EFEKTIFITAS PENGADILAN PAJAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERPAJAKAN DI INDONESIA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK Oleh : KMS HERMAN NPM : 5207220030 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penggolongan pajak menampilkan berbagai macam pajak. Penggolongan objek pajak mengemukakan adnaya jenis pajak, yaitu pajak penghasilan, bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan atas barang mewah.1 Penggolangan dalam arti hukum pajak, maka hukum pajak tersebut dibagi atas hukum pajak material dan hukum formal. Penggolongan berdasarkan kwenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka terdapat pajak Negara dan pajak daerah. Selanjutnya pengertian pajak dalam hubungan dengan Negara adalah bahwa pembangunan Nasional adalah kegiatan berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brottodihardjo, SH dalam buku ―Pengantar Ilmu Hukum Pajak‖ (1991 : 1). Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk (membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dnegan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah). Dalam definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengaturq. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi social, dan lains ebagainya hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletekkannya, sebagai contoh segi penghasilan,s egi daya beli, namun kebanyakan lebih bercoraxk pada ekonomi. B. Perumusan Masalah 1. Mengapa Pemerintah merasa perlu untuk mengubah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU.17/1997) menjadi Pengadilan Pajak (UU.14/2002). 2. Apakah Pengadilan Pajak merupakan bagian dari system peradilan Tata Usaha Negara TUN) di indonesia? 1
Mardiasmo, Perpajakan, (Yogya Andi Offset, 1991) Hlm.,181
1
2
3. Dilihat pada kasus-kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak (2002-2008). Apakah pengadilan ini lebih efektif dari pada badan menurut UU. Nomor 17/1997 ?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk memberikan perspektif atau gambaran mengenai bagaimana peranan pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan yang terjadi di Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana persidangan yang telah dilakukan di dalam rangka upaya meningkatkan kualitas peradilan yang diselenggarakan di pengadilan pajak. 3. Untuk menunjukkan bagaimana efektivitas pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia dewasa ini. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Penulisan ini akan semakin menambah wawasan tentang praktek-praktek pelaksanaan hukum pajak yang ada dalam masyarakat dan mendorongd untuk lebih mendalami penghayatan tentang teori-teori ilmu pengetahuan hukum pajak 2. Manfaat Praktis Materi penulisna tesis ini adalah memberikan pengetahuan tentang perbuatan nyata yang merupakan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat luas. E. Tinjauan Pustaka Sengketa dan tindak pidana pajak diselesaikan oleh lembaga, badan dan pengadilan pajak. Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) secara historis dirintis sejak zaman Hindia Belanda yaitu sebelum kemerdekaan. Lembaga ini berfungsi menyelesaikan sengketa pajak pada waktu itu2. Kemudian dengan beralihnya kekuasaan pemerintah dan Belanda kepada Indonesia sebagai hasil kemerdekaan, maka terjadi putus kait (missing link) di bidang peradilan pajak. barulah pada tahun 1959 dengan undang — undang Nomor 5 tahun 1959 dibentuk majelis pertimbangan ajak (MPP).3 Untuk memberikan norma yang lebih jelas dan kewenangan yang lebih luas kepada instansi yang menyelesaikan sengketa pajak, maka dengan undang-undang nomor 17 tahun 1997 dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan (BPSP) yang kewenangannya meliputi masalah sengketa pajak, pabean dan cukai.4 Pada tahun 2002 dengan Undang — undang nomor 14 tahun 2002 2
Kumariah dan All Purwito, Pengadilan Pajak (Jakarta ; Badan Penerbit Fakultas Hukum Unibersitas Indonesia, 206) HIm. 37. 3 Kumariah, Rukiah dan Purwito, All ; Ibid. HIm. 38 4 Kumariah, Rukiah dan Purwito, Ali ; Ibid Hlm. 38-9
3
dibentuk Pengadilan Pajak atas dasar bertambahnya jumlah wajib pajak, kesadaran aparat fiskus dalam melaksanakan tugasnya (good governance), adanya dugaan dan pemerintah bahwa BPSP hanya dipakai untuk menunda pelunasan pajak, dan dianggap bahwa semua wajib pajak adalah tidakjujur.5 F. Landasan Konseptual 1. Efektivitas diinterprestasikari sebagai suatu keberhasilan. Evaluasinya adalah berhasil (efektif) atau gagal (tidak efektif), jika berhasil sejauh mana keberhasilan tiu? 2. Evaluasi terhadap kualitas keberhasilan (efektivitas) pengadilan pajak mengarah kepada apakah peradilan pajak dewasa ini telah merealisasikan pengadaan hukum dibidang perpajakan yang adil? 3. Akses evaluasi adalah penelitian dan analisis terhadap input, output, dan proses penyelesaian sengketa pajak dan tindak pidana perpajakan yang berkaitan dengan kondisi intern dan faktor ekstern pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. G. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis historis, serta menemukan hukum inconcerto.6 2. Bahan Penelitian Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh telaah pustaka. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, merupakan pustaka bisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan.7 3. Pengumpulan Data Pengwumpulan data dilakukan dnegan meneliti data mengenai peraturan perundangan yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara persidangan di pengadilan pajak dan peraturan lain di bawahnya yang berkaitan dnegan hal tersebut. 4. Analisa Data Analisa data dilakukan secara analisis induktif. Prosesnya dimulai dari poin-poin yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum dan selanjutnya doktrin-doktrin. Di sampingd itu pula dilakukan analisis dari sudut filosofi dan social ekonomi, guna memecahkan persoalan sebagaimana diketahui pada uraian tersebut di atas . 5
Rukiah dan Purwito, Ali ; Ibid. Hlm., 41-42
6
Ronny Hanitijo Soemantri, Mctodologi Peneiitian Hukum, (Jakarta Ghalia Indonesia. 1982). Him. 9-10. Bandingkan dengan Soeijono Soekanto dan Sri Mainudji, Peneiitian Hukum NormatifSelalu Tinjauan Singkat , (Jakarta Rajawali Press, 1985), him. 1-30 7
Ibid. Hlm. 24
4
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis inia dalah metode penelitian hukum sebagai berikut : 1. Data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer Yaitu bahan-bahan yang mengikat dalam hal ini adalah undangundang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dnegan penulisan ini. b. Bahan hukum sekunder Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hal ini penulis memperoleh hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan ahli hukum, dan lain-lain. c. Bahan hokum tertier Yaitu bahan hokum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hokum primer dna sekunder. 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian dalam Tesis inia dalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis, 8 Artinya, menggambarkan peraturan yang berlaku seperti peraturan tentang pengadilan pajak serta peraturan lainnya yang terkait. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Penelitian Kepustakaan Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa perundang-undangan, hasil penelitian, majalah dan dokumen. b. Wawancara Adapun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara. Dalam melakukan wawancara ini terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaans ebagai pedoman tanpa menutup kemungkinan untuk menambah variasi-variasi pertanyaan9 4. Metode Analisis Data Akhirnya seluruh data disortir dicari mana yang relevan dan mana yang tidak relevan, kemudian dianalisis dnegan menggunakan metode normative kualitatif.10
8
M. Aslam Sumhudi, Komposisi, Disain Riset, (Jakarta : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, 1986), hlm., 45-47. 9 Ronny Hanitijo Soemantri, op.cit.,hlm. 57 10 Ronny Hanitijo Soemantri, op.cit.,hlm. 57
5
H. Sistematika Penulisan BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
PENDAHULUAN : Latar Belakang Penelitian, Rumusan MAsalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematikan Penulisan. SENGKETA PAJAK : Pengertian Sengketa Pajak, Hal-Hal yang Terkait Dengan Sengketa Pajak, Kepabean dan Cukai, Pemeriksaan Perpajakan dan Sengketa, Penyelesaian Sengketa. TINDAK PIDANA PERPAJAKAN : Pengertian, Perlawanan Terhadap Pajak, Menghindari Dir8i Dari Pajak, Mengelakkan Pajak, Melalauikan Penyelesaian Tindak Pidana Dibidang Perpajakan. PERADILAN DAN PENGADILAN PAJAK : A. Peradilan Pajak, B. Pengadilan Pajak, Distribusi Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. PENUTUP : Kesimpulan dan Saran
BAB II SENGKETA PAJAK A. Pengertian Sengketa Pajak Dalam menjalankan kegiatan usaha (bisnis) sehari-hari, para pengusaha tentu tidak terlepas dan pengawasan aparatur pemerintah sesuai bidang usaha atau pekerjaannya masing-masing. Demikian juga aparatur pajak (fiskus) tentu akan mengawasi semua pengusaha (termasuk orang pribadi) khususnya pengawasan dalam rangka pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sebagai produk akhir dan pemeriksaan tersebut, tentu akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang bisa berupa kondisi kurang bayar (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB) atau kurang bayar tambahan (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/SKPKBT), lebih bayar (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/SKPLB) ataupun nihil (Surat Ketetapan Pajak Nihil-SKPN). Dari ketiga kondisi ketetapan pajak tersebut yang paling tidak disukai oleh wajib Pajak adalah kondisi kurang bayar, karena apa? Karena Wajib Pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak yang seharusnya terutang berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, padahal Wajib Pajak sudah merasa benar ketika menyampaikan laporan perpajakannya setiap bulan atau setiap tahun ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat ketetapan pajak yang kurang bayar inilah yang sering kali menimbulkan sengketa atau perselisihan antara Wajib Pajak dengan fiskus (aparatur pajak pemeriksa pajak). Namun, tidak tertutup kemungkinan terbitnya SKPLB atau SKPN juga bisa menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan fiskus. Hal ini bisa terjadi apabila fiskus menertibkan SK.PLB dengan nilai lebih kecil dan nilai SKPLB yang diharapkan Wajib Pajak. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan sengketa pajak? Menurut ketentuan Pasal I angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan Perundangan-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Mengacu pada penelitian diatas, maka upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan oleh wajib Pajak adalah keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal pajak. Sedangkan upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke Pengadialan Pajak. Khusus untuk upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan ke Mahkamah Agung. Namun demikian, ada upaya hukum dengan nama peninjauan kembali (huruf kecil) yang juga diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU KUP. Uraian selengkapnya masing-masing upaya hukum tersebut adalah seperti dibawah ini.11 11
Wirawan. B, Ilyas dan Richard? : Hukum pajak (Jakarta Penerbit Salemba Empat, 2008 halaman 91-2
6
7
B. Hal-hal yang Terkait dengan Sengketa Pajak 1. Interaksi Wajib Pajak dan Fiskus. Hal ini terjadi karena hak-hak dan kewajiban dan wajib pajak berhubungan dengan tugas, fungsi dan kewenangan fiskus. Pada praktek sehari-hari, implementasi dan aplikasi suatu perundangundangan dilaksanakan oleh para eksekutif yang diberikan wewenang untuk membuat suatu keputusn atas temuan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan perpajakan dan ketentuan yang pengaturannya ditentukan oleh undang-undang. Didalam perpajakan, dikenal: 1. Kewanangan Administratif Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau K.U.P. dimulai dan pasal 13, 14, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 29, dan 36, membenikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, karena jabatan membetulkan, mengurangkan, menghapuskan dan membatalkan pajak, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. 2. Kewenangan Penyidikan Seperti disebutkan dalam pasal 38 dan 39 Undang-undang KUP, bahkan menerapkan ketentuan pidana atas tidak disampaikannya surat pemberitahuan, isi surat pemberitahuan tidak benar, tidak mendaftarkan diri. Hal itu dilakukan baik kalau disengaja maupun karena kealpaannya. 2. Awal dan Sengketa Teijadinya Sengketa Pajak atau Bea dan Cukai diawali dengan adanya ketidaksamaan presepsi atau perbedaan pendapat :12 1) Antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak (aparat Direktorat Jenderal Pajak) atas penetapan Pajak terutang untuk Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau 2) Antara Wajib Pajak dengan Kepala Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Aparat Dinas Pendapatan Daerah) setempat (Propinsi Kabupaten Kota) atas penetapan Pajak terutang untuk Pajak-pajak daerah, atau 3) Antara Orang (perseorangan atau badan hukum) / Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) atas penetapan bea masuk, cukai, dan sanksi administrasinya, serta Pajak Penghasilan Pasal 22 - Impor, Pajak Pertambahan Nilai Impor, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor. 4) C. Sengketa Pajak, Kepabeanan dan Cukai Di bidang pajak, kepabean dan cukai sengketa terjadi dan dapat di timbulkan oleh bebagai hal, tergantung dan isi peraturan perundang undangan yang dilanggar atau tingkat perbedaan perhitungan mengenai pajak, bea masuk, cukai, atas penerapan klasifikasi barang antara Wajib Pajak dan Fiskus dalam penetapannya. Perbedaan ini adalah sebagai hasil dan pemeriksaan yang dilakukan. Sengketa pajak mengenal adanya sengketa yang 12
Atep Adya Barata : Memahami Prosedur di Pengadilan Pajak (Jakarta:?. LP3 AB-IBTA, 2002) halaman 5
8
terjadi karena menurut fiskus apa yang diberitahukan tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang dibenitahukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan atau perhitungannya berseberangan dengan ketentuan seperti yang telah diatur dalam akuntansi perpajakan. Sedangkan di bidang kepabeanan, sementara ini masih terdapat dua hal yang dapat dijadikan pokok sengketa, yaitu nilai pabean dan klasifikasi barang / tarif. Rancangan amandemen undang - undang Kepabeanan merumuskan yang dapat dijadikan sengketa kepabeanan atau cukai tenmasuk hal - hal yang berkaitan dengan fasilitas, seperti penundaan, penangguhan atau pembebasan atau keringanan bea masuk, pencabutan ijin pabrik. Pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori: 1) Sengketa yang teijadi karena pelanggaan atau kesalahan formal, yaitu sengketa yang bersifat formal dan berkisar kepada tidak dipatuhinya (sifat complience) tata laksana dan atau adanya perbedaan penafsiran atas penerapan ketentuan - ketentuan perundang - undang perjakan / kepabean atau cukai misalnya kesalahan dasar hukum yang ditetapkan oleh Wajib Pajak atau pejabat perpajakan, jangka waktu, belum dipenuhinya jumlah pembayaran yang telah ditentukan atau wajib dibayar, hal ini sepanjang tidak ada kerugian yang diderita negara. 