BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  NOMOR  : 8 TAHUN 2011  TANGGAL  : 5 AGUSTUS 2011  TENTANG  : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA     MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG     TAHUN 2011‐2015  

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

secara

substansi

mengatur

hal

mengenai

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada level Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam konteks kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karawang, pada tahun 2010, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dipilih secara langsung melalui proses demokrasi sebagai perwujudan dari bentuk creating lokal political support yang merupakan salah satu pilar utama otonomi daerah. Pada tahun 2010, telah dilaksanakan proses seleksi dan kompetisi diantara putra-putri terbaik Kabupaten Karawang

dalam rangka

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang periode 2010 – 2015 yang selanjutnya menetapkan pasangan H. Ade Swara dan dr. Celica Nurachdiana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karawang periode 2010 - 2015. Momentum suksesi kepemimpinan di Kabupaten Karawang dimaksud secara periodisasi bersamaan dengan berakhirnya periode perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2006 – 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlunya disusun kembali skenario masa depan yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang periode 2011 – 2015 sebagai perwujudan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJMN periode 2009 – 2014, RPJMD Provinsi Jawa Barat periode 2008 – 2013 dan RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005 – 2025.

 

1

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Nomor 1950);

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4.

Undang-undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan

Perundang-undangan; 5.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemriantah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7.

Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9.

Peratuan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

 

2

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025.

1.3

Hubungan Antar Dokumen Dokumen RPJMD Tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran dokumen RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025 Tahap II yang dalam penyusunannnya berpedoman pada dokumen RPJM Nasional 2009 – 2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013. Secara lebih terperinci, dokumen RPJMD Kabupaten Karawang dijelaskan secara teknis dan menjadi pedoman Rencana Strategis SKPD untuk periode yang sama dan selanjutnya secara operasional dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD untuk periode setiap tahun selama masa periode RPJMD yang brsangkutan. Untuk menjamin keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan RPJMD, secara garis besar untuk tahap II periode 2011 – 2015 mengarahkan pada penyiapan, penyempurnaan dan pelaksanaan pranata serta penguatan pembangunan daerah di segala bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dengan menekankan pada : penguatan sarana prasarana dalam rangka pembangunan sumberdaya

 

3

manusia, penguatan struktur ekonomi melalui pengembangan potensi agribisnis, minabisnis dan industri, pengembangan infrastruktur wilayah, penataan

dan

penguatan

penyelenggaraan

pemerintahan,

serta

penerapan prinsip-prinsip pembangunan berbasis tata ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 1.4

Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 disusun dengan urutan

sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan serta maksud dan tujuan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Merupakan hasil analisa data dan informasi terhadap kondisi demografi, geografi dan data dasar daerah lainnya serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat hasil analisa data dan informasi pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk periode 5 tahun ke depan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Memuat analisa permasalahan pembangunan yang selanjutnya dirumuskan menjadi butir-butir isu strategis daerah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Memuat pernyataan dan penjelasan rumusan visi dan misi serta tujuan spesifik dan sasaran kinerja setiap misi pembangunan.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat uraian hubungan antara strategi dan arah kebijakan dengan target indikator kinerja.

 

4

BAB VII

KEBIJAKAN

UMUM

DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DAERAH Memuat hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Memuat indikator kinerja sebagai gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode perencanaan

BAB X 1.5

PENUTUP

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Daerah

Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Karawang secara berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan RPJM Kabupaten Karawang adalah : 1.

Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;

2.

Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran;

3.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

 

5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1

Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1

Luas dan batas wilayah administrasi Kabupaten Karawang termasuk dalam wilayah pantai utara Pulau

Jawa dengan luas wilayah 1.753,27 Km persegi atau 175.327 ha, dengan skala perbandingan dengan luas Propinsi Jawa Barat 3,73 % serta memiliki laut seluas 4 mil x 57 Km. Letak geografis Kabupaten Karawang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107o02’ - 107o40’ BT dan 5o562’ - 6o34’ LS. Secara administrasi Kabupaten Karawang mempunyai batas-batas wilayah : - Di sebelah Utara

:

Laut jawa

- Di sebelah Timur

:

Berbatasan dengan Kabupaten Subang

- Di sebelah Tenggara :

Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta

- Di sebelah Selatan

:

Berbatasan dengan Kab. Bogor dan Cianjur

- Di sebelah Barat

:

Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi

2.1.2

Aspek Topografi Bentuk tanah di Kabupaten Karawang sebagian besar merupakan

dataran yang relatif rata dengan variasi ketinggian antara 0 – 5 m diatas permukaan laut. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0 – 1200 m. Tabel 2.1 Ketinggian, Lokasi, Luas Dan Prosentase Di Kabupaten Karawang No

KETINGGIAN (dpl)

1

0-3

2

4 -10

 

LOKASI Kec. Pakisjaya, Sebagian besar Kec. Batujaya, Kec. Tirtajaya, Kec. Cilebar Sebagian besar Kec. Cibuaya, Sebagian besar Kec. Pedes, Sebagian besar Kec. Tempuran dan Sebagian besar Kec. Cilamaya Kulon, Sebagian besar Kec. Cilamaya Wetan Sebagian Kecil Kec. Batujaya, Kec. Rengasdengklok, Kec. Banyusari, Sebagian kecil Kec. Cibuaya, , Sebagian kecil Kec. Pedes, Sebagian kecil Kec. Tempuran dan

LUAS (Ha)

PROSENTASE (%)

59.990

34,22

36.416

20,77

6

No

KETINGGIAN (dpl)

LOKASI Sebagian kecil Kec. Cilamaya Kulon, Sebagian kecil Kec. Cilamaya Wetan, Sebagian Besar Kec. Kutawaluya, Kec. Rawamerta, Sebagian Kec. Telagasari, Sebagian Besar Kec. Lemahabang, Kec. Jayakerta dan Kec. Majalaya Sebagian Besar Kec. Karawang Barat, Sebagian Besar Kec. Karawang Timur, Kec. Kotabaru, Kec. Purwasari, Sebagian Kec. Telagasari, Sebagian Kecil Kec. Lemahabang, Sebagian Besar Kec. Jatisari, Sebagian Besar Kec. Tirtamulya, Sebagian Kec. Klari, Sebagian Kecil Kec. Telukjambe Timur, Sebagian Kecil Kec. Telukjambe Barat, Sebagian Kecil Kec. Ciampel, dan Sebagian Kecil Kec. Cikampek. Sebagian Kec. Jatisari, Sebagian Kec. Cikampek, Sebagian Kec. Klari, Sebagian Kecil Kec. Ciampel, Sebagian Kec. Telukjambe Timur, Sebagian Kec. Telukjambe Barat, dan Sebagian Kec. Pangkalan. Sebagian Kec. Telukjambe Timur, Sebagian Kec. Telukjambe Barat, Sebagian Kec. Ciampel dan sebagian Kec. Pangkalan Sebagian Kec. Pangkalan dan sebagian Kecil Kec. Ciampel

LUAS (Ha)

PROSENTASE (%)

37.424

21,35

19.420

11,08

14.219

8,11

4.091

1,27

Sebagian Kecil Kec. Tegalwaru

2.230

1,27

501 - 750

Sebagian Kecil Kec. Tegalwaru

920

0,52

751 - 1000

Sebagian Kecil Kec. Tegalwaru

368

0,22

> 1000

Sebagian Kecil Kec. Tegalwaru

231

0,13

3

11 - 25

4

26 - 50

5

51 - 100

6

101 - 250

7

251 - 500

8 9 10

Sumber : Bappeda Kabupaten Karawang

2.1.3

Aspek Geologi Wilayah Kabupaten karawang sebagian besar tertutup dataran pantai

yang luas, yang terhampar di bagian pantai utara dan merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen, sedang dibagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m diatas permukaan laut.

2.1.4

Aspek Hidrologi Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke utara.

Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah

 

7

dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar yaitu Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum tengah dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Kabupaten Karawang terletak pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) 02-06 Citarum (Peraturan Menteri PU No. 39/PRINT/1989, tanggal 1 April 1989). Sistem sungai yang ada adalah Sungai Citarum dengan 3 Waduk utama yaitu Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Aliran dibawah bendungan Jatiluhur terdapat intake di Curug yang memberikan pasok air ke saluran Tarum Barat dan saluran Tarum Timur. Tarum Barat adalah sebagai sistem utama pemberian air baik irigasi maupun kebutuhan air lainnya sepanjang jalur pantai utara sampai Jakarta. Sedangkan saluran Tarum Timur akan memberikan pasok kepada kebutuhan air ke arah Timur sampai dengan Bendung Salamandra di Sungai Cipunegara. Dibawah Bendung Curug pada Sungai Citarum terdapat Bendung Walahar yang memberikan pasok kepada Saluran Tarum Utara (NTC). Selain itu terdapat Bendung Rangon di percabangan Saluran Tarum Utara yang memberikan pasok air ke bagian tengah daerah irigasi Tarum Utara. Di bagian paling barat Kabupaten Karawang terdapat Sungai Cibeet yang mempunyai Cabang, yaitu Sungai Cipamingkis. Sungai Cibeet ini memberikan tambahan pasok

kepada saluran Tarum Barat dari Bendung

Beet . Di bagian batas Timur Kabupaten Karawang terdapat Sungai Cilamaya yang mempunyai Cabang Sungai Ciherang. Selain waduk yang telah ada, terdapat potensi waduk yang bisa dikembangkan yaitu waduk Pangkalan di Sungai Cibeet, waduk Ciherang di Sungai Ciherang dan waduk Maya di Sungai Cilamaya.  

2.1.5

Klimatologi Sesuai dengan bentuk morfologinya Kabupaten Karawang merupakan

dataran rendah dengan temperatur udara rata-rata 27oC dengan tekanan udara rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66% dan kelembaban nisbi 80%, sampai April bertiup angin Muson Laut dan sekitar bulan Juni bertiup Angin Muson Tenggara, kecepatan angin antara 30 – 35 km/jam, lamanya tiupan rata-rata 5 – 7 jam. Curah hujan dipengaruhi oleh iklim, keadaan

 

8

geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan sangat beragam menurut bulan. Catatan rata-rata curah hujan di Kabupaten Karawang mencapai 2.899 mm dengan rata-rata curah hujan perbulan sebesar 121 mm. 2.1.6

Wilayah Rawan Bencana Pesisir Pantai Karawang merupakan salah satu kawasan Pantai

Utara yang mengalami laju abrasi akut. Diperkirakan, garis Pantai Karawang yang terkena abrasi telah mundur antara 50-300 meter ke arah daratan, bahkan pada beberapa kawasan telah menghancurkan sebagian pemukiman maupun sarana transportasi. 2.1.7

Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2010 mencapai

2.125.234 jiwa, terdiri dari 1.095.202 jiwa penduduk laki-laki dan 1.030.032 jiwa penduduk perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk (density rate) 1.212 jiwa / km². Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama satu dasawarsa terakhir sebesar 1,76 persen. Berdasarkan komposisi persebaran, kecamatan Klari merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 7,6 persen dari poupulasi kabupaten. Sedangkan Kecamatan Teluk Jambe Timur merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 5,48 persen. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Karawang masih dalam batas seimbang berdasarkan gender (perbedaan jenis kelamin) dapat dikatakan seimbang dengan rasio sebesar 105,0372%. Dari perhitungan didapat rasio

ketergantungan total adalah sebesar 47,53%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak + 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. 2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1

Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Laju

pertumbuhan

ekonomi

Karawang

relatif

berfluktuasi,

menyesuaikan kondisi perekonomian nasional serta kebijakan fiskal dan moneter Pemerintah. Selama periode 2006 – 2008, LPE berada di atas 5

 

9

persen atau berada di atas syarat terjadinya pertumbuhan secara minimal. Namun demikian, pada tahun 2009, terjadi perlambatan yang disebabkan turunnya pertumbuhan sektor industri yang terindikasi merupakan dampak dari penurunan kinerja perekonomian global pada tahun tersebut. Perkembangan PDRB ADHB periode 2006 - 2009 secara absolut terus mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku (current market price) pada tahun 2006 sebesar Rp. 31.348,37 Milyar meningkat hingga mencapai Rp. 47.225,24 Milyar di tahun 2009. Demikian pula atas dasar harga konstan (constant market price) dimana pada tahun 2006 dengan nilai Rp. 15.568,18 Milyar meningkat menjadi Rp. 19.195,45 Milyar di tahun 2009. Tabel 2.2 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 2006 – 2009 Indikator LPE (%)

2006

2007 7,52

Inflasi (%)

2008 6,36

10,84

2009 4,58

18,18

6,12

12,49

2,05

PDRB ADHB (Juta Rp.)

15.741.115

17.619.482

20.523.558

22.585.527

PDRB ADHK (Juta Rp.)

