15
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah kependudukan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua
negara termasuk Indonesia. Saat ini penduduk Indonesia kurang lebih berjumlah 238 juta jiwa. Indonesia terancam mengalami ledakan penduduk jika tidak ada program KB . Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia masih cukup tinggi. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah pelopor gerakan KB di Indonesia, dan merupakan cikal bakal berdirinya BKKBN di Indonesia. Pendirian PKBI dilatar belakangi oleh keprihatinan mereka terhadap tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia akibat tidak terkontrolnya kehamilan dan kelahiran. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga- keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan. BKKBN Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2000 didalam pertimbangan keluarnya Keppres ini adalah untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, dipandang perlu untuk meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dalam program KB nasional dan pembangunan KS (Keluarga Sejahtera) serta pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-
Universitas Sumatera Utara
16
laki dan 118.048.783 perempuan. Lajunya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia membuat Pemerintah mendirikan Badan Kependudukan Keluarga Berencana
Nasional
(BKKBN).
Pemerintah
Indonesia
melalui
Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan penekanan jumlah angka kelahiran dengan pengelolaan dan pelaksaan program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana penting karena merupakan proses penetapan jumlah dan jarak anak yang diinginkan dalam keluarga seseorang dan pemilihan cara yang tepat untuk mencapai keinginan tersebut. menjadi peserta KB aktif merupakan hal yang dapat menurunkan resiko kematian. tingkat kegagalan peserta KB dalam menggunakan alat kontrasepsi merupakan salah satu masalah bagi petugas KB, dan menjadi bahan pertimbangan untuk melihat bagaimana alat kontrasepsi yang tersedia harus ada saat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan terhadap peserta KB aktif. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (dibawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (diatas usia 35 tahun). Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB menyediakan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa
Universitas Sumatera Utara
17
jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak (Kemenkes RI, 2014). Program Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui proses Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pengaturan
perkawinan,
pembinaan
ketahanan
keluarga,
peningkatan
kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga Berencana merupakan salah satu cara untuk dapat menurunkan resiko kematian ibu dan balita. Salah satu tugas pokok dari BKKBN adalah mengelola bahan dan alat kontrasepsi. Pengelolaan bahan dan alat kontrasepsi merupakan suatu aktivitas yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, keempat tahap ini saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga harus terkoordinasi dengan optimal. pencatatan dan pelaporan obat serta pengawasan terhadap ketersediaan alat kontrasepsi ke seluruh klinik KB baik tingkat Kota dan Kabupaten yang digunakan didapatkan tanpa adanya penyusunan rencana distribusi alat kontrasepsi ke klinik Keluarga Berencana berdasarkan evaluasi kebutuhan alat kontrasepsi. Pengelolaan bahan dan alat kontrasepsi merupakan salah satu hal yang penting dalam ketersediaan alat kontrasepsi bagi peserta KB aktif. Persediaan bahan dan alat kontrasepsi harus efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta KB aktif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliningsih (2001) dalam penelitiannya mengenai sistem pengelolaan perbekalan obat/alat kesehatan persediaan ruangan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin
Universitas Sumatera Utara
18
Harapan Kita menyebutkan bahwa ketidaktersediaan obat/alkes persediaan ruangan tergantung pada sistem pengelolaan yang sangat dipengaruhi oleh unsurunsur manajemen yaitu kebijakan pelayanan, organisasi, SDM, sarana/prasarana, metode dan sistem informasi, serta aspek logistik yang meliputi proses perencanaan,
pengadaan,
penerimaan,
penyimpanan,
pendistribusian
dan
pengawasan/pengendalian. Penelitian lain yang dilakukan Panjaitan, dkk (2014) menyatakan bahwa perencanaan alat dan alat kontrasepsi tidak menggunakan rumus yang sesuai dengan peraturan BKKBN sehingga pengiriman alat dan alat kontrasepsi bisa dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan bahan dan alat kontrasepsi dapat mempengaruhi ketersediaan bahan dan alat kontrasepsi. Penelitian yang dilakukan Ilham (2009) di RSU Gunung Sitoli juga menjelaskan bahwa perencanaan obat belum berjalan dengan baik, metode yang digunakan juga belum efektif, dengan hasil penelitian Kesesuaian item obat yang tersedia masuk dalam DOEN masih rendah, pada tahun 2005 39%, tahun 2006 41% dan tahun 2007 39%. Selain itu diketahui ketersediaan obat diInstalasi farmasi masih dijumpai stok obat mati 33%, over stock 0,9% dan stock out. Data dari BKKBN Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 menunjukkan cakupan penggunaan alat kontrasepsi IUD (7,2%), MOP (0,4%), MOW (4,9%) Implant (7,1%) Suntik (22,2%), Pil (21,1%), Kondom (5%). Data tersebut tidak sesuai dengan target nasional yakni sebesar 65%, dan 35% Unmeet need.
