Bab I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang 2015

Bab I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Tahun 2014 – 2019. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;

1


2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan

melalui

forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Padang. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani

antara

perencanaan

strategis

jangka

menengah

dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : a.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2


b.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

c.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421) ;

d.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

e.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) ;

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3


2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ; l.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; o.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang No 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang dengan dukungan pembiayaan dari APBD Kota Padang dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang, adalah :

4


1. Mendeskripsikan tentang program –

program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang ; 2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2015, adalah sebagai berikut: Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB l

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB ll

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian terget Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

5


2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP No 6 Tahun 2008 dan PP No 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan

uraian

mengenai

sejauhmana

tingkat

kinerja

pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDG’s, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam

bagian

ini

diuraikan

hasil

kajian

terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

6


BAB lll

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap

rumusan

program

dan

kegiatan,

rekapitulasi program kegiatan serta penjelasan jika rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB VIII

PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencan tindak lanjut.

7


Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a.

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015 ;

b.

Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

8


Evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang s.d. tahun 2014 dapat dilihat dari hasil yang dicapai dari Program/Kegiatan Tahun 2013 sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah Dana : 847.164.350,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah ) Output

: Terselenggaranya

Kegiatan

Administrasi,

Operasional,

Perlengkapan, Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor, tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan pelaksanaan rapat, terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Peresmian Gedung Pemerintahan. Outcomes

: Lancar dan tersedianya Sarana dan Prasarana yang baik dan aman

serta

Pelaksanaan

Rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke luar daerah dan telah diresmikannya Gedung Pemerintahan Kota Padang. Realisasi

:

100%

Kegiatan

: 1. 2.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik ;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ; 4.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;

5.

Penyediaan Alat Kantor ;

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;

8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan ;

10. Penyediaan Makanan dan Minuman ; 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;

9


12. Penyediaan Alat Kebersihan ; 13. Peresmian Gedung Pemerintahan. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah Dana : 808.056.500,- (Delapan Ratus Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah ) Output

: Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan

Meubiler

Kantor

dan

Penyediaan

Jasa

Perkantoran dan Pembangunan Kelengkapan Gedung Kantor Camat Kuranji. Outcomes

: Lancar dan tersedianya Sarana dan Prasarana yang baik dan aman

Realisasi

:

80%

Kegiatan

: 1.

Pengadaan Mebeleur ;

2. Pemeliharaan

Rutin

Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional ; 2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler ;

3.

Penyediaan Jasa Perkantoran ;

4.

Pembangunan Kelengkapan Gedung Kantor Camat Kuranji (DAK).

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah Dana : 145.653.570,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah ) Output

: Terlaksananya 11 (Sebelas) Kelurahan sebagai percontohan Kelurahan SKPD.

Outcomes

: Lancar dan terlaksananya Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Realisasi

:

100%

Kegiatan

: 1.

Bimbingan Teknis Aparatur Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10


d. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah Dana : 8.877.500,- (Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) Output

: Terlaksananya Laporan Keuangan dan Aset.

Outcomes

: Lancarnya pelaporan keuangan dan aset.

Realisasi

:

Kegiatan

: 1.

100% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

e. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah Dana : 120.002.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Dua Ribu Rupiah ) Output

: Terlaksananya Kerja Sama antar Pemerintah Daerah, lancarnya kunjungan kerja/Stuidi Banding DPRD, DPR, DPD dan Pemda Lain.

Outcomes

: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan lancarnya penerimaan tamu kunjungan kerja/studi banding ke Pemko Padang.

Realisasi

:

95%

Kegiatan

: 1.

Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD dan Pemda Lainnya ;

2.

Kerjasama Pemerintah Daerah/Apeksi.

f. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah Dana : 59.641.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah ) Output

: Buku Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdukungnya pelaksanaan Tapal Batas Kota Padang dengan Padang Pariaman, Terlaksananya Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami.

