BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi salah satunya adalah Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dalam skala provinsi. Penyerahan urusan/kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi Bappeda diperlukan suatu Dokumen Rencana

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

1

Strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Lampung, serta sebagai pedoman dan acuan dalam pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Provinsi Lampung. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya di singkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra SKPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Renstra Bappeda Provinsi Lampung mengacu kepada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015—2019. Sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut : 1.

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

2.

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

3.

Menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;

4.

Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);

5.

Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan menggunakan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

6.

Menyelenggarakan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);

7.

Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);

8.

Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);


2

9.

Menyusun Evaluasi Rencana Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

10.

Membantu

Kepala

Daerah

dalam

menyelenggarakan

perencanaan

Pembangunan Daerah. Untuk terlaksananya tugas-tugas Bappeda secara sistematis dan terukur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, maka perlu disusun Rencana Strategi Bappeda Provinsi Lampung yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Bappeda serta besaran alokasi dana kegiatan pertahun. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, adalah berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagaimana berikut : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

3.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

6.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

7.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

8.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


3

9.

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10.

Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD.

11.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung.

12.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.

13.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

14.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

15.

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

16.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun sebagai penjabaran operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.


4

Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah : 1.

Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 20152019.

2.

Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

3.

Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Pengukuran Akuntabilitas Kinerja baik tahunan maupun lima tahunan Bappeda Provinsi Lampung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN GAMBARAN PELAYANAN 1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1.2. SUMBERDAYA 1.3. KINERJA PELAYANAN 1.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS


5

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

KINERJA,

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN RPJMD

KELOMPOK

SASARAN

BAB VII PENUTUP LAMPIRAN


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Bappeda Provinsi Lampung pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, dan Permendagri No. 185 tahun 1980, serta Peraturan Daerah No. 9 tahun 1981, yang mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Pada Era Undang-undang No. 22 tahun 1999, Era Desentralisasi atau Otonomi Daerah, Bappeda Provinsi Lampung dibangun kembali mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000, dan ditetapkan dalam bentuk struktur organisasi “Badan Provinsi” berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2000. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, terdapat perubahan mendasar dan sangat signifikan, antara struktur Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 1981 dengan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2000. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh; (1) digantinya sebutan “Ketua Bappeda Tingkat I Lampung” menjadi “Kepala Bappeda Provinsi Lampung”, (2) dihapuskannya posisi Wakil Ketua Bappeda pada esselon IIB, (3) dileburkannya Organisasi Biro PDE (Pusat Data Elektronik) ke dalam Bappeda, (4) dihapuskannya “Bidang Penelitian “ pada Bappeda dan (5) dibentuknya Balitbang Provinsi. Tetapi pada tahun 2007 dilakukan kembali evaluasi terhadap seluruh organisasi untuk melihat efektivitas struktur organisasi yang ada sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 yang hasilnya ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 dimana Bappeda saat ini mendapat tambahan dua bidang kembali yaitu UPT Data dan Bidang Penelitian yang merupakan penggabungan kembali Balitbangda ke dalam organisasi Bappeda. Tahun 2013 dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013. Berdasarkan Struktur Organisasi Bappeda yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perubahan kedua atas


7

Perda Nomor 12 Tahun 2009 terjadi perubahan Struktur Bappeda Provinsi Lampung dengan penambahan Bidang Pendanaan dan Pembangunan, serta penghapusan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan menjadi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah. Struktur organisasi Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1 (satu) jabatan esselon II A, 7 (tujuh) jabatan esselon III A, 21 (dua puluh satu) jabatan esselon IV A, dan 86 (delapan puluh enam) staf non struktural umum, serta formasi Jabatan Fungsional Perencana. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2014, pasal 7 Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan bidang teknis perencanaan dan pembangunan. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan dan pembangunan. e. Pelayanan administratif. Berdasarkan Struktur Organisasi Bappeda yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 terjadi Perubahan Struktur Bappeda Provinsi Lampung dapat dilihat gambar 2.1 pada halaman berikut.


8

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung (Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014) KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Perencanaan

BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA

BIDANG TATA RUANG & PENGEMB. WIL.

BIDANG PENGENDALIAN

BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

Sub Bidang Produksi

Sub Bidang Pemerintahan & Hukum

Sub Bidang Prasarana Wilayah

Sub Bidang Data & Statistik

Sub Bidang Anggaran Pendapatan daerah

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

Sub Bidang SDM & Tenaga Kerja

Sub Bidang SDA & Lingk. Hidup

Sub Bidang Monitoring & Pelaporan

Sub Bidang Non APBD

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Tata Ruang

Sub Bidang Evaluasi

Sub Bidang Pembiayaan

BIDANG EKONOMI

Sub Bidang Eko. & Keuangan

UPT DATA SPASIAL

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pengelolaan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Seksi Pengelolaan Metadata Spasial


9

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung: a.

Kepala Bappeda

b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Perencanaan c.

Bidang Ekonomi, membawahi : 1. Sub Bidang Produksi 2. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan 3. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

d. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, membawahi: 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah 2. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup 3. Sub Bidang Tata Ruang e.

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum 2. Sub Bidang SDM dan Tenaga Kerja 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

f.

Bidang Pengendalian, membawahi : 1. Sub Bidang Data dan Statistik 2. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan 3. Sub Bidang Evaluasi

g.

Bidang Pendanaan Pembangunan, membawahi : 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2. Sub Bidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 3. Sub Bidang Pembiayaan

h. Unit Pelaksana Teknis Data Spasial, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Pengembangan Data 3. Seksi Pengembangan Jaringan Data


10

i.

Kelompok Jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Masing-masing bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2.2.

SUMBER DAYA

2.2.1. Kepegawaian Sumberdaya

aparatur

merupakan

komponen

penting

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung terdiri dari 29 Jabatan Struktural, yaitu : a) Satu orang Kepala Badan, eselon II.a b) Satu orang Sekretaris, eselonn III.a c)

Lima orang Kepala Bidang, eselon III.a

d) Satu orang Kepala UPT, eselon III.a e) Dua puluh satu orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV.a Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 Komposisi ASN Bappeda Provinsi Lampung berdasarkan Kualifikasi Pendidikan. NO

URAIAN

S3

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

SD

JUMLAH

1.

Kepala Bappeda

-

1

-

-

-

-

-

1

2.

Sekretariat

-

5

12

-

6

1

1

25

3.

Bidang Ekonomi

-

7

3

-

2

-

-

12

4.

Bidang Pemerintahan & Kesra

-

7

6

-

1

-

-

14


11

NO

URAIAN

S3

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

SD

JUMLAH

5.

Bidang Tata Ruang & Peng.Wilayah

-

9

5

-

5

-

-

19

6.

Bidang Pengendalian

-

2

7

-

6

-

-

15

7.

Bidang Pendanaan Pembangunan

-

5

6

1

2

-

-

14

8.

UPT Data Spasial

-

2

6

2

3

-

-

13

9.

