BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan perluasan dari politik

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan perluasan dari politik dalam negeri. Bahkan meskipun pengaruh lingkungan eksternal tidak dapat diabaikan, kebijakan luar negeri Indonesia sebagian besar ditentukan oleh dua prioritas domestik, Meskipun doktrin dasar kebijakan luar negeri Indonesia tetap sama yaitu, bebas dan aktif, artikulasi dan implementasi telah berevolusi, tergantung pada arah politik, pandangan dunia para pemimpin dan prioritas Pemerintah pada waktu tertentu. dalam nya evolusi sejarah, doktrin kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif Indonesia telah diwujudkan, salah satu dari tiga komponen kunci pada waktu yang berbeda,yaitu anti-kolonialisme, kemerdekaan dan pragmatisme, tergantung pada konteks dan kebutuhan periode tertentu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa politik luar negeri bebas aktif memerlukan independensi penilaian dan kebebasan bertindak. Yudhoyono menggunakan metafora 'mengarungi lautan yang bergolak' untuk menggambarkan tantangan yang saat ini dihadapi oleh kebijakan luar negeri Indonesia, 1 membandingkannya dengan metafora yang digunakan oleh Wakil Presiden Hatta pada tahun 1948 untuk menggambarkan tantangan Perang Dingin dimana yang diperlukan Indonesia dalam kebijakan luar negerinya yaitu memiliki kemampuan untuk baris antara dua karang. Menurut Yudhoyono, kebijakan luar negeri Indonesia bebas dan aktif harus memiliki pendekatan yang konstruktif, 1

Ahmad Fuad Fanani, SBY And The Place Of Islam In Indonesian Foreign Policy, Thesis, Discipline Of International Relations School Of International Studies, Flinders University, Adelaide, Australia, 2012

Universitas Sumatera Utara

mencegah Indonesia masuk dalam aliansi militer dan ditandai dengan konektivitas, menarik Indonesia memiliki keterlibatan yang sehat dengan dunia luar sama-sama penting, seperti yang dinyatakan oleh Presiden Yudhoyono, independen dan kebijakan luar negeri aktif harus memproyeksikan identitas nasional Indonesia: identitas internasional Indonesia harus berakar pada rasa yang kuat siapa kita. Kita tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang. Kita harus tahu siapa kita dan apa yang kita percaya, dan proyek mereka dalam kebijakan luar negeri kita. Presiden Yudhoyono melanjutkan untuk selanjutnya menentukan identitas Indonesia sebagai berikut: "Kami adalah negara terpadat keempat di dunia. Kita rumah bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Kami adalah dunia demokrasi terbesar ketiga. Kami juga merupakan negara di mana demokrasi, Islam dan modernitas berada dalam satu tangan. Pernyataan kebijakan luar negeri oleh Presiden ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya yang dilakukan untuk mengubah citra internasional Indonesia sejalan dengan identitas nasional yang baru yang sekarang sedang ditempa. Dari masa Orde Baru Soeharto, meskipun Indonesia dikritik di beberapa tempat untuk menjadi tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia, namun pada kenyataannya Indonesia dianggap sebagai jangkar untuk stabilitas di Asia Tenggara dan yang pertama di antara negara-negara anggota ASEAN. Selama periode Perang Dingin, Bangsa Barat dan negara-negara non-komunis lain melihat Indonesia sebagai mitra penting. 2 Sepanjang sejarah Indonesia sejak kemerdekaan, dan sampai saat ini, Islam tidak memiliki banyak berpengaruh pada kebijakan luar negeri Indonesia, Di Indonesia kebijakan luar negeri 'bebas dan aktif', pertama kali diperkenalkan

2

Ibid,


pada tahun 1948 adalah respon dari suatu negara yang baru merdeka. Indonesia menjadi pendiri dan anggota terkemuka dari Non-Blok Movement. Solidaritas di antara negara-negara berkembang lebih diutamakan daripada solidaritas antara negara-negara Muslim. Dukungan Indonesia kepada rakyat Palestina dan penolakan untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel sampai masalah Palestina teratasi telah dibenarkan oleh pemerintah tidak atas dasar agama tapi lebih karena di Indonesia sejarah oposisi terhadap kolonialisme dan dukungan untuk penentuan nasib sendiri. namun, dukungan untuk Palestina dan oposisi terhadap Israel sebagian besar karena sentimen agama. oposisi publik yang kuat untuk inisiatif apapun untuk membuka hubungan antara Jakarta dan Palestina telah menjadi manifestasi yang paling penting dari kendala Islam untuk kebijakan luar negeri Indonesia. Karena masalah Palestina terus mendominasi politik Timur Tengah selama beberapa dekade dan Amerika Serikat secara konsisten telah dilihat sebagai bias mendukung Israel, sejumlah kelompok Islam di Indonesia juga telah melihat Amerika Serikat tidak menguntungkan bagi pihak Palestina, terlepas Indonesia memiliki kepentingan strategis sendiri dalam mengembangkan kerjasama yang erat dengan Amerika Serikat.3 Penting untuk dicatat bahwa Indonesia menolak untuk menandatangani piagam dan menjadi anggota penuh Organisasi Islam Conference (OIC) ketika didirikan pada tahun 1972, dengan alasan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Meskipun dukungan yang kuat untuk perjuangan Palestina, Indonesia awalnya menolak untuk mengizinkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk mendirikan sebuah kantor di Jakarta pada tahun 1974. Kebijakan Indonesia 3