11


Outcomes

: Terwujudnya

pelaksanaan

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, terlaksananya pelaksanaan Tapal Batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, tersedianya Inventarisasi Pembakuan Nama rupabumi Unsur Alami. Realisasi

:

100%

Kegiatan

: 1.

Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Penunjang Penegasan Batas Daerah. 3. Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alami. g. Program Pembinaan Sistem Penyelengggaraan Pemerintah Daerah Bawahan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah Dana : 304.878.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah ) Output

: Terlaksananya rakor bulanan Camat, penilaian Camat terbaik dan kompetensi Lurah, pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan serta terkoordinasinya kegiatan Rakor Pemprov dan Kabupaten/Kota dengan SKPD terkait.

Outcomes

: Lancarnya penyelenggaraan pemerintah kota, kecamatan, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, terpilihnya Camat terbaik dan Lurah Award serta adanya laporan tindak lanjut hasil rumusan rakor kepada Gubernur.

Realisasi

:

82%

Kegiatan

: 1.

Rapat Koordinasi Bulanan Camat ;

2.

Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ;

3.

Monitoring dan Koordinasi Antar Lembaga/Instansi Pemerintah ;

4. Penilaian Camat Terbaik dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2013. h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

12


Jumlah Dana : 231.837.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) Output

: Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan EKPPD Kota Padang kepada Mendagri melalui Gubernur, tersedianya Buku LKPJ Walikota Padang.

Outcomes

: Terevaluasinya penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Mendagri RI serta adanya rekomendasi DPRD tentang Pertanggungjawaban.

Realisasi

:

100%

Kegiatan

: 1.

Penyusunan LPPD dan EKPPD Kota Padang 2012;

4. Penyusuanan LKPJ Walikota Padang Tahun 2012; 5. Penyusunan LPPD dan EKPPD Kota Padang 2009 – 2013; 6. Penyusuanan LKPJ Walikota Padang Tahun 2009 – 2013. i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah Dana : 160.810.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Rupiah ) Output

: Terlaksananya perencanaan kantor camat.

Outcomes

: Tersedianya DED Kantor Camat untuk pelaksanaan Pembangunan Kantor.

Realisasi

:

100%

Kegiatan

: 1.

Penyusunan DED Kantor Camat.

j. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah Dana : 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah ) Output

: Terlaksananya Laporan Aset yang akurat.

Outcomes

: Lancarnya administrasi di Bidang aset..

Realisasi

:

Kegiatan

: 1.

100% Sensus Barang Daerah.

13


Dari kegiatan diatas dapat kita lihat bahwa semua program kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2013 hampir semua Program terealisasi 100%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang, maka Bagian Pemerintahan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Organisasi : Merumuskan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, penataan daerah, kerjasama antar lembaga dan antar daerah. 2. Fungsi Organisasi : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan pelaksanaan kerja sama Kota dengan pihak ketiga ; b. Perumusan

kebijakan

penetapan

perencanaan,

penganggaran

dan

penerapan strandar pelayanan minimal skala Kota, sosialisasi, bimbingan, konsultasi,

supervisi,

koordinasi,

monitoring

dan

evaluasi

serta

pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan ; c. Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur serta pengolahan data base laporan penyelenggaraan pemerintahan ; d. Pengusulan penataan daerah ; e. Pembentukkan Kecamatan ; f. Penyiapan bahan asosiasi Kota/Badan kerjasama Kota ;

14


g. Pengkoordinasian dan fasilitasi urusan pemerintahan tentang tugas pembantuan,

penyelesaian

konflik

antar

kecamatan

serta

pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa; h. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Kota dengan pihak ketiga ; i. perumusan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan Kota dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah dan pemerintahan propinsi serta fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan; k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik sesuai visi Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang agar dapat diimplementasikan untuk dikembangkan misi Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang yang berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dan selalu tampil kedepan sebagai pengatur dan pelaksana dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang. Pemerintahan di abad XXI diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (Stakeholder). Oleh sebab itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat. Disamping itu, masyarakat diharapkan dapat berperan untuk menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Pegawai Negeri sebagai aparatur pemerintah mempunyai peran yang cukup strategis

karena

merupakan

penyelenggara

pemerintahan

umum

dan

pembangunan, yang berfungsi sebagai administrator pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan.

