9
BAB I I TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Heru Rumbawas (2010) dengan
judul
penelitian
:
“Analisis
kinerja
aparat
kelurahan
penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Kappuna Kecamatan
dalam
Masamba
Kabupaten Luwu Utara”, Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Kinerja Aparat Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Kappuna Kecamatan
Masamba Kabupaten
Luwu Utara, penulis dapat
menyimpulkan bahwa aparatur pemerintah kelurahan telah siap untuk menghadapi Otonomi Daerah, hal ini terlihat pada tercapainya secara optimal dari tiga aspek substansi sebagai indikator kesiapan kinerja aparat. Produktifitas aparat kelurahan sudah cukup baik dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan
aparat
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
dalam
penyelenggaraan pemerintah di kelurahan kappuna. Serta responsibilitas aparat kelurahan sudah cukup baik dimana hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat, sikap, dan kedisiplinan yang di tunjukkan kepada masyarakat. Kemampuan SDM (aparat) adalah faktor yang mempengaruhi kinerja aparat. Masalah kualitas SDM pemerintah kelurahan merupakan masalah penting dalam pelaksanaan Otoda. Oleh karena itu, peningkatan SDM pemerintah kelurahan merupakan hal mendesak harus dilakukan, agar pelaksanaan Otoda dapat berjalan sesuai diharapkan. Umumnya prilaku staf pemerintah Kelurahan Kappuna kepada
9
10
masyarakat lebih banyak mempersulit, ketimbang melayani. Dari hasil penelitian di lapangan terhadap staf-staf pemerintah kelurahan menunjukan masih rendahnya kualitas. Serta sarana dan prasarana di kantor Kelurahan yang belum memadai yang menjadi aspek penting dalam mempengaruhi kinerja aparat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Roza Claudia Sanger (2011) dengan judul penelitian : “Kemampuan Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu Studi Pelayanan e-KTP di Kecamatan Langowan Timur)”, Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan EKTP oleh aparatur pemerintah merupakan amanat dari Undang-undang no. 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan undang-undang no 35 tahun 2010 menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zulian Kukuh Prasetya (2012) yang berjudul : “Penilaian Kemampuan Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya”, Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa di Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dakan menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui DP3 dalam proses kenaikan pangkat, pejabat penilai dakam menilai pegawai negeri sipil sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1979. Dari unsur penilaian rata-rata pegawai negeri sipil cukup memahami unsur-unsur penilaian.unsur terakhir yaitu hasil penilaian rata-rata pegawai yang dinilai sudah baik dengan hasil penilaian.
11
2.2. Landasan Teori 2.2.1. Konsep Kemampuan Kepala desa dan aparat Desa Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Wijaya, 2001:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono (2003:13) bahwa “kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa.” Menurut Mohammda Zain dalam Milman Yusdi (2010:10) mengartikan bahwa Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kakuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Sedangkan Sinaga dan Hadiati (2001:34) mendefenisikan kemampuan sebagai suatu dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil. Sementara itu, Robbin (2007:57) kemampuan berarti kapasitas seseorang individu unutk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (ability) adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan (Ability) adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerrjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Pada dasarnya kemampuan terdiri atas dua kelompok faktor (Robbin, 2007:57) yaiut: 1.
Kemampuan intelektual (intelectual ability) yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berfikir,
12
2.
menalar dan memecahkan masalah. Kemampuan fisik (physical ability) yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa.
Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan,
keterampilan,
pengetahuan
terhadap
pekerjaan
dalam
pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya. Sementara itu, menurut Steers dalam (Rasyid,2002:6) bahwa "kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman”. Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Secara konsepsional hal ini diperkuat
dari
pandangan
Steers
tersebut
sebelumnya
bahwa
untuk
mengidentifikasi apakah Kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam urganisasi tersebut. Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan
13
sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek good local governance, bukannya bad governance. Peluang untuk menciptakan pemerintahan desa yang berorientasi pada good local governance sebenarnya dalam konteks transisi demokrasi seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang terbuka cukup lebar. Hal ini setidaknya didukung oleh kondisi sosial pasca otoritarianisme Orde Baru yang melahirkan liberalisasi politik yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat di desa secara bebas mengekspresikan gagasan-gagasan politiknya. Meskipun demikian, adanya perubahan sosial-politik dalam masa transisi demokrasi ini tidak dengan serta merta dapat merubah dalam sekejap wacana dan kinerja pemerintahan desa ke dalam visi demokratisasi dan good local governance. Sekalipun
strukturnya
mengalami
perubahan,
dimana
saat
ini
pemerintahan desa tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada kepemimpinan Kepala Desa, akan tetapi kultur dan tradisi paternalistik yang memposisikan Kepala Desa sebagai orang kuat dan berpengaruh masih begitu melekat dengan kuat. Realitas ini memang tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang begitu mendalam sehingga membuat daya kognitif warga desa seringkali terasa kesulitan dalam membuat terobosan-
14
terobosan baru yang sejalan dengan semangat perubahan ketika berbenturan dengan kebijakan seorang Kepala Desa.
