BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Gambar 1.1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Rencana Strategis atau Renstra BPMPKB merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPMPKB dalam kurun waktu 5 tahun. Penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Tahun 2013-2018 adalah dalam rangka untuk memberikan informasi tentang visi dan misi BPMPKB, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu dari tahun Tahun 2013 hingga 2018, termasuk target dan pemenuhan indikator yang diharapkan. Proses perancangan Renstra diawali dengan pembentukan tim penyusun Renstra, orentasi mengenai Renstra, pengumpulan data serta informasi terkait bahan rancangan Renstra serta tahapan penyusunan Renstra. Rancangan Renstra BPMPKB Kabupaten disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, visi dan misi Kepala Daerah, hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan pada periode sebelumnya, identifikasi masalah yang dihadapi, dan berdasar usulan program/kegiatan dari masyarakat yang ada. Tahapan penyusunan Rancangan Renstra BPMPKB dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut : Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra BPMPKB Kabupaten Kudus

1

Keterkaitan Renstra BPMPKB dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut: Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu yang akan menjadi materi dalam penyusunan Renstra BPMPKB Tahun 2013 - 2018 adalah Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana. 1.2.

1. 2.

3.

4.

Landasan Hukum Renstra BPMPKB Tahun 2014 disusun berdasarkan kepada Undang-Undang dan Peraturan Lain yang berlaku yaitu sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4664); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 113); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175). 1.3.

Maksud dan Tujuan Renstra BPMPKB disusun dengan maksud mencapai keselarasan perencanaan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana agar selaras dengan lingkungan internal dan eksternal yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga implementasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta akuntabel. Sedangkan tujuannya adalah sebagai arahan, panduan dan strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2013 – 2018.

4

1.4.

Sistematika Penulisan Renstra ini terdiri dari tujuh bab yang masing-masing memuat halhal yang dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPKB 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPMPKB 2.2. Sumber Daya BPMPKB 2.3. Kinerja Pelayanan BPMPKB 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPKB BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPKB 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi BPMPKB 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPKB 4.3. Strategi Kebijakan BPMPKB BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Penjabaran tentang Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPKB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Penjabaran Indikator Kinerja BPMPKB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang telah ditetapkan BAB VII PENUTUP

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPKB 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPMPKB Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan dan Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana e. Pelaksanaan Kesekretariatan Badan, dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana sebagai pelayanan umum akan terlaksana dengan efisien dan efektif bila semua sistem yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi serta hak-hak yang melatarbelakanginya tersebut di atas, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana dibentuk dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat a. Sub. Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan b. Sub. Bag Keuangan c. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia a. Sub. Bidang Pemberdayaan SDM dan Teknologi Tepat Guna b. Sub. Bidang Pemberdayaan SDA dan Lingkungan 4. Bidang Pemberdayaan Pelembagaan dan Perekonomian a. Sub. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 6

b. Sub. Bidang Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Masyarakat Desa 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan b. Sub. Bidang Perlindungan Anak 6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Sub. Bidang Informasi dan Pemberdayaan Keluarga b. Sub. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

7

Gambar : 2.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUDUS KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PEREKONOMIAN

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUBBIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SUBBIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

SUBBIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SUBBIDANG INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

SUBBIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

SUBBIDANG PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA

SUBBIDANG PERLINDUNGAN ANAK

SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

8

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sedangkan untuk lingkup kewenangannya dapat dilihat dari tugas pokok masing – masing sebagai berikut : Kepala Badan (1) Kepala Badan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana; b. penyelenggaraan urusan pemerintah bidang masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana;

pemberdayaan

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan dan pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana;

pemberdayaan

e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan mempunyai tugas : a.

merumuskan rencana, program dan kegiatan anggaran Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b.

mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

c.

melaksanakan koordinasi dengan pimpinan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d.

mempersiapkan perumusan kebijakan Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

menyelenggarakan urusana pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan 9

keluarga berencana sesuai undangan yang berlaku;

dengan

peraturan

perundang-

f.

membina dan melaksanakan tugas di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan kelembagaan, dan perekonomian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.

mempersiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna kelancaraan pelaksanaan tugas;

h.

mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan di bidang ekonomi, sosial budaya, kelembagaan masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam, pengkajian teknologi tepat guna, kerjasama dengan pihak ketiga/pola kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

i.

merumuskan kebijakan teknis terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

j.

menyelenggarakan pembinaan dan pelayanaan administrasi umum di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia pemberdayaan kelembagaan dan perekonomian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;

k.

mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

l.

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan langkah-langkah tindak lanjut atau bahan laporan kepada Bupati;

m.

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

n.

melaksanakan kesekretariatan badan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan, umum, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o.

mengkoordinasikan kegiatan Sekretariatan dan Bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;

10

p.

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

q.

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan;

r.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

s.

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Bupati.

Sekretaris (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengendalikan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Badan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat dan Badan; b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah tangga Badan; c. pengelolaan adminsitrasi keuangan badan; d. pengelolaan sistem informasi manajemen di bidang pemberdayan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana; e. pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tata laksana badan. (4) Untuk melaksanakan mempunyai tugas :

tugas

pokok

dan

fungsi

,

Sekretaris

a. menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Sekretariat dan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menjabarkan perintah Kepala Badan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

11

mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Kepala Badan di bidang kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan masing-masing Bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Badan; g. mengkoordinasikan dan mengendalikan rencana dan program kerja pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera agar diperoleh hasil kerja yang optimal; h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan Badan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku; i. mengelola pelaksaan adminitrasi dan pembinaan pegawai agar berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas; j. menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; k. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang inventarisasai barang kekayaan Badan untuk tertib administrasi serta memeliharai barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; l. mengelola sistem informasi manajemen di bidang pemberdayan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas Badan; m. mengkoordinasikan penyusunan Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan; n. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi dan pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan Sekretriat dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien; o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai dasar pengambilan kebijakan; q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

12

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Badan.

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (1) Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasi kan, memfasilitasi, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan teknologi tepat guna, pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan; c. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna, pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan; d. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna, pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan; dan e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas : a. menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menjabarkan perintah Kepala Badan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 13

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagai landasan pelaksanaan tugas ; f.

merencanakan dan fasilitasi pelatihan keterampilan sumber daya manusia dan upaya menumbuhkembangkan perpustakaan desa guna meningkatkan keswadayaan masyarakat desa;

g. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna, pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan sebagai bahan evaluasi; h. melaksanakan pembinaan/supervisi pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; i.

mengkoordinasikan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan, pemeliharaan air bersih, penyehatan lingkungan, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pelestarian alam dan sumber daya alam;

j.

melaksanakan inventarisasi kebutuhan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;

k. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, dan kerja sama antar masyarakat dalam pengembangan kawasan perdesaan, antar desa dan kota, kecamatan percontohan, khususnya desa-desa miskin guna mendukung pembangunan desa dan kelurahan; l.

mengkoordinasikan dan fasilitasi kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pengembangan, uji coba, dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi dan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan dasar pengambilan kebijakan;

sebagai

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 14

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Badan.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengendalikan perencanaan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian; b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian; c. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat desa dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa; d. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat desa; dan e. pengkoordinasian dan fasilitasi penyaluran dan pendayagunaan bantuan pembangunan desa dan kelurahan; dan f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas : a. menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menjabarkan perintah Kepala Badan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung 15

untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. menyusun rancangan kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian sebagai landasan pelaksanaan tugas ; f.

mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama antar masyarakat, lembaga adat, sosial dan budaya dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat desa;

g. merencanakan, fasilitasi, dan supervisi lembaga sosial kemasyarakatan, dan upaya meningkatkan keswadayaan masyarakat desa; h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang pengembangan ketahanan dan sosial budaya masyarakat desa sebagai bahan evaluasi; i.

melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang pengembangan dan pemberdayaan ketahanan masyarakat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

j.

menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga adat/budaya dalam rangka pengembangan sistem keswadayaan dan kegotongroyongan;

k. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial budaya masyarakat desa agar kegiatan berjalan lancar dan tepat sasaran; l.

melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

m. melaksanakan pembinaan pengelolaan modal, pola kemitraan dan pengembangan jaringan pemasaran agar usaha ekonomi masyarakat desa dapat meningkat; n. menyediakan data potensi ekonomi masyarakat desa berdasar hasil identifikasi, analisis, dan kajian dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menggambarkan potensi dan kondisi riil masyarakat desa; o. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perekonomian perdesaan serta kerja sama dengan pihak perbankan dan nonperbankan dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa; p. melaksanakan pengordinasian dan fasilitasi penyaluran dan pendayagunaan bantuan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan dari kegiatan ddapat tercapai dan tepat sasaran; q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan dan perekonomian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; 16

r.