KSP, 2014. Oki dan Utang Sejarah. Http://Www.Ksp.Go.Id/Id/Oki-Dan-Utang-Sejarah Diakses Pada Tanggal 6 April Pukul 20.00 WIB


terhadap dunia Islam mulai berubah pada akhir 1980-an, ketika Presiden Soeharto mulai melirik kelompok Muslim di Indonesia untuk menopang basis politiknya dan PLO pun diizinkan untuk membuka perwakilan kantornya pada tahun 1989, dan Indonesia mulai lebih memperhatikan Negara Islam, termasuk menjadi anggota penuh dari OKI. Namun, inisiatif kebijakan luar negeri baru-baru ini lebih merupakan upaya untuk menemukan alternatif pasar ekspor Indonesia dari refleksi dari kepentingan Indonesia dalam mempromosikan solidaritas Islam seperti itu.4 Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang diahadapi umat Islam, khususnya setelah Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempattempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam yang berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia. Banyaknya kritikan yang diberikan kepada OKI karena dianggap lamban mengatasi masalah 4

Ibid.


Palestina maka OKI melakukan revitalisasi, untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, negara-negara anggota OKI memandang revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendesak. Semangat dan dukungan terhadap perlunya revitalisasi OKI dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa struktur dan kinerja organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. oleh karena itu maka diadakan beberapa kali pertemuan antara anggota OKI untuk lebih mengefektifkan kinerja dari Organisasi ini. Kawasan Timur Tengah khususnya Palestina memang selalu menarik perhatian bagi masyarakat Indonesia. Pergolakan yang tidak henti-hentinya makin menjadi perhatian sekaligus keprihatinan bangsa Indonesia. Salah satu penyebab tingginya perhatian pada kawasan itu adalah adanya kedekatan emosional (keagamaan) antara bangsa Indonesia dan Palestina. Indonesia merupakan negara yang sangat menentang peperangan dan penjajahan. Hal itu sesuai dengan Idiologi Indonesia yaitu pancasila dan landasan konstitusional Indonesia. Hal itu jelas tertulis pada pembukaan UUD 1945 alinea IV antara lain menyebutkan .”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan

di

dunia

harus

dihapuskan

karena

tidak

sesuai

dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan” lalu juga tertera pada potongan Alinea ke IV “ ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaia abadi dan keadilan sosial.”5 Atas sebab dasar hukum di atas maka Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan penghapusan tindakan penjajahan dan peperangan di. Realisasi dari prinsip Indonesia ini adalah dengan masuknya Indonesia kedalam 5

Republik Indonesia, Undang‐undang Dasar 1945, Pembukaan UUD Alinea IV


berbagai organisasi Internasional yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara negara-negara yang bertikai. Salah satu Organisasi International tersebut adalah Organisasi Konfrensi Islam. berikut sertaan ini menjadi suatu aksi yang ingin di lakukan Indonesia dalam upaya membantu menyelesaikan permasalahan yang ada antara negara Palestina dan Israel. Beberapa peran aktif Indonesia di OKI yang menonjol adalah ketika pada tahun 1993 Indonesia menerima mandat sebagai ketua Committee of Six, yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front (MNLF) dengan pemerintah Filipina. Kemudian pada tahun 1996, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM-OKI) ke-24 di Jakarta.Selain itu, Indonesia juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan umat Islam memasuki abad ke-21. Pada penyelenggaraan KTT OKI ke-14 di Dakar Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan OIC's Ten-Year Plan of Action. Dengan diadopsinya piagam ini, Indonesia memiliki ruang untuk lebih berperan dalam memastikan implementasi reformasi OKI tersebut. Indonesia berkomitmen dalam menjamin kebebasan, toleransi dan harmonisasi serta memberikan bukti nyata akan keselarasan Islam, demokrasi dan modernitas. Bagi Indonesia, OKI merupakan wahana untuk menunjukkan citra Islam yang santun dan moderat. Beberapa alasan masuknya Indonesia di dalam OKI, antara lain:


