168
BAB 6 PEMBAHASAN
Di dalam pembahasan dilakukan kajian untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam disertasi untuk selanjutnya berdasarkan hasil uji signifikansi akan dibahas apakah hipotesis diterima atau ditolak sesuai dengan data yang digunakan dan kajian secara teoritis. 6.1.Usaha pengembangan masyarakat pada program KIP-K Tahun 2002– 2003 berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat miskin kampung kumuh di Kota Surabaya. Usaha Pengembangan Masyarakat dalam Program KIP-K Th.2002–Th. 2003 yang meliputi: peningkatan keterampilan ,pembinaan usaha kecil dan pemberian kredit usaha terbukti dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui pendapatan , tingkat kesehatan, lamanya pendididkan serta Perasaan aman dan nyaman masyarakat. Kegiatan Peningkatan keterampilan pada Program KIP-K dilakukan melalui kursus atau pelatihan. Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Tan Chuee Hurt dan Derch Torrington (1998 : 288); pelatihan merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta dapat merubah perilaku seseorang sehingga dapat melakukan suatu pekerjaan dengan efektif., demikian juga Program Peningkatan Keterampilan KIP-K di Surabaya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mengikuti program ini. Namun sayang sekali program ini hanya dilakukan pada Program KIP-K Tahun 2002 saja, itupun sangat terbatas jumlahnya.
168
169
Sementara pada Program KIP-K Tahun 2003 tidak diselenggarakan.(lihat Tabel 5.21, halaman 147). Modal kerja bagi suatu usaha adalah sangat penting, karena ketersediaan modal kerja yang cukup akan mendukung lancarnya proses produksi. Penggunaan modal kerja utamanya digunakan untuk : 1 pengadaan bahan, 2 keperluan proses produksi, 3 dan distribusi (penjualan). Dilihat dari penggunaan modal kerja, maka pengelolaan modal kerja merupakan aktivitas perusahaan sehari-hari, yang menjamin kelancaran operasional perusahaan (Eitman,1963 : 383). Dengan demikian penambahan modal kerja selain akan meningkatkan produksi juga memperluas usaha yang pada akhirnya dapat mengadakan pemupukan modal sendiri (reinvestasi). Dari temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemberian bantuan kredit usaha melalui Program KIP-K (Th.2002-Th.2003) dilihat dari skala usaha sebagian penerima kredit adalah kurang memadai (not sufficient). Hal ini terjadi disebabkan pemberian kredit usaha tidak didasari atas kemampuan untuk menyerap modal serta pangsa pasar yang dihadapi, melainkan didasari azas pemerataan; yaitu besarnya kredit yang diterimakan adalah sama bagi semua penerima kredit. Sebagai akibatnya penerima kredit yang memiliki skala usahanya relatif besar, kredit tersebut kurang bermanfaat utamanya di dalam meningkatkan skala usahanya. Sebaliknya bagi penerima kredit dengan skala usaha yang relatif kecil dibandingkan besarnya kredit yang diterimanya, tanpa adanya pembinaan usaha tidak mampu menyerap seluruh kredit yang diterima untuk kegiatan usahanya, sehingga sebagian kredit digunakan untuk kepentingan lain di luar usaha, seperti untuk menambah konsumsi. Selain itu pemberian kredit usaha bagi
170
pengusaha kecil perlu disertai peningkatan kemampuan (capabilities), yang berupa kemampuan dalam penguasaan : pengelolaan usaha, pemasaran,.teknologi, produksi,
kreativitas, inovatif, serta mampu membuat perencanaan usaha
(business planning). Sekalipun demikian pemberian kredit melalui Program Pengembangan Masyarakat KIP-K ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat
berpendapatan rendah. yang mendapatkan kredit. Hal ini terbukti
dari hasil uji beda rata-rata antara pendapatan sebelum menerima kredit dan sesudah menerima kredit yang ternyata signifikan (Lihat Lampiran 1, Uji Beda rata-rata). Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian kredit mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan ini kurang maksimal mengingat pendapatan yang diterima responden masih di bawah rata-rata Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraannya sampai ketaraf sejahtera. Temuan dalam
