BAB 5 HASIL ESTIMASI MODEL DAN ANALISA EFISIENSI KANTOR PELAYANAN PAJAK

BAB 5 HASIL ESTIMASI MODEL DAN ANALISA EFISIENSI KANTOR PELAYANAN PAJAK

5.1.

Hasil Estimasi Hasil estimasi yang diperoleh dengan menggunakan program FRONTIER

versi 4.1 dengan menggunakan fungsi Produksi disajikan dalam tabel 5.1. Tabel 5.1 Hasil Estimasi Model Fungsi Produksi Variabel

Parameter

Stochastic Frontier Model Constant

Koefisien 0,29908 (0,9905725)

Ln HC

1

0,32204 * (0,1919456)

Ln PC

2

0,12217 * (0,0855717)

Ln TB

3

0,77250 * ** (0,0641470)

Year

4

-0,07918 ** (0,0444561)

Inefficiency Effect Model Constant

d0

RWPNE

d1

CWP

d2

AUDIT

d3

YEAR

d4

Variance Parameter 2 = u2+ v2

=

2 u /

2

2

log likelihood

1,68238 (0,5209958) 1,40108 (0,7076692) -1,85305 (0,9244122) -0,00309 (0,0017446) -0,38191 (0,1530952)

* **

**

**

**

* **

0,19736 * ** (0,0793909) 0,99997 * ** (0,0133065) -3,7860785

Keterangan : angka dalam kurung menunjukkan standar error, tanda *, **, dan *** menunjukkan level signifikan t- test masing-masing pada a = 10%, 5%, dan 1%

63

Universitas Indonesia

Analisis efisiensi kantor..., Idham Ismail, FE UI, 2009

64

Hasil estimasi pada tabel 5.1 merupakan model terbaik yang dipilih setelah mencoba beberapa model, pemilihan model didasarkan pada hasil uji model seperti uji tanda koefisien regresi yang konsisten dengan teori ekonomi, uji signifikansi variabel melalui uji t, besarnya nilai koefisien in-efisiensi ( ) dan nilai

log likelihood. Beberapa model yang sudah dilakukan selengkapnya dapat dilihat pada Appendix A. Berdasarkan uji tanda koefisien sesuai hipotesa pada Bab 4 sub bab 2.4.2, tanda koefisien telah sesuai hipotesa yang diharapkan. Ini berarti model stochastic frontier dengan fungsi Produksi telah memenuhi kriteria teori ekonomi. Uji signifikasi variabel melalui uji t menunjukkan bahwa variabelvariabel utama dalam proses produksi yaitu variabel Human Capital, Physical Capital, dan Tax Base mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Besarnya elastisitas masing-masing variabel tergantung pada nilai koefisiennya. Untuk variabel Human Capital dengan koefisien sebesar 0,322 dapat diinterpretasikan penambahan input Human Capital KPP sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak KPP tersebut sebesar 0,32% dengan asumsi input yang lain tetap. Koefisien variabel Physical Capital sebesar 0,122 dapat diinterpretasikan bahwa penambahan barang modal sebesar 1% akan meningkatkan pencapaian penerimaan pajak sebesar 0,122% dengan asumsi input yang lain tidak berubah. Sedang koefisien variabel Tax Base sebesar 0,773 dapat diinterpretasikan bahwa meningkatnya basis pajak sebesar 1% akan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak sebesar 0,77% dengan asumsi input yang lain tidak berubah. Nilai koefisien variabel Year pada model stochastic frontier sebesar -0,079 mengindikasikan bahwa besarnya penerimaan pajak KPP Pratama cenderung mengalami penurunan sebesar 0,08% selama periode penelitian. Untuk model efek in-efisiensi, variabel yang signifikan pada fungsi Produksi dan fungsi Translog adalah variabel RWPNE, CWP, AUDIT dan YEAR. Variabel RWPNE interpretasinya adalah KPP Pratama yang memiliki Wajib Pajak Non-Efektif yang besar relatif lebih in-efisien dibanding KPP Pratama yang memiliki Wajib Pajak Non-Efektif yang lebih kecil dalam Universitas Indonesia


65

mengumpulkan penerimaan pajak. Variabel CWP dapat diinterpretasikan sebagai KPP Pratama yang mngalokasikan anggaran operasional yang lebih besar untuk pelayanan kepada Wajib Pajak, relatif lebih efisien dibanding KPP Pratama lainnya di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Variabel Audit bermakna KPP Pratama yang mempunyai tax effort besar melalui pemeriksaan pajak relatif lebih efisien dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Dan variabel YEAR interpretasinya adalah technical inefficiency seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat menunjukkan trend yang menurun selama tahun 2005 sampai 2008, yang berarti bahwa KPP tersebut menunjukkan peningkatan kinerja. Parameter varians yaitu

2

dan

menunjukkan nilai yang signifikan yang

berarti bahwa pengaruh error penelitian yang disebabkan karena faktor in-efisensi 2 u )

(

dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (

2

) dari model, dan faktor in-efisensi (

2 u )

v

2

) sebesar 19,74% (nilai

dalam keseluruhan error penelitian

sebesar 99,97% (nilai ).

5.2.

Pengujian Statistik Uji Log Likelihood Ratio Untuk menguji hasil maximum likelihood estimation (MLE) sesuai model

Battese and Coelli (1993, 1995) pada Model terhadap : (a) apakah ada efek inefisiensi pada model; (b) apakah efek in-efisiensi tidak bersifat stochastic; dan (c) apakah efek in-efisiensi bukan merupakan fungsi linear dari variabel-variabel yang ada; dilakukan uji statistik Generalized Log Likelihood Test. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.2. Tabel 5.2 Hasil Pengujian Statistik Uji Log Likelihood Ratio Kriteria

Null Hypothesis

Efek In-efisiensi Ho : = d0 = d1 … d4 = 0 Non Stochastic Ho : = d0 = d4 = 0 Non Linear Ho : d1 = d2 … d4 = 0 Intersep Ho : d0 = 0

Nilai

Log likelihood

(21,3923) (11,0261) (17,7900) (9,5455)

2

Keputusan

0,95

35,2123 14,4800 28,0078 11,5189

12,5916 7,81473 9,43773 3,84146

Tolak Ho Tolak Ho Tolak Ho Tolak Ho

Hipotesa H0 pertama bahwa tidak ada efek in-efisiensi dalam model (H0 :

= d0 = d1 = d2 = d3 = d4 = 0) pada Model ditolak yang berarti pada fungsi tersebut ada efek inefisiensi. Hipotesa H0 kedua bahwa efek in-efisiensi tidak bersifat Universitas Indonesia


66

stochastic dalam model (H0 :

= d0 = d4 = 0) pada Model ditolak yang berarti

bahwa efek in-efisiensi bersifat stochastic. Parameter merepresentasikan efek in-

efisiensi dalam model, parameter d0 merepresentasikan efek waktu (time effect)

dan parameter d4 menggambarkan time varying technical inefficiency. Sehingga

apabila = d0 = d5 = 0 maka model bersifat deterministik.

