BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Ketenagakerjaan merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian utama pemerintah dari masa ke masa. Permasalahan ini menjadi penting mengingat erat kaitannya dengan pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masalah ketenagakerjaan menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat. Pembangunan merupakan upaya perubahan struktural yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Tujuan pembangunan Indonesia itu sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan adalah dengan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan serta penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun demikian tidak semua penduduk memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses dan kegiatan pembangunan, sehingga masih ada yang tertinggal dan tidak terangkat dari kemiskinan. Ketenagakerjaan masih menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah, hal ini dapat tercermin pada:
2
1. Ketenagakerjaan merupakan salah satu sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, sesuai triple track strategy (pro poor, pro growth, pro job). 2. Begitu pula pada RPJMN 2010-2014, sasaran pemerintah pada bidang ketenagakerjaan yaitu: a. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5-6 persen. b. Menyelesaikan masalah ketenagakerjaan antara lain: Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh Pekerjaan yang layak Kualitas angkatan kerja yang rendah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda yang tinggi. TPT terdidik (di atas SLTA) masih tinggi. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu masalah makroekonomi.
Dilihat
dari
dimensi
regional
beberapa
permasalahan
pengangguran adalah tidak adanya konvergensi dan tingkat pengangguran provinsi menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Sari, 2011). Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Pengangguran Terbuka Indonesia Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan (juta orang) JENJANG PENDIDIKAN
Februari 2010 Penganggur % TPT Terbuka
Agustus 2010 Penganggur % TPT Terbuka
Februari 2011 Penganggur % TPT Terbuka
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
< SD SMP SMA SMK DIPLOMA I/II/III UNIVERSITAS
2,13 1,65 2,11 1,34 0,54 0,82
24,80 19,21 24,56 15,60 6,29 9,55
2,16 1,66 2,15 1,20 0,44 0,71
25,96 19,95 25,84 14,42 5,29 8,53
1,92 1,80 2,27 1,08 0,44 0,61
23,65 22,17 27,96 13,30 5,42 7,51
TOTAL
8,59
7,41
8,32
7,14
8,12
6,80
Sumber : BPS, diolah.
3
Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa secara total persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sampai dengan bulan Februari 2011 sebesar 6,80 persen. Apabila kita bandingkan dengan target RPJMN 2010-2014 yang ingin dicapai maka dapat dikatakan bahwa TPT Indonesia masih jauh dari angka yang diharapkan dimana TPT terdidik (di atas SMA) masih tinggi. Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Salah satu masalah yang perlu disikapi secara tegas dan bijak adalah masalah ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun selalu menunjukkan adanya peningkatan. Terjadi sekali penurunan yaitu pada tahun 2009 dimana pertumbuhan ekonominya tidak sepesat tahun 2008, hal ini dikarenakan terjadi krisis global yang melanda negara-negara di dunia yang juga berimbas pada Indonesia. Kemudian di tahun 2010 pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan adanya peningkatan. Seperti terlihat pada Gambar 1.1 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2010 sebesar 6,10 persen sedangkan Sumatera Barat sebesar 5,93 persen.
4
7,00
6,88 6,35 6,14
6,00
6,10
6,34 6,01
5,73 5,69
5,93
5,50
5,00
4,58 Indonesia Sumatera Barat
4,28
4,00 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Sumatera Barat Tahun 2005-2010 Sumber: BPS, diolah.
8,50
8,00
8,39 8,14
8,04
7,97 7,90
7,87 7,57
7,50 7,41
7,14
7,14
7,00 6,95
Indonesia
6,80
Sumatera Barat 6,50 08 2008
02 2009
08 2009
02 2010
08 2010
02 2011
Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia dan Sumatera Barat Periode Agustus 2008 s/d Februari 2011 Sumber: BPS, diolah.
5
Menurut Wallis (2002), pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan meningkatkan upah pekerja dan penyerapan tenaga kerja, karena meningkatnya permintaan tenaga kerja. Besarnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan Sumatera Barat dapat dilihat dari tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat sangat berfluktuasi dibandingkan dengan TPT Indonesia. Pada periode Februari Tahun 2011 Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat sebesar 7,14 persen di atas angka Indonesia yang sebesar 6,80 persen. Baik TPT Indonesia maupun Sumatera Barat keduanya menunjukkan angka yang sangat tinggi jika dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam RPJM 20102014 yang sebesar 5 s/d 6 persen.
1.2 Perumusan Masalah Pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, akan tetapi di sisi lain peningkatan ini justru tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu jumlah penduduk juga terus bertambah yang menumpuk pada usia produktif, peningkatan jumlah angkatan kerja tanpa diikuti dengan penyediaan lapangan kerja akan mengakibatkan jumlah pengangguran semakin bertambah. Tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi,
seperti
produksi,
distribusi,
konsumsi
maupun
investasi.
Keterlibatannya dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan
6
pendapatan yang memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat diperoleh. Untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut dibutuhkan kajian mengenai ketenagakerjaan yaitu penyerapan tenaga kerja beserta faktorfaktor yang memengaruhi. Kajian tersebut juga berguna untuk merumuskan strategi kebijakan dalam ketenagakerjaan pada masa yang akan datang. Bertolak dari uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat? 2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, PDRB, dan upah riil terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat, dan seberapa besar pengaruh dari masing-masing faktor tersebut?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat. 2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, PDRB, dan upah riil terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat serta besarnya pengaruh dari masing-masing faktor tersebut.
1.4 Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
7
bahan sekaligus rekomendasi mengenai strategi kebijakan yang optimal untuk mengurangi tingginya pengangguran di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan bagi pembaca diharapkan bisa menjadi informasi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis atupun lebih lanjut. Bagi penulis sendiri penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari di bidang ekonomi.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian
ini
hanya
akan
membahas
faktor-faktor
yang
dapat
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja mencakup seluruh sektor baik formal maupun informal. Adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dibatasi pada pengeluaran pemerintah, PDRB, dan upah riil. Objek penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat dengan periode waktu Tahun 2005-2010. Adapun data diperoleh dari publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS RI) maupun BPS Provinsi Sumatera Barat.
