakat,

rasa

persatuan

berbangsa

dan

dan

bernegara

pendekatan sosial, politik maupun kultural. 3

kesatuan baik

dalam melalui

kehidupan berbagai


8. Mewujudkan kedewasaan sikap dan perilaku politik masyarakat dalam mendukung sistem politik nasional. 9. Mempercepat pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah konflik dan pasca konflik. 10. Mewujudkan aparatur yang memadai dan siap dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan penjabaran dari pernyataan tujuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut : 1. Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, penyelenggara pemilu dan lembaga penyelenggara negara lainnya serta terlaksananya pemilu 2014 yang adil dan demokratis dan terwujudnya akuntabilitas organisasi masyarakat sipil. 2. Terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. 3. Terwujudnya dukungan Ketahanan Ekonomi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Menindaklanjuti sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik peride waktu 2010-2014, maka ditetapkanlah sasaran strategis dalam melaksanakan kegiatan yaitu : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi (Pemilu/Pilpres); 2. Meningkatnya

komitmen

pemangku

kepentingan

dalam

menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan; 4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik. Berdasarkan sasaran strategis yang telah diuraikan diatas maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 4


1. Jumlah revisi undang-undang bidang politik (KK-14), khususnya revisi terbatas terhadap UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; 2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi; 3. Indeks Organisasi Kemasyarakatan; 4. Indeks Kebebasan Sipil; 5. Indeks Hak-Hak Politik; 6. Persentase kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan; 7. Persentase forum dialog publik yang efektif; 8. Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 (empat) pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI). dengan 6 (enam) kegiatan yaitu: 1. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri ; 3. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi; 4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; 5. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Kesbangpol. 1.3

PROGRAM KERJA DAN TARGET CAPAIAN TAHUN 2013 Sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Kementerian/ Lembaga Tahun 2013, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2013 mempunyai 1 (satu) program yaitu Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan. Adapun outcome/hasil yang ingin dicapai dari program tersebut adalah “Meningkatnya Komitmen dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap Berjalanannya Proses Demokratisasi dan Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 6 (enam) kegiatan Prioritas yaitu :

5


a. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan output kegiatan yaitu : 1) 1 (satu) Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil; 2) 3 (tiga) Peraturan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 3) 27 (dua puluh tujuh) Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 4) 350 (tiga ratus lima puluh) kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 5) 1 (satu) Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan adalah : 1) Jumlah Dokumen Indeks Organisasi Kemasyarakatan; 2) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas; 3) Prosentase

Kemajuan

Penyusunan,

Desiminasi,

Monitoring

dan

Evaluasi Rumusan Kebijakan, Perbaikan Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Kebijakan Publik Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasayarakatan; 4) Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 5) Prosentase Tingkat Pelayanan Publik Termasuk Data Basenya; 6) Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan output kegiatan yaitu : 1) 2 (dua) Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri; 2) 250 (dua ratus lima puluh) Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Politik Dalam Negeri; 3) 27 (dua puluh tujuh) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri; 6


4) 1 (satu) Modul Bidang Politik Dalam Negeri; 5) 85.000.637 Bantuan Keuangan Parpol; 6) 62 (enam puluh dua) Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Indikator kinerja Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri adalah : 1) Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan bidang politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu; 2) Prosentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan; 3) Jumlah forum komunikasi politik; 4) Prosentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu; 5) Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; 6) Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 7) Jumlah kerjasama dengan ormas dalam peningkatan partisipasi politik perempuan; 8) Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan; 9) Jumlah

kerjasama

dengan

organisasi

kemasyarakatan

dalam

pengembangan politik dalam negeri; 10) Jumlah materi/modul bidang politik dalam negeri; 11) Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi. c.

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dengan output kegiatan adalah : 1) 1 (satu) Peraturan di Bidang Ketahanan Ekonomi; 2) 100 (seratus) kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Ketahanan Ekonomi; 3) 4 (empat) Pengembangan Management Information System (MIS) Pembinaan Ketahanan Ekonomi; 4) 4 (empat) Modul Bidang Ketahanan Ekonomi;

7


5) 14 (empat belas) laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi; Indikator kinerja kegiatan Ketahanan Ekonomi adalah 1) Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi; 2) Jumlah kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang ketahanan ekonomi; 3) Jumlah fasilitasi forum bidang pembinaan Ketahanan Ekonomi; 4) Jumlah materi/modul ketahanan ekonomi; 5) Jumlah

pembangunan

Manajemen

Information

System

(MIS)

Pembinaan Ketahanan Ekonomi; 6) Jumlah laporan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat; 7) Prosentase kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund; 8) Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP insentif perpajakan. d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan output kegiatan adalah : 1) 1 (satu) Peraturan di Bidang Kewaspadaan Nasional; 2) 100 (seratus) Kerjasama dengan Ormas/LSM/Nirlaba lainnya bidang Kewaspadaan Nasional; 3) 26 (dua puluh enam) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan bidang Kewaspadaan Nasional; 4) 4 (empat) Modul Bidang Kewaspadaan Nasional. Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri adalah : 1) Prosentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik Sosial; 2) Prosentase kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik; 3) Jumlah angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Bidang Kewaspadaan Nasional;

8


4) Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan; 5) Jumlah kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam penanganan konflik; 6) Prosentase penyusunan rumusan kebijakan dan desiminasi Bidang Kewaspadaan Nasional; 7) Prosentase layanan administrasi, Lembaga Asing dan Orang Asing; dan 8) Jumlah laporan pemantauan situasi daerah. e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan output kegiatan adalah : 1) 3 (tiga) modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan; 2) 34 (tiga puluh empat) laporan/fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan; 3) 100 (seratus) kerjasama dengan OMS/LSM/LNL Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan. Indikator kinerja kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yaitu: 1) Prosentase penyelesaian rumusan kebijakan dan desiminasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan Indonesia yang tepat waktu; 2) Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan; 3) Jumlah forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, dan aparatur pemerintah; 4) Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran; 5) Prosentase peningkatan layanan ijin penelitian bagi masyarakat; 6) Jumlah kerjasama dengan Organisasi Masyarakt Sipil (OMS) dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 7) Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kebangsaan. f.

Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Kesbangpol dengan output kegiatan adalah : 9


1) 12 (dua belas) Bulan layanan perkantoran; 2) 6 (enam) Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran; 3) 42 (empat puluh dua) Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan bidang dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; 4) 1 (satu) unit kendaraan bermotor; 5) 75 (tujuh puluh lima) unit perangkat pengolah data dan komunikasi; 6) 10 (sepuluh) unit peralatan dan fasilitasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah : 1) Prosentase penyelesaian dukungan operasional kerja (pembayaran gaji operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan daya jasa yang tepat waktu); 2) Prosentase

penyelesaian

dokumen

perencanaan

dan

anggaran

(Renstra, RKP, Renja,RKA-KL, Juklak/Juknis); 3) Prosentase pengukuran kesesuaian capaian kinerja; 4) Jumlah koordinasi Aparat Kesbangpol di seluruh Indonesia; 5) Prosentase kemajuan penyusunan pedoman/juknis dan fasilitasi rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemendagri dan Pemda yang diselesaikan sesuai kebutuhan; 6) Prosentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan, aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP; 7) Jumlah

dokumen

keuangan

tahunan

dan

laporan

pengelola

keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen kesbangpol; 8) Prosentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian; 9) Jumlah pengadaan sarana non mengikat.

10


BAB II ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 2.1

PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik periode Triwulan III Tahun anggaran 2013 mempunyai alokasi pagu anggaran Ditjen Kesbangpol sebesar Rp. 241.256.959.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

42,700,000,000 9,928,900,000

43,965,000,000 136,523,648,000 8,139,411,000

REGULER PEMOTONGAN TUNKIR ORMAS PARPOL DEKONSENTRASI Lebih jauh jika dilihat dari grafik diatas berdasarkan distribusi alokasi anggaran, pada tahun 2013 dari total pagu Ditjen Kesbangpol Rp. 241.256.959.000,- terdapat Rp. 42.700.000.000,- dialokasikan pada kegiatan fasilitasi kewaspadaan nasional terkait pembentukan dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui dana dekonsentrasi. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik kepada partai politik 11


yang mendapatkan kursi di DPR RI setiap tahunnya diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 9.928.900.000,-. Disamping itu terdapat alokasi anggaran

sebesar

Rp

43.965.000.000,-

diperuntukkan

dalam

rangka

pelaksanaan kerjasama program pembinaan bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL guna peningkatan partisipasi politik perempuan, wawasan kebangsan dan cinta tanah air, penanganan konflik, serta peningkatan kapasitas dalam pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi. Alokasi tersebut terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp. 8.139.411.000,- dalam rangka memberikan tunjangan kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga total sisa anggaran yang dikelola langsung dalam menunjang tugas fungsi pelaksanaan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik mencapai Rp. 136.523.648.000,-. Pada tahun 2013 alokasi anggaran masing-masing kegiatan pada unit kerja lingkup Ditjen Kesbangpol dapat dilihat pada pola sebaran dibawah ini. Tabel 1 Unit Kerja berdasarkan Besaran Pagu Anggaran dan Rencana Penarikan dana Tahun 2013 Rencana Penarikan Dana (RPD) Unit Kerja