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi dan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai dasar pengambilan kebijakan; t.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Badan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasi kan, memfasilitasi, membina dan mengendalikan perencanaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. pengkoordinasian, pengembangan, pelayanan admistrasi dan fasilitasi di bidang pengarusutamaan gender dan kesadaran hakhak perempuan, pembinaan potensi anak dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; d. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pengarusutamaan gender dan kesadaran hak-hak perempuan, pembinaan potensi anak dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas : a.

menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang17

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b.

menjabarkan perintah Kepala Badan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

c.

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d.

melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai landasan pelaksanaan tugas ;

f.

melaksanakan fasilitasi dan mediasi program pemberdayan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;

g.

melaksanakan advokasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Bidang Pemberdayaan Perempuan, publikasi serta pendampingan dalam hal perlindungan perempuan dan anak;

h.

mengembangkan potensi dana peran perempuan dan perlindungan anak;

i.

melaksanakan pembinaan dan penguatan pelembagaan program pengarusutamaan gender dan hak-hak perempuan;

j.

melaksanakan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, sosial, dan budaya;

k.

melaksanakan pengendalian program perlindungan perempuan dan anak terhadap ketidakadilan dan perlakuan tidak menyenangkan;

l.

mengembangkan bahan perempuan dan anak kesejahteraan;

m.

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

n.


o.

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 18

serta

dan metodologi dalam rangka

pemberdayaan

perlindungan meningkatkan

p.


q.

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Badan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga serta ketahanan institusi; c. penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi dan fasilitasi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan keluarga berencana; d. pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan keluarga berencana; e. penyiapan datan basis keluarga dan potensi sumber daya serta peningkatan kualitas keluarga sejahtera; dan f.

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Berencana dan Keluarga Sejahtera.

di

Bidang

Keluarga

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi , Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas : a.

menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b.

menjabarkan perintah Kepala Badan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 19

c.

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d.

melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas di Bidang Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera sebagai landasan pelaksanaan tugas ;

f.

melaksanakan pengendalian pengelolaan pelaksanaan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta peningkatan pelayanan keluarga berencana;

g.

melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) penyediaan alat kontrasepsi bagi Keluarga Pra Sejahtera;

h.

melaksanakan integrasi program lintas sektoral sebagai mitra kerja dan menyusun strategi petunjuk pelaksanaan teknis operasional lapangan serta melaksanakan upaya-upaya terobosan peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan keluarga sejahtera;

i.

menyusun rancangan kebijakan dan strategi serta pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemberdayaan keluarga dan ketahanan institusi sebagai upaya peningkatan keluarga sejahtera sesuai dengan peraturan yang berlaku guna pedoman operasional pelaksanaan kegiatan;

j.

menyelenggarakan pendataan keluarga sebagai data basis penyusunan skala prioritas penggarapan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

k.

melaksanakan upaya-upaya tercapainya peningkatan kualitas keluarga sejahtera, pengembangan dan pembinaan pemberdayaan keluarga serta peningkatan kualitas ketahanan institusi di lingkungan keluarga dan masyarakat;

l.

melaksanakan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalahmasalah yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan ketahanan institusi, melakukan bimbingan dan pembinaan upaya peningkatan peran serta institusi masyarakat di bidang keluarga sejahtera;

m.

melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan singkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan keluarga dan ketahanan institusi;

n.

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; 20

dan

o.


p.

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q.


r.

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya BPMPKB Sedangkan perlengkapan yang ada untuk mendukung operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : a. Gedung Kantor : 2 Unit b. Gudang Alkon : 1 Unit c. Kendaraan Roda Empat : 5 Unit d. Kendaraan Roda Dua : 53 Unit e. Komputer PC : 20 Unit f. Laptop/Notebook : 20 Unit g. Printer : 37 Unit h. Kursi Kerja : 94 Buah i. Meja Kerja : 68 Buah j. Almari : 26 Buah k. LCD Proyektor : 2 Unit l. Meja Rapat : 6 Buah m. Kursi Rapat : 50 Buah n. Rak Kayu/Besi : 16 Buah o. Faximile : 2 Unit p. Telepon : 1 Unit q. Felling Cabinet : 10 Buah r. Overhead Proyektor : 1 Unit s. Wireless : 3 Buah t. Generator : 2 Buah u. Mesin Ketik : 3 Buah v. Kursi Lipat : 23 Buah w. Kamera : 3 Buah x. AC : 3 Buah y. Alat Pemadam Portable : 2 Buah 2.3. Kinerja Pelayanan BPMPKB BPMPKB Kabupaten Kudus adalah BPMPKB yang mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pada bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana. Dimana urusan tersebut terdiri dari Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian,

21

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Sedangkan indikator kinerja pelayanan BPMPKB Tahun 2013 2018 sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No.55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No/01 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah sebagai berikut :

22

Tabel: 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPMPKB BPMPKB Kabupaten Kudus

N O (1)

Indikator Target Kinerja sesuai Target Targe Indikato Tugas dan SPM t IKK r Fungsi Lainnya BPMPKB (2)

(5)

Target Renstra BPMPKB Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

(3)

(4)

Meningkatnya kelancaran 1. administrasi perkantoran

-

-

RPJM 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan D

Terpenuhinya kebutuhan 2. sarana prasarana aparatur

-

-

RPJM D

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Meningkatnya 3. kapasitas aparatur

-

-

RPJM D

3 orang

3 orang

3 orang

3 orang

3 orang

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, 4. evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

RPJM D

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

23

N O (1)


(3)

(4)

(5)




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Jumlah desa swadaya: 85, desa swakarya : 47, desa swasemb ada: 0

Jumlah desa swadaya: 85, desa swakarya : 47, desa swasemb ada: 0

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Jumlah desa berstatus 5. swadaya, swakarya, swasembada

-

-

Jumlah desa swadaya: RPJM 85, desa D swakarya : 47, desa swasemb ada: 0

Jumlah LPM 6. (BKM dan UPK)

-

V

RPJM D

89

89

89

89

89

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Prosentase posyandu aktif

-

V

RPJM D

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Prosentase swadaya masyarakat 8. terhadap program pemberdayaan masyarakat

-

V

RPJM D

7%

7%

8%

8%

9%

7%

7%

8%

8%

9%

77,7

77,7 88,8 88,8 100

Jumlah teknologi tepat 9. guna hasil karya masyarakat

-

-

Renstr a

3

3

3

3

3

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Jumlah desa 10 yang . mempunyai profil desa

-

-

RPJM D

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

7.

Jumlah Jumlah desa desa swadaya: swadaya: 85, desa 85, desa swakarya: swakarya: 47, desa 47, desa swasemba swasemba da: 0 da: 0

24

N O (1)





1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(18)

(19)

(20)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Jumlah kelompok PKK aktif (dari 11 tingkat darwis, . RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)

-

V

RPJM D

0

100%

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

100%

0

100

100

100 100

Persentase partisipasi 12 perempuan di . lembaga pemerintah

-

V

RPJM D

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

100

100

100

100 100

Prosentase 13 perempuan di . lembaga legislatif

-

V

RPJM D

13,33%

13,33%

13,33%

13,33%

13,33%

100

100

100

100 100

Jumlah kelompok PKK aktif (dari 14 tingkat darwis, . RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)

-

V

RPJM D

100%

0

0

0

0

100%

0

0

0

0

100

0

Jumlah 15 organisasi . fórum anak yang aktif

-

-

Renstr a

2

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

25

13,33% 13,33%

13,33% 13,33% 13,33%

0

100

0

0

100 100

N O (1)





1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(18)

(19)

(20)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Keterlibatan organisasi 16 Forum Anak . dalam Musrenbang

-

-

Renstr a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Partisipasi perempuan 17 dilembaga . swasta (ormas, orsos)

-

V

RPJM D

11,77%

11,77%

11,77%

11,77%

11,77%

100

100

100

100 100

Cakupan 18 KDRT yang . tertangani

-

-

RPJM D

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100 100 100

Cakupan kasus 19 kekerasan . anak yang tertangani

-

-

RPJM D

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100 100 100

-

Renstr a/SPM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 100 20 mendapatkan % . penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu

26

11,77% 11,77%

11,77% 11,77% 11,77%

100

100 100

N O (1)


(3)

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan 21 100 kesehatan oleh . % tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(18)

(19)

(20)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

Renstr a/SPM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

27

100

100 100

N O (1)





1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5 (20)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi 22 sosial terlatih . bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

75%

-

Renstr a/SPM

25%

50%

75%

100%

100%

25%

50%

75%

100%

100%

25%

50%

75%

100 100 % %

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan 23 rohani terlatih . bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

75%

-

Renstr a/SPM

25%

50%

75%

100%

100%

25%

50%

75%

100%

100%

25%

50%

75%

100 100 % %

28

N O (1)


(3)




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(18)

(19)

(20)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan 24 putusan 80% . pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

-

Renstr a/SPM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Cakupan perempuan dan anak korban 25 kekerasan . yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50%

-

Renstr a/SPM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Cakupan layanan pemulangan 26 bagi . perempuan dan anak korban kekerasan

50%

-

Renstr a/SPM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

29

N O (1)





1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(18)

(19)

(20)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

100 %

-

Renstr a/SPM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

-

V

RPJM D

94,63%

94,64%

94,64%

94,65%

94,65%

94,63% 94,64%

94,64% 94,65% 94,65% 99,97 99,98

99,9 100 100 8

65%

-

RPJM 82,35% D/SPM

83,40%

83,40%

83,45%

83,45%

82,35% 83,40%

83,40% 83,45% 83,45% 98,68 99,94

99,9 4

100 100

Presentase keluarga pra 30 sejahtera dan . keluarga sejahtera 1

-

-

RPJM D

31,31%

31,31%

31,30%

31,29%

31,29%

31,31% 31,31%

31,30% 31,29% 31,29% 99,93 99,93

99,9 6

100 100

Cakupan 31 pelayanan . kontrasepsi (MOP/MOW)

-

-

RPJM D

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Jumlah 32 penemuan . penderita HIV AIDS

-

-

RPJM 40 40 40 40 D penderita penderita penderita penderita

40 penderita

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

Cakupan layanan reintegrasi 27 sosial bagi . perempuan dan anak korban kekerasan Prosentase partisipasi 28 angkatan kerja perempuan Cakupan 29 peserta KB . aktif

30

100

100 100

N O (1)




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Cakupan PUS 33 yang isterinya . dibawah usia 20 tahun

3,5%

-

Renstr a/SPM

1,62%

1,61%

1,61%

1,60%

1,60%

1,62%

1,61%

1,61%

1,60%

Cakupan PUS yang ingin ver34 KB tidak . terpenuhi (Unmet Need)

5%

-

Renstr a/SPM

13,03%

13,02%

13,02%

13,01%

13,01%

Cakupan 35 anggota Bina 70% . Keluarga Balita (BKB) ber-KB

-

Renstr a/SPM

83,29%

83,30%

83,30%

83,31%

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan 36 Pendapatan 87% . Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

-

Renstr a/SPM

89,40%

89,41%

89,41%

Ratio PLKB 1 petugas di 37 setiap . desa/keluraha n

V

Renstr a/SPM

1=4

1=4

1=3

1=2


1,60% 98,76 99,37

99,3 100 100 7

13,03% 13,02%

13,02% 13,01% 13,01% 99,84 99,92

99,9 100 100 2

83,31%

83,29% 83,30%

83,30% 83,31% 83,31% 99,97 99,98

99,9 100 100 8

89,42%

89,42%

89,40% 89,41%

89,41% 89,42% 89,42% 99,97 99,98

99,9 100 100 8

1=2

1=2

31

1=4

1=4

1=3

1=2

1=2

50

50

75

100 100

N O (1)


(3)




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(18)

(19)

(20)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Ratio PPKBD 1 petugas di 38 setiap 1=1 . desa/keluraha n

-

Renstr a/SPM

1=1

1=1

1=1

1=1

1=1

1=1

1=1

1=1

1=1

1=1

100

100

Cakupan penyediaan alat dan obat 39 kontrasepsi . untuk memenuhi permintaan masyarakat

30%

-

Renstr a/SPM

0%

0%

10%

20%

30%

0%

0%

10%

20%

30%

0

0

Cakupan penyediaan informasi data 40 100 mikro keluarga . % di setiap desa/keluraha n setiap tahun

-

Renstr a/SPM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

41 Persentase . BKB aktif

-

-

Renstr a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

42 Persentase . BKR aktif

-

-

Renstr a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

43 Persentase . BKL aktif

-

-

Renstr a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

44 Persentase . PIK-KRR aktif

-

-

Renstr a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

45 Persentase . UPPKS aktif

-

-

Renstr a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100 100

32

100

100 100

33,3 66,6 100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPKB Untuk memperbaiki kinerja pelayanan BPMPKB, maka harus memperhatikan tantangan dan peluang yang merupakan faktor eksternal maupun kekuatan dan kelemahan yang berasal dari faktor internal, yaitu: a. Tantangan - Peraturan/kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah – ubah. -

Semakin meningkatnya kasus kekerasan pelanggaran hak anak di tengah masyarakat

berbasis

gender

dan

-

Belum sinkronnya antar SKPD untuk mendukung kebijakan dan anggaran responsive gender

-

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender

-

Semakin menurunnya semangat masyarakat untuk menjadi tenagatenaga sukarela KB di tingkat desa/kelurahan

-

Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tananan sosial, ekonomi dan budaya.

-

Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir.

b. Peluang - Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik. -

Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam aneka program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan

-

Kondisi stabilitas keamanan, ketertiban dan politik yang kondusif di Kabupaten Kudus, sehingga memperbesar kemungkinan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta , LSM, dan lembaga-lembaga lainnya

-

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang dalam pencapaian target kinerja berbagai urusan baik menyangkut pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

-

Cukup banyaknya program pelatihan dan pendidikan bagi SDM PKB/PLKB yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dalam mencapai target kinerja.

1) Kekuatan -

Dukungan dan apresiasi pimpinan terhadap kinerja

33

-

Jumlah sumberdaya dibutuhkan

manusia

yang

menempati

posisi

yang

-

Tersedianya sarana-prasarana pendukung kerja yang cukup memadai

-

Loyalitas pegawai

-

Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai

-

Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan

2) Kelemahan -

Jumlah aparatur yang belum sesuai dengan standar kebutuhan pekerjaan terutama pada tenaga PKB/PLKB yang belum mencapai jumlah ideal.

-

Sering terjadinya pengalihan penugasan yang relatif singkat sehingga mengganggu keaktifan kinerja.

-

Adanya penempatan aparatur yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan.

-

Belum optimalnya sarana dan prasarana kerja

-

Terbatasnya data dan informasi pembangunan yang akurat

-

Belum konsistennya perencanaan dan pengganggaran.

34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPKB Isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan BPMPKB senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatian aspirasi masyarakat dan lingkungan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPMPKB merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi BPMPKB dimasa datang. Suatu keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis bagi BPMPKB diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi BPMPKB di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi meliputi : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BPMPKB, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : a. Kurangnya personil pada PKB/PLKB sehingga belum ideal jika dibandingkan dengan beban kerja berupa jumlah desa/kelurahan b. Semakin sulitnya mencari SDM sukarelawan untuk mendukung program KB di tingkat desa/kelurahan c. Sebagian besar pendanaan operasional dan pemenuhan alat kontrasepsi masih menggantungkan pada pemerintah pusat/BKKBN dan peran dari APBD Kabupaten masih minim d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perlindungan anak sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 serta konsep-konsep kesetaraan gender e. Belum cukup optimalnya kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam menangani aneka kasus kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak anak f.

Masih minimnya tenaga terlatih untuk fasilitasi kesehatan, rohani, dan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak anak

35

g. Belum terlembaganya Pengarusutamaan Gender (PUG) di tengah masyarakat h. Belum sinkronnya koordinasi antar BPMPKB dalam mendukung kebijakan dan anggaran responsif gender dan perlindungan anak i.

Masih minimnya perhatian dan fasilitasi terhadap aneka usaha ekonomi yang dikelola perempuan

j.

Pada urusan pemberdayaan masyarakat terutama pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terjadi kendala berkait molornya waktu pengembalian pinjaman modal dari masyarakat karena gagal usaha

k. Pada program PAMSIMAS terdapat kendala berupa tidak semua desa mampu mengaplikasikan program tersebut dikarenakan factor geografis seperti wilayah air payau l.