Universitas Sumatera Utara
19
Kabupaten Asahan terdiri dari 25 Kecamatan dan 177 Desa 27 kelurahan. Dengan jumlah Penduduk 684.157 jiwa. Pemerintah kabupaten Asahan telah berupaya melaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana secara sungguh-sungguh, hal ini dibuktikan dengan memperbaiki kelembagaan struktur organisasi yang awal nya merupakan Bagian dari Sekretariat Pemkab Asahan. Kini menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan Perda Kabupaten Asahan Nomor 7 tahun 2008 tanggal 9 April 2008. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Suatu unit fungsional yang mengelola bahan dan alat kontrasepsi. Kantor BPPKB Kabupaten Asahan terletak ditengah Kota Kisaran. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki ketersediaan bahan dan alat kontrasepsi seperti implant, kondom, suntik, pil/tablet yang disediakan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Persediaan bahan dan alat kontrasepsi di gudang BPPKB Kabupaten Asahan digudang stok bahan dan alat kontrasepsi nya sangat minim sekali, inilah yang membuat pendistribusian ke puskesmas dan klinik KB menjadi terhambat dalam permintaan bahan dan alat kontrasepsi. Pendistribusian bahan dan alat kontrasepsi dilakukan 4 kali dalam setahun ke puskesmas dan klinik KB berdasarkan permintaan pihak puskesmas dan klinik KB. Permintaan bahan dan alat kontrasepsi dari puskesmas juga bisa tiba-tiba ke BPPKB jika stok yang ada sudah habis walaupun tanggal permintaan belum tiba. Bahan dan alat kontrasepsi ini masuk dalam Anggaran Perencanaan Belanja Nasional (APBN).
Universitas Sumatera Utara
20
Berdasarkan hasil survei awal dan wawancara dengan penanggung jawab petugas gudang tempat penyimpanan bahan dan alat kontrasepsi di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asahan, diketahui bahwa ketersediaan bahan dan alat kontrasepsi sangat minim sekali. Sehingga dalam pendistribusian bahan dan alat kontrasepsi menjadi terhambat, letak bahan dan alat kontrasepsi tidak tertata dengan rapi dan tidak diletak di rak melainkan hanya disimpan dalam kardus. bahan dan alat kontrasepsi yang sudah mendekati masa kadaluarsa nya kardusnya diletak diatas sedangkan yang masih lama masa kadaluarsa nya kardus nya diletak dibawah. Bahan dan alat kontrasepsi yang paling banyak diminati yaitu pil, suntik, implant sedangkan
kondom sangat
kurang peminatnya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui tentang bagaimana implementasi pengelolaan bahan dan alat kontrasepsi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kelurga Berencana Kabupaten Asahan. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan
masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Pengelolaan Alat Kontrasepsi Pil, Suntik, Implant di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asahan Tahun 2015. 1.3
Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengelolaan Alat Kontrasepsi
Pil, Suntik, Implant di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asahan Tahun 2015.
Universitas Sumatera Utara
21
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.
Membantu bagi penelitian sebagai masukan pengetahuan tentang pengelolaan bahan dan alat kontrasepsi di pemberdayaan perempuan keluarga berencana
2.
Masukan dan pertimbangan bagi petugas gudang di Badan Pemberdayaaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam kaitan pendistribusian bahan dan alat kontrasepsi yang tersedia.
3.
Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian yang berhubungan dengan
Implementasi
Pengelolaan Bahan dan Alat
Kontrasepsi.
Universitas Sumatera Utara