1. Secara obyektif, Indonesia ingin mendapatkan hasil yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia. 2. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam meskipun secara konstitusional tidak merupakan negara Islam. 3. Dari segi jumlah penduduk yang beragama Islam, maka jumlahnya merupakan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. 4. Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif sehingga dapat diterapkan dalam organisasi-organisasi internasional termasuk OKI sejauh tidak menyimpang dari kepentingan nasional Indonesia. Terdapat kesamaan pandangan antara OKI dan Indonesia, yaitu samasama memperjuangkan perdamaian dunia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, disamping kepentingan dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Sebagai peserta, Indonesia telah berperan secara aktif dalam OKI, baik dalam kegiatannya maupun dengan sumbangan yang diberikan kepada organisasi ini dalam rangka meningkatkan kesetiakawanan diantara anggota OKI, disamping untuk membina kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya dan bidang-bidang lainnya yang semuanya dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan nasional Indonesia di segala bidang. Dalam berbagai forum internasional, termasuk OKI, Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Realisasi dari dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan diplomatik, yaitu pengakuan terhadap keputusan Dewan Nasional Palestina (Palestinian


National Council) untuk memproklamasikan Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988. Dukungan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara Pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. 1.2 Rumusan Masalah Belum ditemukannya titik terang mengenai permasalahan antara Palestina dan Israel mengharuskan organisasi konfrensi islam untuk bekerja dan bertindak lebih keras lagi agar permasalah kedua belah negara ini dapat terselesaikan dengan segera. Perlu adanya bukti konkret dan tindakan nyata dari negara-negara yang masuk ke dalam Organisasi Konfrensi Islam ini, Bukan hanya berlatar belakang pada persamaan keagaamaan mayoritas anggota OKI namun permasalahan ini juga sudah merujuk pada masalah kemanusiaan. Untuk itulah penulis ingin melihat sejauh mana peran Indonesia di dalam Organisasi Konfrensi Islam ini yang sudah dilakukan. Bantuan apa dan usaha apa yang sudah dialakukan untuk mengkonkretkan alasan organisasi ini dibentuk yang tak lain adalah untuk kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Meskipun masuknya Indonesia ke dalam organisasi ini sudah lama namun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono isu ini kembali diangkat kepermukaan hal itu sesuai dengan agenda politik luar negeri yang dimiliki oleh Presiden SBY sebagai agenda besar politik luar negerinya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian, yaitu : Bagaimana peran Indonesia dalam Oganisasi Konfrensi Islam


terhadap upaya kemerdekaan Palestina dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono? 1.3 Pembatasan Masalah Batasan masalah berfungsi agar suatu penelitian lebih fokus dan terarah dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat memberikan informasi terhadap pembaca. Adapun batasan masalah yang di gunakan adalah :Penelitian ini fokus untuk melihat dan menganalisis bagaimana peran Indonesia dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) terhadap upaya kemerdekaan Palestina pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono. 1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk melihat apa kinerja nyata yang di lakukan oleh Organisasi Konferensi Islam khusus nya peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Palestina. 2. Untuk mengetahui adakah perkembangan yang terjadi semenjak di bentuk nya Organisasi Konfrensi Islam ini. 1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi untuk perkembangan kajian Ilmu Politik dan bermanfaat untuk semua pihak, yaitu :


a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas dan kontribusi kajian teoritik dalam hal peran Indonesia dalam Organisasi Internasional khusus nya OKI. b. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan berguna kedepannya sebagai literatur dalam kajian Ilmu Politik, khususnya pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. c. Bagi penulis penelitian ini bukan semata-mata hanya sebagai pemenuhan tugas akhir pada masa perkuliahan tetapi penulisan ini juga menjadi sarana bagi penulis dalam mengasah kemampuan dan mengaplikasiakan ilmu yang telah penulis dapatkan semasa di bangku perkuliahan. 1.6 Kerangka Teori Salah satu pendukung berjalannya sebuah penelitian adalah dukungan sebuah teori sebagai alat untuk menganalisis juga melihat permasalahan dalam penelitian. Teori merupakan sebuah alat analisis yang menuntun penulis untuk mendapatkan jawaban dan kebenaran dari penelitian. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori yang berkaitan dengan peneliatian Yaitu Teori Organisasi Internasional, Konsep Peranan Nasional dan Konsep Kebijakan Luar Negeri. 1.6.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri Kebijakan luar negeri merupakan instumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Politik internasional atau politik dunia merupakan hasil interaksi antara minimal dua negara melalui politik luar negerinya masing-masing. Kebijakan luar negeri menekankan aksi


