BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Konteks Masalah

13

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Konteks Masalah Pada tanggal 21 Oktober 2015 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berjalan selama satu tahun. Perjalanan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan kabinet kerja bisa dibilang tidak berjalan lancar seperti saat kemenangannya pada pemilihan presiden tahun lalu, yang hanya melangsungkan satu putaran pemilihan umum. Meskipun tidak mutlak sebagai tolak ukur bagus tidaknya kinerja pemerintah, namun dari hasil survei lembaga Indobarometer tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah hanya sebesar 57,5 persen dan

tingkat

kepercayaan terhadapa lembaga kepresidenan sebesar 88,3 persen, menjadi salah satu pertimbangan bahwa perjalanan satu tahun kabinet kerja tidak berjalan lancar (www.antaranews.com). Selain persoalan eksternal atau dari pihak publik, belum satu tahun berjalan kabinet kerja telah mengalami perombakan atau reshuffle sebanyak satu kali tanggal 12 Agustus 2015 (www.sidomi.com). Nawa Cita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, dan keinginan). Pada konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan tersebut (www.wikipedia.org). Adapun kesembilan agenda prioritas pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, adalah: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemeritah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Universitas Sumatera Utara

14

4. Menolong negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program ―Indonesia Pintar‖, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program ―Indonesia Kerja‖ dan ―Indonesia Sejahtera‖ dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudukan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga (www.kompas.com) Salah satu dari sembilan agenda utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla atau kabinet kerja adalah peningkatan kesejahteraan publik, pada bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pernah berjanji akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden terbukti dengan dimasukkannya hal ini ke dalam sembilan agenda utama atau Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bukti dari keseriusan pemerintah terhadap permasalahan kesehjateraan publik adalah dengan mengeluarkan tiga kartu peningkatan kesejahteraan publik pada bulan Oktober 2015. Ketiga kartu tersebut adalah : Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS). Melalui ketiga kartu tersebut pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan publik. Satu tahun berjalannya program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan publik melalui tiga kartu yang diterbitkan, namun tingkat kepuasan publik terhadap program kesehatan secara khususnya mengalami penurunan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indobarometer, responden yang puas dan


15

sangat puas terhadap kementerian kesehatan 37,8 %, sedangkan yang tidak puas 15,5 %. Sisanya tidak tahu ataupun tidak menjawab. Adapun salah satu faktor paling tidak disukai adalah masih rumitnya pelayanan kesehatan. Padahal program kesehatan merupakan urutan pertama dari program pemeritah yang paling disukai oleh masyarakat diatas program pendidikan dan pengentasan kemiskinan (disadur dari majalah Gatra edisi 29 Oktober – 4 November 2015). Program pemerintah dengan mengeluarkan tiga kartu untuk peningkatan kesejahteraan publik ada berbagai kalangan menilai program ini masih belum menyentuh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Misalnya Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Widjajarta menilai bahwa setahun kabinet kerja di bidang kesehatan tidak jelas. Marius juga menilai, pemerintah hanya fokus pada program kuratif dan rehabilitatif, tapi tidak pada promotif dan preventif. Selain itu program pemerintah yang mengeluarkan kartu Indonesia Sehat juga dirasa tidak jelas dan tumpang tindih dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang sebelumnya sudah berjalan terlebih dahulu (disadur dari majalah Gatra edisi 29 Oktober – 4 November 2015). Implementasi dari program tersebut, berdasarkan data yang diolah oleh majalah Gatra ketersedian tenaga kesehatan di Puskesmas masih kekurangan tenaga kerja. Dokter umun di puskesmas dibutuhkan 2.514 tenaga kerja lagi untuk memenuhi kebutuhan akan dokter umum. Dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, kesehatan masyarakat, sanitarian, tenaga gizi, ahli lab medik ketersediaannya di puskesmas juga masih kurang dari jumlah kebutuhan yang seharusnya. Dari 9.655 Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, masih mengalami kekurangan sebanyak 43.867 tenaga kerja bidang kesehatan. Saat ini yang tersedia hanya 286.574 orang tenaga kerja yang bekerja pada puskesmas (disadur dari majalah Gatra edisi 29 Oktober – 4 November 2015). Selain puskesmas, kurangnya tenaga kerja kesehatan juga dialami di rumah sakit. Dari 2.368 rumah sakit yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, ketersediaan tenaga kerja kesehatan hanya 235.993 orang dengan kekurangan yang masih dibutuhkan lebih dari setengah jumlah tenaga kerja yang tersedia, yaitu 153.285 orang. Masih banyak pekerjaan rumah pemerintahan kabinet kerja pada bidang kesehatan. Persoalan yang tidak kalah penting adalah