Pejabat Fungsional

-

1

1

-

-

-

-

2

39

46

3

25

1

1

115

JUMLAH

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung telah relatif baik dengan 33,91% berpendidikan S2 dan 40,02% berpendidikan S1 sedangkan sisanya berpendidikan sarjana muda ke bawah. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi bagi sebagian besar pegawai Bappeda Provinsi Lampung merupakan modal dasar bagi peningkatan kinerja Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun bila dilihat dari bidang tugas dan keahlian yang dimiliki masih belum sepenuhnya sesuai dengan formasi, persyaratan atau tuntutan pekerjaan. Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, komposisi ASN dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut. Tabel 2.2. Komposisi ASN Bappeda Provinsi Lampung Berdasarkan Kepangkatan/Golongan. NO

URAIAN

GOL IV 1

GOL III

GOL II

GOL. I

JUMLAH

1.

Kepala Bappeda

2.

Sekretariat

2

17

4

2

25

3.

Bidang Ekonomi

0

10

2

-

12

4.

Bidang Pemerintahan & Kesra

4

9

1

-

14

5.

Bidang Tata Ruang & Pengemb.Wilayah

3

13

3

-

19

6.

Bidang Pengendalian

2

10

3

-

15

7.

Bidang Pendanaan Pembangunan

1

13

-

-

14

8.

UPT Data Spasial

1

8

4

-

13

9.

Pejabat Fungsional

2

-

-

-

2

16

80

17

2

115

JUMLAH

1


12

Gambar 2.1 memperlihatkan komposisi PNS berdasarkan golongan Berdasarkan jenjang kepangkatan, memperlihatkan kecenderungan piramida terbalik, terkecuali golongan IV yang merupakan pejabat struktural eselon 2 dan eselon 3, proporsi terbesar pegawai Bappeda Provinsi Lampung berada pada jenjang pangkat golongan III sebanyak 80 orang (69,57%), golongan II sebanyak 17 orang (14,78%) dan golongan I hanya sebanyak 2 orang (1,74%). Gambar 2.2 Jumlah ASN Bappeda Provinsi Lampung berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Aspek lain dari sumberdaya manusia adalah berkaitan dengan kualitas, baik dalam pengertian skill individu maupun dalam pengertian tingkat pendidikan. Secara umum staf Bappeda telah memiliki kualitas baik, namun sebagai sebuah institusi perencana dan koordinator, maka sudah semestinya Bappeda memiliki staf dengan tingkat keunggulan di atas rata-rata kualitas pada SKPD yang lain. Dengan demikian ke depan masih sangat relevan untuk kembali mengirimkan staf Bappeda untuk mengikuti tugas belajar maupun diklat fungsional dan diklat teknis lainnya. 2.2.2. Anggaran Dari sisi anggaran, Bappeda Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel 2.2 dibawah ini memperlihatkan alokasi anggaran 2010-2014 beserta serapannya sebagai berikut:


13

Tabel. 2.3 Perkembangan Alokasi dan Realisasi APBD yang dikelola Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 Tahun

Uraian Belanja Tidak

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

6.974.910.000

6.807.936.909

97,61

Belanja Langsung

11.028.000.000

9.735.734.384

88,28

Total Belanja Belanja Tidak

18.002.910.000

16.543.671.293

91,89

8.610.225.096

7.076.902.841

82,19

Belanja Langsung

10.936.530.000

10.326.594.404

94,42

Total Belanja

19.546.755.096

17.403.497.245

89,04

8.610.225.096

8.117.686.319

94,28

Belanja Langsung

10.650.000.000

10.347.563.927

97,16

Total Belanja

19.260.225.096

18.645.250.246

95,87

9.270.210.000

8.200.000.000

88,46

Belanja Langsung

14.450.000.000

12.561.531.695

86,93

Total Belanja

23.720.210.000

20.762.212.034

87,53

9.267.889.000

7.851.790,828

84,72

Belanja Langsung

14.858.600.000

13.818.317,477

93,00

Total Belanja

24.126.489.000

13.364.437.197

88,86

Langsung 2010

2011

Langsung

Belanja Tidak 2012

Langsung

Belanja Tidak 2013

Langsung

Belanja Tidak 2014

Langsung

Ket.

Berdasarkan realisasi keuangan alokasi APBD yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Lampung selama periode 2010—2014 diketahui bahwa realisasi keuangan terendah pada Tahun 2013 yaitu sebesar 87,53% dan tertinggi pada Tahun 2012 yaitu sebesar 95,87%. Rendahnya realisasi keuangan pada Tahun 2013 tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja langsung, tetapi juga realisasi belanja tidak langsung.


14

Realisasi belanja tidak langsung yang rendah terutama disebabkan tunjangan atas beban kerja yang tidak terserap, karena masih adanya pegawai yang tidak disiplin masuk kerja, karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor 800/417/II.02/Sek/2014, menyatakan bahwa setiap ASN yang tidak masuk kerja satu hari akan dikurangi tunjangan beban kerjanya sebanyak 10 persen. 2.2.3. SARANA PENDUKUNG Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi kantor Bappeda Provinsi Lampung dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4. Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Pendukung Bappeda Provinsi Lampung NO 1.

NAMA/JENIS BARANG Gedung Kantor 3 Lt

2.

Ruang Rapat

MERK/TYPE

TAHUN

JUMLAH

KETERANGAN

-

-

-

-

- Ruang Rapat Lt. 1

-

-

1 Ruang

Kapasitas 20 Orang

- Ruang Rapat Lt. 1

-

-

1 Ruang

Kapasitas 50 Orang

- Ruang Rapat Lt. 3

-

-

1 Ruang

- Ruang Rapat Kecil

-

-

6 Ruang

3.

Perpustakaan

-

-

1 Ruang

Kapasitas 150 Orang Tersebar di 6 Bidang -

4.

Kendaraan Roda 4

5.

- Minibus/MP

Toyota

2014

1 unit

Kepala Bappeda

- Minibus/MP

Toyota

2014

1 unit

Sekretaris Bappeda

- Minibus/MP

Toyota

2014

1 unit

- Minibus/Avanza

Toyota

2004

1 unit

Kabid TR dan P. Wilayah Kabid Pemkesra

- Suzuki APV

Suzuki

2007

1 unit

Kabid Pengendalian

- Suzuki APV

Suzuki

2007

1 unit

- Kijang Krista

Toyota

2002

1 unit

- Minibus Panther

Mitsubishi

2007

1 unit

Kepala UPT Data Spasial Kabid Pendanaan Pemb Kabid Ekonomi & Pemb

- Sepeda Motor

- Yamaha MX

2014

1 unit

- Sepeda Motor

- Honda C. 100

1996

1 unit

Kendaraan Roda 2 Kasubbag Umum & Peg. Bid TR dan Peng Wil


15

NO

6.