2) Sengketa karena kesalah atau pelanggaan material, berkisar ke pada materi yang disengketakkan dan atas pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan kemungkinan atas pelanggaran yang dilakukan terjadi kerugian negara. Misalnya perbedaan antara jumlah yang diberitahukan dan koreksi pajak atas dasar perhitungan fiskus atau terbit nota pembetulan atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar, pengenaan nilai pabean yang terlalu tinggi / rendah, dan kesalahan penrapan klasifikasi barang yang menyebabkan bea masuk yang hams dibayar masih kurang. D. Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa Perpajakan adalah melalui upaya hukum, yaitu: 1. Upaya hukum biasa a. Upaya Hukum Keberatan, disampaikan oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak b. Upaya Hukum Banding dan upaya hukum gugatan disampaikan oleh Wajib Pajak ke pengadilan pajak. 2. Upaya Hukum Luar biasa berupa: Permohonan peniinjaman kembali oleh Mabkamah Agung Republik Indonesia Upaya Hukum keberatan meLiputi masing- masing dari pada: 1) Keberatan atas pajak penghasilan dan Pajak pertambahan nilai 2) Keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan 3) Keberatan atas Bea Perolehan Hak / atas tanah dan Bangunan 4) Keberatan atas Pajak Tanah 5) Keberatan atas Nilai Upaya Hukum Keberatan dapat dimohonkan Ketika Wajib Pajak memperoleh suatu surat ketetapan pajak dan merasa tidak puas atas ketetapan pajak dimaksud, maka Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Sesuai ketentuan Pasal 25 UU KUP, upaya hukum keberatan diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, yaitu ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) ternpat di
9
mana Wajib Pajak terdaftar. Selengkapnya ketentuan Pasal 25 UU KUP menyatakan sebagai berikut :13 Ayat (1): Wajib Pajak dapat mnengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
13
Atep Adya Barata : Memahami Prosedur di Pengadilan Pajak (Jakarta, Sumber dari, LP3BIBTA,2002).
BAB III TINDAK PIDANA PERPAJAKAN A. Pengertian 1. Hukum pidana, seperti yang telah tercantum dalam kintab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat diluarnya, yaitu dalam ketentuan-ketentuan undang-undang yang khusus untuk mengadakan peraturan-peraturan yang khusus untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, merupakan suatu keseluruhan yang sistematis, karena ketentuan-ketentuan dalam Buku I dari KUHP (kecuali jika ditentukan lain) juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana (peristiwa yang dapat dikenakan hukuman = strafbaar feit) yang diuraikan diluar KUHP itu (lihat pasal 103 KUHP). Penyimpangan lain dari prinsip hokum pidana umum yang terdapat dalam Undang-undang Pajak yang timbul dari dasar pemikiran, bahwa bagaimanapun juga Fiskus harus diberi penggantian kerugian (sebagaimana hokum terhadap wajib pajak yang berbuat salah), dinyatakan dalam apsal 367 dan pasal 368 dari Relegmen Indonesia yang diperbaharui (HIR Herzine Indonesisch Reglement). Peraturan tersebut menetapkan, bahwa antara lain untuk pajak, pasal 77 dari KUHP tidak berlaku, sehingga yang bertanggung jawab atas benda-benda, penyitaan-penyitaan, dan biaya-biaya (yang sehatusnya ditanggung wajib pajak sendiri, tetapi karena bias meninggal dunia setelah dijatuhi hukuman karena suatu pelanggaran terhadap peraturan pajak), adalah ahli warisnya. B. Perlawanan Terhadap Pajak Perlawanan Pasifs terhadap Pajak (Perlawanan Pasif) Perlawanan pasif terdiri dan hambatan-hambatan yang mempersukar pemugatan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, suatu Negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dnegan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga terdapat apabila system control tidak diawali dnegan efektif atau bahkan tidak dapat diadakan. Demikianlah halnya dengan pajak atas pemilikan permata atau ratna mutu manikam lainnya; demikian pula (antara lain di Belgia) pelaksanaan pajak atas pendapatan yang diperoleh dan saham-saham dan oblitgasi unjuk mengalami hambatan. C. Menghindari Diri Dari pajak Pembayaran pajak dnegan mudah dapat dihindari dnegan tidak melakukan perbuatan yang memberikan alas an untuk dikenakan pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Menghindari pajak yang merupakan gejala biasa pada pajak-pajak atas pengguna, biasanya dilakukan dnegan penahanan diri atau dengan penggunaan surogat : orang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat atau kurang dikenakan pajak.