Hipotesa H0 ketiga bahwa efek in-efisiensi bukan fungsi linear (H0 : d1 = d2 = d3 = d4 = d5 = 0) pada Model juga ditolak. Ini mengindikasikan bahwa efek gabungan (joint effect) dari keempat variabel ini pada technical inefficiency adalah signifikan, didukung oleh efek individu dari seluruh variabel secara statistik signifikan. Hipotesa H0 keempat bahwa tidak ada intersep (H0 : d0 = 0) pada Model ditolak yang berarti bahwa pada fungsi tersebut ada intersep. 5.3.

Analisa Efisiensi Teknis Kantor Pelayanan Pajak Hasil estimasi stochastic frontier dengan fungsi Produksi memberikan

prediksi technical efficiency antara KPP-KPP yang berada di jajaran Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sebagaimana ditunjukkan tabel 5.3. Dari hasil tabel 5.3, tahun 2005, yang merupakan titik awal modernisasi KPP di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, nilai rata-rata efisiensi KPP hanya 0,39 dari skala tertinggi 1. Ini berarti awal modernisasi, baik KPP Pratama yang baru dibentuk yaitu KPP Pratama Tanah Abang Tiga, KPP Pratama Sawah Besar Satu, KPP Pratama Menteng Tiga dan KPP Pratama Gambir Empat, maupun KPP yang sebelumnya bernama KPP Paripurna masih menyesuaikan dengan sistem kerja (workflow) dan sistem administrasi yang baru. KPP Pratama yang secara rata-rata paling efisien selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah KPP Pratama Gambir Satu. Analisa yang akan dilakukan selanjutnya akan lebih memfokuskan kepada kedua KPP Pratama ini sebagai acuan (benchmark) pencapaian efisiensi KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.



Tabel 5.3 Technical Efficiency KPP di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kode KPP

Kantor Pelayanan Pajak

2005

TE

2006

Rank

TE

2007

Rank

TE

2008

Rank

TE

Average

Rank

TE

Rank

Trend

1 Pratama Gambir 1

0,86388

(1)

0,75431

(5)

0,77581

(7) 0,92022

(2)

0,82855

(1) Positif

8 Pratama Sawah Besar 1

0,68035

(2)

0,74589

(6)

0,95119

(4) 0,91807

(3)

0,82388

(2) Positif

10 Pratama Tanah Abang 1

0,59926

(3)

0,75788

(4)

0,99838

(1) 0,65583

(9)

0,75284

(3) Negatif

0,46182

(5)

0,94472

(1)

0,81820

(6) 0,75759

(6)

0,74558

(4) Negatif

0,26863

(10)

0,59607

(10)

0,98964

(2) 0,99954

(1)

0,71347

(5) Positif

7 Pratama Menteng 3

0,22952

(14)

0,80988

(2)

0,98719

(3) 0,76822

(5)

0,69870

(6) Negatif

3 Pratama Gambir 3

0,26574

(11)

0,56734

(11)

0,74613

(9) 0,86270

(4)

0,61048

(7) Positif

5 Pratama Menteng 1

0,38720

(7)

0,47544

(13)

0,86949

(5) 0,64023

(10) 0,59309

(8) Positif

15 Pratama Kemayoran

0,43186

(6)

0,61486

(9)

0,61663

(11) 0,70247

6 Pratama Menteng 2

0,27458

(9)

0,63535

(8)

0,66294

(10) 0,57368

9 Pratama Sawah Besar 2

0,15726

(15)

0,64009

(7)

0,61434

(12) 0,71724


0,23250

(13)

0,43542

(14)

0,75782

(8) 0,61968

(12) 0,51135

(12) Positif

0,24792

(12)

0,77121

(3)

0,56365

(13) 0,40927

(15) 0,49801

(13) Negatif

14 Pratama Cempaka Putih

0,50942

(4)

0,48105

(12)

0,45848

(15) 0,52861

(14) 0,49439

(14) Positif

13 Pratama Senen

0,29572

(8)

0,37033

(15)

0,54443

(14) 0,62442

(11) 0,45873

(15) Positif

0,7570

0,7132

0,6260

Positif

2 Pratama Gambir 2


4 Pratama Gambir 4

Average

0,3937

0,6400

67


(8)

0,59146

(13) 0,53664

(7)