NAMA/JENIS BARANG - Sepeda Motor

MERK/TYPE

TAHUN

JUMLAH

KETERANGAN

- Honda NF125 SD

2006

1 unit

Bid. Ekonomi

- Sepeda Motor

- Honda MCB

1997

1 unit

Sekretariat

- Sepeda Motor

- Honda GL MAX

1997

1 unit

Sekretariat

- Sepeda Motor

- Suzuki

2005

1 unit

Sekretariat

- Sepeda Motor

- Honda NF125 SD

2006

1 unit

Sekretariat

- Sepeda Motor

- Honda C.86

1996

1 unit

Bid. Sosial Budaya

- Sepeda Motor

- Yamaha RX-S

1996

1 unit

Bid. Sosial Budaya

- Sepeda Motor

- Honda C. 100

2002

1 unit

Bid. Sosial Budaya

58 unit

Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang

Sarana Pendukung - Komputer - Note Book - Printer - Camera - Handycam - LCD - Televisi - Sound System - Wireless - Scanner - AC - GPS

Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type

45 unit 57 unit 14 unit 8 unit 6 unit 15 unit 2 unit 2 unit 6 unit 45 unit 3 unit

- Spinning Bike

1 unit

- Treadmill

1 unit

- Sit Up Bench

1 unit

- Power Rider

1 unit

- Tablet Note - Lemari Es

Bermacam merk dan type Bermacam merk dan type

7 unit 6 unit

Tersebar di semua bidang Tersebar di semua bidang


16

2.3. KINERJA PELAYANAN Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas.

Oleh

karenanya sangat penting untuk menetapkan sasaran yang terukur dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja pada Satuan Kerja.

Permasalahan terjadi ketika indikator capaian kinerja

sasaran dan output kegiatan tidak ditetapkan pada saat penyusunan dokumen perencanaan, sehingga berakibat pencapaian sasaran akhir masa Rencana Strategis tidak dapat diukur. Oleh karena pengukuran pencapaian indikator kinerja mengalami kesulitan, maka pencapaian sasaran kinerja Bappeda dalam Rencana Strategis 2010-2014 diuraikan dalam 4 (empat) tugas pokok yaitu : A.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan

pembangunan

yang

baik

adalah

perencanaan

yang

mengakomodir aspirasi para pemangku kepentingan dan disusun melalui prosedur dan mekanisme sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut yang menjadi sasaran organisasi Bappeda untuk menghasilkan output perencanaan pembangunan daerah

Lampung

yang

didalamnya

mengakomodir

kepentingan

seluruh

pembangunan baik kabupaten/kota maupun Provinsi. Proses penyusunan perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung telah dilakukan meliputi : 1.

Forum Gabungan SKPD Provinsi.

2.

Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota.

3.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan


17

4.

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

di

Jakarta

guna

menyampaikan aspirasi daerah serta sinkronisasi program pusat dan daerah. Proses penyusunan perencanaan tersebut dilaksanakan setiap tahun yaitu Tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 pada kisaran bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Proses perencanaan tersebut memberikan input pada penyusunan dokumen perencanaan fase berikutnya. Output dari proses tersebut adalah Berita Acara Kesepakatan hasil proses perencanaan yang ditandatangani bersama semua stakeholders. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola SKPD dan Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi mengamanatkan bahwa Bappeda Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Salah tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah sebagai

Perumusan kebijakan

bidang perencanaan, pembangunan. Dalam

melaksanakan tupoksi tersebut maka Bappeda tidak terlepas dari fungsi koordinasi yang menyertai fungsi utama. Untuk itu berdasarkan pengukuran indikator kinerja, Bappeda telah dapat melaksanakan sepenuhnya beberapa kegiatan yang bersifat koordinasi

baik Koordinasi Perencanaan

lingkup Bidang Ekonomi, koordinasi

perencanaan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Koordinasi Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka proses perencanaan dilaksanakan bersama dengan seluruh Satuan Kerja di Provinsi Lampung. Advokasi dan fasilitasi penyusunannya telah dapat dilaksanakan sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan serta sesuai dengan arahan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009 - 2014. Dokumen yang berhasil ditetapkan dalam tahapan perencanaan berikutnya yaitu : 1.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti menjadi dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).


18

Dokumen tersebut merupakan dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap tahun. 2.

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan tindak lanjut serta implementasi rencana penganggaran tahunan berdasarkan RKPD.

Dokumen KUA-PPAS dimaksud

selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi oleh Gubernur untuk dibahas dan disepakati bersama.

Kesepakatan bersama tersebut selanjutnya

ditindaklanjuti dengan proses penyusunan APBD. 3.

Selain dokumen KUA-PPAS murni tahun anggaran 2010, 2011,2012, 2013 dan 2014 juga disusun dokumen serupa untuk perubahan anggaran.

B.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan lainnya Disamping

melaksanakan

proses

perencanaan

secara

rutin

sebagai

pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan maka Bappeda Provinsi Lampung juga melaksanakan perencanaan serta koordinasi pelaksanaan pembangunan secara lebih terfokus pada beberapa program pemerintah baik yang merupakan tindak lanjut program Pemerintah Pusat maupun tindak lanjut program khusus yang disusun

dan

ditetapkan oleh Gubernur Lampung. Beberapa koordinasi dimaksud meliputi : a.

Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

b. Koordinasi Program Unggulan Daerah. a.

Perencanaan Kota Baru.

b. Perencanaan Bandara Raden Inten II menjadi Embarkasi Haji Antara. c.

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

d. Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung. e.

Pokja pengarusutamaan Gender dan Focal Point Gender.

f.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi (PK).

g.

Pembangunan Terminal Agribisnis.


19

h. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan, Sub Regional, Regional, dan Internasional. i.

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Provinsi Lampung.

j.

Pemantapan Kelembagaan Forum CSR.

k.

Identifikasi dan Penyiapan Program Proyek dengan Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Provinsi Lampung.

l.

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Target MDG’s Provinsi Lampung.

m. Koordinasi Pelaksanaan Program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung (RAD-GRK). n. Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Program MP3EL dan Program Unggulan. C.

Penyusunan Data Basis Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Data basis merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses

perencanaan. Data basis utama yang selalu disusun antara lain : 1.

Indeks Pembangunan Manusia.

2.

Indikator Kesejahteraan Rakyat.

3.

Indikator Tenaga Kerja.

4.

Peluang Investasi dan Potensi Daerah Provinsi Lampung

5.

Analisis Indikator Makro Ekonomi Pembangunan.

6.

Buku Lampung Dalam Angka

D.

Penyusunan Kajian/Studi Pendukung Perencanaan Sesuai dengan Misi ketiga Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung

Tahun 2010-2014, yaitu Melaksanakan dan Mengkoordinasikan Penelitian dan Pengembangan Metodologi Perencanaan Pembangunan Daerah maka ditetapkan sasaran strategis yaitu tersedianya hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan. Guna mewujudkan sasaran dan misi pembangunan tersebut, dilakukan Penyusunan studi pendukung/kajian perencanaan pembangunan. Dalam waktu 2010-2013 telah dilakukan penyusunan studi sebagai berikut :


20

1.