Laporan
Komite
ini sesuai dengan hasil penelitian Wignjosoebroto Penanggulangan
Kemiskinan
Kota
Surabaya
(Wignjosoebroto dalam Suyanto 2003 : 11) yang menemukan bahwa pengusaha kecil (masyarakat miskin) pada umumnya tidak banyak berdaya, ruang geraknya serba terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya, sehingga sulit dapat mengembangkan diri menuju taraf sejahtera, tanpa ditopang oleh kemampuan berusaha serta jaringan dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya yang kondusif. Pembinaan usaha kecil seringkali dilaksanakan di dalam bentuk pelatihan di bidang manajemen produksi, pengembangan pemasaran, manajemen keuangan dan organisasi. Pembinaan usaha kecil ini sangat penting peranannya di dalam pengembangan usaha kecil (mikro). Pada umumnya masalah yang dihadapi oleh
171
pengusaha usaha kecil di dalam mengembangkan usahanya adalah masalah kekurangan modal dan kemampuan (capabilities) untuk mengembangkan usahanya (pendidikannya rendah dan pengetahuan tentang pengelolaan usaha serta pemasaran kurang). Sekalipun diberi kredit untuk modal usaha tanpa adanya pembinaan (untuk meningkatkan kemampuan berusaha) dan jaringan pranata sosial yang kondusif akan sulit untuk berkembang. Di dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat pada KIP-K Tahun 2002 dan Tahun 2003,
Program Pelatihan Usaha Kecil yang telah
direncanakan tidak berlangsung. Hal ini menyebabkan sebagian besar usaha kecil yang menerima kredit tidak mampu mengembangkan usahanya, baik dengan meningkatkan skala usaha maupun mengadakan deversifikasi usaha apalagi untuk reinvestasi. Sekalipun Program Peningkatan Keterampilan yang berupa Kursus Keterampilan (KK) terbatas pelaksanaannya serta tidak terlaksananya Program Pembinaan Usaha Kecil, namun Usaha Pengembangan Masyarakat secara umum berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini terbukti dalam hasil analisis SEM (structural Equation Modeling) dalam studi ini terbukti bahwa Usaha Pengembangan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan sosial Masyarakat; yang berarti dengan adanya Program Usaha Pengembangan Masyarakat pada KIP-K meningkatkan tingkat Kesjahteraan Sosial Masyarakat meskipun dipandang dari segi ekonomi (rata-rata pendapatan masih dibawah KHM, halaman 154) belum mencapai taraf sejahtera.
172
6.2. Perkembangan fisik lingkungan pada Program KIP-K Tahun 2002 -2003 berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat miskin kampung kumuh di Kota Surabaya Perkembangan fisik lingkungan sebagai hasil Program perbaikan Fisik Lingkungan pada Program KIP-K Th.2002-Th.2003 yang meliputi Perbaikan Sarana dan Mutu Lingkungan yang berupa perbaikan rumah, tempat sampah, MCK, jaringan saluran air bersih serta jaringan jalan setapak perpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara fisik Program KIP-K (Th.2002-2003) telah berhasil meningkatan kesejehteraan masyarakat. Kebutuhan hidup masyarakat kota secara fisik meliputi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Aman dan nyaman , kebutuhan penerangan listrik, jaringan jalan dan komunikasi, kebutuhan kebersihan lingkungan ( saluran pematusan, saluran air bersih, tempat pembuangan sampah), fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan.. dengan semua kebutuhan ini masyarakat diharapkan dapat mencapai kesejahteraan.
Menurut Todaro (2003 : 21), salah satu unsur
pembangunan adalah memperbaiki kondisi fisk lingkungan hidup. Di dalam pelaksanaan Program
KIP-K (2002-2003), perbaikan fisik
lingkungan pada umumnya telah dilaksanakan secara baik. Hanya di beberapa daerah masyarakat masih merasa fasilitas yang dibangun atau diperbaiki masih kurang cukup, seperti Kalurahan Tembok Dukuh, Sidotopo, Pegirikan, Kenjeran dan Wonorejo merasa perlu dibangunnya depo sampah , W.C. umum serta saluran air bersih.