7.817.331

8.110.954

8.874.616

9.147.647

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Berdasarkan hasil survey tahun 2009 kabupaten karawang diketahui bahwa pencapaian angka melek huruf sebesar 93,14 mengalami peningkatan sebesar 4,93 poin (5,59%) jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2006. AMH 93,14 persen mengandung pengertian bahwa sekitar 93,14 persen masyarakat di Kabupaten Karawang sudah memiliki kemampuan untuk membaaca dan menulis huruf latin

dan atau huruf lainnya, adapun

sekitar 6,86 persen masyarakat lainnya masih buta huruf. Namun apabila melihat trend perkembangan data tahun 2007 – 2009, perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) relatif stagnan pada level 93 persen, hal ini terjadi karena memang kurva AMH Karawang diperkirakan sudah mencapai titik puncak dimana hasil intervensi program sudah pada titik optimum. Adapun sisa dari jumlah penduduk yang buta aksara merupakan kategori penduduk tidak peroduktif atau lanjut usia.

 

10

Berdasarkan data tahun 2009, dari jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas sebesar 1.505.803 jiwa, terdapat jumlah sebanyak 538.023 jiwa atau 35,73% hanya lulusan SD. Bahkan sebesar 419.366 jiwa atau 27,85% tidak tamat SD. Sedangkan tingkat rata-rata lama sekolah (RLS) yang pada tahun 2009 baru mencapai 6,8 tahun atau setingkat SMP Kelas 1. Rendahnya faktor pendidikan masyarakat Karawang yang ditandai dengan rendahnya lama bersekolah menyebabkan tidak diperolehnya manfaat pendidikan (return to education), sehingga mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang memberi pendapatan lebih tinggi di daerah perkotaan. Berdasarkan data perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Karawang dalam 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 65,50 pada tahun 2006 menjadi 66,55 pada tahun 2009. Indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlihatkan dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2009 di Kabupaten Karawang adalah 42,00 per 1.000 kelahiran hidup. Demikian pula dengan Angka Kematian Ibu (AKI) yang bergerak naik dimana saat ini 84 per 100.000 kelahiran dibandingkan tahun 2006 sebesar 58 per 100.000 kelahiran. (Gambar 2.1). Faktor-faktor yang menciptakan risiko pada usia bayi, balita, dan di antara anak-anak usia sekolah secara signifikan diamati lebih sering terdapat di antara rumah tangga miskin daripada rumah tangga bukan miskin antara lain kurang gizi dan kurangnya imunisasi. Gambar 2.2 memperlihatkan status gizi balita yang ditimbang masih terdapat lebih dari 10% dari jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) mengalami masalah gizi.

Gambar 2.1 Perkembangan AKI dan AKB Tahun 2006 - 2008

Gambar 2.2 Perkembangan Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2006 - 2009

2007

2008

2006 

 

11

Selain indikator mortalitas, indikator lain yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (morbidity rate). Dilihat dari intensitas pola penyakit yang diderita oleh masyarakat antara lain Tuberkulosis (TB) paru, Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), malaria, diare dan penyakit kulit. Selain itu, Karawang juga menghadapi emergency deseas seperti : Demam Berdarah Dengue (DBD), Human immunodefiency virus/ acquired immune defiency syndrome (HIV/AIDS). Untuk kasus Filariasis terdapat 32 kasus di 16 Kecamatan. Faktor intensitas penyakit tersebut, selain sangat dipengaruhi oleh perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah juga oleh kondisi kesehatan lingkungan pemukiman. Kondisi kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi akses rumah tangga antara lain terhadap rumah sehat, jamban keluarga yang memenuhi syarat, saluran pembuangan air yang memenuhi syarat serta ketersediaan air bersih. Berdasarkan data, prosentase rumah tangga yang memiliki kemampuan menyediakan rumah sehat, jamban keluarga yang memenuhi syarat, saluran pembuangan air yang memenuhi syarat baru mencapai 60 persen, sedangkan jumlah rumah sebanyak 486.826 dan dinyatakan sehat baru mencapai 276.432 atau sekita 56,78% persen. Kegiatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) belum optimal, dari jumlah posyandu sebanyak 2.183 unit terdiri dari posyandu pratama sebanyak 123 unit, posyandu madya sebanyak 1.547, posyandu purnama 473 unit dan posyandu mandiri sebanyak 30 buah. Jumlah poskestren yang berfungsi 5 unit

dari total 13

unit. Jumlah kader aktif

sebanyak 8.397 orang sehingga rasio kader per posyandu rata-rata 4 orang, sedangkan rasio posyandu per desa sebanyak 7 unit. Secara umum pencapaian desa siaga utama baru mencapai 20 desa atau 6,47 persen, 3.

Aspek Pelayanan Umum

3.1

Fokus Layanan Urusan Wajib

3.1.1

Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Karawang telah menempati skala prioritas tertinggi selama lima tahun terakhir ini. Secara pertumbuhan, angka melanjutkan telah menunjukkan hasil yang membaik, namun apabila

 

12

dilihat gap antara APK SD sebesar 109,62%, APK SLTP sebesar 86,52% dan APK SLTA sebesar 42,29% memperlihatkan angka peralihan dari sekolah dasar ke sekolah menengah masih relatif sangat rendah. Gambar2.3 Indikator APK SD, SLTP dan SLTA, 2006-2009 

Gambar 2.4 Jumlah Putus Sekolah Jenjang SD, SLTP, SLTA Tahun 2006 -2009

Gambar 2.4 memperlihatkan jumlah anak putus sekolah terbanyak berada pada jenjang SLTP. Berdasarkan analisa kohor tahun 2006 dengan menggunakan data jumlah siswa kelas VI SD yang dinyatakan lulus sebanyak 36.560 orang, namun berdasarkan data tahun 2009 dari kelompok (kohor) yang sama turun sekitar 13,55% sehingga tinggal sebanyak 31.605 orang. Kondisi pelayanan urusan wajib pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya bidang pendidikan. Jumlah ketersediaan bangunan sekolah negeri pada jenjang SD sebanyak 872 unit, SLTP sebanyak 139 unit dan SLTA sebanyak 99 unit. Ketersediaan sekolah kejuruan sebanyak 61 sekolah yang terdiri dari sekolah kejuruan negeri sebanyak 7 sekolah sedangkan sekolah kejuruan swasta sebanyak 54 sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah kejuruan bengkel praktek seluruhnya 54 yang memiliki bengkel sebanyak

25 dan belum memiliki bengkel sebanyak 29

Kesesuaian penyediaan pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Ketersediaan ruang kelas secara umum masih belum sesuai dengan standar nasional pendidikan. Untuk jenjang Sekolah Dasar, dapat dikatakan sudah menuju kepada rasio ideal sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sedangkan upaya penuntasan wajib belajar 12 tahun saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan daya tampung pada siswa SLTP dengan mengkombinasikan upaya penyediaan ruang kelas baru disertai dengan

 

13

pelaksanaan double shift. Pada jenjang SLTA, upaya pemenuhan daya tampung masih terkendala dengan rasio jumlah sekolah itu sendiri. Untuk pemerataan jumlah sekolah pun masih belum memadai dimana masih terdapat 14 kecamatan yang belum memiliki gedung SMA negeri. .

Tabel 2.3 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2009 No

Jenjang

1.

SD/MI

2.

SMP/MT s SMA/SM K/MA

3.

Tabel 2.4 Rasio Murid terhadap Ruang Kelas kabupaten Karawang, Tahun 2006 – 2009 2006

2007

2008

2009

SD/MI

1 : 42

1 : 42

1 : 40

1 : 35

2

SMP/MTs

1 : 55

1 : 50

1 : 48

1 : 48

3

SMA/SMK/MA

1 : 52

1 : 49

1 : 48

1 : 51

Guru

Murid

No

1.141

10.240

260.688

1

162

3.437

102.043

109

1.951

50.917

Sekolah

Jenjang

Kondisi kompetensi guru masih perlu mendapatkan perhatian, dimana dari jumlah guru berbagai jenjang di sekolah negeri sebanyak 8.628 orang, sebagian besar merupakan tamatan D2 yaitu sebanyak 4.619 atau sekitar 53,54 persen, sedangkan guru dengan tamatan S-1 dan S-2 baru mencapai 30,88 persen (gambar 2.5). Kondisi mutu proses belajar mengajar dapat dilihat dari jumlah kelulusan siswa. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah kelulusan siswa untuk jenjang SD telah mencapai 100 persen, jenjang SLTP mencapai 98,5 persen dan SLTA mencapai 96,3 persen (gambar 2.6). Gambar 2.5 Jumlah Guru SD, SLTP dan SLTA berdasarkan pendidikan yang ditamatkan

Berdasarkan

Angka

Melek

Gambar 2.6 Persentase kelulusan siswa SD, SLTP dan SLTA dalam Ujian Nasional Tahun 2010

Huruf

sekitar

93,15

persen

maka

diperkirakan masih ada penduduk buta aksara usia, + 6,85 persen diperoleh dari BPS Kabupaten Karawang. penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sebanyak 56.199 orang data tahun 2011. Program Pendidikan Untuk Semua

 

14

(PUS) terdiri dari kejar paket A, paket B dan paket C. Paket A (setara SD) warga belajar sebanyak 289 orang, paket B (setara SMP) sebanyak 2.401 orang, sedangkan paket C (setara SMA) warga belajar sebanyak 1.194 orang. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal, pada tahun 2010 terdapat 282.612 penduduk anak usia 0 sd 6 tahun, yang ada di dalam PAUD Lembaga penyedia pendidikan jalur non formal pada tahun 2010

dengan

jumlah lembaga PAUD 489 belum terakreditasi. Sedangkan tutor PAUD sebanyak 1.070 orang untuk rasio perbandingan antara tutor dengan peserta didik PAUD 1 :10, jumlah peserta didik dalam satu kelompok yang ada 10 -20 orang untuk perbandingan rasio guru : peserta didik sebesar 1 : 25. Untuk pembiayaan operasional PAUD bersumber swadaya dari masyarakat. Sedangkan TK/RA Lembaga penyedia pendidikan jalur formal pada tahun 2010 sebanyak 96 TK Negeri sebanyak 3 sekolah dan TK Swasta sebanyak 93 sekolah, jumlah RA 135

sekolah. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM) dengan jumlah PKBM sebanyak 153 Kelompok, kelompok PKBM ini merupakan kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegaiatan belajar secara mandiri. Upaya penumbuhkembangan minat baca masyarakat sejalan dengan strategi pelestarian keberaksaraan fungsional diarahkan pada program pelayanan perpustakaan, melalui perpustakaan daerah sebanyak 1 unit, perpustakaan desa sebanyak 128 unit, perpustakaan sekolah sebanyak 90 unit dan Taman Bacaan Masyarakat ( TBM ) terdapat 193 unit TBM sedangkan tenaga Pengelola TBM sebanyak 58 orang dan petugas khusus TBM sebanyak 30 orang. 3.1.2

Kesehatan Upaya pelayanan bidang kesehatan, dalam rangka pelayanan

kesehatan ibu dan anak, dapat dilihat dari indikator proses antara lain 70,87% desa sudah berkategori desa UCI, Cakupan Kunjungan Neonatus 89,50 persen, cakupan pelayanan bayi mencapai 82,70%, dari BBLR 35,22% dari jumlah bayi lahir seluruhnya dapat ditangani.

Sedangkan cakupan imunisasi

dari jumlah bayi sebanyak 57.295, telah memperoleh BCG 89,08 persen, DPT1 dan HB1 91,48 persen, DPT3 dan HB3 86,26 persen, Polio 86,82 persen, Campak 89,08 persen, Hepatitis 0-7 hari 79,74%.

