10
BAB I I TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari dilakukan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulfadli Nasution (2008) yang berjudul : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Hasil penelitian diperoleh bahwa Peran kepala desa sudah terlaksana dengan baik dalam meningkatkan
pembangunan
melalui
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) hal ini dilihat melalui hasil penelitian yaitu kepala desa berperan aktif sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan
pelaksanaan
PNPM
Mandiri
di
desa,
membantu
dalam
memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri kepada masyarakat di wilayahnya, menjamin kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri didesanya sehingga pelaku-pelaku PNPM Mandiri di desa dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu kepala desa juga turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Efridian (2010) yang berjudul : Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean 10
11
Kabupaten Kuantan Singingi). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada desa Pulau Kumpai. Karena peranan pemerintah desa sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak merujuk kepada programprogram dan tugas serta fungsi pemerintah desa itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang masih rendah di desa Pulau Kumpai, dan hasil pembangunan yang dilaksanakanpun masih kurang maksimal serta kurang bermanfaat bagi masyarakat desa Pulau Kumpai. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Umar Mustari (2011) yang berjudul : “Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang”, dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat digambarkan bahwa penerapan pembangunan partisipatif di desa Timoreng Panua jika merujuk pada hasil musrenbang yang telah tercatat pada BAPPEDA kabupaten Sidenreng Rappang, maka hasil yang didapatkan
adalah
meski
dalam
tahap
perencanaan
masyarakat
tetap
berpartisipasi, tetapi pada tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat yang diharapkan ada ternyata sama sekali tidak ditemukan oleh karena pada tahap pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh kontraktor pemenang tender. Namun, jika kita merujuk pada proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh tiga program pemberdayaan yang berjalan di desa Timoreng Panua, utamanya oleh PNPM Mandiri Pedesaan dalam penelitian ditemukan bahwa antusiasme masyarakat
12
untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan yang dilaksanakan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi proyeknya sangat tinggi. Hal ini dapat disimpulkan dalam tahap pelaksanaan masih banyak hal yang mesti dibenahi.
2.2. Landasan Teori 2.2.1. Tinjauan Umum tentang Peran Pemerintah Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2000) menyebutkan pengertian peran sebagai berikut : 1. 2.
3.
Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut : 1.
2.
Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan
13
3.
4.
5.
didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess). Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
Peran merupakan aspek yang dinanis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekamto, 2004). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan
fungsi
dan
tujuannya
dalam
pelayanan,
pembangunan,
pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh
14
Sarjono Sukamto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Soemantri, 2006), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 2006). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Yamin, 2002). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (Strong, 2002).
Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala
urusan
yang
dilakukan
oleh
Negara
dalam
menyelenggarakan
kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara. Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta anggota DPRD.
15
Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah (PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam pembuatan PERDA. Tugas utama kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah. Tjokroamidjojo 2004) menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurusi segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisionalis. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Rasyid (2007) membagi fungsi pemerintahan manjadi empat bagian yaitu ; 1. 2. 3. 4.
Fungsi pelayanan (public service) Fungsi pembangunan (development) Fungsi pemberdayaan (empowering) Fungsi pengaturan (regulation)
16
2.2.2. Tinjauan tentang Desa dan Kelurahan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai ; 1. 2. 3.
Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun; Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalam sebagai lawan kota); Tempat, tanah, dan daerah.
Dari pengertian ini, maka desa memiliki beberapa karakteristik, yaitu : (1) desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota sekaligus bukan kota; (2) desa merupakan suatu komunitas yang homogen; dan (3) desa menunjukkan suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dari posisinya yang berbeda di pedalaman. Desa lebih sering diperlawankan dengan kota. Menurut Wojowasito (1972), rural diartikan dari desa, seperti di desa, sedangkan urban diartikan dari perdesaan, bukan desa (village), dan urban diterjemahkan menjadi perkotaan, juga bukan kota (town, city). Hal ini didasarkan pada konsep rural dan urban lebih menunjuk kepada karakteristik masyarakatnya, sedangkan village, town, dan city lebih mengacu kepada suatu unit teritorial. (Dalam Wasto, 2008) Dari pendapat tersebut, maka pengertian desa dapat dilihat aspek wilayah kemasyaratan, dengan penjelasan: 1.