16

kematian ibu dan bayi. Setiap tahunnya, di Indonesia ada 72.000 bayi yang meninggal. Artinya setiap tujuh menit ada satu bayi yang meninggal. Kemudian angka kematian ibu di Indonesia mencapai 346 orang per 100.000 kelahiran. Selama sepuluh tahun terakhir angka kematian ibu dan bayi ini tidak juga menurun, artinya masih berada pada level yang sama. Penekanan angka kematian ibu dan bayi merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Namun banyak pihak masih meragukan hal ini sulit terwujud, mengingat minimnya jumlah tenaga kerja kesehatan serta tidak meratanya pembagian merupakan salah satu faktor munculnya keraguan tentang penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pada sisi yang lain, persoalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum semua warga Indonesia memilikinya, padahal JKN menjamin ibu hamil serta persalinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum serius mengangani persoalan di bidang kesehatan masyarakat. Padahal kesehatan sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat akan terhambat melakukan segala sesuatunya jika keadaannya sakit. Kesejahteraan masyarakat juga akan mempengaruhi kesehatan masyarakat tersebut, oleh karena itu kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan adalah salah satu hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah. Media massa memiliki fungsi mendidik, menghibur, menginformasikan, membujuk, dan kontrol sosial. Fungsi media sebagai alat kontrol sosial berperan penting dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Media massa berperan mengawasi dan kemudian memberitakannya kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahan. Dalam menjalankan fungsinya, media massa tatkala dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu boleh jadi sebuah media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatankekuatan luar lainnya (Hamad,2004:2-3). Tidak dapat dipungkiri perjalanan media massa di Indonesia masih saja dibayang-bayangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Pada era Orde Baru yang berkuasa atas Indonesia selama 32 tahun menggunakan media massa nasional


17

sebagai alat propaganda pemerintah. Bahkan pemberitaan yang ditayangkan pada saat itu harus melewati seleksi dari pemeritah kemudian ditayangkan sehingga berita yang tayang adalah berita yang berpihak terhadap pemerintah. Berita yang mengkritisi pemerintah tidak akan pernah tayang. Beralih ke era kebebasan saat ini, selepas pemerintahan orde baru media massa masih saja dibayang-bayangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Jika orde baru dibawah kendali kepentingan pemerintahan Soeharto, di era ini media berada dibawah kendali kepentingan pemilik media. Roy Thaniago, Direktur Remotivi periode tahun 2010-2015 (dalam Arief dan Wisnu, 2015:7) mengatakan bahwa ―di era kebebasan ini, kaum oligarki melalui industri media berkuasa dengan merumuskan percakapan ratusan juta warga Indonesia. Media mengatur apa yang seharusnya dibicarakan dan apa yang dihindari untuk dibicarakan. Agenda publik menjadi pengejawantahan agenda pemilik modal. Ruang publik disesaki oleh kepentingan elit untuk melayani nafsu ekonomi-politiknya. Kerja media dioperasikan dengan bersandar semata-mata pada pasar.‖ Salah satu media massa nasional yang ada sejak pemerintahan orde baru hingga kini adalah majalah berita mingguan Gatra. Majalah Gatra terbit karena pembredelan yang dilakukan pemerintahan orde baru terhadap majalah Tempo. Cikal bakal diterbitkannya majalah Gatra didasari atas sikap dari para awak majalah Tempo yang memilih untuk menerima pembredelan dan menerbitkan majalah baru dengan format baru. Hingga pada tanggal 19 November 1994 diterbitkannyalah majalah Gatra. Awal berdirinya majalah Gatra menuai pro kontra. Beberapa kalangan melihat, majalah Gatra merupakan alat corong pemerintah untuk mengatur pemberitaan, Gatra juga dianggap merupakan simbol kekuasaan pemerintah karena didanai oleh Bob Hasan yang dekat dengan pemerintah saat itu. Sedangkan pihak yang pro Gatra menganggap kemunculan Gatra merupakan kehendak sejarah setelah majalah Tempo dibreidel oleh pemerintah Struktur pemberitaan majalah Gatra memprioritaskan berita politik, ekonomi, hukum, bisnis, dan sosial. Sedangkan berita hiburan yang sifatnya lifesytle, olahraga, kesehatan, menempati porsi sekunder. Sebagai majalah berita,


18

dalam menampilkan pemberitaan, Gatra mengkombinasikan unsur aktualitas peristiwa mingguan dengan peliputan mendalam (indepth coverage) dan penulisannnya dengan bentuk feature. Struktur pemberitaannya meliputi laporan utama yang merupakan perhatian Gatra terhadap sebuah peristiwa mingguan tertentu, laporan khusus sebagai kaitan laporan utama atau berita penting mingguan lainnya, berita ekonomi yang mengulas perkembangan ekonomi makro maupun mikro, bisnis, kemudian ragam dan olahraga yang merupakan komplementer. Peringatan satu tahun kabinet kerja pada 21 Oktober 2015 ternyata memiliki nilai berita yang sangat tinggi bagi majalah berita mingguan Gatra dan menjadikan momentum tersebut sebagai edisi khusus dengan tema ―Satu Tahun Kabinet Kerja‖. Terbukti dari majalah Gatra edisi 29 Oktober 2015 - 4 November 2015 terdapat 50 berita mengenai satu tahun kabinet kerja yang dibagi dalam beberapa segmen, seperti: nasional, ekonomi, hukum, kesehatan, sosial. Selain mengenai pemberitaan satu tahun kabinet kerja, Gatra juga mencantumkan hasil wawancara langsung dengan presiden dan wakil presiden, dan juga sejumlah menteri kabinet kerja ke dalam majalahnya. Struktur pemberitaan yang dimiliki oleh majalah Gatra memiliki pengaruh terhadap pemberitaan tentang laporan utama satu tahun kabinet kerja. Hal ini dapat dilihat dari peletakan halaman dan juga jumlah berita dari setiap segmen yang dibuat oleh majalah Gatra. Segmen tentang politik, nasional, ekonomi, dan hukum berada di halaman-halaman depan majalah Gatra, sedangkan segmen kesehatan dan kesejahteraan sosial berada pada halaman belakang majalah Gatra. Selain itu dari sisi jumlah juga menunjukkan bahwa Gatra lebih memprioritaskan tentang politik, ekonomi, hukum, dan nasional sedangkan berita hiburan yang sifatnya lifesytle, olahraga, kesehatan, menempati porsi sekunder. Terbukti dari jumlah berita tentang kesehatan dan kesejahteraan sosial hanya berjumlah 5 berita. Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa struktur pemberitaan majalah Gatra ternyata berpengaruh terhadap bagaimana majalah Gatra memberitakan momentum peringatan satu tahun kabinet kerja. Pemberitaan terkait bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial berada pada prioritas yang kedua. Padahal kesehatan dan kesejahteraan sosial juga begitu penting bagi informasi untuk


19

masyarakat terkhususnya pemberitaan mengenai program pemerintah bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang sedang diminati oleh masyarakat dibandingkan program pemerintah lainnya. Selain struktur pemberitaan yang dimiliki oleh majalah Gatra, catatan sejarah berdirinya majalah Gatra mungkin berpengaruh terhadap gaya penulisan ataupun keberpihakan majalah Gatra dalam menuliskan berita satu tahun kabinet kerja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada awal berdirinya majalah Gatra dibiayai oleh Bob Hasan yang dekat dengan pemerintahan orde baru, yang berdasarkan catatan sejarah bahwa pemerintahan orde baru dikuasai Partai Golkar. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap gaya penulisan majalah Gatra, sehingga pada saat itu muncul pendapat dari beberapa kalangan bahwa majalah Gatra pada saat itu adalah alat dari pemerintah. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui gaya penulisan dan juga ingin mengetahui keberpihakan media tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pemberitaan peringatan satu tahun kabinet kerja dalam majalah berita mingguan Gatra edisi 29 Oktober 2015 – 4 Nobember 2015 terkait bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan menggunakan analisis framing model analisis framing Robert Entman. 1.2 Fokus Masalah Fokus Masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya atau juga dinyatakan bahwa perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan terinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah (Pohan, dkk, 2012: 10). Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan, Peneliti merumuskan bahwa fokus masalah yang akan diteliti adalah ―Bagaimanakah majalah berita mingguan Gatra membingkai peristiwa dalam pemberitaan satu tahun kabinet kerja terkait bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial?‖


20

1.3 Pembatasan Masalah Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dibuat guna menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas dan agar penelitian lebih fokus terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Penelitian hanya dilakukan pada majalah berita mingguan Gatra.

2.

Penelitian hanya dilakukan pada pemberitaan mengenai satu tahun kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

3.

Penelitian dilakukan pada majalah berita mingguan Gatra yang terbit tanggal 29 Oktober – 4 November 2015.

4.

Penelitian ini menggunakan analisis framing dengan menggunakan model analisis framing Robert Entman.

1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Untuk mengetahui cara Majalah Berita Mingguan Gatra membingkai berita mengenai satu tahun kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

2.

Untuk melihat keberpihakan Majalah Berita Mingguan Gatra dalam memberitakan satu tahun kabinet kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

1.5 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas atau menambah khasanah penelitian komunikasi

dan menambah

pengetahuan dan pengalaman ilmu mahasiswa di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2.

Secara teoritis, untuk menerapkan ilmu yang didapat selama menjadi mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU serta


21

menambah cakrawala dan wawasan peneliti mengenai analisis berita menggunakan analisis framing. 3.

Secara praktis, menjadi bahan masukan untuk perbaikan kepada siapa saja yang tertarik pada berita jurnalistik serta memberikan masukan kepada bidang yang bergerak di dunia jurnalistik termasuk juga Majalah Berita Mingguan Gatra.


BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Konteks Masalah

Recommend Documents