0,53223

(9) Positif

(10) Negatif

(11) Negatif


68

5.3.1 Analisa Efisiensi Teknis dari Variabel Output Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya untuk melihat korelasi antara hasil prediksi efisiensi teknis pada tabel 5.3 dengan kontribusi masing-masing KPP Pratama pada tabel 3.4. Hasil komparasi kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama yang dikategorikan paling efisien pada tabel 5.3 yaitu KPP Pratama Gambir Satu merupakan KPP Pratama yang berada di urutan kelima sebagai andalan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dalam penerimaan pajak dibawah KPP Pratama Gambir Dua, KPP Pratama Sawah Besar Satu, KPP Pratama Tanah Abang Tiga dan KPP Pratama Tanah Abang Satu, dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2005 sampai 2008 sebesar 5,21% dari total penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, di atas rata-rata kontribusi seluruh KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sebesar 3,92%. Selanjutnya, pada tabel 5.4 disajikan pencapaian realisasi penerimaan KPP Pratama dibandingkan dengan target yang ditetapkan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Penentuan besarnya target penerimaan tiap KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat selama ini didasarkan pada data historis penerimaan pajak tahun sebelumnya, ditambah proyeksi penerimaan Wajib Pajak yang baru terdaftar, ditambah data historis pembayaran pajak Wajib Pajak yang pindah dari KPP lain, dikurangi data historis pembayaran pajak Wajib Pajak yang pindah ke KPP lain. Hasil ini kemudian ditambah dengan proyeksi kenaikan penerimaan pajak yang diadaptasi dari asumsi makro dalam APBN seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, untuk menentukan besarnya target penerimaan pajak tahun berjalan. Penentuan target penerimaan seperti model di atas mempunyai kelemahan yaitu target penerimaan belum tentu mencerminkan potensi pajak yang ada di wilayah kerja KPP Pratama tersebut, karena tidak memperhitungkan besarnya tax base yang dihadapi KPP Pratama tersebut. Sehingga ada kemungkinan KPP Pratama yang realisasi penerimaan pajaknya melampaui target penerimaan terjadi karena basis pajaknya jauh di atas target penerimaan. Sebaliknya, KPP Pratama yang realisasi penerimaan pajaknya tidak dapat melampaui target penerimaan, terjadi karena basis pajaknya berada di bawah target penerimaan. Universitas Indonesia


69

Tabel 5.4 Pencapaian Target Penerimaan Pajak KPP di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat (dalam persen) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Menteng 3 Pratama Kemayoran Pratama Menteng 1 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Menteng 2 Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 1 Pratama Gambir 3 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Gambir 4 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Senen Madya Jakarta Pusat Pratama Cempaka Putih Rata-rata

2005 108,15 115,33 77,28 109,02 83,66 96,03 94,80 95,50 93,22 89,38 65,18 101,96 90,19 87,12 98,62 97,18 93,91

2006 114,81 112,51 97,59 93,32 121,34 94,93 103,09 101,73 81,36 103,41 88,55 91,11 92,67 86,24 76,30 67,13 95,38

2007 114,76 114,68 127,75 102,80 107,92 103,71 111,70 95,27 94,09 92,04 115,07 85,42 99,51 81,35 89,58 89,00 101,54

2008 152,23 112,15 131,17 125,31 112,44 124,65 108,33 119,98 136,52 116,45 123,58 113,87 109,68 111,60 99,58 110,46 119,25

Rata-rata 122,49 113,67 108,45 107,61 106,34 104,83 104,48 103,12 101,30 100,32 98,09 98,09 98,01 91,58 91,02 90,94 102,52

Sumber : Telah diolah kembali

Dari tabel 5.4, KPP Pratama Gambir Satu selama tahun 2005 sampai 2008, hanya mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada tahun 2008., Yang menarik dari hasil ini adalah KPP Pratama Tanah Abang Dua yang berada pada urutan 12 pada tabel 5.3 yang berarti lebih in-efisien di banding KPP Pratama Gambir Satu, selama tahun 2005 sampai 2008 justru selalu melampaui target yang ditetapkan Kantor Wilayah DJP Jakarta. Oleh karena itu bahasan lebih lanjut mengenai korelasi antara target penerimaan dengan tax base dalam tesis ini akan didalami pada analisis variabel input Tax Base. 5.3.2 Analisa Efisiensi Teknis dari Variabel Input Untuk menganalisa penyebab suatu KPP relatif lebih efisien dibanding KPP lainnya maka hasil prediksi technical efficiency pada tabel 5.3 akan dikolaborasi dengan hasil estimasi Model pada tabel 5.1, dimana ada dua bagian yang perlu diperhatikan yaitu variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak



70

(stochastic production frontier model) dan variabel yang menyebabkan inefisiensi (inefficiency effect model). Pada bagian model stochastic production frontier, seluruh faktor produksi berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak yaitu Human Capital, Physical Capital dan Tax Base dengan besar koefisien masing-masing 0,32; 0,12; dan 0,77. Nilai koefisien tersebut menunjukkan elastisitas faktor produksi (input) terhadap output (penerimaan pajak). Pada bagian model efek in-efisiensi dari hasil estimasi tabel 5.1, faktor-faktor yang menyebabkan in-efisiensi adalah rasio Wajib Pajak non-efektif, biaya pelayanan per Wajib Pajak, dan pemeriksaan pajak. Besarnya koefisien masing-masing faktor in-efisiensi tersebut adalah 1,40; -1,85; dan -0,003. Nilai koefisien tersebut menunjukkan besarnya pengaruh (influence) variabel tersebut terhadap in-efisiensi KPP dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Variabel YEAR tidak dibahas mendalam karena hanya menunjukkan perubahan efisiensi seiring berjalannya waktu. Hal pertama yang akan dibahas adalah faktor Human Capital sebagai faktor produksi yang paling berpengaruh terhadap kemampuan KPP dalam mengumpulkan pajak. Variabel Human Capital dalam tesis ini di proxy dari realisasi belanja pegawai yang sebagaimana dijelaskan dalam bab 4 dapat merepresentasikan tingkat pendidikan dan pengalaman pegawai. Dalam proses produksi, produktivitas tenaga kerja dapat diukur dari kemampuan tenaga kerja itu untuk menghasilkan output yaitu rata-rata kemampuan tiap pegawai KPP dalam mengumpulkan penerimaan pajak (rasio LTR), atau dari sisi pembiayaan yaitu besarnya output yang dihasilkan dari tiap Rp 1,- yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja tersebut. Produktifitas pegawai KPP Pratama dari sisi pembiayaan disajikan dalam tabel 5.5 yang menggambarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak KPP Pratama dengan belanja pegawai.



