Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 Lampiran :
Nomor
:
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya tentang PPA-P T.A. 2015 913/ 262.b /Sekt/BAPP- 15 / Kep-DPRD / Mr /2015
Tanggal
:
13 Juli 2015
BAB I PENDAHULUAN I.
PENDAHULUAN A.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kabupaten Murung Raya dengan ibukota Puruk Cahu, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tanggal 10 April 2002. Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten yang berada di pedalaman Pulau Kalimantan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Barito dengan luas wilayah 2.370.000 ha (23.700 km2) atau 15.43 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 kecamatan, 115 desa dan 9 kelurahan yang terlihat pada tabel 2.1 berikut ini : Tabel 1 Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya Kecamatan
Ibukota
Jumlah Desa
Kelurahan
1.
Permata Intan
Tumbang Lahung
10
2
2.
Sungai Babuat
Tumbang Bantian
6
-
3.
Murung
Puruk Cahu
13
2
4.
Laung Tuhup
Muara Laung
23
3
5.
Barito Tuhup Makunjung Raya Tanah Siang Saripoi
11
-
26
1
Tanah Siang Dirung Lingkin Selatan Sumber Barito Tumbang Kunyi
6
-
8
1
6. 7. 8.
1
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 9.
Seribu Riam
10. Uut Murung
Muara Joloi
7
-
Tumbang Olong
5
-
115
9
Jumlah Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2013
dengan batas administrasi, yaitu : - Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Kalimantan Timur, - Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas dan Propinsi Kalimantan Barat. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Murung Raya
Pada umumnya Kabupaten Murung Raya dari Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Shawaner. Aliran Sungai yang terdapat di Kabupaten Murung Raya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air dan Energi. Sumber air untuk keperluan penduduk sehari-hari disuplai melalui PDAM dan sebagian masih menggunakan air tanah dangkal, sumur dan masih terdapat
2
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 penduduk yang menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Iklim di Daerah Kabupaten Murung Raya termasuk iklim tropis yang lembab dan panas dengan curah hujan rata-rata 250,6 mm /19 hari menurut sumber pengamatan Stasiun Meteorologi Bandara Beringin Muara Teweh. B.
KEMAJUAN YANG DICAPAI 1)
Indikator Ekonomi Kebijakan Pembangunan ekonomi di Kabupaten Murung Raya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, menjamin pemerataan
dan
mendorong perluasan
kesempatan
berusaha
sehingga secara bertahap akan mengurangi kemiskinan. Hasil dari upaya yang konsisten untuk tetap berada pada kerangka tersebut menunjukan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 PDRB Murung Raya tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, karena nilai produksi dari mayoritas komoditas andalan di Murung Raya tetap mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2014 mencapai 6,10 persen, melambat dari 6,67 persen pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tergambar melalui Pendapatan
Domestik
Regional
Bruto,
PDRB
Perkapita
juga
menunjukan kencenderungan positif. Pada Tahun 2012 PDRB Perkapita Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 27.227.849 pertahun, pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 28.388.889,14 pertahun Dan pada tahun 2014 turun menjadi Rp. 25.962.852,14 pertahun. Rincian Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Murung Raya dari Tahun 2010 – 2014 sebagaimana tabel dibawah ini : Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB (Juta Rupiah) PDRB Perkapita (Rupiah)
2011
2012
2013*)
2014**)
6,29
6,69
6,67
6,1
1.009.040,24
1.076.503,12
1.148.342,67
1.050.208,44
24.936.007,93
27.227.849
28.388.889,14
25.962.852,14
3
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 ADHB PDRB Perkapita (Rupiah) ADHK
10.246.143,74
10.451.487
10.502.702,25
9.605.169,97
Sumber : Analisis Pertumbuhan Ekonomi Murung Raya 2014 Keterangan :
*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
2)
Indikator Kesehatan Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan agar terwujud masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir batin menuju peradaban yang memadani dalam menghadapi persaingan global. Upaya pencapaian Pembangunan Manusia di bidang Kesehatan merupakan pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Adapun wujud nyata dari Komitmen Pemeritah Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi dengan program Mura Sehat dengan peluncuran kartu Murung Raya Sehat. Program dan kegiatan prioritas bidang kesehatan, yaitu : Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan bayi Program Jaminan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kalteng Barigas Kesehatan Lingkungan, Penemuan dan Penanganan Penyakit, Program Gizi Masyarakat, Peningkatan SDM Kesehatan Untuk pelaksanaan sasaran pembangunan di atas didukung dengan sumber daya yang ada, baik tenaga kesehatan, dan bidang sarana dan prasarana.
3)
Indikator Pendidikan Dalam merumuskan Program Pendidikan di Kabupaten Murung Raya dilakukan dengan mengidentifikasikan berbagai faktor dan
4
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 permasalahan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Murung Raya untuk meciptakan pendidikan terjangkau dan bermutu. Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui : Kartu Mura Cerdas Wajib Pendidikan Belajar 12 Tahun (Dana BOSDA/Gratis Sekolah) Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
(Rehab
Rumah Dinas
Guru/Kepala Sekolah, Penjaga Sekolah) Penambahan Ruang Kelas baru (SD s.d SMU) Penambahan Sarana dan Prasarana (Laboratorium, Perpustakaan, Buku) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik ( Pelatihan/Bintek) Peningkatan Klasifikasi Pendidikan bagi Tenaga Pendidik Peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan; Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantong-kantong kemiskinan; Pengembangan pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan, dan toleransi; Peningkatan budaya baca masyarakat; Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olaraga. 4)
Indikator Pertanian Sektor Pertanian hingga saat ini masih tetap merupakan basis utama pembangunan daerah mengingat sektor pertanian memberikan andil dan kontribusi pada indikator perekonomian sebesar ± 23,75% dari PDRB Kabupaten Murung Raya. Sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kentang, kacang hijau, sayursayuran, buah-buahan, tanaman pangan lainnya. Prioritas bidang pertanian, peternakan dan perikanan yaitu : Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis,
5
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 Peningkatan Kesejahteraan Petani, Pembinaan Usaha Tani Menetap, Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Peningkatan Budidaya Perikanan, Pengawasan Sumberdaya Perikanan, Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Tangkap, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan, 5)
Indikator Fisik Prasarana Peningkatan prasarana dasar merupakan bagian dari pelayanan umum yang harus disediakan Pemerintah dan tentunya dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Aksetabilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan menganut kosep pengembangan wilayah harus menjadi prioritas karena secara langsung akan mempengaruhi percepatan dan pengembangan pembangunan, terutama pada sektor potensial antara lain pertanian, perkebunan dan pariwisata. Pada sektor transportasi, ketersediaan sarana transportasi darat yang belum memadai menjadi perhatian Pemerintah pada saat ini, sehingga upaya-upaya kebijakan yang diambil tentunya dalam rangka pemerataan pembangunan yaitu dengan tercapainya keseimbangan perkotaan dan pedesaan, sehingga masyarakat desa tidak terisolasi dan hasil produk pertaniannya dapat terakses dengan baik dan lancar, tentunya dengan ketersediaan infrastruktur berupa fasilitas jalan dan jembatan. Demikian pula ketersediaan sarana transportasi pada wilayah perairan khususnya antar pulau dan pelabuhan yang masih bersifat darurat serta ketersediaan sarana transportasi perhubungan udara, Pos dan telekomunikasi yang belum memadai dan juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
6
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 Selain infrastruktur transportasi, sarana prasarana dasar lainnya seperti air bersih dan kelistrikan juga menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. C.
PERMASALAHAN DAN HAMBATAN 1)
Permasalahan Masalah Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat menjadi masalah serius yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, mengingat prosentase kenaikan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan belum seimbang dengan lapangan kerja, tenaga pendidik, tenaga medis, sarana prasarana dan APBD Kabupaten Murung Raya masih belum sepenuhnya dapat mengakomodir program kegiatan yang menjadi prioritas.
2)
Hambatan Salah satu hambatan untuk mencapai target yang ditetapkan adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Pembiayaan yang terbatas utamanya dari sumber Dana APBD. Langkah yang ditempuh dalam rangka
mengatasi
permasalahan
tersebut di
atas
disamping
mengedepankan prioritas program dan kegiatan pada APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2015 yaitu mengupayakan mencari sumber pembiayaan lain yaitu APBD Provinsi dan APBN mengoptimalkan peran pihak ketiga/swasta termasuk partisipasi masyarakat. II.
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN APBD-P Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran APBD-P (PPA) Tahun 2015 merupakan amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Daerah menyusun KUPA dan PPA
7
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Perubahan pada dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan DPRD Kabupaten Murung Raya berupa Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD yang dibahas bersama dengan DPRD,
selanjutnya disepakati menjadi Prioritas dan Plafon
Anggaran (PPA) Perubahan APBD. PPA Perubahan APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Setelah perubahan dokumen perencanaan tersebut ditetapkan, maka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijadikan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja tambahan (ABT), bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana/anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan. III.
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) PERUBAHAN APBD Maksud penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Murung Raya dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
8
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 IV.
DASAR HUKUM PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) PERUBAHAN APBD 1)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
9
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 17) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);
10
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 20) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 62); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127); 23) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 132); 24) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 132); 25) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/05 – DPA/2014 tanggal 31 Desember 2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2014. 26) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2015; 27) Peraturan
Bupati
Murung
Raya
Nomor
188.45/381/2014
tentang
Standarisasi Harga Barang Keperluan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Semester II Tahun 2014;
11
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 BAB II PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
A.
RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN 2015
TARGET
PENDAPATAN
DAERAH
TAHUN
Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi. Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan sehingga harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka perlu dilakukan revisi terhadap Target Pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015 khususnya PAD, dimana perubahan anggaran merupakan konsistensi dari optimalisasi fungsi anggaran Pemerintah Daerah, yaitu sebagai fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tabel berikut ini menggambarkan rencana perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015.
12
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 Tabel 3. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 APBD URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
BERTAMBAH / BERKURANG
SETELAH PERUBAHAN
RP
%
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PendapatanLainnya 3DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Desa Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN
a.
30,320,000,000.00
30,320,000,000.00
0.00
0.00
4,675,000,000.00 8,305,000,000.00
4,675,000,000.00
0.00
0.00
8,310,000,000.00
5,000,000.00
0.06
2,650,000,000.00
2,650,000,000.00
0.00
0.00
14,690,000,000.00
14,685,000,000.00
(5,000,000.00)
(0.03)
877,734,766,229.00
943,977,853,000.00
66,243,086,771.00
7.55
267,139,471,229.00
331,552,558,000.00
64,413,086,771.00
24.11
593,989,575,000.00
593,989,575,000.00
0.00
0.00
16,605,720,000.00
18,435,720,000.00
1,830,000,000.00
11.02
115,517,557,788.62
133,506,917,478.62
17,989,359,690.00
15.57
42,995,331,478.62
42,995,331,478.62
0.00
0.00
48,575,624,000.00
48,840,724,000.00
265,100,000.00
0.55
15,696,602,310.00
33,420,862,000.00
17,724,259,690.00
8,250,000,000.00
8,250,000,000.00
0.00
0.00
1,023,572,324,017.62
1,107,804,770,478.62
84,232,446,461.00
8.23
Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan TA 2015 secara keseluruhan mengalami kenaikan, dari semula sebesar Rp. 1.023.572.324.017,62 (Satu Trilyun Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Belas Rupiah Enam Puluh Dua Sen) pada APBD Murni 2015 menjadi
pada
Usulan
APBD
Perubahan
TA
2015
sebesar
Rp.
1.107.804.770.478,62 (Satu Trilyun Seratus Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Dua Sen). b.
Dana Perimbangan pada APBD Murni TA 2015 ditargetkan sebesar Rp. 877.734.766.229.00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus
13
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp. 66.243.086.771,00 (Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam
Ribu
Tujuh
Ratus
Tujuh
Puluh
Satu
Rupiah)
menjadi
Rp.
943.977.853.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). c.
Sedangkan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah dengan target semula pada APBD Murni TA 2015 ditargetkan sebesar Rp. 115.517.557.788,62 (Seratus Lima Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Dua Sen). mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.989.359.690,00 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) menjadi Rp. 133.506.917.478,62 (Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Dua Sen). Dengan komposisi Pendapatan sebagaimana pada Tabel di atas maka kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah adalah 8,23%. Hal ini menggambarkan masih relatif tingginya tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya terhadap Pemerintah Pusat. Walaupun volume Pendapatan Daerah setiap tahun mengalami pertumbuhan, namun kontribusi PAD terhadap APBD sangat rendah bila dibanding dengan sumber penerimaan dari Dana Perimbangan, yaitu rata-rata setiap tahunnya. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras seluruh komponen agar komposisi perimbangan antara PAD dan Dana Transfer dari pusat mencapai titik keseimbangan. Oleh karena itu upaya menggali sumber-sumber PAD harus dilakukan secara sistematis dan terarah dengan memanfaatkan potensi yang ada seoptimal mungkin namun tetap memperhatikan karakteristik daerah dan masyarakat setempat.
B.
ARAH PPA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan Daerah yang diarahkan pada Penguatan Otonomi Daerah termasuk peningkatan kapasitas fiskal Daerah, meliputi hal-hal berikut ini :
14
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 a.
Semakin mengintensifkan upaya penggalian dan pengembangan potensi sumbersumber PAD dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan azas pemungutan yang efektif, efisien, adil, dan tidak berdampak pada distorsi perekonomian Daerah.
b.
Penggalian
dan
pengembangan
sumber-sumber
PAD
diarahkan
pada
peningkatan pendataan objek dan subjek Pajak/Retribusi Daerah, penegakan sanksi, penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan serta memperbaharui Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku.
c.
Dalam rangka mendorong dunia usaha dan reformasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Daerah, akan dilakukan rasionalisasi kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga tercipta struktur penerimaan Daerah yang semakin mantap dan sistem usaha yang merangsang pertumbuhan ekonomi Daerah.
d.
Peran BUMD, Lembaga Keuangan Daerah dan Penyertaan Modal Daerah akan terus diupayakan untuk dikembangkan secara optimal.
e.
Peningkatan Pelayanan Masyarakat akan terus dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana serta kapasitas aparatur yang lebih berkualitas serta adanya standar pelayanan yang baku.
f.
Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan akan terus ditingkatkan dengan pengamanan penerimaannya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan serta pencairan tunggakan. Disamping itu penerimaan yang bersumber dari PSDH, IHPH, Bagi Hasil Landrent/Royalti dan lain-lain juga terus dikembangkan melalui koordinasi dengan instansi terkait serta rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat mengenai Data Potensi Dana Perimbangan dalam rangka meningkatkan penerimaannya.
15
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 g.
Meningkatkan koordinasi dan intensifikasi dalam rangka upaya memperoleh dana di luar penerimaan Dana Perimbangan yaitu Pendapatan Lain-lain Yang Sah untuk pembiayaan pembangunan.
16
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 BAB III PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI TAHUN 2015 Kebijakan ekonomi Tahun 2015 diarahkan untuk mengefektifkan pengelolaan fiskal daerah guna meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja,mengurangi jumlah penduduk miskin dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi ditingkatkan melalui pemerataan pembangunan seluruh wilayah untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal sehingga tercipta keunggulan dan daya saing komoditas masing-masing wilayah. Oleh sebab itu dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut upaya-upaya efektifitas pengelolaan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam kegiatankegiatan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas. Dampak yang diharapkan tidak hanya dari segi ekonomi tetapi mempertimbangkan pula aspek-aspek sosial yang ikut mempengaruhi stabilitas ekonomi.
B. ASUMSI DASAR PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN APBD-P
Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2015 meliputi 3 (tiga) aspek, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Perubahan asumsi pendapatan berimplikasi pada perubahan kebijakan belanja maupun pembiayaan. Selanjutnya perubahan kebijakan belanja akan berimplikasi logis terhadap target kinerja kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan. Perubahan asumsi penerimaan daerah tahun 2015 yang mengalami kenaikan dan penurunan yang menyebabkan perubahan penambahan/pengurangan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2015 ini tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga dapat dilakukan pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk
17
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan SKPD pada masing-masing urusan pemerintahan. Kondisi perubahan asumsi dasar Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2015 diproyeksikan sebagaimana tabel dibawah ini.
18
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 TABEL 4. PROYEKSI KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 APBD URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
BERTAMBAH / BERKURANG
SETELAH PERUBAHAN
RP
%
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN
30,320,000,000.00
30,320,000,000.00
0.00
0.00
4,675,000,000.00
4,675,000,000.00
0.00
0.00
8,305,000,000.00
8,310,000,000.00
5,000,000.00
0.06
2,650,000,000.00
2,650,000,000.00
0.00
0.00
14,690,000,000.00
14,685,000,000.00
(5,000,000.00)
(0.03)
877,734,766,229.00
943,977,853,000.00
66,243,086,771.00
7.55
267,139,471,229.00
331,552,558,000.00
64,413,086,771.00
24.11
593,989,575,000.00
593,989,575,000.00
0.00
0.00
16,605,720,000.00
18,435,720,000.00
1,830,000,000.00
11.02
115,517,557,788.62
133,506,917,478.62
17,989,359,690.00
15.57
42,995,331,478.62
42,995,331,478.62
0.00
0.00
48,575,624,000.00
48,840,724,000.00
265,100,000.00
0.55
15,696,602,310.00
33,420,862,000.00
17,724,259,690.00
8,250,000,000.00
8,250,000,000.00
0.00
0.00
1,023,572,324,017.62
1,107,804,770,478.62
84,232,446,461.00
8.23
465,281,792,314.35
468,894,518,259.63
3,612,725,945.28
0.78
378,615,604,495.35
359,519,070,750.63
(19,096,533,744.72)
(5.04)
8,200,000,000.00
8,200,000,000.00
0.00
0.00
16,161,484,009.00
22,243,984,009.00
6,082,500,000.00
37.64
8,649,596,000.00
8,634,596,000.00
(15,000,000.00)
(0.17)
827,000,000.00
827,000,000.00
0.00
0.00
52,328,107,810.00
68,969,867,500.00
16,641,759,690.00
31.80
500,000,000.00
500,000,000.00
0.00
0.00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga
19
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
611,187,481,453.37
799,316,222,662.21
188,128,741,208.84
30.78
1,874,021,000.00
2,576,046,000.50
702,025,000.50
37.46
307,065,216,884.16
404,244,165,945.38
97,178,949,061.22
31.65
302,248,243,569.21
392,496,010,716.33
90,247,767,147.12
29.86
JUMLAH BELANJA
1,076,469,273,767.72
1,268,210,740,921.84
191,741,467,154.12
17.81
SURPLUS /DEFISIT
(52,896,949,750.10)
(160,405,970,443.22)
(107,509,020,693.12)
203.24
60,146,949,750.10
321,389,582,247.07
261,242,632,496.97
434.34
60,146,949,750.10
321,389,582,247.07
261,242,632,496.97
434.34
7,250,000,000.00
7,250,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,250,000,000.00
7,250,000,000.00
0.00
0.00
52,896,949,750.10
314,139,582,247.07
261,242,632,496.97
493.87
0.00
153,733,611,803.85
153,733,611,803.85
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran pokok utang JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
20
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 BAB IV PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015
1.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN PER SKPD Belanja Daerah pada PPA Perubahan APBD TA. 2015 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp. 468,894,518,259.63 atau mengalami kenaikan sebesar 0,78 % dari APBD Murni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 465.281.792.314,35. Sedangkan
Belanja
Langsung
pada
PPA
Perubahan
dianggarkan
Rp. 799,316,222,662.21 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 188,128,741,208.84 yaitu 30,78 % dari APBD Murni Tahun Aggaran 2015 sebesar
Rp.
611.187.481.453,37 . 2.
RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan pada PPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 secara rinci disajikan per Urusan dalam bentuk matrik sebagaimana tabel terlampir.
3.
PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015
UNTUK
BELANJA
TIDAK
Pada PPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Kelompok Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 468,894,518,259.63 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,612,725,945.28 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 465.281.792.314,35.
21
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA RINGKASAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN RANCANGAN APBD PERUBAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015 SEBELUM PERUBAHAN NO.
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2
SETELAH PERUBAHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6
7
8
9
1
Dinas Pendidikan
207,975,036,776.11
39,386,360,000.00
247,361,396,776.11
2
Dinas Kesehatan
31,496,268,734.00
29,327,351,246.21
60,823,619,980.21
3
Rumah Sakit Umum Daerah
14,390,910,600.00
18,741,120,000.00
33,132,030,600.00
4
Dinas Pekerjaan Umum
4,715,488,500.00
225,445,414,752.69
230,160,903,252.69
2,935,641,158.10
9,600,000,000.00
2,532,303,203.10
5 6 7 8 9
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH
BERTAMBAH/ BERKURANG
%
11
12
13
204,706,290,634.00
49,632,145,307.20
254,338,435,941.20
6,977,039,165.09
2.82
31,537,009,214.25
32,076,412,946.00
63,613,422,160.25
2,789,802,180.04
4.59
23,897,932,500.00
37,977,618,841.80
4,845,588,241.80
14.63
4,476,771,799.00
254,068,658,753.00
258,545,430,552.00
28,384,527,299.31
12.33
12,535,641,158.10
2,701,163,884.25
13,998,750,000.00
16,699,913,884.25
4,164,272,726.15
33.22
16,498,633,000.00
19,030,936,203.10
2,402,033,212.20
21,900,714,000.00
24,302,747,212.20
5,271,811,009.10
27.70
2,499,999,600.00
6,800,000,000.00
9,299,999,600.00
3,081,581,262.00
9,990,547,083.00
13,072,128,345.00
3,772,128,745.00
40.56
1,000,000,000.00
6,300,000,000.00
7,300,000,000.00
1,664,000,000.00
9,226,150,000.00
10,890,150,000.00
3,590,150,000.00
49.18
2,397,179,698.00
4,780,000,000.00
7,177,179,698.00
2,243,691,698.00
7,113,578,722.00
9,357,270,420.00
2,180,090,722.00
30.38
22
14,079,686,341.80
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 10 11 12 13 14
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
15
DPRD
16
KDH dan WKDH
17
Sekretariat Daerah
18
Sekretariat DPRD
19
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20 21 22 23
2,804,100,000.00
4,045,900,000.00
6,850,000,000.00
2,137,301,950.00
6,137,374,200.00
8,274,676,150.00
1,424,676,150.00
20.80
2,512,872,410.00
10,125,000,000.00
12,637,872,410.00
2,284,584,788.70
11,880,800,000.00
14,165,384,788.70
1,527,512,378.70
12.09
2,291,891,614.95
5,558,000,000.00
7,849,891,614.95
2,494,282,026.70
10,622,000,000.00
13,116,282,026.70
5,266,390,411.75
67.09
1,861,268,697.00
4,600,000,000.00
6,461,268,697.00
2,165,898,775.00
6,513,300,000.00
8,679,198,775.00
2,217,930,078.00
34.33
1,253,836,764.60
3,500,000,000.00
4,753,836,764.60
1,293,836,957.86
4,228,542,000.00
5,522,378,957.86
768,542,193.26
16.17
5,896,321,080.00
0.00
5,896,321,080.00
5,938,978,080.00
0.00
5,938,978,080.00
42,657,000.00
0.72
624,051,872.00
0.00
624,051,872.00
629,551,872.00
0.00
629,551,872.00
5,500,000.00
0.88
11,308,309,075.00
41,737,800,000.00
53,046,109,075.00
8,963,309,075.00
73,972,267,597.00
82,935,576,672.00
29,889,467,597.00
56.35
23,400,488,511.00
2,303,952,042.00
25,096,536,469.00
27,400,488,511.00
4,000,000,000.00
17.09
3,400,488,511.00
20,000,000,000.00
108,758,689,126.88
6,277,823,900.00
115,036,513,026.88
120,697,020,766.57
7,061,386,900.00
127,758,407,666.57
12,721,894,639.69
11.06
DISPENDA
4,767,124,087.00
4,206,080,000.00
8,973,204,087.00
4,304,586,489.60
8,654,287,719.08
12,958,874,208.68
3,985,670,121.68
44.42
Inspektorat
2,714,742,828.60
4,000,000,000.00
6,714,742,828.60
2,475,712,912.00
5,843,689,916.60
8,319,402,828.60
1,604,660,000.00
23.90
2,365,846,824.00
6,034,153,176.00
8,400,000,000.00
2,503,946,824.00
8,598,587,000.00
11,102,533,824.00
2,702,533,824.00
32.17
974,101,832.00
2,000,000,000.00
2,974,101,832.00
860,505,455.00
2,719,927,377.00
3,580,432,832.00
606,331,000.00
20.39
Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
24
Kecamatan Murung
4,449,861,090.00
3,275,000,000.00
7,724,861,090.00
4,037,117,587.00
5,241,250,000.00
9,278,367,587.00
1,553,506,497.00
20.11
25
Kecamatan Tanah Siang
3,287,404,476.00
2,490,000,000.00
5,777,404,476.00
3,950,404,476.00
2,806,880,000.00
6,757,284,476.00
979,880,000.00
16.96
Kecamatan Laung Tuhup
3,375,109,803.00
2,868,000,000.00
6,243,109,803.00
3,399,784,950.00
4,144,850,000.00
7,544,634,950.00
1,301,525,147.00
20.85
Kecamatan Permata Intan
2,628,434,171.00
3,200,000,000.00
5,828,434,171.00
2,340,064,637.00
4,035,359,000.00
6,375,423,637.00
546,989,466.00
9.38
26 27
23
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 28 29 30
Kecamatan Sumber Barito Kecamatan Tanah Siang Selatan Kecamatan Barito Tuhup Raya
2,164,302,674.60
1,837,914,508.47
4,002,217,183.07
2,412,631,795.95
2,685,874,194.32
5,098,505,990.27
1,096,288,807.20
27.39
1,465,435,000.00
2,030,000,000.00
3,495,435,000.00
1,753,435,000.00
2,858,140,000.00
4,611,575,000.00
1,116,140,000.00
31.93
1,570,494,191.01
1,900,000,000.00
3,470,494,191.01
1,632,693,149.80
3,115,126,400.00
4,747,819,549.80
1,277,325,358.79
36.81
31
Kecamatan Sungai Babuat
1,167,106,685.00
1,900,000,000.00
3,067,106,685.00
1,223,206,685.00
2,709,218,274.00
3,932,424,959.00
865,318,274.00
28.21
32
Kecamatan Uut Murung
1,271,506,562.00
1,900,000,000.00
3,171,506,562.00
762,494,337.30
3,295,985,200.00
4,058,479,537.30
886,972,975.30
27.97
33
Kecamatan Seribu Riam
1,370,388,685.00
2,199,999,000.00
3,570,387,685.00
963,688,685.00
3,803,585,000.00
4,767,273,685.00
1,196,886,000.00
33.52
Kantor Ketahanan Pangan
1,500,000,000.00
3,000,000,000.00
4,500,000,000.00
1,064,658,765.00
4,135,341,235.00
5,200,000,000.00
700,000,000.00
15.56
2,458,579,720.40
23,233,109,369.00
25,691,689,089.40
2,185,018,890.00
25,974,236,069.00
28,159,254,959.00
2,467,565,869.60
9.60
974,115,200.00
2,000,000,000.00
2,974,115,200.00
677,827,191.00
3,715,377,315.00
4,393,204,506.00
1,419,089,306.00
47.71
4,028,976,011.00
16,029,709,500.00
20,058,685,511.00
3,924,879,977.65
26,933,729,999.50
30,858,609,977.15
10,799,924,466.15
53.84
Dinas Kehutanan
4,700,000,000.00
34,674,171,196.00
39,374,171,196.00
4,700,000,000.00
59,089,892,702.00
63,789,892,702.00
24,415,721,506.00
62.01
Dinas Perkebunan
2,518,717,644.00
9,164,941,805.00
11,683,659,449.00
2,251,967,644.00
13,832,177,805.00
16,084,145,449.00
4,400,486,000.00
37.66
2,618,695,168.00
19,453,000,000.00
22,071,695,168.00
3,109,756,188.00
23,836,220,000.00
26,945,976,188.00
4,874,281,020.00
22.08
2,256,192,241.00
11,068,000,000.00
13,324,192,241.00
2,559,192,241.00
13,869,390,978.51
16,428,583,219.51
3,104,390,978.51
23,30
465,281,792,314.35
611,187,481,453.37
1,076,469,273,767.72
468,894,518,259.63
799,316,222,662.21
1,268,210,740,921.84
191,741,467,154.12
17.81
34 35 36 37 38 39 40 41
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga JUMLAH BELANJA
24
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015
BAB V PENUTUP Demikian rancangan PPA ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
25
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintah APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015
Lampiran 2 Plafon Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015 1. DINAS PENDIDIKAN 2. DINAS KESEHATAN 3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4. DINAS PEKERJAAN UMUM 5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6. DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI 7. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 11. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 12. DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN UKM 13. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 14. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 15. DPRD 16. KDH DAN WKDH 17. SEKRETARIAT DAERAH 18. SEKRETARIAT DPRD 19. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20. DINAS PENDAPATAN DAERAH 21. INSPEKTORAT 22. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 23. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 24. KECAMATAN MURUNG 26
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2015 25. KECAMATAN TANAH SIANG 26. KECAMATAN LAUNG TUHUP 27. KECAMATAN PERMATA INTAN 28. KECAMATAN SUMBER BARITO 29. KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 30. KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 31. KECAMATAN SEI BABUAT 32. KECAMATAN UUT MURUNG 33. KECAMATAN SERIBU RIAM 34. KANTOR KETAHANAN PANGAN 35. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 36. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 37. DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 38. DINAS KEHUTANAN 39. DINAS PERKEBUNAN 40. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 41. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
27
