BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA Alamat : Jl R Soeprapto No.2 Puruk Cahu Murung Raya

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA Alamat : Jl R Soeprapto No.2 Puruk Cahu Murung Raya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR / / /2009 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 - 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Murung Raya perlu, disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009 – 2013 Bappeda Kabupaten Murung Raya telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Murung Raya; b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka terhadap Renstra Bappeda Kabupaten Murung Raya dimaksud perlu diadakan revisi guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang baru; c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Murung Raya

Rencana Strategis Bappeda 2009-2013

1

tentang Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 – 2013. Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2007; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6. Peraturan Presiden Nomor

7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;


2

MEMUTUSKAN : Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2008 - 2013.

Pasal 1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2008 – 2013, yang selanjutnya disebut RENSTRA BAPPEDA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013.

Pasal 2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.

Pasal 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal, ................ Tahun 2009

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MURUNG RAYA,

Drs. SYARKAWI, M.Si Pembina Utama Muda (IV.c) NIP. 19620619 198503 1 010


3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan


4

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban

yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana

strategis

disusun

untuk

jangka

waktu

lima

tahun,

dan

diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2008

tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas


5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Murung Raya perlu direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk

menentukan prioritas-prioritas di

bidang perencanaan

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2008 - 2013 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.


6

4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. (Goals) 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi tindakan masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : UUD 1945 3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


7

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaran Pemerintah Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013 19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah


8

D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2008 - 2013 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 – 2013 yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah.


9

E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Lainnya E. Sistematika Penulisan BAB II. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting BAB III . GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan C. Indikator dan Target BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya B. Tujuan C. Sasaran D. Strategi E. Kebijakan BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program SKPD B. Program Lintas SKPD C. Program Lintas Wilayah BAB VI. PENUTUP - LAMPIRAN-LAMPIRAN


10

BAB II TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan 2. Unsur Staft yaitu : Sekretariat Badan yang terdiri dari , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Ekososbud yang terdiri dari, Sub Bidang Pendidikan Mental dan Spritual dan Kesejahteraan, Sub Bid Ekonomi Parawisata dan Lingkungan Hidup b. Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian yang terdiri dari, Sub Bidang Pengendalian, pelaporan dan Tata Ruang

Ruang, dan Sub Bidang

Sarana Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU c. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, dan Sub Bidang Litbang, Analisis dan Data Statistik. d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari Sub Bidang Promosi

dan

Kerjasama Investasi, Sub bidang pengembangan perijinan dan fasilitasi. 4. Unit Pelaksana Teknis 5.Kelompok

Jabatan

Fungsional

Struktur

Organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada gambar berikut;


11

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT Kelompok JabatanFungsional Sub Bag Perencanaan dan Keuangan

Kabid Penelitian dan

Sub Bag Umum & Kepegawaian

Pengembangan

Kabid Ekososbud

Kabid Sarana, Prasarana dan Pengendalian

Kabid Penanaman Modal

Sub Bid Pemerintahan dan Pembangunan

Sub Bid Mental Spritual dan Kesejahteraan

Sub Bid Sarana Prasarana Informatika dan PU

Sub Bid Promosi & Kerjasama Investasi

Sub Bid Ekonomi, Pariwisata & Lingkungan Hidup

Sub Bid Pengendalian, Pelaporan dan tata Ruang

Sub Bid Pengembangan & Perijinan dan Fasilitasi


12

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6

Pendidikan S3/S2 S1 D3 SLTA SLTP SD JUMLAH

Jumlah 5 12 2 8 27

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan No 1 2 3

Nama Pelatihan Penjenjangan

Jumlah

ADUM / PIM IV SPAMA/PIM III SPAMEN / PIM II JUMLAH

2 3 2 7

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No 1 2 3 5

Golongan I II III IV JUMLAH


Jumlah 8 15 4 27

13

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf No

Jabatan

Jumlah

1

ESELON II

1

2 3 4 5

ESELON III ESELON IV FUNGSIONAL STAFT JUMLAH

5 3 18 27

5. Perlengkapan Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perlengkapan Bappeda Kabupaten Murung Raya No.

Nama Barang

Jumlah ( Unit)

