BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Anggaran Daerah adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk satu periode mendatang yang berisi tentang Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah yang menggambarkan strategi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk pembangunan negara/ daerah yang juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan instrumen politik. Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas dan
bertanggungjawab.
Dengan
demikian
anggaran
harus
benar-benar
mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Lasminingsih, 2004:223). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Tahun anggran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam struktur anggaran bahwa APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan.Pendapatan Daerah tersebut memiliki komposisi yang
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Dana
Perimbangan serta Pendapatan Lain-lain yang sah. Semua Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara
Universitas Sumatera Utara
umum daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja. Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setiap SKPD yang memungut Pendapatan Daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai Pendapatan Daerah. Begitu juga dalam penggunaan Anggaran Belanja yang termasuk bagian dari APBD, dimana konsentrasi Anggaran Belanja/ Belanja Daerah yaitu untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahaan di daerah. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. Hal yang dapat mewujudkan keadaan tersebut adalah apabila keadaan APBD dilakukan dengan baik. Partisipasi merupakan konsep dimana bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya (Robbins, 2002:179). Partisipasi anggaran adalah cara untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan institusi yang terkait. Partisipasi dapat menurunkan motivasi dan usaha pekerja dalam mencapai tujuan organisasi jika partisipasi diterapkan dalam situasi yang tepat. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Aparat perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran pemerintah daerah diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan anggaran. Hal ini sangat penting karena aparat SKPD pemerintah
daerah
akan
merasa
lebih
produktif
dan
puas
terhadap
pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya.
Universitas Sumatera Utara
Anggaran dalam pemerintahan merupakan dokumen/ kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang. Penyusunan anggaran dalam pemerintahan harus benar-benar memfokuskan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongan semata. Anggaran yang baik adalah anggaran yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Anggaran ideal merupakan anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai, sehingga akan selalu terjadi kemajuan dalam pembangunan masyarakat. Penekanan anggaran (budget emphasis) dalam pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang dapat memungkinkan untuk memicu terjadinya senjangan anggaran. Berikut ini adalah grafik dari Belanja Daerah Pemerintah Daerah pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara yang tejadi pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Tabel 1.1 Belanja Daerah 2010-2013 30,000,000
27.770.702 24,206,995 21,380,295
25,000,000 20,000,000 15,000,000
17,386,721
Belanja Daerah
10,000,000 5,000,000 0 2010
2011
2012
2013
Sumber: BPS Sumatera Utara 2010-1013 Dalam bidang Penggunaan Anggaran, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah belanja daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya di dalam struktur APBD. Bahwa ada pengaruh signifikan terhadap penggunaan anggaran. Apabila PAD dalam suatu daerah meningkat maka Penggunaan Anggaran daerah juga akan meningkat, sebaliknya apabila PAD rendah maka Penggunaan Anggaran daerah juga rendah. Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap
Universitas Sumatera Utara
Penggunaan Anggaran daerah berarti semakin besar Belanja Daerah yang diterima oleh daerah maka Penggunaan Anggaran semakin tinggi, sebaliknya apabila Belanja Daerah menurun maka Penggunaan Anggaran juga menurun. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
belanja
daerah
cenderung
meningkat di dalam Penggunaan Anggaran dapat dilihat sebagai berikut. 1. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat Dengan meningkatnya tingkat penghasilan, maka jelas kebutuhan akan konsumsi barang-barang maupun jasa-jasa akan meningkat. Banyak barang dan jasa yang tidak mungkin diusahakan oleh swasta, seperti kegiatan pendidikan, kesehatan umum, pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, 2. adanya urbanisasi yang mengikuti perkembangan ekonomi Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, perlu dilayani oleh pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja, kebutuhan
listrik,
air
minum,
perumahan,
keamanan,
dan
kesejahteraan, 3. perkembangan demokrasi Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk mengadakan musyawarah, pemungutan suara dan rapat, 4. semakin
berkembangnya
peranan
pemerintah
itu
sendiri
justru
mengakibatkan adanya ketidakefisienan, pemborosan dan birokrasi sehingga pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar, 5. untuk
negara
pembangunan
sedang ekonomi
berkembang semakin
peranan mencolok
pemerintah karena
dalam
pemerintah
bertindak sebagai penggerak dan pelopor pembangunan ekonomi.
