AD/ART
ANGGARAN DASAR
BAB I NAMA, ASAS DAN CIRI, KEDUDUKAN, ATRIBUT Pasal 1 Nama dan Pendirian 1. Organisasi ini bernama IKATAN PEDAGANG PASAR INDONESIA, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut IKAPPI. 2. IKAPPI didirikan di Jakarta pada bulan 10 Agustus 2005. 3. Munas pertama dilakukan di puncak bogor pada tanggal 11 Juni 2011 Pasal 2 Asas IKAPPI adalah organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila dengan mengedepankan Visi Ekonomi Kerakyatan dan tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Pasal 3 Kedudukan 1. IKAPPI Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 2. IKAPPI membentuk kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. IKAPPI dapat membentuk perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan kebutuhan kemitraan. Pasal 4 Atribut 1. IKAPPI memiliki atribut berupa lambang, bendera, seragam. 2. Ketentuan tentang atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam ART IKAPPI.
BAB II TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 5 Tujuan Tujuan didirikannya IKAPPI yaitu: 1. Sebagai wadah berhimpunnya pedagang pasar dan pedagang kecil seluruh Indonesia. 2. Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak pedagang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 3. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memberikan advokasi dan bantuan hukum atas segala bentuk permasalahan pedagang pasar dan pedagang kecil. 4. Meningkatkan kesejahteraan yang sejalan dengan ekonomi kerakyatan. 5. Sebagai organisasi yang membina, melakukan pendidikan dalam rangka peningkatan ekonomi pedagang 6. Ikut serta meningkatkan potensi pasar domestik agar mampu bersaing di tingkat regional. Pasal 6 Fungsi Untuk mencapai tujuan yang akan dijabarkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 7 Keanggotaan 1. Setiap warga negara Indonesia yang mempunyai usaha berdagang dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pedagang berhak dan dapat menjadi Anggota IKAPPI sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 2. Keanggotaan IKAPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Anggota Biasa b. Anggota Kehormatan.
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8 Struktur Organisasi Struktur organisasi IKAPPI terdiri atas: 1. Struktur organisasi IKAPPI di tingkat pusat adalah: a. Dewan Pembina b. Dewan Ahli c. Dewan Pimpinan Pusat; 2. Struktur organisasi IKAPPI di tingkat provinsi adalah: a. Dewan Penasehat Wilayah b. Dewan Pimpinan Wilayah 3. Struktur organisasi IKAPPI di tingkat kabupaten/kota adalah: a. Dewan Penasehat Daerah b. Dewan Pimpinan Daerah 4. Struktur organisasi IKAPPI di tingkat pasar adalah Unit Usaha; a. Dewan Penasehat b. Pimpinan Unit Kerja. 5. Selain struktur organisasi di atas, IKAPPI membentuk pula kelengkapan organisasi. 6. Ketentuan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), diatur dalam Panduan Teknis yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
BAB V DEWAN PEMBINA DAN DEWAN AHLI
Pasal 9 Fungsi Dewan Pembina Dewan Pembina adalah lembaga tinggi Organisasi yang berfungsi sebagai lembaga Majelis Pertimbangan yang dipimpin oleh seorang Ketua.
Pasal 10 Fungsi Dewan Ahli Dewan Ahli adalah lembaga tinggi Organisasi yang berfungsi memberikan masukan atas kebijakan DPP IKAPPI yang dipimpin oleh seorang Ketua.
Pasal 11 Tugas dan Wewenang Dewan Pembina Menengahi segala bentuk sengketa yang terjadi didalam organisasi.
