1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Komunikasi merupakan suatu hal yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu komunikasi saat ini sangatlah bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa selalu berhubungan dengan manusia lain. Kegiatan komunikasi berlangsung dari waktu ke waktu, hari demi hari yang dilakukan oleh manusia merupakan aktivitas yang sangat menunjang bagi kegiatan komunikasi. Komunikasi memegang peran penting dalam sebuah lembaga, organisasi, ataupun perusahaan. Hal yang paling terpenting dalam melakukan komunikasi, yaitu adanya penyampaian pesan (komunikator), adanya komunikasi dan isi dari pesan yang disampaikan. Fungsi komunikasi secara sederhana tidak hanya sekedar menyampaikan pesan informasi, ide tau gagasan, tetapi juga mengandung unsur persuasif agar orang lain bersedia menerima suatu pemahaman dan pengaruh maupn melakukan suatu perintah, bujukan, dan sebagainya.
Keberhasilan suatu komunikasi didasari atas berdirinya organisasi yang baik, karena komunikasi merupakan bagian dari unsur-unsur organisasi. Komunikasi organisasi adalah cara untuk menemukan cara-cara yang dapat memperbaiki
2
kualitas kehidupan kerja yang terdapat dalam kedisiplinan yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Komunikasi organisi juga sebagai landasan yang kuat bagi karier dalam manajemen, pengembangan sumber daya manusia, komunikasi perusahaan, dan tugas-tugas lain yang berorientasikan manusia dalam organisasi.1
Dalam hal ini, unsur persuasif yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dengan masyarakat, dijembatani oleh suatu unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dalam suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi organisasi tentu terdapat sebuah unit kerja yang salah satunya bertugas untuk menjalankan organisasi tersebut baik yang sudah berskala besar maupun kecil pada kegiatannya memerlukan peranan Public Relations (PR) atau bisa disebut dengan Hubungan Masyarakat (Humas). PR atau Humas merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkesinambungan secara terus menerus dengan tujuan menciptakan kebersamaan antara organisasi atau lembaga penyiaran dengan masyarakat. Public Relations (PR) atau Humas mempunyai fungsi pekerjaan yang aktif dan dinamis. Kegiatan yang dilakukan oleh Humas harus menumbuhkan fungsi komunikasi yang berlangsung guna menghasilkan proses timbal balik antara organisasi atau lembaga dengan publiknya dengan tujuan menciptakan saling pengertian (mutual understanding), saling menghargai (mutual appreciation), saling mempercayai (mutual confidence), menciptakan good will, memperoleh dukungan publik (public support), demi tercapainya citra
1
R.Wayne Pace,. Don F. Faules. Komunikasi Organisasi. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006. Hal: 25
3
yang positif bagi suatu lembaga/perusahaan sehingga menciptakan suasana hubungan kerjasama yang baik.2 Kerja sama tersebut harus dimulai dari dalam, karena keberhasilan urusan dalam akan menjadi dasar dari kegiatan PR. Keberadaan PR dalam suatu organisasi atau lembaga, atau pun instansi pemerintah merupakan suatu keharusan, baik secara fungsional maupun operasional yang mampu bertindak dalam upaya penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan kerja instansi Kepolisian.
Citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Hal ini disebabkan dari perubahan kultur dengan keberadaan suatu objek yaitu polisi nakal yang sangat berbahaya karena dapat merusak citra institusi kepolisian dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, serta merusak kinerja kepolisian. Tidak sedikit ditemukan “fakta” yang disebut sebagai “polisi nakal”. Berdasarkan fakta dilapangan, beberapa contoh kasus aktivitas oknum polisi yang merusak citranya adalah kasus penilangan yang memungut biaya secara langsung dialami oleh masyarakat sekitar Polresta Bekasi Kota, polisi yang sedang tidak bertugas mendatangi tempat hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil, mencuri, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Polisi semacam itu banyak bermunculan, lantaran karakter pribadi yang terbentuk dalam bhayangkara tidak terpantau oleh masyarakat dan mengakibatkan citra di kepolisian menjadi negatif.