71

Tabel 5.5 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Belanja Pegawai di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 1 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Kemayoran Pratama Gambir 3 Pratama Cempaka Putih Pratama Tanah Abang 2 Pratama Menteng 1 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 2 Pratama Senen Pratama Menteng 3 Pratama Sawah Besar 2 Rata-rata

2005 473,66 624,60 353,78 414,75 284,58 241,17 155,86 442,40 149,79 202,98 207,47 130,88 127,68 95,97 61,66 264,48

2006 530,69 350,09 404,20 355,50 329,98 254,32 254,81 137,09 193,12 170,38 248,89 202,30 162,03 185,70 177,85 263,80

2007 378,82 256,95 412,44 377,24 299,89 222,65 240,38 100,68 213,43 204,40 138,93 194,75 181,82 182,94 147,49 236,86

2008 306,22 275,83 331,34 284,03 187,95 213,59 184,73 102,00 162,02 121,49 84,24 139,04 179,67 129,99 135,92 189,20

Rata-rata 422,35 376,87 375,44 357,88 275,60 232,93 208,95 195,54 179,59 174,81 169,88 166,74 162,80 148,65 130,73 238,58


Tabel 5.5 dapat diinterpretasikan bahwa setiap Rp 1,- yang dialokasikan untuk belanja pegawai mampu menghasilkan penerimaan pajak rata-rata Rp 238,58. Dari data tersebut, perbandingan antara realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Gambir Satu berada di atas rata-rata seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dan menempati peringkat kedua dari produktivitas pembiayaan pegawai. Hal ini relevan dengan hasil perhitungan rasio LTR pada tabel 3.7, dimana KPP Pratama Gambir Satu memiliki rasio LTR di atas rata-rata seluruh KPP Pratama sebesar 5,83 dan berada pada peringkat keempat dari 15 KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Hasil ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan KPP Pratama Gambir Satu paling efisien di antara ke-14 KPP Pratama lainnya adalah produktivitas pegawainya yang berada di atas rata-rata seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Sehingga dapat dikatakan bahwa KPP Pratama yang produktivitas pegawainya di bawah KPP Pratama Gambir Satu diindikasikan mengalami kelebihan pegawai. Kesimpulan ini didukung tabel 3.6 dimana jumlah pegawai KPP Pratama Gambir Satu berada di bawah rata-rata Universitas Indonesia


72

jumlah pegawai seluruh KPP di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat selama tahun 2005 sampai 2008. Apabila dilihat lebih dalam, komposisi pegawai KPP Pratama Gambir Satu berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana disajikan tabel 3.9, menunjukkan bahwa pegawai di KPP Pratama Gambir Satu terutama pada tingkat pendidikan formal S-1 berada di bawah rata-rata seluruh KPP. Kelebihan pegawai pada tingkat pendidikan tinggi (S-1) di satu sisi bisa meningkatkan nilai SDM (Human Capital) yang berarti dapat meningkatkan produktivitas, namun di sisi yang lain apabila alokasi dari sumber daya ini tidak tepat maka hasilnya tidak akan optimal bahkan menyebabkan distorsi. Hal ini dapat dilihat dari tabel 3.10 yang menunjukkan rasio HCTR (Ability of Human Capital to Create Tax Revenue Ratio/HCTR Ratio). Dapat dilihat bahwa KPP Pratama Gambir Satu memiliki SDM yang produktif pada tiap level pendidikan (terutama pada tingkat pendidikan S1 dan S2) dalam mengumpulkan penerimaan dan berada di atas rata-rata KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Pada pembahasan mengenai variabel Human Capital di atas, fokus yang diberikan masih terbatas pada korelasi antara pegawai sebagai faktor input dengan output (penerimaan pajak). Penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pelaksanaan kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi. Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat dicapai melalui kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya (voluntary compliance) atau upaya represif Kantor Pelayanan Pajak dalam penegakan law enforcement berupa pemeriksaan pajak atau penagihan aktif (force compliance). Jika tax ratio Indonesia ( 13% dari PDB) dan persentase jumlah Wajib

Pajak dibanding jumlah penduduk produktif (

11% dari penduduk produktif)

dijadikan ukuran kesadaran pajak, maka dapat dikatakan bahwa voluntary compliance Wajib Pajak masih rendah. Sehingga peranan KPP dalam mengayomi Wajib Pajak menjadi penting dan pegawai pajak (fiskus) sebagai faktor produksi utama KPP dituntut bekerja lebih keras dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Supaya dapat memberikan pelayanan yang optimal, pengukuran beban kerja pegawai harus diperhatikan. Universitas Indonesia


73

Dari tabel 3.8 yang mengambarkan beban kerja pegawai KPP di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Gambir Satu memiliki beban kerja pegawai di bawah rata-rata seluruh KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dan menempati peringkat 12 dari 15 KPP Pratama. Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa beban kerja tidak hanya memperhitungkan kuantitas Wajib Pajak yang harus dilayani tetapi lebih ditekankan pada kompleksitas dari usaha Wajib Pajak. Meskipun jumlah Wajib Pajak secara kuantitas besar, namun apabila Wajib Pajak tersebut merupakan perusahaan kecil dengan transaksi yang lazim dan pembukuan yang sederhana, tentu tidak membutuhkan analisa komprehensif jika dibandingkan dengan perusahaan besar dengan transaksi-transaksi khusus yang membutuhkan pengetahuan tertentu untuk menentukan dasar pengenaan pajaknya. Sehingga apabila perhitungan beban kerja ini dihubungkan dengan produktivitas pegawai, KPP Pratama yang memiliki beban kerja yang besar dengan tipikal Wajib Pajak yang umum, namun produktivitas pegawai yang berada di bawah rata-rata seluruh Kantor Pelayanan Pajak, diindikasikan bahwa pegawai KPP Pratama tersebut kurang optimal dalam menggali potensi pajak yang ada diwilayahnya. Dari hasil analisa variabel Human Capital secara parsial, terdapat beberapa KPP Pratama yang produktivitas pegawainya di bawah KPP Pratama Gambir Satu dan juga berada di bawah rata-rata seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Pada keadaan ini, terdapat dua kemungkinan yaitu KPP Pratama tersebut mengalami kelebihan pegawai dan/atau pegawai pada KPP Pratama

tersebut kurang optimal dalam mengali potensi pajak yang ada di

wilayahnya. KPP Pratama yang diindikasikan perlu mendapat perhatian sehubungan dengan Human Capital yang dimiliki ada 10 KPP Pratama selain

KPP Pratama Sawah Besar Satu, KPP Pratama Gambir Dua, KPP Pratama Tanah Abang Satu, dan KPP Pratama Tanah Abang Tiga. Sehingga penambahan Human Capital akan meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama (sufficient condition) sebagaimana interpretasi hasil estimasi model pada tabel 5.1 berlaku apabila KPP Pratama tersebut memiliki produktivitas pegawai di atas rata-rata seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat (necessary condition). Universitas Indonesia