Pagu TW I

TW II

TW III

36.523.009.000,-

7.361.000.000,-

8.735.252.000,-

16.127.514.000,-

37.087.056.000,-

6.582.000.000,-

9.229.971.000,-

9.520.172.000,-

23.787.556.000,-

4.806.000.000,-

8.451.890.000,-

27.677.430.000,-

Dana Dekonsentrasi

42.700.000.000,-

6.160.000.000,-

13.500.000.000,-

-

Direktorat Ketahanan

36.732.610.000,-

10.250.000.000,-

14.041.834.000,-

16.561.786.000,-

Sekretariat Ditjen Kesbangpol Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Kewaspadaan Nasional

Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

12


Direktorat Politik

46.921.018.000,-

13.840.000.000,-

12.750.000.000,-

27.685.127.000,-

17.505.710.000,-

4.100.000.000,-

4.683.623.000,-

6.111.212.000,-

241.256.959.000,-

53.099.000.000,-

71.392.570.000,-

107.615.953.000,-

Dalam Negeri Direktorat

Ketahanan

Ekonomi TOTAL

2.2

REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN PERIODE TRIWULAN III Berdasarkan data perkembangan laporan realisasi keuangan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2013, sampai dengan akhir Triwulan III realisasi mencapai Rp. 113.499.531.739,- atau 47.05%. Dengan rincian realisasi pusat sebesar Rp. 94.171.846.579,- atau 47.43% dari pagu Rp. 198.556.959.000,- dan realisasi daerah melalui kegiatan Fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan FKDM serta peningkatan kapasitas anggota FKDM di daerah hanya mencapai Rp. 19.327.685.160,- atau 45.26% dari pagu Rp.

42.700.000.000,-.

Capaian

ini

mengalami

penurunan

dari

tahun

sebelumnya pada triwulan yang sama yaitu Rp. 111.485.801.222,- atau 57.53%. Tabel 2 Data Perbandingan Realisasi Keuangan TW III periode 2012-2013

Tahun

2012

2013

Realisasi (Rp)

Rencana Penarikan

Pagu

Rp. 193.782.200.000,-

TW I

TW II

TW III

TW III

%

42.595.641.000,-

117.301.516.000

164.635.476.000

111.485.801.222

57,53

Pusat

198.556.959.000,-

46.939.000.000,-

71.392.570.000

169.106.868.000

94.171.846.579

47,43

Daerah

42.700.000.000,-

6.160.000.000,-

13.500.000.000

-

19.327.685.160

45,26

TOTAL

241.256.959.000,-

53.099.000.000,-

71.392.570.000

169.106.868.000

113.499.531.739

47,05

Lebih jauh jika dilihat pada diatas, masih rendahnya capaian triwulan III dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 169.106.868.000,- atau 47.05% antara lain kontribusi realisasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembentukan 13


dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui dana dekonsentrasi baru mencapai Rp. 19.327.685.160,- atau 45.26%. Penyebab paling dominan rendahnya capaian pelaksanaan dana dekonsentrasi periode akhir September adalah terdapat mutasi/pergantian penetapan pejabat pengelolaan keuangan di daerah (KPA, PPK, PPSM dan BENDAHARA) sebagai akibat dari adanya mutasi pejabat. Penyebab lain adalah adanya prioritas daerah dalam melaksanakan APBD tanpa memperhatiakn target yang telah ditetapkan bersama terkait pelaksanaan dana dekonsentrasi. Disamping itu, adanya kehati-hatian/keraguan dalam melaksanakan dana dekonsentrasi sebagai akibat kurangnya pemahaman daerah terkait mekanisme pelaksanaan APBN

ditambah

minimnya

sumber

daya

yang

menangani

kegiatan

dekonsentrasi. Sedangkan pada dana pusat rendahnya capaian pada triwulan III disebabkan antara lain frekuensi atau jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan masih banyak dengan volume yang kecil-kecil sehingga menghambat PPK dan PPTK dalam melakukan pertanggungjawaban (revolving up berikutnya). Penyebab lain adalah keragu-raguan dalam melaksanakan kegiatan

dikarenakan

terdapat

kegiatan

yang

diblokir

dalam

rangka

mendukung pelaksanaan tunjangan kinerja, kemudian menjelang akhir triwulan anggaran yang di blokir dikembalikan sehingga hal tersebut menghambat proses penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan. Hal lain yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada Triwulan III yaitu rendahnya serapan pada pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, dikarenakan minimnya pemahaman ormas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sehingga tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

14


Tabel 3 Realisasi Keuangan per Unit Kerja kurun waktu 2012-2013 Periode TW III 2012 Unit Kerja

Pagu

RPD TW III

2013 Realisasi

Pagu

(Rp)

(%)

RPD TW III

Realisasi (Rp)

(%)

Sekretariat Ditjen

31.882.200.000

25.187.584.000

19.352.772.369

60,70

36.523.009.000

29.862.693.000

21.807.817.604

59,71

Direktorat Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan

31.000.000.000

26.435.036.000

16.554.822.050

53,40

37.087.056.000

23.770.951.000

17.203.736.300

46,39

Direktorat Kewaspada Nasional

22.850.000.000

19.714.747.000

9.749.050.300

42,67

66.487.556.000

45.764.239.000

31.833.330.185

47,88

 Pusat

23.787.556.000

-

12.505.645.025

52,57

 Daerah

42.700.000.000

-

19.327.685.160

45,26

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

41.900.000.000

37.391.689.000

29.140.828.645

69,55

36.732.610.000

22.850.210.000

12.585.529.650

34,26

Direktorat Politik Dalam Negeri

44.250.000.000

40.903.590.000

30.095.140.408

61,11

46.921.018.000

35.610.871.000

22.256.333.850

47,43

16.900.000.000

15.002.837.000

6.593.187.450

39,01

17.505.710.000

11.247.904.000

7.812.784.150

44,63

193.782.200.000

164.635.483.000

111.485.801.222

57,53

241.256.959.000

186.612.578.000

113.499.531.739

47,05

Direktorat Ketahanan Ekonomi TOTAL

15


Gambaran realisasi keuangan berdasarkan tabel.3 merupakan data sandingan pada kurun waktu 2012-2013 yang dirinci pada setiap unit kerja dengan capaian paling rendah Tahun 2013 yaitu pada Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebesar Rp. 12.585.529.650,- atau 34,26% dari pagu Rp. 36.732.610.000,-. Kondisi tersebut berbeda dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 29.140.828.645,- atau 69,55% dari pagu Rp. 41.900.000.000,-. Hal tersebut sebagai akibat dari belum terselesaikannya penyusunan dokumen indeks Organisasi Kemasyarakatan, dimana saat ini sedang dilakukan pertemuan pembahasan beberapa kali dengan pihak Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan penelitian kualitatif di Surabaya dan Makasar. Adapun jika dilihat lebih lanjut dari sisi realisasi keuangan dari total pagu Rp. 3.126.110.000,- baru terserap sebesar Rp. 74.700.600,- atau 2,39%. Penyebab lain yaitu masih rendahnya capaian kinerja pelaksanaan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesbangpoldagri, hal tersebut terlihat dari total 350 kerjasama yang ditargetkan terlaksana sampai dengan akhir tahun 2013 sampai dengan saat ini baru terealisasi sebanyak 94 kerjasama (yang telah dicairkan). Sedangkan dari sisi keuangan, dapat disampaikan dari alokasi pagu sebesar Rp. 16.800.000.000,- baru terserap Rp. 3.700.172.000,- atau (22,02%). Menyikapi hal terserap, tentu pada triwulan selanjutnya perlu kerja keras dan upaya percepatan

baik

Kemasyarakatan

dalam maupun

rangka dalam

peningkatan rangka

kapasitas

penyerapan

Organisasi

anggaran

tanpa

mengesampingkan substansi dan output serta outcome yang hendak dicapai dari pelaksanaan kerjasama tersebut. Penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada Direktorat Politik Dalam Negeri yaitu dari total pagu anggaran sebesar Rp. 46.921.018.000,baru terealisasi Rp. 22.256.333.850 atau 47,23%. Kontribusi terbesar rendahnya penyerapan anggaran pada Direktorat Politik Dalam Negeri adalah belum terselesaikannya rencana revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, 16


