BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Organisasi
sektor
publik
adalah
organisasi
yang
bertujuan
menyediakan/memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2004). Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya. Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasiorganisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya Era Reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap Negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah Daerah, dimana daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. 1
Dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Kemudian diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian timbul hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan pengelolaan keuangan negara yang cepat, tepat, dan akurat agar mencapai sasaran yang diinginkan dengan disertai perhatian pada segi-segi efisiensi kehematannya. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Informasi yang berkualitas menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hatihati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002:9).
2
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya (Lamusu, 2013:17). Pembaharuan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan PP 25/2005, dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada saat ini kurang menunjukkan hasil yang kredibel hal ini disebabkan oleh kurang baiknya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Di antara seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yang diperiksa oleh BPK ada beberapa Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini disclaimer, selebihnya hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Hal ini menjadi fenomena yang memprihatinkan. Sedangkan pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana publik secara efektif, efisiensi, ekonomi dan juga patuh terhadap semua aturan serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu dan akuntabel. Kabupaten Bandung yang merupakan salah daerah tingkat II di Jawa Barat pengelolaan keuangannya masih kurang sesuai dengan yang diharapkan. Kabupaten Bandung selalu mendapatkan opini audit BPK berupa WDP (Wajar Dengan Pengecualian) hingga tahun 2012 lalu.
3
Tabel 1.1 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kab. Bandung Tahun 2009-2012 No
Tahun
Opini BPK
1
2009
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2
2010
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3
2011
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4 2012 Sumber: www.bpk.go.id
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan. Dapat dilihat dari table di atas opini yang di berikan oleh BPK sangat statis artinya tidak ada peningkatan apapun itu menunjukkan masih terdapat kelemahan system pengendalian intern pemerintah yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan suatu sistem yang dapat mewujudkan pelaksanaan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tersebut berupa sistem pegendalian intern. Dimana sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008). Sistem pengendalian yang ada di lingkungan pemerintahan dikenal dengan sistem pengendalian intern pemerintah atau disingkat dengan SPIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, SPIP adalah sistem pengendalian intern
4
yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi di Kabupaten Bandung sebanyak 8 kasus sebagaimana dalam tabel 1.2 berikut ini.
Tabel 1.2 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Bandung No.
Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Kelemahan Sistem Pengendalian 2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 3 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jumlah Sumber: www.bpk.go.id (IHPS II 2010) 1.
3 4 1 8
Tabel di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Bandung yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan dikarenakan pemerintah
daerah
masih
belum
melakukan
pengelolaan
serta
pertanggungjawaban keuangannya dengan baik, maka dari itu diperlukan posisi pengelola keuangan yang berkompeten di bidang keuangan. Pemerintah merespon tuntutan kompetensi sumber daya manusia tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012. Hal lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dipandang 5
sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing (Andi, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Penelitian mengenai sistem pengendalian intern telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi (2010) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung), menghasilkan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nuryanto dan Afiah (2010) dalam penelitiannya The Impact of Internal Control, Information technology Utilization and the Competence of the Employees on Financial Statement Quality secara parsial, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 26,50%, dan pengendalian internal sebesar 25,96% serta teknologi informasi sebesar 13,15%. 6
Selain sistem pengendalian intern pemerintah, dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pula kompetensi sumber daya manusia. Sebagaimana yang dikemukan oleh Sutrisno (2009:221) yaitu kompetensi dalam organisasi publik maupun privat sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, di mana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul : “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung”.
1.2
Identifikasi Masalah 1. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan terhadap
Keefektivan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Kabupaten
Bandung? 2. Bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung? 3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai
informasi yang terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada instansi pemerintah daerah kabupaten Bandung yang kemudian akan diolah dan dianalisa
7
untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan terhadap efektivitas pengelola keuangan Daerah Kabupaten Bandung. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bandung. 3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
1.4
Kegunaan Penelitian Kegunaan pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai
pihak, antara lain: 1.
Bagi Penulis Pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan memahami perbandingan antara konsep yang diberikan pada masa perkuliahan dengan penerapannya langsung di instansi pemerintahan, dan melengkapi syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
2.
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberi masukan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi informasi agar dapat di pergunakan secara optimal sehingga mencapai pengelolaan keuangan yang efektif serta dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya.
3.
Bagi Pihak Lain Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan pemanfaatan teknologi 8
terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bandung, serta dapat memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.
1.5
Lokasi dan Waktu Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti,
penulis melakukan penelitian di kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung yang berlokasi di Jl. Raya Soreang KM 17. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015.
9
1
87