atau tindakan atau kebijakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam rangka memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan nasionalnya sedangkan politik international atau politik global menggunakan kata kunci interaksi karena mempertemukan minimal dua aktor yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Kebijakan luar negeri juga mencerinkan nilai-nilai dasar yang dianut suatu negara dalam interaksinya dengan aktor lain karena nilai-nilai tersebut menjadi pedoman perilaku dalam hubungan international. Dasar pemikirannya adalah kebijakan luar negeri selalu terkait dengan upaya setiap negara untuk mempertahankan eksistensinya di tengah pergaulan international dengan memanfaatkan instrumen kebijakan yang tersedia baginya. Negara berkembang seperti Indonesia misalnya, senantiasa mengaitkan kebijakan luar negerinya dengan tiga persoalan mendasar yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan lembaga kenegaraan atau State Building (termasuk keamanan internal dan eksternal) dan pembangunan kebangsaan (nation building), reaksi negara berkembang terhadap berbagai isu global bisa dikaitkan dengan salah satu tiga agenda besar. Untuk memajukan pembangunan ekonomi kebijakan luar negeri bisa diarahkan untuk membina hubungan kerjasama dengan negara-negara donor dan investor asing serta lembaga keuangan dan pembangunan international seperti bank dunia dan IMF. Sebagai negara baru yang mengembangkan lembagalembaga demokrasi isu keamanan domestik dan international juga menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri. Dalam konteks keamanan hal penting yang dilakukan oleh negara berkembang adalah menjamin stabilitas domestik. Selain itu untuk menjaga kestabilan regional dan keutuhan teritorial Indonesia memberikan prioritas tinggi kepada kerjasama regional sebagaimana yang


dilakukan Indonesia dengan kerja sama ASEAN. Dalam kaitan dengan pembangunan nasional negara berkembang cendrung menjadikan kebijakan luar negeri sebagai alat pemersatu dalam hubungan dengan dunia luar. Tidak jarang pemimpin nasional mencari “musuh bersama” di lingkungan eksternal untuk memperkuat rasa kebangsaan dikalangan rakyatnya. 6 Menurut Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai : “explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country‟s territorial boundaries”. Dalam defenisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan suatu negara. Dengan demikian suatu kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor-aktor lain diluar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari pengertian kebijakan luar negeri. Defenisi dia atas membantu kita untuk memahami bahwa kebijakn luar negeri mencakup dimensi yang luas baik itu ekonomi, keamanan maupun sosial budaya. James N. Rosenau menguraikan konsep kebijakan luar negeri kedalam tiga pengertian yang berbeda baik substansi maupun cakupannya. Pada tingkat pertama kebijakan luar negeri dipahami sebagai seperangkat prinsip atau orientasi umum yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan luar negeri suatu negara, kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain diluar lingkungan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan kedalam langkah atau tindakan yang nyata 6

Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global Dalam Teori & Praktik. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal 63


berupa mobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.7 1.6.2 Konsep peranan nasional sebagai output kebijakan luar negeri Peranan nasional juga merupakan posisi yang diambil atau dijalankan. Hubungan antara unit-unit nasional dalam sistem internasional tidak dapat dipahami hanya dengan melihat tindakan yang dilakukannya seperti pengiriman surat atau pernyataan perang. Pemerintah negara menyadari hubungan mereka dengan lingkungan itu lebih luas dari sekedar pertimbangan atas kondisi tertentu yang mempengaruhi mereka. Perlu ada sikap atau posisi yang disebut peranan. Dua komponen kebijakan luar negeri yang merefleksikan pertimbangan tersebut ialah orientasi dan peranan. Kedua komponen ini dapat menjelaskan mengapa suatu negara beserta pemerintahannya menjalin hubungan dengan dunia luar. Dari jalinan hubungan ini dapat terlihat perilaku dasar dan kebutuhan nasional yang bermain di dalamnya juga kondisi eksternal yang melingkupinya. Orientasi, peranan, dan tujuan dibentuk oleh pandangan-pandangan dalam pemikiran para pembuat kebijakan yang dinyatakan dalam bentuk sikap, keputusan dan aspirasi terhadap dunia luar. Tetapi kebijakan juga mempunyai komponen tindakan, hal-hal yang dilakukan pemerintah suatu negara kepada negara lain dalam rangka mempengaruhi orientasi tertentu, memenuhi peranan tertentu, atau memperjuangkan dan mempertahankan tujuan negara. Suatu tindakan pada dasarnya merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dimaksudkan