Kajian Relevansi Tunjangan Profesi dengan Kinerja Pendidik di Provinsi Lampung.

2.

Kajian dan Penerapan Jabatan Fungsional Lembaga Daerah.

3.

Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Keterbandingan Provinsi seSumatera dalam rangka Pencapaian Indikator MDGs.

4.

Kajian Pengaruh Penanggulangan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.

5.

Kegiatan Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan.

6.

Kegiatan Kajian Sosial, Ekonomi Pengembangan Terminal Regional Provinsi Lampung.

7.

Kegiatan Analisis dan Perhitungan Pembanding Kemiskinan di Provinsi.

8.

Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan di Provinsi Lampung.

9.

Kajian Model Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif.

10. Kajian Dampak Pembangunan JSS Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi Dan

Budaya Provinsi Lampung. 11. Pembuatan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemerintah. 12. Penyusunan Masterplan dan Roadmap perkuatan SIDa Provinsi Lampung. 13. Study Sistem Administrasi Pemerintahan Kota Baru.

E.

Peningkatan Layanan Data Berbasis Web Perkembangan teknologi informasi menuntut ketersediaan data dengan

kemudahan akses bagi masyarakat pengguna, untuk itu ketersediaan data perlu selalu dikembangkan sebagai bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan bahan pendukung pengambilan kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain terkait peningkatan layanan data berbasis web antara lain: 1.

Pengembangan

Jaringan

Data

Spasial

dan

Sistem

Informasi

Data

Pembangunan. 2.

Pembangunan Jaringan Data Spasial Lokal.

3.

Pengembangan Website Bappeda Provinsi Lampung. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

21

4.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Data Spasial.

5.

Kegiatan Pembangunan Unit Clearing dan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN).

6.

Pembangunan Data Base Metadata Spasial.

7.

Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Provinsi Lampung.

8.

Penyediaan Peta Dasar dan Display Peta Provinsi Lampung .

9.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Data Spasial.

10. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Data Spasial. 11. Pembangunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. F.

Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Sebagai bagian dari rangkaian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan, pengendalian dan evaluasi menduduki peranan yang cukup vital. Pengendalian dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilakukan secara tepat dan terjaga konsistensinya. Sedangkan evaluasi merupakan proses terakhir dari pelaksanaan pembangunan, yaitu membandingkan antara dokumen perencanaan dan tahapan pelaksanaan sehingga target yang ditetapkan dalam tahapan perencanaan dapat tercapai.

Dalam

rangkaian tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan APBN (Dekon/TP/UB) Tahun 2013.

2.

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pembangunan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Lampung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tataruang serta penyediaan data.


22

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Lampung yaitu : 1.

Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.

Perbedaan data dari berbagai sumber data sebagai bahan penyusunan perencanaan serta analisis kebijakan.

3.

Adanya perubahan regulasi yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

4.

Adanya tumpang tindih kebijakan dari pemerintah pusat.

5.

Ego sektoral dari instansi terkait di luar lingkup Bappeda.

6.

Alokasi pembiayaan dari pemerintah pusat serta kemampuan fiskal daerah yang belum optimal. Peluang yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Bappeda

Provinsi Lampung antara lain : 1.

Dukungan DPRD Provinsi Lampung terhadap kinerja Bappeda dalam merencanakan pembangunan daerah.

2.

Kebijakan otonomi daerah.

3.

Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.

4.

Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur.

5.

Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.


23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Lampung yang telah disajikan pada Bab sebelumnya, maka beberapa permasalahan yang masih dihadapi Bappeda Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta tugastugas lain yang diberikan oleh pimpinan antara lain adalah: 1.

Aspek Sumberdaya Manusia a) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada lebih didominasi oleh Golongan III, sedangkan ASN Golongan II dan Golongan I yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas sangat kurang. Akibatnya ASN Golongan III harus melakukan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tugas Golongan I dan II, serta petugas outsourcing cleaning service yang diberdayakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas. b) ASN yang ada memiliki beragam latar belakang pendidikan baik pendidikan Sarjana maupun Magister, namun masih sangat sedikit yang memiliki latarbelakang pendidikan perencanaan yang menjadi cabang ilmu utama dalam tugas-tugas Bappeda. c) Masih terdapat ASN yang belum disiplin dalam kehadiran dan pelaksanaan tugas-tugas. d) Padatnya tugas-tugas teknis yang harus diselesaikan oleh ASN Bappeda menyebabkan mereka kurang memiliki waktu untuk meningkatkan wawasan tentang peraturan tatacara penyusunan dokumen perencanaan yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, malah setiap tahun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).


24

2.

Aspek Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan a. ASN pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, terutama pejabat yang memiliki tugas menyusun perencanaan sebagai mitra Bappeda dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya memiliki pemahaman tentang tahapan dan tatacara dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas. b. Koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelumnya kurang mendapat perhatian. c. Koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan sektor swasta sebagai mitra pemerintah belum optimal, seperti halnya dalam sinergi pelaksanaan CSR/PKBL antara swasta dan Pemprov Lampung.

3.

Aspek Pengembangan Data, Informasi, dan Teknologi untuk Perencanaan a. Pada era perkembangan teknologi saat ini, Bappeda sebagai lembaga koordinasi belum sepenuhnya menggunakan system informasi yang dapat memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas.

Seperti aplikasi dalam

penyusunan perencanaan tahunan, pengumpulan data dan informasi dari SKPD dan kabupaten/kota, evaluasi pelaksanaan rencana, sinergi perencanaan dengan kabupaten/kota, dan sebagainya. b. Pengelolaan website Bappeda sebagai media untuk mempublikasikan kinerja dan hasil-hasil pelaksanaan tugas Bappeda, serta menjaring aspirasi dari masyarakat dirasakan belum optimal. c. Kegiatan kompilasi dan publikasi data masih dilakukan oleh masing-masing Bidang, sehingga belum ada suatu output publikasi data yang terpadu dan menyeluruh, sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. d. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data serta informasi pembangunan yang akurat dan akuntabel. 4.

Aspek Sarana dan Prasarana Pendukung a.

Ketersediaan peralatan kerja berupa personal komputer, laptop, printer, kamera, dan lainnya sudah cukup tersedia namun dengan tingginya intensitas tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang mendesak, maka Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

25

sebagian pejabat dan staf Bappeda masih menggunakan laptop milik pribadi dan kekurangan peralatan kerja. b. Terkait dengan kondisi peralatan yang ada, maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketersedian dan koneksitas data. Hal ini dapat dipahami mengingat penurunan kualitas dan ketersediaan peralatan yang ada akan mempengaruhi koneksitas antar bidang di dalam Bappeda sendiri maupun dengan SKPD lain. c.

Penurunan koneksitas dan jaringan data pada sisi lain juga mengakibatkan adanya data yang tidak up to date.

Padahal data yang aktual sangat

dibutuhkan, termasuk adanya data yang sangat dinamis dan harian, untuk proses perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. 5.