2.
Dari aspek wilayah teritorial, village, town, dan city sebagai sesuatu unut terotorial-administratif atau berkaitan dengan kekotaprajaan (municipality). Dalam kaitan ini, suatu daerah dan komunitas pedesaan (rural area and community) dapat mencakup sejumlah desa (village). Demikian pula urban,bukan hanya sebagai sebuah kota (town atau city) dalam arti suatu kotapraja atu kotamadya, melainkan termasuk daerah-daerah di luar batas resmi kota tersebut yang masyarakatnya memiliki cara hidup kota. Dari aspek kemasyarakatan (komunitas), desa (village) sebagai tempat pemukiman para petani, terlepas dari ukuran besar kecilnya, tetepi juga terdapat desa-desa perdagangan dimana terdapat sejumlah orang dari desa itu yang memiliki mata pencaharian dalam bidang
17
perdagangan (non pertanian), yang masih dikelola secara tradisional. Sedangkan, kota kecil (town), didefinisikan sebagai suatu pemukiman perkotaan yang mendominasi lingkungan perdesaan dalam berbagai segi, tetapi kota kecil bukanlah sekedar desa yang besar. (Suryaningrat, 2006)
Adapun desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya dalam Undang-undang 12 Tahun 2008 bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan di daerah Kabupaten
Sedangkan menurut Kartohadikusuma (2009), mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Adapun mengenai kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.
2.2.3. Pembangunan Desa 2.2.3.1. Pengertian Pembangunan Sebelum membahas lebih jauh apa itu pembangunan desa, ada baiknya dipahami terlebih dahulu makna dari pembangunan itu sendiri. Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan /
18
berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar 2005, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah). Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Siagian (2004) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai : Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)
Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (2004) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Begitu pula dengan Suharyanto (1992) mengartikan pembangunan sebagai suatu : Proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lebih baik. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).
Siagian (2004) mendefinisikan pembangunan : “sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan
19
secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Selanjutnya
menurut Widjaja (2003) pembangunan diartikan sebagai
suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Kusumah, 2005).
Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 2004). Portes (2006) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi
20
yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi yang moderen dan rasional. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progres), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh
21
aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, indusri, sosial, budaya dan sebagainya. Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasusmsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tertapi untuk dapat membadakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (2003) mengemukakan : Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat dari adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa
22
pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.
2.2.3.2. Pengertian Pembangunan Desa Surjadi (2003) mengemukakan arti pembangunan adalah : Pembangunan desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon yang antusias itu dapat terjamin
Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa (Kaswata; 2005). Dari beberapa pendekatan di atas pembangunan desa dapat dikemukakan : 1.
2.
3.
4.
Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan sebahagian besar rakyat Indonesia, di mana lebih dari 80% penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dan non departemen dengan aparatnya di daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh dan menyebar luas ke seluruh pelosok pedesaan serta dengan menggali segala potensi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memadukannya. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan
23
5.
masyarakat yang berada di pedesaan. Semua jenis pembangunan, baik pembangunan sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (inpres), semuanya diarahkan ke pedesaan. Pada akhirnya pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh sepihak saja tanpa koordinasi dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah desa. Dari sini pulalah perlu inisiatif bahwa, beban dan tanggung jawab pembangunan bukanlah tugas ringan, justru berhasil tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung kepada kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. (Kaswata; 2005)
Dengan melihat pendekatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh warga desa maka pembagunan desa dapat dilihat sebagai suatu proses. dikatakan sebagai proses karna diperlihatkan oleh jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara yang tradisional ke arah yang lebih baik maju dan lebih menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi pada masyarakat.
2.2.3.3. Sasaran Pembangunan Desa Pembagunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembagunan desa adalah sebagai berikut. 1.
Pengembangan Ekonomi kerakyatan Pembagunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelolah seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau ekonomi kerakyatan. Program-Program pembagunan ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan di desa adalah : a.
Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga.
24
b.
c.
d.
2.
Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak. Pengembangan dan pemberdayaan koprasi serta pengusaha mikro kecil dan menegah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembagan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menuju industri kecil perdesaan. (Yudohusodo, 2002)
Pengembagan Sumberdaya Manusia yang Handal Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa. Program-Program yang dapat dikembangkan diantaranya: a. b. c. d. e. f.
3.
Program pengembangan pendidikan Program peningkatan pelayanan kesehatan Pembinaan generasi muda. seni budaya, pemuda dan olahraga Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Pembinaan kehidupan beragama. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. (Yudohusodo, 2002)
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Dari
25
penjelasan di atas, peneliti memfokuskan pembangunan desa pada pembangunan non fisik yang lebih difokuskan pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan sumber daya manusia yang handal. 4.
Pembangunan Pertanian Pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan kawasan pedesaan
yang
menempatkan
pertanian
sebagai
penggerak
utama
perekonomian desa. Lahan, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi keluarga pedesaan
menjadi
faktor
utama
pengembangan
pertanian.
Konsep
pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Mc. Douglass dan Friedman (1974), (dalam Pasaribu, 2009) sebagai siasat untuk pengembangan
pedesaan.
Meskipun
termaksud
banyak
hal
dalam
pengembangan agropolitan, seperti redistribusi tanah, namun konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedman adalah “kota di ladang”. Ada beberapa alasan mengapa harus dilakukan pembangunan pertanian yaitu sebagai berikut : a.
b.
Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari terciptanya laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi di mana alat yang dipergunakannya adalah dengan mendorong industrialisasi di kawasan-kawasan perkotaan. Kondisi ini bila ditinjau dari pemerataan pembangunan telah memunculkan kesenjangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan karena sektor strategis yang didorong dalam proses industrialisasi hanya dimiliki oleh sebagian masyarakat (Soenarno, 2003) Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang diperkirakan pada tahun 2035 akan bertambah menjadi dua kali lipat dari jumlah saat ini atau menjadi 400 juta jiwa, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang akan datang. Selain itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan
26
c.
masyarakat terjadi pula peningkatan konsumsi perkapita untuk berbagai jenis pangan, akibatnya dalam waktu beberapa tahun yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali lipat jumlah kebutuhan saat ini (Yudohusodo, 2002) ; Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, karena menurut Mukhtar Sarman (2009) “petani sangat identik dengan kemiskinan dan kemiskinan itu pling banyak ditemukan di desa.”
2.2.3.4. Strategi dan Manajemen Pembangunan Desa Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.
2.
3. 4.
Keterpaduan pembangunan desa, di mana kegiatan kegiatan dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain. Partisipatif, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan. Keberpihakan, di mana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa. Otonomi dan desentralisasi, di mana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya. (Yudohusodo, 2002)
Adapun mengenai rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan diterapkan
bersama
dalam
forum
musyawarah
(yang
sering
disebut
musrembangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan desa sebagai berikut : 1.
Accountable, pengelolaan kegiatan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
harus
dapat
27
2. 3. 4.
Transparant, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Acceptable, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat. Sustainable, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. (Suharto, 2006)
2.2.4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan dan Desa Kabupaten Lamongan secara terperinci tugas pokok dari aparatur pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut ; 1.
2.
3.
4.
5.
Desa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa mempunyai tugas memimpin desa dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat desa. Sekretaris Desa Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris desa, mempunyai tugas membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup desa. Kepala Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan. Kepala Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina,
28
6.
Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.
2.2.5. Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pembangunan Hakekat dari pembangunan adalah perubahan secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang diinginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu demokratisasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Berikut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang arti pembangunan. Siagian (2008) mendefinisikan pembangunan sebagai: Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, nagara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa
Kartasasmita (2006) secara sederhana mengartikan pembangunan sebagai suatu proses peranubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan menurut Kartasamita (2006) adalah : Usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri
29
Budiman (2005) membagi teori pembangunan tiga kategori besar yaitu teori modernisasi, dependensi, dan paska dependensi. Teori modernisasi menekankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen fundamental dalam proses pembangunan. Selanjutnya menurut Wrihatnolo (2009) pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari defenisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Pembagunan desa dan kelurahan adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan respon yang antusias itu dapat terjamin (Budiman, 2005)
Terlepas dari adanya perbedaan persepsi tentang konsep pembangunan oleh para ilmuan, tetapi ide pokok dalam konsep pembangunan secara umum adalah : 1. 2.
3. 4.
5.
Pembangunan adalah proses berarti suatu kegiatan yang terjadi secara terus- dilaksanakan. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Artinya jika ada suatu kegiatan yang kelihatannya sebagai suatu pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidentil di masyrakat, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara berencana. Pembangunan mengarah pada modernitas yakni cara hidup yang baru dan lebih baik daripada yang sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain. Modernitas yang dicapai melalui pembagunan itu bersifat multdimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. (Beratha, 2007)
30
Sedangkan secara khusus ditegaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 maupun dalam keputusan menteri dalam negeri (kep.Mendagri) nomor 63 dan 64 tahun 2009 bahwa pemerintah merupakan ujung tombak bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah mempunyai kewenangan: 1. 2. 3. 4.
Menggali berbagai potensi yang dimiliki potensi desa dan kelurahan untuk tujuan pembangunan. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Mewujudkan kehidupan demokrasi di tingkat desa dan kelurahan Mengembangkan potensi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
Untuk mewujudkan kewenangan tersebut di atas pemerintah desa dan kelurahan dibantu oleh lembaga kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan kelurahan, kelembagaan tersebut membantu dalam bidang: 1.
2.
Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat yang diemban oleh lembaga adat (Pasal 43-44 Kepmendagri No. 64 tahun 2009 tentang pedoman umum mengenai desa) Lembaga kemasyarakatan yang membantu tugas-tugas pembangunan pemerintah desa yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan (pasal 45-47 Kepmendagri tahun 2009)
Pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based development) meliputi banyak aspek dan tantangan yaitu menyangkut : 1.
2.
3. 4.
Potensi sumber daya alam (SDA) pada umumnya dapat dikatakan adalah relatif cukup, sedangkan kemampuan sumber daya manusianya (SDM) masih lemah. Prasarana dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian (misalnya sumber daya air, jaringan irigasi, jalan desa dan lainnya) masih perlu pembenahan. Kelembagaan ekonomi dan sosial yang telah banyak terbentuk di daerah pedesaan ternyata belum berfungsi secara optimal. Beberapa kelemahan dan keterbatasan lainnya misalnya akses pemasaran hasil pedesaan masih sangat lemah dan terbatas.
31
5.
Akses petani kepada kredit (sumber daya modal) untuk pengembangan usaha perekonomian pedesaan masih relatif terbatas. (Beratha, 2007)
Keinginan masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan adalah sangat luas, sedangkan dana pembangunan pedesaan yang tersedia masih relatif terbatas. Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya merupakan kebutuhan. Kebutuhan merupakan program yang disusun menggunakan kriteriakriteria yang terukur, sehingga dapat ditentukan skala prioritasnya. Bedasar dana yang tersedia terbatas itu dan usulan program yang telah disusun berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program pembangunan yang merupakan prioritas tinggi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat, selanjnya diusul prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya. Tujuan akhir dari pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara langsung dan tidak langsung adalah untuk meletakkan
dasar-dasar
pembangunan
yang
kokoh
untuk
memperkuat
pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai tujuan antara (sasaran) dari pembangunan pedesaan adalah mengupayakan agar desa-desa yang merupakan satuan administrasi pemerintahan yang terkecil (terbawah) dapat mempercepat pertumbuhan tingkat keswadayaannya mencapai desa swasembada. Untuk melaksanakan (implementasi) program/proyek pembangunan pedesaan diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan dari terkandungnya semangat bersama, rasa kebersamaan dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat merupakan potensi kekuatan dan
32
peluang,
tetapi
sekaligus
merupakan
pula
tantangan
yaitu
bagaimana
mengaktualisasikannya dalam kegiatan pembangunan secara efektif, produktif, dan dinamis.
2.2.6. Teori Efektivitas Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Atmosoeprapto (2008:139) menyatakan Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat. Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (2007:25-26) antara lain : 1. 2.
3.
Efektivitas Individu Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi; Efektivitas kelompok
33
4.
5.
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerjasama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya; Efektivitas Organisasi Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiaptiap bagiannya.
Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005:105) berpendapat dalam bukunya ”Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah” bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.
Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain : 1. 2. 3.
Produktivitas organisasi atau output; Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi; Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatanhambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.
Sedangkan Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu: 1. 2.
Produktivitas; Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas;
34
3. 4. 5.
Kepuasan kerja; Kemampuan berlaba; Pencarian sumber daya.
Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kejelasan tujuan yang hendak dicapai Kejelasan strategi pencapaian tujuan Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap Perencanaan yang matang Penyusunan program yang tepat Tersedianya sarana dan prasarana Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
Adapun Emerson dalam Handayaningrat (2006:16) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Hal ini dipertegas kembali dengan pendapat Hasibuan dalam Handayaningrat (2006:16) bahwa “efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit”. Hal senada juga dikemukakan oleh Miller dalam Handayaningrat (2006:16) “Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments”, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya. Selain pencapaian tujuan, Winardi (2006:84) menjelaskan “Efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu”. Apabila peneliti analisa kutipan ini, maka
35
efektivitas adalah hasil yang diperoleh seorang pekerja dan dibandingkan dengan waktu
yang
dipergunakan
untuk
menghasilkan
barang/jasa
tersebut.
Efektivitas berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Jadi efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran. Sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama Hall dalam Tangkilisan (2005:67) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Yang membahas bagaimana mencapai tingkat efektivitas adalah Argris dalam Tangkilisan (2005:68) yang mengatakan ”Organizational effectiveness then is balanced organization optimal emphasis upon achieving object solving competence and human energy utilization” atau dengan kata lain efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. Amirullah dan Ribdyah Hanafi (2002) : Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.
Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan Tujuan dan pendekatan sistem (2007:27-29). Dua pendekatan tersebut antara lain :
36
Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (input) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output).
Gibson, Donnely dan Ivancevich memberikan batasan dalam kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem (2007:31-32) antara lain : 1. 2. 3. 4.
5.
6.
7. 8. 9.
Produksi Produksi merupakan Kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. Efisiensi Konsep efisiensi didefenisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan output. Kepuasan Kepuasan menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan dan pengguna . Adaptasi Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan ekstern dan intern. Perkembangan Organisasi harus mengivestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya untuk hidup terus dalam jangka panjang. Hidup Terus Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang panjang.
2.3. Kerangka Konseptual Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 14 yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut maka lebih
37
lanjut tentang peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan diuraikan ke dalam tiga indikator yakni pembina, pengayom dan pelayan masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan harus senantiasa beriringan dengan bagaimana menggalang keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang esensial dalam menunjang pembangunan di daerah yang semi perkotaan dalam hal ini tingkat Kelurahan, tetapi partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak begitu saja tumbuh dengan sendirinya, melainkan pemerintah harus aktif untuk terus mendorong dan meningkatkan motivasi dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk lebih jelasnya pembahasan penelitian ini dapat dilihat pada skema kerangka konseptual berikut : Pemerintah Kelurahan Lurah Aparatur kelurahan Fungsi Pembangunan (PP No. 72 Thn 2005) Pembina Pengayom Pelayan Masyarakat
Kemajuan Yang Dicapai Dalam Pembangunan Dan Masyarakat Sejahtera
Faktor yang Mempengaruhi
Faktor Pendukung Partisipasi masyarakat Kerjasama antar sesama aparat
Faktor Penghambat Kurangnya sarana dan prasarana Kualitas sumber daya aparat
Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir Penelitian