Universitas Sumatera Utara
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping sumber
dana
perimbangan
pendanaan
sendiri
tersebut,
berupa
pemerintah
Pendapatan
daerah
Asli
mempunyai
Daerah
(PAD),
pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah
daerah
Kebijakan
untuk
penggunaan
peningkatan
dana
tersebut
pelayanan sudah
kepada
seharusnya
masyarakat. pula
secara
transparan dan akuntabel. Perencanaan anggaran sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menurut adanya partisipasi aktif yang menampung sebagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun. Dengan adanya dokumen perencanaan (RKPD)
dalam
menyusun
anggaran
maka
akan
memudahkan
bagi
pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan riil daerah. Selain itu juga dengan adanya RKPD yang telah ditetapkan sebelumnya
maka
kecil
kemungkinan
bagi
pemerintah
daerah
untuk
mengalokasikan anggaran belanja daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan alokasi pendapatan daerahnya, karena pertimbangan pemerintah daerah dalam penentuan perencanaan pembangunan (pengeluaran) daerah adalah sebagaimana tercantum pada bagian dari isi RKPD yaitu bagian yang menjelaskan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendapatannya. Penelitian mengenai penggunaan anggaran telah banyak dilakukan, dimana menunjukkan hasil temuan yang berbeda-beda. Penelitian yang
Universitas Sumatera Utara
dilakukan Arwati (2013) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan anggaran, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan anggaran. Penelitian yang dilakukan Nugroho (2008) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan anggaran. Penelitian yang dilakukan Yuda (2014) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, belanja daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap penggunaan anggaran, sedangkan dana
perimbangan
tidak
berpengaruh
terhadap
penggunaan
anggaran.
Penelitian yang dilakukan marizka (2009) menunjukkan bahwa pendapatan dan
belanja
daerah
mempunyai
pengaruh
signifikan
positif
terhadap
penggunaan anggaran. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap penggunaan anggaran artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat maka penggunaan anggarannya juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah maka penggunaan anggarannya juga akan rendah. Belanja daerah juga berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan anggaran yang artinya jika belanja dari suatu daerah meningkat maka penggunaan anggaran daerah tersebut juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya jika belanja daerah rendah maka penggunaan anggaran juga akan menurun, Penelitian terdahulu memiliki keterbatasan berupa variabel penelitian yang mempengaruhi penggunaan anggaran daerah. Padahal disamping itu masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi penggunaan anggaran daerah, dimana variabel tersebut tidak diteliti oleh penelitian lain terdahulu. Jumlah sampel pada penelitian terdahulu juga masih relatif sedikit jika dibandingkan
dengan
jumlah
Kabupaten/ Kota
yang
ada
di
Propinsi
Sumatera Utara. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengaruh Komposisi Pendapatan Asli
Universitas Sumatera Utara
Daerah dan Konsentrasi Belanja Daerah terhadap Penggunaan Anggaran pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara”. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: “Apakah Komposisi Pendapatan Asli Daerah dan Konsentrasi Belanja Daerah berpengaruh terhadap Penggunaan Anggaran pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara baik secara simultan maupun parsial?”
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Komposisi Pendapatan Asli Daerah dan Konsentrasi Belanja Daerah berpengaruh terhadap Penggunaan Anggaran pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara baik secara simultan maupun parsial. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: 1. bagi peneliti, penelitian ini wawasan
berfikir
peneliti
bermanfaat sebagai pengembangan mengenai
pengaruh
Komposisi
Pendapatan Asli Daerah dan Konsentrasi Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara yang dilandasi konsep ilmiah khususnya ilmu akuntansi sektor publik, 2. bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai Konsentrasi Pendapatan Asli Daerah dan Konsentrasi Belanja daerah terhadap Penggunaan Anggaran, 3. bagi
penelitian
memberikan
selanjutnya,
tambahan
diharapkan
literatur
dalam
penelitian
ini
dapat
pengembangan
ilmu
akuntansi terutama tentang penggunaan anggaran daerah.
Universitas Sumatera Utara