BAB VI KEDUDUKAN, MASA BAKTI, PENGAWASAN DAN KOORDINASI SERTA PERTANGGUNG-JAWABAN DEWAN PIMPINAN
Pasal 12 Masa Bakti Dewan Pimpinan Masa Bakti Pimpinan adalah sebagai berikut : 1. Ditingkat Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan masa bakti 5 (lima) tahun; 2. Pada tingkat provinsi adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Penasehat Wilayah dengan masa bakti 4 (empat) tahun; 3. Pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Penasehat Daerah dengan masa bakti 3 (tiga) tahun; 4. Pada tingkat Unit Kerja dengan masa bakti 2 (dua) tahun;
Pasal 13 Pengawasan, Koordinasi dan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan adalah sebagai berikut: 1. Dewan Pimpinan Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional; 2. Dewan Pimpinan Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah; 3. Dewan Pimpinan Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan wilayah melalui Musyawarah Daerah; 4. Pimpinan Unit Kerja berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah melalui Musyawarah Unit Kerja atau Musyawarah Pasar;
BAB VII DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 14 Struktur Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Pusat adalah lembaga tertinggi Organisasi: 1. Diketuai oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat; 2. Beranggotakan: a. Ketua Bidang b. Sekretaris Jenderal c. Wakil Sekretaris Jenderal d. Bendahara Umum e. Wakil Bendahara Umum f. Departemen-departemen g. Koordinator wilayah. 3. Ketua Umum berhak menentukan dan memutuskan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 15 Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Pusat 1. Melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional, 2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan hasil Munas, dan hasil keputusan DPP IKAPPI. 3. Mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan Organisasi di tingkat pusat. 4. Membuat kebijakan Organisasi berkenaan dengan Aliran dana investasi, ekspansi dagang ke daerah-daerah, akustisi saham, Kegiatan ekspor, dan selanjutnya disahkan Dewan Pimpinan Pusat. 5. Menyusun dan melaksanakan program kerja & kebijakan organisasi serta peraturan. 6. Menunjuk utusan untuk mewakili Organisasi yang akan ditempatkan pada sebuah lembaga/organisasi, atau yang akan mengikuti konggres/seminar baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri. 7. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Organisasi, Dewan Pimpinan Pusat dapat membekukan struktur organisasi dan/atau kepengurusan,
Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah, melalui mekanisme yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat. 8. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Nasional.
BAB VIII DEWAN PIMPINAN WILAYAH
Pasal 17 1. Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Koordinator dan penanggung jawab musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah. 3. Masa bakti Dewan Pimpinan Wilayah 4 (empat) tahun.
BAB IX DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 18 1. Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. 2. Koordinator dan penanggung jawab Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah. 3. Struktur Kepengurusan Dewan pimpinan daerah di bentuk oleh dewan pimpinan wilayah dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat. 4. Masa bakti Dewan Pimpinan Daerah 3 (tiga) tahun.
BAB X UNIT KERJA Pasal 19 1. Struktur Organisasi di tingkat Unit Kerja adalah Dewan Pimpinan Unit Kerja. 2. Struktur kepengurusan Unit Kerja dibentuk oleh Dewan Pimpinan Daerah, dan disahkan oleh dewan pimpinan wilayah. 3. Masa bakti Unit Kerja 2 (dua) tahun.
BAB XI MUSYAWARAH dan RAPAT-RAPAT
Pasal 20 1. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang diselenggarakan oleh struktur organisasi IKAPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan lingkup kewenangannya. 2. Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, aklamasi, atau pemungutan suara (voting). 3. Jenis-jenis Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah: a. Musyawarah Nasional (MUNAS) b. Musyawarah Luar Biasa (MUNASLUB) c. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) d. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB) e. Musyawarah Daerah (MUSDA) f. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) g. Musyawarah Unit Kerja (Musyawarah Pasar) 4. Ketentuan pada pasal 20 akan diatur dalam peraturan organisasi.
Pasal 21 Jenis-jenis Rapat: a. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) b. Rapat Koordinasi Nasional atau Silaturahmi Nasional (Rakornas atau Silatnas) c. Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) d. Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) e. Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) f. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)
BAB XII KEUANGAN Pasal 22 1. Keuangan IKAPPI berasal dari: a. Iuran Anggota, b. Investasi organisasi dan c. Investasi kolektif collegial dari anggota kehormatan.
2. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan IKAPPI diatur dalam Pedoman Perbendaharaan Dewan Pimpinan Pusat.
BAB XIII PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 23 1. IKAPPI dapat memberi penghargaan kepada Anggota, Pimpinan atau struktur organisasi atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin berOrganisasi. 2. IKAPPI menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian atau pemecatan dari kepengurusan dan keanggotaan atas perbuatan pengurus dan anggota yang melanggar aturan organisasi, menodai citra Organisasi, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan organisasi lainnya. 3. IKAPPI dapat memberi penghargaan kepada instansi, lembaga, dan orang perseorangan yang berjasa luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia, atau anggota IKAPPI (Pedagan Pasar dan Pedagang Kecil). 4. Ketentuan yang mengatur tentang institusi, prosedur, dan tata cara penegakan disiplin, pemberian penghargaan, dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), diatur dalam pedoman IKAPPI.
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Segala peraturan, struktur organisasi, dan badan Organisasi yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.