 

15

Dalam rangka Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan JPKM, telah dapat dicakup seluruhnya melalui program JPKM sebanyak 684.638 orang dan pelayanan jamkesda keluarga miskin sebanyak 424.561 orang. Upaya penyediaan sumberdaya kesehatan selama ini telah dilaksanakan, antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dasar, pengembangan kualitas kesehatan rujukan serta mengembangkan kemitraan dengan berbagai lembaga pelayanan kesehatan swasta dalam rangka penyediaan fasilitas kesehatan dan pemenuhan ketersediaan tenaga medis. (Tabel 2.5 dan Tabel 2.6). Pengembangan pelayanan kesehatan primer di tingkat desa dan kecamatan tetap menjadi prioritas dalam rangka mendekatkan keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama wilayah perdesaan. Untuk pelayanan kesehatan primer di perdesaan sudah berjalan melalui pelayanan bidan desa sebanyak 345 orang atau berarti rasio 1 desa 1 bidang telah terpenuhi, namun secara kelembagaan belum berfungsi secara optimal ditandai dengan keberadaan poskesdes yang baru tahap rintisan pengembangan melalui pembangunan kantor desa dengan konsep pelayanan terpadu yang didalamnya berfungsi sebagai sarana pos kesehatan desa. Pada tingkat kecamatan, dari jumlah puskesmas sebanyak 48 unit, baru 5 unit yang telah memiliki sarana PONED dengan ketersediaan dokter sebanyak 88 orang. Tabel 2.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan  

Jenis Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Rumah sakit bersalin Poliklinik/ Balai Pengobatan Puskesmas Pustu Praktek Dokter Praktek Bidan Posyandu Pondok Bersalin Desa Apotik Toko Obat/ Jamu

 

Tabel 2.6 Jumlah Tenaga Kesehatan  

Jumlah

Tenaga Medis

Jumlah

17 37 126 44 79 96 274 309 41 51 72

Dokter

265

Perawat

679

Bidan Tenaga Kesmas/ Sanitasi

365 109

Gizi

38

Farmasi

114

16

3.1.3

KB dan Pemberdayaan Perempuan Dari Jumlah penduduk Kabupaten Karawang sebanyak 2.133.552

orang dan jumlah rumah tangga sebanyak 564.524, maka rata-rata dalam satu keluarga terdapat 3,8 anggota keluarga, atau dibulatkan menjadi 4 orang yang terdiri dari Ayah, ibu dan 2 orang anak. Kondisi ini relatif ideal dan memperlihatkan keberhasilan program keluarga berencana. Dalam rangka pelayanan keluarga berencana dilaksanakan berbagai upaya upaya program kesehatan reproduksi maupun pelayanan KB. Berdasarkan data, dari jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 423.945 pasutri, yang menjadi Peserta KB baru sebanyak 104.127 pasutri atau 24,56% persen, sedangkan Peserta KB aktif sebanyak 382.118 pasutri atau 90,13 persen. Peserta KB aktif berdasarkan

Jenis Kontrasepsi MKJP

terbesar menggunakan Implan

sebanyak 19.094 (5,00%); Non MKJP terbesar menggunakan suntik sebanyak 222.568 (58,25%) MKJP 9,83%; Non MKJP 90,17% (total 382.118). KB Baru Berdasarkan Jenis Kontrasepsi MKJP terbesar menggunakan Implan sebanyak 2.332 (2,22%); Non MKJP terbesar menggunakan suntik sebanyak 71.622 (68,11%) MKJP 4,41%; Non MKJP 95,59% (total 105.162). Peningkatan Pembangunan,

Peran

yang

Serta

bertujuan

dan

untuk

Kesetaraan

Gender

memitrasejajarkan

peran

dalam kaum

perempuan dengan kaum pria dengan sasaran meningkatnya peranan kaum perempuan di segala sektor, kegiatan-kegiatannya termasuk di lembaga pemerintah. Dari jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Karawang sebanyak

251.256

orang

sebanyak

5.803

orang

atau

2,31

persen

berpartisipasi di lembaga pemerintah dan sebanyak 251.256 orang sebanyak 245.453 orang atau 97,69 persen berpartisipasi di sektor swasta. Kondisi kekerasaan dalam rumah tangga di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada data tahun 2009 sebanyak 328 kasus. Sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Karawang sebanyak 564.524, maka rata-rata kekerasan dalam rumah tangga adalah sebesar 0,00058 per keluarga atau 58 kasus per 100.000 keluarga.

 

17

3.1.4

Kependudukan dan Catatan Sipil Pelayanan Bidang Kependudukan pada sampai dengan tahun 2009

dilakukan melalui peningkatan pelayanan dan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan serta akta catatan sipil yang berbasis SIAK. Rasio pelayanan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari jumlah

wajib

KTP

tahun

2009

sebanyak

1.430.700

orang

dengan

perbandingan penduduk yang telah mempunyai KTP sebanyak 1.203.058, sehingga rasio penduduk ber KTP sebesar 84,09%. Sedangkan untuk pelayanan akte kelahiran dilihat dari perbandingan penduduk Kabupaten Karawang sebanyak 2.133.552 jiwa, yang mempunyai akte kelahiran sebanyak 2.048.271 jiwa atau 96% penduduk karawang mempunyai akte kelahiran. 3.1.5

Ketenagakerjaan Pada sektor ketenagakerjaan, data jumlah angkatan kerja tahun 2008

berjumlah

981.245 jiwa, dengan jumlah pengangguran sebanyak 148.051

jiwa. Apabila dibandingkan dengan data tahun 2006, memperlihatkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan dimana angka pengangguran dapat ditekan dari sebesar 17,33% persen menjadi sebesar 15,09 persen. Sedangkan dari jumlah penduduk Kabupaten Karawang yang bekerja menurut lapangan usaha sebesar 896.640 jiwa, sekitar 29,19% atau sebesar 261.770 jiwa terserap pada lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha perdagangan berada pada posisi kedua sebagai penyerap tenaga kerja dengan prosentase sebesar 26,27% atau sebesar 235.592 jiwa. Sedangkan pada lapangan usaha industri menyerap tenaga kerja sebesar sebesar 19,80% atau sebanyak 177.514. (lihat gambar 2.7 dan gambar 2.8). Gambar 2.7 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Belum Bekerja Tahun 2006 – 2008

 

Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Bekerja berdasarkan lapangan usaha tahun 2008

18

Upaya perlindungan ketenagakerjaan diarahkan pada penanganan kasus perselisihan ketenagakerjaan yang relatif semakin menurun, pada tahun 2006 terjadi 115 buah kasus dan pada tahun 2009 terjadi 92 kasus dan sudah tertangani. Tenaga kerja dibawah umur tentunya bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan serta undang-undang pendidikan. Prosentase jumlah tenaga kerja dibawah umur di kabupaten karawang tergolong relatif kecil dari 896.640 orang pekerja hanya 0,02% atau hanya 1.828 orang tenaga kerja berusia 10-14 orang yang bekerja. 3.1.6

Pemberdayaan masyarakat dan desa

Upaya pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam wadah organisasi kemasyarakatan untuk mendukung proses pembangunan daerah. Di tingkat desa juga dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa. Gambar 2.9 Jumlah Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Karawang

Tabel 2.7 Jumlah personil pada Institusi Pemerintahan dan kelembagaan masyarakat desa Institusi Pemerintahan dan Kelembagaan Desa

Jumlah

Kades dan Perangkat Desa

3.096

BPD

2.376

RW

1.837

RT

6.411

Karang Taruna

309

PKK

 

3.1.7

Lingkungan hidup

Potensi sampah di kabupaten karawang tiap tahun meningkat seiring dengan perkembangan penduduk untuk tahun 2009 saja tercatat 208.050 m3. Sedangkan yang tertangani oleh pemerintah daerah hanya 175.200 m3. Sehingga prosentasenya cukup signifikan juga sekitar 84,21%. Telah dikemukakan di atas bahwa pengelolaan persampahan dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah sampah yang tertangani sehingga kualitas lingkungan yang baik dapat tercapai melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu (Integrated Solid Waste Management), tentunya perlu ditunjang dengan saran tempat pembuangan sampah baik TPSS maupun TPA. Daya tampung tempat

 

19

pembuangan sampah sebesar 1.725.830 m3, apabila dibanding dengan jumlah penduduk maka rasio tempat pembuangan sampah ini adalah sebesar 808,9 m3 per 1.000 orang penduduk. Ini menandakan bahwa dengan perkembangan penduduk yang cukup signifikan maka dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang harus dipersiapkan tempat pembuangan sampah yang baru dengan dukungan biaya dan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Usaha permukiman

penyediaan dilakukan

air

bersih

melalui

bagi

instalasi

penduduk

air

bersih

di

ke

pusat-pusat rumah-rumah,

penyediaan hidran/kran umum dan kran tangki air umum. Sebagian besar pelanggan air bersih adalah sektor non niaga sebanyak 90,54 persen diikuti oleh sektor niaga kecil (pertokoan) sebanyak 3,96 persen. Penyediaan air minum melalui sistem perpipaan dikelola oleh PDAM Kabupaten Karawang saat ini mempunyai 6 cabang dan 9 IKK, yang mencakup 22 Kecamatan, 91 Desa dengan 681.653 jiwa. Tidak ada sistem yang dikelola oleh swasta atau oleh kelompok masyarakat, kecuali untuk beberapa industri dan hotel memiliki sistem penyediaan air minum perpipaan dengan skala kecil. Tingkat total pelayanan perpipaan untuk daerah Kabupaten Karawang terdiri dari jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 175.025 jiwa atau 27.57 persen penduduk. Saat ini PDAM baru bisa melayani Sambungan Rumah untuk 7

(SR)

Kecamatan yaitu : Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan

Karawang Timur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Purwasari, Cikampek dan Kotabaru, sementara air minum yang bisa dilayani dengan kran umum baru Karawang

Barat,

Kecamatan

5 Kecamatan yaitu : Kecamatan

Karawang

Timur,

Kecamatan

Ciampel,

Kecamatan Cikampek, Kecamatan Kotabaru. Berikut tabel jenis utama penggunaan air minum di Kabupaten Karawang tahun 2009. Tabel 2.8 Jenis Utama Penggunaan Air Minum Di Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nama Sarana

2006 Jml

2007 %

Jml

2008 %

Jml

2009 %

Jml

%

Ledeng

37.535

15,56

33.847

13,41

34.557

12,08

43.927

9,02

Sumur Pompa Tangan (SPT)

84.571

35,07

100.136

39,68

174.840

61,09

81.730

16,79

Sumur Gali (SGL)

50.573

20,97

59.936

23,75

47.869

16,73

60.736

12,48

Penampungan Mata Air (PMA)

1.415

0,58

-

-

9.437

3,38

2.069

0,42

Penampungan Air Hujan (PAH)

1.592

0,66

0.95

0,39

947

0,33

966

0,20

 

20

3.1.8

Sarana dan Prasarana Umum Pada Bidang Kebinamargaan, upaya pelayanan prasarana jaringan jalan

dan jembatan dilakukan melalui peningkatan konstruksi jalan status kabupaten dengan konstruksi rigid serta pemeliharaan untuk mempertahankan umur teknis rencana. Panjang jalan secara hirarkhi di kabupaten karawang adalah sebagaimana tabel 2.7 Sedangkan pada bidang pengairan upaya pembangunan diarahkan pada rehabilitasi dan normalisasi saluran pembuang, muara serta jaringan irigasi guna mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai daerah lumbung padi nasional. Dari panjang saluran sepanjang 94.385 Km, sedangkan luas lahan budidaya pertanian adalah seluas 97.529 Ha. Tabel 2.9 Jenis dan Volume Jalan serta Jembatan di Kab. Karawang Tahun 2009 NO Jalan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

STATUS Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Layang Jalan Tol Jalan Desa

VOLUME 46,34 Km 48,19 Km 861,73 Km 2,80 Km 28,60 Km 1.778,30. Km

Jembatan 1. Jembatan Negara 2. Jembatan Prov 3. Jembatan Kab

2,19 Km 0,16 Km 2,55 Km

KETERANGAN Hotmix Hotmix Hotmix , beton & Penetrasi Beton & Hotmix Beton & Hotmix Sirtu & Tanah

57 bh 6 bh 178 bh

Sumber : LKPJ AMJ Bupati Karawang 2006-2010

Tabel 2.10 Jenis dan Volume Irigasi di Kabupaten Karawang Tahun 2009 SARANA Jaringan Irigasi

STATUS Bendung Bangunan Bagi/Sadap dan bangunan lainnya Saluran Induk Saluran Sekunder Sumber : LKPJ AMJ Bupati Karawang tahun 2006-2010

VOLUME 4 buah 382 buah 120,00 Km 589,60 Km

Prosentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2009 sebesar

56,78% ini dilihat dari rumah tinggal yang bersanitasi di Kabupaten Karawang tahun 2009 tercatat 276.432 rumah sedangkan seluruh rumah tinggal di Kabupaten Karawang yang tercatat sebanyak 486.825 buah. Dari data tercatat 370.583 (65,71%) rumah layak huni dari 564.524 rumah tinggal di Kabupaten Karawang sehingga rasio rumah layak huni adalah sebesar 0,17 rumah per 1 orang penduduk.

 

21

Sementara itu data dari IKK Kabupaten Karawang tercatat kawasan kumuh seluas 9,48 Km2, sementara pada laporan penggunaan tanah yang dikeluarkan oleh dinas pertanian disebutkan bahwa luas rumah, bangunan dan halaman sekitarnya adalah sebesar 22.063 Ha, atau setara 220,63 Km2, dengan demikian luas kawasan layak huni adalah 210,88 Km2, maka rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Karawang seluas 0,96. Upaya penataan dan perbaikan lingkungan telah dilaksanakan setiap tahun dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan jalan lingkungan, perbaikan drainase, perbaikan rumah tidak layak huni dan plesterisasi. Penyelenggaraan pembangunan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang. Pada tahun 2009 Kabupaten Karawang memulai Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagai

akibat dari terbitnya

beberapa Undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memasukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dengan pembangunan suatu wialayah dan/atau kebijakan rencana atau program. Selain itu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengamanatkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan harus ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang tercatat pad IKK seluas 23,50 Ha. dengan luas wilayah ber HPL/HGB seluas 426 Ha. maka rasio ruang terbuka hijau dibanding dengan luas wilayah yang ber HPL/HGB adalah 5,52%. Pada sektor perhubungan Jumlah trayek yang ada di kabupaten Karawang sebanyak 55 trayek dan terealisir sebanyak 42 trayek. Dalam rangka peningkatan PAD telah dilaksanakan penerapan ijin trayek. Dari 55

 

22

trayek yang telah dikeluarkan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah sebesar 0,00003 per penduduk atau 3 trayek per 100.000 orang. Jumlah terminal di Kabupaten Karawang adalah sebanyak 4 buah dengan klasifikasi tipe C. 2.4

Aspek Daya Saing

2.4.1

Penanaman modal Pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Karawang dialokasikan

pada bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Klari, Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, Karawang, Jatisari, Pangkalan dan Cikampek.