10
11
D. Mengelak Pajak Menghindari diri dari pajak dapat selalu dilaksanakan, sebab tidak dapat menghindari semua unsure atau fakta yang dapat dikenakan pajak. Namun, apabila penghindar diri dari pajak tidak dapat dilaksanakan, maka wajib pajak berusaha menggunakan cara-cara lain, diantaranya dnegan cara yang disebut pengelakan pajak, misalnya dnegan cara penyelundupan (yang sudah dikenal terhadap bea masuk). E. Melalaikan pajak Akhirnya masih ada yang dinamakan malainkan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitasformalitas yang harus dipenuhi.14 Prof. Mr. H. J. Hofstra, Guru Besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Leyden, menambahkan apda kategori penghindaran diri dari pajak, suatu gejala yang dikenal dnegan nama Uberwalzung atau afwenteling (pelimpah) seperti yang telah diuraikan dimuka sewaktu membicarakan tentang soal pajak tidak langsung (dalam arti ekonomis). Dengan pelimpahan ini, juga dituju oleh embuat undang-unsang adalah semata-mata untuk dilaksanakan dalam pajak langsung. Subjek pajak langsung sama sekali tidak dibenarkan untuk melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain karena ia sendirilah yang merupakan ―destinataris‖. Padahal kemungkinnya adalah benar bahwa semacam itu toh dilakukan oleh Subjek Pajak Pendapatan atau pajak langsung lainnya sebagai reaksinya untuk mengadakan perlawanan terhadap pajaknya. F. Penyelesaian Tindak Pidana Bidang Perpajakan Dua system peradilan yang berkaitan dnegan pelaksanaan pemungutan pajak. Peradilan tersebut terdiri atas peradilan administrasi (tata usaha) dan peradilan pidana. Peradilan administrasi berkaitan erat dnegan penyelesaian sengketa mengenai ketetapan pajak sendiri mula-mula timbul karena adanya pengajuan keberatan atas ketetapan pajaknya tidak tepat atau tidak benar. Kemudian, wajib pajak (dapat) mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak Yakni Majelis Pertimbangan Pajak jika ia tidak puas atas keputusan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak tersebut. Sebagai lembaga banding, putusan akhir (final) dan oleh karenanya tidak dapat diajukan kasasi. Dan, memang peradilan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pasal 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1970.
14
Santoso Broto Dihardjo.R.SH. Pengantar Ilmu hokum Pajak. (Bandung: PT. Refika Aditama 1998) halaman 18.