Beberapa desa yang pernah mengajukan diri untuk program pemberdayaan masyarakat tertentu tetapi pada pelaksanannya mundur di tengah jalan sehingga menyulitkan BPMPKB

m. Masih cukup rendahnya partisipasi kelompok-kelompok masyarakat dalam mengembangkan teknologi tepat guna. Selain itu pada kegiatan skala nasional pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) sering mengalami kerepotan dalam persiapan dikarenakan jadwal dari pemerintah pusat yang senantiasa berubah-ubah. n. Kurangnya tertib administrasi kelompok-kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga cukup menyulitkan BPMPKB dalam hal dukungan dokumentasi dan administrasi saat monev atau pelaporan o. Masih cukup rendahnya swadaya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat

yang turut infrastruktur

p. Cukup minimnya sumber daya manusia di tingkat desa/kelurahan yang mampu bergelut di urusan pemberdayaan masyarakat sehingga membuat program kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPMPKB yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. a. Visi

36

Visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut , maka visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 adalah : “TERWUJUDNYA KUDUS YANG SEMAKIN SEJAHTERA“. Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut : Semakin sejahtera mengandung makna lebih tercukupinya kebutuhan secara utuh / sempurna dan menyeluruh, merata dalam arti adil, baik secara lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti cukup sandang , pangan dan papan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, aman, tenteram dan damai. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Tenteram mengandung makna tidak ada rasa takut dan khawatir. Damai mengandung makna tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam sistem negara hukum. Selain itu sejahtera lahir batin juga dapat dijabarkan mengandung unsur – unsur religius, maju dan adil. Religius mengandung makna bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dan melaksnakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang. Maju mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing yang tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya maupun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Adil mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksnakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus mendasar pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksnakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman. Keseluruhan aspek tersebut di atas saling memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam rangka untuk mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera.

37

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi : 1. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 : Kudus yang Religius, Maju dan Adil. 2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari. 3. RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 : Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera. 4. RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. b. Misi Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 adalah : 1. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. 3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. 4. Perlindungan menyeluruh.

usaha

dan

kesempatan

kerja

secara

luas

dan

5. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing 6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. 7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 8. Mewujudkan masyarakat yang religious, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Empat (4) Pilar Pembangunan Di dalam misi tersebut termasuk melingkupi pula empat (4) pilar pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni : 1. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. 3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. 4. Perlindungan menyeluruh.

usaha

dan

kesempatan

kerja

secara

luas

dan

c. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

38

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi dan arah pembangunan. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dirumuskan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2018 yang diemban oleh BPMPKB adalah pada misi ke-3 dan ke-6, sebagai berikut : Misi 3: Tersedianya Fasilitas Dan Pelayanan Kesehatan Yang Murah Dan Terjangkau Tujuan : Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk Sasaran : 1. Meningkatnya keluarga keluarga kecil sejahtera dan berkualitas Strategi : 1. Pengendalian pertumbuhan penduduk Arah kebijakan : 1. Meningkatkan promosi, pelayanan, dan advokasi keluarga berencana Program : 1. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Misi 8

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; d) Program Keluarga Berencana ; e) Program Kesehatan Reproduksi Remaja ; f) Program Pelayanan Kontrasepsi ; g) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/ AIDS ; : Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, dan Berkeadilan Sosial Tujuan: 1. Pewujudan pembangunan yang berkeadilan sosial; 2. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial. Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan perlindungan anak; 2. Meningkatknya percepatan pertumbuhan pembangunan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa; 3. Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa. Strategi : 1. Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan; 39

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3. Penyelesaian kasus KDRT dan kekerasan anak; 4. Peningkatan jumlah perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi; 5. Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa; 6. Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat; 7. Peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah desa; 8. Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa. Arah kebijakan : 1. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak; 2. Meningkatkan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; 4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan; 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 6. Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat; 7. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa; 8. Meningkatkan peran organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa. Program : 1.

Urusan Anak

Pemberdayaan

Perempuan

Dan

Perlindungan

a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan d) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ; c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa d) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 3.3. Telaahan Renstra A. Arah kebijakan nasional, Kesehatan Prioritas III dengan arah kebijakan: Peningkatan Akses Pelayanan KB berkualitas yang merata. Untuk melaksanakan arah kebijakan nasional di bidang pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga telah ditetapkan strategi utama (Grand Strategy) yang meliputi: 40

1) Menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan KB 2) Menggerakkan dan memberdayakan para pemangku kepentingan (stakeholders), mitra kerja serta masyarakat Dengan diterbitkannya Undang Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, peran dan fungsi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) lebih diarahkan pada upaya perumusan kebijakan nasional, penetapan NSPK, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan KIE, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan, bimbingan dan fasilitasi. Demikian pula sasaran langsung program bukan lagi masyarakat dan pasangan usia subur, melainkan pemerintahan baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota selaku pemangku kepentingan (stakeholder) serta mitra kerja (LSOM, organisasi profesi, Toga, Toma, swasta, dll). Oleh sebab itu, program KB harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, dan dilakukan melalui perencanaan yang strategis hingga diyakini bahwa program KB dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai upaya, antara lain adalah: 1) Upaya penggerakan masyarakat dalam mendukung program pembangunan KB dan kependudukan melalui jejaring operasional yang efektif; 2) Upaya meningkatkan komitmen seluruh sektor pemerintahan dalam menata pengelolaan program KB dan memperkuat SDM pengelolanya; 3) Upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga akseptor melalui pelayanan KB yang paripurna; 4) Upaya menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya dan komponen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program KB secara terintegratif. B. Arah kebijakan nasional, Penanggulangan Kemiskinan Prioritas IV dengan kebijakan: Meningkatkan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Memperkuat Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan Melalui Kemandirian Ekonomi Perdesaan, Perbaikan Pemenuhan Pelayanan Dasar maupun Pengoptimalan Potensi Daerah. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di BPMPKB Kabupaten Kudus mengacu serta menyingkronkan dengan program strategis dari Departemen Dalam Negeri, yakni Program 7: Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (P7) Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, melalui sejumlah kebijakan yaitu: 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; Kebijakan ini disingkronkan pada sejumlah kegiatan seperti pengklasifikasian data berupa pembuatan profil desa/kelurahan, fasilitasi desa berkembang, pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa yang diwujudkan dalam kegiatan lomba desa. 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;

41

Kebijakan ini disingkronkan pada sejumlah kegiatan seperti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, revitalisasi posyandu. 3) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; Kebijakan ini disingkronkan pada kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang berupa kegiatan pembinaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Kudus. 4) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; Kebijakan ini disingkronkan pada kegiatan Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), pemberian stimulant pembangunan desa, serta pengembangan dan promosi pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG). 5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP); Kebijakan ini disingkronkan pada kegiatan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Jekulo, Kecamatan Undaan, dan Kecamatan Dawe. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan BPMPKB. Dengan struktur dan pola ruang eksisting maka BPMPKB dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan BPMPKB dalam lima tahun mendatang. Dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW maka BPMPKB dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: 1. Rencana struktur ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah di Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Kudus terdiri dari 2 (dua) sistem yaitu : a) Sistem perkotaan yang meliputi 6 kawasan perkotaan yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokas Promosi (PKLp) dan 4 (empat) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); b) Sistem perdesaan yang meliputi Lingkungan (PPL).