74

Selanjutnya, faktor produksi yang mempengaruhi efisiensi KPP Pratama dalam mengumpulkan penerimaan pajak adalah Physical Capital. Elastisitas Physical Capital terhadap penerimaan pajak dari koefisien regresi tabel 5.1 sebesar 0,12, menunjukkan bahwa kenaikan investasi berupa barang modal sebesar 1% akan meningkatkan kemampuan KPP Pratama dalam mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 0,12%. Sebagaimana halnya dengan variabel Human Capital, dimana perbedaan produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor penentu efisiensi KPP Pratama, pengukuran produktivitas investasi atas pembelian barang modal juga harus dilakukan. Hasil perhitungan rasio PCTR pada tabel 3.12 menunjukkan bahwa produktivitas aset tetap yang dikuasai KPP Gambir Satu berada di atas rata-rata seluruh KPP Pratama dan menempati peringkat ketiga dari 15 KPP Pratama. Analisa lebih dalam untuk variabel Physical Capital tidak dapat dilakukan karena tidak ada data pendukung mengenai komposisi aset tetap berdasarkan jenis dan satuan unit (variabel Physical Capital di proxy dari nilai agregat aset tetap dalam rupiah). Sehingga tidak dapat ditentukan secara spesifik mengenai aset tetap yang dapat paling mempengaruhi peningkatan penerimaan. Sebagai bahan pertimbangan, KPP Pratama sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan organisasi yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja/pegawai (labor intensive) dalam mengumpulkan penerimaan (output). Kegiatan utama KPP Pratama adalah mengawasi pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak secara formal (administrasi) dan material. Pengawasan kewajiban secara material dilakukan melalui analisa data historis (data internal KPP Pratama) dan data external. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas ini, maka dibutuhkan sarana pendukung antara lain berupa komputer yang terintegrasi baik internal KPP Pratama tersebut maupun dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pusat. Jadi dapat diduga bahwa aset tetap yang berpengaruh terhadap peningkatan

penerimaan pajak adalah sarana komputerisasi yang terintegrasi. Dari hasil analisa variabel Physical Capital secara parsial, terdapat beberapa KPP Pratama yang memiliki produktivitas aset tetap di bawah KPP Pratama Gambir Satu dan juga berada di bawah rata-rata seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Sebagaimana halnya variabel Human Capital, Universitas Indonesia


75

pada kondisi ini terdapat dua kemungkinan yaitu KPP Pratama tersebut menguasai terlalu banyak aset tetap dan/atau aset tetap yang dikuasai KPP Pratama kurang optimal diberdayakan untuk mengali potensi pajak yang ada di wilayahnya. KPP Pratama yang diindikasikan perlu mendapat perhatian sehubungan dengan Physical Capital yang dimiliki ada 9 KPP Pratama, selain KPP Pratama Sawah

Besar Satu, KPP Pratama Gambir Dua, KPP Pratama Tanah Abang Satu, KPP Pratama Tanah Abang Tiga, dan KPP Pratama Kemayoran. Sehingga penambahan Physical Capital akan meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama (sufficient condition) sebagaimana interpretasi hasil estimasi model pada tabel 5.1 hanya apabila KPP Pratama tersebut memiliki produktivitas aset tetap di atas rata-rata seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat (necessary condition). Variabel input selanjutnya dari model stochastic frontier yang memiliki pengaruh terhadap output KPP Pratama adalah input material (Tax Base). Variabel Tax Base sangat penting karena merupakan dapat dijadikan ukuran apakah KPP Pratama telah optimal dalam menggali potensi yang ada di wilayah kerjanya yang dikaitkan dengan faktor input lain yaitu Human Capital dan Physical Capital. Pada subbab 4.1.2 huruf c telah dipaparkan mengenai proxy dari variabel Tax Base ini yaitu relative tax capacity yang diadopsi dari metode Representative Tax System. Dalam RTS dikenal adanya tax effort yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak (actual tax collection) dengan relative tax capacity. Besarnya tax effort masing-masing KPP Pratama ditampilkan pada tabel 5.6. Dari hasil tabel 5.6 dapat dilihat bahwa KPP Pratama Gambir Satu berada pada peringkat kedua dibawah KPP Pratama Menteng Tiga dan memiliki tax effort index di atas rata-rata seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.

Apabila hasil ini dihubungkan dengan variabel Human Capital dan

Physical Capital, KPP Pratama yang memiliki tax effort index di atas rata-rata seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, juga memiliki produktivitas Human Capital dan Physical Capital di atas rata-rata seluruh KPP Pratama yaitu KPP Pratama Sawah Besar Satu, KPP Pratama Gambir Dua, KPP Pratama Tanah Abang Satu, dan KPP Pratama Tanah Abang Tiga. Adapun Universitas Indonesia


76

peringkat technical efficiency KPP Pratama tersebut berada di peringkat lima besar. Tabel 5.6 Tax Effort Index KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Menteng 3 Pratama Gambir 1 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Gambir 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Menteng 1 Pratama Gambir 3 Pratama Menteng 2 Pratama Kemayoran Pratama Sawah Besar 2 Pratama Gambir 4 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Cempaka Putih Pratama Senen Rata-rata

2005 36,88 122,59 104,17 100,83 68,94 28,58 57,30 41,69 45,64 64,97 29,96 36,57 36,09 61,53 42,69 58,56

2006 142,62 105,25 119,72 107,26 131,44 83,72 83,66 90,92 104,07 90,45 105,13 123,05 68,90 77,18 56,09 99,30

2007 172,59 105,18 145,41 128,75 108,91 142,60 137,42 108,43 111,62 89,13 97,14 96,62 123,30 77,38 85,66 115,34

2008 117,68 116,19 79,14 111,21 88,70 120,40 87,01 115,81 72,58 85,98 97,68 56,03 76,85 76,33 82,28 92,26

Rata-rata 117,44 112,30 112,11 112,01 99,50 93,82 91,35 89,21 83,48 82,63 82,48 78,07 76,28 73,11 66,68 91,37