BAB XXI PENUTUP Pasal 25 Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/ atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini maka ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat IKAPPI.
Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam uraian Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan IKAPPI lainnya.
Pasal 27 Perubahan Anggaran Dasar IKAPPI ini ditetapkan oleh Ketua Umum pada 30 Juni 2013 di Cipanas-Cianjur atas amanah munas pertama dan segala ketentuan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN PEDAGANG PASAR INDONESIA
ABDULLAH MANSURI, SH Ketua Umum
Tim Perumus : 1. Tino Rahardian 2. Ratna Ariani 3. Widyanto Kurniawan 4. Nur Iman 5. Imam Hadi Kurnia 6. Ikhwan Kunto Alfarisi
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I TAFSIR LAMBANG DAN WARNA LAMBANG IKAPPI
Pasal 1 1. Lambang yang dimiliki IKAPPI, berupa: a. Kotak persegi empat melambangkan kebersamaan, kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, kesatuan tujuan, serta kemandirian. b. Lingkaran bulat di dalam adalah kebulatan tekat dan kekuatan semangat dalam memperjuangkan nilai dasar IKAPPI yaitu Nasionalis, Religius dan Kerakyatan. c. Bintang diatas telapak tangan mengartikan cita-cita yang tinggi dan mulia untuk menjadikan pedagang pasar dan pedagang kecil sebagai kekuatan ekonomi bangsa. d. Telapak tangan yang menengadah bintang berarti IKAPPI merupakan lembaga yang rendah hati kepada sesama, mengayomi anggota dan memberikan solusi tepat dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Anggota. 2. IKAPPI memiliki lambang berwarna: a. Orange melambangkan Flamboyan, kesejahteraan dan keagungan. b. Putih dalam tulisan dan gambar berarti kepastian, kepedulian serta kesucian, dan ketulusan hati dalam memperjuangkan hak pedagang. c. Hitam pada tulisan Pedagang Pasar adalah kekuatan, kegigihan dan kebesaran hati.
BAB II SASARAN, KEGIATAN, DAN SARANA
Pasal 2 1. Untuk mencapai tujuan IKAPPI, dirumuskan sasaran berikut: a. Terwujudnya pedagang dan pengusaha pasar yang mandiri, bermartabat, bertanggung jawab, peduli, sejahtera. b. Terwujudnya sistem yang terintegrasi berupa program kelayakan investasi dan permodalan, perluasan pasar, peningkatan sumberdaya manusia dan perluasan jaringan antar organisasi dan korporasi di dalam maupun luar negeri. 2. Sasaran IKAPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Kebijakan Dasar dan Rencana Strategis IKAPPI.
Pasal 3 Untuk mencapai tujuan IKAPPI maka dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 1. Menyampaikan kebijakan dan visi-misi IKAPPI; 2. Mendorong terciptanya pemerataan di berbagai bidang dan sektor ekonomi anggota IKAPPI; 3. Mendorong percepatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan 4. Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan ketidak adilan; 5. Meningkatkan kesejahteraan Anggota IKAPPI dan masyarakat; 6. Merealisasikan system investasi dan penanaman modal bagi anggota; 7. Memberikan perlindungan hukum hak-hak asasi manusia bagi anggota 8. Merealisasikan program ekonomi kerakyatan.
Pasal 4 Dalam melaksanakan sasaran dan kegiatan tersebut IKAPPI menggunakan metode ataupun sarana-sarana, sebagaimana berikut: a. Sosialisasi 1. Menggunakan pelbagai sarana media 2. Pengiriman utusan atau delegasi di dalam dan ke luar negeri; 3. Melalui organisasi, koperasi, korporasi, lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga strategis lainnya. b. Konsep Mengarahkan konsep pembinaan anggota di semua bidang kehidupan masyarakat c. Institusi 1. Mengoptimalkan peranan IKAPPI untuk keperluan anggota. 2. Sinergikan pelaksanaan program organisasi secara lintas sektoral.
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 5 1. Jenjang Keanggotaan IKAPPI adalah: a. Anggota Biasa dan b. Anggota Kehormatan
2. Setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IKAPPI, terlibat aktif mendukung setiap kegiatan organisasi 3. Dewan Pimpinan Pusat menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) 4. Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pembina atas persetujuan dewan pimpinan pusat. 5. Pemberhentian Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang akan dikeluarkan oleh DPP IKAPPI.