Aspek Penyusunan dan Pengembangan Dokumen Perencanaan a.

Hingga saat ini mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung masih dilakukan secara manual, yang tentu saja prosesnya berjalan lambat dan kurang efektif.

b. Dokumen RPJMD Tahun 2015—2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang memuat program-program prioritas pembangunan hanya dari sumberdana APBD Provinsi Lampung, sesuai ketentuan yang berlaku.

Padahal kenyataannya pelaksanaan

pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari dana APBD Provinsi saja, tetapi juga dari dana APBN dan investasi swasta. Maka untuk lebih mengoptimalkan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung perlu disusun dokumen-dokumen perencanaan yang mendukung atau melengkapi RPJMD. c.

Masih adanya inkonsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen anggaran (KUA/PPAS dan APBD).

d. Masih terbatasnya kajian strategis, analisis dan studi lapangan yang terkini dalam

mendukung

proses

perencanaan

dan

penentuan

kebijakan

pembangunan daerah.


26

6.

Aspek Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi Pembangunan a.

Sebagai konsekuensi dari tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, maka Bappeda sebagai staf Gubernur memiliki tugas dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota, serta sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam melakukan monitoring dan pelaporan berbagai rencana aksi daerah yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat.

b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagai bahan referensi (feedback) dalam proses perencanaan.

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

3.1.1 Visi Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 adalah: “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ” Maksud Visi diatas adalah: Provinsi Lampung Merupakan Daerah yang Maju dan Berdaya Saing Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup domain perekonomian, Iptek dan inovasi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum). Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan distribusi yang lebih adil dan merata. Sebagaimana diuraikan dalam visi pembangunan nasional, kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

27

kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi. Untuk menjadi maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (entrepreneuring government), pemanfaatan Iptek dan inovasi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan hanya dapat dicapai oleh manusia berkualitas, oleh karena itu menciptakan manusia yang berkualitas adalah tujuan pokok. Dengan tingginya kualitas sumberdaya manusia akan terjadi proses perberdayaan ekonomi rakyat secara alamiah dalam masyarakat pada gilirannya akan mendorong kemajuan berbagai sektor pembangunan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam semua sektor pembangunan dan elemen pemangku kepentingan akan menjadi penentu terwujudnya daya saing daerah. Daya saing ditentukan juga oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung dengan kualitas tinggi, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi. Provinsi Lampung Memiliki Birokrasi Pemerintah Yang Bersih Bebas Korupsi dengan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintah yang Berorientasi Melayani. Birokrasi pemerintahan visioner juga akan menjadi faktor pendukung manakala dapat mendorong dengan kebijakan, menfasilitasi dan melindungi proses peningkatan kemajuan yang berbasis pada prinsip kewirausahaan. Kualitas birokrasi demikian akan berindikasi pada kemampuan manajemen pemerintahan yang bersih bebas korupsi (clean government) dengan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi pelayanan publik secara prima. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat memastikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang disajikan. Dimensi pelayanan yang Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

28

menjadi fokus peningkatan kualitas pelayan publik adalah: prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. Provinsi Lampung Merupakan Daerah yang Berkemandirian dan Berkeadilan Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi serta Disokong Oleh Proses Demokratisasi. Menjadi provinsi yang maju diantara provinsi-provinsi di Indonesia adalah citacita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung. Pemahaman untuk menjadi Lampung maju memiliki pengertian bahwa masyarakat Lampung sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumberdaya wilayah dan sumberdaya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang civilized dan berkeadilan (justice for all) yang memiliki sistem dan kelembagaan politik, dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas berpendapat, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib, serta menghargai profesi. Provinsi Lampung Merupakan Daerah Sejahtera Dengan Budaya Luhur Sejahtera mempunyai konotasi whealthy atau prosperous. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah) derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif, produktif, dan inklusif yang berorientasi pada peningkatan kesejahterahteraan dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

29

Dengan revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga. 3.1.2 Misi Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

2.

Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

3.

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.

4.

Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.

Mendukung supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif.

Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) di berbagai sektor dan ekonomi yang yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus bertujuan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.


30

Misi 2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastuktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri) lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat. Misi 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Iptek dan Inovasi, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai, mengembangkan, memanfaatkan Iptek dan inovasi, diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai. Misi 4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

31

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan

diperbaiki

dengan

meningkatkan

kelestarian

dan

pemanfaatan

keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Misi 5. Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan hukum serta memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Juga upaya mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan berorientasi pada pelayanan publik prima. 3.1.3 Program Unggulan Berdasarkan materi kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telah dirumuskan 6 (enam) program unggulan untuk percepatan pencapaian Visi Lampung Maju dan Sejahtera yang diselaraskan dengan 4 (empat) Misi dari 5 (lima) Misi yang telah dinyatakan untuk mencapai Visi dimaksud, sebagai berikut: 1.

Pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang terutama

difokuskan pada wilayah perdesaan, daerah terisolasi/ tertinggal,

sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru. (MISI 2) 2.

Pengembangan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, jaminan keamanan, kepastian hukum, dan promosi peluang investasi. (MISI 1)

3.

Reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang prima dan sinergi pembangunan dengan Kabupaten/Kota. (MISI 5)

4.

Mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan infrastruktur pertanian, serta pengembangan agribisnis pada kawasan sentra komoditi unggulan pertanian. (MISI 2) Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

32

5.

Meningkatkan kualitas, kemudahan, dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama keluarga miskin. (MISI 3)

6.

Meningkatkan

kualitas

sumberdaya

manusia,

serta

melestarikan

dan

mengintegrasikan budaya Lampung dalam pengembangan pariwisata daerah. (MISI 3 dan MISI 5)

3.3 Telaahan Renstra Bappenas 2010-2014 Berdasarkan Renstra Bappenas 2010-2014 terdapat 2 tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui 4 kegiatan utama (business process) yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Kualitas rencana pembangunan dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/ Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/ Pemerintah. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah : ”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”


33

Penjelasan Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 sebagai berikut: Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut : Andal

:Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Kredibel

:Menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas

Proaktif

:Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi, sebagai berikut : 1.

Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a.

mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;

b. mewujudkan

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c.

mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2.

Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.


34

3.

Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Untuk mewujudkan harmonisasi dan keterpaduan pembangunan baik di Pusat,

Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa semua aktivitas pembangunan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Pelaksanaan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengacu pada Perda 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung adalah ”Terwujudnya Keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing”. RTRW Provinsi Lampung mengatur rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Terkait rencana struktur ruang, kebijakan pengembangan infrastruktur di Provinsi Lampung berdasarkan RPJP 2005-2025 dan RPJM 2015-2019 adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat serta mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Lampung meliputi: (a) rencana distribusi penduduk; ( b) rencana pusat kegiatan; (c) rencana jaringan transportasi; (d) rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan; (e) rencana sistem jaringan telekomunikasi; dan (f) rencana sistem jaringan sumber daya air. Pengalokasian distribusi penduduk direncanakan sesuai dengan daya tampung wilayah dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk eksisting di masingmasing kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Terkait rencana pusat kegiatan, di Provinsi Lampung terdapat Pusat Kegiatan Nasional (Bandar Lampung dengan fungsi pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat distribusi dan koleksi, pusat pendukung jasa pariwisata dan pusat pendidikan tinggi), Pusat Kegiatan Wilayah (Metro, Kotabumi, Liwa, Kalianda, Menggala dan Kota Agung), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi/PKWp (Sukadana, Blambangan Umpu, Pringsewu, Gedong Tataan, Bakauheni, Terbanggi Besar - Bandar Jaya - Gunung Sugih,

Mesuji dan

Panaragan) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (Tanjung Bintang, Sidomulyo, Unit II Banjar Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

35

Agung, Seputih Banyak, Kalirejo, Way Jepara, Fajar Bulan, Labuhan Maringgai, Krui, Bukit Kemuning, Wiralaga, Wonosobo dan Jati Agung). Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan melalui: (a) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah; dan (b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi, baik darat, laut maupun udara. Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan terdiri dari: (a) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, (b) Pengembangan pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan; dan (c) Pengembangan pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi non terbarukan. Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk memberikan pelayanan komunikasi di seluruh Provinsi melalui jaringan telekomunikasi terestrial terdiri dari jaringan mikro digital, serat optik, dan mikro analog melalui jaringan kabel laut. Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air di Provinsi ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sumberdaya air secara terpadu dan merata, yang terdiri dari: (a) Sistem jaringan air baku untuk air minum dan industri; dan (b) Sistem jaringan air baku untuk pertanian dan perikanan. Rencana pola ruang wilayah di Provinsi Lampung terdiri dari Kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung (37,9% dari luas Provinsi Lampung) terdiri dari: (a) Hutan Lindung (9%); (b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan di bawahnya (2%); (c) Kawasan suaka alam dan cagar budaya (13%); (d) Kawasan perlindungan setempat (1,01); dan (e) Kawasan rawan bencana (12,5%). Sedangkan kawasan budidaya (62,4%) terdiri dari Hutan produksi (6,4%), Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Industri, Pariwisata, Permukiman dan Pertahanan Keamanan. Dalam RTRW juga telah ditetapkan kawasan strategis Provinsi Lampung, yang terdiri dari; (1) Kawasan Metropolitan Bandar Lampung; (2) Kawasan Agropolitan (Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Utara, Lampung Timur, Pesawaran, Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang); (3) Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji; (4) Kawasan Berikat Tambak Udang di Tulang Bawang dan Mesuji; (5) Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang; (6) Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

36

Kawasan Agro Minapolitan (Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur); (7) Kawasan Bakauheni sebagai pintu gerbang Sumatera dari arah Jawa; (8) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); (9) Pengembangan kawasan olahraga terpadu di Kemiling; (10) Pusat pendidikan terpadu berbasis potensi lokal di Lampung Tengah dan Metro; (11) Kawasan pusat perkantoran pemerintah Provinsi Lampung di Jati Agung; (12) Kawasan Industri Lampung di Tanjung Bintang; (13) Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Way Kambas; (14) Kebun Raya Liwa di Lampung Barat; dan (15) Kawasan Batutegi di Tanggamus. Untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang serta kawasan strategis tersebut, maka penyelenggaraan penataan ruang perlu dioptimalkan, baik pada tataran pengaturan,

pembinaan,

pelaksanaan,

maupun

pengawasan

penataan

ruang.Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang, melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara pengawasan penataan ruang adalah suatu up aya mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perda 1 tahun 2010. Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahunan. Bappeda selaku institusi mempunyai fungsi sebagai institusi yang mengkoordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah agar bersinergi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019

disusun dengan

memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

37

Bappeda. Telaah lingkungan internal memberi gambaran potensi dan permasalahan pelayanan SKPD, sedangkan telaah lingkungan eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Telaah lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana; serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda, meliputi : 1.

Kekuatan : - Tersedianya jumlah SDM aparatur yang memadai - Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai - Terpeliharanya motivasi SDM dalam pencapaian kinerja SKPD

2.

Kelemahan : - Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang perencanaan - Terbatasnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yg akurat - Belum tersedianya teknologi informatika yang terintegrasi dalam mendukung tugas Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan yang efektif dan efisien. - Terbatasnya kajian strategis, analisis dan studi lapangan yang terkini dalam mendukung proses perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan daerah. - Terbatasnya cakupan dan implementasi kerjasama antar lembaga ataupun stakeholders. Telaah lingkungan eksternal dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang

yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda, diuraikan sebagai berikut : 1.

Peluang - Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintahyang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan - Adanya dukungan yang kuat pimpinan daerah (Gubernur/Wagub) terhadap kinerja Bappeda. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

38

- Berkembangnya

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

informasi

dalam

perencanaan pembangunan. - Tingginya apresiasi pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan. - Dinamika masyarakat yang mengarah pada perbaikan kualitas pelayanan aparatur kepada publik 2.

Ancaman - Dinamika perubahan peraturan dan kebijakan nasional yang berdampak pada implementasi pelaksanaan tugas, kewenangan dan kebijakan pembangunan daerah. - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD Provinsi Lampung maupun Pemkab/Pemkot. - Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan responsif, partisipatif, transparan dan akuntabel. - Belum optimalnya konsistensi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan pembangunan. - Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparatur SKPD dalam penetapan program prioritas dan penetapan indikator capaiannya. - Belum optimalnya integrasi SPM dan tata ruang

dalam dokumen

perencanaan. - Terbatasnya kemampuan pembiayaan daerah dalam menunjang program pembangunan Penyusunan rumusan isu strategis merupakan lanjutan dari identifikasi dan keterkaitan antara lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi, isu strategis yang mengemuka sebagai berikut: 1.

Implementasi perencanaan pembangunan yang berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan konsistensi, sinkronisasi, sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemkot membutuhkan koordinasi yang kuat.


39

2.

Peningkatan kualitas dan pengembangan sistem monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan membutuhkan skema pemantauan, pengendalian, evaluasi perencanaan yang dilaksanakan secara terstruktur.

3.

Pembangunan sistem pengelolaan data dan peningkatan akses data/informasi perencanaan pembangunan yang berbasis teknologi informatika dibutuhkan dalam mewujudkan perencanaan yang transparan dan berkualitas.

4.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan secara jelas dan terukur serta mampu mengintegrasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

dan Tata

Ruang Wilayah. 5.

Pengembangan SDM yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan

6.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang didukung dengan pengelolaan asset.

7.

Meningkatkan cakupan dan kualitas kerjasama antar lembaga/pemangku kepentingan menuju penguatan peran Bappeda dan pengembangan sumber pembiayaan pembangunan.


40

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Lampung secara umum adalah agar tersedianya dokumen perencanaan makro, regional, spasial dan sektoral yang akan menjadi acuan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan stakeholder serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019 dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut.


