BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berdasar hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada 14 Juli 2010.Dengan demikian RPJMD merupakan dokumen strategis dan langkah awal untuk merealisasi janji-janji yang telah disampaikan kepada publik sebelum pemilihan oleh pasangan terpilih. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain itu, penyusunan RPJMD merupakan sebuah amanah yang harus diikuti, sebagaimana terlihat dalam pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini perlu dilakukan agar rencana pembangunan Kabupaten Banyuwangi lebih sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan-perubahan. Penyusunan RPJMD sendiri dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Banyuwangi. Adanya perencanaan merupakan sesuatu yang harus ada sebelum melakukan
tindakan-tindakan
berupa
implementasi
program-program
pembangunan. Melalui perencanaan, sesuatu yang hendak dicapai sudah RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
1
ditentukan. Perencanaan sendiri didasarkan pada sumber daya atau potensi yang dimiliki, kesempatan-kesempatan yang harus dimanfaatkan, serta kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang mungkin saja terjadi. Dengan demikian, perencanaan itu sedapat mungkin merupakan sesuatu yang terukur. 1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, yang ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan itulah, RPJMD Banyuwangi 2010-2015 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Secara lebih rinci, yang dijadikan sebagai landasanpenyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3.
Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
2
5.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang;
8.
Undang–Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
3
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
4
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenangserta
kedudukan
Keuangan
Gubernur
sebagai
Pemerintah diWilayah Provinsi (Lembar Negara Republik
Wakil
Indonesia
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan nomor : 28 tahun 2010; nomor : 0199/MPPN/04/2010; Penyelarasan
nomor:PMK
Rencana
95/PMK
Pembangunan
Jangka
07/2010 Menengah
Tentang Daerah
(RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
5
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025. 28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009-2014; 1.3
Hubungan antar Dokumen Sebagai konsekuensi dari landasan hukum dari penyusunan RPJMD, RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan itu adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Banyuwangi denganDokumenPerencanaanLainnya
RPJM NASIONAL
RPJMD PROP. JATIM
RTRW PROP. JATIM
RPJPD KAB
RPJMD KAB BANYUWANGI TH.2010-2015
RKPD KAB
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
RTRW KAB BANYUWANGI RENSTRA SKPD TAHUN 2010-2015
RENJA SKPD
6
1.3.1RPJM Nasional RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa visi Indonesia tahun
2010-2014
adalahterwujudnya
Indonesia
yang
sejahtera,
demokratis dan berkeadilan, serta dengan misi : 1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) memperkuat pilarpilar demokrasi,3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Untuk mewujudkan
visi
misi
tersebut
Pemerintah
memiliki
5
agenda
pembangunan yaitu : 1) Pembangunan Ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, 2) perbaikan tata kelola pemerintahan,
3)
penegakan pilar demokrasi, 4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, 5) Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. 1.3.2RPJMD Provinsi Jawa Timur RPJM Daerah Jawa Timur 2009-2014 memiliki visi terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempunyai satu misi mewujudkan makmur bersama wongcilik melalui APBD untuk rakyat. Untuk mewujudkan visi misi tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 9 agenda utama yaitu : 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin,2) Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, 3) Meningkatkan percepatan pemerataan
dan
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkualitas
dan
berkelanjutan, terutama melaluipengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan, 4) Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang, 5) Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik, 6) Meningkatkan kualitas kesalehan
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
7
sosial demi terjaganya harmoni sosial, 7) Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan
meningkatkan
peran
pemuda,
serta
mengembangkan
dan
memasyarakatkan olahraga. 8) Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi
hukum,
dan
penghormatan
hak
asasi
manusia.
9)
Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. 1.3.3 RTRW Provinsi Jawa Timur Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
yang cukup terkait dengan Kabupaten Banyuwangi adalah
tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan pemukiman pedesaan dan perkotaan serta sistem
perwilayahan
di
Provinsi
Jawa
Timur
sehingga
terjadi
pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di pedesaan dan perkotaan. Perwilayahan
Jawa
Timur
direncanakan
dalam
Satuan
Wilayah
Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat pemukiman perkotaan yang
dibagi dalam 9 SWP yaitu 1) SWP
Gerbangkertosusila Plus, 2) SWP Malang Raya, 3) SWP Madiun dan sekitarnya, 4) SWP Kediri dan sekitarnya, 5) SWP Probolinggo, Lumajang, 6) SWP Blitar, 7) SWP Jember, 8) SWP Banyuwangi, 9) SWP Madura dan Kepulauan. Sedangkan kedudukan Kabupaten Banyuwangi di dalam orde-orde perkotaan di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangitermasuk dalam Orde II-B yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang sistem metropolitan dan sebagai pusat pertumbuhan wilayah.
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
8
1.3.4. RTRW Kabupaten Banyuwangi Kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam jangka menengah harus memperhatikan konsep penataan ruang Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam dokumen RTRW. 1.3.5. RPJPD kabupaten Banyuwangi Kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam jangka
menengah
harus
selaras
dan
sinkron
dengan
konsep
pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam dokumen RPJP. 1.3.6. Renstra SKPD Penyusunan Renstra SKPD harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD.
Kinerja
penyelenggaraan
urusan
SKPD
akan
sangat
mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi SKPD untuk
mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala
Daerah Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan kedalam rencana strategis SKPD, dan disajikan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta dilengkapi dengan indikator atau tolak ukur pencapaiannya. 1.3.7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) RKPD merupakandokumenperencanaanpemerintahuntukperiodesatutahundan merupakanpenjabarandari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
9
RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 harus memperhatikan dokumendokumen tersebut agar terdapat sinkronikasi dan adanya koordinasi di dalam implementasinya;
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 20102015 disusun sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen,
sistematika penulisan dan maksud
serta tujuan; Bab II
Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisikondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah;
Bab III
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, berisikinerja masa lalu dan proyeksi, arah kebijakan pengelolaan keuangan dan kebijakan umum anggaran;
Bab IV
Analisis Isu-Isu Strategis, berisi uraian tentang isu-isu strategis seperti pendidikan dan kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, revitalisasi sektor pertanian dan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik;
BabV
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi tentang visi, penjelasan visi, misi, program prioritas, tujuan dan sasaran;
Bab VI
Strategi dan Arah Kebijakan, berisi analisis SWOT dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi;
Bab VII
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, berisikebijakan umum pembangunan daerah sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berisi program pembangunan
daerah,
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
dan
rencana
kegiatan
yang
akan
10
dilaksanakan baik dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran; Bab VIII Indikasi
Rencana
program
Prioritas
yang
disertai
Kebutuhan Pendanaan, berisikan uraian tentang Rencana Program Prioritas berdasarkan urusan pemerintahan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; BAB IX
Indikator Kinerja Daerah, berisikan uraian tentang indikator kinerja dan proyeksi yang akan dicapai kedepan;
BAB X
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, berisikan pedoman transisi dan kesinambungan dokumen dari yang satu dengan yang lainnya serta kaidah pelaksanaan yang dipakai oleh perangkat pemerintah daerah.
1.5
Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainibility development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara
bertahap
dapat
mewujudkan
cita-cita
masyarakat
Kabupaten
banyuwangi. Di dalamnya juga terdapat rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional di dalam perencanaan periode 2010-2015 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi harus mengacu pada RPJM ini.
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
11
Adapun tujuan dari RPJM Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 adalah berfungsi: 1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah,
strategi
pembangunan
daerah,
kebijakan
umum,
dan
pembangunan daerah tahun 2010-2015. 2. Sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam penyusunan rencana kerja antara tahun 2010 sampai tahun 2015, termasuk di dalam menentukan program-program prioritas; 3. Sebagai pedoman di dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD antara tahun 2010 sampai tahun 2015; 4. Sebagai tolak ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara tahun 2010 sampai tahun 2015; 5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kegiatan
dalam
operasional
mengimplementasikan tahunan
menuju
kebijakan,
masyarakat
program
dan
sejahtera
dan
berakhlak.
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab I
12