7

Ibid, hal . 64


untuk merubah atau mempertahankan perilaku pihak yang dibutuhkan si aktor agar tujuannya tercapai.8 Bergerak dari tipe umum output kebijakan luar negeri (orientasi dan peranan) ke arah yang lebih spesifik, kita harus memperhatikan kondisi eksternal dan internal suatu negara yang berkaitan dengan tujuan, keputusan, tindakan. Peranan dan orientasi sendiri tidak benar-benar menentukan tujuan, keputusan, dan tindakan. Karena ketika ada konflik antara kepentingan nasional yang mendesak dan kewajiban yang berasal dari peranan nasional, maka kepentingan nasional akan didahulukan. Menurut KJ Holsti peranan nasional merupakan output kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan negara yang terlibat dalam sebuah sistem atau regional affairs. kita dapat mengartikan konsep peranan nasional sebagai bentuk umum dari keputusan, komitmen, peraturan dan tindakan yang sesuai bagi negara mereka dan fungsi yang harus dijalankan oleh negara mereka secara geografis maupun berkaitan dengan isu, yang tengah berkembang. Holsti juga berpendapat bahwa konsepsi peranan nasional berkaitan erat dengan orientasi. Peranan juga merefleksikan kecendrungan dasar, ketakutan, dan perilaku terhadap dunia luar seperti variabel sistemik, geografi dan ekonomi. Sedangkan orientasi dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh adanya ancaman tertentu, lokasi geografis, dan kebutuhan internal. Peranan itu lebih spesifik dibandingkan orientasi karena peranan dapat mengarah pada tingkatan berbeda. Misalnya, kita dapat memprediksi dengan kemungkinan logis, bahwa sebuah pemerintahan yang

8 May, T. Rudy. 2002. Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin.Bandung. Reflika AdiTama. Hal 141


memposisikan dirinya sebagai “mediator” jika menghadapi konfllik regional atau tingkat dunia, menawarkan campur tangannya dalam berbagai macam bentuk penyelesaian masalah. Jika sebuah negara menyatakan dirinya non-blok maka kita tahu ia akan menghindari isu militer dalam hubungannya dengan kedua blok yang lain. Selain dari itu kecil kemungkinan kita dapat memprediksikan tindakan politik luar negeri atau keputusan sehari-harinya yang lain.9 Kita dapat mempertimbangkan konsepsi peran nasional sebagai rumusan pembuat kebijakan mengenai jenis keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan umum yang sesuai dengan Negara mereka dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh Negara mereka dalam berbagai lingkungan geografis dan masalah. Salah satu studi yang didasarkan pada analisis isi pidato oleh para pembuat kebijakan tingkat tinggi di 71 negara selama tahun 1965-1967 memperlihatkan bahwa ada paling sedikit 16 tipe peran nasional yang merupakan komponen kebijakan luar negeri Negara. Dalam salah satu studinya yang didasarkan pada analisis isi pidato oleh para pembuat kebijakan tingkat tinggi di tujuh puluh satu negara selama kurun waktu 1965-1967, K.J Holsti mendapatkan bahwa ada paling sedikit enam belas tipe peran nasional yang merupakan komponen kebijakan luar negeri suatu Negara,yaitu: 1. Bastion of Revolution, Liberator (Benteng Revolusi,Pembebas) Merasa mereka mempunyai tugas untuk mengorganisasikan atau memimpin berbagai macam gerakan revolusi di luar negeri. Hal ini dilaksanakan untuk membebaskan pihak lain atau bertindak sebagai pelindung gerakan revolusi

9

Ibid, hal. 142


asing dengan menyediakan tempat yang dapat dianggap sebagai dukungan fisik maupun moral atau para pemimpin revolusi. 2. Regional Leader (Pemipin Daerah) Negara menyadari tugas atau tanggung jawab khusus dalam hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan yang sama. 3. Regional Protector (Pelindung Daerah) Mengimplasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan atau issue-area, peran ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya. 4. Active Independent (Bebas Aktif) Menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara lain sebanyak mungkin dan biasanya bertindak sebagai penengah konflik antar blok.10 5. Liberation Supporter (Pendukung Pembebasan) Peran ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin atau mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan diluar negeri, tetapi mereka adalah simpatisan gerakan-gerakan ini. 6. Anti-Imperealist agent (Agen Anti Imperalis) Negara memandang dirinya sebagai „agen‟ dalam perjuangan melawan imperealisme karena mereka melihat sebagai ancaman serius. 10

Ibid, hal 143


7. Difender of the Faith (Perlindungan Nilai-Nilai) Negara memandang kebijakan luar negerinya dalam term nilai-nilai pelindung (tapi tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan. 8. Mediator-Integrator (Penegah-Pemersatu) Beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu atau bertanggung jawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah dinegara lain. 9. Regional-Subsystem Collaborator (Pegabung System Daerah) Mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama, dan berintegrasi dengan unit politik lainnya. 10. Developer (Pengembang) Mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk membantu negaranegar

berkembang.