BAB IV PERADILAN DAN PENGADILAN PAJAK A. Peradilan Pajak Peradilan pajak adalah implementasi acara prosedur, proses dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya. Dibawah mi dikemukan peradilan perpajakan sebelum adanya pengadilan Pajak tahun 2002 yakni: 1. Peradilan Adniinistrasi Dibidang Pajak Unsur-Unsur Peradilan Unsur-unsur yang diperlukan supaya dapat dikatakan adanya suatu peradilan (biasa) adalah: 15 a. Adanya suatu hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan; b. Adanya suatu perselisihari hukum yang konkrit; c. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak; d. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenarig memutuskan perselisihan. Agar suatu peradilan dapat merupakan suatu peradilan Administrasi, maka di samping unsur-unsur tersebut di atas dipenuhi, hams ada unsurunsur Iainnya, yakni: a. bahwa salah satu pihak yang berselisih harus administrasi yang menjadi terikay karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya; b. Diberlakukan ―Hukum Publik‖ atau hokum Administrasi terhadap persoalan yang diajukan. Peradilan administrasi pajak yaitu peradilan yang menyelesaikan semua macam dan semua bentuk perselisihan mengenai pajak-pajak. 1. Peradilan Administrasi murni 2. Peradilan Administrasai tak Murni Peradilan Administrasi Murni: ialah suatu peradilan Administrasi yang memenuhi syarat-syarat seperti yang diuraikan di atas yang menyerupai peradilan yang dilakukan oleh pengadilan biasa. Ciri-ciri yang khas untuk suatu peradilan yang murni ialah adanya suatu hubungan segi tiga antara para pihak dan badan atau pejabat yang mengadili. Badan atau pejabat yang mengadili perkara ini merupakan badan atau pejabat ―tertentu‖ aau ―terpisah‖. Syarat pengajuan keberatan : a. Pemasukan Surat Keberatan Surat keberatan ditujukan kepada Direktur Jenderal pajak untuk satu jenis dan satu tahun pajak, ini misalnya Pajak Penghasilan tahun pajak 1985 dan 1986. keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak 15
Bahari U., SH., M.S Pengantar Hukum Pajak (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) HIm. 165
12
13
Penghasilan tahun 1985 dan tahun 1986 tersebut, harus diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan tersendiri. Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajuikan dua buah Surat Keberatan. Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau SKIP sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. b. Isi Surat Keberatan Undang-undnag pajak tidak menentukan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi tentang isi Surat Keberatan. Meski undang-undang tidak memberikan perincian secara tersurat, namun kalau diteliti lebih jauh maka tampak tersirat 5 (lima) hal yang merupakan syarat minimum yaitu : a. Pertanyaan bahwa pajak merasa keberatan terhadap keketetapan pajak; b. Jenis Pajaknya; c. Tahun Pajak; d. Nomor Pokok Wajib Pajak; e. Nama dan tanda tangan wajib pajak; Mengenai banding adalah sebagai berikut : 1) Banding Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Direktur Jenderal Pajak yang menolak Surat Keberatan Wajib Pajak dapat Mengajukan banding pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). 2) Gugatan Jika dalam banding, yang diajukan banding oleh Wjib Pajak adalah berjumlah utang pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus (Negara selaku pemungut pajak) yang mana jumlah itu tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Sedangkan dalam gugatan, maka yang digugat oleh Wajib Pajak adalah pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan di Bidang Penagihan Utang Pajak. 2. Peradilan Pidanan Pajak a. Hubungan Pajak Dnegan Hukum Pidana Hukum Pajak dalam hubungannya dengan Hukum Pidana (KUHP) dapat terlihat dalam pasal 103 KUH Pidana yang berbunyi; ―Ketentuan dan delapan Bab yang pertama dan Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturanperaturan lain, keeuali kalau ada undang-undang (Wet) atau ordonansi menentukan peraturan lain‖. Ketentuan pasal 103 KUH Pidana ini menunjukkan bahwa yang dimuat dalain buku I KUHP, mulai dan Bab I s/d (pasal 1 s/d 58), selain berlaku untuk hal-hal yang disebut dalam KUH Pidana, berlaku juga untuk menerangkan hal-hal yang disebut dalam undang-undang atau peraturan lain kecuali ditentukan lain, Pelanggaran undang-undang lain dalam pasal 103 KUHP ini. me-
14
nunjukkan juga termasuk ketentuan-ketentuan yang dalam undangundang pajak diancam baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dipidana sesuai dnegan KUH Pidana. Ancaman pidana terancam tindak pidana pajak dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketenttuan Umum Tata Cara Perpajakan pada pasal 38, 39, 40 dan 41. tindak pidana di bidang pajak dapat dibedakan dalam : a. Pelanggaran, dan b. Kajahatan Pelanggaran ialah tindak pidana dnegan tindak disengaja (kealpaan, kekhilafan, misalnya lupa menyampaikan SPT. Sanksi terhadap pelanggaran lebih jarang daripada kejahatan. Kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengajaa. Wajib pajak tahu bahwa perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dnegan undang-undang tetapi tetap dilakukan dnegan maksud supaya membayar pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan Negara ialah: a. Dengan sengaja tidak mendaftarkan din untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) atau menggunakan NPWP tanpa hak untuk maksud-maksud tertentu; b. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, Sedangkan Ia tahu bahwa surat pemberitahuan hams dikembalikan kepada Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan setelah diisi sebagaimana mestinya dan ditandatangani. c. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan mengisi secara tidak benar atau tidak lengkap, dengan mendapatkan keuntungan dan itu; d. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, catatan ataudokumen yang palsu atau dipalsukan dan dengan perbuatan itu mengelabui petugas pajak; e. Dengan sengaja tidak memperlihatkan danlatau tidak mau menjanjikan pembukuan, catatan dan dokumen yang diperlukan oleh petugas pajak untuk mcnentukan jumlah pajak yang terntang sebenarnya; f. Dengan sengaja ticlak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut bagi orang atau badan yang ditunjuk oleh Undang-undang Pajak, seperti, ketentuan pasal 2 1,22,23 dan 26 Undang-undang. B. Pengadilan Pajak 1. Institusi – institusi Dari Sebelum Terbentuk Pengadilan Pajak16 a. Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) Secara histeori upaya penyelesaian sengketa pajak telah dirintis 16
Rukiah Komariah dan Ali SH. MH, Ali Purwanto, M.SH., MM : Hukum Pajak (Jakarta : Badan Pemerintahan Fakultas Hukum UI, 2006) Hlm, 37-40.