2
Rosady Ruslan. Manajemen Public Relations&Media Komunikasi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hal: 37
4
Perjalanan dan pengabdian Kepolisian Republik Indonesia dengan segala keberhasilan dan kegagalannya, serta agenda ke depan yang harus dituntaskan. Semua hal ini tidak bisa dilepaskan dari salah satu faktor determinannya yaitu aspek kemitraannya dengan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo3: “polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat”. Keberadaan fungsional kepolisian adalah suatu institusi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan yang ditujukan untuk dapat menjaga sistem kepatuhan. Kepolisian diperlukan untuk menghindarkan kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku, dan perilaku kriminal dari individu-individu warga masyarakat juga bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Polisi sebagai mitra masyarakat yaitu polisi yang merangkul bukan memukul, polisi yang mengajak bukan membentak, dan polisi yang mendidik bukan menghardik.
Suatu ketika muncul pertanyaan “Haruskah polisi dan
masyarakat bermitra?”. Pertanyaan ini hakekatnya merupakan pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu ditanyakan. Kemitraan adalah salah satu wujud nyata komunikasi sehingga kedua belah pihak, terlebih pihak kepolisian sebagai pihak yang paling berperan dalam mewujudkan kemitraan yang memberi nilai tambah perlu menerapkan strategi komunikasi yang tepat. Namun, pada realitasnya membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam arti tidak sekedar mitra-mitraan, tetapi mitra yang kokoh, mitra yang otentik tidak kosmetis dan 3
Satjipto Rahardjo. Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Bandung: Alumni, 1976.Hal 111
5
mitra yang saling memberi nilai tambah bagi keduanya. Sepertinya perlu untuk diupayakan dan dieksplorasi lebih lanjut oleh kedua belah pihak. Kondisi tersebut sepertinya, saat ini, belum berubah secara signifikan. Padahal sikap saling percaya, merupakan kunci sukses upaya mewujudkan kemitraan dan partisipasi masyarakat.
Salah satu metode pencegahan dan penanganan yang baru yang merupakan metoda lama yang terus menerus diperbaharui adalah ”Community Policing” (CP) atau ”Pemolisian masyarakat”. Dari banyak definisi kiranya ”Pemolisian masyarakat” adalah pemberian jasa pemolisian, yang berasal dari kemitraan masyarakat dan polisi yang mengidentifikasi dan memecahkan berbagai isu dalam rangka mempertahankan tertib sosial. (”Community Policing is the delivery of policing sercices, resulting from a community and police partnership that identifies and resolves issues in order to mantain social order,”).4
Peneliti melakukan penelitian di Polresta Bekasi Kota, karena Polresta Bekasi Kota merupakan tempat berdirinya community policing. Salah satu upaya untuk merealisasikan community policing tersebut adalah dengan melakukan proyek kerjasama Indonesia-Jepang melalui Japan Internarional Cooporation Agency (JICA), sedangkan yang menjadi pilot proyek adalah Polres Metropolitan Bekasi, dengan jajaran Polda Metro Jaya yaitu wilayah Jakarta Timur, Jakarta
4
Sutanto Jenderal. Polmas Falsafah Baru Pemolisian. Pensil 324. 2004.Hal 32
6
Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Tangeran Kota, Tangerang, Depok , Bekasi Kota.5
Hal ini dilakukan dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, diantaranya adalah upaya kerjasama yang dilakukan polri dengan jepang melalui program bantuan JICA (Japan International Coorperation Agency) dengan mengedepankan program community policing yang dijalankan melalui pilot project di Polresta Bekasi Kota. Sejak tahun 2002 JICA mensponsori suatu program bantuan kepada Polri sebagai bagian dari usaha untuk memenuhi permintaan masyarakat atas Reformasi Polri. Dari program ini Polri mengaplikasikan dan mengedepankan program tersebut yaitu bereaksi secara tulus atas laporan masyarakat serta bereaksi secara cepat atas permintaan masyarakat. Dari program polmas dan binmas yang sudah didesain melalui kerjasama dengan Jepang, Polri dalam hal ini melalui aplikasi polmas oleh Polresta Bekasi Kota dengan melakukan upaya peningkatan aktifitas polisi sipil diantaranya dengan pelaksanaan tugas yang berorientasi kepada masyarakat, menjunjung tinggi nilai professional, cerdas, bermoral, modern dan patuh hukum dan polisi selalu berpikir inovatif, memahami nilai atau norma, aktif berperan dalam kegiatan masyarakat serta mengutamakan tindakan proaktif, partnership dan problem solving. Pemolisian modern, yang mempraktekan gaya pemolisian yang berorientasi atau menekankan pada penuntasan masalah (problem solving), pemolisian atau jasa-jasa publik (public service policing), pemolisian dengan