Untuk

menjalankan

peranan

seperti

ini

dibutuhkan kemampuan atau kelebihan tertentu. 11. Bridge (Jembatan) Munculnya dalam bentuk yang unik, dan nampaknya tidak menstimulir tindakan tertentu. Peran ini biasanya tidak berlangsung lama. 12. Faithful ally (Sekutu yang Setia)


Ialah bila pembuat kebijakan suatu Negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu mereka dengan segala cara. 13. Independent ( Bebas) Dijalankan oleh sebagian besar para pemimpin Negara didunia yang mengejar kepentingan mereka dalam keadaan apapun jika tidak mereka tidak akan bertindak atau menjalankan fungsi apapun dalam system internasionalnya. 14. Example (Contoh) Menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan mempunyai pengaruh dalam system internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negeri tertentu. 15. Internal Development (Pemeritah dalam Negeri) Kesadaran bahwa kepentingan negara adalah membangun negaranya sendiri. Peran ini menyiratkan rendahnya partisipasi dalam politik internasional. 16. Other Role (Peran Lain) Adanya sumber-sumber lain yang melatarbelakangi tindakan suatu Negara dalam politik luar negerinya 11 1.6.3 Teori Organisasi International Lahirnya organisasi international awal mula disebabkan oleh tragedi perang dunia I dan II yang telah membawa derita dan sengsara bagi umat manusia, saat itu banyak dorongan dari masyarakat yang merasakan adanya 11

Ibid, 144


kebutuhan akan organisasi yang internasional yang sifatnya meliputi seluruh bangsa di dunia yang diharapkan agar nantinya tidak akan terjadi lagi perang dikemudian hari dan terwujudnya perdamaian abadi. Namun jauh tragedi perang dunia I dan II dimasa lampau tercatat sejumlah pemimpin dan ahli pada bidang politik dan masyarakat yang telah mencetuskan ide-ide tentang bagaimana solusi dan jalan keluar untuk menciptakan perdamaian yang abagi pada masyarakat di dunia, maka dengan adanya lembaga atau Organisasi Internasional diharapkan dapat mewujudkan perdamaian dunia. Seorang pemikir yang bernama Imanuel Kant dalam bukunya yang berjudul Zum Ewigen Frieden menyatakan agar terwujudnya perdamaian dunia yang abadi maka diperlukan kondisi-kondisi mutlak sebagai berikut : Pertama, disetiap negara harus terbentuk pemerintah yang representatif atau didasarkan atas perwakilan rakyat, sekalipun ada negara yang republik atau kerajaan. Kedua, perlu dibentuk federasi dari negara-negara merdeka tetapi bukan sebagai suatu negara super (superstate), federasi ini hendaknya terus berupaya untuk mengembangkan dan terus memperluas pengaruh kewibawaan dari negara-negara merdeka tersebut. Bagi ide dan pemikiran yang dikemukakan para teoritis politik yang mengarah kearah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran tentang organisasi yang bersifat internasional akhirnya tertampung dalam organisasi-organisasi internasional yang muncul kemudian pada abad ke 19 dan 20. Rangkuman dari ide-ide tersebut yaitu : 12 a. Terjadinya kesepakatan formal antara negara-negara. 12

Basri, Hasnil Siregar.1994. Hukum Organisasi International. Medan : Kelompok Dan Studi Hukum Dan Masyarakat. Hal. 49-50