15
jauh sebelum kemerdekaaan. Sebenarnya sejak jaman Hindia Belanda dulu, pemerintahan saat itu telah memperkirakan tentang adanya sengketa yang terjadi di bidang perpajakan, terutama antara para pengusahaa dan pejabat di bidang perpajakan. b. Majelis Pertimbangan Pajaka Baru pada tahun 1959 dnegan Undang-mundang Nomor 5 Tahun 1959, dibentuk Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), yang anggotaanggotanya terdiri dari kelangan pemerintahan, pengusaha, juga para pakar perpajakan. Dengan adanya menjelis tersebut, banyak sengketa pajak yang telah dapat di hilang perpajakan mulai dirasakan oleh masyarakat, khusunya para pelaku bisnis. c. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, dibentuk suatu badan semacam peradilan yakni Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau disingkat menjadi BPSP. Badan ini mempunyai kewenangan yang lebih luas dan dimaksudkan menggantikan kedudukan Majelis Pertimbangan pajak yakni selain memeriksa dan memutuskan masalah sengketa pajak,. Juga pabean dan cukai. Menskipun bukan berbentuk pengadilan, tetapi forum pemeriksaan dna pemutus sengketa terdiri atas Ketua dan anggta (berjumlah tiga orang), bertindak sebagai hakim. 2. Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 a. Dasar Hukum Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dimuay pengertian mengenai Pengadilan pajak, yaitu: ―Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.‖ b. Pertimbangan Badan-badan peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-undang, termasuk ke dalamnya adalah peradilan khusus seperti Pengadilan pajak dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dnegan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999, dalam Pasal 1 disebutkan : ―Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakan Negara Hukum republic Indonesia‖. Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Dan Terakhir
16
Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa pajak. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hariya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau standar peradilan lain, kecuali putusan berupa ―tidak dapat diterima‖ yang menyangkut kewenangan kompetensi. Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, Pengadilan Pajak, dalam hal ini Ketua Majelis Hakim/Hakim, dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya yang hams dikeluarkan untuk mendatangkan pihak ketiga harus ditanggung oleh para pihak yang bersengketa yang mengusulkan didatangkannya pihak ketiga tersebut. 1. Upaya Hukum Banding Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan dimungkinkan adanya upaya hokum dnegan nama banding apabila Wajib pajak tetap merasa tidak puas keputusan keberatan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Artinya, terhadap surat keputusan keberadaan yang diterbitkan akan menjadi dasar untuk diajukan upaya hokum banding ke Pengadilan Pajak sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak.
17
18
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa PROSES BANDING DENGAN ACARA BIASA
19
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat PROSES BANDING DENGAN ACARA CEPAT
20
2. Upaya Hukum Gugatan Undang-Undang KUP menyatakan bahwa ‗Gugatan Wajib Pajak atau Penanggungan Pajak terhadap : a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang; b. Keputusan yang berkaitan dnegan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan didalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26. c. Keputusan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dnegan Surat Tagihan Pajak; d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dnegan Surat Tagihan Pajak. Hanya dapat diajukan kepada peradilan pajak. a) Syarat Gugatan Untuk dapat mengajukan gugatan, harus dipenuhi syaratsyarat sebagai berikut : a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; b. Jangka waktu untuk gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejaktanggal pelaksanaan penagihan, sedangkan untuk gugatan terhadap Keputusan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak anggal diterima Keputusan yang digugat; - Jangka waktu ini mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
21
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa PROSES GUGATAN DENGAN ACARA BIASA
22
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat PROSES BANDING DENGAN ACARA CEPAT
c. Terhadap 1 (satu) pelaksanana penagihari atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan Gugatan diajukan oleh penggugat, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dnegan disertai alas an-alasan yang jelas, mencantumkansengketanya. Permohonan ini tentu dapat dikabulkan harinya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.