Pada tabel 5.4 mengenai pencapaian target penerimaan pajak KPP di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Gambir Satu hanya menempati peringkat ke-9 dari 16 KPP di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dengan rata-rata realisasi penerimaan sebesar 101,3% dari target penerimaan pajak. Untuk itu, pada tabel 5.7 disajikan perbandingan antara target penerimaan dengan kapasitas pajak relatif (relative tax capacity). Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 5.7, dapat diduga bahwa

penetapan target penerimaan KPP Pratama Gambir Satu overvalue, karena besarnya target penerimaan KPP Pratama Gambir Satu berada di atas kapasitas pajak relatif yang dimiliki KPP tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa penentuan target penerimaan terhadap tiap-tiap Kantor Wilayah DJP

maupun Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya

ditentukan di samping berdasarkan data historis realisasi penerimaan pajak dan data historis perekonomian dan prediksi ekonomi pada berbagai kondisi Universitas Indonesia


77

perekonomian (krisis, moderat, optimis), juga didukung oleh data eksternal seperti data SAKERNAS sebagai dasar penghitungan potensi PPh Pasal 21, data SUSENAS untuk menghitung potensi PPh Orang Pribadi, data Survey Industri, Perdagangan, dan Jasa untuk menghitung potensi PPh Badan, data Input Output untuk menghitung potensi PPN dan seterusnya. Tabel 5.7 Rasio Target Penerimaan Pajak dengan Relative Tax Capacity (dalam persen) Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KPP Pratama Tanah Abang 1 Pratama Gambir 1 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Menteng 3 Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 3 Pratama Menteng 1 Pratama Cempaka Putih Pratama Gambir 4 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Menteng 2 Pratama Kemayoran Pratama Senen Pratama Tanah Abang 2 Rata-rata

2005 115,50 131,51 105,00 47,72 72,19 46,64 68,50 63,31 35,87 24,78 45,96 48,14 59,59 49,00 33,37 63,14

2006 129,20 129,37 112,99 146,15 129,20 87,92 68,94 114,97 135,05 74,41 118,73 100,96 96,92 65,03 60,02 104,66

2007 146,13 111,78 124,14 135,10 114,32 117,80 127,33 86,95 113,10 124,35 84,42 99,93 86,70 105,30 107,44 112,32

2008 72,16 85,11 89,21 89,72 73,93 99,45 77,39 69,10 49,21 107,36 79,05 67,00 68,62 73,72 50,48 76,77

Rata-rata 115,75 114,44 107,83 104,67 97,41 87,95 85,54 83,58 83,31 82,72 82,04 79,01 77,96 73,27 62,83 89,22


Variabel keempat dari model stochastic frontier adalah variabel Year yang merepresentasikan perubahan teknologi (technological change). Dari hasil estimasi yang dilakukan sebagaimana ditampilkan tabel 5.1, nilai koefisien variabel Year sebesar -0,079 mengindikasikan bahwa besarnya penerimaan pajak KPP Pratama cenderung mengalami penurunan sebesar 0,08% selama periode penelitian. Hal ini sesuai dengan data yang disajikan pada tabel 3.4 mengenai sumbangan penerimaan pajak KPP terhadap total penerimaan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Meskipun secara nominal penerimaan pajak seluruh KPP Pratama mengalami peningkatan, namun rasio besarnya kontribusi KPP Pratama tersebut semakin berkurang dan diambil alih oleh KPP Madya Jakarta Pusat.



78

Bahkan tahun 2008, kontribusi KPP Madya Jakarta Pusat terhadap penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sebesar 56,60%. 5.3.3 Analisa Efisiensi Teknis dari Variabel In-efisiensi Pada bagian ini akan dibahas mengenai variabel-variabel penyebab inefisiensi Kantor Pelayanan Pajak yaitu rasio Wajib Pajak non-efektif, biaya pelayanan per Wajib Pajak, dan pemeriksaan pajak yang merepresentasikan tax effort KPP dalam mengumpulkan penerimaan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa keberhasilan pemungutan pajak berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (nonefektif), baik karena usahanya tidak beroperasi sementara atau adanya itikad tidak baik untuk menghindari pajak (tax evasion), akan menambah beban kerja KPP. Ini disebabkan secara administratif Wajib Pajak tersebut masih terdaftar sehingga perlakuannya sama dengan Wajib Pajak yang aktif seperti KPP harus tetap menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) atas tidak lapor dan KPP harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atau verifikasi lapangan atas permohonan Wajib Pajak, sebelum memutuskan bahwa Wajib Pajak tersebut berstatus non-efektif. Koefisien regresi variabel RWPNE pada tabel 5.1 sebesar 1,40 menunjukkan bahwa kenaikan jumlah Wajib Pajak non-efektif sebesar 1%, akan menyebabkan in-efisiensi KPP Pratama meningkat sebesar 1,40%. Semakin besar Wajib Pajak yang non-efektif

maka KPP Pratama semakin in-efisien dalam

mengumpulkan penerimaan pajak. Gambaran rasio Wajib Pajak non-efektif di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat disajikan pada tabel 5.8. Dari rasio Wajib Pajak non-efektif yang ada di KPP dalam tabel 5.8, KPP Pratama Gambir Satu memiliki rasio Wajib Pajak non-efektif di atas rata-rata seluruh KPP Pratama dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2008 dan berada di urutan delapan dari 15 KPP Pratama. Untuk lebih mendalami pengaruh Rasio WP Non Efektif ini terhadap efisiensi, pada tabel 5.9 ditampilkan persentase jumlah Wajib Pajak efektif dibandingkan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada masingmasing KPP Pratama.