41

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019.

NO 1.

TUJUAN Memperkuat kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan profesional.

2.

Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.

3.

Meningkatkan kualitas perencanaan melalui

INDIKATOR TUJUAN Terwujudnya kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan yang profesional Terwujudnya sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan melalui

SASARAN 1.a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan.

INDIKATOR SASARAN Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

2.a. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku. 2.b. Meningkatnya koordinasi koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholders pembangunan. 2.c. Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan tahunan dan dokumen penganggaran yang tepat waktu dan format sesuai peraturan berlaku. 3.a. Tersedianya dokumen pendukung sinergi

Jumlah dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dihasilkan dan disahkan tepat waktu.


42

Kesesuaian antara program Pemerintah Pusat, Program Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Persentase kesesuaian jumlah kegiatan yang dianggarkan (PPAS dan APBD) terhadap kegiatan yang direncanakan (RKPD).

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dan

NO

4.

5.

TUJUAN pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.

INDIKATOR TUJUAN SASARAN pengembangan perencanaan dan kajian/analisis kebijakan guna implementasi mendukung pencapaian misi pelaksanaan Rencana RPJMD Provinsi Lampung Pembangunan Jangka 2015-2019. Menengah Daerah Provinsi Lampung 20152019. Meningkatkan kualitas Terwujudnya peningkatan 4.a. Tersedianya pengendalian, evaluasi kualitas pengendalian, dokumen/sistem kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan informasi pengendalian hasil-hasil pembangunan daerah pelaksanaan hasil-hasil dan evaluasi terhadap guna mendukung perencanaan pembangunan daerah guna kebijakan dan pembangunan daerah. mendukung perencanaan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. pembangunan daerah. 4.b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN. Meningkatkan kualitas, Terwujudnya peningkatan 5.a. Optimalisasi penyediaan ketersediaan dan kemudahan kualitas, ketersediaan dan data dan informasi aksesibilitas data dan informasi kemudahan aksesibilitas perencanaan perencanaan pembangunan data dan informasi pembangunan daerah bagi masyarakat. perencanaan pembangunan yang akurat dan bagi masyarakat. terintegrasi.


43

INDIKATOR SASARAN analisis kebijakan bidang peningkatan pembangunan ekonomi, bidang infrastruktur SDA dan pelestarian lingkungan hidup, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang penegakan supremasi hukum. Jumlah Dokumen/Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Persentase penyampaian laporan pelaksanaan APBN dari Satker APBN Jumlah dokumen/publikasi data dan informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan/kebijakan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019 NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA 2015

(1) 1.

2.

(2)

(3)

Memperkuat kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan profesional.


a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan

a. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku. b. Meningkatnya koordinasi koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholders pembangunan.

c. Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan tahunan dan dokumen penganggaran

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE 2016 2017 2018

2019

(4) (5) a. Persentase SDM Perencanaan yang 20 % mengikuti diklat perencanaan dan diklat pendukung lainnya.

(6) 40 %

(7) 60 %

(8) 80 %

(9) 100 %

b. Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

70 %

80 %

80 %

80 %

80 %

100%

100%

100%

100%

100%

b. Kesesuaian antara Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Provinsi Lampung.

100%

100%

100%

100%

100%

c. Kesesuaian antara Program Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Program Pemerintah Kabupaten/Kota. d. Persentase kesesuaian jumlah kegiatan yang dianggarkan (PPAS dan APBD) terhadap

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Persentase pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan. a. Jumlah dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dihasilkan dan disahkan dengan tepat waktu.


44

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA 2015

(1)

(2)

3.

Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.

4.

Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.

5.

Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat.

(3) yang tepat waktu dan format sesuai peraturan berlaku. a. Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019.

a. Tersedianya Dokumen/Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN. a. Optimalisasi penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.

(4) kegiatan yang direncanakan (RKPD). a. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan bidang peningkatan pembangunan ekonomi, bidang infrastruktur SDA dan pelestarian lingkungan hidup, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang penegakan supremasi hukum. a. Jumlah Dokumen/Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Persentase penyampaian laporan pelaksanaan APBN dari Satker APBN. . a. Jumlah dokumen/publikasi data dan informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan/kebijakan.


45

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE 2016 2017 2018

2019

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

14 dok

14 dok

14 dok

14 dok

14 dok

10 dok

10 dok

10 dok

10 dok

10 dok

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7 dok/ publikasi

7 dok/ publikasi

7 dok/ publikasi

7 dok/ publikasi

7 dok/ publikasi

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan merupakan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Lampung yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga semua program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 4.3 pada halaman berikut.


46

Tabel 4.3 Strategi dan Kebijakan Renstra Bapeda Provinsi Lampung 2015-2019

NO 1.

2.

TUJUAN Memperkuat kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan profesional.


SASARAN a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan

STRATEGI

KEBIJAKAN

a.

Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.

a.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai melalui diklat, in house training dan program magang di instansi tingkat pusat.

b.

Peningkatan Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja.

b.

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kinerja pegawai.

c.

Pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

c.

Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

a. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.

a.

Peningkatan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

a.

Meningkatkan koordinasi internal Bappeda, Bappeda Kabupaten/Kota, dan SKPD terkait.

b.

b. Meningkatnya koordinasi koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholders pembangunan.

a.

Mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Meningkatkan sinergi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan lintas SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders pembangunan.

Optimalisasi koordinasi perencanaan pembangunan lintas SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders pembangunan.


47

a.

NO

TUJUAN

SASARAN c. Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan tahunan dan dokumen penganggaran yang tepat waktu dan format sesuai peraturan berlaku.

STRATEGI a.

b.

c.

3.

Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.

c. Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 20152019.

Menjaga konsistensi perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Pengembangan penyusunan dokumen perencanaan berbasis online.

a. Pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian Misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019


48

KEBIJAKAN a.

b.

Pelaksanaan proses perencanaan dan pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu. Optimalisasi sistem perencanaan berbasis online.

a. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan pembangunan. ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah b. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan infrastruktur, SDA dan LH. c. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran d. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung penegakan supremasi hukum, pengembangan demokrasi berbasis kearifan lokal dan

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

4.

Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.

a. Mewujudkan koordinasi pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

a. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan

5.

Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat.

a. Optimalisasi penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.

a. Membangun database perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.


KEBIJAKAN pemantapan pemerintahan yang baik dan antisipatif a. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana guna menjamin konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta pencapaian target kinerja RPJMD Provinsi Lampung 20152019. b. Melakukan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Lampung. a. Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat. b. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan database untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

49

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program merupakan implementasi dari kebijakan operasional yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 yang menyangkut bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 1.1. PROGRAM Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik b. Penyajian Jasa Administrasi Keuangan c. Penyajian Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan e. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran f. Penyediaan Jasa Keamanan g. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD h. Penatausahaan Aset Daerah i. Dukungan Operasional Kantor Bappeda j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi


50

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional e. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor f. Pembuatan Atap Parkir dan Gardu Jaga Pos Satpam g. Peningkatan Fasilitas Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan Pakaian Dinas

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur b. Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja

5. Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Pembangunan Data Base Metadata Spasial b. Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung c. Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung d. Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional e. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung f. Penyusunan Kajian dan Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Data Spasial g. Padu Serasi Informasi Geospasial Batas Wilayah Provinsi Lampung h. Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah i.