b. Pembentukan sebuah dewan dimana terwakil semua negara anggota. c. Pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak (majority) tanpa mengharuskan lagi adanya mufakat bulat (unanimity). Dalam keadaan tertentu kekuatan jumlah suara didasarakan terutama atas kekuatan ekonomi. d. Ketentuan bahwa negara-negara hendaknya menyelesaikan secara damai perbedaan-perbedaan pendapat mereka menyerahkan persoalan mereka kepada badan arbitrase yang kadang dilakukan dewan. e. Adanya sanksi-sanksi ekonomi dan militer terhadap negara yang terpaksa mengambil jalan keluar dengan perang. f. Dalam beberapa gagasan terdapat sistem penggunaan pasukan-pasukan itu didistribusikan secara seimbang kepada para anggota. g. Usul pemasukan kontribusi kepada organisasi. h. Pertimbangan akan kebutuhan tindakan bersama dilapangan ekonomi dan kebudayaan. i. Dalam gagasan Kant tersirat kebutuhan akan adanya kerukunan antara idiologi-idiologi. j. Adanya lebih gagasan Organisasi Eropa daripada organisasi dunia, mengingat kenyataan bahwa ide-ide tentang perwujudan perdamaian dunia banyak dirangsang oleh perang-perang di Eropa. Berdasarkan kriteria diatas, pandangan mengenai organisasi internasional semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Pada saat ini jika berbicara tentang organisasi internasional maka akan dimaksudkan adalah organisasi internasional yang dibentuk antar pemerintah ( ingovermental organization, IGO),


walaupun disamping organisasi antar pemerintah tersebut terdapat organisasi non pemerintah (non gevermental organization, NGO). Tetapi harus dibatasi apa yang dimaksudkan dengan organisasi international adalah organisasi antar negara (organisasi international publik/ public international organization). 13 Jika organisasi internasional diartikan sebagai suatu lembaga dari ikatan negara-negara yang bertujuan untuk sekedar menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, maka pengertian tersebut dapat dikatakan masih terlalu sempit. Namun jika organisasi internasional diaanggap sebagai suatu organisasi yang melibatkan keterikatan negara-negara dalam suatu payung perjanjian dan hukum yang bertujuan tidak hanya sebatas untuk mnyelesaikan permasalahan tertentu tetapi juga bertujuan untuk mengadakan kerjasama antar negara-negara anggota dimana organisasi internasional memiliki wewenang atas negara anggota maka disini dikatakan pengertian organisasi internasional lebih luas maknanya. Menurut Leroy Barnet, organisasi internasional memiliki ciri sebagai berikut : a. A permanent organization to carry on a continuing set of functions (organisasi tetap untuk melakukan fungsi yang terus menerus). b. Voluntary membership of eligible parties. (keanggotaan sukarela dari pihak yang memenuhi syarat). c. Basic instrument stating goals, structure and methods of operation (instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasi).

13

Setianingsih, Sri. 2004. Pengantar Hukum Organisasi International. Jakarta : Universitas Indonesia, Ui Press. Hal. 5


d. A broadly representative consulative conference organ (organ konferensi konsultatif representatif). e. Permanent seacretariat to carry on continuons administrative, research and information functions (sekretariat tetap untuk melaksanakan administrasi, penelitian dan fungsi informasi). 14 Organisasi international dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara sesuai dengan kebutuhan atau menurut cara peninjauan organisasi tersebut, yaitu sebagai berikut : a. Klasifikasi yang didasarkan antara organisasi internasional yang permanen dan tidak permanen, yakni bila klasifikasi diadakan berdasarkan waktu. Yang bersifat permanen didirikan untuk jangka waktu tak terbatas seperti PBB sedangkan tidak permanen dibentuk untuk kurun waktu tertentu. b. Klasifikasi

didasarkan

pada

organisasi

internasional

publik

(public international organization) dan organisasi internasional privat (private

international

organization)

atau

non

govermental

organization (NGO). Organisasi internasional publik didirikan harus berdasarkan perjanjian internasional, memiliki alat perlengkapan dan memakai hukum internasional. Sedangkan organisasi internasional privat dikuasai oleh hukum nasional dari salah satu negara anggotanya. Organisasi internasional privat tidak tunduk pada hukum internasional publik.

14

A.Leroy Barnet. International Organization. New Jersey : Pretince-Hall, Inc. Hal. 3


c. Klasifikasi yang didasarkan pada anggotanya, organisasi universal dan organisasi yang tertutup. Organisasi inetrnasional universal adalah organisasi yang tidak membeda-bedakan sistem politik, ekonomi, dan budaya negara angggota didalamnya, sedangkan yang bersifat tertutup hanya membatasi keanggotaannya berdasarkan aspek tertentu. d. Organisasi internasional yang didasarkan pada sifat organisasi yaitu supranational. Dalam organisasi ini mempunyai kewenangan membuat keputusan atau mengeluarkan peraturan yang langsung mengikat negara anggota, bahkan ada yang langsung mengikat individu maupun perusahaan di negara anggota. e. Klasifikasi yang didasarkan pada fungsinya, dalam klasifikasi ini organisasi inetrnasional didasarkan pada fungsi khusus, yaitu fungsi pengadilan, fungsi administratif, fungsi legislatif semu, dan fungsi serba guna.15 Dalam mendirikan suatu organisasi internasional haruslah yang utama memiliki prinsip keanggotaan yang jelas. Masalah yang penting dalam keanggotaan suatu organisasi internasional adalah negara. Prinsip keanggotaan dapat dibedakan antara prinsip universalitas dan terbatas (selective). Prinsip keanggotaan dapat dibedakan antara prinsip universalitas tidak membedakan sistem sosial, ekonomi maupun politik yang dianut oleh negara anggota, sedangkan dalam prinsip terbatas menekankan syarat-syarat tertentu bagi keanggotaan. Syarat tersebut adalah sebagai berikut :