79

Tabel 5.8 Rasio Wajib Pajak Non-Efektif Kantor Pelayanan Pajak (dalam persen) No Kantor Pelayanan Pajak 1 Pratama Tanah Abang 2 2 Pratama Gambir 4 3 Pratama Gambir 3 4 Pratama Menteng 3 5 Pratama Gambir 2 6 Pratama Tanah Abang 1 7 Pratama Sawah Besar 2 8 Pratama Gambir 1 9 Pratama Cempaka Putih 10 Pratama Kemayoran 11 Pratama Sawah Besar 1 12 Pratama Tanah Abang 3 13 Pratama Menteng 2 14 Pratama Senen 15 Pratama Menteng 1 Rata-rata

2005 58,79 43,26 32,19 44,51 27,72 38,81 30,54 26,45 0,05 3,05 24,75 9,26 14,30 10,38 10,07 24,94

2006 54,35 42,76 30,68 40,61 26,73 34,00 29,41 25,84 0,05 2,84 23,55 8,48 13,41 9,86 9,54 23,47

2007 56,49 48,82 58,53 32,34 23,12 32,95 32,12 47,59 60,71 40,53 25,42 8,47 10,77 10,61 8,52 33,13

2008 Rata-rata 62,13 57,94 73,21 52,01 52,41 43,45 42,66 40,03 58,11 33,92 22,65 32,10 35,51 31,89 25,45 31,33 61,54 30,59 56,23 25,67 20,14 23,46 26,81 13,25 11,40 12,47 7,23 9,52 9,92 9,51 37,69 29,81


Dari hasil tabel 5.9, tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Gambir Satu untuk Wajib Pajak Badan di bawah rata-rata seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, sedang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berada di atas rata-rata seluruh KPP Pratama. Apabila hasil ini dihubungkan dengan sumber penerimaan pajak KPP Pratama yang dapat dilihat pada tabel 3.3, kontribusi Wajib Pajak efektif yang dominan pada KPP Pratama Gambir Satu, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, selaras dengan sumber penerimaan utama KPP Pratama tersebut yaitu berasal dari PPh Orang Pribadi (pasal 25/29 dan PPh Pasal 21). Sehingga, meskipun secara kuantitas rasio WP Non Efektif KPP Pratama Gambir Satu berada di atas rata-rata rasio WP Non Efektif seluruh KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, namun secara kualitas Wajib Pajak efektif pada KPP Pratama Gambir Satu memberikan pengaruh yang signifikan bagi penerimaan pajak.



80

Tabel 5.9 Persentase Jumlah Wajib Pajak Efektif Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Gambir 1 Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 3 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 2 Pratama Menteng 3 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Senen Pratama Cempaka Pth Pratama Kemayoran Rata-rata

2005

2006

2007

2008

Rata-rata

Badan 49,17

OP 80,48

Badan 49,17

OP 80,48

Badan 49,17

OP 80,48

Badan 49,17

OP 80,48

Badan 49,17

OP 80,48

61,24

73,15

61,24

73,15

61,24

73,15

61,24

73,15

61,24

73,15

55,88

58,44

55,88

58,44

55,88

58,44

55,88

58,44

55,88

58,44

40,92

70,69

40,92

70,69

40,92

70,69

40,92

70,69

40,92

70,69

92,16

86,26

92,16

86,26

92,16

86,26

92,16

86,26

92,16

86,26

85,08

89,83

85,08

89,83

85,08

89,83

85,08

89,83

85,08

89,83

59,16

61,40

59,16

61,40

59,16

61,40

59,16

61,40

59,16

61,40

75,07

78,13

75,07

78,13

75,07

78,13

75,07

78,13

75,07

78,13

69,28

67,47

69,28

67,47

69,28

67,47

69,28

67,47

69,28

67,47

67,24

67,62

67,24

67,62

67,24

67,62

67,24

67,62

67,24

67,62

52,90

39,73

52,90

39,73

52,90

39,73

52,90

39,73

52,90

39,73

83,57

91,91

83,57

91,91

83,57

91,91

83,57

91,91

83,57

91,91

82,07

95,97

82,07

95,97

82,07

95,97

82,07

95,97

82,07

95,97

68,18

70,06

68,18

70,06

68,18

70,06

68,18

70,06

68,18

70,06

79,05

71,85

79,05

71,85

79,05

71,85

79,05

71,85

79,05

71,85

68,06

73,53

68,06

73,53

68,06

73,53

68,06

73,53

68,06

73,53

Sumber : Data Wajib Pajak Terdaftar dan Efektif Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dan diolah

Berdasarkan hasil analisa efek in-efisiensi untuk variabel Rasio WP Non Efektif di atas dan mengacu pada KPP Pratama Gambir Satu sebagai dasar acuan, KPP Pratama yang harus meningkatkan intensifikasi Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak efektif (dilihat dari kontribusi penerimaan pajak) dan non efektif (dilihat dari Rasio WP Non Efektif) di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat adalah KPP Pratama Tanah Abang Dua, KPP Pratama Gambir Empat, KPP Pratama Sawah Besar Dua, KPP Pratama Gambir Tiga, dan KPP Pratama Cempaka Putih. Variabel kedua dalam model efek in-efisiensi adalah Biaya Pelayanan per Wajib Pajak dengan nilai koefisien sebesar -1,85, diinterpretasikan sebagai Universitas Indonesia


81

tambahan biaya pelayanan sebesar Rp 1.000,- akan menaikkan efisiensi KPP tersebut dalam mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 1,85%.. Tabel 5.10 menggambarkan besarnya biaya operasional Kantor Pelayanan Pajak yang dialokasikan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada Wajib Pajak. Tabel 5.10 Biaya Pelayanan per Wajib Pajak di KPP Pratama (dalam ribu rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang 1 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 3 Pratama Gambir 1 Pratama Gambir 4 Pratama Gambir 3 Pratama Menteng 2 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Gambir 2 Pratama Senen Pratama Tanah Abang 2 Pratama Kemayoran Pratama Cempaka Putih Rata-rata

2005 949.02 682.96 297.11 408.15 187.80 334.67 374.97 295.38 262.43 92.63 220.82 223.85 127.23 159.08 42.80 310.59

2006 732.06 693.30 603.24 500.82 453.54 280.68 287.36 242.55 333.72 257.52 216.88 187.35 206.18 150.93 161.05 353.81

2007 790.25 713.14 866.14 582.09 697.89 328.58 375.10 307.74 243.97 332.79 274.62 257.96 253.96 189.35 219.71 428.89

2008 751.11 844.87 747.32 576.62 424.31 633.08 314.98 354.49 260.58 363.49 325.25 191.44 231.69 162.52 184.73 424.43

Rata-rata 805.61 733.57 628.45 516.92 440.88 394.25 338.10 300.04 275.18 261.61 259.39 215.15 204.77 165.47 152.07 379.43


Merujuk pada hasil yang disajikan tabel 5.10, KPP Pratama Gambir Satu mengalokasikan anggaran operasional KPP dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak di atas rata-rata seluruh KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dari hasil ini yang menjadi perhatian adalah alokasi anggaran operasional pada KPP Pratama Menteng Satu, KPP Pratama Menteng Tiga, KPP Pratama Gambir Empat, dan KPP Pratama Gambir 3 yang berada di atas rata-rata seluruh KPP Pratama, namun tidak selaras dengan besarnya Rasio WP Non Efektif dan kontribusi penerimaan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran operasional tersebut tidak tepat sasaran (disallocation) sehingga harus dilakukan pengkajian ulang mengenai belanja pegawai dan belanja barang tersebut. Universitas Indonesia


82

Selanjutnya, variabel ketiga dalam model efek in-efisiensi adalah variabel pemeriksaan pajak dengan koefisien sebesar -0,003; diinterpretasikan sebagai tambahan 1 pemeriksaan yang dilakukan KPP akan menaikkan efisiensi KPP tersebut dalam mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 0,003%. Meskipun nilai koefisiennya sangat kecil dibanding koefsien variabel lainnya tetapi variabel ini tetap mempunyai pengaruh signifikan terhadap efisiensi Kantor Pelayanan Pajak. Tabel 5.11 mengambarkan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan masingmasing KPP selama tahun 2005 sampai 2008. Tabel 5.11 Jumlah Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir 2 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Cempaka Putih Pratama Sawah Besar 2 Pratama Gambir 3 Pratama Senen Pratama Kemayoran Pratama Sawah Besar 1 Pratama Menteng 3 Pratama Gambir 1 Pratama Menteng 2 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 1 Rata-rata

2005 237 297 17 37 37 47 163 30 24 20 11 66 29 25 20 70.67

2006 343 141 212 189 145 185 111 194 194 175 108 176 150 134 168 175.00

2007 379 222 235 314 209 266 223 205 203 200 251 174 149 181 166 225.13

2008 255 150 253 177 277 163 152 194 168 190 196 127 185 144 101 182.13

Rata-rata 303.50 202.50 179.25 179.25 167.00 165.25 162.25 155.75 147.25 146.25 141.50 135.75 128.25 121.00 113.75 163.23


Hasil yang ditampilkan tabel 5.11 yang diperoleh dari Laporan Penyelesaian dan Tunggakan SP3 Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, menunjukkan bahwa KPP Pratama Gambir Satu melakukan kegiatan pemeriksaan dibawah rata-rata seluruh KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Apabila ditinjau lebih lanjut, kegiatan pemeriksaan pajak sebagaimana telah disebutkan dalam bagian sebelumnya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (force compliance) dan menambah penerimaan pajak. Universitas Indonesia


83

Berkenaan dengan upaya menambah penerimaan pajak, pemeriksaan pajak menjadi efektif apabila ketetapan pajak hasil pemeriksaan tersebut dilunasi oleh Wajib Pajak (Wajib Pajak setuju dengan koreksi yang dilakukan pemeriksa). Namun hasil pemeriksaan ini akan menambah masalah baru bagi KPP jika ketetapan pajak tersebut tidak dilunasi dan menjadi tunggakan pajak. Pada tabel 5.12 disajikan penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dan tunggakan pajak serta pencairan tunggakan pajak. Dari tabel tersebut terlihat bahwa KPP Pratama Gambir Satu memiliki saldo tunggakan terkecil dibanding KPP Pratama lainnya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Tabel 5.12 Rata-rata Hasil Pemeriksaan Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2005-2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang 2 Pratama Senen Pratama Tanah Abang 1 Pratama Gambir 3 Pratama Kemayoran Pratama Menteng 1 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Cempaka Putih Pratama Menteng 3 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Gambir 4 Pratama Gambir 2 Pratama Menteng 2 Pratama Gambir 1 Rata-rata

Setoran Pajak 2.43% 0.37% 0.51% 0.38% 0.65% 1.27% 0.57% 1.17% 5.98% 4.54% 0.41% 5.21% 0.10% 1.14% 0.38% 1.71%

Tunggakan Pajak 78.11% 64.77% 53.05% 43.84% 37.96% 32.80% 32.29% 28.44% 28.05% 22.26% 18.06% 14.91% 13.97% 11.76% 9.74% 30.89%

Pencairan Tunggakan 15.27% 3.96% 6.36% 3.36% 3.53% 6.50% 3.09% 4.60% 14.39% 6.30% 2.34% 7.99% 3.11% 4.91% 1.16% 5.83%

Keterangan : Setoran pajak, tunggakan pajak, dan pencairan tunggakan merupakan persentase terhadap penerimaan pajak selama tahun 2005-2008 Sumber : Telah diolah kembali

Hasil ini dapat diartikan bahwa tunggakan pajak sebagai efek dari pemeriksaan pajak (meskipun tidak semua tunggakan pajak berasal dari pemeriksaan pajak) mempunyai pengaruh terhadap in-efisiensi KPP Pratama. Besarnya tunggakan pajak menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas dari pemeriksaan pajak itu sendiri dan upaya penagihan aktif yang dilakukan KPP Pratama. Karena pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan representasi tax effort KPP Pratama, maka hasil pada tabel 5.12 dapat dihubungkan dengan tabel Universitas Indonesia


84

5.6 mengenai tax effort index. Kedua tabel ini menunjukkan korelasi positif dimana KPP Pratama yang memiliki tax effort index yang rendah cenderung memiliki saldo tunggakan yang besar yaitu KPP Pratama Tanah Abang Dua, KPP Pratama Senen, dan KPP Pratama Kemayoran. Seluruh variabel-variabel yang telah dijelaskan di atas, secara bersamasama membentuk fungsi stochastic production frontier dan inefficiency effect menentukan tingkat efisiensi teknis suatu KPP. Besarnya pengaruh variabel tersebut ditentukan oleh besarnya koefisien hasil estimasi dari persamaan Model. Sehingga meskipun suatu KPP berdasarkan data yang ada efisien pada satu variabel, hal itu belum menjadi jaminan bahwa KPP tersebut dikategorikan efisien jika pada variabel lain justru lebih tidak efisien, demikian pula sebaliknya.



BAB 5 HASIL ESTIMASI MODEL DAN ANALISA EFISIENSI KANTOR PELAYANAN PAJAK

Recommend Documents