Pasal 6 1. Kewajiban Anggota: a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga. b. Berpegang teguh kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, dan peraturan IKAPPI; c. Membayar iuran. 2. Hak-hak Umum Anggota: a. Hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan; b. Hak untuk memperoleh status keanggotaan sesuai dengan jenjangnya; c. Hak untuk menyatakan pendapat d. Hak untuk dapat membela diri, mendapat pembelaan dan/atau perlindungan hukum, serta rehabilitasi; e. Hak memperoleh pendampingan dan pembelaan hukum dimuka lembaga peradilan, sepanjang menjalankan tugas-tugas IKAPPI. 3. Hak-hak Khusus Anggota. Hak-hak khusus Anggota Biasa adalah sebagai berikut: a. Hak Mendapatkan perlindungan hukum b. Hak ikut serta dalam aktivitas dan kegiatan IKAPPI; c. Hak bicara yaitu hak untuk menyampaikan pendapat; d. Hak memperoleh pendampingan dan pembelaan dari/oleh struktur IKAPPI tempat yang bersangkutan bertugas. e. Hak untuk memberi nasihat, mengkritik, mengevaluasi, mengemukakan pendapat, dan usulan secara bebas sesuai dengan norma serta perundangan dan tertib organisasi;
4. Anggota IKAPPI berhenti karena: a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri dan c. Diberhentikan. 5. Hal-hal yang berkenaan dengan keanggotaan IKAPPI, diatur lebih lanjut dengan Pedoman yang diterbitkan Dewan Pimpinan pusat
BAB IV DEWAN PEMBINA
Pasal 7 1. Dewan Pembina terdiri atas Anggota Kehormatan IKAPPI, dan anggota terpilih oleh DPP IKAPPI. 2. Jumlah Anggota Dewan Pembina sebanyak-banyaknya 9 orang.
Pasal 8 1. Tugas dan kewajiban Ketua Dewan Pembina : a. Melakukan rapat Dewan Pembina setiap minimal 6 bulan sekali. b. Memberikan usulan atau pertimbangan untuk pelaksanaan kebijakan strategis IKAPPI.
Pasal 9 1. Gugurnya keanggotaan Dewan Pembina dan Dewan Ahli karena: a. meninggal dunia, b. berhalangan tetap, c. mengundurkan diri 2. Ketentuan mengenai prosedur dan proses pengangkatan anggota pengganti diatur dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat.
BAB V DEWAN AHLI PUSAT Pasal 10 1. Kepengurusan Dewan Ahli Pusat terdiri atas: a. Seorang ketua, b. Seorang Sekretaris, dan c. Beberapa Anggota d. Dewan Ahli Pusat, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk badan rancangan program Strategis.
Pasal 11 1. Anggota Dewan Ahli Pusat sebanyak-banyaknya 9 Orang 2. Persyaratan untuk jabatan Dewan Ahli sebagai berikut : a. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Ahli Pusat; b. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk menuangkan gagasan dan ide sebagai Dewan Ahli Pusat. 3. Peraturan tentang Dewan Ahli akan diatur dalam peraturan DPP IKAPPI
BAB VI DEWAN PIMPINAN PUSAT Pasal 12 1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKAPPI dipimpin oleh Ketua Umum. 2. Ketua Umum IKAPPI berhak bertindak untuk dan atas nama IKAPPI, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 3. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas: a. Seorang Ketua Umum, b. Ketua Bidang c. Seorang Sekretaris Jenderal d. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal e. Seorang Bendahara Umum dan f. Beberapa Wakil Bendahara Umum, serta g. Beberapa Departemen. h. Koordinator wilayah
Pasal 13 1. Persyaratan untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah sebagai berikut: a. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas & fungsi Dewan Pimpinan Pusat b. Memiliki komitmen tinggi untuk kemajuan IKAPPI khususnya pedagang pasar dan pedagang kecil c. Berkontribusi aktif untuk melaksanakan tugas-tugasnya d. Memiliki komitmen tinggi terhadap keputusan dan peraturan organisasi. 2. Ketua Umum IKAPPI melengkapi keanggotaan pada jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud diatas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Sekurang-kurangnya Anggota biasa; b. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan Pusat; c. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugastugas Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 14 Tugas struktural Dewan Pimpinan Pusat sebagai berikut: 1. Melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat 2. Mengoptimalkan pengelolaan iuran Anggota IKAPPI; 3. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pimpinan wilayah; 4. Menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah 5. Melakukan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur.