42

8

(delapan)

Pusat

Pelayanan

Sedangkan rencana sistem jaringan prasarana di Kabupaten Kudus terdiri atas : a) Sistem jaringan prasarana transportasi; b) Sistem jaringan prasarana energi; c) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi; d) Sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan e) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. 2. Struktur ruang saat ini Struktur ruang wilayah di Kabupaten Kudus saat ini mulai dikembangkan sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. Struktur ruang wilayah yang belum ada dan akan dikembangkan di Kabupaten Kudus adalah : a) Sistem jaringan prasarana transportasi yang berupa sistem jaringan transportasi perkeretaapian. b) Sistem jaringan prasarana energi yang berupa jaringan energi minyak dan gas bumi. c) Sistem jaringan prasarana sumber daya air berupa jaringan air baku yang akan dilaksanakan melalui pengembangan dan peningkatan kemampuan kapasitas tampung dan pemeliharaan konstruksi Waduk Logung. d) Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan berupa sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan yang meliputi kawasan evakuasi bencana alam dan jalur evakuasi bencana alam. 3. Rencana pola ruang Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Kudus terdiri atas rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Kudus meliputi 7 (tujuh) kawasan lindung, yaitu : a) kawasan hutan lindung; b) kawasan yang bawahannya;

memberikan

c) kawasan perlindungan setempat; d) kawasan cagar budaya; e) kawasan rawan bencana alam; f) kawasan lindung geologi; dan g) kawasan lindung lainnya

43

perlindungan

terhadap

kawasan

Sedangkan rencana pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Kudus terdiri atas 9 (sembilan) kawasan, yaitu : a) kawasan peruntukan hutan produksi; b) kawasan peruntukan hutan rakyat; c) kawasan peruntukan pertanian; d) kawasan peruntukan perikanan; e) kawasan peruntukan pertambangan; f) kawasan peruntukan industri; g) kawasan peruntukan pariwisata; h) kawasan peruntukan permukiman; dan i) kawasan peruntukan pertahanan. 4. Pola ruang saat ini Pola ruang wilayah eksisting di Kabupaten Kudus tidak jauh berbeda dengan arahan pengembangan rencana pola ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. Secara eksisting, terdapat sebagian lahan pertanian yang akan dikembangkan menjadi kawasan budiaya lainnya sebagaimana tertuang dalam rencana pola ruang wilayah. 5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Dengan demikian indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 maupun Renstra BPMPKB Tahun 2013 – 2018 berada dalam 2 (dua) tahapan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032, yaitu tahap PJM I ( 2013 – 2017 ) dan PJM II ( 2018 – 2022 ). Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan berdaya untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain; 1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan 2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

44

3. kinerja layanan/jasa ekosistem 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim 6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: 1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan 2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan BPMPKB yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan BPMPKB yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Pelayanan BPMPKB BPMPKB adalah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana. Tidak terdapat implikasi negatif dari pelayanan BPMPKB BPMPKB terhadap lingkungan hidup. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu – isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dalam rangka melaksanakan fungsi BPMPKB sebagai pelaksana di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana, BPMPKB dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut : a. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Partisipasi pria atau suami dalam pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang masih rendah atau rata-rata tiap tahun kurang dari 2%. Sehingga perlu dicari langkah terobosan untuk meningkatkan Peserta KB Aktif pria pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yakni MOP (Medis Operasi Pria) 2) Total Fertility Rate (TFR) atau angka rata-rata anak lahir hidup dari perempuan berusia 15 sampai dengan 49 tahun belum mencapai nilai 2,0. Pada tahun lalu TFR masih mencapai TFR 2,2. Laju pertumbuhan penduduk meski kurang dari 1% tetapi angka absolutnya cukup tinggi. Sehingga jika tidak diambil langkahlangkah sejak dini untuk pengendaliannya maka akan berakibat masalah seperti semakin bertambah besarnya jumlah penduduk 3) Jumlah keluarga pra sejahtera dan KS I, maka merupakan indikator adanya penurunan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut akan

45

berpengaruh terhadap daya beli, termasuk kemampuan membeli alat kontrasepsi. Selain itu keluarga miskin pada umumnya memiliki keluarga banyak dan itu cenderung membuat mereka relatif tidak mempunyai akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan anggota keluarganya yang lain 4) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi masih cukup tinggi yakni mencapai 13,03% 5) Masih belum idealnya jumlah petugas penyuluh KB di tingkat desa/kelurahan, sehingga membuat pencapaian kinerja KB kurang optimal 6) Diharapkan penduduk di Kabupaten Kudus bisa tumbuh seimbang atau penduduk tanpa pertumbuhan (PTP) artinya anak yang lahir langsung dalam posisi menggantikan orangtuanya. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Strategi pengarusutamaan gender dan hak anak dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak selama ini belum dianggap sebagai suatu hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah 2) Tim koordinasi pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja, kelembagaan PUG lainnya serta Tim Pelayanan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak belum mampu berjalan optimal disebabkan adanya proses mutasi yang mengakibatkan pengelola program PUG sering berganti personil serta kurangnya kemampuan advokasi dan lobby para pengelola program PUG dan Hak Anak 3) Masih minimnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam urusan penanganan kasus tindak kekerasan berbasis gender dan anak 4) Untuk meningkatkan status kedudukan dan partisipasi perempuan serta menjawab kebutuhan strategis gender dengan memperhatikan aspirasi pengalaman, kebutuhan, dan masalah yang berbeda maka perlu upaya untuk lebih mengoptimalkan penanganan pembangunan yang responsif gender melalui pengintepretasian peningkatan kualitas dan peran perempuan ke dalam program-program pembangunan daerah dan melembagakan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan. c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat 1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dapat ditingkatkan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti Musrenbangdes/Musrenbangkel 2) Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkatkan dengan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat pencipta teknologi tepat guna dan partisipasi pada pameran teknologi tepat guna 3) Belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat, diminimalisir dengan metode pendekatan peningkatan kapasitas pelaku pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain di desa/kelurahan 4) Dalam memberdayakan ekonomi rakyat diarahkan melalui pinjaman lunak ke masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi 5) Untuk meningkatkan kualitas fasilitasi sosial yang mendukung kehidupan masyarakat diarahkan pada penyaluran bantuan

46

stimulant pembangunan infrastruktur baik untuk kebutuhan air bersih air, sanitasi, fasilitas permukiman, jalan, dan jembatan yang mendukung perekonomian masyarakat desa/kelurahan.

47

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi BPMPKB Perumusan visi dan misi jangka menengah BPMPKB merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra BPMPKB , sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antar kondisi saat ini dengan masa depan yang ingin dicapai. Visi dan misi BPMPKB harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita – cita layanan terbaik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah baik pada aspek kesejahteraan, layanan maupun peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan Guna mewujudkan program-program dari Bupati/Wakil Bupati Kudus maka BPMPKB Kabupaten Kudus mempunyai visi dan misi yang mengacu kepada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kudus terpilih tahun 2013 – 2018. Visi dan Misi BPMPKB adalah. VISI “TERWUJUDNYA LEMBAGA YANG HANDAL DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN MASYARAKAT YANG BERDAYA, BERKESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA KECIL YANG SEJAHTERA” Tabel : 4.1 Perumusan Visi No. 1.

Perwujudan Visi Terwujudnya lembaga yang handal dalam percepatan pencapaian masyarakat yang berdaya, berkesetaraan gender, perlindungan anak, dan keluarga kecil yang sejahtera

Pokok-pokok Visi - Terwujudnya Lembaga yang Handal - Masyarakat yang Berdaya - Berkesetaraan gender - Perlindungan Anak - Keluarga Kecil yang Sejahtera

48

Pernyataan Visi Percepatan Pencapaian Masyarakat Kudus yang Berdaya, Berkesetaraan Gender, Perlindungan Anak serta Keluarga Kecil yang Sejahtera

Tabel : 4.2 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi Terwujudnya lembaga yang handal dalam percepatan pencapaian masyarakat yang berdaya, berkesetaraan gender, perlindungan anak, dan keluarga kecil yang sejahtera

Pokok-pokok Visi - Terwujudnya Lembaga yang Handal - Masyarakat Berdaya - Berkesetaraan gender - Perlindungan Anak - Keluarga Kecil yang Sejahtera

Penjelasan Visi a. Menjadi lembaga yang

dapat dipercaya dan memiliki kemampuan memberikan hasil b. Masyarakat Berdaya

adalah masyarakat yang mampu mandiri ikut berperan serta terhadap proses pembangunan c. Berkesetaraan Gender

adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan baik pada ranah domestik maupun publik d. Perlindungan Anak

adalah upaya perlindungan-hak anak menyangkut hak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus e. Keluarga Kecil yang

Sejahtera adalah keluarga yang memiliki dua anak, terjamin kehidupan, tidak rentan dalam lingkungan keluarga yang terlindungi yang dibentuk

49

berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan

MISI 1. Menyediakan sarana dan prasarana dan fasilitas perkantoran sebagai pendorong operasional pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dan gotong royong dalam pembangunan lingkungan 4. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, dalam pengembangan teknologi tepat guna 5. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan, dalam pembangunan sumber daya manusia 6. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga perekonomian desa/kelurahan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mandiri 7. Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di berbagai sektor pembangunan 8. Mewujudkan masyarakat yang bebas dari tindak kekerasan berbasis gender dan anak 9. Meningkatkan kualitas kelembagaan perempuan dan anak 10. Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan KB 11. Meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera

50

Keterkaitan visi dan misi BPMPKB Kabupaten Kudus dengan visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Keterkaitan Visi dan Misi BPMPKB dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kudus BPMPKB Visi

Misi

Kepala Daerah

Terwujudnya lembaga yang handal dalam percepatan pencapaian masyarakat yang berdaya, berkesetaraan gender, perlindungan anak, dan keluarga kecil yang sejahtera 1. Menyediakan sarana prasarana dan fasilitas perkantoran sebagai pendorong operasional pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dan gotong royong dalam pembangunan lingkungan 4. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna 5. Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sumber daya manusia 6. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga perekonomian

51

Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera

Misi 3 Tersedianya Fasilitas Dan Pelayanan Kesehatan Yang Murah Dan Terjangkau Misi 8 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang religius, berbudaya, dan berkeadilan sosial

desa/kelurahan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mandiri 7. Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di berbagai sektor pembangunan 8. Mewujudkan masyarakat yang bebas dari tindak kekerasan berbasis gender dan anak 9. Meningkatkan kualitas kelembagaan perempuan dan anak 10. Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan KB 11. Meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPKB Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja BPMPKB selama 5 tahun. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar : 4.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

52

Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan BPMPKB secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan BPMPKB menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan BPMPKB lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan , program dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan tentang halhal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu – isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi BPMPKB. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi BPMPKB dan memiliki keterkaitan dengan visi BPMPKB yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran – sasaran yang ingin dicapai. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BPMPKB. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar: 4.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

53

Tujuan dan sasaran renstra BPMPKB sebagai berikut: 1. Misi: Menyediakan sarana prasarana dan fasilitas perkantoran sebagai pendorong operasional pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat Tujuan: Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perkantoran sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sasaran: Meningkatkan pemenuhan dan kelancaran layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 2. Misi: Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tujuan: Meningkatkan kompetensi SDM aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi Sasaran: Meningkatnya kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan kegiatan dan layanan kepada masyarakat 3. Misi: Meningkatkan partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dan gotong royong dalam pembangunan lingkungan Tujuan: Peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pembangunan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat Sasaran: Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan lingkungan desa/kelurahan 4. Misi: Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna Tujuan: Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas sarana prasarana umum desa/kelurahan dan pengembangan teknologi tepat guna Sasaran: Meningkatnya kemampuan dan inisiatif swadaya masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas sarana prasarana umum desa/kelurahan dan pengembangan teknologi tepat guna bagi kehidupan sehari-hari 5. Misi: Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sumber daya manusia masyarakat Tujuan: a. Pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan b. Pengembangan organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa berbasis pemberdayaan masyarakat Sasaran: a. Meningkatnya aktifitas dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan b. Meningkatnya aktifitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Posyandu dan PKK di desa/kelurahan 6. Misi: Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga perekonomian desa/kelurahan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mandiri Tujuan: Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat desa/kelurahan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus kemandirian masyarakat 54

Sasaran: Meningkatnya aktifitas dan peran masyarakat dalam memanfaatkan lembaga perekonomian desa/kelurahan untuk menunjang pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka 7. Misi: Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di berbagai sektor pembangunan Tujuan: a. Peningkatan kualitas kebijakan berbasis kesetaraan gender dan perlindungan anak b. Peningkatan aktifitas dan fungsi kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak c. Peningkatan kapasitas dan kemampuan ekonomi perempuan demi menunjang kemandirian Sasaran: a. Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan b. Meningkatnya perwakilan perempuan di lembaga legislatif c. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam lembaga organisasi kemasyarakatan d. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan dalam dunia kerja swasta formal 8. Misi: Mewujudkan masyarakat yang bebas dari tindak kekerasan berbasis gender dan anak Tujuan: Peningkatan fasilitasi penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan pelanggaran hak anak Sasaran: Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan kejadian tindak kekerasan pada perempuan dan pelanggaran hak anak 9. Misi: Meningkatkan kualitas kelembagaan perempuan dan anak Tujuan: Meningkatkan kualitas lembaga yang berperan dalam urusan perempuan dan anak Sasaran: Meningkatkan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 10. Misi: Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan KB Tujuan: Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana Sasaran: a. Meningkatnya upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) b. Meningkatnya upaya penyediaan alat/obat dan layanan kontrasepsi kepada masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS) 11. Misi: Meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera Tujuan: Peningkatan fungsi lembaga masyarakat dalam ranah KB untuk mendukung tercapainya keluarga sejahtera Sasaran: Meningkatnya aktifitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam ranah KB seperti BKB, BKR, BKL, PIK KRR, dan UPPKS

55

Tabel : 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPMPKB

NO. (1) 1.

MISI

Menyediakan sarana dan prasarana dan fasilitas perkantoran sebagai pendorong operasional pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat

TUJUAN (3) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dan fasilitas perkantoran sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

SASARAN (4) Meningkatkan pemenuhan dan kelancaran layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

56

INDIKATOR KINERJA SASARAN (5) Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran (RPJMD)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (6) (7) (8) (9) (10) 12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur(RPJMD) Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan capaian

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

100%

100%

100%

100 %

NO.

MISI

(1)

TUJUAN

SASARAN

(3)

(4)

TARGET KINERJA SASARAN PADA INDIKATOR TAHUN KEKINERJA SASARAN 1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) (10) kinerja dan keuangan (RPJMD) Meningkatnya 3 3 3 3 3 kapasitas aparatur orang orang orang orang orang (RPJMD)

2.

Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan kegiatan dan layanan kepada masyarakat

3.

Meningkatkan partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dan gotong royong dalam pembangunan lingkungan

Peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pembangunan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan lingkungan desa/kelurahan

Prosentase keswadayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (RPJMD)

7%

7%

8%

8%

9%

4.

Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat

Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas sarana prasarana umum desa/kelurahan

Meningkatnya kemampuan dan inisiatif swadaya masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas sarana prasarana umum

Jumlah teknologi tepat guna hasil karya masyarakat

3

3

3

3

3

57

MISI

NO. (1)

5.

TUJUAN (3)

guna

dan pengembangan teknologi tepat guna

Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sumber daya manusia

Pengembangan organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa berbasis pemberdayaan masyarakat

INDIKATOR KINERJA SASARAN (5)

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (6) (7) (8) (9) (10)

(4) desa/kelurahan dan pengembangan teknologi tepat guna bagi kehidupan sehari-hari Meningkatnya Prosentase 100% 100% 100% 100% aktifitas dan peran Posyandu aktif lembaga (RPJMD) kemasyarakatan desa berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Posyandu, PKK, atau lembaga lain di desa/kelurahan Jumlah organisasi 100% 100% 100% 100% PKK aktif (RPJMD) (14.39 (14.39 (14.39 (14.39 4) 4) 4) 4) Jumlah desa yang mempunyai profil desa (RPJMD) Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada (RPJMD)

58

100 %

132

132

132

132

100 % (14.3 94) 132

85,4 7,0

85,47 ,0

85,47 ,0

85,47 ,0

85,4 7,0

NO. (1) 6.

7.

MISI

Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga perekonomian desa/kelurahan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mandiri

Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di berbagai sektor pembangunan

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN (5) Jumlah LPM (BKM dan UPK) (RPJMD)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (6) (7) (8) (9) (10) 89 89 89 89 89

(3) Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat desa/kelurahan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus kemandirian masyarakat

(4) Meningkatkan aktifitas dan peran masyarakat dalam memanfaatkan lembaga perekonomian desa/kelurahan untuk menunjang pendapatan dan kemandirian ekonomi

Peningkatan kualitas kebijakan berbasis kesetaraan gender dan perlindungan anak

Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (RPJMD)

5,04 %

5,04%

5,04%

5,04%

5,04 %

Meningkatnya perwakilan perempuan di lembaga legislatif

Persentase perempuan di lembaga legislatif (RPJMD)

13,3 3%

13,33 %

13,33 %

13,33

13,3 3%

Meningkatnya partisipasi

Partisipasi perempuan di

11,7 7%

11,77 %

11,77 %

11,77 %

Peningkatan aktifitas dan

59

%

11,7 7%

NO.

MISI

(1)

8.