Kegiatan industri yang relatif berkembang diantaranya wilayah

bagian timur (Kota Bukit Indah City) Kecamatan Cikampek, Kawasan Industri (Kecamatan Telukjambe Timur, Ciampel dan Pangkalan), Zona Industri (Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Ciampel, Klari, Cikampek dan Karawang Barat serta Karawang Timur, Purwasari). Pencapaian penanaman modal PMA dan PMDN di Kabupaten Karawang menduduki peringkat ketiga di Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Purwakarta (data sampai dengan bulan November 2009). Perkembangan investasi di Kabupaten Karawang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan. Jumlah investasi pada tahun 2006 sebesar Rp 63,559 Trilyun dan pada tahun 2009 mencapai Rp 8,891 Trilyun. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja adalah prosentase jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN dibagi dengan jumlah perusahaan PMA/PMDN yang ada. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 896.640 setelah dikurangi dengan PNS berjumlah 882.118 dengan porsi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Karawang sebanyak 446 perusahaan sehingga rasio daya serap tenaga kerja sebesar 1.977,84 orang per perusahaan. 2.4.2

Koperasi dan UMKM Berdasarkan data jumlah koperasi tahun 2006 sebanyak 1.160 unit

dengan kondisi aktif sebanyak 816 atau 70 persen, RAT 46,57 persen , tahun 2009 sebanyak 1.288 dengan kondisi aktif sebanyak 866 unit atau 67 persen, RAT 12,70 persen dari koperasi aktif. Data tersebut memperlihatkan adanya

 

23

perkembangan jumlah total unit koperasi sebesar 11,03 persen, dengan jumlah koperasi aktif sebesar 67 persen.

Sejalan dengan perkembangan

koperasi aktif, jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan sekitar 9,4 persen dari sebanyak 191.410 orang tahun 2006 dan tahun 2009 sebanyak 209.412 orang. Jumlah manajer tahun 2006, 267 dengan jumlah karyawan sebanyak 2.211 sedangkan tahun 2009 jumlah manajer 147 orang dan jumlah karyawan 1.402. Berdasarkan kondisi kapasitas usaha, dapat dilihat dari perkembangan modal usaha 76,08 persen dari Tahun 2006, total modal koperasi Rp. 340,89 Milyar dan tahun 2009 sebesar 600,24 Milyar. Komposisi modal usaha tahun 2006, modal sendiri 55,0 persen dan modal luar 45,0 persen. Sedangkan tahun 2009, modal sendiri 68,17 persen dan modal luar 31,83 persen. Sedangkan perkembangan transaksi usaha koperasi dapat dilihat dari Perkembangan volume usaha 76,30 persen dari tahun 2006 sebesar Rp. 511,34 Milyar menjadi Rp. 901,51 Milyar tahun 2009. Perkembangan SHU sebesar 27,52 persen dari tahun 2006 sebesar Rp. 21,49 Milyar menjadi Rp. 27,40 Milyar atau rata-rata SHU yang diterima oleh anggota tahun 2006 Rp. 112.285,- per anggota tahun 2009 130.881,- per anggota atau naik 16,56 persen. Pada sektor KUMKM, diperlihatkan oleh data perkembangan jumlah unit sektor UMKM sebesar 3,4 persen yaitu tahun 2007 sebanyak 3.732 unit dan tahun 2010 3.858. Secara proporsi didominasi oleh sektor industri sebesar 55,06 persen diikuti sektror perdagangan sebesar 39,51 persen dan sektor jasa sebesar 5,42 persen. Apabila dilihat dari skala usaha, sektor UMKM didominasi oleh UMKM berskala usaha mikro dengan tenaga kerja rata-rata 1 – 4 orang yaitu sebesar 84,89 persen, sedangkan Usaha Kecil dan Menengah masing-masing hanya sebesar 14,21 persen dan 0,90 persen. Penyerapan tenaga kerja, data tahun 2009, dari jumlah unit 3.732 unit mampu menyerap sebanyak 16.821 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja terbesar pada Usaha Mikro sekitar 67,44 persen, sedangkan industri kecil dan menengah masing-masing hanya sebersar 23,62 persen dan 8,94 persen. Volume usaha, data tahun 2009, dari total nilai penjualan UMKM sebesar Rp. 812,11 Milyar , industri kecil sebesar 41,87 persen, industri mikro 33,12

 

24

persen dan industri menengah 25,01 persen. Dalam rangka memperluas akses pembiayaan mikro dan mendekatkan pada pelaku usaha khususnya di sektor perdesaan, telah dibentuk dan berfungsi 1 unit BPR dan 9 Unit PD/PK. 2.4.3

Sumberdaya Tenagakerja Pasar tenaga kerja di Kabupaten Karawang masih dicirikan oleh

tingginya sektor informal. Pada sisi yang sama, dengan rendahnya tingkat pendidikan, maka peluang untuk memasuki jenis lapangan pekerjaan yang lebih baik dengan imbalan upah yang lebih layak menjadi semakin kecil. Gambar memperlihatkan sekitar 62% jumlah penduduk bekerja merupakan tamatan SD, yang tentu saja sulit untuk memasuki lapangan pekerjaan di sektor formal. Gambar 2.11 memperlihatkan sekitar 81% berstatus berusaha dibantu buruh tidak dibayar atau biasa disebut sektor informal. Gambar 2.10 Proporsi Daya Serap Tenaga Kerja dan Share PDRB pada sector Primer, Sekunder dan Tersier, 2008

Gambar 2.11 Persentase jumlah penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan, 2008

Gambar 2.10 memperlihatkan bahwa walaupun sektor tersier secara akumulatif mampu memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja (46,26%) namun pendapatan per kapita yang disumbangkan oleh sektor jasa hanya sebesar 28,70% (bandingkan dengan sektor industri yang mampu menyumbang pendapatan per kapita sebesar 57,00% terhadap total dan hanya menyumbangkan penyerapan tenaga kerja sebesar 24,21% saja). Hal ini juga mengindikasikan bahwa sektor jasa yang berkembang dan meluas ini justru didominasi oleh sektor jasa dengan pendapatan per kapita

 

25

yang rendah sehingga menggambarkan apa yang disebut ”premature tertiarization of the agricultural labour force”, yaitu penyerapan tenaga kerja secara prematur dalam sektor jasa-jasa. 2.4.4

Komunikasi dan Informasi Kondisi pelayanan komunikasi dan informatika diperlihatkan dari data

jumlah jaringan komunikasi telepon stasioner di Kabupaten Karawang menurut data PT Telkom Wilayah Karawang tercatat sebanyak 60.187 satuan sambungan. Jumlah Wartel di Kabupaten Karawang menurut data PT Telkom Wilayah Karawang tercatat sebanyak 846 buah sedangkan jumlah warnet sebanyak 23 buah. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk karawang yang sebanyak 2.133.552 maka rasio wartel/warnet kabupaten karawang tahun 2009 sebesar 0.04%. 2.4.5

Listrik dan Energi Rasio ketersediaan listrik adalah perbandingan antara jumlah daya

listrik terpasang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Untuk tahun 2009 jumlah jumlah daya listrik terpasang adalah sebesar 1.060 MVA sedangkan jumlah kebutuhan adalah sebesar 580 MVA sehingga rasio ketersediaan listrik di Kabupaten Karawang adalah 1,83, artinya pasokan lebih besar daripada kebutuhan, ini menandakan bahwa potensi di Kabupaten Karawang cukup besar, disamping itu beberapa perusahaan menggunakan listrik tersendiri.

Prosentase

rumah

tangga

yang

menggunakan

adalah

perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listik dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Untuk tahun 2009 jumlah rumah tangga yang menggunakan listik adalah sebanyak 415.088 sedangkan jumlah rumah tangga adalah sebanyak 564.524 sehingga rasio ketersediaan listrik di Kabupaten Karawang adalah 73,53%, artinya 73 Rumah tangga memakai listrik dari 100 rumah tangga.

2.4.6

Pertanahan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah

dirubah dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, bahwa bidang pertanahan merupakan

 

26

kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah akan tetapi dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, penyerahan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang belum dapat dilaksanakan. Secara keseluruhan luas tanah bersertifikat adalah 139.157,040 Km2, yang apabila dibandingkan dengan luas lahan Kabupaten Karawang seluas 175.327 Km2 maka prosentasenya adalah sebesar 79,37%.

 

27

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1.1

KINERJA PELAKSANAAN APBD APBD merupakan instrumen paling utama dalam kebijakan fiskal daerah

sebagaimana kewenangan yang diserahkan sesuai undang-undang otonomi daerah. APBD dikatakan sebagai instrumen kebijakan utama pemerintah daerah karena APBD adalah intisari dari apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun ke depan sebagai rangkaian tak terpisahkan dari kebijakan masa lalu dan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. APBD Tahun 2010 telah mencapai angka Rp.1,59 Trilyun atau secara rata-rata selama periode 2006 – 2010 meningkat sebesar 18,02 persen dari angka tahun 2006 sebesar Rp. 972,89 Milyar. Rasio APBD terhadap PDRB memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun, hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan konsumsi masyarakat dan investasi sektor swasta semakin berkembang dalam pembentukan PDRB. Adapun fungsi APBD lebih bersifat stimulus terhadap berjalannya kinerja perekonomian makro daerah. Tabel 3.1 Perkembangan APBD, Pertumbuhan per tahun dan rasio terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2006 - 2010 Tahun

APBD (Rp)

2006

972.899.584.495,00

2007

1.080.857.138.242,00

11,10

2,99

2008

1.208.462.961.419,00

11,81

2,85

2009

1.341.053.546.674,00

10,97

2,84

2010

1.599.426.320.427,00

19,27

Rata-rata per pertumbuhan

Growth (%)

Rasio thd PDRB ADHB (%) 3,10

18,02

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah. 28  

Tabel 3.2 Realisasi pendapatan daerah (dlm milyar rupiah), rata-rata proporsi (%) dan rata-rata pertumbuhan (%) tahun 2006 – 2010

Jenis  PAD  Dana Perimbangan  Lain2 Pend. drh yg sah  Pendapatan total 

2006 

2007

112,58  121,41 746,40  840,66 112,03  118,78 971,01  1.080,86

2008

2009

131,79 924,08 152,60 1.208,46

133,73 1.025,59 181,74 1.341,05

2010 186,95 1.121,04 291,44 1.599,43

Rata‐Rata  Proporsi  11,08  75,54  13,39 

Growth 13,52 10,70 27,00  

Berdasarkan data realisasi APBD, pendapatan tahun 2010 sebesar Rp. 1,59 Trilyun atau selama 5 tahun secara rata-rata tumbuh sebesar 13,29 persen dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp. 971 Milyar. Pertumbuhan pendapatan diperoleh dari PAD dengan ratarata pertumbuhan sebesar 13,52 persen, Dana Perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,70 persen dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,0 persen. Sedangkan secara proporsi, dana perimbangan merupakan penyumbang pendapatan terbesar dengan rata-rata sebesar 75,54 persen, Lainlain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,39 persen, sedangkan PAD rata-rata menyumbang sekitar 11,08 persen. Gambar 3.1 Perkembangan Proporsi PAD terhadap Total pendapatan Daerah, Tahu 2007 - 2010

Gambar 3.2 Perkembangan Dana Transfer Pusat Ke Kabupaten Karawang, Tahun 2006 - 2010

Kapasitas fiskal atau kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Rasio kapasitas fiskal daerah adalah komponen PAD ditambah dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPBP) serta Bagi Hasil Pajak dengan Provinsi terhadap nilai pendapatan total. Berdasarkan data tahun 2007 – 2010, nilai rata-rata kapasitas fiskal Kabupaten Karawang sebesar 36,83 persen, atau masih relatif 29  

rendah. Rendahnya kapasitas fiskal atau tingkat kemandirian daerah terlihat dari masih rendahnya kontribusi PAD dimana nilai rata-rata Tax effort (yang diukur berdasarkan rasio antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB non migas) sebesar 0,25 persen atau dapat dinilai kemampuan membayar pajak masyarakat karawang relatif masih kecil (kurang dari 1 persen). Berdasarkan data realisasi belanja daerah tahun 2010 sebesar Rp. 1,548 Milyar, untuk alokasi belanja langsung (urusan wajib) maupun tidak langsung yang bersifat pelayanan kepada masyarakat (belanja bansos, subsidi, hibah dan bankeu desa) mencapai 51,13 persen, sedangkan belanja tidak langsung komponen gaji dan tunjangan mencapai 48,87 persen. Besaran belanja gaji dan tunjangan pegawai dimaksud sebagian besar terserap untuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan kependidikan sebesar Rp. 509,2 Milyar atau sekitar 67,27 persen, sedangkan belanja gaji dan tunjangan aparatur pelayanan kesehatan sebesar Rp. 48,5 Milyar atau sekitar 6,41 persen.