1

Mobil Kijang long

1

2

Mobil Pick up

2

3

Sepeda Motor

12

4

Almari Besi

6

5

Almari Kayu

3

6

Rak Kayu

6

7

Rak Besi

6

8

Meja Kayu

50

9

Kursi Besi

100

10

Kursi Kayu

7

11

Filling Kabinet

7

12

Mesin Tik

5

13

Komputer PC

12


14

14

Komputer Laptop

8

15

Printer

8

16

Ploter

1

17

Kamera

3

18

OHP

2

19

LCD

2

20

AC

9

21

Kipas Angin

-

22

Brankas

6

23

Meja Tamu

3 set

24

Kursi Tamu

3 set

25

Televisi

2

26

Parabola

2

27

fotocopy

1

28

Telp

3

29

Fax

1

30

Sofa (hibah BHP)

1 Set

C. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan. 2. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : Rencana Strategis Bappeda 2009-2013

15

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan; 3. Penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah; 4. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan umum di bidang pembangunan; 5. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan pembangunan; 6. Penyusunan program pembangunan daerah; 7. Penyusunan rencana strategis daerah; 8. Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah; 9. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan; 10. Pelaksanaan dan fasilitasi di bidang kepenanaman modal daerah 11. Penyusunan perencanaan kerjasama daerah; 12. Pembinaan teknis perencanaan partisipatif; 13. Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan 14. Pengelolaan ketatausahaan badan.


16

D. Kedudukan dan Analisis SWOT Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan. Setelah tersusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya adalah penilaian faktor internal dan eksternal Bappeda atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT (Strengh,Weakness,Opportunity,Threat) yaitu untuk melihat komplektisitas permasalahan Bappeda Kabupaten Murung Raya sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang. Analisis SWOT untuk Bappeda Kabupaten Murung Raya adalah Sebagai Berikut : Kekuatan (Strengh), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang memungkinkan Bappeda Kabupaten Murung Raya memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi meliputi : 1. Adanya

peraturan

Pemerintah

Kabupaten

Murung

Raya

mengenai

Pembentukan Bappeda Kab. Murung Raya sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang membantu Bupati di bidang perencanaan, kordinasi dan evaluasi pembangunan. 2. Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai visi jauh ke depan dan berdedikasi yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan.


17

3. Adanya dukungan dari Kepala Daerah untuk pengembangan jauh ke depan terhadap suatu perencanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Murung Raya. 4. Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam membangun Kabupaten Murung Raya, 5. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan Bappeda.

Kelemahan (Weaknesses) yaitu situasi dan ketidak mampuaan internal yang mengakibatkan Bappeda Kabupaten Murung Raya tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi : 1. Kurangnya staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan kreatifitas,menalarkan ide dalam membaca konsep rencana pembangunan Kabupaten Murung Raya yang ingin dicapai serta memformulasikan ke dalam proposal dibidang masing-masing sebagai kelanjutan. 2. Kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana sebagai pendukung dibidang kelembagaan. 3. Kurang tersedianya data-data dan informasi sebagai pendukung dalam bahan dan analisa proses perencanaan baik pada Bappeda maupun Instansi terkait. 4. Luas wilayah yang begitu besar, sehingga akan sulit untuk indentifikasi program program yang dilaksanakan pada kecamatan – kecamatan dalam wilayah Kabupaten Murung Raya.


18

5. Belum adanya Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta berada diwilayah, sehingga partisipasi dalam proses perencanaan khususnya pada bidang penelitian–penilitian, belum cukup berarti sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya. 6. Kurangnya kemampuaan tenaga staf dalam berbahasa inggris, baik lisan mapun tertulis. Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Bappeda Kabupaten Murung Raya : 1. Adanya kepeduliaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten 2. Kondisi geografis Kabupaten Murung Raya ( Bentang Alam ) dan letak yang strategis sangat mendukung untuk dijadikan suatu objek perencanaan kedepan dalam membangun Kabupaten Murung Raya sebagai Kota Terencana. 3. Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif dan menampung semua aspirasi masyarakat Kabupaten Murung Raya. Ancaman (Threats) 1. Terbatasnya dana yang tersedia untuk peningkatan kualitas SDM terutama dalam penciptaan kader-kader perencana yang handal. 2. Ketidakstabilan politik dan APBN Indonesia yang berpengaruh terhadap perencanaan dan penyaluran DAU untuk Kabupaten Murung Raya. 3. Adanya Tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan lembaga /dinas dan instansi lain.