TUJUAN

SASARAN

(3)

(4) fungsi perempuan dalam lembaga organisasi kelembagaan pengarusutamaan kemasyarakatan gender dan anak

Mewujudkan masyarakat yang bebas dari tindak kekerasan berbasis gender dan anak

INDIKATOR KINERJA SASARAN (5) lembaga swasta (ormas, orsos) (RPJMD)


Peningkatan kapasitas dan kemampuan ekonomi perempuan demi menunjang kemandirian

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan dalam dunia kerja swasta formal

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (RPJMD)

94,6 3%

94,64 %

94,64 %

94,65 %

94,6 5%

Peningkatan fasilitasi penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan pelanggaran hak anak

Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan kejadian tindak kekerasan pada perempuan dan pelanggaran hak anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (SPM) Cakupan perempuan dan anak korban

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

60

NO. (1)

MISI

TUJUAN

SASARAN

(3)

(4)

INDIKATOR KINERJA SASARAN (5) kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (SPM) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi

61


25%

50%

75%

100%

100 %

25%

50%

75%

100%

100 %

NO. (1)

MISI

TUJUAN

SASARAN

(3)

(4)

INDIKATOR KINERJA SASARAN (5) perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (SPM) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (SPM) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)

62


100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

NO.

MISI

(1)

9.

10.

Meningkatkan kualitas kelembagaan perempuan dan anak

Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang

TUJUAN

SASARAN

(3)

(4)

Meningkatkan kualitas lembaga yang berperan dalam urusan perempuan dan anak

Peningkatan pelayanan Keluarga

Meningkatkan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Meningkatnya upaya Komunikasi,

63

INDIKATOR KINERJA SASARAN (5) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM) Cakupan KDRT yang tertangani (RPJMD) Cakupan kasus pelanggaran hak anak yang tertangani (RPJMD) Jumlah organisasi forum anak yang aktif

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (6) (7) (8) (9) (10) 100% 100% 100% 100% 100 %

Keterlibatan organisasi Forum Anak dalam Musrenbangkab Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100 %

1,62 %

1,61%

1,61% 1,60%

1,60 %

NO.

MISI

(1) seimbang dengan KB

TUJUAN (3) Berencana

SASARAN (4) Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

64

INDIKATOR KINERJA SASARAN (5) isterinya di bawah usia 20 tahun (RPJMD dan SPM)


Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif (RPJMD dan SPM) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (SPM) Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyul uh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan (SPM) Rasio Pembantu Pembina Keluarga

82,3 5%

83,40 %

83,40 %

83,45

13,0 3%

13,02 %

13,02 %

13,01

1:4

1:4

1:3

1:2

1:2

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

%

%

83,4 5%

13,0 1%

NO. (1)

MISI

TUJUAN (3)

INDIKATOR KINERJA SASARAN (4) (5) Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan (SPM) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun (SPM) Meningkatnya upaya Cakupan penyediaan alat/obat pelayanan kontrasepsi dan layanan (MOW/MOP) kontrasepsi kepada (RPJMD) masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS) SASARAN

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun (SPM)

65


100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

0%

0%

10%

20%

30%

NO. (1) 11.

MISI

Meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera

TUJUAN (3) Peningkatan fungsi lembaga masyarakat dalam ranah KB untuk mendukung tercapainya keluarga sejahtera

SASARAN (4) Meningkatnya aktifitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam ranah KB seperti BKB, BKR, BKL, PIK KRR, dan UPPKS

66

INDIKATOR KINERJA SASARAN (5) Persentase BKB aktif

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (6) (7) (8) (9) (10) 100% 100% 100% 100% 100 %

Persentase BKR aktif Persentase BKL aktif Persentase PIK KRR aktif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase UPPKS aktif Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB (SPM) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

100%

100%

100%

100%

83,2 9%

83,30 %

83,30 %

83,31

89,4 0%

89,41 %

89,41 %

89,42

%

%

100 % 100 % 100 % 100 % 83,3 1%

89,4 2%

NO. (1)

MISI

TUJUAN

SASARAN

(3)

(4)

INDIKATOR KINERJA SASARAN (5) (UPPKS) yang berKB (SPM)

67


4.3. Strategi dan Kebijakan BPMPKB Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPMPKB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPMPKB yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah BPMPKB menunjukkan bagaimana cara BPMPKB mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPMPKB, target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari BPMPKB BPMPKB. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana BPMPKB Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPMPKB selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan BPMPKB BPMPKB bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPMPKB BPMPKB. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. a. Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran. Di dalam mewujudkan visi dan misi BPMPKB Kabupaten Kudus, BPMPKB menempuh strategi sebagai berikut :

68

Tabel : 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : “Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Percepatan Pencapaian Masyarakat yang Berdaya, Berkesetaraan Gender, Perlindungan Anak, dan Keluarga Kecil yang Sejahtera” Misi 1 : Menyediakan sarana prasarana dan fasilitas perkantoran sebagai pendorong operasional pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan Meningkatkan pemenuhan dan Melaksanakan pemenuhan Menjamin terpenuhinya ketersediaan sarana kelancaran layanan penunjang kebutuhan penunjang baik kebutuhan sarana prasarana dan prasarana dan dalam operasional pelaksanaan sarana prasarana maupun penunjang kantor dan fasilitas perkantoran tugas pokok dan fungsi sistem operasional kantor menjamin berjalannya proses sebagai penunjang kerja urusan keuangan, operasional kepegawaian, umum, pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi, dan pokok dan fungsi pelaporan secara baik Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan kegiatan dan layanan kepada masyarakat

Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi dan kualitas kerja SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Melaksanakan atau mengikutsertakan SDM aparatur dalam diklat, bintek, atau seminar yang berfungsi mendukung peningkatan kompetensi aparatur

69

Misi 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dan gotong royong dalam pembangunan lingkungan Tujuan Peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pembangunan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat

Sasaran Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan lingkungan desa/kelurahan

Strategi Membangun hubungan harmonis dengan perangkat desa/kelurahan untuk sosialisasi program pemberdayaan pembangunan lingkungan kepada masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat semakin tinggi

Kebijakan Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan penyaluran aneka kegiatan bantuan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat dengan berbasis peningkatan swadaya dan pemberdayaan masyarakat

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna Tujuan

Sasaran

Strategi

Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas sarana prasarana umum desa/kelurahan dan pengembangan teknologi tepat guna

Kebijakan

Meningkatnya kemampuan dan Membangun hubungan Melakukan fasilitasi dan upaya inisiatif swadaya masyarakat dengan stakeholder terkait promosi pengembangan karya dalam memanfaatkan fasilitas guna pengembangan teknologi tepat guna yang sarana dan prasarana umum teknologi tepat guna dilakukan kelompok-kelompok desa/kelurahan dan masyarakat pengembangan teknologi tepat guna bagi kehidupan seharihari Misi 5 : Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sumber daya manusia masyarakat

70

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

a. Pengembangan a. Meningkatnya aktifitas Mendorong keterlibatan lebih Melaksanakan fasilitasi lembaga dan peran lembaga banyak masyarakat desa peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemberdayaan dalam mengakses dan kualitas organisasi maupaun masyarakat yang masyarakat di berpartisipasi dalam kader penggerak organisasi ada di desa/kelurahan organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan desa seperti desa/kelurahan b. Meningkatnya aktifitas seperti Posyandu, PKK, dan Posyandu, PKK, dan lembaga b. Pengembangan dan peran lembaga lembaga pemberdayaan pemberdayaan masyarakat organisasi dan kemasayarakatan desa masyarakat lainnya lainnya lembaga berbasis pemberdayaan kemasyarakatan masyarakat seperti desa berbasis Posyandu dan PKK di pemberdayaan desa/kelurahan masyarakat Misi 6 : Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga perekonomian desa/kelurahan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mandiri Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Peningkatan Meningkatnya aktifitas dan Mendorong keterlibatan lebih Melaksanakan fasilitasi produktifitas ekonomi perasn masyarakat dalam banyak masyarakat desa peningkatan kapasitas dan masyarakat memanfaatkan lembaga dalam mengakses dan kualitas organisasi maupun desa/kelurahan untuk perekonomian desa/kelurahan berpartisipasi dalam lembaga kader penggerak lembaga meningkatkan untuk menunjang pendapatan perekonomian desa perekonomian desa pendapatan sekaligus dan kemandirian ekonomi kemandirian mereka masyarakat Misi 7 : Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di berbagai sektor pembangunan Tujuan