Belanja transfer kepada

pemerintah desa juga mengalami trend peningkatan baik proporsi maupun pertumbuhan yang

diarahkan

untuk

penguatan

kemampuan

keuangan

desa

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Adapun untuk belanja langsung dialokasikan untuk melaksanakan 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Tabel 3.4 Perkembangan Besaran dan Proporsi Belanja Daerah, 2009 - 2010 No  A 

B 

 

Uraian  Belanja Tidak Langsung  Belanja Gaji dan Tunjangan  Belanja Transfer kepada Pem. Desa Belanja Langsung  Belanja Fasilitas Dasar dan Administrasi Umum  (Fixedcost)  TOTAL BELANJA 

2009 (Rp)

2010  (Rp) 

638.718.703.305 66.750.317.000 520.352.781.876 168.887.666.124

756.962.438.960  81.343.363.000  662.793.458.824  182.313.806.550 

Proporsi (%)    48,87% 5,25%  42,79% 11,77%

1.274.965.822.798

1.548.841.831.712 

 

Berdasarkan data time series dengan menggunakan rumus eksponensial diperoleh rata-rata pertumbuhan PAD per tahun sebesar 13,5 persen sehingga diproyeksi pada akhir tahun 2015 realisasi PAD mencapai angka Rp. 383,8 Milyar sebagaimana diperlihatkan gambar 3.3. Sedangkan gambar 3.4 memperlihatkan performa APBD Kabupaten Karawang yang selalu dalam keadaan defisit. Pertumbuhan pendapatan hanya sebesar 15,72 persen, sedangkan pertumbuhan belanja mencapai 16,68 persen, yang mengakibatkan defisit APBD selalu muncul dalam trend cenderung semakin besar atau rata-rata sekitar 23,86 persen. Walaupun defisit dimaksud masih dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan yang sebagian besar dikontribusi melalui penerimaan SilPa tahun sebelumnya, namun hal tersebut memperlihatkan pula lemahnya kinerja perencanaan sehingga berdampak pada kinerja pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Oleh sebab itu perlu adanya reorientasi 30  

dalam penyusunan formulasi APBD yang lebih mengedepankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa menghambat investasi, pengelolaan belanja yang efektif dan efisien berbasis pada kinerja riil serta pengembangan skema alternatif pembiayaan. Gambar 3.3 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Silpa APBD Tahun 2006 – 2010 (dalam milyaran rupiah)

3.1.2

NERACA DAERAH Tabel 3.3 Perkembangan Neraca Daerah Kab. Karawang, 2006 - 2009

NO 

URAIAN 

2006 

2007 

1  1.1  1.1.1  1.1.2  1.1.3  1.1.4  1.1.5 

ASET  ASET LANCAR  Kas  Piutang  Piutang Lain ‐ Lain  Persedian  Biaya Dibayar  Dimuka  INVESTASI  JANGKA PANJANG 

1.688.322.931.709,83 178.435.614.441,83 159.683.415.604,00 1.584.344.260,00 9.892.728.223,23 6.215.960.207,60 1.059.166.147,00

1.919.236.053.438,00 204.223.933.897,00 185.709.588.066,00 645.803.634,00 6.861.075.235,00 8.838.896.655,00 2.168.570.307,00

1.948.185.471.426,00  195.415.362.335,00  169.568.519.583,00  2.637.824.774,00  7.802.081.368,00  12.624.315.732,00  2.782.620.878,00 

2.293.281.035.592,75 292.573.887.155,12 256.396.961.420,96 1.101.566.835,00 19.447.785.564,86 15.119.264.459,30 508.308.875,00

Growt h Rate  (%)  0,11 0,18 0,17 ‐0,11 0,25 0,34 ‐0,22

24.257.719.692,00

36.418.340.734,00

37.511.980.312,00 

40.693.309.083,22

0,19

1.2 

2008 

2009 

1.2.1 

Investasi Non  Permanen 

4.185.589.047,00

9.896.210.089,00

8.830.179.667,00 

7.095.192.850,22

0,19

1.2.2 

Investasi  Permanen  ASET TETAP  Tanah  Peralatan dan  Mesin  Gedung dan  Bangunan 

20.072.130.645,00

26.522.130.645,00

28.681.800.645,00 

33.598.116.233,00

0,19

1.468.250.211.602,00 257.318.069.364,00 218.005.226.410,00

1.662.284.997.786,00 264.393.151.593,00 245.341.481.608,00

1.699.036.460.729,00  258.187.198.392,00  244.670.518.762,00 

1.913.285.509.771,41 260.098.767.406,00 250.781.222.837,85

0,09 0,00 0,05

440.391.880.120,00

474.354.037.802,00

419.532.024.531,00 

499.049.753.660,90

0,04

1.3  1.3.1  1.3.2  1.3.3  1.3.4 

Jalan, Jaringan dan  Instalasi 

508.534.070.553,00

633.593.491.128,00

766.122.616.604,00 

883.090.563.249,92

0,20

1.3.5 

Aset Tetap Lainnya 

44.000.965.155,00

44.602.835.655,00

9.679.295.440,00 

7.026.584.227,27

‐0,46

  1.3.6 

  Konstruksi Dalam  Pengerjaan 

‐

‐

  844.807.000,00 

13.238.618.389,47

14,67

1.3.7 

Akumulasi  Penyusutan 

‐

‐

‐ 

‐

1.4 

ASET LAINYA 

17.379.385.974,00

16.308.781.021,00

16.221.668.050,00 

46.728.329.583,00

31  

0,39

NO  1.4.1 

1.4.2  1.4.3  2  2.1 

URAIAN  Tagihan Tuntutan  Ganti Kerugian  Daerah  Aset Tidak  Berwujud  Aset Lain ‐ lain  KEWAJIBAN  KEWAJIBAN  JANGKA PENDEK 

2.1.1 

Utang Perhitungan  Pihak Ketiga (PFK) 

2.1.2 

Bagian Lancar  Utang Jangka  Panjang  Utang Jangka  Pendek Lainya 

2.1.3 

2006 

2007 

2008 

2009 

Growt h Rate  (%)  0,04

0

588.835.550,00

704.415.550,00 

634.615.050,00

0

‐

‐ 

71.000.000,00

17.379.385.974,00 12.324.946.858,28 7.535.619.895,64

15.719.945.471,00 15.476.287.076,43 7.573.047.009,43

15.517.252.500,00  11.788.357.170,78  6.437.356.826,56 

46.022.714.533,00 12.058.862.859,42 8.923.546.633,42

‐

‐

3.057.960,00 

‐

789.129.841,76

303.988.591,43

360.055.852,56 

77.995.545,92

‐0,54

6.746.490.053,88

7.269.058.418,00

6.074.243.014,00 

8.845.551.087,50

0,09

0,38 ‐0,01 0,06

2.2 

KEWAJIBAN  JANGKA PANJANG 

4.789.326.962,64

7.903.240.067,00

5.351.000.344,22 

3.135.316.226,00

‐0,13

2.2.1 

Utang Dalam  Negeri  JUMLAH  KEWAJIBAN  JANGKA PANJANG  EKUITAS DANA  EKUITAS DANA  LANCAR 

120.055.610,64

3.951.620.033,50

2.675.500.172,11 

1.567.658.113,00

1,35

4.669.271.352,00

3.951.620.033,50

2.675.500.172,11 

1.567.658.113,00

‐0,30

1.675.997.984.851,55 170.899.994.546,19

1.907.711.386.395,07 196.650.886.887,57

1.939.072.614.427,33  188.978.005.508,44 

2.282.789.830.846,33 283.650.340.521,70

0,11 0,18

2.2.2 

3  3.1  3.1.1 

Sisa Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SILPA) 

153.404.903.132,00

185.709.588.066,00

169.565.461.623,00 

246.689.472.038,00

0,17

3.1.2 

Cadangan Untuk  Piutang 

11.477.072.483,23

9.675.449.176,00

13.222.527.020,00 

21.057.661.274,86

0,22

3.1.3 

Cadangan Untuk  Persediaan 

6.215.960.207,60

8.838.896.655,00

12.624.315.732,00 

15.119.264.459,30

0,34

3.1.4 

Dana yang Harus  Disediakan Untuk  Pembayaran Utang  Jangka Pendek 

(7.535.619.895,64)

(7.573.047.009,43)

(6.434.298.866,56) 

(8.923.546.633,42)

0,07

3.1.5 

Pendapatan yang  Ditangguhkan 

‐

‐

‐ 

9.707.489.382,96

3.1.6 

Cadangan Biaya  Dibayar Dimuka 

1.059.166.147,00

‐

‐ 

‐

3.1.7 

Cadangan Kas  Dipemegang Kas 

6.278.512.472,00

‐

‐ 

‐

3.2 

EKUITAS  DANA  INVESTASI 

1.505.097.990.305,36

1.711.060.499.507,50

1.750.094.608.918,89 

1.999.139.490.324,63

0,10

3.2.1 

Diinvestasikan  Dalam Investasi  Jangka Panjang 

24.257.719.692,00

36.418.340.734,00

37.511.980.312,00 

40.693.309.083,22

0,19

3.2.2 

Diinvestasiakan  Dalam Aset Tetap 

1.468.250.211.602,00

1.662.284.997.786,00

1.699.036.460.729,00 

1.913.285.509.771,41

0,09

3.2.3 

Diinvestasikan  Dalam Aset Lainya  (Tidak Termasuk  Dana Cadangan) 

17.379.385.974,00

16.308.781.021,00

16.221.668.050,00 

46.728.329.583,00

0,39

3.2.4 

Dana yang Harus  Disediakan Untuk  Pembanyaran 

(4.789.326.962,64)

(3.951.620.033,50)

(2.675.500.172,11) 

(1.567.658.113,00)

(0,36)

3.2.5 

Utang Jangka  Panjang 

0

0

‐ 

‐

32  

NO 

URAIAN 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN  EKUITAS DANA 

2006 

2007 

2008 

1.688.322.931.709,83

1.923.187.673.471,50

2009 

1.950.860.971.598,11 

2.294.848.693.705,75

Growt h Rate  (%)  0,11

Tabel 3.4 Perkembangan Performa APBD Kabupaten Karawang Tahun 2007 - 2010

NO 

URAIAN 

1.  1.1  1.1.1  1.1.2  1.1.3 

PENDAPATAN  PENDAPATAN ASLI DAERAH  Pajak Daerah  Retribusi Daerah  HslPeng. Kekayaan  daerah yg  dipisahkan    Lain‐lain Pendapatan Asli  Daerah yang Sah  DANA PERIMBANGAN  Bagi Hasil Pajak  Bagi Hasil Bukan Pajak SDA  Dana Alokasi Umum (DAU)  Dana Alokasi Khusus (DAK)  LAIN‐LAIN PENDAPATAN  DAERAH YG SAH  Hibah  Dana Darurat  Dana Bagi Hasil dari Provinsi  Dana Penyesuaian Otonomi   Khusus  Dana bantuan Keuangan dari  Provinsi    Bagi hasil Retribusi dari Provinsi  BELANJA DAERAH  BELANJA TIDAK LANGSUNG  Belanja Pegawai    Belanja Bunga  Belanja Subsidi  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Bagi Hasil Kpd Pem.  Desa    Belanja Ban. Keuangan Kpd  Pem. Desa    Belanja Tidak Terduga  BELANJA LANGSUNG  BELANJA PEGAWAI  BELANJA BARANG DAN JASA  BELANJA MODAL  SURPLUS/DEFISIT  PENERIMAAN PEMBIAYAAN  DAERAH 

  1.1.4  1.2  1.2.1  1.2.2  1.2.3  1.2.4  1.3  1.3.1  1.3.2  1.3.3  1.3.4    1.3.5    1.3.7    1  5.1.1    5.1.2  5.1.3  5.1.4  5.1.5  5.1.6    5.1.7    5.1.8  5.2  5.2.1  5.2.2  5.2.3    3.1  3.1.1 

SiLPA Sebelumnya 

  3.1.5 

  Penerimaan Kembali Pemberian  Pinjaman 

2007 

2008 

2009 

2010 

1.080.857.138.242,00  121.414.897.648,00  53.093.214.205,00  49.708.456.044,00 

1.208.462.961.386,00  131.785.038.542,00  58.543.986.502,00  52.974.024.598,00 

1.341.053.546.674,00  133.730.718.100,00  63.949.267.931,00  17.636.421.183,00 

1.599.426.320.427,00  186.949.234.601,00  77.626.636.142,00  19.969.650.248,00 

1.466.159.328,00 

1.995.947.570,00 

2.679.111.584,00 

3.618.249.854,00 

17.147.068.071,00 

18.271.079.872,00 

49.465.917.402,00 

85.734.698.357,00 

840.659.182.647,00  199.155.195.954,00  9.410.986.693,00  622.602.000.000,00  9.491.000.000,00 

924.076.915.725,00  205.318.343.386,00  19.745.579.339,00  689.521.993.000,00  9.491.000.000,00 

1.025.587.475.224,00  215.802.184.352,00  35.063.318.872,00  722.098.972.000,00  52.623.000.000,00 

