BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang Era Otonomi Daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi ha1 yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya khususnya bidang kependudukan. Berkaitan bidang kependudukan Indonesia saat ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Arnerika Serikat. Penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali dan berkualitas akan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan di tanah air. Namun, apabila jurnlah penduduk yang besar tersebut diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kualitas penduduk yang kurang memadai, kondisi tersebut akan sangat tidak kondusif dan berpotensi bagi makin terpuruknya status sosial dan ekonomi masyarakat dan menyulitkan upaya-upaya pengentasan kerniskinan. Untuk itu, upaya pengendalian penduduk mempakan suatu keharusan, yaitu melalui pengelolaan kependudukan secara cerrnat, sehingga tertib administrasi kependudukan dapat menjadi bahan untuk perencanaan pembangunan. Indonesia memiliki lebih dari 18 ribu pulau dengan populasi tak kurang dari 210 juta jiwa. Mereka tersebar di seluruh nusantara dari kota sampai ke Desa, dari lembah hingga ngarai, dari gunung-gunung hingga ke daerah terisolir.Sebagai individu setiap warga Negara mempakan sosok yang unik, mereka m e m i l i karakteristik yang khas berbeda antam satu dengan yang lain. Inilah yang membuat kebutuhan antara individu berbeda. Tanpa mengetahui kebutuhan setiap individu sulit bagi Pemerintah untuk menciptakan mekanisme pelayanan publik yang sesuai dan tepat sasaran.
Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu administrasi publik di Indonesia, mash menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti itu secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan dimana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak kita lihat. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh P e m e ~ t a hkepada Masyarakat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam Pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan diliiat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan (Agung, 2005). Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat diiatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (SinambelaJ992). Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang tejadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu tejadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayan
dan yang dilayani, ke pengertian yang sesungguhnya Pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayan masyarakat terhadap Negara (Kencana, 1999). meskipun Negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan msyarakat ymg mendidannya, artinya birolcrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan otonomi daerah, sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Daerah. Pelimpahan kewenangan yang besar ini disertai tanggungjawab yang besar berupa kewajiban Daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembagan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai luas lebii kurang 4.950,40 Km dengan jumlah pendud*
410.723 jiwa
yang tersebar
diberbagai Kecamatan dan Pekon/Desa dengan berbagai latarbelakang sosial,
budaya, pendidikan, agama, politik dan lain-lain. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dibidang kependudukan. Dalam pengelolaan kependudukan kendala-kendala yang sering ditemui antara lain : a. Masih terbatasnya dan lemahnya Sumber daya Manusia pengelola kependudukan terutama di tataran dibawah yang merupakan ujung tombak pengelola kependudukan. b. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan seperti lahir, mati, pindah datang masih sangat kurang, sehingga database kependudukan menjadi tidak valid. c. Diperlukan anggaran yang sangat besar terutama daerahdaerah dengan PAD yang minim. d. Masih kurangnya pemahaman terhadap tehnologi infomasi, sehingga pengolahan data base masih bersifat manual. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 menyatakan bahwa Instansi Pelaksana dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil. Bentuk pelayanan Pencatatan Sipil meliputi : Kelahiran, Kematian, Lahir mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Pembahan nama, Pembahan status kewarganegaraan, Pembatalan perkawinan, Pembatalan perceraian, peristiwa penting 1ainnya.Sedangkan pendaftaran penduduk, bentuk pelayanannya meliputi : Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pembuatan Kartu Keluarga (KK).
Kondisi saat ini pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di Kabupaten Lampung Barat sejalan dengan amanat undang-undang
tersebut telah
dilaksanakan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, dimana sebelumnya dapat dilayani oleh kecamatan, sedangkan peran kecamatan sendii saat ini dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil hanya merekomendasikan masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil ke Kabupaten. Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembanynan. Dalam nilai universal penduduk merupakan pelaku dan m m m ~panbangunan
sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan. Pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian baik kelahiran, p e n m a n angka kematian, serta a d m i ~ ~ t r a skependudukan. i Administrasi
kependudukan
bertujuan
untuk
menciptakan
administrasi
kependudukan dan catatan sipil yang tertib dan akurat sebagai wujud peningkatan pelayiman kepada masyarakat. Dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang baik dan akurat akan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dapat pula disusun statistik vital setiap saat, yaitu jumlah kelahiran, jumlah kematian dan jumlah penduduk yang pindah masukikeluar. Kependudukan sebenamya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangman. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk hams menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan Surnber Daya Manusia (SDM) yang baik pula Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonorni dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan dengan baik (Cahyono, 2000) Tidak tertibnya adrninistrasi kependudukan yang menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai bidang kependudukan. Padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk perencanaan berbagai aspek kependudukan, termasuk perencanaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban dan sebagainya Penyuluhan masalah tertib admiistrasi kependudukan, termasuk penerapan law inforcement serta pengendalian penduduk sudah hams dimulai, apabila tidak ingin menjadi wilayah yang padat dan kumuh dengan daya dukung lingkungan hidup yang semakin berkurang. Permasalahan penataan administrasi kependudukan masih terliiat dari nomenklatur kelembagaan instansi pelaksana administrasi kependudukan di daerah kabupatenlkota yang masih beragam. Hal itu berpengaruh terhadap ruang
lingkup, tugas, fungsi, dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan di daerah kabupaten/kota Tigkat keterbatasan dan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pelaksana administrasi kependudukan di daerah masih rendah sehingga belum secara optimal memberikan pelayanan kependudukan di daeral. Saat ini fungsi atau kegunaan data penduduk semakin berkembang dan sangat dibutuhkan, bukan hanya bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tapi juga untuk pembangunan sektor lain seperti : penyediaan data untuk Jamkesmas, syarat bagi masyarakat untuk mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT), data untuk Pemilu. Jadi data penduduk menjadi semakin penting bagi pembangunan daerah, namun perhatian Pemerintah Daerah masih kurang. Hal ini bisa dilihat dari output yang dihasilkan dari pelayanan seperti kurang validnya data yang tersedia, pelayanan yang mahal dan lama. Berdasarkan survei pendahuluan data menunjukkan dari jumlah wajib KK sebanyak 100.602 keluarga dan wajib KTP sebanyak 295.210 jiwa yang baru dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bejumlah 31.019 KK (30 Persen) dan sebanyak 86.256 KTP (29 Persen). Jika melihat kondisi tersebut di atas, maka judul dalam kajian adalah: "Strategi Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendaftarm Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Barat ?"
1.2 Perurnusan masalah Tuntutan masyarakat terhadap pe~ngkatanpelayanan di semua lini yang dilakukan oleh Birokrat semakin terbuka. Masyarakat berharap pelayanan dalam pembuatan KTP misalnya dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan mudah seita murah. Sejalan dengan amanat Undang-Undang, dipusatkannya pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dari kecamatan ke ibukota Kabupaten, menimbulkan sejumlah permasalahan di masyarakat diantarmya adalah akses masyarakat yang akan melakukan pendaftaran cukup jauh lokasinya dengan Ibukota Kabupaten. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh antma masyarakat yang akan dilayani dengan lokasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, tentu akan mengakibatkan penambahan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik untuk ongkos pejalanan maupun untuk biaya
lainnya. Selain faktor tersebut beberapa kendala yang bersumber dari internal
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil seperti faktor komunikasi yaitu proses penyampaian infomasi dari pejabat atau instansi tertentu, faktor sumberdaya baik bersifat kualitas maupun kuantitas, sikap personil dalam melayani, dan prosedur pelayanan KK dan KTP. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti tersebut di atas mengakibatkan masyarakat enggan melakukan pendaftaxan administrasi kependudukan. Dengan jarak
atau
aksesibilitas yang sukar dan jauh juga mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat cukup besar. Sebagai contoh bahwa untuk pelayanan pendaftaxan administrasi kependudukan seperti KTP ditetapkan sebesar Rp 5.000,- tetapi dengan jarak yang cukup jauh memerlukan tambahan biaya transportasi. Selain kondisi tersebut ditambah dengan penumpukan berkas pendaftaxan sebagai akibat terbatasnya jumlah pegawai yang pada akhirnya waktu penyelesaian administrasi penduduk terlambat. Mengacu pada kondisi tersebut yang menjadi pertanyaan kajian adalah :
Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelayanan
pendaftaran penduduk dan eatatan sipil di Kabupaten Lampung Barat ?. Pembahan sistem tata pemerintahan dari sentralisme ke desentralisme, telah mengakibatkan pembahan yang sangat dramatis status institusi kecamatan dalam organisasi pemerintahan KabupatedKota. Statusnya berubah dari intitusilalat dekonstrasi yang mewakili pemerintah pusat di daerah (semasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974) menjadi sekedar satuan keja perangkat daerah yang tidak lebii hanya menjalankan fungsi administrasi perkantoran wilayah semata-mata. Meski mang-ruang peraturan perundangan yang ada, telah mengamanatkan adanya perintah pendelegasian wewenang dari Bupati ke camat, namun tetap saja political wil dari bupati untuk melimpahkan wewenangnya ke kecamatan sulit diharapakan. Degradasi kewenangm dan kekuasaan yang berlangsung secara sistematis ini menyebabkan camat dan kecamatan merasa lurnpuh dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sehari-hari. Perasaan tidak berdaya itu sangat beralasan menghinggapi camat, karena pada saat yang bersamaan ekspektasi masyarakat terhadap carnat dan kecamatan tetaplah tinggi (Kelembagaan dan Tata Pemerintahan, 2008). Kabupaten Lampung Barat yang
terdiri dari 17 Kecamatan yang tersebar di Daerah Pesisir (pantai) dan Daerah Pegunungan, tentu dengan geografis demikian akan sulit dalam menjangkau pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat diberbagai tempat. Pertanyaan Kajiannya adalah : Bagaimana rumusan strategi Pemerintah Daerah bidang
peningkatan pelayanan
pendaftaran penduduk dan catatan sipil di
Kabupaten Lampung Barat ?. 1.3 Tujuan dan Manfaat Kajian
Berdasarkan latarbelakang dan perumusan masalah, maka tujuan utama dari kajian ini adalah "merumuskan strategi peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah Bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil di Kabupaten Lampung Barat". Untuk mendukung kajian tersebut, maka disusun tujuan-tujuan spesifik sebagai berikut :
a Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di Kabupaten Lampung Barat. b. Merumuskan strategi dan perancangan program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah
bidang pendaftarm penduduk dan catatan sipil di
Kabupaten Lampung Barat. Manfaat dari kajian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan lebih cepat, lebih mudah dan biaya yang tejangkau.