Aparatur

pemerintah

Daerah

dituntut

untuk

mengembangkan sikap keprofesionalannya, sehingga mampu mengadaptasi perubahan yang sangat cepat serta mampu mendorong berkembangnya sektor – sektor perekonomian dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian daerah dapat

memanfaatkan

kewenangannya

secara

komparatif

(Comparative

Advantage), sehingga daerah dapat tetap eksis, bahkan lebih maju dan secara bertahap dapat menciptakan kemandirian daerah.

15


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil sesuai dengan tugas dan fungsi, serta norma dan standart pelayanan SKPD (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) sesuai dengan misi Bagian Pemerintahan adalah : 1. Menciptakan aparatur dan perangkat daerah yang berdisiplin tinggi, professional, berkualitas dan bermoral 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan umum dengan mengutamakan azas keterbukaan, keselarasan dan keadilan 3. Melakukan pembinaan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan dan meningkatkan sarana/prasarana pemerintahan untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 4. Merealisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, bertanggungjawab dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. 5. Menciptakan terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, penyusunan dan pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah setiap tahunnya. Indikator Kinerja dari setiap Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan Setda, adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya pembeliaan materai. 2. Tersedianya pembayaran internet, telepon. 3. Tersedianya pembayaran STNK per Tahunnya. 4. Tersedianya perbaikan dan pemeliharaan alat kantor. 5. Tersedianya Alat Tulis Kantor. 6. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan. 7. Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik. 8. Tersedianya pembayaran surat kabar, majalah dan buku peraturan Perundang-Undangan. 9. Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor.

16


10. Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan pelaksanaan rapat. 11. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12. Tersedianya Alat Kebersihan Kantor. 13. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. 14. Terlaksananya pemeliharaan meubiler kantor. 15. Terlaksananya pengadaan atribut PDH Aparatur Bagian Pemerintahan. 16. Meningkatnya kinerja SKPD. 17. Meningkatnya kinerja Camat dan Lurah. 18. Terlaksana Laporan Keuangan dan Aset. 19. Penyampaian Laporan LPPD dan EKPPD Kota Padang. 20. Tersedianya Buku LKPJ Walikota Padang Tahun 2014. 21. Tersedianya Laporan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan. 22. Terlaksananya Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah/Apeksi dan lancarnya pembayaran iuran Anggota Apeksi Kota Padang. 23. Terlaksananya kegiatan Kunjungan Kerja/Studi Banding DPRD, DPR, DPD dan Pemda lain. 24. Terlaksananya evaluasi sebagian kewenangan Walikota kepada Camat. 25. Terlaksananya kegiatan pendamping penegasan batas Kecamatan. 26. Terlaksananya Rapat Bulanan Camat. 27. Terlaksananya penilaian Camat terbaik dan kompetensi Aparatur Kelurahan. 28. Terlaksananya monitoring Pemko Padang terhadap Kelurahan. 29. Tersedianya kantor Camat yang Representatif. 30. Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional. Adapun perincian dana indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan Pagu indikatif, adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. b. c.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

17

Rp.

506.070.000,-

Rp.

3.039.000,-

Rp.

18.696.000,-

Rp.

1.000.000,-


d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Rp.

9.520.000,-

e.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp.

30.000.000,-

f.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp.

20.000.000,-

g.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Rp.

1.320.000,-

Rp.

75.000.000,-

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor i.

Penyediaan Baham Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Rp.

10.000.000,-

j.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rp.

85.000.000,-

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rp.

250.000.000,-

l.

Rp.

2.495.000,-

Rp.

13.224.171.000,-

Rp.

173.300.000,-

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler

Rp.

1.500.000,-

c.

Rp.

8.500.000,-

d. Pembangunan Kantor Camat Padang Barat

Rp.