1.121.038.108.120,00  275.428.565.327,00  34.108.344.793,00  714.360.098.000,00  97.141.100.000,00 

118.783.057.947,00 

152.601.007.119,00 

181.735.353.350,00 

291.438.977.706,00 

0,00  100.000.000,00  69.788.900.000,00  5.975.065.200,00 

0,00  0,00  86.326.500.000,00  6.560.457.800,00 

0,00  0,00  97.365.500.000,00  22.641.225.000,00   

8.000.000.000,00  950.000.000,00  106.791.943.306,00  100.540.868.400,00 

42.919.092.747,00 

59.714.049.319,00 

61.728.628.350,00 

75.156.166.000,00 

 

0,00  1.052.226.593.083,00  623.658.515.771,00  417.558.147.105,00

0,00  1.224.128.958.465,00  792.051.901.400,00  517.334.704.734,00

0,00  8.784.456.000,00  0,00  129.545.341.791,00 

0,00  14.215.864.000,00  154.471.715.666,00  37.221.140.000,00 

  0,00  1.274.965.822.798,00  823.191.311.610,00  580.026.751.948,00    0,00  43.371.534.300,00  76.222.318.330,00  56.820.390.032,00 

67.770.570.875,00 

0,00 

31.726.317.000,00 

0,00  1.548.841.831.712,00  1.016.633.303.301,00  729.085.871.251,00 0,00  42.626.170.700,00  97.209.855.278,00  66.368.043.072,00  25.852.586.000,00 

  0,00 

68.808.477.000,00 

35.024.000.000,00 

55.490.777.000,00 

0,00  428.568.077.312,00  52.489.187.281,00  182.603.737.682,00  193.475.152.349,00  28.630.545.159 

0,00  432.077.057.065,00  67.901.612.350,00  193.075.720.631,00  171.099.724.084,00  (15.665.997.079) 

  0,00  451.774.511.188,00  72.491.323.013,00  181.017.055.026,00  198.266.133.149,00  66.087.723.876 

0,00  532.208.528.411,00  101.736.632.306,00  214.812.874.415,00  215.659.021.690,00  50.584.488.715 

156.884.803.055,00 

186.833.446.152,00 

184.903.461.098,00 

246.880.425.861,00 

153.404.903.132,00 

178.263.658.214,00 

168.235.548.763,00 

246.689.472.038,00 

  187.139.450,00 

63.613.500,00 

12.995.000,00 

6.000.000,00 

33  

NO 

URAIAN 

3.1.6  3.2  3.2.2  3.2.3       

Penerimaan Piutang Daerah  PENGELUARAN PEMBIAYAAN  DAERAH  Penyertaan Modal (Investasi)  Pembayaran Pokok Utang  PEMBIAYAAN NETO  SILPA   

3.1.3

2007 

2008 

2009 

2010 

3.292.760.473,00 

8.506.174.438,00 

16.654.917.335,00 

184.953.823,00 

7.250.000.000,00 

2.956.610.000,00 

4.302.683.983,00 

13.548.653.410,00 

6.450.000.000,00  800.000.000,00  149.634.803.055,00  178.265.348.214,00 

2.154.000.000,00  802.610.000,00  183.876.836.152,00  168.210.839.073,00 

3.160.000.000,00  1.142.683.983,00  180.600.777.115,00  246.688.500.991,00   

11.952.765.260,00  1.595.888.150,00  233.331.772.451,00  283.916.261.166,00 

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah

Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan high cost economy terhadap perkembangan arus investasi. Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan taxing power daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak. 3.1.3.1 Kerangka Kebijakan Pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada : a. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Pendekatan intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan nilai objek pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. 34  

c. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk

insentif, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian. d. Perbaikan kinerja dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah. e. Kebijakan pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang dikelola secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Konsep revenue sharing atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Karawang dalam : a) Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi. b) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan. 3. Upaya untuk memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Berdasarkan kebijakan DAK, terdapat beberapa bidang yang memiliki potensi memperoleh alokasi DAK meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5) Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana Pemerintahan Daerah; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup; (12) Kehutanan; (13) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; (14) Sarana Perdagangan; (15) Transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik Perdesaan; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.

4. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif 35  

Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, yang dialokasikan mulai tahun 2010. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

3.1.3.2 Kerangka Kebijakan belanja daerah diarahkan pada : 1. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan penambahan formasi CPNS. PNS Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan

berdasarkan

pertimbangan

yang

obyektif

dengan

memperhatikan

kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan pembangunan pedesaan dan peningkatan kinerja aparatur desa melalui Tunjangan Penghasilan Kepala desa dan Perangkat Desa serta kelembagaan masyarakat desa termasuk melanjutkan penyediaan bantuan keuangan pembangunan kantor desa bagi desa-desa yang dinilai memenuhi syarat. 3. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa diarahkan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD); 4. Belanja bantuan sosial diarahkan dalam rangka pemberdayaan organisasi/ kelompok/ anggota masyarakat yang diarahkan pada penguatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, pembinaan kehidupan beragama yang secara signifikan mendukung pencapaian IPM serta secara teknis dilakukan melalui mekanisme pengujian atas kelayakan proposal; 5. Belanja Subsidi diarahkan khususnya kepada lembaga pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya mengurangi biaya pendidikan siswa serta dalam rangka akselerasi pencapaian wajib belajar 9 tahun; 6. Belanja Hibah diarahkan dalam rangka penguatan fungsi lembaga/ badan, perusahaan daerah

maupun

penyelenggaraan

organisasi fungsi

kemasyarakatan

pemerintahan

daerah,

untuk

menunjang

peningkatan

peningkatan

pelayanan

kepada 36

 

masyarakat

serta

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pembangunan daerah;

3.1.3.3 Kerangka Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada : 1. Penerimaan Pembiayaan melalui penerimaan hasil Piutang Daerah baik piutang pajak maupun penerimaan piutang lainnya. 2. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan melalui penyertaan modal, penanaman saham di Bank Jabar Banten, pembayaran hutang daerah termasuk pembiayaan belanja infrastruktur melalui anggaran kegiatan tahun jamak. 3. Pembentukkan Dana Cadangan diperuntukkan bagi pembiayaan biaya pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang dimulai pengalokasiannya pada Tahun Anggaran 2013.

3.1.3.4 Kerangka Kebijakan pembiayaan non APBD melalui hibah pihak ketiga dan melalui Coorporate Social Responsibility (CSR).

37  

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1

Permasalahan Pembangunan

4.1.1

Sosial Budaya

1. Permasalahan di bidang pendidikan, meliputi : (1) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS) masih berada pada angka 6,8 atau setingkat Kelas 1 SMP; (2) rendahnya partisipasi sekolah pada jenjang SLTP dan SLTA yang diperlihatkan oleh APK SLTP dan SLTA; (3) Masih terdapatnya angka putus sekolah; (4) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (5) masih belum optimalnya penerapan tata kelola pendidikan. 2. Permasalahan di bidang kesehatan, meliputi : (1) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat; (2) Masih adanya potensi resiko kematian ibu melahirkan dan bayi yang diperlihatkan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih

ada

namun

dalam

tingkat

yang

relatif

masih

rendah

dibandingkan provinsi dan nasional; (3) Masih terdapatnya penderita gizi buruk dan bayi berat badan lahir rendah; (4) intensitas penyakit berbasis lingkungan antara lain demam berdarah dan potensi penyakit fillariasis; (5) Masih belum meratanya pemenuhan akses pelayanan kesehatan dasar dan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih di wilayah perdesaan. 3. Permasalahan di bidang pemuda dan olahraga lebih diperlihatkan pada masih minimnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat khususnya di pedesaan. 4. Permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan lebih diperlihatkan pada masih terdapatnya tindak kekerasaan perempuan serta kasus trafficking.

 

38

5. Permasalahan di bidang kesejahteraan sosial meliputi : (1) tingkat kemiskinan masih tinggi yaitu di atas 30 persen dari jumlah penduduk; (2) kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama kelompok anak jalanan, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di perkotaan, ketuna susilaan serta penyalahgunaan narkoba; (3) Belum sinerginya pemerintah bersama masyarakat dan swasta dalam pembentukan dan keberfungsian modal sosial. 4.1.2

Ekonomi 1.

Permasalahan perekonomi daerah secara makro meliputi : (1) masih rendahnya daya beli masyarakat; (2) Masih rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi makro yang diperlihatkan dari kontribusi sektor industri yang tinggi namun relatif rendah dalam menyerap angkatan kerja sehingga terjadi pelimpahan tenaga kerja ke sektor-sektor informal yang memiliki nilai tambah relatif rendah.

2.

Permasalahan di bidang pertanian, perikanan dan peternakan meliputi : (1) skala usaha sektor pertanian relatif rendah dan tidak bankable dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,3 Ha; (2) Usahausaha

pengolahan

hasil

pertanian

dan

perikanan

belum

berkembang dalam skala tertentu sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja; (3) 3.

Permasalahan di bidang industri dan perdagangan meliputi : (1) Belum kuatnya posisi IKM dalam rantai nilai industri daerah sehingga mampu bermitra usaha dalam penyediaan input bagi industri skala besar yang ada; (2) Masih rendahnya inovasi IKM dalam mengembangkan mutu dan desain produk yang mampu bersaing; (3) belum berkembangnya industri kreatif sebagai alternatif pengembangan industri daerah; (4) masih rendahnya skala usaha dan peluang pasar produk IKM; Masih rendahnya akses IKM dalam pembiayaan.

 

39

4.

Permasalahan di bidang koperasi dan UMKM : (1) Tingkat kesejahteraan anggota relatif kecil dilihat dari rata-rata SHU yang diterima oleh anggota, sedangkan dilain pihak, koperasi belum mampu memanfaatkan peluang pasar, kemampuan ekspansi terbatas, akses kepada perbankan atau sumber pendanaan (investasi luar) masih minim terlihat komposisi modal usaha; (2) belum berkembangnya jiwa kewirausahaan UMKM yang mandiri; (3) Kelembagaan UMKM tidak bankable sehingga sulit untuk mengakses pembiayaan di sektor perbankan.

5.

Permasalahan di bidang tenaga kerja, meliputi : (1) masih terdapatnya kompetensi

angka

pengangguran;

sumberdaya

tenaga

(2)

kerja;

masih (3)

rendahnya

masih

adanya

perselisihan ketenagakerjaan; (4) kesempatan kerja di sektor formal belum secara masif mampu menyerap angkatan kerja; (5) masih minimnya advokasi, sosialisasi dan perlindungan bagi calon tenaga kerja ke luar negeri yang diperlihatkan dengan masih rendahnya daya beli masyarakat. 4.1.3 1.

Infrastruktur Wilayah Permasalahan bidang sarana dan prasarana jalan meliputi : (1) Masih rendahnya tingkat kemantapan konstruksi jalan; (2) Masih rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jalan di pedesaan; Secara umum panjang jaringan jalan di Kabupaten Karawang adalah 2.737,36 km, meliputi Jalan Negara 46,34 Km (1,69 %), Jalan Propinsi 48,19 Km (1,76 %), Jalan Kabupaten 864,53 Km (31,58 %). Sedangkan jalan non-status meliputi jalan desa sepanjang 1.778,3 Km (64,96 %). Jaringan jalan sekitar 50,68% kondisinya tidak mantap meliputi Jalan Negara 23,17 Km (47,83 %), Jalan Propinsi 24,10 Km (50,01 %), Jalan Kabupaten 430,87 Km (49,96 %). Sedangkan jalan non-status meliputi jalan desa sepanjang 909,15 Km (51,12 %). Faktor penyebab ketidakmantapan jalan di Kabupaten Karawang adalah: a. Kondisi daya dukung tanah (angka CBR) di Kabupaten Karawang yang kurang dari persyaratan teknis jalan, sebesar 1,6 – 5,98%

 

40

sementara secara teknis minimal daya dukung tanah minimal 6 %. b. Kondisi drainase jalan belum memenuhi standar teknis dan sebagian ruas jalan belum memiliki saluran drainase. c. Jaringan

jalan

kabupaten

pada

awalnya

sebagian

besar

merupakan jalan inspeksi pengairan yang tidak direncanakan sebagai jalan umum dengan lebar sesuai standar. d. Kondisi indisipliner dari para supir dengan muatan berlebih dari kendaraannya melebihi tonase jalan yang ditetapkan. 2.

Permasalahan bidang perumahan dan permukiman meliputi : (1) masih rendahnya cakupan pelayanan dasar permukiman antara lain air bersih, sanitasi lingkungan dan prasarana jalan lingkungan; (2) rata-rata kondisi kepemilikan tanah di permukiman yang tidak beraturan sehingga menyebabkan munculnya potensi lingkungan kumuh. (3) Masih tingginya angka backlog serta masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (4) masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih terutama masyarakat berpenghasilan rendah; (5) masih terbatasnya cakupan pelayanan persampahan dimana pertumbuhan volume sampah dan lokasi pembuangan akhir seiring dengan semakin sempitnya ruang lahan pembuangan. pengolahan sampah di TPA belum menerapkan pola sanitary landfill, pengelolaan sampah secara 3R belum berkembang secara luas di masyarakat.

