BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Penelitian
Selama ini pemerintahan di Indonesia menjadi pusat perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat, dan tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel terutama dalam
mengelola Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian ini mempunyai peran penting dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapan. Selanjutnya menjadi sistem pengendalian intern karena sistem pengendalian intern diperlukan sebagai alat pengendalian yang membantu pihak manajemen agar seluruh kegiatan perusahaan/instansi dapat berjalan dengan baik, teratur, terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk itu pihak manajemen perlu dibantu oleh alat pengendalian yaitu sistem pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan salah satu alat yang dapat membantu manajemen melakukan
pengendalian maupun pengawasan atas berbagai aktivitas operasional yang
dilakukan.
Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang – undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang pengambilan
dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik (good governance), khusunya bidang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah melakukan reformasi ketentuan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan tersebut juga ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1997 dan dituangkan dalam sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan Daerah. Selain undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah tertib lebih dahulu, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri
atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya.
Dalam pelaksanaannya, Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun oleh SKPD selaku Pengguna
Anggaran (PA). Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada DPRD dan diteruskan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara. Bentuk dan isi laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan sistem akuntansi dan pelaporannya harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Permendagri No 13 tahun 2006 meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Peraturan Gubernur Jawa Barat, Nomor 64 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengendalian intern dan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah membentuk Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pengelola Barang Milik
Daerah yang merupakan bagian dari Pengelola Keuangan Daerah. Penyusunan laporan keuangan dan pembukuan aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan oleh (Sub Bagian Kepegawaian dan Umum). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun
2010 terdapat permasalahan yang timbul dari
pengelolaan aset yaitu pengamanan aset yang masih lemah sehingga menimbulkan dampak pada hilangnya aset daerah dikarenakan pengelolaan aset tetap yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap, sehingga dapat menghambat proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan daerah. Permasalahan yang ditemukan terhadap aset tetap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yaitu: 1. Ketidakjelasan tentang laporan aset tetap yang hilang mengenai peralatan dan mesin di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tetapi di laporan aset tetap masih ada.
2. Terdapat gedung dan bangunan sekolah, sementara hak milik atas
tanah dari gedung dan bangunan tersebut masih milik pemerintah
Kab/Kota pada laporan aset tetap, padahal masih ada sengketa.
(sumber: laporan aset tetap di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010).
Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa permasalahan tersebut
merupakan indikasi lemahnya pengendalian intern. Satu hal yang dibutuhkan
disini adalah suatu cara dalam memperoleh suatu pengendalian yang berjalan secara efektif yang di dalamnya terdapat laporan aset tetap penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pengendalian yang efektif tersebut harus mencakup unsur-unsur sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti sistem pengendalian intern. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan mengambil judul : “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)”
1.2
Perumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas maka
penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan:
Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern (lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, kegiatan
pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern) terhadap keandalan
laporan aset tetap pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat?
1.3
Pembatasan Masalah Penelitian Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut: 1. Penelitian difokuskan pada sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 yang merupakan adopsi dari COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission). 2. Laporan Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2010 yang telah diaudit BPK, khususnya bagian aset tetapnya saja yang meliputi: tanah, peralatan dan mesin
1.4
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1
Tujuan Penelitian
Mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern yang
terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan
komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan pengendalian
intern terhadap keandalan laporan aset tetap pemerintah pada Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat?
1.4.2
Tujuan Khusus Penelitian 1. Mengetahui apakah setiap unsur dari sistem pengendalian intern telah ditetapkan dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2. Mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat transparansi, khusus di laporan aset tetap.
1.5
Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis berharap agar hasilnya
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:
1. Bagi Penulis
Mendapat ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berpengaruh tersebut laporan aset tetap. 2. Bagi Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan suatu sistem pengendalian intern yang lebih optimal dalam rangka mewujudkan keandalan laporan aset tetap pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 3. Bagi Pihak Pembaca Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi untuk kajian selanjutnya, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