DPR, DPD dan DPRD. Hal tersebut sebagai akibat belum selesainya sidang paripurna DPR RI terkait rencana revisi terbatas kedua UU tersebut. Penyebab lain bahwa revisi kedua UU tersebut merupakan inisiatif DPR RI sehingga posisi pemerintah saat ini hanya memfasilitasi jika draft dari Baleg sudah diserahkan kepada pemerintah. Kegiatan tersebut telah dialokasikan pagu sebesar Rp. 2.192.750.000,- dengan realisasi sampai dengan saat ini masih 0%. Langkah-langkah atau upaya percepatan yang perlu dilakukan adalah melakukan komunikasi intensif dengan Badan Legislatif DPR RI terkait rencana revisi jika terdapat wacana pembatalan revisi UU terkait maka perlu segera dilakukan revisi dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lain misalnya dalam mendukung fasilitasi persiapan penyelenggaraan tahapan pemilu 2014. Penyerapan 0% juga terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dalam rangka dukungan penyelenggaraan tahapan pemilu dimana sampai dengan saat ini sudah dilakukan lelang sebanyak 2 kali tetapi perusahaan yang mendaftar tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sehingga direncanakan akan dilakukan lelang tahap ketiga. Sedangkan realisasi tertinggi dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol yang dilaksanakan oleh Setditjen Kesbangpol selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan capaian realisasi sebesar Rp. 21.807.817.604,- atau 59.71% dari pagu Rp. 36.523.009.000,- pada triwulan III tahun 2013 dengan realisasi fisik mencapai 58,06%. Tidak jauh berbeda dengan capaian tahun 2012 pada triwulan yang sama terealisasi sebesar Rp. 19.352.772.369,- atau 60.70% dari pagu Rp. 31.882.200.000,-. Penurunan realisasi disebabkan beberapa agenda kegiatan seperti pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kesbangpol

belum

terlaksanakan,

yang

direncanakan

baru

akan

diselenggarakan pada bulan November mendatang. Penyebab lain yaitu kegiatan ekpose terkait hasil capaian dekonsentrasi kegiatan pembentukan dan pemberdayaan FKDM baru akan diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Rakornas pada bulan mendatang. Hal lain adalah masih belum 17


terlaksananya beberapa kegiatan fasilitasi dukungan sebagai dampak adanya revisi anggaraan dalam rangka mendukung tunjangan kinerja. 2.3

CAPAIAN

PELAKSANAAAN

PROGRAM/KEGIATAN

(REALISASI

KINERJA PERIODE TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2013) Sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika yang terjadi serta masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2013. Rencana Kerja Tahun 2013 Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dirinci sesuai dengan program/kegiatan Tahun Anggaran 2013 yaitu 1 (satu) program yaitu Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan dengan capaian yaitu : a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan capaian kinerja: 1. Penyusunan Modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (prioritas nasional), dengan target 3 modul. Adapun capaiannya yaitu:  Tersusunnya (1) modul Wawasan Kebangsaan dalam rangka peningkatan rasa kebangsaan dan nasionalisme;  Tersusunnya draft lanjutan modul tentang Ketahanan Bangsa, dengan pakar/akademisi terkait;  Tersusunnya draft lanjutan modul tentang Bela Negara, dengan pakar/akademisi terkait. 2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan target 25 forum/sosialisasi. Adapun capaiannya yaitu:  Dalam rangka fasilitasi penguatan penghayatan ideologi di kalangan masyarakat di Provinsi Bali telah diselenggarakan kegiatan dengan tema “Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis” yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 Juli 2013 bertempat di Hotel Inna Sindhu Beach Bali;  Dalam rangka pembangunan karakter bangsa dan penguatan nilainilai pancasila telah dilaksanakan forum dialog pencegahan pengaruh 18


ideologi lain terhadap nilai-nilai ideologi pancasila di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10-12 September 2013 bertempat di Hotel Asean International Medan. Adapun kegiatan dilaksanakan dengan tema “Ideologi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”;  Terkait dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan serta pengamalan

pancasila

di

kalangan

perguruan

tinggi,

telah

diselenggarakan kegiatan fasilitasi pemasyarakatan pancasila di lingkungan

Perguruan

Tinggi

yang

dilaksanakan

di

kampus

Universitas Udayana Bali pada tanggal 18-20 Juli 2013. Kegiatan dimaksud diharapkan dapat dilaksanakan pada even orientasi mahasiswa baru sehingga mahasiswa mampu mengaktualisasikan dan pengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;  Terlaksananya forum daerah dalam rangka penguatan ketahanan bangsa dengan tema “Melalui Peningkatan Ketahanan Bangsa, Kita Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014” pada tanggal 18-20 September 2013 bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta;  Terkait dengan upaya menanamkan kesadaran bela Negara agar mempunyai pola pikir, pola sikap dan pola tidak yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasakan pancasila dan UUD 1945 melalui pelaksanaan sosialisasi Permendagri No. 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah dengan tema “Dengan Semangat Bela Negara Kita Tingkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Wawasan Kebangsaan”, pada tanggal 22-24 September 2013 bertempat di Hotel Jayakarta dengan dihadiri 250 peserta yang berasal dari aparat pemerintah dari Badan Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota serta unsur masyarakat;  Menindaklanjuti upaya peningkatan kesadaran bela negara bagi masyarakat perbatasan, telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi 19


bagi masyarakat perbatasan di Kota Manado Sulawesi Utara yang diikuti sebanyak 100 peserta terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda/pelajar, dan unsur terkait lainnya pada tanggal 22-24 Juli 2013 bertempat di Hotel Arya Duta Manado;  Sebagai upaya membentuk karakter masyarakat menjadi tenaga professional dibidangnya, sehingga diharapkan lebih mengerti, menghayati upaya bela Negara telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara bagi masyarakat perbatasan di Kota Ambon pada tanggal 29-30 Juli 2013 bertempat di Hotel Manise Ambon dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda/pelajar, dan unsur terkait lainnya;  Dalam rangka memberikan pencerahan dan pemahaman tentang bela negara secara utuh bagi kaum perempuan serta dapat mengimplementasikan

dalam

kehiduan

sehari-hari

di

provinsi

Sumatera Utara telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Permendagri No. 38 Tahun 2013 pada tanggal 11-13 September 2013 bertempat di Hotel Asean International. 3. Pelaksanaan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan target 100 kerjasama. Adapun capaian kinerjanya yaitu:  Terlaksananya

program/kegiatan

dalam

rangka

pembentukan

karakter dan peningkatan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan pelaksanaan

serta

pengawalan

sebanyak

31

kemasyarakatan.

20

4

pilar

kerjasama

kebangsaan dengan

melalui

organisasi


Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Output/keluaran Pagu Realisasi Modul pengembangan nilai kebangsaan (PN) Laporan fasilitasi/Pembinaan/ Monev /Kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (PB)

Kerjasam dengann Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air (PB) TOTAL

Target

Capaian Output

900.000.000

440.012.700

3 Modul

1 Modul

31.197.056.000

16.237.900.800

34 Laporan

28 Laporan

4.990.000.000

523.156.200

100 Kerjasama

31 Kerjasama

37.087.056.000

17.201.069.700

21

Realisasi Uraian Capaian Tersusunnya 1 (satu) modul Wasbang, dan 2 (dua) Modul Bela Negara dan Modul Ketahanan Bangsa Terselenggaranya sejumlah kegiatan sosialisasi dalam rangka pembangunan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan baik dikalangan generasi muda, Perguruan Tinggi, perempuan dan aparatur pemerintah daerah serta masyarakat di beberapa wilayah seperti Manado, Ambon, bali dan Jakarta. Hal tersebut, dimaksudkan sebagai upaya pencerahan, pemahaman dan peningkatan baik kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan serta mamapu mengimplementasikan dalam kehidupan bermasayarkat, berbangsa dan bernegara Terlaksananya pogram/kegiatan bidang peningkatan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan sampai dengan akhir bulan September 2013 yang sudah tetapkan sebanyak 53 kerjasama, yang sudah dilaksanakan 31 kerjasama dan proses pencairan baru 6 kerjasama

% 48.89

Fisik (%) 61.67

52.06

82.35

10.48

31

46.39

58.34


b. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, dengan capaian kinerja : 1. Penyusunan Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional, dengan target 1 peraturan. Adapun capaiannya yaitu : 1. Tersusunnya draft pembahasan Peraturan Pemerintah amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

dengan

melibatkan

Kemensos,

Kemenham,

Kemenkeu,

KemenPAN & RB, Kemenkumham, Polri dan TNI melalui rapat koordinasi yang dilakukan di triwulan III pada tanggal 14 – 16 Juli 2013 dan

29 – 31 agustus 2013. Progress capaian pada

pembahasan bab atau pasal yang menjadi kewenangan Kemendagri yaitu bab peran serta masyarakat sipil dan pendanaan; 2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional, dengan target 26 (dua puluh enam) laporan. Adapun capaiannya yaitu :  Terlaksananya

rapat

koordinasi

Rakor

Pemberdayaan

Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Hotel Menara Peninsula tanggal

17-19

Juni

2013

dengan

melibatkan

semua

aparat

Kesbangpol dan anggota FKDM seluruh provinsi dan kabupaten kota terpilih;  Terselenggaranya Fasilitasi Rakornas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Hotel Bidakara tanggal 8-10 September 2013 dengan melibatkan

semua

unsur

KOMINDA

daerah

dalam

rangka

peningkatan kordinasi maupun antisipasi dalam pelaksanaan deteksi dini dan lapor cepat terkait penanganan dan pencegahan konflik di daerah;  Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur terkait kemampuan intelijen dalam hal melakukan deteksi dini dan lapor cepat terkait penanganan dan pencegahan konflik, telah dilaksanakan kegiatan diklat intelijen lanjutan/analisis pada tanggal 12-17 Mei 2013 dengan jumlah peserta + 120 orang dengan melibatkan BIN dan POLRI;