173
Perbaikan kondisi fisik lingkungan yang memadai merupakan hal positif sebab kondisi lingkungan sangat memepengaruhi kondisi kesehatan,. Menurut Blum M.D (1981: 5) paradigma sehat (well-being paradigms of healt) itu ditentukan oleh empat faktor meliputi : faktor kondisi fisik lingkungan (environment), faktor perilaku (life style), faktor genetik (genetic factors), dan faktor pelayanan kesehatan (medical care factors) . Dari empat faktor ini, faktor fisik lingkungan adalah penentu terbesar dari derajat kesehatan utamanya di negara-negara berkembang. Sementara di negara-negara maju faktor yang saat ini terbesar pengaruhnya pada derajat kesehatan adalah perilaku.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya merasa sehat. Hal ini utamanya disebabkan oleh lingkungan yang lebih bersih serta fasilitas kesehatan yang memadai. Sekalipun demikian dalam kurun waktu dua tahun beberapa kampung karena kurangnya budaya bersih menjadi kumuh kembali. Kondisi kesehatan akan mempengaruhi produktivitas kerja yang pada gilirannya akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Semakin sehat seseorang diharapkan semakin produktif, sehingga mendapatannya meningkat dan dengan meningkatnya pendapatan kesejahteraan juga meningkat . Sementara itu temuan di lapangan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kesejahteraan sebagian besar (85%) adalah tergantung pada kondisi ekonomi (pendapatan). Dari Hasil analisis SEM terbukti bahwa Program KIP-K yang berupa
Perkembangan
Fisik
Lingkungan
berpengaruh
positif
terhadap
Kesejahteraan masyarakat. Sekalipun demikian dari temuan di lapangan menunjukkan dalam kurun waktu 2 tahun (dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005) di beberapa tempat (seperti Pegirikan, Sidotopo, Kenjeran) lingkungan yang
174
sudah bersih menjadi kumuh lagi. Demikian juga fasilitas sanitasi seperti W.C.dan tempat sampah.oleh sebagian masyarakat kurang dimanfaatkan secara
baik..
Sebagai contoh di kampung Pegirikan sebagian masyarakat lebih memilih sungai untuk buang hajat atau membuang sampah Semuanya ini adalah pengaruh perilaku dan budaya serta minimnya pengetahuan serta kesadaran
tentang
kesehatan lingkungan. Kenyataan ini bertentangan dengan teorinya Blum, bahwa di kalangan masyarakat Kumuh di kota Surabaya perilaku lebih mempengaruhi kesehatan daripada faktor lingkungan. Kurangnya pengetahuan serta kesadaran mengenai kesehatan lingkungan di kemudian hari dikhawatirkan dapat menurunkan derajat kesehatan. Sekalipun demikian hal yang positif dari program ini adalah terdorongnya semangat dari sebagian besar masyarakat untuk memperbaiki dan menjaga lingkungan (dengan semangat warga untuk memperbaiki rumah serta menjaga komunitas infrastruktur yang ada).