2.2.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Secara sederhana organisasi adalah komunitas yang terdiri dari sekelompok oarang yang mempunyai tujuan yang sama, yang dapat dicapai secara bersama, dimana dalam mencapai suatu tujuan tersebut terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat didalamnya untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi biasanya berada dalam suatu lingkungan yang dinamis dengan sumberdaya terbatas, serta kondisi lingkungan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, dimana perubahan tersebut akan memepengaruhi efektivitas organisasi. Dalam lingkungan demikian organisasi harus tanggap dan pandai mengantisipasi perubahan agar organisasi tersebut tetap dapat mempertahankan keberadaannya (exist) dan dapat berfungsi (functional). Agar organisasi dapat mempertahankan keberadaannya dan dapat berfungsi, maka organisasi itu haruslah efektif. Pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak bagi suatu organisasi dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan (Siagian, 1996:182). Kondisi “conditio sine quanon” ini dapat dikategorikan sebagai bentuk investasi yaitu human investasi. Aspek pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam suatu organisasi dalam upaya mengelola sumber daya manusia secara keseluruhan. Pada hakekatnya, pengembangan sumber daya manusia mempunyai
15
cakupan luas yang bertujuan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam organisasi (Wayne dan Awad, 1981:29). Pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya lainnya atau setidak-tidaknya pengolahan dan pemakaian sumber daya organisasi dapat secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada sisi lain pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sebatas menyangkut internal sumber daya manusia sendiri (yaitu antara lain pengetahuan, kemampuan, sikap, tanggung jawab) namun juga terkait dengan kondisi eksternal, seperti lingkungan organisasi dan masyarakat. Hal ini tercermin dari tuntutan pengembangan sumber daya manusia sendiri yang pada dasarnya timbul karena pertimbangan (Siagian, 2006:199): 1. Pengetahuan karyawan yang perlu pemutakhiran, 2. Masyarakat yang selalu berkembang dinamis dengan mengalami pergeseran nilai-nilai tertentu, 3. Persamaan hak memperoleh pekerjaan, 4. Kemungkinan perpindahan pegawai yang merupakan kenyataan dalam kehidupan organisasional.
Berbagai tuntutan tersebut secara bersamaan saling mempengaruhi pelaksanaan dan arah pengembangan sumber daya manusia, baik menyangkut internal manusianya maupun lingkungan eksternal. Pada bagian lain dalam skup organisasi, faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia ini dapat dibagi kedalam faktor internal yaitu mencakup keseluruhan kehidupan yang dapat dikendalikan organisasi, meliputi (Notoatmodjo,2008 : 8-10): 1.
Faktor internal organisasi a. Misi dan tujuan organisasi,
16
2.
b. Strategi pencapaian tujuan, Sifat dan jenis pekerjaan dan c. Jenis teknologi yang digunakan. Faktor eksternal organisasi, yang meliputi : a. Kebijaksanaan pemerintah, b. Sosio budaya masyarakat, c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Secara khusus dalam pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut peningkatan segala potensi internal kemampuan diri manusia ini adalah didasarkan fakta bahwa seseorang karyawan akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang untuk bekerja dengan baik dalam suksesi posisi yang ditemui selama karier. Dalam hal ini merupakan persiapan karier jangka panjang seseorang. (Simamora, 1995:287). Sehingga cakupan pengembangan sumber daya manusia selanjutnya adalah terkait dengan sistem karier yang diterapkan oleh organisasi dan bagaimana sumber daya manusia yang ada dapat mengakses sistem yang ada dalam rangka mendukung harapan-harapan kerjanya (Simamora, 2005:323) Kemampuan adalah sifat lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya (Gibson, 2006:126). Adapun apa yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi pekerjaannya menurut Mitzberg seperti yang dikutip Gibson, ada empat kemampuan (kualitas atau skills) yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut: 1. 2.
Keterampilan teknis, adalah kemampuan untuk menggunakan alatalat, prosedur dan teknik suatu bidang khusus. Keterampilan manusia, adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, memotivasi orang lain, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.
17
3.
4.
Keterampilan konseptual, adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan, dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi. Keterampilan manajemen, adalah seluruh kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian dan pengawasan, termasuk didalamnya kemampuan mengikuti kebijaksanaan, melaksanakan program dengan anggaran terbatas.
Menurut Atmosudirdjo (2008:37), kemampuan adalah sebagai sesuatu hal yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam suatu organisasi. Kemampuan tersebut terdiri atas tiga jenis kemampuan (abilities) yaitu kemampuan sosial, kemampuan teknik dan kemampuan manajerial. Konsep kemampuan dalam kepustakaan dikenal dua terminology yang memiliki makna yang sama, yaitu ada yang memakai istilah abilities seperti Atmosudirdjo, sedangkan yang lain seperti Terry (2007:132) dan Stoner (2006:119) memakai istilah skills.
2.2.3. Konsep Administrasi Pemerintahan Desa Sebelum menjelaskan
konsep/pengertian
administrasi pemerintahan
terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep "administrasi dan pemerintahan". Menurut Siagian (2001:2) administrasi adalah : Keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Dewasa ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut
18
konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai regulasi yang mengatur tentang Desa setelah setahun berlakunya UU No. 32 Tahun 2004. Salah satu konsekuensi logis dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terutama aktivitas Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat, maka diundangkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yang membantu aparat dan perangkat Pemerintah Desa di dalam proses pencatatan data dan informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2.2.3.1. Pengertian Administrasi Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin ad+ministrare, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, menunjang, atau memenuhi. Istilah ini berasal dari kata benda administratio dan kata sifat administratifus. Administrasi dalam arti sempit. Menurut Handayaningrat (2002) mengatakan“Administrasi secara sempit berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, keti-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”.
19
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang mliputi kegiatan cata-mencatat, suratmenyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi dalam arti luas. Menurut Gie (2000) mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi juga dapat diartikan sebagai : 1. 2. 3. 4.
Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula; Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar maupun kecil-kecilan; Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus; Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafiie, Tanjung, Modeong, 2009:17)
2.2.3.2. Administrasi Desa Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. 1.
Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:
20
2.
3.
4.
5.
a. Buku Data Peraturan Desa; b. Buku Data Keputusan Kepala Desa; c. Buku Data Inventaris Desa; d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa; e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; f. Buku Data Tanah di Desa; g. Buku Agenda; dan h. Buku Ekspedisi. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari: a. Buku Data Induk Penduduk Desa; b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa; c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan d. Buku Data Penduduk Sementara. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari: a. Buku Anggaran Penerimaan; b. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin; c. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan; d. Buku Kas Umum; e. Buku Kas Pembantu Penerimaan; f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari: a. Buku Rencana Pembangunan; b. Buku Kegiatan Pembangunan; c. Buku Inventaris Proyek; dan d. Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari : a. Buku Data Anggota BPD; b. Buku Data Keputusan BPD; c. Buku Data Kegiatan BPD; d. Buku Agenda BPD; dan e. Buku Ekspedisi BPD.
Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup tentang : (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2)
21
berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri. Berdasarkan pengertian tersebut dan apabila dikaitkan dengan aktifitas ditingkat desa, maka berbicara tentang administrasi desa berarti yang dimaksud dengan
"administrasi
adalah
rangkaian
kegiatan
yang
dilakukan
oleh
penyelanggara pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pemerintahan, seperti antara lain, baik dalam menggerakkan partisipasi dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya konsep/pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam kajian sistem
pemerintahan
Indonesia,
pemerintah
dibedakan
dengan
istilah
pemerintahan. Menurut Saparin (2006) untuk membedakan pengertian kedua konsep tersebut, maka perlu diterangkan secara etimologis, yaitu : 1. 2.
Pemerintah adalah kata nama subjek yang berdiri sendiri, contoh Pemerintah Daerah. Pemerintah adalah kata jadian yang disebabkan karena subjeknya mendapat akhiran "an" yang artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas-tugas atau kegiatan, dimana cara melakukan kegiatan itu disebut pemerintahan.
22
2.2.3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Mengingat
unit
pemerintahan
desa
adalah
bagian
integral
dari
pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa Pemberdayaan masyarakat Pelayanan masyarakat Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
Menurut Zainun (2000:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu : 1. 2. 3. 4.
Perumusan dan penetapan kebijakan umum, Kepemimpinan, Pengawasan, Koordinasi.
Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :
23
1.
Pelayanan kepada masyarakat
2.
Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
3.
Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe, 2006:99)
Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya menurut Beratha (2002:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah : 1.
Tugas bidang pemerintahan
2.
Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
3.
Tugas bidang ketatausahaan.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1.
Tugas bidang pemerintahan, meliputi : a. Registrasi Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan. b. Tugas-tugas umum meliputi : menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah
24
2.
3.
kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ; ketertiban, kesejahteraan dan keamanan, c. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi. d. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa. e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah, Tugas bidang pelayanan umum, meliputi a. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan. b. Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi : Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain.
Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nornor 21 Tahun 2002, pada pasal (2) ditegaskan bahwa "desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenagaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu : a. b. c. d. e.
Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.
Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-msing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan.
25
2.3. Kerangka Pikir Penelitian Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka model kerangka pikir penelitian dapat digambarkan seperti berikut ini :
Program Peningkatan Kemampuan Aparat Desa
1. Pembinaan Disiplin Pegawai 2. Pengembangan Keterampilan 3. Program Pendidikan dan Latihan 4. Pengalaman kerja
Kemampuan Aparat Desa
Pelaksanaan Tugas dministrasi Desa 1. 2. 3.
Pencatatan atau Registrasi Pembuatan Pencatatan Monografi Dalam Penyimpanan Dokumen
Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir Penelitian