5
Kunarto.Perilaku Organisasi Polri.Jakarta: Cipta Manunggal. 1997.Hal 32
7
mengandalkan sumberdaya setempat (resource based policing) yang dikenal dengan Pemolisian Komuniti (Community Policing).6
Dalam operasionalnya, paradigma ini akan terimplementasi melalui jati diri yang memersepsikan diri sebagai abdi masyarakat, mempunyai sikap, metode, dan orientasi kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani, serta sikap kemandirian yang dapat diaktualisasikan melalui kemampuan profesionalisme. Realita di lapangan menunjukkan bahwa praktik-praktik kepolisian di Indonesia hingga saat ini secara umum cenderung telah mengisolasikan aparat kepolisian dari masyarakat yang dilayaninya yang tentunya berdampak pada kinerja kepolisian untuk melakukan pengendalian kejahatan yang lebih efisien. Oleh karena itu, penerapan community policing sangat dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi para aparat penegak hukum tersebut untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan warga masyarakat yang merupakan mitra utamanya. Polisi tidak hanya cukup dengan melakukan proses keamanan dan ketertiban dengan cepat, tetapi juga bagaimana memperlakukan para masyarakat yang dapat memperlihatkan cara kita melayani sebaik mungkin serta menimbulkan kesan yang positif.
Community policing merupakan salah satu model atau gaya yang paling inovatif untuk mendukung upaya-upaya reformasi kepolisian Polresta Bekasi Kota yang diupayakan baik oleh pihak kepolisian sendiri maupun kelompok-kelompok masyarakat. Kekhasan community policing yang menekankan pada pentingnya 6
Awaloedin Djamin. Polri Pengamanan Swakaersa Dan Community Policing. Bunga Rampai Ilmu Kepolisian. Jakarta: Yayayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2004.Hal 88
8
peran dan keterlibatan masyarakat untuk mendukung terciptanya polisi sipil yang profesional dan bertanggung jawab. Maka, Polri sebagai subjek utama dari keberhasilan program community policing perlu melakukan aktivitas yang tepat dan dapat diimplementasikan sehingga polisi semakin dekat dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat semakin kooperatif membantu tugas polisi serta merasa nyaman atau terbuka dengan polisi. Community policing tidak mudah diterapkan, tetapi bukan hal yang tidak mungkin jika ada kesungguhan dari semua pihak. Demi memenuhi perannya sebagai intutisi publik, Dengan demikian, diharapkan dapat terwujudnya polisi untuk masyarakat yang mahir hukum dan tunduk pada hukum, namun tanpa melupakan esprit de corps, yaitu sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban.
1.2
Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelelitian ini adalah Bagaimana Aktivitas
Community Policing Yang Dilakukan Oleh Humas Polresta Bekasi Kota Dengan Masyarakat?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Aktivitas Community
Policing Yang Dilakukan Oleh Humas Polresta Bekasi Kota Dengan Masyarakat.
9
1.4.
Manfaat Penelitian Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan beberapa manfaat yang telah
diperoleh dari peneliti, antara lain: 1.4.1 Manfaat Akademis Dalam penelitian ini, diharapkan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan komunikasi khususnya dibidang Public Relations yang berkaitan dengan pengembangan aktivitas Community Policing di Humas Polresta Bekasi Kota dalam membentuk citra. 1.4.2 Manfaat Praktis Hasil penelitian akan memberikan kontribusi berupa evaluasi dalam dunia kepolisian dengan adanya kegiatan Community Policing dapat menghasilkan suatu informasi mengenai aktivitas yang dilakukan kepolisian Polresta Bekasi Kota dan dapat dijadikan sebagai bentuk penilaian citra positif terhadap polisi yang selama ini memiliki citra negatif dimata masyarakat.