Pasal 15 Tugas konsepsional Dewan Pimpinan Pusat sebagai berikut: 1. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pimpinan Pusat dan struktur organisasi IKAPPI di bawahnya, 2. Mengkompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pimpinan Pusat dengan rencana program dan anggaran tahunan 3. Menetapkan kebijakan konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi IKAPPI di bawahnya.
Pasal 16 Tugas Dewan Pimpinan Pusat sebagai berikut: 1. Memimpin dan mengawasi struktur organisasi IKAPPI di bawahnya, 2. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung IKAPPI, 3. Melakukan advokasi dan pendampingan atas permaslhan yang dihadapi pedagang 4. Melakukan pembinaan, peningkatan kualitas termasuk permodalan 5. Ikut serta mendistribusikan hasil produk yang dijual dalam rangka stabilitasi harga penjualan 6. Mengelola Koperasi IKAPPI dan asuransi anggota.
Pasal 17 Tugas operasional Dewan Pimpinan Pusat sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi hasil kesepakatan musyawarah dan rapat Dewan Pimpinan Pusat 2. Menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyatan resmi IKAPPI, 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Anggota IKAPPI tingkat nasional, 4. Mengelola asuransi 5. Dan hal-hal lain yang belum diatur dalam AD ART ini akan diatur dalam peraturan organisasi.
BAB VII STRUKTUR DEWAN PIMPINAN WILAYAH
Pasal 18 1. Dewan Pimpinan Wilayah adalah lembaga eksekutif tingkat provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah terdiri atas: a. Seorang Ketua, b. Beberapa Ketua Bidang, c. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, d. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara, serta e. Beberapa Biro.
Pasal 19 Persyaratan untuk jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah sebagai berikut: a. Sekurang-kurangnya Anggota biasa; b. Bertempat tinggal di wilayah tersebut c. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen; d. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan Wilayah dalam Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pimpinan Wilayah.
Pasal 20 Tugas struktural Dewan Pimpinan Wilayah sebagai berikut: 1. Melaksanakan kebijakan Dewan pimpinan Pusat. 2. Membentuk dan mengusulkan struktur dan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah kabupaten/kota untuk dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan; 3. Menetapkan struktur dan kepengurusan unit kerja, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah; 4. Menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat; 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Pusat 6. Mengajukan laporan kerja dan kinerja secara berkala kepada Dewan Pimpinan Pusat; 7. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah 8. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah
Pasal 21 1. Persyaratan untuk jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah sebagai berikut: a. Amanah, jujur, disiplin, dan Aspiratif; b. Berpegang dan komitmen kepada hukum, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
c. Bertempat kedudukan diwilayah ibu kota propinsi d. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugastugas Dewan Pimpinan Wilayah 2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pimpinan Pusat.
BAB VIII DEWAN PIMPINAN DAERAH Pasal 22 1. Dewan Pimpinan Daerah adalah lembaga eksekutif tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. 2. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Beberapa wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris d. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara, serta e. Beberapa Bagian Sesuai kebutuhan.
Pasal 23 Tugas struktural Dewan Pimpinan Daerah sebagai berikut: 1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dan Wilayah serta kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Daerah; 2. Menarik dan mengelola Iuran Anggota dan Iuran Wajib Keanggotaan sesuai dengan Panduan Dewan Pimpinan Pusat; 3. Membentuk struktur dan kepengurusan Dewan Pimpinan unit kerja untuk mendapatkan pengesahan dewan pimpinan Wilayah; 4. Menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat; 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap minimal 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Wilayah. 6. Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pimpinan unit kerja; 7. Melaksanakan Musyawarah Daerah; dan 8. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Dewan Pimpinan Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
Pasal 24 Tugas operasional Dewan Pimpinan Wilayah sebagai berikut: 1. Menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyatan resmi IKAPPI; 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan Anggota IKAPPI; 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus, kewilayahan, organisasi dan manajemen berdagang, sosial, serta kepemimpinan;
BAB IX STRUKTUR IKAPPI UNIT KERJA / TINGKAT PASAR
Pasal 25 1. Struktur IKAPPI pada tingkat Unit kerja berkedudukan diPasar. 2. Struktur IKAPPI tingkat pasar disebut Pimpinan Unit kerja. 3. Pemilihan Ketua Pimpinan Unit kerja dilaksanakan dalam Musyawarah Unit kerja. 4. Pemilihan Ketua Pimpinan Unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur dalam Panduan Dewan Pimpinan Pusat. 5. Periode masa bakti kepengurusan adalah 5 (lima) tahun
Pasal 26 Kepengurusan Pimpinan Unit Kerja terdiri atas: 1. Seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua, 2. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, 3. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara, serta 4. Beberapa Seksi sesuai kebutuhan.
Pasal 27 Tugas Pimpinan Unit kerja sebagai berikut: 1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pimpinan pusat, wilayah, daerah dan Putusan Musyawarah Unit kerja; 2. Penyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pimpinan Unit kerja; 3. Rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah;
4. Menarik Iuran Anggota dan Iuran Wajib Keanggotaan sesuai dengan Panduan Dewan Pimpinan Pusat; 5. Menerima waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat 6. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi IKAPPI 7. Menyelenggarakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus, kewilayahan, organisasi dan manajemen berdagang; 8. Mengajukan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 1 (satu) bulan kepada Dewan Pimpinan Daerah, 9. Melaksanakan Musyawarah Unit kerja, dan 10. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pimpinan Daerah melalui Musyawarah Unit kerja. 11. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam panduan yang akan diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat Pasal 28 Persyaratan untuk jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Unit Kerja untuk jabatan-jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Seksi adalah sebagai berikut: a. Sekurang-kurangnya Anggota biasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, atau memiliki tempat berdagang dipasar tersebut; b. Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan; c. Memiliki wawasan sosial, budaya, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas; d. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan Unit kerja; e. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pimpinan Unit kerja. f. Berdomisili diwilayah pasar tersebut.
BAB X MUSYAWARAH IKAPPI Pasal 29 1. Musyawarah IKAPPI sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut: a. Musyawarah Nasional adalah musyawarah Dewan Pimpinan Pusat yang
diperluas sebagai forum nasional dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan: 1. Peserta terdiri atas unsur struktur organisasi IKAPPI di tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 2. Ruang lingkup agenda Musyawarah Nasional adalah: merumuskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Arah Kebijakan, Rencana Strategis, dan mengusulkan hal-hal lain. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional. b. Musyawarah Wilayah adalah forum pengambilan keputusan di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah setiap 5 (empat) tahun sekali atas izin Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan hasil musyawarah Nasional Dewan Pimpinan Pusat. c. Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali atas izin Dewan Pimpinan Wilayah dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah. d. Musyawarah Unit kerja adalah forum pengambilan keputusan di tingkat unit kerja/pasar yang dilaksanakan oleh Pimpinan unit kerja setiap 5 (lima) tahun sekali atas izin Dewan Pimpinan Daerah dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Daerah. 2. Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Musyawarah sebagaimana dimaksud diatur dalam Panduan Dewan Pimpinan Pusat. 3. Selain jenis-jenis musyawarah di atas, IKAPPI menyelenggarakan musyawarah dan rapat. 4. Ketentuan berkenaan dengan musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pedoman IKAPPI.
BAB XI TATA URUTAN PERATURAN IKAPPI Pasal 30 1. Tata Urut dan Kedudukan Peraturan dalam IKAPPI adalah sebagai berikut: a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), b. Keputusan Musyawarah Nasional, c. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat IKAPPI,
d. Pedoman Organisasi IKAPPI, e. Panduan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pembina Pusat, f. Petujuk Pelaksana Dewan Pimpinan Pusat. 2. Hal-hal yang berkenaan dengan Tata Urut dan Kedudukan Peraturan 3. IKAPPI sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Pedoman IKAPPI.
BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 31 1. IKAPPI menyelenggarakan pengelolaan dana dan kekayaan yang dimiliki IKAPPI. 2. Penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Panduan dari Dewan Pimpinan Pusat.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan peraturan lain IKAPPI sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
Pasal 33 Perubahan Anggaran Rumah Tangga IKAPPI ini ditetapkan oleh Ketua Umum pada 30 Juni 2013 di Cipanas-Cianjur atas amanah munas pertama dan segala ketentuan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN PEDAGANG PASAR INDONESIA
ABDULLAH MANSURI, SH Ketua Umum
Tim Perumus : 1. Tino Rahardian 2. Ratna Ariani 3. Widyanto Kurniawan 4. Nur Iman 5. Imam Hadi Kurnia 6. Ikhwan Kunto
Contact Person Imam Hadi 081291670507 - Muhammad Faiz 0857 71300 104 email:
[email protected]