15

Setianingsih, Sri. Op.Cit. Hal. 21


a. Keanggotaan yang didasarkan pada letak geografis suatu negara. Namun pengertian geografis terkadang tidak hanya didasarkan pada kedekatan lokasi saja namun juga didasarkan pada pertimbangan politis. Contohnya pakta atlantik utara (North Atlantic Treaty Organization- NATO) b. Keanggotaan

berdasarkan

kepentingan

yang akan

dicapai.

Misalnya tujuan organisasi adalah kerjasama antara negara yang menjadi pengekspor minya, maka anggotanya adalah hanya negara pengekspor minyak, yaitu OPEC (Organization Of Petroleum Exporting Countries). c. Keanggotaan yang didasari atas sitem pemerintahan atau ekonomi. d. Keanggotaan yang didasari atas persamaan budaya, agama, etnis, dsb. Contonya Organisasi Negara Islam, British Commonwealth. e. Keanggotaan pada penerapan hak-hak asasi manusia. 16 1.7 Metodologi Penelitian Berangkat dari uraian serta tujuan penelitian maupun kerangka teori diatas maka penulis menggunakan penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah pada masa sekarang berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang ada. Penelitian ini memberikan gambaran yang detail mengenai gejala atau fenomena. Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara

16

Sumaryo, Suryokusumo. 1990. Hukum Organisasi Internasional. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Hal 37


sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.17 1.7.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, adapun defenisi dari Bodgan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.18 1.7.2 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian. Pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari keputusan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literatur atau referensi baik yang bersumber dari artikel-artikel, majalah, surat kabar, jurnal, buletinbuletin, internet, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti penulis.19

17

Danin, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif : Rancangan Metodologi Presentasi Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora. Bandung : Pustaka Setia. Hal 41 18 J, Lexy Moleong. 1994. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya. Hal 27 19 Gulo, W. 2008. Metode Penelitian. Jakarta. Grasindo. Hal 10


Selain yang diatas penulis juga menggunakan sumber historis, dokumentasi, dan arsip. Dokumen dapat memberi kita banyak hal tentang bagaimana kejadian yang terjadi atau diciptakan pada waktu tertentu, alasan dibalik suatu peristiwwa dan menyediakan materi yang dapat menjadi basis untuk inverstigasi lebih lanjut. 1.7.3 Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kualitatif. Tujuan dari analisa data adalah untuk memperoleh keluaran (output) dari hasil yang ingin dicapai dari penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis peran indonesia dalam Organisasi Konfrensi Islam (OKI) dalam kemerdekaan palestina pada era Susilo Bambang Yodhoyono. Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun dan kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan-keterangan terhadap masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang terkumpul dari penelitian. 1.8 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan penjabaran rencana penulisan untuk lebih mempermudah dan terarah dalam penulisan karya ilmiah. Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci penulis membagi penulisan skripsi ini kedalam empat bab. Adapun susunan sitematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :


BAB I

: PENDAHULUAN Pada Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II

: PROFIL ORGANISASI KONFRENSI ISLAM Pada bab II akan dijabarkan mengenai profil dari Organisasi

Konfrensi Islam , serta kebijakan luar negeri indonesia yang berhubungan dengan Organisasi konfrensi Islam. BAB III

: PERAN INDONESIA DALAM ORGANISASI KONFRENSI

ISLAM (OKI) DALAM KEMERDEKAAN PALESTINA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Di dalam bab ini akan menyajikan data dan analisis data penelitian mengenai peran Indonesia dalam Organisasi Konfrensi Islam pada era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. BAB IV

: KESIMPULAN DAN PENUTUP Pada bab terakhir penulis nantinya akan membuat rangkuman

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta penulis akan menambahkan beberapa syarat terkait dengan hasil penelitian.


BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan perluasan dari politik

Recommend Documents