6.3.Perkembangan manajemen lahan pada Program KIP-K Tahun 2002 – 2003 tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat miskin kampung kumuh di Kota Surabaya. Program pengembangan manajemen lahan pada Program KIP-K yang meliputi bantuan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat tanah : pada
Program KIP-K Tahun 2002 dilaksanakan hanya pada beberapa
persil tanah saja, sementara itu pada program KIP-K Tahun 2003 tdak terlaksana, oleh sebab itu
perkembangan manajemen lahan sebagai hasil pelaksanaan
program KIP-K tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
175
Sertifikat atas tanah merupakan salah satu unsur peningkatan harga tanah selain lingkungan menjadi lebih baik ( kondisi jalan yang baik, adanya fasilitas umum seperti penerangan listrik, bebas dari banjir, dekat lokasi kegiatan ekonomi atau industri). Demikian juga adanya sertifikat atas tanah akan menjamin keamanan untuk tidak digusur, hal yang demikian ini menciptakan rasa aman yang besar terhadap keberadaan rumah pribadi. Seperti halnya Sertifikat atas Tanah, Izin Mendirikan Bangunan merupakan unsur yang menyebabkan penghuni bangunan aman dari pembongkaran atau penggusuran. Suatu bangunanan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sewaktu waktu bisa dibongkar. Dari hasil analisis SEM yang dilakukan membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh Program Manajemenen Lahan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini disebabkan karena selain memang tidak adanya bantuan pengurusan baik Sertifikat Tanah maupun IMB, temuan di lapangan juga menunjukkan adanya rasa gamang responden untuk mengurus surat-surat tersebut disebabkan oleh tingginya biaya dan prosedur yang sulit dan berbelit-belit serta membutuhkan waktu yang cukup lama.. Seperti yang dilaporkan oleh Urban Sector Development Unit dari World Bank (2003: 41) yang mengatakan kebanyakan masyarakat di perkotaan hanya memiliki hak tradisional atas tanah bukan hak resmi sehingga rawan dari penggusuran/setiap saat dapat digusur. Sering terjadinya penggusuran ini selain tanah yang ditempati masih berstatus illegal, juga pertumbuhan kota yang semrawut. Sebagaimana halnya pertumbuhan kota-kota di negara berkembang, pertumbuhan kota Surabaya tidak sesuai dengan teori konsentrisnya Burgess (1925), di mana kampung-
176
kampung yang dihuni masyarakat miskin akan terkonsentrasi pada zona tertentu dalam kota, melainkan kampung kumuh tersebar hampir di semua wilayah kota.
6.4. Usaha pengembangan masyarakat miskin kampung kumuh pada Program KIP-K Tahun 2002-2003 berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat. Program Usaha Pengembangan Masyarakat pada Program KIP-K yang meliputi Pembinaan Usaha Kecil, Peningkatan Keterampilan dan Pemberian kredit usaha, berpengaruh terhadap Kemandirian Hal ini mengindikasikan bahwa Program Usaha Pengembangan Masyarakat mampu meningkatkan Kemandirian masyarakat.Dari temuan di lapangan ternyata Usaha Pengembangan Masyarakat mampu
memberdayakan
masyarakat
di
dalam
kemandirian
di
dalam
pembangunan kampung. Dengan dibentuknya berbagai kelembagaan masyarakat kampung (KSM, BK-KSM, YK dan KSU). Melalui berbagai kelembagaan masayarkat tersebut mendorong masyarakat untuk saling berinteraksi dan membangkitkan semangat bergotong royong yang selama ini hampir punah. Bantuan
Kredit
Usaha
yang dilaksanakan dalam Program KIP-K,
pengaruhnya sangat kecil di dalam kemandirian masyarakat utamanya di dalam mendorong kemandirian di bidang pengadaan modal usaha. Hal ini dapat dimaklumi , karena bantuan modal usaha yang hanya berupa modal finansial saja. Menurut Swasono ( 2004. c), pemberdayaan usaha kecil tidak cukup hanya memberi bantuan berupa modal finansiil saja melainkan juga harus disertai modal sosial..
177
Modal sosial yang terpenting adalah human capital, dan jaringan sosial yang kondusif. Human capital atau sumber daya manusia yang bisa ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, peningkatan keterampilan, pembinaan. Di dalam hal ini adalah adanya pendidikan atau pembinaan yang dapat meningkatkan pengetahuan
utamanya pengetahuan tentang pengelolaan usaha, penyusunan
bussiness plan, dan tentang pasar. Sementara itu jaringan sosial yang kondusif adalah jaringan sosial di mana masyarakat dengan mudah dapat mengakses peluang (untuk berusaha) dan sumber daya melalui jaringan tersebut. Temuan di lapangan menunjukkan pemberian kredit usaha kurang disertai pembinaan, utamanya pembinaan di bidang pengelolaan usaha dan deversifikasi usaha serta pemasaran, sehingga kemampuan (capabilities) tidak meningkat, sehingga penerima kredit mengalami kesulitan di dalam mengembangkan usahanya. Sebagai akibatnya kemampuan responden untuk mandiri di dalam pengadaan modal usaha sangat kecil bahkan dikatakan tidak ada. Pranata sosial atau jaringan sosial yang kondusif
belum tentu dapat
meningkatkan kemandirian pengadaan modal usaha apabila tidak diikuti kemampuan mengelola usaha . Sebaliknya modal finansial yang cukup disertai dengan kemampuan mengelola usaha tanpa jaringan sosial yang kondusif belum tentu dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengadaan modal usaha. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa jaringan sosial sudah cukup kondusif namun pengetahuan tentang pengelolaan usaha serta pengetahuan tentang pasar sangat kurang.
178
Program pengembangan masyarakat pengaruhnya sangat kecil terhadap kemandirian masyarakat di dalam mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan tidak dapat diraih oleh seseorang apabila pendidikan serta keterampilan yang dimilikinya tidak memenuhi syarat yang diperlukan oleh peluang tersebut. Demikian juga banyaknya
pesaing
akan
mengurangi
bahkan
menutup
peluang
untuk
mendapatkan pekerjaan. Temuan di lapangan di samping banyaknya pesaing juga pendidikan responden rendah sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit. Dua hal tersebut membuat Program KIP-K yang berupa pelatihan sangat penting bagi masyarakat, karena dapat meningkatkan kemandirian responden di dalam mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Hasil analissi SEM, membuktikan bahwa Usaha Pengembangan Masyarakat di dalam Program KIP-K Tahun 2002-2003 dapat meningkatkan kemandirian masyarakat, sekalipun belum maksimal
Hal ini sesuai dengan tujuan
pembangunan yang dikemukakan baik oleh Todaro maupun oleh Amartiya Sen.
6.5.Perkembangan Fisik Lingkungan pada Program KIP-K Tahun 2002 2003 berpengaruh positif terhadap Kemandirian
Masyarakat Miskin
Kampung Kumuh di Kota Surabaya. Perkembangan fisik lingkungan di dalam Program KIP-K yang meliputi pembngunan sarana sanitasi lingkungan, perbaikan dan pembangunan saluran air bersih, dan pembangunan jalan berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat.
179
Perkembangan fisik lingkungan sebagai hasil program KIP-K Tahun 20022003, telah membuat lingkungan di 14 daerah Kalurahan (lihat Tabel 5.21 dan Tabel 5.22. halaman 147 dan 148), menjadi lebih tertata dan bersih. Dengan dibangunnya jaringan jalan, meningkatkan asset masyarakat, yang berupa harga tanah dan rumah menjadi naik, di samping itu juga terciptanya peluang berusaha bagi masyarakat yang tinggal di pinggir jaringan jalan tersebut. Temuan di lapangan banyak usaha (warung, wartel, toko) baru. Hal ini membuktikan bahwa perbaikan fisik lingkungan telah mendorong adanya investasi (dengan modal sendiri),
juga
terciptanya
lapangan
kerja.
Dengan
demikian
Program
Perkembangan Fisik Lingkungan dapat mempengaruhi kemandirian masyarakat di dalam pengadaan modal usaha dan kemandirian memperoleh peluang pekerjaan. Namun sayang tidak semua usaha-usaha tersebut milik penduduk se tempat, sebagian adalah milik warga dari daerah lain. Sementara itu masyarakat miskin penerima kredit usaha belum mampu bereinvestasi. Program bantuan perbaikan rumah yang merupakan salah satu program Perkembangan Fisik Lingkunngan , telah mendorong semangat masyarakat untuk meningkatkan investasi nya di dalam bentuk perbaikan rumah. Keinginan untuk mempunyai tempat tinggal yang bersih, aman dan nyaman dengan memperbaiki rumah ini mendorong kemandirian di dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memelihara komunitas infrastruktur. Kedua hal tersebut menciptakan kemandirian di dalam membangun kampung.Berdirinya berbagai lembaga kampung melalui program KIP-K ( KSM,BK-KSM dan KSU), menciptakan jaringan sosial yang membuat interaksi antara warga menjadi lebih intensif dan erat mendorong rasa kebersamaan utamanya di dalam pembangunan kampung. Rasa kebersamaan ini
180
akhirnya menjadi jalinan tanggungjawab bersama dalam menjaga lingkungan dan pembangunan kampung, yang pada gilirannya meningkatkan kemandirian di dalam membangun kampung Sekalipun sebagian kecil masyarakat masih terbelenggu dengan budaya serta kesadaran yang rendah akan kebersihan dan kesehatan
lingkungan,
dengan diintensifkannya sosialisasi
akan
kesling
(kesehatan lingkungan). diharapkan tingkat kemandirian dalam membangun dan menjaga kebersihan akan bisa meningkat. Hasil analisis SEM membuktikan bahwa perkembangan fisik lingkungan sebagai hasil pelaksanaan KIP-K berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat.