4.325.242.000,-

e.

Pembangunan Kantor Camat Padang Utara

Rp.

4.207.569.000,-

f.

Pembangunan Kantor Lurah

Rp.

4.508.060.000,-

Rp.

8.000.000,-

Rp.

8.000.000,-

Rp.

10.000.000,-

Rp.

10.000.000,-

Penyediaan Alat Kebersihan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

Pengadaan Meubileur

3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai a.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar a. Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 5. Daerah Penunjang Kunjangan Kerja DPRD, DPR, DPD dan Pemda a. Lain 4.

b. Kerjasama Pemerintah Daerah/Apeksi 6. Program Penataan Daerah Otonomi a.

Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

b. Penunjang Penegasan Batas Daerah Kota Padang

18

Rp.

1.035.000.000,-

Rp.

60.000.000,-

Rp.

975.000.000,-

Rp.

379.887.500,-

Rp.

40.000.000,-

Rp.

36.772.500,-


c.

Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan

d. Penataan Nama Jalan di Kota Padang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan e. Daerah (LPPD) Kota Padang dan EKPPD Kota Padang Tahun 2015 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban f. Walikota Padang (LKPJ) Tahun 2014 Program Pembinaan sistem Pemerintahan Daerah 7. Bawahan

Rp.

61.165.000,-

Rp.

60.000.000,-

Rp.

82.000.000,-

Rp.

100.000.000,-

Rp.

508.000.000,-

a.

Rapat Koordinasi Bulanan Camat

Rp.

26.000.000,-

b.

Pembinaan Administrasi dan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan

Rp.

115.000.000,-

c.

Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan terbaik

Rp.

159.500.000,-

d. Penataan Pelaksanaan Kelurahan sebagai SKPD

Rp.

43.000.000,-

e.

Rp.

140.000.000,-

Rp.

24.500.000,-

Rp.

210.000.000,-

Rp.

210.000.000,-

Penerapan PATEN di Kota Padang

Kegiatan Monitoring dan koordinasi antar lembaga/instasi pemerintah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber 8. Daya Alam f.

a.

Penyusunan DED Kantor Camat JUMLAH

Rp. 15.881.128.500,-

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Untuk

menumbuhkembangkan

kegiatan

Pelayanan

di

Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang selama ini berjalan, maka perlu diutarakan Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dari hasil evaluasi Tahun 2013, dimana kurang tercapainya target yang disebabkan permasalahan sebagai berikut : a. Masih kurangnya target realisasi fisik disebabkan adanya beberapa kegiatan pelaksanaannya dimulai pada bulan Oktober 2013 dan awal bulan Desember 2013 seperti kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alami. b. Rendahnya realisasi Keuangan karena alokasi anggaran Kegiatan Penunjang Penugasan Batas Daerah Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman

19


belum terealisasi sepenuhnya hanya 27 % dikarenakan faktor pendukung dari Kabupaten Padang Pariaman yang tidak menganggarkan Batas Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Padang, sehingga tidak ditindak lanjuti sampai akhir Bulan Desember 2013. c. Rendahnya realisasi keuangan juga disebabkan faktor kegiatan Pembangunan kelengkapan gedung kantor camat kuranji masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Pembangunan Kantor Camat Kuranji yang telah selesai dibangun sesuai DED 100%. Sementara Isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang meliputi: 1. Gempa 30 September 2009 menyebabkan banyaknya sarana prasarana gedung kelurahan dan kecamatan yang rusak serta butuh penanganan segera untuk lancarnya pelaksanaan kegiatan pelayanan bagi masyarakat Kota Padang ; 2. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Bagian Pemerintahan masih menjadi kendala dalam penyelengaraan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan Setdda Kota Padang. 3. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor Camat representatif. 4. Kurangnya tenaga Kaderisasi untuk pengisian Jabatan Struktural di Kecamatan dan Kelurahan. 5. Minimnya aparatur di

tingkat

kecamatan

dan

kelurahan,

sehingga

pelaksanaan pelayanan kepada masayarakat kurang optimal; 6. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan khususnya di bidang operasional komputer sebagai langkah awal dalam persiapan Kelurahan sebagai SKPD secara menyeluruh se-Kota Padang.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