Penyusunan Sistem Informasi Infrastruktur Wilayah

j.

Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskustanas) Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

51

k. Koordinasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah l.

Penyusunan Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

m. Penyusunan Database Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Jalan Provinsi Lampung (Wilayah I,II dan III) n. Pembangunan dan Pengembangan Database Metadata Spasial o. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Provinsi Lampung

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Pembinaan SDM Aparatur

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi b. Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 c. Fasilitasi untuk Mengikuti Rangkaian Musrenbang Nasional d. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung f. Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT) g. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota h. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Online i.

Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan

j.

Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan PRA RKA APBD dan APBD-P 2015 - 2019)

k. Penyusunan Kajian Optimalisasi Potensi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah l.

Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah

m. Pembinaan Penyusunan RKPD Kab/Kota n. Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2017, 2018, 2019 o. Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

52

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Koordinasi Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan 9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung b. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung c. Monev Penurunan Luasan Lahan Kritis (Paralel APBN) dan Koordinasi Pelaksanaan Program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung d. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD 2015 – 2019 10. Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah Lampung b. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra c. Koordinasi Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan d. Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang & LH e. Fasilitasi Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Lampung Tahun 2015 f. Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah g. Fasilitasi Kerjasama dan Promosi Investasi, Pariwisata dan Pembiayaan Pembangunan h. Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok i.

Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) Program Penanggulangan Kemiskinan

j.

Koordinasi Rencana Aksi Daerah tentang Penurunan Gas Rumah Kaca dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dan Monev Lahan Kritis (Koordinasi dan Monev LH) Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

53

k. Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung l.

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung

m. Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman n. Fasilitasi Pelaksanaan Program Unggulan Daerah Bidang Infrastruktur o. Koordinasi Monitoring Pelaporan dan Evaluasi Bidang Pengendalian 11. Program Database Perencanaan, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) b. Penyusunan Bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung 12. Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Pengembangan Cluster Industri b. Kajian Sinergi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c. Operasional dan Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah d. Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Daerah (BKPRD) e. Pengelolaan Administrasi dan Operasionalisasi Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung f. Sinergi dan Integrasi Potensi CSR dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung g. Evaluasi Pendanaan Infrastruktur Dalam Rangka Upaya Pencapaian Target Universal Access di Provinsi Lampung h. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata i.

Fasilitasi dan Koordinasi Kedaulatan Pangan dan Peralihan Kewenangan Bidang Energi dan Kemaritiman

j.

Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

54

k. Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah l.

Fasilitasi

Analisis

Kebijakan

Pembangunan

Bidang

Tata

Ruang

dan

Pembangunan

Bidang

Pemerintahan

dan

Pengembangan Wilayah m. Fasilitasi

Analisis

Kebijakan

Kesejahteraan Masyarakat n. Fasilitasi Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi 13. Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Pemantauan Pencapaian Target RAD (Rencana Aksi Daerah) PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) RAD MDGS, RAD Pangan dan Gizi) b. Peningkatan,

Pengendalian,

Monitoring

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Pembangunan APBN (DK/TP/UB )TA. 2015, 2016,2017,2018,2019. c. Evaluasi Kesesuaian RTRW Provinsi Lampung d. Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung e. Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Bappeda dan Koordinasi Evaluasi Renstra SKPD f. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kab / Kota g. Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda h. Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian Target SDGs i.

Penyusunan Laporan Pasca-MDGs Provinsi Lampung 2011-2015 Akhir Capaian

j.

Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian RAD Pangan dan Gizi 2015-2019

k. Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal l.

Koordinasi dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

m. Fasilitasi dan Pembinaan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota n. Peningkatan,

Pengendalian,

Monitoring

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Pembangunan APBD o. Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi p. Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra dan Renja Bappeda Provinsi Lampung


55

14. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan Roadmap Pembangunan Pertanian 2015-2019 b. Penyusunan Roadmap Pembangunan Bidang Kesra Provinsi Lampung 2015 – 2019 c. Penyusunan Roadmap Penanganan Jaringan Jalan Berbasis Pengembangan Wilayah & Kawasan 2015 – 2019 d. Penyusunan Studi Pendahuluan dan Lanjutan Proyek Infrastruktur Untuk kerjasama Pemerintah dan Swasta e. Fasilitasi Revisi Perda RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 f. Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota g. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca MDGs (SDGs) h. Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 2015-2019 i.

Penyusunan Masterplan Pengembangan Kebudayaan Lampung

j.

Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan

k. Penyusunan Analisis Perencanaan Sosial Budaya Berbasis Gender l.

Penyusunan Laporan Pembangunan Lima Tahunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

m. Penyusunan Kajian Pendapatan Daerah terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 n. Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung o. Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung p. Penyusunan Neraca Sumber Daya Lahan Daerah Provinsi Lampung q. Penyusunan Studi Lanjutan Proyek Infrastruktur Untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta


56

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja ini

didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Lampung, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. pada halaman berikut.


57

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Lampung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

(2) Persentase jumlah kegiatan yang dianggarkan (PPAS dan APBD) terhadap kegiatan yang direncanakan (RKPD).

(3)

Tahun 2015 (4)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Jumlah dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dihasilkan dan disahkan dengan tepat waktu.

7 dok

6 dok

6 dok

6 dok

6 dok

7 dok

7 dok

3.

Kesesuaian antara Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Provinsi Lampung. Kesesuaian antara Program Pemerintah Provinsi dan Program Pemerintah Kabupaten/Kota. Jumlah dokumen analisis kebijakan/perencanaan yang melengkapi dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah. Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan dan analisis kebijakan. Persentase penyampaian laporan pelaksanaan APBN dari Satker APBN.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

14 dok

14 dok

14 dok

14 dok

14 dok

14 dok

14 dok

7 dok

7 dok

7 dok

7 dok

7 dok

7 dok

7 dok

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10 dok

10 dok

10 dok

10 dok

10 dok

10 dok

10 dok

Tahun 2014 (1) 1.

4 5.

6.

7. 8.

Jumlah dokumen Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.


58

Tahun 2016 (5)

Tahun 2017 (6)

Tahun 2018 (7)

Tahun 2019 (8)

(9)

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 merupakan pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam jangka waktu Tahun 2015-2019. Rencana Strategis ini perlu didukung dengan penetapan anggaran dalam APBD Provinsi dan sumber dana lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Intansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, serta hambatan yang ditemukan apabila tidak tercapainya sasaran akan tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya. Akhirnya semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar tercapai kinerja Bappeda Provinsi Lampung yang lebih baik.


59

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents