Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya. Nomor
: 913 /148/Sekt/ BAPP - DPRD 13.18/22.a/060/2014
Tanggal
: 18 Juli 2015 BAB I PENDAHULUAN
I.
PENDAHULUAN A.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kabupaten Murung Raya dengan ibukota Puruk Cahu, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tanggal 10 April 2002. Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten yang berada di pedalaman Pulau Kalimantan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Barito dengan luas wilayah 2.370.000 ha (23.700 km2) atau 15.43 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 kecamatan, 115 desa dan 9 kelurahan yang terlihat pada tabel 2.1 berikut ini : Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya Jumlah Kecamatan
Ibukota
Desa
Kelurahan
1.
Permata Intan
Tumbang Lahung
10
2
2.
Sungai Babuat
Tumbang Bantian
6
-
3.
Murung
Puruk Cahu
13
2
4.
Laung Tuhup
Muara Laung
23
3
5.
Barito Tuhup Makunjung Raya Tanah Siang Saripoi
11
-
26
1
6
-
8.
Tanah Siang Dirung Lingkin Selatan Sumber Barito Tumbang Kunyi
8
1
9.
Seribu Riam
Muara Joloi
7
-
Tumbang Olong
5
-
115
9
6. 7.
10. Uut Murung Jumlah
Sumber : Murung Raya Dalam Angka 2013
1
dengan batas administrasi, yaitu : -
Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Kalimantan Timur,
-
Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur,
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara,
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas dan Propinsi Kalimantan Barat. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Murung Raya
Pada umumnya Kabupaten Murung Raya dari Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Shawaner. Aliran Sungai yang terdapat di Kabupaten Murung Raya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air dan Energi. Sumber air untuk keperluan penduduk sehari-hari disuplai melalui PDAM dan sebagian masih menggunakan air tanah dangkal, sumur dan masih terdapat penduduk yang menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Iklim di Daerah Kabupaten Murung Raya termasuk iklim tropis yang lembab dan panas dengan curah hujan rata-rata 250,6 mm /19 hari menurut sumber pengamatan Stasiun Meteorologi Bandara Beringin Muara Teweh. 2
B.
KEMAJUAN YANG DICAPAI 1)
Indikator Ekonomi Kebijakan Pembangunan ekonomi di Kabupaten Murung Raya untuk
mencapai
pemerataan
dan
pertumbuhan
yang
relatif
mendorong perluasan
stabil,
menjamin
kesempatan
berusaha
sehingga secara bertahap akan mengurangi kemiskinan. Hasil dari upaya yang konsisten untuk tetap berada pada kerangka tersebut menunjukan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 PDRB Murung Raya tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, karena nilai produksi dari mayoritas komoditas andalan di Murung Raya tetap mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2012 mencapai 6,23 persen, melambat dari 6,49 persen pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tergambar melalui Pendapatan
Domestik
Regional
Bruto,
PDRB
Perkapita
juga
menunjukan kencenderungan positif. Pada Tahun 2012 PDRB Perkapita Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 27.227.849 pertahun, pada tahun 2013 diperkirakan menjadi Rp. 29.519.690,07 pertahun. Rincian Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Murung Raya dari Tahun 2010 – 2012 sebagaimana tabel dibawah ini : Indikator
2010
Pertumbuhan Ekonomi
PDRB Perkapita (Rupiah) ADHB PDRB Perkapita (Rupiah) ADHK
2012
5,98
6,29
6,69
949.337,69
1.009.040,24
1.076.503,12
21.672.030,36 24.936.007,93
27.227.849
9.801.436,08 10.246.143,74
10.451.487
(%) PDRB (Juta Rupiah)
2011
Sumber : PDRB Kab. Murung Raya Tahun 2012
3
2)
Indikator Kesehatan Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan agar terwujud masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir batin menuju peradaban yang memadani dalam menghadapi persaingan global. Upaya pencapaian Pembangunan Manusia di bidang Kesehatan merupakan pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Adapun wujud nyata dari Komitmen Pemeritah Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi dengan program Mura Sehat dengan peluncuran kartu Murung Raya Sehat. Program dan kegiatan prioritas bidang kesehatan, yaitu : Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan bayi Program Jaminan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kalteng Barigas Kesehatan Lingkungan, Penemuan dan Penanganan Penyakit, Program Gizi Masyarakat, Peningkatan
KesehatanUntuk
SDM
pelaksanaan
sasaran
pembangunan di atas didukung dengan sumber daya yang ada, baik tenaga kesehatan, sarana prasarana maupun pembiayaan dan Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (GERBANG DESAMU) antara lain untuk mengidentifikasi permasalahan di bidang kesehatan di seluruh Desa. 3)
Indikator Pendidikan Dalam merumuskan Program Pendidikan di Kabupaten Murung Raya dilakukan dengan mengidentifikasikan berbagai faktor dan permasalahan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Murung Raya untuk meciptakan pendidikan terjangkau dan bermutu. 4
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui : Kartu Mura Cerdas Wajib Pendidikan Belajar 12 Tahun (Dana BOSDA/Gratis Sekolah) Peningkatan Sraana dan Prasarana (Rehab Rumah Dinas Guru/Kepala Sekolah, Penjaga Sekolah) Penambahan Ruang Kelas baru (SD s.d SMU) Penambahan Sraana dan Prasarana (Laboratorium,Perpustakaan, Buku) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik ( Pelatihan/Bintek) Peningkatan Klasifikasi Pendidikan bagi Tenaga Pendidik Peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan; Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantong-kantong kemiskinan; Pengembangan pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan, dan toleransi; Peningkatan budaya baca masyarakat; Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olaraga. 4)
Indikator Pertanian Sektor Pertanian hingga saat ini masih tetap merupakan basis utama pembangunan daerah mengingat sektor Pertanian memberikan andil dan kontribusi pada indikator perekonomian sebesar ± 23,77% dari PDRB Kabupaten Murung Raya. Sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kentang, kacang hijau, sayursayuran, buah-buahan, tanaman pangan lainnya. Prioritas bidang pertanian, peternakan dan perikanan yaitu : Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Pembinaan Usaha Tani Menetap, Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, 5
Peningkatan Budidaya Perikanan, Pengawasan Sumberdaya Perikanan, Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Tangkap, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan, 5)
Indikator Fisik Prasarana Peningkatan prasarana dasar merupakan bagian dari pelayanan umum yang harus disediakan Pemerintah dan tentunya dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Aksetabilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan menganut kosep pengembangan wilayah harus menjadi prioritas karena secara langsung akan mempengaruhi percepatan dan pengembangan pembangunan, terutama pada sektor potensial antara lain pertanian, perkebunan dan pariwisata. Pada sektor transportasi, ketersediaan sarana transportasi darat yang belum memadai menjadi perhatian Pemerintah pada saat ini, sehingga upaya-upaya kebijakan yang diambil tentunya dalam rangka pemerataan pembangunan yaitu dengan tercapainya keseimbangan perkotaan dan pedesaan, sehingga masyarakat desa tidak terisolasi dan hasil produk pertaniannya dapat terakses dengan baik dan lancar, tentunya dengan ketersediaan infrastruktur berupa fasilitas jalan dan jembatan. Demikian pula ketersediaan sarana transportasi pada wilayah perairan khususnya antar pulau dan pelabuhan yang masih bersifat darurat serta ketersediaan sarana transportasi perhubungan udara, Pos dan telekomunikasi yang belum memadai dan juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Selain infrastruktur transportasi, sarana prasarana dasar lainnya seperti air bersih dan kelistrikan juga menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
6
C.
PERMASALAHAN DAN HAMBATAN 1)
Permasalahan Masalah Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat menjadi masalah serius yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, mengingat prosentase kenaikan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan belum seimbang dengan lapangan kerja, tenaga pendidik, tenaga medis, sarana prasarana dan APBD Kabupaten Murung Raya masih belum sepenuhnya dapat mengakomodir program kegiatan yang menjadi prioritas.
2)
Hambatan Salah satu hambatan untuk mencapai target yang ditetapkan adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Pembiayaan yang terbatas utamanya dari sumber Dana APBD. Langkah yang ditempuh dalam rangka
mengatasi
permasalahan
tersebut di
atas
disamping
mengedepankan prioritas program dan kegiatan pada APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016 yaitu mengupayakan mencari sumber pembiayaan lain diantaranya dengan mengoptimalkan peran swasta termasuk partisipasi masyarakat. II.
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2015 merupakan amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana KUPA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD adalah : 7
1)
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUPA;
2)
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3)
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4)
Keadaan darurat; dan
5)
Keadaan luar biasa. Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi KUPA dapat berupa : 1)
Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
2)
Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
3)
Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah;
4)
Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD. Perubahan pada dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan DPRD Kabupaten Murung Raya berupa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Setelah perubahan dokumen perencanaan tersebut ditetapkan, maka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijadikan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja tambahan (ABT), bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana/anggaran, mengingat jumlah keseluruhan 8
belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan. III.
TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1)
Sebagai rujukan utama dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
2)
Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD.
IV.
DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) 1)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9
5)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 10
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 62); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);
23) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 132);
24) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 132);
25) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/05 – DPA/2014 tanggal 31 Desember 2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 11
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2014.
26) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2015; 27) Peraturan
Bupati
Murung
Raya
Nomor
188.45/381/2014
tentang
Standarisasi Harga Barang Keperluan Pemerintah Kabuapten Murung Raya Semester II Tahun 2014;
12
BAB II GAMBARAN UMUM RKPD A.
EKONOMI Menghadapi tantangan arus dinamika masyarakat global, tugas Pemerintah Daerah harus membangun kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan serta sistem ekonomi yang efesien dan dengan daya saing yang tinggi. Hal itu hanya bisa dibangun
didalam
masyarakat
yang
demokratis,
yang
memungkinkan
berkembangnya kreativitas, prakarsa dan inovasi. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menata perekonomian daerah terus dilakukan dengan menyeimbangkan kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Hal ini dimaksudkan memberi ruang untuk berkembangnya investasi dengan memberi peluang untuk tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah serta ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat dengan intervensi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu perekonomian Kabupaten Murung Raya pada tahun 2012 tetap stabil dengan pertumbuhan yang positif dengan perkiraan angka mencapai 6,69%, sedangkan PDRB Perkapita ADHB sampai dengan tahun 2012 masih tetap mengalami kenaikan sebesar Rp. 27.227.849 dan PDRB Perkapita ini dapat menggambarkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap jiwa/tahun secara rata-rata, meskipun untuk tingkat pemerataannya diperlukan kajian lebih lanjut lagi. Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, peran Pemerintah dapat mencakup peran-peran
wirausaha,
mengimplementasikan
koodinator,
peran
tersebut
fasilitator
dan
diharapkan
stimulator.
perekonomian
Dengan daerah
Kabupaten Murung Raya pada tahun 2013 tetap stabil, namun demikian langkahlangkah untuk tetap memelihara dan menjaga stabilitas terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan usaha masyarakat.
13
B.
SOSIAL BUDAYA 1) Pendidikan Pemerintah Kabupaten Murung Raya menempatkan Pendidikan sebagai salah satu fokus Pembangunan karena Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam upaya mewujudkan SDM yang berkualitas. Pembangunan Pendidikan di daerah ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan serta kualitas pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, adanya upaya-upaya secara kongkrit oleh Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya melalui institusiinstitusi formal. Perluasan dan pemerataan Pendidikan jalur formal dan non formal antara lain penambahan Tenaga Pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan daya tampung serta daya jangkau pendidikan terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki angka partisipasi lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten Murung Raya dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk jenjang pendidikan non formal juga perlu adanya upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk menggairahkan pelaksanaan Pendidikan Non formal di masyarakat dan juga kegiatan lainnya seperti lembaga-lembaga kursus dan keterampilan yang dapat menopang pelaksanaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara konsisten guna menunjang Mura Cerdas 2013 dengan Pendidikan yang Murah dan Bermutu. 2) Kesehatan Aksestabilitas dan kualitas masyarakat terhadap kesehatan masyarakat yang lebih berkualitas merupakan suatu pilar penting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Hal ini sejalan dengan Millenium Development Goals (MDGs) secara jelas menekankan pentingnya kesehatan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan. Tingkat kesehatan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar akan kesehatan yang layak diwujudkan 14
dalam peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan itu sendiri, oleh karena itu perlu adanya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu ditunjang dengan pelayanan kesehatan secara optimal dan berkualitas terhadap masyarakat terutama masyarakat miskin. Keberpihakan kebijakan menjadi sangat penting dalam hal perwujudan pemerataan pelayanan akan kebutuhan kesehatan dasar. 3) Mengentaskan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja Upaya pengurangan penduduk miskin, selain untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan. Ini dilakukan melalui perbaikan kemampuan masyarakat miskin, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi ketingkat yang lebih tinggi. Upaya penanggulan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan antar Wilayah, antar Kelompok dan antar individu. Demikian
juga
untuk mengurangi
jumlah pengangguran
masih
memerlukan upaya-upaya untuk penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kualitas tenaga kerja serta mendorong minat masyarakat utamanya generasi muda untuk berwirausaha dan tidak bergantung kepada lapangan kerja formal. C.
PRASARANA Penyediaan Prasarana dasar merupakan suatu bagian dari pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan infrastruktur ini masih merupakan masalah yang dihadapi di masa-masa mendatang dan harus menjadi prioritas untuk diselesaikan dan dibenahi. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan menganut konsep pengembangan wilayah, karena hal ini secara langsung akan mempengaruhi percepatan dan kesinambungan pembangunan terutama pada beberapa sektor potensial besar antara lain sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata.
15
Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan pelayanan secara efesien, handal, berkualitas, aman dan terjangkau serta untuk mewujudkan sistem transportasi daerah yang terpadu dengan pembangunan wilayah serta sektor lainnya. Belum memadainya ketersediaan sarana transportasi darat menjadi perhatian Pemerintah Daerah saat ini, sehingga upaya-upaya kebijakan yang diambil harus bersifat pemerataan pembangunan agar tercapai keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sehingga masyarakat desa tidak terisolasi serta produk pertanian dan perkebunannya dapat terakses dengan baik dan lancar, untuk itu perlu ketersediaan infrastruktur berupa fasilitas pembangunan maupun peningkatan jalan dan jembatan.
16
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN PERUBAHAN ASUMSI DASAR PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD A.
KERANGKA EKONOMI Penyelenggaraan Pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya daerah semakin menjadi tuntutan pada era desentralisasi saat ini. Penyelenggaraan pembangunan harus dapat diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membutuhkan penetapan asumsi ekonomi makro secara cermat sebagai dasar untuk memetakan posisi daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan setiap tahun. 1)
Kondisi Ekonomi Tahun 2013 Perekonomian Daerah Kabupaten Murung Raya sampai dengan Tahun 2013 menunjukan kondisi yang stabil. Hal ini disebabkan oleh kehandalan berbagai sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Murung Raya sampai dengan Tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 1.076.503,12 juta atau mengalami pertumbuhan menjadi 6,69% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp. 1.009.040,24 juta atau 6,29%. Arahan program pembangunan yang lebih menitikberatkan pada revitalisasi pertanian, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas terbukti semakin memperkuat perekonomian daerah dalam upaya menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil pada tahun 2012 dan 2013, perluasan lapangan kerja dan menurunnya jumlah pengangguran diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
17
Tabel Perkembangan Indikator Ekonomi Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 – 2012 Indikator
2010
Pertumbuhan Ekonomi (%)
ADHB
2012
5,98
6,29
6,69
949.337,69
1.009.040,24
1.076.503,12
21.672.030,36
24.936.007,93
27.227.849
9.801.436.08
10.246.143,74
10.451.487
PDRB (Juta Rupiah) PDRB Perkapita (Rupiah)
2011
PDRB Perkapita (Rupiah) ADHK
Sumber : PDRB Kab. Murung Raya 2)
Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2014 Kebijakan ekonomi Tahun 2014 diarahkan untuk mengefektifkan pengelolaan fiskal daerah guna meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan
ekonomi
ditingkatkan
melalui
pemerataan
pembangunan seluruh wilayah untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal sehingga tercipta keunggulan dan daya saing komoditas masing-masing wilayah. Oleh sebab itu, dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut upaya-upaya
efektifitas
pengelolaan
dengan
mempertajam
prioritas
pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas. Dampak yang diharapkan tidak hanya dari segi ekonomi tetapi mempertimbangkan pula aspek-aspek sosial yang ikut mempengaruhi stabilitas ekonomi. B.
ASUMSI DASAR PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 meliputi 3 (tiga) aspek, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Perubahan asumsi pendapatan berimplikasi pada perubahan kebijakan belanja maupun pembiayaan. Selanjutnya perubahan kebijakan belanja akan berimplikasi logis terhadap target kinerja kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan. 18
Perubahan asumsi penerimaan daerah tahun 2014 yang mengalami kenaikan dan menyebabkan perubahan penambahan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ini tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga dapat dilakukan pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan SKPD pada masing-masing urusan pemerintahan. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 mengalami perubahan asumsi disebabkan kondisi antara lain : a.
Pada pos pendapatan asli daerah (PAD) dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp 29.505.000.000,- tidak mengalami kenaikan atau penurunan pada APBD Perubahan yaitu tetap sebesar Rp 29.505.000.000. Namun Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan yaitu pada APBD Murni TA. 2014 sebesar Rp. 862.392.033.639,45 (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Lima Sen). Dan Pada APBD Perubahan TA. 2014 yaitu sebesar Rp. 950.548.044.609,45 (Sembilan Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah Empat Puluh Lima Sen). Dengan kenaikan sebesar Rp. 88.156.010.970,00 (Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan persentase kenaikan yaitu 10,22%.
b.
Pembiayaan netto bertambah sebesar Rp 239.347.615.447,23 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Tiga Sen) atau 671,18% merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sedangkan penerimaan pembiayaan berasal dari silpa tahun anggaran 2013 sebesar Rp 244.038.961.963,23 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Tiga Sen). 19
Dari sisi ekonomi makro serta kondisi keuangan daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD TA. 2014 antara lain meliputi : 1)
Pertumbuhan PDRB Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2014, proyeksi pertumbuhan PDRB adalah sebesar 6,69 persen. Pertumbuhan PDRB Tahun 2014 masih didominasi oleh sektor-sektor yang berbasis kekayaan alam yakni sektor pertanian dan pertambangan/penggalian dan didukung oleh sektor-sektor lainnya.
2)
Tingkat Pengangguran Terbuka Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka diharapkan kepada semua pihak terkait mempunyai komitmen yang tinggi terhadap permasalahan ini.
3)
Angka Kemiskinan Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 proyeksi angka kemiskinan akan menurun menjadi ± 2,5% dari tahun 2013 yang berkisar 5%, dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan seperti PM2L, PNPM Mandiri dengan seluruh komponennya dan pengawalan program-program yang sistematis, dengan catatan semua pihak terkait mempunyai komitmen yang tinggi terhadap permasalahan ini.
4)
Lain-lain Asumsi Asumsi awal terkait dengan penganggaran gaji PNS, pemberian uang makan bagi PNS, pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS serta penyediaan alokasi dana berupa accres tetap akan diperhitungkan dengan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.
C.
ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu kepada amanat Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga untuk tahun 2014 fokus pembiayaan adalah : 1)
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Perimbangan Dana perimbangan yang nilainya semakin terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat setiap tahunnya 20
memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat dalam pengalokasiannya. Proporsi pengalokasian dana perimbangan sejak diberlakukannya otonomi daerah rata-rata untuk belanja pegawai dan untuk belanja pembangunan. Pengalokasian dana untuk belanja pembangunan dilaksanakan dengan selektif dan mempertimbangkan langsung bagi masyarakat serta dari segi pembiayaannya dilaksanakan dengan prinsip efesien dan efektif. 2)
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Sebagaimana kebijakan Pemerintah Pusat bahwa dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendanai program : a.
Pendidikan, untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) sembilan tahun bagi masyarakat utamanya diwilayah dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang masih minim.
b.
Kesehatan, untuk meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan terutama bagi masyarakat miskin.
c.
Infrastruktur,
Jalan-Jembatan
untuk
meningkatkan
pelayanan
transportasi serta membuka keterisolasian wilayah. Irigasi untuk meningkatkan jaringan irigasi mendukung revitalisasi pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan daerah. Air bersih untuk menyediakan parasarana air bersih kebutuhan masyarakat. 3)
Alokasi Dana Desa Pelimpahan
sebagian
tugas
pembantuan
kepada
Pemerintah
Kecamatan, Desa dan Kelurahan ditunjang melalui pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) bagi setiap Desa. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Desa. ADD dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai penguatan kelembagaan Desa yang mencakup biaya operasional dalam meningkatkan pelayanan publik serta kegiatan khusus dalam rangka pengembangan produk unggulan, pembangunan infrastruktur desa dengan sharing dana swadaya masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 21
D.
PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Berdasarkan asumsi-asumsi dan arah kebijakan pengelolaan keuangan yang diuraikan di atas maka Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah ditunjukan dengan tabel berikut :
22
23
BAB IV PENUTUP Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2014, KUA (murni) dan PPA (murni) Tahun Anggaran 2014, serta APBD (murni) Tahun Anggaran 2014. Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan ini merupakan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014 ini merupakan komitmen seluruh stakeholder di daerah yang berisi rincian program dan kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya untuk pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014. Dalam rangka menjaga konsistensi Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Murung Raya, maka Bupati Murung Raya akan melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan APBD secara rutin. Untuk itu setiap pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan secara berkala kepada Bupati Murung Raya cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan KUA tahun berikutnya. Demikian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan dan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014. Puruk Cahu, Juli 2014 BUPATI MURUNG RAYA,
Drs. PERDIE, M.A 24