6.6. Perkembangan manajemen lahan pada program KIP-K Tahun 2002 - 2003 di Kota Surabaya tidak berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat miskin kampung kumuh. Di dalam Program KIP-K Tahun 2002 –2003 program Manajemen Lahan pelaksanaannya sangat minim, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kemandirian masyarakat. Pada hakikatnya program Manajemen Lahan yang terdiri dari bantuan pengurusan sertifikat atas tanah dan izin mendirikan bangunan ini sangat penting, utamanya di dalam meningkatkan asset masyarakat yang juga memberikan rasa aman dan nyaman tinggal dalam tempat tinggal pribadi. Sertifikat atas tanah serta izin mendirikan bangunan dapat meningkatkan asset masyarakat karena dengan adanya kedua surat tersebut harga baik tanah maupun rumah akan naik. Temuan di lapangan menunjukkan baru sebagian kecil warga masyarakat yang memiliki sertifikat maupun IMB, hal ini selain disebabkan biaya yang cukup mahal, juga prosedur yang berbelit-belit membuat enggan atau tidak
181
mampu untuk mengurus, di samping dari fihak pemerintah sendiri kurang memberikan perhatian, (misalnya dengan mempermudah prosedur, biaya yang terjangkau, atau penduduk yang kurang mampu diberikan pemutihan). Sulitnya masyarakat miskin dalam mengaksess tanah dan rumah masih belum terlampaui sebagai akibat kurang seriusnya pemerintah di dalam menangani masalah tanah sekalipun telah direncanakan dalam berbagai program namun pelaksanaannya sangat kurang memadai termasuk program KIP-K. Hasil analisis SEM, membuktikan bahwa perkembangan manajemen lahan sebagai hasil pelaksanaan KIP-K tidak berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat.
6.7.Kesejahteraan sosial masyarakat kampung miskin kumuh berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat. Kesejahteraan sosial yang meliputi pendapatan, pendidikan kesehatan dan rasa aman dan nyaman berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat, hal ini mengindikasikan semakin tinggti tingkat kesejahteraan sosial masyarakat semakin tinggi tingkat kemandirian masyarakat. Wellfare economics menurut Sen ( 2002) yang dikutip oleh Swasono (2006.b : 22-23) , merupakan proses rasional ke arah melepaskan diri dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Ukuran kemajuan yang digunakan adalah tingkat kehidupan, pemenuhan kebutuhan pokok, kualitas hidup, pembangunan manusia (human development yang terdiri dari 3 unsur yakni pendidikan, daya beli dan kesehatan). Sementara itu menurut Prof.Mohammad Hatta, yang dikutip Swasono (2006 b : 2), berdasarkan hak sosial masyarakat, “tiap-tiap warganegara
182
berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,, Sesuai dengan hak sosial rakyat adalah hasil dari pemberdayaan (empowerment). Dari temuan di lapangan dan hasil analisis SEM menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan yang diukur dari pendapatan, pendidikan, kesehatan dan rasa aman dan nyaman terbukti mampu mempengaruhi kemandirian masyarakat kumuh yang diteliti. Hal ini membuktikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat semakin tinggi tingkat kemandirian masyarakat (empowerment) sesuai dengan doktrin economic welfare dari Amartya Sen. Namun sayang peningkatan kesejahteraan melelui program KIP-K masih belum maksimal sampai ketaraf sejahtera.