20


Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang. Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2015 yang tengah disusun Bappeda Kota Padang, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang pada Tahun Anggaran 2015 sebagian besar telah dapat menjawab isu-isu penting yang dihadapi Bagian Pemerintahan Setda untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk meningkatkan pelayanan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi pemerintah. Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2015, Bagian Pemerintahan akan melaksanakan 8 (delapan) Program Urusan

wajib bidang Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Program wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang akan dilaksanakan yaitu : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Pegawai d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan e. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah f. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah g. Program Pembinaan Sistem Pemerintahan Daerah Bawahan h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : a. Kegiatan Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR dan Pemda lain;

21


b. Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah / APEKSI; Program Penataan Daerah Otonomi Baru terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu : a. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah; b. Kegiatan Penunjang Penegasan Batas Daerah Kota Padang; c. Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan dan lainnya; c. Kegiatan Penataan Nama Jalan di Kota Padang; d. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang dan EKPPD Kota Padang Tahun 2015; e. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang (LKPJ) Tahun 2014. Program Pembinaan Sistem Pemerintahan Daerah Bawahan terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu : a. Kegiatan Rapat Koordinasi Bulanan Camat; b. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan; c. Kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan terbaik; d. Kegiatan Penataan Pelaksanaan Kelurahan sebagai SKPD. e. Kegiatan Monitoring dan Koordinasi antar lembaga/Instansi Pemerintah. f. Kegiatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Padang akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para stakeholders baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, maupun dari SKPD lainnya berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD kelapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

22


Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Pelaksanaan program kegiatan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Padang yang berhubungan dengan kebijakan nasional apabila dilihat dari prioritas nasional tidak tercakup sama sekali, kendati dari Urusan Wajib, pada Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang mencakup 3 (tiga) program, yaitu : 1.

Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah.

2.

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Untuk mencapai Visi dan Misi ditetapkan suatu tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan ini harus menjadi fokus para personil Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang dalammelaksanakan tugas bila visi dan misi ingin tercapai. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu bulanan, triwulan, Semesteran dan tahunan. Sasaran tersebut merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana. Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang yang harus dilaksanakan agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang. Untuk itu teleh ditetapkan sasaran untuk tahun ke 1- (tahun 2014) s/d tahun ke lima (tahun 2019). Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

23


1.

Terpenuhinya tertib administrasi pada Bagian Pemerintahan. Tujuannya : Terwujudnya pengelolaan administrasi kantor di lingkungan Bagian Pemerintahan. Sasaran

: Tersedianya suatu pengelolaan administrasi kantor yang efektif dan efisien di ingkungan Bagian Pemerintahan.

2.

Terbangunnya dan terpeliharanya kantor camat, kantor Lurah dan RDC yang rusak/belum refresentatitif, adanya perencanaan yang matang dalam pembangunan kantor berikutnya. Tujuannya : Terpenuhinya sarana prasarana gedung kantor kecamatan dan kelurahan yang refresentatif. Sasaran

: Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang.

3.

Meningkatnya Performa/kinerja Pegawai Bagian Pemerintahan. Tujuannya : Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintahan. Sasaran

4.

: Aparatur Bagian Pemerintahan.

Terlaksananya Bintek meningkatkan kinerja dan motivasi Camat dan Lurah. Tujuannya : Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Sasaran

5.

: Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Padang.

Terpenuhinya kewajiban Walikota untuk LPPD, LKPJ, EKPPD, Memori Sertijab, LPPD AMJ dan LKPJ AMJ. Tujuannya : Penyampaian Laporan LPPD, LKPJ, EKPPD, Memori Sertijab, LPPD AMJ, LKPJ AMJ kepada Mendagri melaluui Gubernur. Sasaran

6.