Sasaran

Strategi

71

Kebijakan

a. Peningkatan a. Meningkatnya partisipasi kualitas kebijakan perempuan di lembaga berbasis pemerintahan kesetaraan gender b. Meningkatnya dan perlindungan keterwakilan perempuan anak di lembaga legislatif b. Peningkatan Meningkatnya partisipasi aktifitas dan perempuan dalam lembaga fungsi organisasi kemasyarakatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Sosialisasi tentang kesetaraan gender terhadap kaum perempuan untuk ambil bagian di ranah publik meliputi di lembaga pemerintahan dan lembaga legislatif Mendorong kaum perempuan Sosialisasi tentang kesetaraan untuk ambil bagian lebih gender terhadap kaum banyak di ranah publik perempuan untuk ambil bagian yakni di pelbagai organisasi di ranah publik yakni di kemasyarakat baik pelbagai organisasi organisasi massa maupun kemasyarakat baik organisasi organisasi sosial massa maupun organisasi (ormas/orsos) sosial (ormas/orsos) c. Peningkatan Meningkatnya partisipasi Mendorong kaum perempuan Sosialisasi dan kapasitas dan angkatan kerja perempuan untuk ambil bagian di ranah penyelenggaraan pelatihan kemampuan dalam dunia kerja swasta publik meliputi aksesbilitas usaha kepada kaum ekonomi formal menjadi pekerja formal perempuan agar tercapai perempuan demi swasta atau mampu kemandirian ekonomi menunjang menciptakan kemandirian perempuan kemandirian ekonomi sendiri Misi 8 : Mewujudkan masyarakat yang bebas dari tindak kekerasan berbasis gender dan anak Tujuan Peningkatan fasilitasi penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan pelanggaran hak anak

Mendorong kaum perempuan untuk ambil bagian di ranah publik meliputi di lembaga pemerintahan dan lembaga legislatif

Sasaran Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan kejadian tindak kekerasan pada perempuan dan pelanggaran hak anak

Strategi Penguatan kapasitas lembaga yang bergerak dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan berbasis gender dan anak

72

Kebijakan Melaksanakan peningkatan kualitas pusat pelayanan terpadu tindak kekerasan perempuan dan anak dalam hal penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Misi 9 : Meningkatkan kualitas kelembagaan perempuan dan anak Tujuan Meningkatkan kualitas lembaga yang berperan dalam urusan perempuan dan anak

Sasaran

Kebijakan

Melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga maupun SDM penggerak yang concern pada upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Misi 10 : Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan Keluarga Berencana (KB) Tujuan Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Meningkatkan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Strategi Penguatan kapasitas lembaga yang bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatnya upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB KS)

Menggalakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) kepada para Pasangan Usia Subur (PUS)

Meningkatnya upaya penyediaan alat/obat dan layanan kontrasepsi kepada masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS)

Meningkatkan penyediaan dan pelayanan alat dan obat kontrasepsi bagi akseptor KB

Melaksanakan penggalakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) kepada para Pasangan Usia Subur (PUS) melalui berbagai media komunikasi dari mulai komunikasi interpersonal hingga media massa Melakukan upaya pemenuhan permintaan alat, obat maupun pelayanan kontrasepsi termasuk kontrasepsi jangka panjang kepada calon akseptor KB

73

Misi 11 : Meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera Tujuan

Sasaran

Peningkatan fungsi lembaga masyarakat dalam ranah KB untuk mendukung tercapainya keluarga sejahtera

Meningkatnya aktifitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam ranah KB seperti BKB, BKR, BKL, PIK KRR, dan UPPKS

Strategi Mendorong lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam organisasi Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK KRR, dan UPPKS

74

Kebijakan Melaksanakan pembinaan secara konsisten organisasi dan SDM penggerak Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK KRR, dan UPPKS demi peningkatan kualitas organisasi

75

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah RPJMD Kabupaten Kudus dan Rencana Strategis (Renstra) BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018. Rencana program dan kegiatan BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. c. Penyediaan jasa administrasi keuangan. d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f. Penyediaan alat tulis kantor. g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. j. Penyediaan makanan dan minuman. k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Pengadaan peralatan gedung kantor d. Pengadaan mebeleur e. Pembangunan bangunan pelengkap gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja BPMPKB 5. Program Keluarga Berencana. Kegiatan : a. Pelayanan KIE b. Pembinaan keluarga berencana c. Pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS 6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Kegiatan : Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). 7. Program Pelayanan Kontrasepsi. Kegiatan : 76

a. Pengadaan alat kontrasepsi. b. Pelayanan KB medis operasi. 8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Kegiatan : Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah 9. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Kegiatan : a. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) b. Peningkatakan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak c. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 11. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah. 12. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan : a. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha b. Kegiatan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan. 13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan : a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan b. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa. c. Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 14. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : a. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri b. Fasilitasi Desa Berkembang/ Bantuan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa 15. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan : a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa b. Pemberian stimulan pembangunan desa c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan d. Pengembangan dan promosi pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) e. Revitalisasi Posyandu f. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). 16. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kegiatan : Pengklasifikasian data. 17. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

77

Kegiatan : Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Rencana program dan kegiatan tahun 2013 - 2018 BPMPKB terdiri dari 17 program yang dijabarkan dalam 46 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan secara berimbang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kudus.

78

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPKB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa indikator kinerja BPMPKB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh BPMPKB dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD. BPMPKB mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana yang didalamnya terdapat sejumlah urusan terkait bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan dan pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera di lingkup daerah Kabupaten Kudus. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang – bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing – masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemrintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan. Output pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas dan kualitasnya. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja

79

yang akan dicapai BPMPKB dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

80

Tabel : 6.1 Indikator Kinerja BPMPKB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator

(1) 1

2

3

4

(2) Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Meningkatnya kapasitas aparatur Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja dan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3 orang

3 orang

3 orang

3 orang

3 orang

3 orang

15 orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

81

keuangan

Persentase partisipasi 5 perempuan di lembaga pemerintah Persentase perempuan di 6 lembaga legislatif Partisipasi perempuan di 7 lembaga swasta (ormas, orsos) Cakupan 8 KDRT yang tertangani Cakupan kasus 9 kekerasan anak yang tertangani Persentase 10 partisipasi angkatan

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

5,04%

13,33%

13,33%

13,33%

13,33%

13,33%

13,33%

13,33%

11,77%

11,77%

11,77%

11,77%

11,77%

11,77%

11,77%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94,63%

94,63%

94,64%

94,64%

96,65

96,65%

96,65%

82

11

12

13

14

15

kerja perempuan Cakupan peserta KB Aktif Prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Cakupan PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun Cakupan pelayanan kontrasepsi (MOP/MOW) Jumlah penemuan penderita HIV/AIDS

Jumlah desa berstatus 16 swadaya, swakarya, swasembada 17 Jumlah LPM

82,35%

82,35%

83,40%

83,40%

83,45%

83,45%

83,45%

31,31%

31,31%

31,30

31,30%

31,29%

31,29%

31,29%

1,62%

1,62%

1,61%

1,61%

1,60%

1,60%

1,60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40

40

40

40

40

40

40

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Swadaya: 85, Swadaya: 85, Swadaya: 85, Swadaya: 85, Swadaya: 85, Swadaya: 85, Swadaya: 85, Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Swakarya: Swakarya: Swakarya: Swakarya: Swakarya: Swakarya: Swakarya: 47, Desa 47, Desa 47, Desa 47, Desa 47, Desa 47, Desa 47, Desa Swasembada: Swasembada: Swasembada: Swasembada: Swasembada: Swasembada: Swasembada: 0 0 0 0 0 0 0 89

89

90

90

83

91

91

91

Prosentase 18 Posyandu aktif Prosentase swadaya masyarakat 19 terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah desa yang 20 mempunyai profil desa Jumlah kelompok PKK aktif (dari 21 tingkat dawis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7%

7%

7%

8%

8%

9%

9%

132

132

132

132

132

132

132

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

84

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 - 2018 ini dibuat untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pada khususnya serta visi dan misi Kabupaten Kudus pada umumnya. Disadari bahwa keberhasilan program/kegiatan harus diawali dengan perencanaan yang baik, disamping ada dukungan dana yang memadai. Oleh karena itu kami telah berupaya menyusun Renstra ini dengan sebaik-baiknya agar dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018. Semoga bermanfaat.

Kudus, Juni 2014 Plt.KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. WAHYU HARYANTI Pembina Utama Muda NIP 19620701 198703 2 008

85

86

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Gambar 1.1

Recommend Documents