19

4. Belum membudayakan trasparansi (keterbukaan) dari dinas /instansi untuk mengemukakan

masalah–masalah

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan

pembangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya 5. Sistem perencanaan yang terdesentralisasi bias berakibat euphoria jika tidak ditangani oleh tenaga yang professional. Indentifikasi terhadap faktor internal dan eksternal seperti tersebut di atas masih berupa analisis kualitatif sehingga belum terlihat posisi Bappeda secara akurat, komponen atau unsur mana dari SWOT tersebut yang lebih dominan dan berpengaruh terhadap kinerja Bappeda.


20

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

A. Gambaran Umum Perencanaan Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1. Politik; 2. Teknokratik; 3. Partisipatif; 4. Atas-bawah (top-down); dan 5. Bawah atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga


21

atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan

partisipatif

dilaksanakan

dengan

melibatkan

semua

pihak

yang

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni : 1). Penyusunan rencana; 2). Penetapan rencana; 3). Pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4). Evaluasi pelaksanaan rencana; keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.


22

Tahap ketiga adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Bupati/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam

rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah

berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004


23

tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

B. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Murung Raya terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif; 3. Terselenggaranya forum SKPD dan Forum SKPD gabungan; 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait. Rencana Strategis Bappeda 2009-2013

24

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; 2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base pembangunan, serta kajian-kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; 3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; 4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD); 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan di ikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan; 3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan Legislatif daerah ;


25

4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting program); 6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, dengan kegiatan-kegiatan project error; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap); 7. Internal Bappeda: belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.


26

C. Kondisi yang di inginkan dan proyeksi ke depan Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan

kapasitas

dan

komitmen

SDM

perencanaan,

memantapkan

kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut: 1. Dengan di berlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan / pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan, namun karena peraturan dibawah UU dimaksud belum terbit, maka perlu disikapi secara arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan. 2. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara. 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.


27

4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan. 5. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis. 6. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD. 7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan. 8. Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan. 9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan. 10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. 11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal. 12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi

dan

komunikasi,

penelitian

dan

pengembangan,

serta

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. 13. Tersedianya informasi, (mapping) dan fasilitasi bagi para penanaman modal lokal dan luar negeri.


28

D. Indikator 1. Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan, distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal. 2. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor. 3. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar. 4. Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor. 5. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan peralatan kerja agar berfungsi lebih lama. 6. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor. 7. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya. 8. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung kantor. 9. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran operasional. 10. Tersedianya buku literatur perencanaan pembangunan dan peraturan perundangundangan untuk bahan referensi bagi perencana. 11. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan menjamu tamu. 12. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan. 13. Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknik (tenaga kontrak) yang memadahi.


29

14. Terpeliharanya

gedung

kantor

secara

rutin/berkala

untuk

mendukung

kenyamanan aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang ada. 15. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat. 16. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja. 17. Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran. 18. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran. 19. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun. 20. Tersusunnya

Rencana

Kerja

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan

program/kegiatan. 21. Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang pengendalian yang lebih mantap dan sinergis. 22. Tersusunnya

data

pokok

pembangunan

sebagai

bahan

perencanaan

pembangunan daerah. 23. Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pemanfaatan bahan baku lokal, kreativitas dan inovasi masyarakat dalam Iptek melalui jaringan penelitian. 24. Tersusunnya Profil Daerah Kabupaten Murung Raya. 25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana. 26. Tersusunnya buku promosi ekonomi daerah. 27. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Program Pembangunan Desa Tertinggal. 28. Terlaksananya

koordinasi

dan

fasilitasi

program/kegiatan

di kawasan

hinterlandnya.


30

29. Tersusunnya dokumen Perencanaan Tata Kelola Limbah Rumah Tangga dan Limbah Industri Perkotaan. 30. Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana. 31. Tersusunnya

draft

Raperda

Perencanaan

Transparansi

dan

Partisipasi

Masyarakat dalam Kebijakan Publik. 32. Tersosialisasikannya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. 33. Terlaksananya orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah. 34. Terlaksananya bimbingan teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya dalam Perencanaan Sosial dan Pro Gender Budgeting bagi aparatur perencana. 35. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pembangunan. 36. Terlaksananya kegiatan jaringan penelitian pendidikan 37. Tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. 38. Tersusunnya rancangan RPJPD, RPJM, Musrenbang dan Perda-Perda Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013. 39. Tersusunnya rancangan RKPD, terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Perda RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 dan 2012. 40. Tersusunnya rancangan RPJMDesa. 41. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 42. Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan DAK dan tugas pembantuan (Non APBD).


31

43. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Murung Raya. 44. Terlaksananya kegiatan akselerasi program pengembangan Kawasan Sentra Produksi. 45. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. 46. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertambangan. 47. Terlaksananya sosialisasi dan orientasi kawasan karst serta daerah rawan bencana. 48. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pariwisata. 49. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertanian Kabupaten Murung Raya. 50. Terlaksananya

koordinasi

pengembangan

potensi

ekonomi

dan

teridentifikasinya produk-produk unggulan daerah. 51. Terselenggaranya koordinasi penyusunan Master Plan Kesehatan. 52. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. 53. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) melalui P2KP. 54. Terkoordinasikannya pelaksanaan program-program subsidi pemerintah pusat. 55. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Manusia. 56. Terkoordinasikannya perencanaan penanggulangan kemiskinan. 57. Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan yang responsif gender. 58. Tersusunnya Master Plan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.


32

59. Terlaksananya fasilitasi pendampingan Program WISMP dan koordinasi pengelolaan irigasi. 60. Terlaksananya survey dan evaluasi pengembangan infrastruktur Kabupaten Murung Raya. 61. Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana. 62. Tersusunnya studi potensi dan rencana penyediaan air baku serta data base air baku sistem perpipaan. 63. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya. 64. Terlaksananya Review RDTRK Kecamatan-kecamatan. 65. Tersosialisasikannya kebijakan,

norma,

standar,

prosedur dan

manual

pemanfaatan ruang. 66. Tersedianya data dan peta struktur geologi Kabupaten Murung Raya. 67. Terselenggaranya kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Murung Raya. 68. Tersusunnya dokumen data statistik daerah sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan. 69. Tersusunnya mapping/dokumen, perijinan data investasi penanaman modal daerah sebagai bahan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.


33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Murung Raya Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013 yaitu “Terwujudnya kemerdekaan rakyat yang sesungguhnya dari Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterisolasian menuju Murung Raya yang maju, unggul, sejahtera, dan bermartabat”.

Berdasarkan pada visi Kabupaten Murung Raya diatas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DAN AKUNTABEL MENUJU PEMBANGUNAN DAERAH YANG BEBAS DARI 3 K” (Kemiskinan, Kebodohan dab Keterisolasian).



Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas : Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut : 

Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga


34

secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif. 

Mendukung

perencanaan

pembangunan

nasional

:

Perencanaan

pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. 

Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir

global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan : Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.



Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif : Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua


35

pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung

akan

memberikan

dampak

positif

terhadap

perencanaan

pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. 

Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel : Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan ( account ) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up.


36

1. Pendekatan Politik: Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan. 2. Pendekatan Teknokratik: Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Pendekatan Partisipatif: Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentukbentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri, sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

4. Pendekatan Top Down-Bottom Up : Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas ( bottom up ) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti


37

karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah (top down ) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran tentang perkiraanperkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan sejalan dengan “ dari atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke bawah “ juga harus memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat. Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada


38

suatu

perpaduan

dan

keseimbangan

kedua

pendekatan

yaitu

pendekatan

spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan. Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan. 2. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan

Penjelasan masing-masing misi : 1. Misi Kesatu : Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.


39

2. Misi Kedua : Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan

daerah

ditempuh

dengan

mengedepankan

partisipasi

aktif

stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. 3. Misi Ketiga: Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang

perencanaan.

Institusi

perencanaan

pembangunan

harus

mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh

serta

melakukan

kajian/analisis

dalam

rangka

pengendalian

perencanaan yang telah dirumuskan. 4. Misi Keempat: Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.


40

B. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tabel 1. MISI – TUJUAN No 1

Misi Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan

Tujuan a. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan

2

Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah

a. Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal b. Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah

3

Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan

a. Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan

4

Meningkatkan kualitas pelayanan

a. Mewujudkan pelayanan prima

C. Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.


41

Tabel 2. TUJUAN – SASARAN SASARAN NO 1 1

2

1

2

TUJUAN 2 MISI KESATU Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan

URAIAN 3 a. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional

INDIKATOR 4 Prosentase meningkatnya SDM perencana pembangunan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Bappeda

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Bappeda

b. Meningkatkan koordinasi internal

Meningkatnya koordinasi internal

a. Menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah.

Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah

a. Melaksanakan sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta melaksanakan pendampingan Musrenbang kecamatan dan desa

1.Terlaksananya sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa

b.Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

2.Terlaksananya asistensi Musrenbang kecamatan dan desa Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

MISI KEDUA Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Memantapkan iimplementasi sistem perencanaan pembangunan daerah


42

1

1

MISI KETIGA Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan

MISI KEEMPAT Mewujudkan pelayanan prima

c.Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

a.Meningkatkan sosialisasi produkproduk perencanaan pembangunan

1. Meningkatnya sosialisasi produkproduk perencanaan pembangunan

b.Meningkatkan kualitas penelitian dan kajian

2. Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian

c.Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya koordinasi monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

a.Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders

Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders.

b.Meningkatkan fasilitas pendukung data perencana pembangunan

Meningkatnya fasilitas pendukung data perencana pembangunan

D. Strategi Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat


43

makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Tabel 3. TUJUAN – STRATEGI No

1

2

1

1

TUJUAN MISI KESATU Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan

MISI KEDUA Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal MISI KETIGA Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan

STRATEGI

a. Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan. b. Melaksanakan Capacity Building SDM perencanaan pembangunan a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan b. Meningkatkan kinerja perencana pembangunan

a. Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan

a. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan b. Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi c. Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan

1

MISI KEEMPAT Mewujudkan pelayanan prima


a. Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders

44

E. Kebijakan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Tabel 4. STRATEGI – KEBIJAKAN

No

TUJUAN

STRATEGI

MISI KESATU Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan

Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan

2

Melaksanakan Capacity Building SDM perencana Pembangunan

Melaksanakan Capacity Building bagi perencana pembangunan di SKPD

3

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan b. Melaksanakan disiplin anggaran

4

Meningkatkan kinerja perencana pembangunan

a. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan b. Meningkatkan kualitas konsep perencanaan pembangunan

1


45

1

2

MISI KEDUA Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

a. Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan daerah b. Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa

Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan melalui pendekatan top down – bottom up planning

Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan

MISI KETIGA 1

2

Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi globalisasi Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan

a.Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah

MISI KEEMPAT Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders

Menyempurnakan perpustakaan institusi perencana


b.Menyusun rekomendasi atas hasilhasil penelitian dan kajian Mengembangkan jejaring (net working) antar pelaku pembangunan Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan

46

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Murung Raya. B. Program SKPD Program SKPD meliputi: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Peningkatan Kafasitas Sumberdaya Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. C. Program Lintas SKPD 1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Pengembangan Data/Informasi 5. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6. Perencanaan Kota-kota kecamatan dan desa 7. Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya 10. Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah


47

11. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 14. Kerjasama Pembangunan D. Program Lintas Wilayah 1. Kerjasama Pembangunan Daerah 2. Pengembangan Wilayah Perbatasan 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program pilihan terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa : 1. Program pengembangan Data dan Informasi; 2. Program pengembangan dan penelitian; 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya; 5. Program perencanaan sarana, prasarana dan pengendalian. 6. Program perencanaan tata ruang; 7. program perencanaan dan fasilitasi penanaman modal daerah. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan akuntabilitas, Bappeda akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi :


48

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex- ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi(ex-post). 2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan. Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu: 1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi. 2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik. 3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. 4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.


49

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya 2008 - 2013. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.


50

PUSTAKA 1. Arsyad Lycolin, Perencanaan Pembangunan Daerah, UGM, Yogyakarta 2007; 2. __________________RPJM Nasional, www.bappenas.go.id 3. __________________Perda No. 1 Kabupaten Murung Raya 2009; 4. Propile Bappeda, Kabupaten Murung Raya, 2008; 5. Murung Raya Dalam Angka, Bappeda Kabupaten Murung Raya, 2008; 6. Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Setda Murung Raya, 2008; 7. Mulyadi, Managemen Strategi, Gadjah Mada University , Yogyakarta, 2007; 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya 2009-2013; 9. Visi Misi Bupati Terpilih 2008-2013, Puruk Cahu, 2009;

_______________ Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Daerah 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2007; 4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Evaluasi dan Rencana Kerja Pemerintah 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 8. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor

Tahun 200

tentang Uraian

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya


51

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA Alamat : Jl R Soeprapto No.2 Puruk Cahu Murung Raya

Recommend Documents