: Pemerintah Kota Padang.

Terevaluasi

berbagai

kegiatan

Pemerintahan

dan

meningkatnya

penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan. Tujuannya : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Sasaran 7.

: Bagian Pemerintahan.

Lancarnya koordinasi antar Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia. Tujuannya : Terlaksananya koordinasi antar Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Sasaran

: Pemerintah Kota Padang, Kunjugan Kerja DPR/DPRD/DPD dan Pemerintah Kab/ Kota Lain.

24


8.

Tersedianya Batas Wilayah yang refresentatif. Tujuannya : Terlaksananya kegiatan pendamping penegasan batas daerah. Sasaran

9.

: Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Padang.

Terpantaunya pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Padang dan mempercepat Implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah. Tujuannya : Terlaksananya evaluasi sebagian kewenangan Walikota kepada Camat. Sasaran


10. Terkoordinasinya tugas-tugas Pemerintah antar Lembaga/Instansi. Tujuannya : Terlaksananya koordinasi tugas-tugas Pemerintah antar Lembaga/Instansi. Sasaran


11. Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan antar instansi Pemerintah. Tujuannya : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan antar Instansi Pemerintah. Sasaran

3.3


PROGRAM DAN KEGIATAN Program Bagian Pemerintahan Setda Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; (b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola

25


pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c)

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;

(d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima; (e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik. Adapun Program Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.

Program Peningkatan Disiplin Pegawai.

4.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

6.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

7.

Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan.

8.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Kegiatan Bagian Pemerintahan Setda Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang harus selalu mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut di atas. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis terlihat pada pernyataan tujuan/sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan. Untuk memberi arah terhadap realisasi program dan kegiatan yang merujuk kepada misi tersebut, maka dapat dideskripsikan misi sebagai frame yang sama dan diketahui dalam tindak operasionalisasi kerja, Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 yang pembiayaan bersumber dari dana DAU APBD Kota Padang, sebagai berikut : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

26


3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional.

4.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

7.

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan.

8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman. 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. 12. Penyediaan Alat Kebersihan. 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler. 15. Pengadaan Mebeuler. 16. Pembangunan Kantor Camat Padang Barat. 17. Pembangunan Kantor Camat Padang Utara. 18. Pembangunan Kantor Lurah. 19. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 21. Kegiatan Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD dan Pemda lain. 22. Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah/Apeksi. 23. Kegiatan Monitoring dan koordinasi antar lembaga/instasi pemerintah. 24. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. 25. Kegiatan Penunjang Penegasan Batas Daerah Kota Padang. 26. Kegiatan Inventarisasi Pembakuan nama rupabumi unsur buatan dan lainnya. 27. Penataan Nama Jalan di Kota Padang. 28. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang dan EKPPD Kota Padang Tahun 2015. 29. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang (LKPJ) Tahun 2014. 30. Rapat Koordinasi Bulanan Camat. 31. Pembinaan Administrasi dan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan. 32. Penerapan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Padang.

27


33. Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan terbaik. 34. Penataan Pelaksanaan Kelurahan sebagai SKPD. 35. Penyusunan DED Kantor Camat

28


Bab IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kota Padang Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Bagian Pemerintahan 2014 – 2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2015. Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan penyelenggaran pemerintahan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Sekretariat Kota Padang maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. Dalam pelaksanaan program rutin maupun pembangunan pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang baik rutin dan pembangunan akan diimplementasikan secara maksimal guna menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Padang. Untuk mencapai kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Padang sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen RENJA ini merupakan dokumen yang akan mendukung pencapaian kinerja, yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama aspek kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling

29


menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga, maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 

Etos Kerja, Kedisiplinan dan Loyalitas



Kemampuan teknis dan profesionalisme



Mekanisme reward and punishment yang proporsional



Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, RENJA ini akan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

Padang, Mei 2014 Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

Drs. DESMON DANUS. M.Si NIP. 19690614 198902 1 003

30

Bab I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents