BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya tahun akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kerja Anggaran (RKA) BP2MPBJ 2016
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
1
1.2 Landasan Hukum Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, tanggap terhadap perubahan dan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun berpedoman pada
perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004, mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perizinan, Penanaman
Modal
dan
Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten
Dharmasraya tahun 2016 sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; 3. Undang–Undang
Nomor
25
tahun
2004,
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Renja BP2MPBJ Tahun 2016
2
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106 Tahun 2007 tetang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu; 14. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
54
tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan kepala BKPM RI Nomor 14 tahun 2009 tentang sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik. Renja BP2MPBJ Tahun 2016
3
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Dharmasraya; 17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jo Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan umum penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan secara khusus maksud dan tujuan penetapan rencana kerja ini sebagai berikut: 1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi; 2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi; 3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan BP2MPBJ dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
4
1.4 Sistematika Penulisan BAB I
Pendahuluan 1.1 latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu Dan Capaian Renstra 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
BAB III
Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program Dan Kegiatan
Bab IV
Penutup
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BP2MPBJ. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja BP2MPBJ Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2014 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Dharmasraya. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2014 sebagai berikut: I Program 1. Kegiatan Anggaran Realisasi
: Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi : Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal daerah. : 24.189.500,: 22.102.450,-
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
6
Prosentase realisasi
: 91,37 %
2.
Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: : : :
Monev, Evaluasi dan Pelaporan. 45.912.000,44.752.350,97,47 %
3.
Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: : : :
Pengkajian dan Pengendalian Perizinan 60.126.000,59.363.900,98,73 %
4.
Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: : : :
Analisa dan Uji Kelayakan Perizinan 90.235.500,84.104.750,93,21%
5.
Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: Sosialisasi Penyusunan serta Penyebarluasan Informasi Perizinan : 53.994.600,: 53.391.350,: 98,88%
Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: : : :
6.
II Program 7. Kegiatan
8.
Monitoring, Evaluasi Perizinan 40.850.500,38.672.250,94,67%
Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: Peningkatan Promosi dan Investasi : Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal : 67.412.000,: 64.741.000,: 96,04 %
Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: : : :
Penyelenggaraan Promosi dan Investasi 43.877.000,38.657.950,88,11 %
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
7
III Program 9. Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 10. Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi : Operasional LPSE : 85.131.500,: 83.036.900,: 97,54 % : Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik : 48.000.000,: 46.275.000,: 96,41 %
11. Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: : : :
12. Kegiatan
: Peningkatan SDM Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa : 21.873.000,: 21.629.200,: 98,89 %
Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE 81.831.600,80.142.600,97,94 %
13. Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: : : :
14. Kegiatan
: Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa : 74.189.500,: 68.388.650,: 92,18 %
Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 15. Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: : : :
Operasional Unit Layanan Pengadaan 316.713.500,303.895.100,95,95 %
Fasilitas pelaksanaan Tender Terpadu 66.900.000,66.087.700,98,79 %
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
8
IV Program 16. Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi V
: Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat : Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat : 14.576.500,: 11.571.200,: 79,38 %
Program : Ada 13( Keg.17 s.d 29) Kegiatan Rutin, Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
VI Program 30. Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 31. Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran 616.416.100,-
605.172.291 98,17 %
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : 68.860.000,: 67.540.000,: 98,08 % : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas : 38.314.000,: 38.307.800,: 99,98 %
Total Anggaran Kegiatan Anggaran : 1.859.402.800,Realisasi : 1.797.796.441,Prosentase realisasi : 96,69 % Anggaran Tahun 2014 BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya untuk kegiatan diluar kegiatan rutin sebesar Rp. 1.135.812.700,dengan 4 program dan 16 kegiatan. Dari jumlah dana yang ada dalam DPA tersebut terealisasi sebesar Rp 1.086.776.350,- dengan
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
9
capaian kinerja keuangan sebesar 95,68 %. Sedangkan penyerapan anggaran di bawah 80% pada kegiatan : 1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat menyerap anggaran sebesar Rp. 11.571.200, 79,38% dari total anggaran sebesar Rp. 14.576.500,Dengan
menggunakan
format
penetapan
kinerja,
pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran untuk tahun 2014 diperoleh hasil capaian kinerja BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya sebesar 96,68 %. Dengan capaian kinerja tersebut BP2MBPJ Kabupaten Dharmasraya dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Kegiatan Anggaran tahun 2015 dengan usulan sebesar Rp. 2.029.802.400,- (Dua Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) terdiri dari 7 program dan 35 kegiatan termasuk kegiatan rutin, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal 95 %. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Dharmasraya, pada dasarnya kegiatan BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai “Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa”. Setiap program yang disusun untuk mewujudkan pembangunan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus segala bentuk perizinan penanaman modal baik skala kecil, menengah maupun besar oleh penanam modal dalam negeri dan asing. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
10
tahun 2014, serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2015,
dapat
dikemukakan
beberapa
permasalahan
dalam
melaksanakan program dan kegiatan BP2MPBJ sebagai berikut: 1. Keterbatasan data dan informasi; 2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia; 3. Belum optimalnya koordinasi; 4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program dan kegiatan; 5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikator kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun
dalam
RPJMD
dalam
menyusun
perencanaan
pembangunan. Dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan urusan Pelayanan Perizinan
Penanaman
Modal
dan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis, terstruktur dan terukur.
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
11
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksana Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2015 Kabupaten Dharmasraya
Nama SKPD :BP2MPBJ
Lembar .........dari.......... Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Target Kinerja Target Renstra SKPD s/d Target Capaian tahun berjalan 2015 Kinerja Hasil Target Program Target Renja SKPD Realisasi Renja Tingkat Realisasi Tingkat Program dan Program dan (Renstra tahun 2014 SKPD tahun 2014 Realisasi Capaian Capaian keluaran kegiatan 2015 SKPD)tahun (%) 2014 Program dan Realisasi kegiatan s/d 2016 Keg. s/d thn Target tahun 2013 berjalan (n-1) Renstra (%)
Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi Kantor
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan
Penyediaan Jasa Jumlah biaya pengeluaran Komunikasi, Sumber Daya untuk tagihan listrik, air Air dan Listrik dan telpon/internet
100%
2.400.000
2.397.550
99,90%
100%
100%
100%
100%
243.473.600
240.177.701
98,65%
100%
100%
100%
6bh
1.650.000
1.093.400
66,27%
6bh
6bh
100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan
100%
29.895.000
29.826.000
99,77%
100%
100%
100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3
100%
51.292.000
50.459.500
98,38%
100%
100%
100%
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
12
Jumlah peralatan yang Penyediaan Jasa diperbaiki dan honorarium Perbaikan Peralatan Kerja jasa perbaikan/service
100%
8.500.000
6.785.000
79,82%
100%
100%
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis
100%
18.378.500
18.352.000
99,86%
100%
100%
100%
Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan dan Cetakan dan Penggandaan penggandaan
100%
25.200.000
23.538.140
93,41%
100%
100%
100%
Penyediaan Komponen Jumlah biaya pengeluaran Instalasi untuk instalasi Listrik/penerangan kantor listrik/penerangan kantor
100%
2.311.500
2.284.500
98,83%
100%
100%
100%
100%
871.000
861.500
98,91%
100%
100%
100%
100%
16.237.500
15.975.000
98,38%
100%
100%
100%
Penyediaan Peralatan rumah tangga
Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga
Jumlah biaya pengeluaran Penyediaan Makanan dan untuk penyediaan makan Minuman minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
30x
151.107.000
148.196.000
98,07%
30x
30x
100%
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah honorarium petugas jasa administrasi teknis perkantoran
3org
65.100.000
65.100.000
100,00%
3org
3org
100%
Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan
100%
-
-
-
100%
100%
100%
Jumlah peralatan kantor yang disediakan
100%
68.860.000
67.540.000
98,08%
100%
100%
100%
Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor
100%
-
-
-
100%
100%
100%
Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara
6 unit
38.314.000
38.307.800
99,98%
6 unit
6 unit
100%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung/kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
13
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang Formal terlatih Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force Investasi) Penyusunan Kebijakan Investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
6
-
-
-
2
2
100%
-
1 Dok
1 Dok
1 Dok
100%
-
-
-
-
50
30
14
47%
-
-
-
5 bh
-
-
-
-
-
-
-
1 dok
-
-
-
-
-
-
-
1x
3
1
1
100%
1
1
100%
-
12x
5
5
100%
-
-
-
30
-
-
-
-
30
30
100%
5
-
-
-
-
5
5
100%
Cakupan Layanan PM
Cakupan Data Investasi Jumlah Perusahaan yang dimonitoring/di evaluasi Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah kebijakan investasi yang dibuat Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah penyelenggaraan Penyelenggaraan promosi promosi dan investasi yang Investasi diikuti Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
2 org
Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan PM Jumlah Perusahaan yang masuk dalam pemantauan, pembinaan dan pengawasan PM
Jumlah perizinan dan non Pembangunan Sistem perizinan yang diproses Pelayanan Informasi dan secara elektronik Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
14
Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah Program Pelayanan Perizinan Terpadu
Jumlah Buku Kajian Potensi dan Peluang Investasi di cetak
1 dok
-
-
-
-
1
1
100%
-
6493
2400
1996
83,16%
2400
2200
91.67%
-
60
20
20
100%
20
20
100%
-
33
11
11
100%
11
11
100%
-
30
30
30
100%
30
30
100%
3
-
-
-
-
3
3
100%
10jenis
-
-
-
-
-
-
-
11 org
-
-
-
-
-
-
-
5
5
100%
Cakupan Pelayanan Perizinan
Jumlah permohonan Analisa dan Uji Kelayakan ijin/non ijin baru yang dianalisis / diuji kelayakan Perizinan untuk diterbitkan Pengkajian dan Jumlah Permasalahan Pengendalian Perizinan Perizinan yang ditangani Sosialisasi dan penyusunan serta Jumlah kegiatan sosialisasi penyebarluasan informasi perizinan Monitoring dan Evaluasi Jumlah perusahaan yg di Perizinan monitoring/evaluasi Jumlah tenaga pengelola Penguatan Teknis Aplikasi sistem informasi PTSP dan Jaringan Sistem PTSP terlatih Peningkatan Kapasitas Jumlah jenis perizinan Kelembagaan Perizinan bersertifikasi ISO Bimbingan Teknis Jumlah Tenaga pengelola Pelayanan Perizinan perizinan kecamatan Kecamatan
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program mengintensifkan Cakupan Pengaduan Penanganan Pengaduan Masyarakat Masyarakat Pembentukan Unit khusus Jumlah pengaduan masyarakat yang Penanganan Pengaduan diproses/diselesaikan Masyarakat
5
5
5
5
100%
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
15
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Operasional LPSE
Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa
Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Tender Tender Terpadu yang difasilitasi Operasional Unit Layanan Jumlah Pokja terbentuk Pengadaan (ULP) untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional Peningkatan SDM Jumlah SDM Penyelenggara Penyelengara dan dan Penyedia B/J yang Penyedia Barang/Jasa kompeten Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE
Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten
Pelatihan Aplikasi LPSE
Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE Penguatan Teknis Aplikasi Jumlah Frekwensi dan Jaringan Sistem pemeliharaan jaringan dan Pengadaan Secara jumlah penambahan Elektronik (SPSE) peralatan server/jaringan Penanganan Jumlah Permasalahan Permasalahan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa yang ditangani/diselesaikan
100%
60%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
25
25
25
25
100%
25
25
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50
150
50
58
116%
50
50
100%
5
10
5
5
100%
5
5
100%
5
-
-
-
-
5
5
100%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
5
5
5
5
100%
3
3
100%
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
16
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang
disampaikan
masyarakat
melalui
musyawarah
perencanaan
pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan anggaran yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi
pelayanan
perizinan
penanaman
modal
dan
pengadaan
barang/jasa, dalam hal ini BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya yang membantu Bupati Dharmasraya, sehingga semakin profesional dalam
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
17
bidang tugasnya. Untuk itu, kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good government dan good governance. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal dan pengadaan barang/jasa di Kabupati Dharmasraya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut meliputi dan dapat dilihat pada table 2.2 Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti
oleh
peningkatan
kualitas
produk
perencanaan.
Beberapa
permasalahan yang dihadapi BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya dalam peningkatan kualitas produk perizinan, penanaman modal dan pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi; 4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal;
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
18
Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya Lembar .........dari..........
No 1
Indikator
SPM/standar nasional
2
3
Cakupan LPSE
1
2
3
Cakupan Pelayanan PM
Cakupan Pelayanan Perizinan
4
Cakupan Diklat PBJ
5
Cakupan Data Penanaman Modal
6
Cakupan Data Perizinan
7
Cakupan Koordinasi dan Pengembangan PM
8
Cakupan Pelaksanaan Tender
9
Cakupan Evaluasi Tender
10
Cakupan Retribusi Perizinan
11 Tingkat Disiplin Aparatur Tingkat Pelayanan 12 Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan 13 Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Ketersediaan 14 Aparatur yang kompeten Rasio Dokumen Perencanaan dan 15 pelaporan yang disusun tepat waktu
IKK
2014
Target Renstra SKPD 2015 2016
2017
Realisasi Capaian 2014 2015
4
5
6
7
8
9
1. Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik 2. Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan
70
100
100
100
11
12
100
100
100
30
30
30
30
14
30
30
100
100
100
100
83,16
90
90
50
50
50
50
58
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
10
10
10
7
10
10
100
80
80
80
50
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Jumlah sarana dan prasarana tersedia
100
100
100
100
100
100
100
Jumlah PNS yang kompeten
100
100
100
100
100
100
100
Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan
100
100
100
100
100
100
100
Jumlah Promosi yang diikuti 1. Jumlah Permohonan ijin/non ijin baru yang dianalisis/diuji kelayakannya utk diterbitkan 2. Jumlah Permasalahan Perizinan yang ditangani 3. Jumlah Kegiatan sosialisasi 1. Jumlah SDM tim pengelola LPSE yang kompeten 2.Jumlah SDM penyelenggara dan Penyedia B/J yang Kompeten 3. Jumlah Pelatihan aplikasi LPSE 1. Jumlah perusahaan yg dimonitoring 2. Cakupan Data Investasi Jumlah perusahaan yg dimonitoring/dievalua si perizinannya Jumlah Koordinasi dan Pengembangan PM 1. Jumlah POKJA terbentuk utk penyelenggaraan lelang 2. Jumlah permasalahan pengadaan B/J yang diproses/ditangani 1. Jumlah lelang yang difasilitasi 2. Jumlah SILPA positif sisa tender Jumlah PAD yang diterima dari retribusi perizinan Absensi PNS Indeks Kepuasan Masyarakat
10
Proyeksi 2016 2017
Cacatan Analisa 13
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal baik PMA maupun PMDN serta pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah
dilaksanakan
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan,
penanaman modal dan pengadaan barang/jasa, diantaranya : 1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui elektornik/internet
dalam
website
http://bp2mpbj.dharmasrayakab.go.id 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan serta mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan dengan mangakses website http://bp2mpbj.dharmasrayakab.go.id 3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal 4. Meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat dan pengusaha
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
20
5. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, tepat dan murah 6. Terwujudnya modernisasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dengan terpilih Unit Layanan Pengadaan sebagai 30 (tiga puluh) ULP Percontohan (pilot project) pada K/L/D/I di indonesia. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang bertujuan untuk: 1. Menciptakan
profesionalisme
aparatur
pelayanan
perizianan
penanaman modal dan pengadaan barang/jasa; 2. Menciptakan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal dan pengadaan barang/jasa; 3. Menciptakan iklim investasi yang aman dan sehat sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka kemajuan pembangunan ekonomi dan melaksanakan tender terpadu secara elektronik melalu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Dharmasraya (e-procurement).
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
21
Tabel 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Nama SKPD : BP2MPBJ
Lembar .........dari..........
Rancangan Awal RKPD No
Program/kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian
pagu Indikator (Rp.000)
Program /kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Cakupan Layanan Administrasi Kantor Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet
Target capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BP2MPBJ
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BP2MPBJ
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
BP2MPBJ
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BP2MPBJ
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BP2MPBJ
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
BP2MPBJ
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
BP2MPBJ
Penyediaan Alat Tulis Kantor
BP2MPBJ
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BP2MPBJ
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor
BP2MPBJ
Penyediaan Peralatan rumah tangga
BP2MPBJ
Penyediaan Makanan dan Minuman
BP2MPBJ
Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BP2MPBJ
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
30x
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
BP2MPBJ
Jumlah honorarium petugas jasa administrasi teknis perkantoran
3org
Kebutuhan Dana (Rp.000)
Cacatan penting
100%
41.525.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
100%
366.300.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
6bh
1.650.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
100%
82.670.500
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
100%
67.602.700
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
100%
7.150.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis
100%
16.503.850
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
100%
Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3 Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service
Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal Kegiatan ini blm ada di 17.930.000 RKPD awal
100%
1.861.200
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
100%
1.021.900
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
100%
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal Kegiatan ini blm ada di 128.803.400 RKPD awal 18.419.500
-
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
22
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
BP2MPBJ
Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
BP2MPBJ
Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan
100%
Pengadaan peralatan gedung/kantor
BP2MPBJ
Jumlah peralatan kantor yang disediakan
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BP2MPBJ
Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor
100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
BP2MPBJ
Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara
6 unit
BP2MPBJ
Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan
BP2MPBJ
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dicetak
10 bh
15.000.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
BP2MPBJ
Jumlah Laporan SKPD dicetak
25bh
25.000.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
BP2MPBJ
Jumlah Laporan Keuangan dicetak
10bh
15.000.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BP2MPBJ
Pendidikan dan Pelatihan Formal
BP2MPBJ
Jumlah pegawai yang terlatih
2 org
15.000.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan SKPD (RENJA, RENSTRA, LPPD dan LKPJ)
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Monitoring , Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal Kegiatan ini blm ada di 169.510.000 RKPD awal Kegiatan ini blm ada di 27.500.000 RKPD awal 72.160.000
101.022.680
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal Program ini belum ada di RKPD awal 2016 BP2MPBJ
Cakupan Layanan PM
BP2MPBJ
BP2MPBJ
Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force Investasi)
BP2MPBJ
Penyusunan Kebijakan Investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
BP2MPBJ
Cakupan Data Investasi Jumlah Perusahaan yang dimonitoring/di evaluasi
Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah kebijakan investasi yang dibuat
-
-
-
-
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
5 bh
35.000.000
1 dok
Kegiatan ini blm ada di 50.000.000 RKPD awal
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
23
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan promosi Investasi Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah
Program Pelayanan Perizinan Terpadu
Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi
BP2MPBJ
Jumlah penyelenggaraan promosi dan investasi yang diikuti
3x
BP2MPBJ
Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan PM
-
BP2MPBJ
BP2MPBJ
BP2MPBJ
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan
Jumlah Buku Kajian Potensi dan Peluang Investasi di cetak
BP2MPBJ
Jumlah permohonan ijin/non ijin baru yang dianalisis / diuji kelayakan untuk diterbitkan
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
30 bh
50.520.800
5 bh
20.705.300 RKPD awal
1 dok
21.546.800
Kegiatan ini blm ada di
Cakupan Pelayanan Perizinan
Program Pelayanan Perizinan Terpadu Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pengkajian, Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan Penyebarluasan Informasi Peraturan Perizinan/Nonperizinan dan Kebijakan Penanaman Modal
Jumlah Perusahaan yang masuk dalam pemantauan, pembinaan dan pengawasan PM Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses secara elektronik
68.328.700
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Program ini belum ada di RKPD awal 2400 bh
94.876.650
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
BP2MPBJ
Jumlah Permasalahan Perizinan yang ditangani
20 kasus
33.952.600
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
BP2MPBJ
Jumlah kegiatan sosialisasi dan bintek Peraturan Perizinan dan Nonperizinan
11 x
52.115.360
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
30 bh
50.807.900
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
BP2MPBJ
Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem PTSP
BP2MPBJ
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perizinan
BP2MPBJ
Jumlah kegiatan usaha masyarakat yg dilakukan monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan yang dimilikinya Jumlah tenaga pengelola sistem informasi PTSP terlatih Jumlah jenis perizinan bersertifikasi ISO
Peningkatan Kemampuan Aparatur (SDM) dalam Penyelenggaraan PTSP
BP2MPBJ
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bintek PTSP
Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Kecamatan
BP2MPBJ
Jumlah Tenaga pengelola perizinan kecamatan
5org
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal Kegiatan ini blm ada di 150.000.000 RKPD awal Kegiatan ini blm ada di 25.000.000 RKPD awal
11 org
Kegiatan ini blm ada di 80.000.000 RKPD awal
3 org 10jenis
39.554.900
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
24
Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Operasional LPSE Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu
Cakupan Pengaduan Masyarakat
BP2MPBJ
BP2MPBJ BP2MPBJ BP2MPBJ
Peningkatan SDM Penyelengara dan Penyedia Barang/Jasa Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE
Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
5 kasus
Kegiatan ini blm ada di 17.651.150 RKPD awal
Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa
Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Pelatihan Aplikasi LPSE
Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan
Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik Jumlah Pelaksanaan Tender yang difasilitasi
100% 25 x
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal Kegiatan ini blm ada di 21.904.300 RKPD awal
109.648.550
100%
359.857.300
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
BP2MPBJ
Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten
30 org
14.796.100
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
BP2MPBJ
Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten
5 org
38.960.350
BP2MPBJ
BP2MPBJ
BP2MPBJ
Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan Jumlah Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang ditangani/diselesaikan
5x
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal Kegiatan ini blm ada di 9.153.650 RKPD awal
1 paket
33.000.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
5 kasus
62.771.500
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
25
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan
BP2MPBJ
Jumlah kegiatan usaha masyarakat yg dilakukan monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan yang dimilikinya Jumlah tenaga pengelola sistem informasi PTSP terlatih
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perizinan
BP2MPBJ
Jumlah jenis perizinan bersertifikasi ISO
Peningkatan Kemampuan Aparatur (SDM) dalam Penyelenggaraan PTSP
BP2MPBJ
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bintek PTSP
Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Kecamatan
BP2MPBJ
Jumlah Tenaga pengelola perizinan kecamatan
Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem PTSP
Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
BP2MPBJ
BP2MPBJ
39.554.900
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
10jenis
150.000.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
5org
25.000.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
11 org
80.000.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan
5 kasus
17.651.150
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
109.648.550
Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik
100%
BP2MPBJ
Jumlah Pelaksanaan Tender yang difasilitasi
25 x
Peningkatan SDM Penyelengara dan Penyedia Barang/Jasa Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE
Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
3 org
BP2MPBJ
BP2MPBJ
Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa
Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Pelatihan Aplikasi LPSE
50.807.900
Cakupan Pengaduan Masyarakat
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Operasional LPSE Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu
30 bh
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal Kegiatan ini blm ada di 21.904.300 RKPD awal
100%
359.857.300
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
BP2MPBJ
Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten
30 org
14.796.100
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
BP2MPBJ
Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten
5 org
38.960.350
BP2MPBJ
BP2MPBJ
BP2MPBJ
Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan Jumlah Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang ditangani/diselesaikan
5x
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal Kegiatan ini blm ada di 9.153.650 RKPD awal
1 paket
33.000.000
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
5 kasus
62.771.500
Kegiatan ini blm ada di RKPD awal
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pada Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Dharmasraya tidak ada usulan program dari para pemangku kepentingan masyarakat.
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sesuai dengan 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawa Cita) Presiden RI Joko Widodo, maka BP2MPBJ membantu terwujudnya Agenda ke.2 “Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya” serta Agenda ke.7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik” 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan Pembangunan dalam era otonomi daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal baik PMA maupun PMDN serta pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
28
perizinan, penanaman modal dan pengadaan barang/jasa, yang merupakan tujuan dan sasaran RENJA BP2MPBJ diantaranya : 1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui
elektornik/internet
dalam
website
http://bp2mpbj.dharmasrayakab.go.id 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan serta mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan dengan mangakses website http://bp2mpbj.dharmasrayakab.go.id 3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal 4. Meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat dan pengusaha 5. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, tepat dan murah 6. Terselenggaranya
penyelenggaraan
proses
pengadaan
barang/jasa yang bersih dan bebas KKN dengan melaksanakan lelang melalui portal LPSE, www.lpse-dharmasrayakab.go.id 3.3 Program dan Kegiatan Dalam Rencana Kerja BP2MPBJ Tahun 2016 terdapat 9 (sembilan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan sebagai berikut:
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
29
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2016 Dan Prakiraan Maju tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya Nama SKPD: BP2MPBJ lembar........ dari.......... Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana tahun 2016 Kode
1
1 16
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /pagu indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
BP2MPBJ
100%
41.525.000
APBD
100%
45.677.500
BP2MPBJ
12 bulan
366.300.000
APBD
100%
402.930.000
Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya
BP2MPBJ
6bh
1.650.000
APBD
6bh
1.815.000
Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan
BP2MPBJ
100%
82.670.500
APBD
100%
90.937.550
Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan yang Peralatan Kerja diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service
BP2MPBJ
100%
67.602.700
APBD
100%
74.362.970
BP2MPBJ
100%
7.150.000
APBD
100%
7.865.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor Penyediaan Peralatan rumah tangga
BP2MPBJ
100%
16.503.850
APBD
100%
18.154.235
BP2MPBJ
100%
17.930.000
APBD
100%
19.723.000
BP2MPBJ
100%
1.861.200
APBD
100%
2.047.320
BP2MPBJ
100%
1.021.900
APBD
100%
1.124.090
2 BIDANG PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3
Cakupan Layanan Administrasi Kantor Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga
Cacatan Target Capaian penting Kinerja 8
9
Kebutuhan Dana pagu Indikatif 10
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
30
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung/kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan SKPD (RENJA, RENSTRA, LPPD dan LKPJ) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan promosi Investasi Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
BP2MPBJ
100%
18.419.500
APBD
100%
20.261.450
BP2MPBJ
30x
128.803.400
APBD
30x
141.683.740
Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor
BP2MPBJ
Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah peralatan kantor yang disediakan Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor
BP2MPBJ
100%
72.160.000
APBD
100%
79.376.000
BP2MPBJ
100%
169.510.000
APBD
100%
186.461.000
BP2MPBJ
100%
27.500.000
APBD
100%
30.250.000
Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara
BP2MPBJ
6 unit
101.022.680
APBD
6 unit
111.124.948
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dicetak
BP2MPBJ
10 bh
15.000.000
APBD
Kegiatan Baru
10 bh
16.500.000
Jumlah Laporan SKPD dicetak
BP2MPBJ
25bh
25.000.000
APBD
Kegiatan Baru
25bh
27.500.000
Jumlah Laporan Keuangan dicetak
BP2MPBJ
10bh
15.000.000
APBD
Kegiatan Baru
10bh
16.500.000
APBD
Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan
BP2MPBJ
APBD
Jumlah pegawai yang terlatih Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi
BP2MPBJ
2 org
15.000.000
APBD
2 org
16.500.000
Jumlah penyelenggaraan promosi dan investasi yang diikuti Jumlah Perusahaan yang masuk dalam pemantauan, pembinaan dan pengawasan PM
BP2MPBJ
3x
68.328.700
APBD
3x
75.161.570
BP2MPBJ
30 bh
50.520.800
APBD
30 bh
55.572.880
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
31
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses secara elektronik (SPIPISE)
BP2MPBJ
12 bln
20.705.300
APBD
5 bh
22.775.830
Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi Daerah Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force Investasi)
Jumlah Buku Kajian Potensi dan Peluang Investasi di cetak Cakupan Layanan PM
BP2MPBJ
1 dok
21.546.800
APBD
1 dok
23.701.480
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bintek Penanaman Modal
BP2MPBJ
4 Org
Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal
BP2MPBJ
5 bh
Penyusunan Kebijakan Investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Program Pelayanan Perizinan Terpadu Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pengkajian, Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan
Jumlah kebijakan investasi pembangunan fasilitas infrastruktur daerah
BP2MPBJ
Penyebarluasan Informasi Peraturan Perizinan/Nonperizinan dan Kebijakan Penanaman Modal Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem PTSP Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perizinan
BP2MPBJ
APBD APBD
Kegiatan Baru
4 Org
25.000.000
35.000.000
APBD
Kegiatan Baru
5 bh
38.500.000
1 dok
50.000.000
APBD
Kegiatan Baru
-
BP2MPBJ
2400 bh
94.876.650
APBD
Kegiatan Baru
2400 bh
104.364.315
BP2MPBJ
20 kasus
33.952.600
APBD
Kegiatan Baru
20 kasus
37.347.860
Jumlah kegiatan sosialisasi dan bintek Peraturan Perizinan dan Nonperizinan
BP2MPBJ
11 x
52.115.360
APBD
Kegiatan Baru
11 x
57.326.896
Jumlah kegiatan usaha masyarakat yg dilakukan monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan yang dimilikinya Terselenggaranya Aplikasi sistem informasi PTSP
BP2MPBJ
30 bh
50.807.900
APBD
Kegiatan Baru
30 bh
55.888.690
BP2MPBJ
3 org
39.554.900
APBD
3 org
43.510.390
Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Berstandar ISO
BP2MPBJ
1 Dokumen ISO
150.000.000
APBD
Kegiatan Baru Kegiatan Baru
Cakupan Pelayanan Perizinan Jumlah permohonan ijin/non ijin baru yang dianalisis / diuji kelayakan untuk diterbitkan Jumlah Permasalahan Perizinan yang ditangani
20.000.000
-
-
-
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
32
Peningkatan Kemampuan Aparatur (SDM) dalam Penyelenggaraan PTSP
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bintek PTSP
BP2MPBJ
5 Org
25.000.000
APBD
Kegiatan Baru
5 Org
35.000.000
Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Kecamatan
Jumlah Tenaga pengelola perizinan kecamatan yang terlatih
BP2MPBJ
22 org
80.000.000
APBD
Kegiatan Baru
22 org
88.000.000
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Operasional LPSE
Cakupan Pengaduan Masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa
Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Tender Tender Terpadu yang difasilitasi Operasional Unit Layanan Jumlah Pokja terbentuk Pengadaan (ULP) untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional Peningkatan SDM Jumlah SDM Penyelenggara Penyelengara dan Penyedia dan Penyedia B/J yang Barang/Jasa kompeten Peningkatan SDM Tim Jumlah SDM Tim Pengelola Pengelola LPSE LPSE yang kompeten Pelatihan Aplikasi LPSE Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE Penguatan Teknis Aplikasi Jumlah Frekwensi dan Jaringan Sistem pemeliharaan jaringan dan Pengadaan Secara jumlah penambahan Elektronik (SPSE) peralatan server/jaringan Penanganan Permasalahan Jumlah Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa yang ditangani/diselesaikan
BP2MPBJ
5 kasus
17.651.150
BP2MPBJ
APBD
5 kasus
19.416.265
APBD
BP2MPBJ
100%
109.648.550
APBD
100%
120.613.405
BP2MPBJ
25 x
21.904.300
APBD
25 x
24.094.730
BP2MPBJ
100%
359.857.300
APBD
100%
395.843.030
BP2MPBJ
30 org
14.796.100
APBD
30 org
16.275.710
BP2MPBJ
5 org
38.960.350
APBD
5 org
42.856.385
BP2MPBJ
5x
9.153.650
APBD
5x
10.069.015
BP2MPBJ
1 paket
33.000.000
APBD
1 paket
36.300.000
BP2MPBJ
5 kasus
62.771.500
APBD
5 kasus
69.048.650
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
33
Kegiatan bidang perizinan dan penanaman modal terdapat kegiatan yang baru dalam penamaannya, namun muatan substansinya hampir sama, dan ada juga kegiatan yang betul-betul baru akan dilaksanakan pada tahun 2016, jika ndipenuhi pendanaan dalam penganggarannya. Kegiatan Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa, untuk kegiatan bidang, banyak tidak tercantum dalam RKPD awal, untuk itu harap tabel usulan program/kegiatan ini menjadi bahan dalam RKPD perubahan.
Renja BP2MPBJ Tahun 2016
34
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai
persoalan-persoalan
terkait
dengan
perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat berdasarkan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku kepentingan (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai
dengan
tuntutan
paradigma
baru.
Proses
perencanaan
pembangunan seperti ini pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat (trickle down effect), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Dharmasraya adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi. Rencana Kerja ini, selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BP2MPBJ. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BP2MPBJ, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang. Sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang melekat di SKPD ini, Rencana Kerja BP2MPBJ terdiri dari 9 (sembilan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat Renja Bp2MPBJ 2016 35
meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan penanaman modal dan tugas pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Bidang perizinan penanaman modal merupakan layanan untuk memacu terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat di sektor riil.
Kemajuan
sektor
riil
akan berdampak
kepada
peningkatan
pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, investor besar dapat pula membuka lapangan kerja yang lebih luas di kabupaten ini. Demikian Rencana Kerja Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 disusun, kami menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan berkembang pesat dalam kurun waktu yang cepat, maka Renja ini buat dengan seksama dan untuk disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan kedepan.
BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEPALA,
H.ST.M.TAUFIK,SE.,MM NIP. 19640815 198911 1 001
Renja Bp2MPBJ 2016 36
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2016 Dan Prakiraan Maju tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya Nama SKPD: BP2MPBJ lembar........ dari.......... Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana tahun 2016 Kode
1
1 16
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan 2 BIDANG PENANAMAN MODAL
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /pagu indikatif
Sumber Dana
Cacatan penting
3
4
5
6
7
8
BP2MPBJ
100%
41,525,000
APBD
100%
45,677,500
BP2MPBJ
12 bulan
366,300,000
APBD
100%
402,930,000
BP2MPBJ
6bh
1,650,000
APBD
6bh
1,815,000
BP2MPBJ
100%
82,670,500
APBD
100%
90,937,550
BP2MPBJ
100%
67,602,700
APBD
100%
74,362,970
BP2MPBJ
100%
7,150,000
APBD
100%
7,865,000
BP2MPBJ
100%
16,503,850
APBD
100%
18,154,235
BP2MPBJ
100%
17,930,000
APBD
100%
19,723,000
BP2MPBJ
100%
1,861,200
APBD
100%
2,047,320
BP2MPBJ
100%
1,021,900
APBD
100%
1,124,090
BP2MPBJ
100%
18,419,500
APBD
100%
20,261,450
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Cakupan Layanan Administrasi Kantor Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah biaya pengeluaran Sumber Daya Air dan Listrik untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet Penyediaan jasa Jumlah kendaraan yang pemeliharaan dan perizinan diperpanjang STNK dan kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah biaya honorarium Keuangan bendahara, dan penyelenggara keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah biaya pengeluaran Kantor untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan yang Peralatan Kerja diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis Penyediaan Barang Cetakan Jumlah barang cetakan dan dan Penggandaan penggandaan Penyediaan Komponen Jumlah biaya pengeluaran Instalasi Listrik/penerangan untuk instalasi kantor listrik/penerangan kantor Penyediaan Peralatan rumah Jumlah biaya pengeluaran tangga untuk pembelian peralatan rumah tangga Penyediaan Makanan dan Jumlah biaya pengeluaran Minuman untuk penyediaan makan minum
Target Capaian Kebutuhan Dana Kinerja pagu Indikatif 9
10
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2016 Dan Prakiraan Maju tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya Nama SKPD: BP2MPBJ lembar........ dari.......... Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana tahun 2016 Kode
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator Kinerja Program/kegiatan 3 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 BP2MPBJ
5 30x
Kebutuhan Dana /pagu indikatif 6 128,803,400
Sumber Dana 7 APBD
Cacatan penting 8
Target Capaian Kebutuhan Dana Kinerja pagu Indikatif 9 30x
10 141,683,740
Program Peningkatan sarana Cakupan Sarana dan dan prasarana aparatur Prasarana Kantor
BP2MPBJ
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung/kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BP2MPBJ
100%
72,160,000
APBD
100%
79,376,000
BP2MPBJ
100%
169,510,000
APBD
100%
186,461,000
BP2MPBJ
100%
27,500,000
APBD
100%
30,250,000
BP2MPBJ
6 unit
101,022,680
APBD
6 unit
111,124,948
Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah peralatan kantor yang disediakan Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan yang kendaraan dinas / operasional diservice/dipelihara
APBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dicetak
BP2MPBJ
10 bh
15,000,000
APBD
Kegiatan Baru
10 bh
16,500,000
Penyusunan Laporan SKPD (RENJA, RENSTRA, LPPD dan LKPJ) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan SKPD dicetak
BP2MPBJ
25bh
25,000,000
APBD
Kegiatan Baru
25bh
27,500,000
Jumlah Laporan Keuangan dicetak
BP2MPBJ
10bh
15,000,000
APBD
Kegiatan Baru
10bh
16,500,000
2 org
16,500,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
BP2MPBJ Jumlah pegawai yang terlatih
BP2MPBJ
APBD 2 org
15,000,000
APBD
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2016 Dan Prakiraan Maju tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya Nama SKPD: BP2MPBJ lembar........ dari.......... Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana tahun 2016 Kode
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /pagu indikatif
Sumber Dana
Cacatan penting
3
4
5
6
7
8
Jumlah penyelenggaraan promosi dan investasi yang diikuti Pemantauan Pembinaan dan Jumlah Perusahaan yang Pengawasan Penanaman masuk dalam pemantauan, Modal pembinaan dan pengawasan PM Pengembangan Sistem Jumlah perizinan dan non Informasi Penanaman Modal perizinan yang diproses secara elektronik (SPIPISE) Penyusunan Kajian Potensi Jumlah Buku Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah dan Peluang Investasi di cetak
BP2MPBJ
3x
68,328,700
APBD
3x
75,161,570
BP2MPBJ
30 bh
50,520,800
APBD
30 bh
55,572,880
BP2MPBJ
12 bln
20,705,300
APBD
5 bh
22,775,830
BP2MPBJ
1 dok
21,546,800
APBD
1 dok
23,701,480
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi Daerah
Cakupan Layanan PM
BP2MPBJ
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bintek Penanaman Modal
BP2MPBJ
4 Org
Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force Investasi) Penyusunan Kebijakan Investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal
BP2MPBJ
5 bh
Jumlah kebijakan investasi pembangunan fasilitas infrastruktur daerah
BP2MPBJ
1 dok
2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan promosi Investasi
Target Capaian Kebutuhan Dana Kinerja pagu Indikatif 9
10
Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Pelayanan Perizinan Cakupan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD 20.000.000
APBD
Kegiatan Baru
4 Org
25,000,000
35,000,000
APBD
Kegiatan Baru
5 bh
38,500,000
50,000,000
APBD
Kegiatan Baru
-
-
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2016 Dan Prakiraan Maju tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya Nama SKPD: BP2MPBJ lembar........ dari.......... Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana tahun 2016 Kode
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Target Capaian Kinerja
4 BP2MPBJ
5 2400 bh
6 94,876,650
7 APBD
8 Kegiatan Baru
9 2400 bh
10 104,364,315
Jumlah Permasalahan Perizinan yang ditangani
BP2MPBJ
20 kasus
33,952,600
APBD
Kegiatan Baru
20 kasus
37,347,860
Jumlah kegiatan sosialisasi dan bintek Peraturan Perizinan dan Nonperizinan
BP2MPBJ
11 x
52,115,360
APBD
Kegiatan Baru
11 x
57,326,896
Jumlah kegiatan usaha masyarakat yg dilakukan monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan yang dimilikinya Penguatan Teknis Aplikasi dan Terselenggaranya Aplikasi Jaringan Sistem PTSP sistem informasi PTSP Peningkatan Kapasitas Terselenggaranya Pelayanan Kelembagaan Perizinan Perizinan Berstandar ISO
BP2MPBJ
30 bh
50,807,900
APBD
Kegiatan Baru
30 bh
55,888,690
BP2MPBJ
3 org
39,554,900
APBD
3 org
43,510,390
BP2MPBJ
1 Dokumen ISO
150,000,000
APBD
Kegiatan Baru Kegiatan Baru
Peningkatan Kemampuan Aparatur (SDM) dalam Penyelenggaraan PTSP
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bintek PTSP
BP2MPBJ
5 Org
25.000.000
APBD
Kegiatan Baru
5 Org
35,000,000
Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Kecamatan
Jumlah Tenaga pengelola perizinan kecamatan yang terlatih
BP2MPBJ
22 org
80,000,000
APBD
Kegiatan Baru
22 org
88,000,000
2 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pengkajian, Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan Penyebarluasan Informasi Peraturan Perizinan/Nonperizinan dan Kebijakan Penanaman Modal
3 Jumlah permohonan ijin/non ijin baru yang dianalisis / diuji kelayakan untuk diterbitkan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan
Kebutuhan Dana /pagu indikatif
Cacatan penting
Lokasi
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana Kinerja pagu Indikatif
-
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program mengintensifkan Cakupan Pengaduan Penanganan Pengaduan Masyarakat Masyarakat
-
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2016 Dan Prakiraan Maju tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya Nama SKPD: BP2MPBJ lembar........ dari.......... Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana tahun 2016 Kode
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan 2 Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Operasional LPSE
Indikator Kinerja Program/kegiatan 3 Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 BP2MPBJ
5 5 kasus
Kebutuhan Dana /pagu indikatif 6 17,651,150
BP2MPBJ
Sumber Dana 7 APBD
Cacatan penting 8
Target Capaian Kebutuhan Dana Kinerja pagu Indikatif 9 5 kasus
10 19,416,265
APBD
Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik Fasilitasi Pelaksanaan Tender Jumlah Pelaksanaan Tender Terpadu yang difasilitasi Operasional Unit Layanan Jumlah Pokja terbentuk untuk Pengadaan (ULP) penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional Peningkatan SDM Jumlah SDM Penyelenggara Penyelengara dan Penyedia dan Penyedia B/J yang Barang/Jasa kompeten Peningkatan SDM Tim Jumlah SDM Tim Pengelola Pengelola LPSE LPSE yang kompeten Pelatihan Aplikasi LPSE Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE
BP2MPBJ
100%
109,648,550
APBD
100%
120,613,405
BP2MPBJ
25 x
21,904,300
APBD
25 x
24,094,730
BP2MPBJ
100%
359,857,300
APBD
100%
395,843,030
BP2MPBJ
30 org
14,796,100
APBD
30 org
16,275,710
BP2MPBJ
5 org
38,960,350
APBD
5 org
42,856,385
BP2MPBJ
5x
9,153,650
APBD
5x
10,069,015
Penguatan Teknis Aplikasi dan Jumlah Frekwensi Jaringan Sistem Pengadaan pemeliharaan jaringan dan Secara Elektronik (SPSE) jumlah penambahan peralatan server/jaringan Penanganan Permasalahan Jumlah Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa yang ditangani/diselesaikan
BP2MPBJ
1 paket
33,000,000
APBD
1 paket
36,300,000
BP2MPBJ
5 kasus
62,771,500
APBD
5 kasus
69,048,650