PERENCANAAN UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
Bab 7
STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI JALAN
Program-program implementasi pengembangan transportasi jalan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dirumuskan dalam bagian sebelumnya merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pengembangan transportasi jalan. Dalam memastikan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan, diperlukan sejumlah proses dan prosedur yang harus diikuti sehingga program tersebut diimplementasikan tanpa hambatan yang berarti. Strategi implementasi program transportasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi halhal berikut: a.
b.
c.
d.
Regulasi dan kelembagaan:
Pengelolaan dan manajemen infrastruktur
Kuota kepemilikan kendaraan pribadi
Pengelolaan angkutan umum
Pengelolaan parkir
Pengaturan keselamatan dan kualitas udara
Penegakan hukum
Pembiayaan program:
Pembiayaan pemerintah
Pembiayaan kemitraan swasta dan pemerintah
Pengembangan SDM:
Pengembangan SDM penyelenggara transportasi
Peningkatan kualitas dan kemampuan operator
Partisipasi masyarakat:
Pendidikan masyarakat dan outreach
Fasilitasi stakeholder dalam proses pengambilan keputusan
VII-1
PERENCANAAN UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
7.1.
REGULASI DAN KELEMBAGAAN
Tabel 7.1. No
1
Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Regulasi dan Kelembagaan) Bidang
Pengelolaan dan manajemen infrastruktur
Sektor
Semua sektor
Tujuan
2
Rasionalisasi penggunaan kendaraan (di wilayah aglomerasi perkotaan)
Trans portasi darat
Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur sesuai dengan tingkat utilisasinya Memungkinkan dicapainya efisiensi pembiayaan infrastruktur transportasi dan biaya distribusi untuk mendukung peningkatan daya saing infrastruktur
Mendorong transpotasi yang dilandaskan pada mobilitas orang dan barang, bukan kendaraan
Meningkatkan utilisasi aset infrastruktur transportasi yang ada
Mengurangi tingkat polusi kendaraan bermotor
Lingkup dan Komponen
Lingkup:
Waktu
Biaya
Prio ritas
Kebutuhan Studi Lanjut
(tahun)
Biaya (juta Rp)
2-3
1.500
APBD
***
Penyempurnaan Raperda dan penyusunan rancangan SK Bupati/Walikota
1 tahun untuk penyus unan peratur an,
marjinal
APBD
*
Tidak ada
Sumber Dana
Aset infrastruktur transportasi (transportasi jalan, transportasi jalan rel dan transportasi udara)
Komponen:
Komponen strategi adalah berbagai produk hukum tentang otonomi daerah dan pembagian wewenang antara pemerintah dan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
Penyusunan dan penetapan SK Bupati/Walikota mengenai rasionalisasi penggunaan kendaraan di wilayah-wilayah tertentu
Penyusunan dan penetapan SK Walikota mengenai retribusi pemanfaatan infrastruktur transportasi bagi semua jenis kendaraan
Catatan : (***) Krusial; (**) Sangat Penting; (*) Penting
VII-2
10 tahun untuk adapta si
PERENCANAAN UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
Tabel 7.1. No
3
Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Regulasi dan Kelembagaan) - lanjutan Bidang
Pengelolaan angkutan umum
Sektor
Trans portasi darat
Tujuan
mendorong pengelolaan yang profesional dalam operasi angkutan umum dan memberikan pelayanan optimal kepada konsumen
Pembentukan badan pengelola angkutan umum
Penyusunan regulasi operasi angkutan umum dengan basis tender
meningkatkan kelaikan finansial pengusahaan angkutan umum dan mendorong partisipasi swasta
Penetapan standar pelayanan bagi konsumen angkutan umum
Penetapan sistem tarif terintegrasi
peningkatan profesionalisme pengelolaan parkir yang berorientasi pelayanan
administrasi pendapatan parkir yang lebih baik sebagai potensi peningkatan asli daerah
Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah mengenai penetapan tarif parkir berdasar zone dan pemanfaatan lahan
Penyusunan dan penetapan SK Bupati/Walikota mengenai perkuatan Lembaga pengelola perparkiran.
4
Pengelolaan parkir
Trans portasi darat
Lingkup dan Komponen
Catatan : (***) Krusial; (**) Sangat Penting; (*) Penting
VII-3
Waktu
Biaya
(tahun)
Biaya (juta Rp)
4-5
2.000
5
10.000
Sumber Dana
Prio ritas
APBD, lembaga interna sional, operator swasta dan masyara kat pemakai
**
Proses publik Raperda: APBD,
*
Adaptasi nya oleh BUMD/ swasta didanai oleh sumber sektor swasta.
Kebutuhan Studi Lanjut
kajian bentuk dan mekanisme kerja badan pengelola angkutan umum perkotaan
studi penetapan standar pelayanan minimum
kajian pembentukan badan dan mekanisme pengelolaan parkir
PERENCANAAN UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
Tabel 7.1. No
5
Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Regulasi dan Kelembagaan) - lanjutan Bidang
Pengaturan keselamatan dan kualitas udara
Sektor
Trans portasi darat
Tujuan
Lingkup dan Komponen
menetapkan standar keselamatan dan kualitas udara
Regulasi pemeriksaan kendaraan pribadi
mengurangi tingkat dan angka kecelakaan lalulintas
Penyusunan sistem pemeriksaan kendaraan melalui kemitraan dengan swasta
mengurangi dampak lingkungan akibat penyelenggaraan transportasi
Waktu
Biaya
(tahun)
Biaya (juta Rp)
10
5.000
Instalasi dan pemantauan kecelakaan dan kualitas udara/suara Implementasi sistem basis data dan analisis kecelakaan dan kualitas udara Pemberlakuan sistem penalti bagi pengendara yang melanggar batas maksimum kecepatan dan batas maksimum emisi gas buang.
6
Penegakan hukum
semua sektor
implementasi regulasi transportasi secara konsisten dan kredible efisiensi mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas angkutan jalan/tindak pidana ringan
Perancangan mekanisme percepatan penyelesaian tindak pidana ringan ( lalu lintas angkutan jalan)
peningkatan citra penegakan hukum
Catatan : (***) Krusial; (**) Sangat Penting; (*) Penting VII-4
3
1.500
Sumber Dana
Prio ritas
Proses publik melalui APBD dan APBN, serta investasi swasta. Kemung kinan hibah dari lembaga internasi onal
**
Proses publik dibiayai oleh APBD, imple mentasi nya oleh BUMD/ swasta didanai oleh sumber sektor swasta.
*
Kebutuhan Studi Lanjut kajian sistem pemeriksaan kendaraan pribadi penetapan standar keselamatan kendaraan dan kualitas udara
kajian sistem manajemen satuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan penetapan standar penyelesaian perkara tindak pidana ringan bidang LLAJ
PERENCANAAN UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
7.2.
PEMBIAYAAN PROGRAM
Tabel 7.2. No
1
2
Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Pembiayaan Program) Bidang
Pembiayaan pemerintah
Pembiayaan kemitraan swasta dan pemerintah
Sektor
Trans portasi darat
Trans portasi darat
Tujuan
meningkatkan efisiensi pembiayaan pemerintah
merumuskan alokasi pembiayaan pembangunan bagi proyek transportasi bagi kelompok rentan, marjinal dan bagi daerah terisolasi
Mencari modal swasta untuk menjembatani modal pembiayaan yang besar yang dibutuhkan untuk investasi infrastruktur dan pelayanan dibidang Perhubungan
Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan sarana pelayanan umum secara maksimal.
Alih teknologi tepat guna dan memperluas serta mengembangkan pelayanan bagi masyarakat khususnya dalam pasca proyek.
Meningkatkan efisiensi operasi dengan sistem manajemen dan maintance yang lebih ekonomis
Lingkup dan Komponen
Pembiayaan melalui APBD – untuk kegiatan yang bersifat rutin dan proses publik
Pembiayaan melalui municipal bond dan pinjaman daerah – untuk kegiatan yang bersifat cost recovery
Pembiayaan BUMD – untuk kegiatan yang bersifat menguntungkan
Kerjasama Pengelolaan (joint operation) yaitu pemerintah dan swasta bersama-sama mengelola usaha tanpa membentuk usaha baru
Kerjasama Patungan (joint venture) yaitu pemerintah dan swasta bersama-sama membentuk Perseroan Terbatas Patungan dengan tidak menghilangkan keberadaan lembagalembaga yang terlibat.
Catatan : (***) Krusial; (**) Sangat Penting; (*) Penting
VII-5
Waktu
Biaya
Prio ritas
Kebutuhan Studi Lanjut
(tahun)
Biaya (juta Rp)
1-2
marjinal
APBD
*
penetapan klasifikasi pembiayaan pemerintah
3-5
10.000
APBD, swasta
*
Kajian skema kerjasama pemerintah dan swasta dalam proyek-proyek transportasi
Sumber Dana
PERENCANAAN UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
7.3.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tabel 7.3. No
1
2
Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Pengembangan Sumber Daya Manusia) Bidang
Pengembangan SDM penyelenggara transportasi
Peningkatan kualitas dan kemampuan operator
Sektor
semua sektor
semua sektor
Tujuan
peningkatan kualitas SDM pemerintah
sistem pelatihan SDM penyelenggara transportasi
peningkatan profesionalisme operator transportasi
peningkatan citra angkutan umum perkotaan dan peningkatan jumlah konsumen angkutan umum
Lingkup dan Komponen
Pendidikan formal (baik gelar maupun non-gelar) dengan berbagai lembaga pendidikan.
Studi komparasi ke kota-kota di negara berkembang dan maju
seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen pengelolaan bisnis infrastruktur dan operasi transportasi
pelatihan pengemudi dan awak kendaraan umum
Catatan : (***) Krusial; (**) Sangat Penting; (*) Penting
VII-6
Waktu
Biaya
Prio ritas
Kebutuhan Studi Lanjut
(tahun)
Biaya (juta Rp)
5-10
20.000
APBD, swasta, lembaga internasi onal
**
Tidak ada
1-2
marjinal
APBD (marjinal ) swasta, operator
**
Tidak ada
Sumber Dana
PERENCANAAN UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
7.4.
PARTISIPASI MASYARAKAT
Tabel 7.4. No
1
Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Partisipasi Masyarakat) Bidang
Pendidikan masyarakat dan outreach
Sektor
semua sektor
Tujuan
2
Fasilitas stakeholder dalam proses pengambilan keputusan
semua sektor
tersosialisasikannya program-program transportasi kota dan partisipasi aktif masyarakat dengan pemberdayaan secara optimal sumber daya yang ada.
Lingkup dan Komponen
Penjelasan program dan evaluasi melalui media cetak dan elektronik
Talk show, wawancara maupun berita radio
Konsultasi publik atau public hearing, dimana pemerintah lebih banyak mendengar masukan dari masyarakat
Leaflet dan publikasi cetak untuk disebarkan ke masyarakat
Hotline/Kotak Pos untuk menampung masukan/saran,
Workshops dan seminar,
Pertemuan dengan stakeholder,
Demonstrasi proyek.
peningkatan kesadaran dan disiplin lalulintas
peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi program transportasi implementasi good governance dalam sektor perhubungan
Catatan : (***) Krusial; (**) Sangat Penting; (*) Penting
VII-7
Waktu
(tahun)
Biaya Biaya (juta Rp)
Sumber Dana
Prio ritas
Kebutuhan Studi Lanjut
1-2
APBD, swasta (sponsor ship)
**
Tidak ada
1-2
APBD, sponsor
*
Tidak ada
PERENCANAAN UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
7.1. Regulasi dan Kelembagaan..................................................................................................................2 Tabel 7.1. Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Regulasi dan Kelembagaan) ............................2 Tabel 7.1. Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Regulasi dan Kelembagaan) - lanjutan............3 Tabel 7.1. Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Regulasi dan Kelembagaan) - lanjutan............4 7.2. Pembiayaan Program ...........................................................................................................................5 Tabel 7.2. Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Pembiayaan Program) .....................................5 7.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia................................................................................................6 Tabel 7.3. Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Pengembangan Sumber Daya Manusia)..........6 7.4. Partisipasi Masyarakat .........................................................................................................................7 Tabel 7.4. Strategi Implementasi Pelaksanaan Program (Partisipasi Masyarakat) ...................................7
VII-30
PERENCANAAN UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
VII-31