23
d. Gugatan atas Surat tagihan Pajak (STP) Pasal 23 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan gugatan atas Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanana keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apa uang menjadi objek dari gugatan yang dapat diajukanoleh wajib pajak. Penjelasan undang-undang juga tidak menjelaskan apa objek dan gugatan yang dimaksud. Jika kita lihat ketentuan Pasal 25 ayat 91) dan Pasal 26, kedua Pasal tersebut menegaskan masalah yang berkaitan dengan adanya upaya hokum keberatan atas suatu ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN). Tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri sealinan dokumen yang digugat. Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan daoat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hokum dan ahli warisnya atau pengampunnya dalam hal penggugat pailit. Terhadap gugatan yang telah diajukan, pemohon dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan kepada Pengadilan pajak, dan selanjutnya gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua Pengadilan pajak. b) Penagihan Pajak ata Gugatan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menegaskan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Dengan demikian, sekalipun Wajib pajak sedang mengajukan gugatan, ini salnya atas gugatan pelaksanaan Surat Paksa, maka Wajib Pajak tetap berkewajiban melunasi utang pajak yang ada dalam ketetapan pakak, dilain pihak, Juru sita Pajak bias terus melaksanakan tindakan penagihan sesuai ketentuan Undang-undang Penagihan Pajak. 3. Studi Kasus Tentang penyelesaian sengketa pajak yang menjelaskan oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan pajak tanggal 18 Juli 2008 Nomor : PUT -14952/PP/MII/99/2008.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan analisis pada bab - bab terdahulu, akhirnya penelitian mi sampai pada beberapa kesimpulan mengenai temuan-temuan atas permasalahan yang diteliti, sebagai berikut: 1. Pemerintah merasa perlu mengubah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU No. 17/1997) menjadi Pengadilan Pajak (UU No. 14/2002) karena implementasi penyelesaian sengketa pajak melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) tersebut kurang efektif. Kekuasaan birokrasi terlalu luas. Sengketa yang masuk dan harus diselesaikan setiap harinya semakin bertambah sedangkan penyelesaiannya terlalu lamban dalam waktu yang lama. Selain itu pemeriksaan banding dilakukan oleh BPSP manakala penagihan pajak terhutang harus telah dibayar 100% dilunasi bersama - sama dengan permohonan banding tersebut. Akibatnya banyak Wajib Pajak kembali kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak memberikan persyaratan semacam itu. Sedangkan upaya hukum ketingkat yang lebih tinggi tidak dimungkinkan dengan demikian peluang Wajib Pajak mencari kebenaran dan keadilan ke Lembaga Pengadilan menjadi tertutup. 2. Pengadilan Pajak merupakan bagian dad sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Hal mi dinyatakan dalam Undang - Undang sebagai berikut: a. Penjelasan pasal 15 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, lebih lanjut menjelaskan bahwa Pengadilan Pajak Dapat dibentuk sebagai Pengadilan Khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di atur oleh Undang Undang b. Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang - Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 9A dalam penjelasannya mencantunikan ―Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan pengkhususan atau spesialisasi Pengadilan Pajak yang diatur dengan Undang — undang‖ 3. Dilihat pada kasus - kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak (sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008) pengadilan ini lebih efektifdari pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menurut Undang —Undang Nomor 17 Tahun 1997. Kasus - kasus yang telah diputus adalah sebagaimana dikemukakan pada halaman 201 - 203.
24
25
B. Saran Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas maka pada bagian akhir Tesis mi penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1. Seperti diketahui Sengketa Pajak berawal dan perbedaan pendapat antara Wajib pajak dan Fiskus. Kemudian Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan keberatannya. Dalam penyampaian perbedaan pendapat dan keberatan dimaksud haruslah dilakukan oleh Wajib Pajak secara tertulis sebagai sarana bukti bagi upaya bukti selanjutnya. 2. Keberatan sebagai upaya hukum untuk: a. Pajak-pajak daerah dapat diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk (Kepala Dinas Pendapatan Daerah) b. Perpajakan Pusat dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. c. Kepabeanan dan Cukai dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Banding dan termasuk Gugatan atas tagihan Pajak terhutang. Sebelum mengajukan banding Wajib Pajak haruslah memeriksa lebih dahulu keputusan dan Keberatan dan persyaratan banding. Demikian pula persyaratan upaya gugatan atas tagihan pajak terhutang. 4. Dalam mencari kebenaran dan keadilan wajib pajak satu dan lain hal dapat memanfaatkan jasa dan Kuasa Hukum yang memiliki keahlian khusus dibidang perpajakan yang Formal dan professional sesuai ketentuan perundang - undangan yang benlaku.