3.

Permasalahan bidang perhubungan, komunikasi dan infromatika (1) Masih rendahnya sarana dan prasarana lalu lintas; (2) Belum terwujudnya manajemen lalu lintas yang berbasis tata ruang yang secara terintegrasi menghubungkan antar moda transportasi; (3) Belum

berkembangnya

penerapan

e-government

dalam

penyelenggaraan administrasi publik. 4.

Permasalahan bidang sumberdaya air dan irigasi meliputi : (1) masih rendahnya fungsi koordinasi antar level pemerintahan dalam

 

41

pengelolaan air irigasi; (2) kondisi jaringan irigasi yang belum memadai dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan perikanan; (3) masih minimnya keterlibatan masyarakat khususnya pengguna air irigasi dalam pemeliharaan. 5.

Permasalahan bidang infrastruktur listrik dan energi yaitu masih terdapatnya wilayah dan kelompok penduduk yang belum mendapat cakupan pelayanan jaringan listrik.

4.1.4

Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Permasalahan di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah

adalah belum sinerginya program-program pembangunan dalam konteks pengembangan wilayah berbasis tata ruang. Implementasi pengembangan wilayah baik berfungsi pusat kegiatan lokal (PKL) maupun pusat pelayanan lokal belum diterapkan secara nyata. 4.1.5

SDA dan Lingkungan Hidup 1. Kondisi pencemaran air dan udara memperlihatkan beberapa parameter yang menunjukkan terjadinya peningkatan titik ambang batas. 2. Permasalahan Kawasan Pesisir dan Pantai, yaitu intrusi dan pencemaran air laut. Degradasi lingkungan di kawasan pesisir disebabkan oleh fenomena alam seperti abrasi dan akrasi pantai, konversi

lahan

mangrove

menjadi

tambak,

dan

tidak

berkelanjutannya praktek pengelolaan lahan di daerah hulu DAS serta pendangkalan muara sungai karena sedimentasi. 4.1.6

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 1. Penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan

sudah

berjalan

dengan baik, namun belum secara penuh seluruh perangkat daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 2. Struktur organisasi perangkat daerah belum terbentuk secara mantap sehingga sering menimbulkan inefisiensi. Dalam konteks besaran organisasi secara kriteria tergolong memadai, namun proliferasi (pemekaran) struktur birokrasi terjadi pada struktur di

 

42

level unit-unit kerja tanpa memperhatikan beban kerja dan ketersediaan sumberdaya aparatur. 3. Penyesuaian terhadap regulasi Pemerintah dalam kerangka penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

di

daerah

sering

diterjemahkan dalam bentuk program kerja operasional, namun sering melupakan aspek kepranataan meliputi juklak, juknis dan Norma, Standar, Pedoman dan Ketentuan (NSPK) sebagai pedoman pelaksanaannya, sehingga keberlanjutan pelaksanaan program kebijakan menjadi tidak terarah dan bahkan berhenti di tengah jalan. 4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi sudah berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dan prosedur pengelolaan keuanga. Capaian akuntabilitas keuangan daerah saat ini pada level wajar dengan pengecualian yang disebabkan belum optimalnya pengelolaan neraca aset. 5. Kondisi kuantitas aparatur secara umum cukup besar, namun secara kualitas dan untuk kebutuhan kualifikasi teknis tertentu masih relatif terbatas. Sistem manajemen kepegawaian saat ini belum mampu mendorong pendayagunaan aparatur baik kinerja maupun kesejahteraan sesuai prinsip profesionalisme birokrasi . 6. Pelaksanaan

fungsi

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan belum secara optimal dilakukan secara terpadu yang didukung adanya ketersediaan data yang valid dan akurat. 4.1.7

Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum mampu mencapai

tujuan yang diharapkan. Secara kuantitas, sudah banyak jumlah program yang bertujuan pemberdayaan, namun seringkali justru kurang memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pola pemberdayaan lebih difokuskan pada apa yang diberikan oleh pemerintah, namun tidak diarahkan untuk mendorong munculnya potensi-potensi swakarsa masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sudah berjalan, namun masih terkendala dengan aspek

 

43

kemampuan keuangan desa. Di lain pihak, kemampuan perangkat desa dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan di desanya masih harus terus didorong baik aspek kemampuan SDM, aspek kinerja dan disiplin. 4.2

Isu Strategis 1.

Masih rendahnya aksesabilitas dan cakupan pelayanan sosial masyarakat terutama pelayanan pendidikan, kesehatan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

2.

Kualitas pertumbuhan ekonomi yang secara riil belum terdukung dengan kekuatan potensi ekonomi lokal, ketersediaan sumberdaya tenaga kerja yang kompeten, kelembagaan usaha ekonomi masyarakat yang tidak bankable, keterkaitan IKM dalam posisi rantai nilai industri dan kapasitas inovasi serta kewirausahaan para pelaku usaha KUKM.

3.

Masih rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur wilayah.

4.

Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan publik, penumbuhkembangan modal sosial di masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang didukung dengan profesionalisme dan akuntabilitas birokrasi.

5.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penerapan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan.

 

44

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN VISI “KARAWANG SEJAHTERA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKEADILAN DILANDASI IMAN DAN TAQWA” Penjelasan : Sejahtera ; yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan bathin melalui bentuk-bentuk pelayanan yang baik dan menyeluruh, sehingga masyarakat memperoleh akses atas kebutuhan hidup dengan kondisi masyarakat memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi, sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak serta mampu menghadapi kondisi akibat perubahan global. Pembangunan Berkeadilan ; yaitu kondisi yang menjamin pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor secara prioritas, proporsional dan selaras dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, sinsergitas dan keterlibatan partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Iman dan Taqwa ; yaitu landasan yang berada dalam koridor tuntutan kebenaran hakiki dalam mewujudkan masyarakat yang menjalankan ajaran agama yang diyakini, melalui pembangunan yang berkualitas dan budaya agamis dalam kehidupan sehari-hari serta mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing. MISI, sebagai Kerangka Logis Pembangunan Jangka Menegah 2011-2015 Dalam Visi yang telah ditetapkan, dirumuskan 5 (lima) misi yang memuat tujuan, sasaran dan strategi sebagai kerangka logis pembangunan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih, sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya dan religius yang Harmonis Misi 2 : Penguatan Struktur Dan Kelembagaan Ekonomi Daerah Misi 3 : Meningkatan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Misi 5 : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut : 45  

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2015. Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2011 – 2015 berdasarkan urusan pemerintahan. Misi 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya dan religius yang Harmonis Kebijakan: 1. Bidang Pendidikan a. Mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban biaya pendidikan; b. Peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik; c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar; d. Pengembangan layanan perpustakaan; e. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan luar sekolah; f.

Penguatan dan pelaksanaan regulaisi, pranata serta norma standar pedoman dan ketentuan (NSPK) bidang pendidikan;

g. Penguatan kelembagaan dan manajemen sumberdaya manusia; h. Penguatan fungsi perencanaan, evaluasi dan pengendalian program kerja penyelenggaraan pendidikan yang berbasis data dan informasi. i.

Pembangunan Institut Kelautan dan Perikanan Nasional (IKPN)

2. Bidang Perpustakaan Pengembangan layanan perpustakaan. 3. Bidang Kesehatan a. Pengembangan desa siaga menuju desa sehat; b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Asuransi Semesta (Universal Coverage); c. Penurunan resiko kematian ibu, bayi dan balita; 48    

d. Pelayanan vaksinasi dasar lengkap; e. Mewujudkan sistem surveillans dan monitoring; f.

Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan;

g. menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih; h. Penanggulangan Gizi Kurang; i.

Peningkatan sarana kesehatan yang terstandar dan terakreditasi;

j.

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan;

k. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

4. Bidang Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi. 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan; b. Penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan trafficking. 6. Bidang Sosial a. Meningkatkan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat; b. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga a. Pembinaan kelembagaan kepemudaan; b. Pengembangan prestasi atlet daerah dan pembangunan sarana olahraga; c. Peningkatan prestasi olah raga. 8. Bidang Kebudayaan a. Pengembangan kapasitas pelaku budaya; b. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal; c. Pelestarian situs sejarah dan budaya. 9. Bidang Pengembangan nilai-nilai keagamaan a. Pembinaan kehidupan antar dan inter umat beragama; b. Fasilitasi dan pembinaan aktifitas kehidupan keagamaan.

49    

Misi 2: Penguatan struktur dan kelembagaan ekonomi daerah Kebijakan: 1. Bidang Pertanian a. Pengembangan usaha-usaha agribisnis pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi,

pemberdayaan

kelembagaan,

penerapan

inovasi

dan

teknologi pertanian, pengembangan industri pengolah hasil pertanian; b. Pengembangan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian; c. Pengembangan sektor peternakan diarahkan pada peningkatan skala usaha melalui rintisan pola

agribisnis, fasilitasi desain produk,

penanganan produksi dan pengendalian penyakit ternak. d. Rintisan pengembangan one village one product sektor pertanian. e. Pembangunan terminal agribisnis daerah. 2. Bidang Kelautan dan Perikanan a. Pengembangan

sentra-sentra

produksi

perikanan

menuju

pengembangan kawasan minapolitan. b. Pembangunan Rumah Potong Hewan berbasis tata ruang. 3. Bidang Industri a. Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri; b. Pengembangan

Industri

Kecil

dan

Menengah

yang

mampu

memanfaatkan posisi dalam rantai nilai industri dan potensi sumber daya lokal melalui pengembangan sentra IKM, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan IKM. c. Rintisan pengembangan one village one product sektor industri 4. Bidang Perdagangan a. Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi; b. Pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah.

50    

5. Bidang Pariwisata a. Penyediaan fasilitasi, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah; b. Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW); c. Pembinaan dan Pemberdayaan pelaku usaha serta kemitraan sektor pariwisata daerah. 6. Bidang Ketenagakerjaan a. Peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja; b. Penyediaan informasi ketenagakerjaan; c. Pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenaga kerjaan. 7. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a. Meningkatkan

kemampuan

kewirausahaan

UMKM

dan

sistim

kelembagaan Koperasi; b. Meningkatkan skala usaha KUMKM melalui faslitisasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk; c. Membangun dan meningkatkan lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan

system

bagi

hasil

yang

proporsional.

Strategi

yang

direncanakan adalah membangun lembaga lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistim bagi hasil. Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Kebijakan 1. Bidang Tata Ruang a. Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang; b. Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan serta pengendalian ruang wilayah yang selaras dengan pola dan struktur ruang wilayah. c. Menetapkan kawasan rawan bencana dan mengembangkan sistem penanganan bencana. d. Jalan antar kawasan 51    

2. Bidang Pekerjaan Umum a. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat kegitan (PKW - PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten diarahkan pada : 1). Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 7 m, bahu jalan 1,5 m, drainase 1m); 2). Meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan nasional; 3). Membangun ruas jalan baru yang mendukung pengembangan wilayah, sesuai ketentuan teknis, kelas dan fungsi jalan yang direncanakan; 4). Meningkatkan segmen jalan lintas yang masih di bawah standar untuk memenuhi persyaratan lebar minimum (6 m dengan memperhatikan kondisi lokasi). b. Meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten: 1). Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 4 m, bahu jalan 1 m, drainase 1 m); 2). Meningkatkan segmen jalan Lintas yang Masih di Bawah Standar untuk memenuhi persyaratan lebar minimum (4 m

dengan

memperhatikan faktor lokasi). c. Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa, diarahkan pada Peningkatan kemantapan struktur konstruksi jalan rigid/hotmix (persyaratan lebar minimal perkerasan 3,5 m, bahu jalan 0,75 m, drainase 0,5 m); d. Mempertahankan kondisi konstruksi jembatan sesuai rencana umur teknis yang telah ditetapkan: 1). Membangun jembatan penghubung pada lokasi strategis; 2). Optimalisasi manajemen pemeliharaan konstruksi jembatan. 52    

e. Meningkatkan

koordinasi

pengembangan

dan

pemanfaatan,

pemeliharaan

efisiensi

jaringan

penyaluran,

irigasi

dengan

memperhatikan kualitas,kuantitas dan kontiunitas aliran; f.

Meningkatkan

upaya-upaya

konservasi

sumberdaya

air

dan

banjir

dan

keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai; g. Mengembangkan

sistim

prasarana

pengendalian

penanganan abrasi pantai; h. Kajian Data Teknis jalan, jembatan dan pengairan; i.

Mengembangkan pelayanan jaringan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah rawan air bersih;

j.

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan air bersih;

k. Mengembangkan kebijakan pengolahan air limbah secara partisipatif; l.

mengembangkan sistim regulasi, manajemen dan sarana prasarana pelayanan persampahan;

m. Pengembangan

kebijakan

dan

penataan

lingkungan

kumuh

pemukiman; n. Penataan taman kota dengan memperhatikan aspek estetika, fungsi dan nilai arsitektural; o. Penyediaan lapang olahraga masyarakat di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); p. Penataan bangunan publik yang memiliki nilai histori, religi dan fungsi sosial lainnya; q. menyediakan

instrumen

kebijakan,

mekanisme

dan

fasilitasi

penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terjangkau baik melalui mekanisme pasar maupun mekanisme yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat. r.

Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi berbasis partisipasi masyarakat.

3. Bidang Perhubungan a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi; b. Mengembangkan kebijakan sistim jaringan transportasi daerah; c. Penegakan hukum dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.

53    

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kebijakan : 1. Bidang

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM aparatur; b. Pengembangan ketatalaksanaan

kebijakan, dan

sisitim

penataan prosedur

struktur

kerja

berbasis

organisasi, Teknologi

Informasi (TI); c. Pengembangan

kebijakan

dan

pengelolaan

pendapatan

dan

pembiayaan daerah; d. Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah yang akuntabel; e. Meningkatkan

ketersediaan

sarana

prasarana

aparatur

sesuai

kebutuhan dan standarisasi yang ditetapkan; f.

Pengembangan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah;

g. Pengembangan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan; h. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pembinaan Secara Komprehensif Serta Penilaian Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seluruh OPD; i.

Peningkatan kapasiti legislatif;

j.

Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi parpol serta orsos/ormas.

2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatkan

kualitas

pelayanan

administrasi

kependudukan

dan

pencatatan sipil. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan a. Pengembangan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis data. b. Pembuatan master plan sistrm penyediaan air minum se Kabupaten Karawang c. Pembuatan master plan pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Karawang dari jalan-jalan batang-cabang sampai jalan-jalan ranting d. Pembuatan master plan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi yang sistematis 54    

4. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Pembinaan, pendidikan politik dan bela negara; b. Koordinasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa a. Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; b. Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; c. Penguatan pembiayaan pembangunan desa.

Misi 5 : Meningkatkan

Daya

Dukung

dan

Daya

Tampung

Lingkungan

Untuk

Pembangunan Yang Berkelanjutan Kebijakan : 1. Bidang Lingkungan Hidup a. Meningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara; b. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat; c. Meningkatkan upaya-upaya

koordinasi dan penegakan hukum,

pengawasan AMDAL, UPL/UKL, pelaksanaan penyusunan KLHS; d. Mengembangkan sistem informasi manajemen lingkungan hidup; e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana laboratorium pengujian Lingkungan Hidup; f.

Mengembangkan sistim regulasi, metode dan sarana prasarana pelayanan persampahan;

g. Mengembangkan

penerapan

pengelolaan

sampah

3R

berbasis

masyarakat; h. Peningkatan kapasitas SDM terutama PPNS bidang lingkungan hidup; i.

Penanganan lahan kritis dan pesisir pantai.

Dalam rangka pencapaian pada masing-masing misi perlu difokuskan melalui beberapa agenda prioritas : 55    

Agenda prioritas Misi Pertama, MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT, BERBUDAYA DAN RELIGIUS YANG HARMONIS, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.1 AGENDA PRIORITAS 1.1. PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

No

1

Tematik Penuntasan Wajar Dikdas

Fokus 1. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

9 Tahun dan Rintisan

(BOS) Kabupaten sinergi dengan BOS Pusat

Wajar Dikdas 12 Tahun

dan Provinsi 2. Subsidi biaya operasional SMA 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru 4. Peningkatan

kesejahteraan

pendidik

dan

tenaga kependidikan 5. Peningkatan

sarana

belajar

sesuai

standarisasi yang ditetapkan (Laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang penjaga, ruang TU, WC, lapangan olah raga, Prasarana lingkungan sekolah)

2

Pengembangan pendidikan kejuruan

1. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis

kebutuhan

dunia

usaha/

dunia

industri 2. Peningkatan sarana dan prasarana SMK yang terstandar 3. Subsidi SMK

3

Peningkatan Mutu

1. Pemberian beasiswa tugas belajar

pendidikan dan

2. Fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru

kesejahteraan Guru

3. Peningkatan kemampuan guru bidang studi 4. Peningkatan mutu peserta didik

4

Penyelenggaraan

1. Pelestarian keberaksaraan fungsional

Pendidikan Non Formal

2. Pendidikan kesetaraan

56    

Tabel 6.2 AGENDA PRIORITAS 1.2. PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN No 1

Tematik

Fokus

Pengembangan jaminan

sistem kesehatan

Penyediaan

dana

dan

peningkatan

sistem

pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat

(Universal coverage) 2

Pelayanan

kesehatan

ibu

dan anak

1. Penanggulangan gizi buruk 2. Pemberdayaan Posyandu 3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa)

3

Peningkatan

kinerja

1. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas

pelayanan kesehatan primer

rawat inap dan puskesmas rawat inap mampu PONED secara bertahap sesuai standar yang berlaku 2. Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes

4

Pemberantasan

penyakit

menular dan penyakit tidak

1. Pelayanan vaksinasi dasar lengkap 2. Pencegahan

menular

dan

penanggulangan

KLB

Penyakit 3. Pengembangan system surveillance

5

Peningkatan perilaku hidup

1. Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan

bersih dan sehat

2. Peningkatan

kebersihan

dan

kesehatan

lingkungan 6

Peningkatan Pelayanan 1. Peningkatan Program pelayanan keluarga Kesehatan Reproduksi berencana

Tabel 6.3 AGENDA PRIORITAS 1.3 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA YANG HARMONIS No 1

Tematik Peningkatan

Fokus kerukunan

1. Pengembangan komunikasi antar dan inter

hidup antar dan inter umat beragama

umat beragama 2.

Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

2

Pembinaan

dan

fasilitasi

kegiatan sosial keagamaan

1. Pembinaan kelembagaan sosial keagamaan 2. Peningkatan

sarana

dan

prasarana

keagamaan

57    

Tabel 6.4 AGENDA PRIORITAS 1.4. PENINGKATAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL No Tematik Fokus 1

Peningkatan

upaya-upaya

1. Optimalisasi

penanggulangan kemiskinan

kinerja

tim

koordinasi

penanggulangan kemiskinan daerah 2. Penyusunan

dan

Evaluasi

pelaksanaan

RPJM Penanggulangan kemiskinan 2

Peningkatan

pelayanan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial 3

Peningkatan

1. Penyediaan

dan

pemberdayaan

panti

rehabilitasi sosial 2. Penanganan masyarakat korban bencana

Upaya-upaya 1. Advokasi,

pemberdayaan perempuan

fasilitasi

penanganan

dan

perlindungan anak dan perempuan 2. Sukses program PKK

Tabel 6.4 AGENDA PRIORITAS 1.5. PENGEMBANGAN NILAI-NILAI SEJARAH, TRADISI DAN BUDAYA

No 1

Tematik

Fokus

Pelestarian situs sejarah dan 1. Penataan monumen Rengasdengklok budaya

2. Penataan Situs Candi Jiwa 3. Pembangunan Kampung Budaya

Agenda prioritas Misi Kedua PENGUATAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAERAH, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 6.5 AGENDA PRIORITAS 2.1. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DAERAH

No 1

Tematik Revitalisasi sektor pertanian

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Fokus Pengembangan komoditas unggulan sebagai rintisan one vilage one product Pengembangan varietas benih adaptif Optimasi lahan dan sumberdaya air bagi pertanian Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk Koperasi Tani yang bankable Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian Pengembangan desain dan standar mutu beras karawang Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida Fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian

58    

2

Pengembangan sentra produksi perikanan (mina bisnis)

3

Pengembangan IKM

4

Pengembangan pasar

5

Penguatan kapasitas usaha KUMKM

6

Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah Pengembangnan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata ( ODTW )

7

1. Pengembangan sentra produk-produk olahan hasil perikanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana TPI, TPHT 3. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi nelayan dan pembudidaya yang bankable 4. Pengembangan desain dan standar mutu hasil perikanan 1. Penataan sentra IKM Unggulan menuju one village one product sektor industri. 1. Penataan pasar milik pemerintah 2. Fasilitasi pengembangan pasar desa 3. Terminal agribisnis (diutamakan Pasar Induk Beras) 4. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang 1. Pengembangan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan skema pembiayaan KUMKM 2. Pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan KUMKM 1. Pemantapan manajemen perencanaan ODTW 2. Pembuatan RIPPDA 1. Pembuatan dan peningkatan sarana dan prasarana kampong budaya dan wisata gerbang karawang ( 3 tahun ) 2. Peningkatan sarana dan prasarana ODTW bukit singgabuana ( 4 tahun )

Tabel 6.6 AGENDA PRIORITAS 2.2 PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN No

1

Tematik Perluasan Kesempatan Kerja

Fokus 1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja 2. Penyediaan Sistim Informasi Bursa Tenaga Kerja 3. Pengembangan

Regulasi

Penempatan

Tenaga Kerja

59    

2

Perlindungan Ketenagakerjaan

1. Penerapan Sistem Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja 2. Pengembangan Regulasi dan Pengawasan Kebijakan UMK 3. Fasilitasi

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan Industrial (PHI) 4. Perlindungan TKI

 

Agenda prioritas Misi Ketiga MENINGKATAN PELAYANAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 6.7 AGENDA PRIORITAS 3.1 PENGEMBANGAN SISTIM TRANSPORTASI KABUPATEN No 1

Tematik Peningkatan Jaringan Jalan dan Jembatan

Fokus 1. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat kegitan (PKW - PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten 2. Meningkatkan infrastrutur jalan penghubung pusat

pengembangan

wilayah

(kolektor

sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten 3. Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan

diarahkan

pada

meningkatkan

infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa 4. Pembangunan

Jembatan

Penghubung

Strategis 5. Jalan antar kawasan

2

Pengembangan Sistim Moda Transportasi

1. Pengembangan Regulasi sistim transportasi Kabupaten 2. Pembangunan Terminal 3. Peningkatan sarana prasarana tranportasi

60    

Tabel 6.8 AGENDA PRIORITAS 3.2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR No

1

Tematik

Fokus

Peningkatan upaya upaya

1. Pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan

pemanfaatan sumber daya

Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi

air secara berkelanjutan

masyarakat 2. Perlindungan sumber daya air

2

Pengembangan sistem

1. Penyusunan masterplan mitigasi bencana

prasarana pengendalian

2. Penanganan abrasi pantai

banjir

3. Koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

Tabel 6.9 AGENDA PRIORITAS 3.3 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN No

1

2

Tematik Peningkatan akses dan mutu pelayanan air minum

Fokus 1. Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan

1. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Penataan Kampung Layak Huni, meliputi Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan ) Tabel 6.10

AGENDA PRIORITAS 3.4 PENYEDIAAN PRASARANA BANGUNAN PEMERINTAHAN DAN RUANG PUBLIK No

1

Tematik Penyediaan bangunan Pemerintahan dan ruang publik

Fokus 1. Penataan Gedung Kantor Pemerintah 2. Pembangunan Public Space (prototype karangpawitan) di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 3. Penataan Taman Kota

61    

 

Agenda prioritas Misi Keempat MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 6.11 AGENDA PRIORITAS 4.1 PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH No 1

Tematik Pengembangan sistem Administrasi pelayanan publik

Fokus 1. Penataan sistem dan prosedur kerja pelayanan publik (PTSP, LPSE, e-KTP) 2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang terstandar

2

Peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal, teknis dan fungsional) 2. Penyusunan regulasi dan penerapan penilaian kinerja 3. Peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai

3

Peningkatan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

1. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan PAD 2. Pengembangan sistem manajemen aset daerah 3. Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah 4. Peningkatan sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data 5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal

4

Meningkatkan upaya-upaya terciptanya masyarakat tertib sosial dan tertib hukum

1. Pengembangan sistem regulasi dan penegakan peraturan daerah 2. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif 3. fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan 4. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainya

62    

Tabel 6.12 AGENDA PRIORITAS 4.2 PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA No 1

Tematik

Fokus

Fasilitasi Penyelenggaraan

1. Pengembangan sistem dan penerapan

Pemerintahan Desa dan

regulasi, serta pembinaan dan pengawasan

Pembangunan Perdesaan

penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Fasilitasi peningkatan kemampuan keuangan, perangkat, kelembagaan dan administrasi desa 3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa

Agenda prioritas Misi Kelima MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 6.13 AGENDA PRIORITAS 5.1 PENINGKATAN UPAYA PENANGANAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No 1

Tematik Upaya perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Fokus 1. Peningkatan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup 2. Peningkatan kapasitas SDM (diutamakan PPNS Bidang LH) 3. Penegakan peraturan bidang LH 4. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara

2

Upaya peningkatan kualitas

1. Penyediaan ruang terbuka hijau

lingkungan hidup

2. Pengembangan area mangrove di pesisir pantai (green belt area dan silvo fishery) 3. Penanganan lahan kritis (vegetasi DAS)

63    

Tabel 6.14 AGENDA PRIORITAS 5.2 PELAYANAN PERSAMPAHAN

No 1

Tematik Peningkatan kualitas

Fokus 1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana

cakupan pelayanan

(TPSS,TPS) dan metoda pengolahan sampah

persampahan

di TPA menggunakan sistem sanitary landfill) 2. Pengembangan sistem pengolahan sampah 3R

(Recycle,

Reduce,

Reuse)

berbasis

masyarakat

64