22


 Tersusunnya rumusan dalam rangka penanganan masalah aktual dan mendesak bidang Pemerintahan dan Keamanan di daerah terkait kesepakatan bersama tentang penyelesaian perselisihan secara damai dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri (tindaklanjut Rencana Aksi Inpres No 2 Tahun 2013) telah dilaksanakan empat kali rapat pada bulan September 2013 dengan;  Tersusunnya laporan terkait penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi selama kurun waktu Januari-September 2013;  Dalam rangka memantau masalah ketenagakerjaan di wilayah perbatasan telah dilaksanakan Rakor Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Perumusan Kebijakan Penanganan Masalah Kemasyarakatan Khususnya Ketenagakerjaan di Wilayah Perbatasan di Hotel Aryaduta tanggal 15-17 September 2013 di Jayakarta;  Rakor Penguatan Kapasitas Pemda dalam Mencegah Terjadinya Konflik di Daerah dilaksanakan di Prov. Papua Tanggal 1-3 Juli 2013 di Hotel Travelers yang dihadiri oleh aparat Kesbangpol Provinsi Papua dan Papua Barat;  Terlaksananya koordinasi dalam rangka inventarisasi berbagai permasalahan kemasyarakatan khusus ketenagakerjaan di wilayah perbatasan antar Negara;  Terselenggaranya peningkatan dan penguatan kapasitas pemda dalam mencegah terjadi konflik di wilayah Papua dan Papua Barat dengan jumlah peserta Papua 65 orang dan Papua Barat 65 orang, yang berasal dari unsur seluruh Kesbangpol Kab/Kota Papua dan Papua Barat pada tanggal 1-3 Juli 2013 bertempat di Hotel Travelers Papua; 3. Penyusunan modul bidang kewaspadaan nasional, dengan target 4 modul. Adapun capaian kinerjanya yaitu:  Tersusunnya draft modul tentang Pendidikan Pedamaian di daerah Perbatasan Antar Negara dengan melibatkan pakar/akademisi dan pihak terkait; 23




Tersusunnya finalisasi draft modul tentang Penanganan Konflik Sosial. Pembahasan melibatkan pakar/akademisi dan pihak terkait lainnya serta aparatur pemerintah dengan posisi terakhir menunggu tandatangan dari Menteri Dalam Negeri;



Tersusunnya

modul

tentang

mekanisme

pemantauan

dan

pengawasan lembaga asing dan orang asing di daerah. Adapun perkembangan terakhir sedang dalam proses cetak. 4. Pelaksanaan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan bidang Kewaspadaan Nasional, dengan target 100 kerjasama. Adapun capaian kinerjanya yaitu: 

Terselenggaranya melibatkan

7

organisasi

kerjasama

program/kegiatan

kemasyarakatan

dalam rangka

dengan analisis

potensi konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing, pembinaan masyarakat perbatasan antar negara, penanganan konflik pemerintahan dan keamanan serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan konflik sosial.

24


Output/keluaran

Pagu

Realisasi

Target

Capaian Output

Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional (PB)

1.300.000.000

779.266.000

1 Peraturan

Draft peraturan

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional (PB)

16.607.056.000

11.187.244.325

26 Laporan

20 Laporan

Modul Bidang Kewaspadaan Nasional

1.090.000.000

236.753.600

4 Modul

4 Draft Modul

25

Realisasi Uraian Capaian Pembahasan penyusunan draft Peraturan Pemerintah (RPP) amanat UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), dengan melibatkan Kementerian terkait. Dengan capaian tersusunnya draft RPP 100%.Pasal yang menjadi kewenangan Kemendagri dalam PP tersebut adalah Pasal terkait Peran Serta Masyarakat dan Pasal Pendanaan Terlaksananya mekanisme pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, Clearing House, Rakor FKDM, Sosialisasi UU No 7 Tahun 2012, penguatan kapasitas pemda dalam pencegahan terjadinya konflik, peningkatan kapasitas intelijen, penanganan masalah social kemasyarakatan di wilayah perbatasan, penanganan aksi unjuk rasa serta pelayanan pendaftaan penelitian bagi OA dan LA. Tersusunnya draft modul tentang Pendidikan Pedamaian di daerah Perbatasan Antar Negara dengan melibatkan pakar/akademisi dan pihak terkait, finalisasi draft modul tentang Penanganan Konflik Sosial. Pembahasan melibatkan pakar/akademisi dan pihak terkait lainnya serta aparatur pemerintah dengan posisi terakhir menunggu tandatangan dari Menteri Dalam Negeri, dan modul tentang mekanisme pemantauan dan pengawasan lembaga asing dan orang asing di daerah. Adapun perkembangan terakhir sedang dalam proses cetak

% 59,94

Fisik (%) 60

67,36

76,92

21.72

62,50


Kerjasam dengann Ormas/LSM/LNL dalam penanganan konflik

TOTAL

4.790.500.000

302.381.100

23.787.556.000

12.505.645.025

100 Kerjasama

26

17 Kerjasama

Terlaksananya 17 kerjasama pelaksanaan program/kegiatan bidang kewaspadaan nasional dalam rangka antisipasi potensi konflik di daerah. Dari total 100 program/kegiatan yang akan dikerjasamakan baru 25 yang sudah ditetapkan dan 7 yang dicairkan

6,31

17

52,57

54,11


c. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan capaian kinerjanya yaitu: 1. Penyusunan dokumen indeks organisasi kemasyarakatan, dengan target 1 (satu) dokumen. Adapun capaiannya yaitu :  Terkait

dengan

capaian

penyusunan

indeks

organisasi

kemasyarakatan sedang dalam penelaahan dan penelitian kualitatif terkait indikator indeks di Surabaya dan Makassar dengan Ormas terkait dan pihak Universitas Muhamdiyah Jakarta (UMJ). 2. Penyusunan peraturan bidang ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan target 3 (tiga) Peraturan. Adapun capaian kinerjanya yaitu :  Menindaklanjuti tersusunnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ditargetkan pada tahun 2013 tersusun 3 (tiga) Peraturan Pemerintah turunan UU tersebut yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran dan Pendataan Ormas, Pengawasan dan Sanksi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan

Pemerintah

tentang

Pemberdayaan

Ormas

dengan

melibatkan 33 Prov Kesbangpol terpilih dan instansi terkait, ormas dan aparatur pusat. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga

terkait

dikarenakan

pada

masing

Kementerian/Lembaga menyusun RPP yang sama. Tenggat waktu penyusunan RPP ditetapkan dalam UU adalah 2 tahun. 3. Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan target 350 kerjasama. Adapun capaiannya yaitu :  Terlaksananya 144 kerjasama program/kegiatan bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan Ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Ormas dalam ragka penyelenggaraan urusan bidang kesbangpoldagri. 27


4. Pelaksanaan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Dengan target 27 (dua puluh tujuh) laporan. Adapun realisasinya yaitu:  Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kesesnian di daerah maka di laksanakan Fasilitasi komunikasi peningkatan peran serta masyarakat dan apresiasi masyarakat terhadap perkembangan kesenian daerah pada tanggal 3 sd 5 Juli 2013 di Semarang. Kegiatan ini melibatkan Aparat Kesbangpol, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pelaku Seni Jawa Tengah, Mahasiswa dan Ormas/LSM ;  Fasilitasi

Komunikasi

Sosial

Kemasyarakatan

Lintas

Sektor

dilaksanakan pada 6 september 2013 di Putri Gunung Hotel, Lembang Jawa Barat, diikuti oleh 125 peserta yang terdiri atas, Kapala Badan Kesbangpol, Dinas Sosial, Badan pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan Nasional, BNPP, BNPBD, BNNP, Kodam/Kodim, Mahasiswa/pelajar, Pengurus Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Kegiatan bertujuan untuk meneguhkan kembali seluruh elemen bangsa tentang pilar-pilar kehidupan kebangsaan sehingga pembangunan karakter bangsa dapat di jaga dan diupayakan secara berkelanjutan dalam bentuk kebijakan strategis yang perlu diimplementasikan secara masive;  Peningkatan kapasitas SDM Papartur Pemerintah dan daerah dalam penguatan

nilai-nilai

ketahanan

seni,

budaya,

agama

dan

kemasyarakatan TA 2013 dilaksanakan pada 6 sd 8 September 2013, di Lembang pada tanggal 6 sd 8 September 2013 yng dihadiri oleh semua aparat Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan kemasyarakatan, dan aparat Pemda Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan

meningkatkan

kinerja

dan

pemahaman

aparatur

pemerintah dan pemerintah daerah tentang nilai-nilai ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan. 28


 Dalam rangka meningkatkan peranan FKUB, kompetensi anggota FKUB, serta upaya antisipasi dan pencegahann konflik sosial bernuansa

agama

maka

dilaksanakan

Fasilitasi

Peningkatan

Kapasitas dan Kelembagaan FKUB Provinsi dan Kab/Kota pada tanggal 3-4 September di hotel Jayakarta-Jakarta. Jumlah peserta 130 orang yang terdiri atas Pejabat Kesbangpol Provinsi yang membidangi

FKUB

se-Indonesia,

anggota

FKUB

provinsi

se

Indonesia, Pejabat Kesbangpol dan anggota FKUB Kab/Kota terpilih.  Menindaklanjuti ditetapkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah dilaksanakan sosialisasi UU No 17 Tahun 2013 dengan melibatkan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih pada tanggal 28-30 Agustus 2013 bertempat di Jakarta. 5. Database

Bidang

Ketahanan

Seni,

Budaya,

Agama

dan

Kemasyarakatan, dengan target 1 (satu) pengembangan data base. Adapun capaiannya yaitu:  Terfasilitasinya

Pendaftaran

Ormas

kepada

Pemerintah

dan

terindentifikasinya aktifitas ormas serta update database ormas secara tepat waktu mulai bulan Juli-Setember 2013.

29


Output/keluaran

Pagu

Realisasi

Target

Capaian Output

Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil

3.126.110.000

74.700.600

1 Dokumen

Draft dokumen Indeks

Peraturan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan (PB)

2.740.400.000

1.572.504.350

3 Peraturan

Draft peraturan

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan (PB) Database Bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

12.730.090.000

6.018.037.100

27 Laporan

17 Laporan

1.336.010.000

1.220.115.600

1 Database

Pengembangan Database

30

Realisasi Uraian Capaian Terselesaikannya penyusunan dokumen indeks termin I dengan telah dilaksanakan penelitian kualitatif di Surabaya dan Makasar dengan pihak Universitas Muhamdiyah Jakarta (UMJ) melibatkan lembaga penelitian LP3ES dan organisasi kemasyarakatan terkait dan direncanakan akan dilakukan sosialisasi terkait hasil penyusunan indeks. Menindaklanjuti tersusunnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ditargetkan pada tahun 2013 tersusun 3 (tiga) Peraturan Pemerintah turunan UU tersebut yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran dan Pendataan Ormas, Pengawasan dan Sanksi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Ormas dengan melibatkan 33 Prov Kesbangpol terpilih dan instansi terkait, ormas dan aparatur pusat. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian /Lembaga terkait dikarenakan pada masing Kementerian/Lembaga menyusun RPP yang sama. Tenggat waktu penyusunan RPP ditetapkan dalam UU adalah 2 tahun. Untuk RPP pendaftaran dan pendataan ormas masih berproses utk ormas kepemudaan ada di Kemenpora, ormas keagamaan ada di kemenag dll sehingga blm bisa diselesaikan Terdapat beberapa even besar terkait dengan telah disahkannya

Terfasilitasinya Pendaftaran Ormas kepada Pemerintah serta terindentifikasinya aktifitas ormas dan update database ormas secara tepat

%

Fisik

2,39

35

57,38

30

47,27

62,96

91,33

93


Kerjasama dengann Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

16.800.000.000

3.700.172.000

TOTAL

36.732.610.000

12.585.529.650

350 Kerjasama

144 Kerjasama

31

waktu mulai bulan April-Juni 2013 Terlaksananya 144 kerjasama program/kegiatan bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan Ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Ormas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan urusan bidang kepbangpoldagri. Dari 144 kerjasama yang telah dilaksanakan baru 58 kerjasama yang dicairkan dan 145 sudah ditetapkan

22,02

41,14

34,26

52,42


d. Fasilitasi Politik Dalam Negeri, dengan capaian kinerja: 1. Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 2 (dua) UndangUndang. Adapun realisasinya yaitu :  Mengacu pada hasil laporan dari Badan Legislasi DPR RI tentang Penarikan 2 (dua) RUU dari Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2013 dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Otober 2013, dimana di dalam laporan tersebut disampaikan bahwa terkait dengan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan rapat pleno Baleg terakhir mengambil keputusan bahwa UU tersebut tidak dilanjutkan/dihentikan pemahasannya dan menarik draft RUU dari daftar prolegnas RUU prioritas tahun 2013 dengan catatan; a. Dua fraksi (F-PPP dan F-partai Hanura) tetap minta untuk dilanjutkan dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan/walk out; b. Dua Fraksi (F-PKS dan F-Gerindra) tidak menyetujui keputusan untuk

menghentikan

pembahasan

penyusunan

draft

RUU

tersebut dengan pertimbangan: 

Panja sudah bekerja selama + 1,5 Tahun yang tentunya juga mengeluarkan biaya/anggara yang tidak sedikit;



Panja sudah melakukan pembahasan terhadap kurang lebih 262 pasal dan masih menyisakan 1 pasal yang belum mendapatkan

kesepakatan

yaitu

ketentuan

mengenai

presidential threshold. Sedangkan pertimbangan 5 Fraksi lainnya (F-PD, F-PG, F-PDIP, FPAN, dan F, PKB) untuk tidak melanjutkan pembahasan penyusunan draft RUU tersebut dengan pertimbangan yaitu: 

Kekurangan/kelemahan dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil

Presiden

2009

yang

bersifat

teknis

diperbaiki/disempurnakan melalui Peraturan KPU; 32

masih

dapat




Ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2008 masih memenuhi kebutuhan/relevan untuk pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil Presiden 2014.

 Tersusunnya draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) inisiatif pemerintah terkait revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Mengingat revisi terbatas dari UU tersebut merupakan insiatif DPR RI sehingga pemerintah menunggu perkembangan pembahasan dari Badan Legislasi DPR RI yang disampaikan. 2. Jumlah Modul Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 1 modul. Adapun realisasinya yaitu :  Tersusunnya draft finalisasi modul tentang Sistem Pemerintahan dan Demokrasi terkait dengan legal draftingnya dengan melibatkan Biro Hukum sedangkan dari segi pembahasan konten/substansinya sudah final melalui rapat pada tanggal 16 Juli 2013 bertempat di Hotel Millenium, 18 Juli 2013 bertempat di Puri Denpasar, 17 September 2013 bertempat di Hotel Grand Mercure, 19 September 2013 bertempat di Hotel Sahid dan 23 September 2013 bertempat di Hotel Millenium; 3. Jumlah Kerjasama Program Kementerian dengan Ormas/ LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 250 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu:  Terlaksananya kerjasama program dan kegiatan dengan capaian 70 kerjasama yang sudah dilaksanakan, dengan 95 kerjasama yang sudah ditetapkan namun pada pecairan baru 24 kerjasama dalam rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam implementasi kebijakan

poldagri,

Partisipasi

politik

serta pendidikan

kepemiluan bagi perempuan, mahasiswa, pelajar dan

politik

masyarakat

guna memasyarakatkan terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

33


4. Pelaksanaan

Fasilitasi/Sosialisasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan

Bidang

Politik Dalam Negeri, dengan target 27 laporan. Adapun realisasi yaitu :  Terlaksananya

Sosialisasi

UU

No

15

Tahun

2011

tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tanggal 30 Juni s.d 3 Juli 2013 di hotel haris di kuta bali dengan peserta dari Kesbangpol Kab/Kota Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat;  Terselenggaranya Sosialisasi Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik pada tanggal 21 s.d 23 Juli 2013 bertempat di Hotel T-More Kupang, NTT dengan peserta dari Kesbangpol Prov/kab/Kota se NTT dan Ormas/LSM dan mahasiwa se NTT;  Terlaksananya sosialisasil modul pendidikan bagi calon pemilih pemula pada tanggal 21 s.d 23 Juli 2013 di NTT dengan Peserta dari Ormas/LSM dan mahasiswa dan pelajar SMA;  Terlaksananya kegiatan fasilitasi Forum Komunikasi dan Konsultasi Parpol dan Lembaga Eksekutif di daerah dalam pelaksanaan Pendidikan Politik pada tanggal 24 s.d 26 Juli 2013 bertempat di Hotel Swiss Belhotel Kuta Bali, dengan peserta sebanyak 100 orang dari

unsur

Badan/Kantor

Kesbangpol

Provinsi

se-Kalimantan,

Badan/Kantor Kesbangpol Provinsi se Bali, serta pengurus DPD Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Provinsi Bali. Hasil Pelaksanaan Kegiatan tersebut antara lain : 1. Badan/Kantor Kesbangpol provinsi siap untuk menyalurkan bantuan keuangan partai politik hasil pemilu 2014

sesuai

dengan

mekanisme

yang

ada;

2.

Pelaksanaan

Pendidikan Politik bagi pemilih pemula akan dilaksanakan oleh Partai Politik hasil pemilu 2014; 3. Pemahaman terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban

bantuan

Keuangan

kepada

partai

politik

khususnya pelaksanaan pendidikan politik ;  Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka fasilitasi dan Bantuan Penyelenggaraan Pemilu 2014 pada tanggal 26 s/d 28 Agustus 2013 di Hotel Sahid Jakarta dengan peserta dari 34


Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kesbangpol Provinsi, Kab/Kota Wilyah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Hasil pelaksanaan kegiatan menghasilkan beberapa kesepakatan yakni: Sekda dan Kesbangpol Provinsi, Kab/Kota siap membantu dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2014;Pemerintah daerah membentuk Tim Pemantuan Perkembangan Politik Daerah serta Membentuk Tim Sosialisasi dalam rangka partisipasi politik bagi masyarakat di Tingkat Desa sampai dengan Provinsi. Pelaksanaan Kegiatan dimaksud mengahasilkan beberapa hal krusial yakni : 1. Bantuan keuangan kepada Parpol dapat diberikan kepada parpol setelah adanya hasil rekomendasi dari BPK; 2. Bantuan Keuangan parpol paling sedikit 60 % digunakan untuk pendidikan

politik

bagi

anggota

Parpol

dan

masyarakat;

3.

Diharapkan kepada partai politik hasil pelaksanaan pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat; 4. Keberhasil Pelaksanaan Pemilu 2014 di perlukan dukungan kerjasama dan koordinasi dari pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat dan partai politik;  Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan Pemberdayaan calon Legislatif Perempuan

bekerjasama

dengan

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan pada tanggal 16 September 2013 di Hotel Milleninum Jakarta, serta pada tanggal 20 September 2013 bertempat di Hotel Millenium dengan peserta dari Anggota Partai Politik se DKI Jakarta. Pelaksanaan Kegiatan tersebut menghasilkan beberap cacatan hasil diskusi yakni : 1. Strategi Pemenangan Setiap Dapil; 2. Isu-isu Srategis dan Komunikasi Efektif; 3. Pengawalan Perolehan Suara; 4. Fundaring (pendanaan Kampanye);  Terselenggaranya

forum

Pendidikan

Politik

dalam

rangka

Peningkatan Kapasitas Caleg Perempuan pada tanggal 19 September 2013 di Hotel Sahid Jakarta dan pada tanggal 30 September 2013 di Hotel Grand Clarion Makasar;

35


 Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu 2014 pada tanggal 26 s/d 28 Agustus 2013 di Hotel Sahid Jakarta dengan peserta dari KPU Provinsi, Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kab/Kota Polda, Kaster, Kabinda serta Kesbangpol Provinsi, Kab/Kota wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara (pada regional I); 5. Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol, dengan target 85.000.637 suara. Adapun capaiannya yaitu:  Tersalurkannya bantuan keuangan parpol ke partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI pada tanggal 23 September 2013. 6. Pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, dengan target 62 unit. Adapun capaiannya:  Terlaksananya pengadaan lelang terkait computer pada tahap lelang ulang dikarenakan pada lelang I dan II gagal sebagai akibat penyedia barang/jasa yaitu CV. Tri Putra Maranggi sebagaimana waktu yang dberikan 14 hari namun penyedia tidak mampu membuat kelengkapan administrasi sehingga dinyatakan gagal dan dilakukan pelelangan ulang tahap ke-III, sampai saat ini pada tahap penetapan pemenang.

36


Output/keluaran

Pagu

Realisasi

Target

Capaian Output

Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri (PB)

2.192.750.000

0

2 Peraturan

Draft DIM

 Terkait dengan pembahasan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana laporan dari Badan Legislasi tentang Penarikan 2 (dua) RUU dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2013 dalam rapat Paripuran DPR RI tanggal 22 Oktober 2013. Dimana dalam laporan tersebut terkait dengan UU tersebut tidak dilanjutkan/dihentikan pembahasannya dan menarik draft RUU dari prolegnas RUU prioritas Tahun 2013.  Tersusunnya antisipasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan mengacu dari wacana pembahasan yang berkembang di badan Legislasi DPR-RI

Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Politik Dalam Negeri

12.384.500.000

2.175.303.500

250 Kerjasam a

70 Kerjasama

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang bidang Politik Dalam Negeri (PB)

21.574.868.000

10.127.571.750

27 Laporan

25 Laporan

Terlaksananya 70 kerjasama dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas ormas dan peningkatan partisipasi politik perempuan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan politik dalam negeri, pendidikan politik kepemiluan dan pembinaan dan pengembangan budaya poolitik di wilayah miskin, terisolasi, perbatas dan kaum marjinal Terlaksananya Sosialisasi UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik, Terlaksananya Sosialisasi Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka fasilitasi dan Bantuan Penyelenggaraan Pemilu 2014, Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan Pemberdayaan calon Legislatif Perempuan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Terselenggaranya forum Pendidikan

37

Realisasi Uraian Capaian

%

Fisik

0

20

17,56

28

46,94

92,59


Modul bidang Politik Dalam Negeri

300.000.000

180.854.000

1 Modul

Draft Modul

Bantuan Keuangan Partai Politik

9.928.900.000

9.772.604.600

85.000.63 7 (suara)

85.000.637 (suara)

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

540.000.000

0

71 unit

Proses Lelang Ulang

46.921.018.000

22.256.333.850

TOTAL

38

Politik dalam rangka Peningkatan Kapasitas Caleg Perempuan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu 2014. Tersusunnya draft modul tentang Sistem Pemerintahan dan Demokrasi, dengan posisi terakhir pada finalisasi terkait dengan legal drafting dengan melibatkan biro hukum sedangkan pada segi konten/isi sudah final melalui pembahasan yang melibatkan pihak terkait pada tanggal 16 Juli 2013 bertempat di Hotel Millenium, 18 Juli 2013 bertempat di Puri Denpasar, 17 September 2013 bertempat di Hotel Grand Mercure, 19 September 2013 bertempat di Hotel Sahid dan 23 September 2013 bertempat di Hotel Millenium Telah dilaksanakan Bantuan Keuangan Parpol kepada Sembilan Partai Pemenang Pemilu 2009 yang mendapatan kursi di DPR RI pada tanggal 23 September 2013 Terlaksananya pengadaan lelang terkait computer pada tahap lelang ulang dikarenakan pada lelang I dan II gagal sebagai akibat penyedia barang/jasa yaitu CV. Tri Putra Maranggi sebagaimana waktu yang dberikan 14 hari namun penyedia tidak mampu membuat kelengkapan administrasi sehingga dinyatakan gagal dan dilakukan pelelangan ulang tahap ke-III, sampai saat ini pada tahap penetapan pemenang

60,28

80

98,43

100

0

30

47,43

58,43


c. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan capaian kinerja per output kegiatan yaitu: 1. Jumlah Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi, dengan target 1 (satu) peraturan. Adapun realisasinya yaitu:  Terlaksananya

rapat

finalisasi

pembahasan

Inpres

tentang

Revitalisasi Fungsi Anjungan Daerah di TMII Dalam Rangka Show Window Potensi Unggulan Ekonomi Daerah dengan melibatkan Kemdagri, Setneg, TMII, Kementerian Parekraf, Kemdag, Yayasan Harapan Kita, TMII yang dilaksanakan pada tanggal Agustus 2013 bertempat di Hotel Jayakarta, hasilnya adalah Inpres diubah menjadi Permendagri sesuai arahan dan petunjuk dari Biro Hukum, karena materi asset TMII masih menjadi kewenangan Setneg; 2. Pengembangan

Management

Information

System

(MIS)

Bidang

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan target 4 MIS yaitu pembangunan MIS Bidang Investasi, Fiskal dan Moneter, Lembaga Usaha Ekonomi, Stabilitas dan Ketersediaan Sembako dan Sumber Daya Alam. Adapun realisasinya yaitu:  Terlaksananya Koordinasi Persiapan Kegiatan Pembangunan dan Uji Coba Aplikasi sub System Manajemen Information System (MIS) Bidang Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi yang dilaksanakan di daerah terpilih dilaksanakan tiga kali rapat pada bulan September 2013 di Jakarta. 3. Jumlah materi/modul tentang Ketahanan Ekonomi, dengan target 4 modul. Adapun realisasinya adalah:  Tersusunnya draft finalisasi modul tentang Pelaporan Perkembangan Stabilitas Dan Ketersediaan Sembako di Daerah dengan melibatkan Kesbang Provinsi, BPS, Dep/Lem,Terkait, OMS, Aparat SKPD pemda, Unsur\Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013  Penyusunan Rekomendasi Strategis Penguatan Investasi dalam rangka Ketahanan Ekonomi dengan 2 (dua) tahapan yaitu tanggal 22

39


April 2013 bertempat di Hotel Dana Solo dan 23 Mei 2013 bertempat di Hotel Yonan Bogor;  Penyusunan Modul Pemanfaatan Tanah-Tanah Terlantar Dalam Rangka Penguatan Investasi, pada tanggal 27-28 agustus 2013 di Hotel IBIS Jakarta, dan pada tanggal 2 September di Jakarta. 4. Jumlah kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ketahanan Ekonomi, dengan target 100 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu:  Terlaksananya 33 kerjasama Ormas dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sisanya akan dilaksanakan pada triwulan IV. 5. Laporan

Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan

Bidang

Ketahanan

Ekonomi, dengan target 14 laporan. Adapun capaiannya yaitu:  Teridentifikasinya permasalahan konflik Sumber Daya Ekonomi dan SDA

di

3

Provinsi

(Sumut,

Jatim

dan

Kaltim)

melalui

penyelenggaraan forum dialog dengan melibatkan unsur Pemerintah, Pemda, Pelaku Usaha dan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 September Hotel Grand Tiga Mustika, Balikpapan, Kalimantan Timur, tanggal 11-13 September 2013, di Hotel Equator Surabaya Jawa Timur;  Penyusunan Rekomendasi Strategis Penguatan Investasi dalam rangka

Ketahanan

Ekonomi.

Penyusunan

Rekomendasi

terkonsentrasi pada kebijakan Fiskal untuk Ketahanan Pangan, keutamaan konsentrasi tersebut didasarkan pada ketahanan pangan merupakan program strategis pemerintah yang berlanjut sampai dengan 2014. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus

2013

Kementerian

yang

dihadiri

Kehutanan,

oleh

Kementerian

Kemenko

Perekonomian,

Pertanian,

Kesbangpol

Daerah, Bappenas, Akademisi dan Ormas.  Terlaksananya Rakernis Bidang ketahanan Ekonomi dengan jumlah peserta 100 orang berasal dari Kepala badan Kesbangpol Seluruh 40


Indonesia,

Kepala

Badan

Kesbangpol

terpilih,

Kabid

Badan

Kesbangpol Provinsi yang membidangi Ketahanan Ekonomi pada bulan Juli di Jakarta dan Lampung pada bulan Juli 2013;  Terselenggaranya

Forum

Peningkatan

Peran

Pemda

dalam

mendorong Pembentukan BPR Milik Pemda di Wilayah Timur dengan melibatkan SKPD terkait di Daerah Provinsi, Kab/Kota : Kesbangpol, Biro Ekonomi/Asisten II, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Perbatasan Provinsi Papua, dilaksanakan di Hotel Traveler Sentani Provinsi Papua, Tgl 23 s.d 25 Juli 2013;  Dalam rangka memperkuat Kelembagaan demokrasi (lanjutan) telah dilaksanakan kegiatan rapat kerja terkait Democracy Trust Fund dengan jumlah peserta 130 orang, dilaksanakan pada tanggal 26 Juli di Jakarta;

41


Output/keluaran

Pagu

Realisasi

Target

Capaian Output

Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi (PB)

600.000.000

311.478.900

1 Peraturan

Draft Inpres

Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Ekonomi

5.000.000.000

897.794.800

100 Kerjasama

33 Kerjasama

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang bidang Ketahanan Ekonomi (PB)

7.945.710.000

5.327.751.910

14 Laporan

12 Laporan

Modul bidang Ketahanan Ekonomi

1.300.000.000

1.077.210.500

4 Modul

4 draft modul

Sistem Informasi Manajemen bidang Ketahanan Ekonomi

2.660.000.000

198.548.040

4 Sistem Informasi

3 Uji Coba Sistem

42

Realisasi Uraian Capaian Terlaksananya rapat finalisasi pembahasan Inpres tentang Revitalisasi Fungsi Anjungan Daerah di TMII Dalam Rangka Show Window Potensi Unggulan Ekonomi Daerah dengan melibatkan Kemdagri, Setneg, TMII, Kementerian Parekraf, Kemdag, Yayasan Harapan Kita, TMII yang dilaksanakan pada tanggal Agustus 2013 bertempat di Hotel Jayakarta, hasilnya adalah Inpres diubah menjadi Permendagri sesuai arahan dan petunjuk dari Biro Hukum, karena materi asset TMII masih menjadi kewenangan Setneg Terlaksananya 33 kerjasama program/kegiatan dengan Ormas bidang Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dimana sampai dengan saat ini dari total 100 kerjasama sudah 37 kerjasama yang ditetapkan Terselenggaranya forum Penguatan Implementasi Hutan Rakyat dalam rangka Perekonomian Masyarakat, rapat koordinasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Moneter Dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif Di Daerah, Kampanye Publik dalam rangka Mendorong kecintaan masyarakat terhadap Produk Dalam Negeri, Forum Peningkatan Peran Pemda dalam mendorong Pembentukan BPR Milik Pemda di Wilayah Timur, Rakernis Bidang ketahanan Ekonomi  Tersusunnya draft finalisasi modul tentang Pelaporan Perkembangan Stabilitas Dan Ketersediaan Sembako di Daerah dengan melibatkan Kesbang Provinsi, BPS, Dep/Lem,Terkait, OMS, Aparat SKPD pemda, Unsur\Perguruan Tinggi  Penyusunan Modul Pemanfaatan Tanah-Tanah Terlantar Dalam Rangka Penguatan Investasi Terlaksananya Koordinasi Persiapan Kegiatan Pembangunan dan Uji Coba Aplikasi sub System Manajemen Information System (MIS) Bidang

% 51,91

Fisik 35

17,96

33

67,05

78,57

82,86

70

7,46

35


Ketahanan Lembaga Usaha dilaksanakan di daerah terpilih TOTAL

17.505.710.000

7.812.784.150

Ekonomi

yang

44.63

43

51,31


d. Dukungan Manejemen dan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, dengan capaian kinerja per output kegiatan yaitu : 1. Jumlah Layanan Perkantoran, dengan target 12 bulan. Adapun realisasinya yaitu :  Terbayarkannya operasional kerja (pembayaran gaji, lembur dan honorarium, operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan daya jasa) selama 9 bulan. 2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, dengan target 5 dokumen. Adapun realisasinya yaitu:  Tersusunnya Rencana

dokumen Kerja

perencanaan

Pemerintah

Ditjen

Kesbangpol

yaitu

Rencana

Kerja

(RKP),

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) di Hotel Arya Duta;  Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan anggaran lingkup Ditjen Kesbangpol. 3. Jumlah Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan target 42 laporan. Adapun realisasinya yaitu :  Tersusunnya jurnal bidang Kesatuan Bangsa dan Politik edisi III Tahun 2013;  Terlaksananya Fasilitasi Monev dan Konsolidasi Program dan Anggaran pada tanggal 30 Agustus 2013 bertempat di Hotel Arya Duta;  Terselenggaranya rapat penyusunan laporan triwulan III 2013 pada tanggal 9 oktober 2013 bertempat di Hotel Acacia;  Terlaksananya

Sinkronisasi

Anggaran

dengan

instansi

terkait

(Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kemenkeu, KPPN Jakarta IV, Biro Umum Setjen dan Biro Perencanaan Setjen Kemendagri);  Terselenggaranya penyusunan data dan informasi;  Terselenggaranya

Bimbingan

Teknis

Undangan bertempat di Hotel Millenium; 44

Penyusunan

Perundang-


 Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka penyusunan program legislasi di lingkungan Ditjen Kesbangpol;  Tersusunnya

Laporan

pelaksanaan

program/kegiatan

periode

triwulan III tahun 2013;  Terlaksananya rapat evaluasi penyerapan anggaran dan percepatan pelaksanaan 4. Database Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, degan target 3 (tiga) Database. Adapun realisasinya yaitu:  Terbangunnya

data

base

aplikasi

Sistem

Informasi

Realisasi

Anggaran (SIRA) program pembinaan kesatuan Bangsa dan Politik lingkup Ditjen Kesbangpol;  Terbangunnya Website Ditjen Kesbangpol, dimana sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan dan perbaikan;  Terbangun dan terintegrasinya aplikasi perjalanan dinas lingkup Ditjen Kesbangpol. 5. Jumlah Kendaraan Bermotor, dengan target 1 (satu) unit. Adapun realisasinya yaitu :  Pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi lingkup Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. 6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan target 75 Unit (terdapat perubahan target menjadi 81 unit). Adapun realisasinya yaitu :  Tersedianya 22 komputer, printer 12, 1 fotocopy, 5 notebook, 2 kamera dalam rangka penyelenggaraan operasional perkantoran guna mendukung tugas fungsi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. 7. Jumlah Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran, dengan target 10 unit. Adapun realisasinya yaitu :  Tersedianya 10 unit filling cabinet dalam rangka penyelenggaraan operasional perkantoran guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik . 45


Output/keluaran

Pagu

Realisasi

Target

Capaian Output

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

2.989.850.000

1.817.568.900

6 Dokumen

5 Dokumen

Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renja Kerja (Renja) dan juklak dekonsentrasi, RKA-K/L, Jurnal

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Mon ev/Kegiatan Bidang bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Database bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Layanan Perkantoran

13.254.813.000

7.280.252.498

42 Laporan

25 Laporan

Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran periode TW III d lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, tersusunnya laporan keuangan berdasarkan SAU periode TW III dan laporan persediaan barang TW III

54,93

59,52

1.496.750.000

325.360.000

3 Database

2 Database

Terbangunnya website Ditjen Kesbangpol dan sistem informasi realisasi anggaran dalam rangka pengelolaan keuangan

21,74

66,67

18.049.596.000

11.948.495.096

12 Layanan

9 Layanan

Terbayarnya gaji (honor) serta layanan operasional perkantoran lainnya selama 9 bulan

66,20

75

Kendaraan Bermotor

20.000.000

16.166.000

1 Unit

1 Unit

Tersedianya sepeda motor dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas fungsi Ditjen Kesbangpol

80,83

100

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

697.000.000

405.370.000

81 Unit

54 Unit

58,16

66,67

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

15.000.000

14.400.000

10 Unit

10 Unit

Tersedianya 54 perangkat pengolah data (22 computer, 12 printer, 5 notebook, 2 kamera, 1 mesin fotocopy) Tersedianya filling cabinet dalam rangka penyelenggaraan operasional perkantoram

96,00

100

36.523.009.000

21.807.612.494

59.70

78,74

TOTAL

46

Realisasi Uraian Capaian

%

Fisik

60,79

83,33


2.4

REALISASI FISIK Dalam rangka menganalisis capaian realisasi fisik atas kinerja Ditjen Kesbangpol berdasarkan realisasi anggaran yang sudah terserap dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah. Tabel 4 Gambaran capaian realisasi fisik Kegiatan

Fasilitasi ketahanan seni, budaya agama dan sosial

Target output  1 Dokumen

Realisasi  Sedang dilakukan

Indeks

Capaian (%)  35

penelitian kualitatif

kemasyarakatan

indikator dengan melibatkan Ormas dan pihak Universitas Muhamdiyah Jakarta (UMJ) di Surabaya dan Makasar  3 peraturan

 Tersusunnya draft

 30

RPP tentang Pendaftaran dan Pendataan Ormas, Pemberdayaan Ormas dan Pengawasan dan Sanksi bagi Ormas  27 laporan

 17 laporan

 350 kerjasama  144 Kerjasama  Terdaftarnya Ormas

 1 database 47

 62,9

 41,14  93


Kegiatan

Target output ormas

Realisasi

Capaian (%)

sampai dg September 2013 Total : 52,42

Fasilitasi

politik

dalam  2 peraturan

 Terkait dengan revisi

negeri

 20

terbatas RUU No 42 Tahun 2008 dihentikan/tdk dilanjutkan pembahasannya serta ditarik draftnya dari prioritas nasional, mengacu pada laporan Baleg DPR RI tanggal 22 Okt 2013  Draft DIM inisiatif DPR RI dengan mengacu pada pembahasan yang berkembang di Baleg DPR RI  27 laporan

 25 Laporan

 92,59

 250 kerjasama  70 kerjasama

 28

 1 modul

 80

 Penyusunan finalisasi draft modul pada segi legal drafting, sedang pada segi konten sudah final

 85.000.637

 Sudah tersalurkan

bantuan

bantuan keuangan 48

 100


Kegiatan

Target output

Realisasi

keuangan

parpol kepada 9

parpol

partai yang

Capaian (%)

mendapatkan kursi di DPR RI  71 Unit

 0% proses lelang

 0

ulang, dengan Catatan sudah dilakukan lelang ulang sebanyak 2 kali. Saat ini sudah dilakukan lelang ketiga pada tahap penetapan pemenang Pembinaan dan

 1 peraturan

 Inpres diubah

pengembangan

menjadi Permendagri

ketahanan ekonomi

sesuai arahan dan

Total : 53,43  35

petunjuk dari Biro Hukum, karena materi asset TMII masih menjadi kewenangan Setneg  14 laporan

 12 laporan

 100 kerjasama  33 Kerjasama

 78,57  33

ormas  4 modul

 penyusunan draft final

 4 MIS

 Uji Coba dan pengembangan MIS 49

 70  35


Kegiatan

Target output

Realisasi

Capaian (%) Total : 51,31

Bina ideologi dan

 3 Modul

 1 Modul Wasbang dan

wawasan kebangsaan

 61,67

2 draft final modul Bela Negara dan Ketahanan Bangsa  34 laporan

 28 laporan


 31 Total: 58,34

ormas Fasilitasi kewaspadaan

 82,35

 1 peraturan

 Pembahasan bab

nasional

 60

yang menjadi kewenangan Kemdagri yaitu bab peran sera masyarakat dan pendanaan  26 laporan

 20 laporan


 76,92  17

ormas  4 Modul

 Draft final modul

 62,50 Total = 54,11

Dukungan manajemen

 12 layanan

 9 bulan terlaksana

dan dukungan teknis lainnya

 75

layanan  6 dokumen

 5 dokumen

 83,33

perencanaan dan penganggaran

 42 laporan

 25 laporan

 1 unit

 1 Unit Motor

kendaraan  3 Database

 2 database 50

 59,52  100  66,67


Kegiatan

Target output  81 unit

Realisasi  54 Unit

Capaian (%)  66,67

perangkat pengolah data  10 unit

 10 Unit

peralatan

 100 Total: 78,74

Total realisasi fisik untuk program pembinaan kesatuan bangsa dan politik

51

58,08


BAB III PENUTUP 3.1

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka capaian pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dikategorikan ke dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut : A. Rendahnya penyerapan anggaran dana dekonsentrasi (45,26%); 1) SK penetapan pejabat pengelola keuangan baru turun April, sehingga kegiatan baru running bulan Mei; 2) Mutasi/pergantian pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSM, DAN BENDAHARA); 3) Belum sepenuhnya dipahami terkait regulasi/kebijakan dari pusat (cth. revisi yang harusnya cukup kewenangan KPA) 4) Adanya perbedaan penerapan kebijakan oleh KPPN perubahan akun dari KEMENKEU yang prosesnya menghambat pencairan (contoh: Lampung, Sulteng, Yogyakarta) 5) tidak selarasnya pejabat pelaksana kegiatan (cth. bali, kepala badan tidak mau menjadi kpa, shg kabid yang membidangi rangkap jabatan kpa dan ppk, secara aturan juklak melanggar) 6) Adanya prioritas terhadap kegiatan yang dibiayai APBD dari pada APBN (dekonsentrasi); 7) Pelaksanaan pilkada (Bali, Jatim, Kalteng); B. Dana pelaksanaan kerjasama dengan ormas (17,28%); 1) Proposal pengajuan kerjasama ormas berdasarkan 1 pintu oleh tim verifikasi; 2) Laporan

pertanggungjawaban

ormas

belum

sesuai

dengan

permendagri No 20 Tahun 2013 (kwitansi, daftar absensi, kualitas dokumentasi dll).

C. Anggaran (reguler) terkait tugas fungsi Ditjen Kesbangpol; 1) Frekuensi atau jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan masih banyak dengan volume yang kecil-kecil sehingga menghambat PPK 52


dan PPTK dalam melakukan pertanggungjawaban (revolving up berikutnya); 2) Pemanfaatan UP (revolving lama krn ada pelaksanaan kegiatan)/TUP (ketidakdisiplinan unit kerja sehingga menghambat yang lain/LS belum optimal (hanya kuitansi utk LS) 3) Adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya pemotongan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dimaksud meliputi : 1. Kegiatan tugas fungsi (regular): 

Rasionalisasi jumlah dan frekuensi kegiatan melalui penggabungan atau revisi kegiatan dengan even kegiatan yang lebih besar berskala nasional; contoh kegiatan makassar terkait sosialisasi terkait revisi UU bidang politik dan kegiatan di bali



Mendorong unit kerja agar segera melakukan percepatan penyerapan anggaran melalui nota dinas NO. 326/ND/kesbangpol/set.3/II/2013 tanggal 28 februari 2013 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di lingkungan ditjen kesbangpol dan surat NO. 714/ND/kesbangpol/set.3/VI/ 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang intruksi dirjen kesbangpol terkait pengelolaan penggantian (revolving) uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) di lingkungan ditjen kesbangpol.

2. Kegiatan yang bersumber dana dekonsentrasi: 

Mendorong SKPD untuk

percepatan penyelenggaraan kegiatan

melalui surat teguran resmi dengan NO. 906/2126.Set tanggal 19 Juni 2013 tentang percepatan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi tahun 2013; 

Penyesuaian dan penyusunan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan;



Melakukan pemantauan secara ketat terhadap progres pelaksanaan kegiatan.



Asistensi ke daerah melalui pola pendampingan dalam rangka pemecahan masalah.



Fasilitasi

peningkatan

komitmen

dan

kemampuan

aparatur

penyelenggara dekonsentrasi. 3. Kegiatan kerjasama dengan ormas: 

Penugasan tambahan kepada keynote speaker untuk asistensi pertanggung jawaban keuangan. 53


Tambahan volume pelaksanaan kegiatan paket kerjasama yang



menjadi hutang 

Percepatan penyelesaian spj kerjasama yang sudah dilaksanakan.



Mendorong PPK, PPTK dan BPP dalam rangka percepatan pelaksanaan kerjasama

3.2

KESIMPULAN Berdasarkan gambaran yang sudah disampaikan di depan maka disadari bahwa capaian pelaksanaan secara fisik sebesar 58,06% dan realisasi keuangan sebesar 47,05% belum tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil temuan kendala dan permasalahan pada Triwulan III dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam

pelaksanaan

program/kegiatan

dan

anggaran

pada

Triwulan

berikutnya. Evaluasi ini juga akan menjadi masukan dalam

strategi

pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah. Demikian

kami

sampaikan

laporan

realisasi

dan

capaian

program/kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada Triwulan III Tahun Anggaran 2013. Lampiran capaian dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada formulir A dan B.

Jakarta,

November 2013

a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

INDRA BASKORO Pembina Utama Muda NIP. 19600925 198503 1 001

54

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents