Bab 5 Bidang Pos Penyusunan data statistik pos semester I tahun 2010 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi bidang perposan yang meliputi pos dan jasa titipan di Indonesia serta perkembangannya dalam lima tahun terakhir (2005-semester I 2010) dan secara khusus menganalisis kondisi perposan pada semester I tahun 2010. Data yang disajikan meliputi sarana dan peralatan bidang perposan, pelayanan pos, fasilitas pelayanan pos dan jangkauan pelayanan pos, produksi pos dan jasa titipan sampai semester I tahun 2010. Penyajian data ini juga mencoba menunjukkan kinerja PT. Pos dalam memberikan pelayanan perposan
kepada
masyarakat
Indonesia.
Khusus
untuk
analisis
statistik
jasa
titipan/pengiriman ekspres juga menyajikan perkiraan pasar dari jasa titipan serta pangsa pasar antar pelaku usaha jasa titipan ekspres. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan dan kinerja bidang perposan dan logistik di Indonesia.
5.1
Ruang Lingkup
Untuk penyajian statistik pos ini, data diperoleh dari Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (selanjutnya disebut PT. Pos) terutama divisi proses dan antaran dan divisi data dan informasi. Sedangkan data jasa titipan diperoleh dari masing-masing propinsi yang datanya telah dikumpulkan di Direktorat Pos. PT. Pos terdiri atas 11 Wilayah Usaha Pos (Wilpos), dimana setiap Wilpos meliputi propinsi sebagai berikut: 1. Wilpos I
:
Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara
2. Wilpos II
:
Sumatera Barat dan Riau
3. Wilpos lII
:
Bengkulu, Jambi, Lampung dan Sumatera Selatan
4. Wilpos IV
:
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Wilpos V
:
Jawa Barat
6. Wilpos VI
:
Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
7. Wilpos VII :
Jawa Timur
8. Wilpos VIII :
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
9. Wilpos IX
:
Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kalbar
10. Wilpos X
:
Sulsel, Sultra, Sulteng dan Sulut
11. Wilpos XI :
Maluku dan Irian Jaya
Untuk jasa pengiriman ekspres, data juga diperoleh dari Assosiasi Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO) dan telah digunakan juga untuk analisis oleh USAID dan Bank Dunia. Ruang lingkup data yang disajikan dalam statistik perposan semester I tahun 2010 ini meliputi :
1.
Banyaknya Kantor Pos di seluruh Indonesia pada tahun 2009 yang terdiri dari Kantor Pos, Kantor Pos Cabang Kabupaten, Kantor Pos Cabang Dalam Kota, Kantor Pos Cabang Luar Kota, Loket Ekstensi, Pelayanan Pos Bergerak, Pelayanan pos lainnya, serta Fasilitas Pos Lainnya.
2.
Realisasi produksi surat pos yang meliputi: 2.1. Surat Pos Dalam Negeri a). Surat Pos Standar 1). Biasa 2). Tercatat 3). Perlakuan Khusus b). Surat Pos Prioritas 1). Surat Pos Kilat 2). Surat Pos Kilat Khusus Produk Regional 3). Surat Pos Perlakuan Khusus 2.2. Surat Pos Luar Negeri a). Surat Pos Standar 1). Biasa 2). Tercatat b). Surat Pos Prioritas 1). Express Mail Service (EMS) 2). Speedpost
3). Expresspost c). Surat Pos Luar Negeri Lainnya
2.3. Realisasi Produksi PT. (Persero) Pos Indonesia lainnya a). Paket Pos b). Wesel Pos c). Giro dan Cek Pos 3.
Jumlah penyelenggara jasa titipan dan produksinya.
4.
Produksi dan Perkiraan Permintaan Pasar Jasa Ekspres Indonesia menurut Jenis
5.2
Konsep dan Definisi
Karena bidang pos dan jasa titipan mengandung banyak sekali istilah, berikut ini disampaikan penjelasan berupa definisi dari terminologi yang digunakan. Definisi ini diantaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. 1.
Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi
keuangan, dan layanan keagenan pos untuk
kepentingan umum. 2.
Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.
3.
Penyelenggara pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
4.
Kantor Pos adalah Unit Pelayanan Teknis dalam penyelenggaraan jasa perposan, terdiri dari: a.
Kantor Pos adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyediakan jasa, pos dan giro secara lengkap dan pelayanannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia.
b.
Kantor Pos Cabang Kabupaten adalah unit usaha PT. Pos Indonesia disuatu kota yang
mempertanggungjawabkan
penerimaan
dan
pengeluaran
serta
eksploitasinya kepada kantor pos yang berada di kota tersebut. c.
Kantor Pos Cabang Dalam Kota adalah fasilitas pelayanan pos di ibukota kecamatan yang belum ada kantor posnya, bertempat di kantor kecamatan atau
tempat lain di ibukota kecamatan itu yang disediakan oleh pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh pegawai pemerintah daerah. d.
Kantor Pos Cabang Luar Kota adalah unit usaha PT. Pos Indonesia di luar kota yang
mempertanggungjawabkan
penerimaan
dan
pengeluaran
serta
eksploitasinya kepada Kantor Pos. 5.
Loket Ekstensi adalah sarana, pelayanan pos berbentuk loket yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia yang lokasinya di luar kantor pos.
6.
Pelayanan Pos Bergerak adalah terdiri dari: a.
Pos Keliling Kota (M) adalah penyediaan jasa pos bergerak di tempat tertentu dalam kota secara tetap dan teratur dengan menggunakan mobil atau kendaraan bermotor roda empat.
b.
Pos Keliling Desa (PKD) adalah kegiatan penyediaan jasa pos yang bergerak dari desa ke desa secara tetap dan teratur dengan menggunakan kendaraan roda dua.
c.
Pos Pemasaran Keliling (Pos Sarling) adalah unit pelayanan pos bergerak yang melaksanakan tugasnya secara tetap dan teratur dari pintu ke pintu (door to door) dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua.
7.
Pelayanan Pos Lainnya, adalah terdiri dari: a.
Waralaba adalah unit pelayanan pos yang diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan kerjasama bagi hasil dengan PT. Pos.
b.
Rumah Pos adalah unit pelayanan pos yang berlokasi di unit pemukiman transmigrasi yang dikelola oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Kanwil/Kandep Transmigrasi dan diberi bimbingan dan panjar kerja berupa benda pos dan materai (BPM) dari PT. (Persero) Pos Indonesia.
c.
Agen Pos adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di kota.
d.
Agen Pos Desa adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di desa.
e.
Agen Pos Koperasi adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di desa.
f.
Depo BPM adalah sarana pelayanan pos yang diselenggarakan oleh pihak tertentu atas ijin yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia untuk melakukan penjualan benda pos dan materai sesuai dengan harga nominal.
g.
Pos Serba adalah sarana pelayanan pos dengan tampilan menarik yang menyediakan layanan, baik yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan layanan pos. Pengelolanya adalah pegawai PT. Pos Indonesia yang diberi tugas atau pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama. Lokasi pos serba diruang kantor pos atau tempat lain yang ditunjuk.
h.
Pos Desa adalah fasilitas fisik pelayanan di luar ibukota kecamatan yang belum ada kantor pos, bertempat di kantor desa/kelurahan atau tempat lain di luar ibukota kecamatan yang disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan diselenggarakan oleh pegawai perangkat pemerintah desa kelurahan.
i.
Kantor Pos Desa adalah unit pelayanan pos di desal kelurahan.
j.
Warpos Kesra adalah fasilitas pelayanan pos yang diselenggarakan oleh paguyuban keluarga sejahtera.
k.
Pos Sekolah adalah fasilitas pelayanan pos di sekolah sekolah untuk keperluan para siswa dan sekolah, yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan mengikut sertakan organisasi resmi atau koperasi siswa dibawah pembinaan dan bimbingan kepala sekolah dan kepala kantor pos.
8.
Fasilitas Pos Lainnya, adalah terdiri dari: a.
Kotak Pos adalah kotak berkunci yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia, dipasang pada dinding kantor pos atau tempat lain yang disediakan untuk disewa oleh masyarakat yang menginginkan kiriman untuknya disampaikan melalui kotak pos itu. Tiap tiap kotak pos diberi nomor urut tersendiri.
b.
Tromol Pos adalah kotak atau wadah lain yang terkunci, disediakan di kantor pos oleh pemakai jasa pos yang menginginkan kiriman untuknya disampaikan melalui kotak pos atau wadah itu. Tromol pos dapat juga digunakan untuk pengeposan kiriman.
c.
Bis Surat adalah kotak surat milik PT. Pos Indonesia yang disediakan bagi masyarakat sebagai tempat untuk memasukkan surat pos yang akan dikirim.
d.
Peti Pos adalah kotak yang disusun dan terdiri dari 16 sampai 20 kotak yang terkunci yang ditempatkan di tempat tempat umum seperti pusat pertokoan, rumah susun dan lain lain sebagai sarana mempermudah pengantar pos menyampaikan kiriman pos.
9.
Sentral Giro a.
Sentral Giro (SG) adalah unit pelaksana teknis yang bertindak sebagai pusat penyelenggaraan administrasi rekening giro pos dalam wilayah tertentu. Pada sentral giro ini disediakan juga loket pelayanan giro pos.
b.
Sentral
Giro
Gabungan
(SGG)
adalah
unit
pelaksana
teknis
yang
menyelenggarakan administrasi rekening giro pos dalam wilayah tertentu, yang digabungkan pada Kantor Pos, karena volume pekerjaan belum memenuhi syarat. c.
Sentral
untuk berdiri sendiri. Pimpinannya dirangkap oleh Kepala Kantor Pos. Giro
Gabungan
Khusus
adalah
unit
pelaksana
teknis
yang
menyelenggarakan administrasi rekening giro pos (khusus penerimaan setoran keuangan negara pajak) di kota tertentu yang digabungkan dengan kantor pos yang sekota dengan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang tidak ada Sentral Giro/ Sentral Giro Gabungannya. d.
Sentral Pengelolaan Pos (SPP) adalah unit pelaksana teknis yang khusus mengadakan satu jenis pekerjaan berupa pengelolaan dan antaran surat pos.
e.
Kios Benda Pos dan Materai (KBPM) adalah sarana pelayanan pos berupa kios yang diserahi tugas menjual benda pos dan meterai. Kios ini biasanya di halaman kantor pos atau sekitarnya.
10.
Produksi Pos, adalah a.
Surat adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukkan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan secara fisik
b.
Surat Pos adalah himpunan bagi surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkusan.
c.
Paket Pos adalah kemasan yang berisi barang dengan syarat syarat tertentu, seperti bentuk, ukuran dan berat yang dikirim melalui pos.
d.
Wesel Pos adalah sarana pelayanan pengiriman uang di dalam negeri dan ke luar negeri melalui pos yang paling sederhana dan ekonomis.
e.
Kiriman adalah satuan surat pos atau paket pos dalam proses pertukaran.
f.
Kiriman Pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos untuk dipertukarkan.
g.
Giro Pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang dengan pemindahbukuan melalui pos.
h.
Cek Pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos.
i.
Barang Cetakan adalah segala jenis publikasi yang dicetak pada kertas atau bahan termasuk, tetapi tidak terbatas pada buku, brosur, katalog, surat kabar dan majalah.
j.
Express Mail Service (EMS) adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) secara ekspres ke Luar negeri dengan angkutan udara. Tersedia jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
k.
Pos Cepat Antar Kota Terbatas (Pos Patas) adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) di dalam negeri dengan angkutan udara darat. Tersedia jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
l.
Pos Kilat Khusus adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) secara khusus dengan angkutan udara dan darat. Pengirim menerima bukti kirim, bukti terima dan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
m.
Pos Cepat Antaran Kota (Pos Canta) adalah layanan pengiriman surat (termasuk dokumen) di dalam kota berikut jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
n.
Surat Elektronik (Ratron) adalah layanan surat yang proses penyampaiannya kepada penyelenggara pos melalui elektronik atau berupa softcopy untuk disampaikan secara fisik kepada individu atau badan dengan alamat tertentu.
11.
Jasa titipan adalah layanan jasa tertentu dari sektor pos yang diijinkan untuk diselenggarakan oleh perusahaan swasta.
a.
Barang cetakan adalah dokumen yang beratnya tidak melebihi 1 kg.
b.
Paket adalah barang yang dikemas dalam bentuk paket.
c.
Bungkusan kecil adalah paket yang beratnya tidak melebihi 1 kg.
d.
Sekogram adalah paket yang beratnya sampai 7 kg dapat berupa dokumen.
e.
Surat kabar adalah media cetak.
f.
Koli adalah barang yang ditentukan biaya pengirimannya berdasarkan unit jumlah barang (koli).
g.
Kg adalah barang yang ditentukan biaya pengirimannya berdasarkan unit berat dalam satuan kg.
12.
Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
5.3
Uraian Data Statistik Perposan
Pemaparan data statistik bidang Perposan pada bagian ini terdiri dari statistik sarana dan prasarana pos, statistik bidang logistik dan penerbitan perangko. Sarana dan prasarana pos meliputi kantor pos menurut berbagai jenisnya, pelayanan pos bergerak, fasilitas pelayanan pos bergerak dan jangkauan pelayanannya. Sementara untuk produksi mencakup produksi surat, produksi jasa titipan dan keadaan usaha jasa titipan. Uraian data statistik bidang perposan ini juga akan menganalisis kinerja dan jangkauan pelayanan dari PT Pos sebagai pelaku utama perposan di Indonesia.
5.3.1 Alat Pos Pada bagian ini disajikan data dan informasi statistik alat dan sarana penunjang pos yang terdiri dari sebaran kantor pos menurut jenis dan lokasi (wilayah pos), Pelayanan pos lainnya menurut jenis pelayanan dan lokasi (wilayah pos dan pulau), pelayanan pos bergerak menurut jenis dan lokasi (wilayah pos), fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis dan lokasi (wilayah pos) dan jangkauan pelayanan pos yang meliputi jangkauan pelayanan di
kecamatan, desa dan lokasi transmigrasi. Data-data yang disajikan meliputi data lima tahun terakhir, data sampai semester I Tahun 2010.
5.3.1.1 Jumlah Kantor Pos a.
Perkembangan Jumlah Kantor Pos Tahun 2004-Semester I 2010
Setelah tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung menurun sampai tahun 2008, jumlah sarana pos dalam bentuk kantor pos kembali meningkat dalam 1,5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah kantor pos dimulai pada tahun 2009 yang meningkat sebesar 1,7% menjadi 3532. Peningkatan pada tahun 2009 terutama terjadi karena bertambahnya kantor pos cabang (kabupaten) dengan jumlah yang signifikan sehingga jumlahnya meningkat 121,6% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, sampai bulan Juni 2010 jumlah kantor pos juga meningkat kembali sebesar 0,3% menjadi 3543. Berbeda dengan tahun 2009, peningkatan pada semester I tahun 2010 ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kantor pos cabang (luar kota) yang meningkat 0,3% dibanding tahun sebelumnya atau meningkat sebanyak 8 unit. Sementara kantor pos cabang (kabupaten) dan kantor pos cabang (dalam kota) hanya meningkat masing-masing sebesar 1 unit seperti ditunjukkan tabel 5.1. Tabel 5.1 Perkembangan jumlah kantor Pos menurut jenisnya tahun 2004-Semester I 2010. No Jenis Kantor Pos 1 2
Kantor Pos Kantor Pos Cabang (Kabupaten)
3
Kantor Pos Cabang (Dalam Kota)
4
Kantor Pos Cabang (Luar Kota)
Jumlah
2005 2006 2007 2008 2009 2010* 207 207 207 207 207 208 88 88 88 88 195 196 760 755 754 751 761 762 2.433 2.425 2.422 2.427 2369 2.377 3.488 3.475 3.471 3.473 3.532 3.543
*) Sampai 20 Juni 2010 Sumber : PT. Pos Indonesia
Dari komposisi kantor pos yang tersedia untuk melayani masyarakat terlihat bahwa kantor pos yang paling banyak tersedia adalah kantor pos cabang (luar kota) yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding jumlah kantor pos lainnya. Jumlah kantor pos cabang (luar kota) ini juga relatif stabil meskipun menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam tiga tahun terakhir. Penyediaan sarana kantor pos terbanyak berikutnya adalah dalam bentuk kantor pos cabang (dalam kota) dengan jumlah hampir 25% dari kantor pos cabang (luar kota).
Sementara kantor pos cabang (kabupaten) jumlahnya hanya kurang dari 100 meskipun mengalami penambahan signifikan pada dua tahun terakhir menjadi hampir 200 unit.
Penyediaan jumlah kantor pos cabang (luar kota) yang jauh lebih banyak sejalan dengan kondisi geografis Indonesia yang lebih banyak bukan merupakan wilayah perkotaan. Sementara peningkatan jumlah kantor pos cabang (kabupaten) pada tahun 2009 terkait dengan banyaknya daerah kabupaten baru hasil pemekaran yang banyak bermunculan setelah era otonomi daerah. Pemekaran daerah kabupaten yang banyak terjadi menutut PT. Pos untuk merespon kebutuhan pelayanan perposan di daerah baru terutama pada daerah pusat pemerintahannya guna mendukung kelancaran fungsi pemerintahan di daerah. Gambar 5.1. Perkembangan jumlah Kantor Pos yang dikelola PT. Pos Tahun 2006 - Semester I 2010 2.500 2.000
1.500 1.000 500
2006 2007 2008 2009 2010* Kantor Pos Kantor Pos Cabang (Kabupaten) Kantor Pos Cabang (Dalam Kota) Kantor Pos Cabang (Luar Kota)
b.
Distribusi Jumlah Kantor Pos Tahun 2005 - Semester I 2010
Persebaran kantor yang tersedia antar wilayah pos menunjukkan tidak terjadi pergeseran distribusi kantor pos yang signifikan dalam enam tahun terakhir. Sarana kantor pos paling banyak masih terdapat di daerah-daerah di pulau Jawa yang ditunjukkan oleh jumlah kantor pos di wilayah pos 4, 5, 6 dan 7. Peningkatan jumlah kantor pos yang terjadi cukup signifikan pada tahun 2009, penambahan paling banyak juga terjadi di wilayah pos VI yang meliputi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, meskipun di wilayah lain di Jawa tidak terjadi penambahan kantor pos.
Tabel 5.2 menunjukkan bahwa ketika pada wilayah pos lain tidak menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kantor pos dan bahkan menunjukkan terjadinya penurunan, jumlah kantor pos di wilayah pos di Pulau Jawa justru menunjukkan terjadinya peningkatan, kecuali untuk wilayah pos 5. Pada wilayah pos 4 dan 6, peningkatan jumlah kantor pos dari tahun 2005 sampai semester I 2010 mencapai 10,9% dan 7,6%. Namun untuk wilayah pos 5, jumlah kantor pos pada periode yang sama menurun sebesar 12,9%. Pada wilayah pos lain di luar Jawa, tidak terjadi perubahan yang signifikan namun menunjukkan kecenderungan menurun. Pada wilayah pos 3, jumlah kantor pos menurun sebesar 5% dari tahun 2005 sampai semester I 2010. Sementara pada Wilayah Pos 1 penurunan terjadi sebesar 2,3% pada periode yang sama. Tabel 5.2. Perkembangan jumlah kantor Pos menurut Wilpos tahun 2004 - Semester I 2010
No. Wilayah Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
11 Jumlah
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
300 218 316 331 383 574 485 207 314 273 109 3.510
298 218 306 375 338 574 484 205 306 272 99 3.475
298 215 306 375 338 574 484 206 305 272 99 3.472
299 215 304 374 334 574 484 207 308 273 101 3.473
302 215 304 374 334 619 484 207 308 276 109 3.532
303 215 304 375 337 621 486 208 309 276 109 3543
*) Sampai 30 Juni 2010 Sumber : PT. Pos Indonesia Dari sebaran distribusinya terlihat bahwa proporsi terbesar kantor pos terdapat di wilayah pos VI yang meliputi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan proporsi mencapai 17,5%. Proporsi terbanyak berikutnya adalah di wilayah pos VII (Jawa Timur) dan wilayah pos IV yang meliputi DKI Jakarta dengan proporsi mencapai 13,7% dan 10,6%. Jika dilihat dari pola distribusi ini, terlihat bahwa sarana kantor pos masih terkonsentrasi di di Pulau Jawa. Jika di total, proporsi kantor pos untuk semua jenis yang berada di Jawa mencapai 51,3% dari total
kantor pos yang tersedia. Dengan kata lain, lebih dari separuh kantor pos yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa. Gambar 5.2. Distribusi Kantor Pos (total) menurut Wilayah Pos sampai Semester I 2010 Wilpos IX; 8,7%
Wilpos X; 7,8%
Wilpos VIII; 5,9%
Wilpos I; 8,6%
Wilpos XI; Wilpos II; 3,1% 6,1%
Wilpos III; 8,6%
Wilpos IV; 10,6%
Wilpos VII; 13,7% Wilpos VI; 17,5%
Wilpos V; 9,5%
Sementara proporsi kantor pos di Sumatera hanya mencapai 23,2%, Proporsi terendah berada di wilayah Maluku dan Papua dimana untuk wilayah yang cukup luas ini, proporsi penyediaan kantor pos hanya 3,1% dari total kantor pos yang ada di Indonesia. Pola distribusi kantor pos yang terjadi menunjukkan bahwa pola persebaran penyediaan sarana kantor pos masih lebih didasarkan pada kepadatan penduduk yang dilayani dan tingkat kemajuan daerah yang secara implisit menunjukkan adanya kebutuhan pelayanan pos.
Trend perkembangan jumlah kantor pos seperti diperlihatkan oleh gambar 5.3 juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kantor pos hanya terjadi pada wilayah pos VI. Sementara peningkatan jumlah kantor pos pada wilayah IV pada tahun 2006 dan selanjutnya tidak terjadi lagi peningkatan. Sebaliknya penurunan terjadi pada wilayah pos V yang terjadi pada tahun 2006. Pada wilayah pos lain menunjukkan jumlah yang cenderung stagnan dengan peningkatan atau penurunan yang rendah.
Distribusi kantor pos menurut jenis dan wilayah pos pada semester I tahun 2010 menunjukkan terjadinya perbedaan pada pola distribusi kantor pos. Untuk kantor pos cabang (kabupaten), jumlah terbesar justru terdapat di wilayah pos IV yang meliputi wilayah
Jabotabek. Sementara pada wilayah pos lain, jumlah kantor pos cabang (kabupaten) ini relatif sedikit terutama di wilayah pos lain di Jawa seperti ditunjukkan pada Tabel 5.3. Sementara untuk jenis kantor pos, distribusinya cenderung merata diantara wilayah pos dengan jumlah yang sedikit lebih banyak pada wilayah pos VI dan VII. Gambar 5.3. Trend perubahan jumlah Kantor Pos menurut Wilayah Pos 2005 - Semester I 2010 700 Wilpos I 600
Wilpos II
500
Wilpos III
400
Wilpos IV Wilpos V
300
Wilpos VI
200
Wilpos VII
100
Wilpos VIII
Wilpos IX
0 2005
2006
2007
2008
2009
Wilpos X
2010*
Untuk jenis kantor pos cabang (dalam kota) distribusinya menunjukkan pola yang mengikuti tingkat kepadatan penduduk dan kemajuan sosial-ekonomi wilayah pos tersebut meskipun perbedaan jumlahnya tidak terlalu besar. Gambar 5.4 menunjukkan pola persebaran jumlah kantor pos yang berbeda antara kantor pos yang relatif merata, kantor pos cabang (kabuaten) yang terkonsentrasi di wilayah pos IV dan kantor pos cabang (dalam kota) yang sedikit variatif antar wilayah pos. Tabel 5.3. Sebaran Jumlah Kantor Pos menurut Jenis dan Wilayah Pos Semester I 2010
No 1 2 3 4
Jenis Kantor Pos Kantor Pos Cabang (Kabupaten) Kantor Pos Cabang (Dalam Kota) Kantor Pos Cabang (Luar Kota) Jumlah
I 19
II 15
III 16
IV 21
21
17
33 258
32
44
50
Wilayah Pos V VI VII VIII IX 18 33 30 14 19
X 13
XI Jumlah 10 208
1
6
3
17
33
42
23
454
84
96
72
31
48
37
10
600
231 139 205 111 234 486 381 146 209 184
66
2392
303 215 304 486 337 621 486 208 309 276 109
3654
96
Gambar 5.4. Perbandingan jumlah kantor Pos antar Wilpos Pos menurut jenis Semester I 2010 500 450 400 350 300 250
200 150 100 50 0 I
II
III
IV
V
Kantor Pos Kantor Pos Cabang (Dalam Kota)
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Kantor Pos Cabang (Kabupaten) Kantor Pos Cabang (Luar Kota)
Sementara untuk kantor cabang (luar kota) menunjukkan perbedaan yang signifikan antar wilayah pos dengan proporsi yang menonjol di wilayah pos VI dan VII. Namun untuk seluruh jenis kantor pos, distribusi untuk wilayah pos XI menunjukkan jumlah yang sedikit. Hal ini menunjukkan kawasan Indonesia Timur belum menjadi prioritas dalam penyediaan sarana kantor pos oleh PT. Pos.
Wilayah Pos VI memiliki jumlah kantor pos yang paling banyak karena kepadatan penduduk yang tinggi dan daerah administratif yang banyak karena terdri dari dua propinsi yang berada di Jawa. Namun dari sisi kepadatan jumlah kantor pos dibanding luas wilayahnya, wilayah Pos IV yang meliputi wilayah Jabotabek memiliki kepadatan paling tinggi karena kebutuhan untuk memenuhi aktivitas sosial ekonomi yang juga tinggi .
c. Cakupan Jangkauan Pelayanan Kantor Pos Meskipun menunjukkan ketersediaan jumlah kantor pos yang lebih besar dibanding wilayah pos lainnya, namun cakupan beban pelayanan kantor pos di wilayah pos di Jawa masih cukup tinggi. Bahkan untuk cakupan pelayanan penduduk terbesar terdapat pada kantor pos di wilayah pos V yang meliputi wilayah Jawa Barat dan Banten. Satu kantor pos di wilayah pos V ini harus melayani sekitar 154 ribu penduduk. Sementara satu kantor pos di wilayah
pos VII (Jawa Timur) harus melayani sekitar 77 ribu penduduk, yang merupakan terbesar kedua. Khusus untuk Jakarta, beban cakupan pelayanan penduduknya memang relatif rendah yaitu ha sekitar 19 ribu karena jumlah kantor pos yang cukup banyak sementara jumlah penduduk totalnya tidak terlalu besar karena hanya mencakup wilayah Jabotabek.
Untuk wilayah Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia (Maluku dan Papua), meskipun jumlah kantor pos yang tersedia tidak banyak, namun beban cakupan pelayanan penduduknya juga tidak besar. Satu kantor pos di Kalimantan memiliki beban pelayanan sekitar 43 ribu orang sementara di Maluku dan Papua memiliki beban pelayanan sekitar 57 ribu orang. Hal ini disebabkan jumlah penduduk di kedua wilayah pos tersebut yang tidak sepadat di wilayah pos di Pulau Jawa. Gambar 5.5 juga menunjukkan beban cakupan pelayanan penduduk untuk kantor pos di wilayah pos di Sumatera juga tidak terlalu besar karena jumlah penduduk yang juga tidak terlalu berat.
Namun jika dilihat jangkauan luas pelayanannya berdasarkan luas wilayah di masing-masing wilayah pos, jangkauan luas pelayanan kantor pos yang paling besar justru terdapat di wilayah pos 11 dan 9. Tabel 5.4. Cakupan dan Jangkauan pelayanan kantor pos menurut Wilayah Pos Semester I 2010
No.
Wilayah Pos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Cakupan penduduk per kantor pos 59.026 55.326 69.242 19.125 154.439 58.984 77.098 61.331 42.985 61.626 57.292
Jangkauan luas pelayanan per kantor pos (km2) 432 638 699 1 105 58 98 351 1.761 683 4.541
Gambar 5.5. Jumlah penduduk yang dilayani per satu kantor pos menurut Wilpos Semester I 2010 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000
40.000 20.000 0
Satu kantor pos di wilayah Maluku dan Papua, harus melayani area seluas 4541 km2 dan di wilayah Kalimantan, satu kantor pos harus melayani area seluas 1761 km2. Jangkauan pelayanan yang paling kecil terdapat di wilayah pos 4 (Jabotabek) dimana satu kantor pos hanya mencakup areal pelayanan seluas sekitar 1 km2. Wilayah pos di Pulau Jawa juga memiliki jangkauan luas pelayanan yang kecil dimana satu kantor pos rata-rata hanya melayani areal seluas kurang dari 100 km2 kecuali untuk wilayah pos 5 sebesar 105 km2. Gambar 5.6. Luas wilayah yang dilayani per satu kantor pos di tiap Wilayah Pos Semester I 2010 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500
1.000 500 0
Meskipun memiliki beban cakupan pelayanan penduduk yang relatif lebih kecil, namun kantor pos di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua memiliki areal pelayanan yang sangat luas karena jumlah kantor pos yang masih sedikit dibandingkan dengan luas areal yang dilayani. 5.3.1.2. Pelayanan Pos Bergerak Penyediaan sarana pos dalam bentuk Pelayanan Pos Bergerak merupakan upaya PT. Pos untuk memperluas jangkauan pelayanan pos dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan pos. Hal ini dlakukan dalam bentuk penyediaan sarana dalam bentuk Pos Keliling Kota, Pos Keliling Desa, dan Pos Pasar Keliling (Pos Sarling) yang dapat lebih menjangkau masyarakat terutama yang jauh dari sarana kantor pos dan jauh dari perkotaan. Dilihat dari jumlah unit, Pos Keliling Desa merupakan yang terbanyak hampir di semua wilayah, dibanding dengan bentuk pelayanan pos bergerak lainnya.
a.
Komposisi dan Distribusi Pos Pelayanan Bergerak
Sampai dengan semester I tahun 2010, pelayanan bergerak oleh PT Pos kepada penduduk telah dilayani oleh 2076 unit pos pelayanan bergerak dengan 3042 trayek dan 6317 terminal. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dengan pos pelayanan bergerak pada tahun sebelumnya (Desember 2009). Dari jumlah tersebut, pos pelayanan bergerak paling banyak adalah untuk jenis pos keliling desa. Sampai semester I tahun 2010, PT. Pos menyediakan 1600 unit pos keliling desa yang memiliki 2799 trayek dan 5862 terminal. Hal ini berarti bahwa setiap unit pos keliling desa, melayani sekitar 3-4 titik pelayanan. Sementara untuk pos keliling kota, tersedia sekitar 211 unit dengan jumlah pelayanan sebanyak 455 titik atau sekitar dua titik pelayanan dilakukan oleh setiap unit pos keliling kota. Jumlah unit pelayanan pos keliling desa yang lebih banyak daripada pos keliling kota dengan jumlah titik (terminal) pelayanan yang juga lebih banyak disebabkan wilayah Indonesia yang lebih banyak pedesaan serta akses ke kantor yang lebih sulit di daerah pedesaan. Dengan demikian dibutuhkan penyediaan layanan khusus yang lebih banyak di pedesaan melalui pelayanan pos bergerak.
Tabel 5.5. Sebaran Jumlah Pelayanan Pos Bergerak menurut Jenis dan Wilpos Semester I 2010 No
1
Pos Pelayanan Bergerak Pos Keliling Kota
Satuan
2
3
Pos Sarling
Jumlah Pos Pelayanan Bergerak
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Jumlah
6
16
11
108
16
17
18
2
10
5
2
211
Trayek
6
17
16
112
20
21
22
2
16
9
2
243
15
35
30
182
38
45
43
5
40
19
3
455
Unit
136
88
176
56
250
392
250
51
93
104
4
1600
Trayek
239
155
328
95
455
673
428
103
153
160
10
2799
Terminal
440
446
546
212
1.014
1.432
919
211
285
329
28
5862
Unit
21
36
23
39
7
31
45
18
25
19
1
265
Trayek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terminal
-
I
Unit Terminal
Pos Keliling Desa
Wilayah Pos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Unit
163
140
210
203
273
440
313
71
128
128
7
2076
-
Trayek
245
172
344
207
475
694
450
105
169
169
12
3042
Terminal
455
481
576
394
1.052
1.477
962
216
325
348
31
6.317
Jika dilihat dari distribusi penyediaan pelayanan pos bergerak ini, persebaran penyediaan pos pelayanan bergerak ini sampai semester I tahun 2010 ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya untuk pos keliling kota dan pos keliling desa. Untuk pos keliling kota, jumlah terbesar berada di wilayah pos IV yang meliputi wilayah Jabodetabek dengan jumlah mencapai lebih dari 100. Sementara untuk wilayah pos lain, jumlah pos keliling kota ini hanya kurang dari 20 unit setiap wilpos-nya. Konsentrasi keberadaan pos keliling kota di wilayah pos IV ini wajar mengingat daerah-daerah di wilayah pos IV merupakan daerah perkotaan.
Sementara untuk pos keliling desa, keberadaan unit pos keliling ini juga paling banyak berada di wilayah pos di pulau Jawa seperti wilayah pos VI yang merupakan terbanyak memiliki pos keliling desa, diikuti dengan wilayah pos V dan VII. Jumlah unit pos keliling desa di wilayah pos V (Jawa Barat dan Banten) dan VII (Jawa Timur) mencapai 250 unit. Bahkan di wilayah pos VI (Jawa tengah dan DIY) jumlahnya mencapai hampir 400 unit. Sementara di wilpos lain, jumlah pos keliling desa ini kurang dari 200 tiap wilpos-nya. Bahkan untuk kawasan tengah dan timur Indonesia, jumlahnya kurang dari 100 tiap wilpos-nya kecuali untuk Wilpos X (Sulawesi) yang memiliki 104 pos keliling desa. Gambar 5.7 menunjukka n bahwa lokasi pelayanan pos bergerak masih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa untuk semua jenis pelayanan pos bergerak. Untuk jenis pos keliling desa, keberadaan pelayanan
pos bergerak terbanyak di wilayah pos VI, V dan VII. Sementara untuk pelayanan pos sarling paling banyak berada di wilayah pos IV, VII dan VI. Gambar 5.7. Distribusi Pelayanan Pos Bergerak antar Wilpos Pos menurut jenis Semester I 2010 400
350 300 250 200 150 100 50
I
II
III
IV
Pos Keliling Kota
V
VI
VII
Pos Keliling Desa
VIII
IX
X
XI
Pos Sarling
Sedangkan untuk pos keliling kota paling banyak berada di wilayah pos IV yang merupakan daerah perkotaan. Keberadaan pelayanan pos bergerak di luar Jawa yang menonjol hanya di wilayah pos III. Namun untuk jenis pos keliling kota, di wilayah pos II yang meliputi Sumatera bagian tengah, jumlahnya juga cukup banyak dibanding daerah lain di luar Jawa.
Secara total proporsi pelayanan pos bergerak paling banyak terdapat di wilayah pos 6 dengan proporsi mencapai 21,2% diikuti dengan wilayah pos 7 dengan proporsi 15,1% dan wilayah pos 5 (13,2%). Proporsi keberadaan pelayanan pos bergerak di Pulau Jawa secara total proporsinya mencapai 59,2%, sementara di Sumatera proporsinya hanya mencapai 24,7%. Bahkan untuk kawasan timur Indonesia (wilpos 11), proporsi pelayanan pos bergerak proporsinya hanya 0,3%. Artinya meskipun daerahnya sangat luas dan akses transportasi masih terbatas, namun keberadaan pelayanan pos bergerak untuk melayani penduduk di wilayah tersebut masih sangat kurang.
Gambar 5.8. Proporsi jumlah pelayanan pos bergerak antar Wilpos Semester I 2010 Wilpos 9; 6,2%
Wilpos 10; 6,2%
Wilpos 8; 3,4%
Wilpos 11; Wilpos 0,3% 1; 7,9% Wilpos 2; 6,7%
Wilpos 7; 15,1%
Wilpos 3; 10,1%
Wilpos 4; 9,8% Wilpos 6; 21,2%
Wilpos 5; 13,2%
b. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Bergerak Dengan fungsi untuk menjangkau pelayanan pos di daerah-daerah yang sulit menjangkau sarana kantor pos, jumlah pelayanan pos bergerak diupayakan mampu melayani masyarakat secara efektif. Kemampuan pelayanan dari sarana pelayanan pos bergerak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani relatif hampir merata pada semua wilayah kecuali untuk wilayah pos 11. Cakupan pelayanan penduduk untuk setiap unit pelayanan pos bergerak di wilpos 1 sampai 10 berkisar antara 45 ribu penduduk sampai 190 ribu penduduk. Cakupan pelayanan yang terkecil terdapat di wilpos IV karena jumlah penduduknya yang juga tidka banyak. Meskipun penyediaan pos pelayanan bergerak di wilpos 5 cukup banyak, namun beban pelayanan pos pelayanan bergerak di wilpos ini masih cukup besar dimana satu unit pelayanan pos bergerak harus melayani hampir 200 ribu penduduk seperti ditunjukkan Tabel 5.6. Tabel 5.6 dan gambar 5.9 juga menunjukkan rendahnya penyediaan sarana pelayanan pos bergerak dimana satu unit pelayanan pos bergerak harus melayani hampir 900 ribu penduduk.
Jika dilihat dari rasionya terhadap luas wilayah pelayanannya, jangkauan pelayanan dari pelayanan pos bergerak di wilayah pos 11 juga merupakan yang paling besar dan jauh lebih luas daripada wilayah pos lainnya seperti ditunjukkan pada gambar 5.10. Satu pelayanan pos bergerak di wilpos 11 harus menjangkau areal pelayanan seluas lebih dari 70 ribu km2. Sementara pada wilpos di pulau Jawa, hanya menjangkau pelayanan seluas kurang dari 155 km2. Bahkan untuk wilpos IV (Jabodetabek), satu unit pelayanan pos bergerak hanya
menjangkau pelayanan seluas 3 km2 karena jumlah pelayanan pos bergeraknya yang relatif banyak dibanding luas areal pelayanannya Tabel 5.6. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Pelayanan bergerak Semester I 2010
No.
Wilayah Pos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Cakupan penduduk per pos bergerak 109.723 84.964 100.237 45.788 190.644 83.248 119.712 179.673 103.770 132.881 892.114
Jangkauan luas pelayanan per pos bergerak (km2) 803 980 1.012 3 130 82 153 1.029 4.251 1.473 70.708
Gambar 5.9. Cakupan pelayanan penduduk pos pelayanan bergerak Semester I 2010 900.000 800.000 700.000
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000
100.000 0
Pola penyediaan pos pelayanan bergerak tidak sepenuhnya mengikuti sebaran penduduk. Meskipun kepadatan penduduknya trendah, namun penyediaan pos pelayanan bergerak di wilayah pos 11 juga masih sangat kurang untuk melayani penduduk yang ada. Satu unit pelayanan pos bergerak di Kawasan Timur Indonesia ini harus melayani hanpir 900 ribu penduduk
Gambar 5.10. Jangkauan Pelayanan per satu unit Pos Pelayanan Bergerak Semester I 2010 80.000 70.000
60.000 50.000
40.000 30.000 20.000 10.000 0
5.3.1.3. Pelayanan Pos Lainnya. Salah satu bentuk pelayanan pos lainnya adalah dalam bentuk pelayanan pos lainnya yang bukan berbetuk kantor pos atau unit pelayanan pos khusus. Pelayanan pos lainnya ini meliputi pelayanan yang dilakukan melalui waralaba, rumah pos, agen pos, pos desa dan sebagainya unuk lebih mendekatkan pelayanan pos kepada penduduk. Terdapat 12 jenis pelayanan pos lainnya yang disediakan dengan 11 jenis yang pelayanannya cukup aktif dan termanfaatkan.
a.
Jumlah Pelayanan Pos Lainnya
Jumlah pelayanan pos lainnya relatif tidak banyak mengalami perubahan sejak tahun 2007 sampai tahun 2009. Namun pada tahun 2010, sampai semester I terjadi penurunan cukup signifikan dalam jumlah pelayanan pos lainnya yang tersedia. Penurunan jumlah pelayanan pos lainnya pada semester I 2010 mencapai 2,1% dari tahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi terutama untuk jenis rumah pos, pos desa dan kantor pos desa dengan penurunan terbesar terjadi pada rumah pos yang menurun sebesar 62,5% dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk jenis pelayanan pos lainnya, jumlahnya cenderung tetap dibanding tahun sebelumnya.
Distribusi ketersediaan pelayanan pos lainnya menurut wilayah pos pada semester I tahun 2010 menunjukkan penyediaan sarana pelayanan pos lainnya paling banyak masih terjadi di pulau Jawa. Jumlah pelayanan pos lainnya di wilpos di Pulau Jawa lebih dari 1500 unit per wilpos-nya. Bahkan untuk wilpos 6 (Jawa tengah dan DIY) dan wilpos 7 (Jawa Timur) jumlahnya mencapai lebih dari 2000 unit. Distribusi pelayanan pos lainnya yang lebih banyak di pulau Jawa terjadi hampir pada semua jenis pelayanan pos lainnya. Namun untuk jenis Kantor Pos Desa, meskipun di wilpos 7 jumlahnya cukup banyak, distribusi terbesar terdapat di wilpos 9 (Kalimantan) dan 10 (Sulawesi). Tabel 5.7. Perkembangan Pelayanan Pos Lainnya Tahun 2005- Semester I 2010
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan Pos Lainnya Waralaba Rumah Pos Agenpos Agenpos Desa Agenpos Koperasi Depo Bpm Posserba Pos Desa Kantor Pos Desa Warpos Kesra Pos Sekolah Jumlah
2005 7 368 1543 319 428 5226 0 2873 868 1438 3291 16361
2006 7 368 1543 319 428 5226 0 2827 866 1438 3291 16313
Tahun 2007 2008 7 23 368 368 1577 1573 319 318 428 427 5226 5220 0 0 2732 2723 888 889 1438 1426 3291 3294 16274 16261
2009 23 368 1573 318 427 5220 0 2723 889 1426 3294 16261
2010* 23 138 1573 318 427 5220 0 2649 855 1426 3294 15923
Jumlah kantor pos desa di wilpos I juga relatif cukup besar. Persebaran untuk tiap jenis pelayanan pos lainnya juga berbeda-beda. Untuk jenis agen pos, terbanyak di wilpos 4 yang merupakan daerah perkotaan, dengan jumlah agen pos yang jumlahnya jauh lebih besar daripada wilpos lainnya. Sementara untuk rumah pos hanya tersedia justru di luar Jawa. Sedangkan untuk jenis pos sekolah, tersebar hampir merata di semua wilpos.
Tabel 5.8. Sebaran Jumlah Pelayanan Pos Lainnya menurut jenis dan Wilayah Pos Semester I 2010 No
Pelayanan Pos Lainnya
Wilayah Pos I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Jumlah
1
Waralaba
5
1
-
6
3
3
1
-
1
3
-
23
2
Rumahpos
30
35
68
-
-
-
-
1
2
1
1
138
3
Agenpos
64
54
32
517
159
171
215
110
127
97
27
1.573
4
Agenpos Desa
46
17
7
15
45
47
49
40
37
12
3
318
5
Agenpos Koperasi
20
27
18
83
59
64
32
36
49
21
18
427
6
Depo Bpm
342
331
224
295
562
1.220
1.121
449
212
342
122
5.220
7
Posserba
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Pos Desa
232
255
259
117
375
568
140
199
207
180
117
2.649
9
Kantor Pos Desa
89
5
29
47
97
40
135
42
145
155
71
855
101
118
91
200
218
213
127
93
147
59
59
1.426
357 1.286
339 1.182
243 971
303 1.583
397 1.915
465 2.791
406 2.226
266 1.236
286 1.213
124 994
108 526
3.294 15.923
10
Warpos Kesra
11
Pos Sekolah Jumlah
-
Gambar 5.11 mempertegas bahwa keberadaan pelayanan pos lainnya masih dominan di wilayah pos di pulau Jawa yang meliputi wilpos 4, 5, 6 dan 7. Keberadaan pelayanan pos lainnya yang menonjol di Jawa terutama untuk jenis Dipo BPM mengingat jumlah penduduk di Jawa yang lebih banyak dan mendukung untuk penyelenggaraan Dipo BPM yang melibatkan kerjsama dengan unsur masyarakat. Di luar Jawa, keberadaan pelayanan pos lainnya yang cukup menonjol hanya di wilpos 1 (Sumatera bagian utara), wilpos 8 (Bali, Nusa tenggara) dan wilpos 9 (Kalimantan). Bahkan keberadaan pelayanan pos lainnya di wilpos 11 yang memiliki wilayah yang sangat luas dan tersebar justru paling sedikit. Hal ini diduga karena ketersediaan sarana pendukung yang masih kurang dan jarak antar penduduk yang jauh untuk mendukung penyediaan pelayanan pos lainnya.
Distribusi pelayanan pos lainnya yang dominan di pulau Jawa juga terlihar dari proporsi sebaran total pelayanan pos lainnya sepeti ditunjukkan pada gambar 5.12. Proporsi keberadaan pelayanan pos lainnya terbesar terdapat di wilpos 6 sebesar 17,5% diikuti oleh Wilpos 7 (14%) dan wilpos 5 (12%). Ketiga wilpos ini merupakan daerah-daerah di Jawa yang banyak memiliki daerah perkotan dan pedesaan. Total untuk 4 wilpos di Jawa, keberadaan sarana pelayanan pos lainnya proporsinya mencapai 53,7%. Sementara total proporsi pelayanan pos lainnya di Sumatera hanya 21,6%. Bahkan di wiilpos 11 yang merupakan kawasan timur Indonesia, proporsi penyediaan pelayanan pos lainnya hanya 3,3% dari total pelayanan pos lainnya yang ada di Indonesia.
-
Persebaran pelayanan pos lainnya yang menonjol di Jawa pada semester I 2010 ini juga terlihat dari distribusinya menurut pulau. Jumlah total pelayanan pos lainnya di pulau Jawa mencapai lebih dari 8000 unit,sementara di Sumatera mencapai hampir 3500 unit. Sedangkan di Sulawesi dan Maluku-Papua, jumlah total pelayanan pos yang tersedia hanya kurang dari 1000 unit. Untuk beberapa jenis pelayanan pos lainnya, tidak tersedia pelayanannya pada daerah tertentu seperti untuk Waralaba dan rumah pos.
Distribusi pelayanan pos lainnya menurut jenis pelayanan seperti diperlihatkan gambar 5.13 dan 5.14 menunjukkan bahwa proporsi terbesar penyediaan pelayanan pos lainnya adalah untuk jenis Dipo BPM, diikuti pos sekolah dan pos desa. Proporsi Dipo Bpm mencapai 32% dari total pelayanan pos lainnya sementara untuk pos sekolah dan pos desa masing-masing mencapai 20,7% dan 16,6%. Gambar 5.11. Jumlah pelayanan pos lainnya antar Wilpos Semester I 2010 3.000 2.500
Pos Sekolah Warpos Kesra
2.000
Kantor Pos Desa Pos Desa
1.500
Posserba Dipo Bpm
1.000 500
-
Agenpos Koperasi Agenpos Desa Agenpos
Rumahpos Waralaba
Gambar 5.12. Proporsi pelayanan pos lainnya antar Wilpos Semester I 2010 Wilpos 10; 6,2% Wilpos 9; 7,6%
Wilpos 11; 3,3% Wilpos 1; 8,1%
Wilpos 2; 7,4% Wilpos 3; 6,1%
Wilpos 8; 7,8% Wilpos 4; 9,9% Wilpos 7; 14,0% Wilpos 5; 12,0%
Wilpos 6; 17,5%
Penyediaan Dipo BPM dengan proporsi yang sangat besar karena penyediaannya yang dilakukan melalui kerjasama dengan unsur masyarakat untuk penyediaan layanan benda pos sehingga memungkinkan penyediaannya menjadi lebih banyak.
Tabel 5.9. Sebaran Pelayanan Pos Lainnya menurut Jenis dan Pulau Semester I 2010 No
Pelayanan Pos Lainnya
1 2
Waralaba Rumahpos
3 4
Agenpos Agenpos Desa
5 6
Agenpos Koperasi Depo Bpm
7
Posserba
8 9
Pos Desa Kantor Pos Desa
10 11
Warpos Kesra Pos Sekolah Jumlah
Sumatera
Jawa
Wilayah kepulauan Kalimantan
Bali, NTB, NTT
Sulawesi
Maluku, Irian
Jumlah
6 133 150 70 65 897 746 123 310 939
13 1.062 156 238 3.198 1.200 319 758 1.571
1 110 40 36 449 199 42 93 266
1 2 127 37 49 212 207 145 147 286
3 1 97 12 21 342 180 155 59 124
1 27 3 18 122 117 71 59 108
23 138 1573 318 427 5220 0 2649 855 1426 3294
3.439
8.515
1.236
1.213
994
526
15923
Sementara untuk penyediaan pelayanan pos sekolah karena penyediaanya juga relatif banyak karena menyatu dengan kegiatan sekolah yang memang sudah tersebar di seluruh wilayah. Namun penyediaan ini perlu diikuti dengan sosialisasi tentang pemanfaatan dari sarana tersebut dalam mendukung pemasyarakatan layanan pos Indonesia. Sementara
penyediaan sarana pelayanan pos yang proporsinya sangat rendah adalah untuk jenis waralaba, rumah pos dan agen pos desa.
Proporsi penyediaan Dipo BPM cukup besar hampir pada semua wilpos terutama untuk wilpos di pulau Jawa. Namun khusus untuk wilpos 4 yang merupakan daerah perkotaan, proporsi pelayanan pos lainnya yang terbesar adalah untuk jenis agen pos. Sementara untuk wilpos di luar Jawa, proporsi pelayanan pos lainnya yang cukup signifikan adalah untuk jenis pos desa. Di wilpos 11, proporsi penyediaan kantor pos desa bahkan hampir sama dengan dipo BPM. Gambar 5.13. Proporsi pelayanan pos lainnya menurut jenis Semester I 2010 Waralaba; 0,1%
Pos Sekolah; 20,7%
Rumahpos; 0,9% Agenpos; 9,9%
Agenpos Desa; 2,0% Agenpos Koperasi; 2,7%
Warpos Kesra; 9,0% Dipo Bpm; 32,8% Pos Desa; 16,6%
Kantor Pos Desa; 5,4% Posserba; 0,0%
Gambar 5.14. Proporsi pelayanan pos lainnya menurut jenis dan Wilayah Pos Semester I 2010 100% 90%
27,8% 28,7% 25,0%
19,1% 20,7% 16,7% 18,2% 21,5% 23,6%
80% 70%
7,9% 10,0% 9,4%
12,6% 11,4%
20,4%
7,4%
60%
50% 18,0% 21,6% 26,7% 18,6%
7,6% 5,7%
20%
6,3%
20,5%
5,9%
Pos Sekolah 11,2%
12,1% 18,1%
19,6% 17,1%
Pos Desa 22,2%
50,4% 26,6% 28,0% 23,1%
29,3%
43,7%
Warpos Kesra Kantor Pos Desa
16,1%
40% 30%
7,5%
12,5%
36,3% 17,5%
Posserba Dipo Bpm Agenpos Koperasi
34,4% 23,2%
Agenpos Desa
Agenpos 10% 0%
Rumahpos Waralaba
b. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Lainnya Penyediaan sarana pelayanan pos lainnya untuk mendukung peningkatan pelayanan pos kepada masyarakat, relatif cukup efektif dalam menjangkau pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan pelayanan penduduk dan jangkauan pelayanan wilayah yang lebih kecil dibandingkan sarana pos lainnya. Rasio antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sarana pelayanan pos lainnya menunjukkan nilai yang relatif kecil yaitu kurang dari 30 ribu. Bahkan untuk wilpos 4, cakupan layanan penduduknya menunjukkan satu unit pelayanan pos lainnya hanya melayani kurang dari 6000 penduduk. Sementara untuk wilpos 10 (Sulawesi) dan wilpos 11 (Indonesia Timur), cakupan pelayanan penduduknya juga tidak terlalu besar dimana satu unit pelayanan pos lainnya di wilpos 10 melayani sekitar 17 ribu penduduk dan di wilpos 11 hampir 12 ribu penduduk.
Meskipun penyediaan sarana pelayanan pos lainnya di wilpos di pulau Jawa merupakan yang terbesar, namun cakupan pelayanan penduduk untuk pelayanan pos lainnya di Jawa juga masih menjadi yang terbesar kecuali untuk wilpos 4 seperti ditunjukkan gambar 5.15. Cakupan pelayanan penduduk yang terbesar justru berada di wilpos 5 (Jawa Barat dan Banten) dimana setiap unit pelayanan pos lainnya harus melayani sekitar 27 ribu penduduk.
Proporsi terbesar berikutnya adalah di wilpos 3 (Sumatera bagian selatan) dengan cakupan pelayanan lebih dari 21 ribu penduduk untuk tiap unit pelayanan pos lainnya.
Sementara untuk jangkauan luas pelayanannya, meskipun masih lebih kecil daripada sarana pos lainnya, namun jangkauan luas pelayanan untuk pelayanan pos bergerak ini masih besar untuk wilayah tengah dan timur Indonesia. Jangkauan wilayah pelayanan untuk pelayanan pos lainnya ini kasih kurang dari 1000 km2 pada semua wilayah pos. Jangkauan pelayanan paling luas terdapat di wilpos 11 (Maluku dan Papua) dimana setiap unit pelayanan pos lainnya melayani wilayah seluas 941 km2. Jangkauan wilayahah pelayanan terluas kedua adalah di wilpos 9 (Kalimantan) yang harus melayani wilayah seluas 449 km2. Tabel 5.10. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilayah Pos Semester I 2010
No.
Wilayah Pos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Cakupan penduduk per pos pelayanan lainnya 13.907 10.063 21.678 5.872 27.178 13.124 16.833 10.321 10.950 17.111 11.872
Jangkauan luas pelayanan per pos pelayanan lainnya (km2) 102 116 219 0,4 18 13 21 59 449 190 941
Gambar 5.15. Cakupan pelayanan pos lainnya menurut Wilayah Pos Semester I 2010 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
Namun untuk wilayah pos di pulau Jawa, jangkauan pelayanannya sudah relatif kecil dimana setiap unit pelayanan pos lainnya hanya melayani wilayah seluas kurang dari 25 km 2. Bahkan untuk wilpos 4 (Jabodetabek), satu unit pelayanan pos lainnya hanya melayani wilayah seluas 0,4 km2.
Gambar 5.16. Jangkauan pelayanan pos lainnya menurut Wilayah Pos Semester I 2010 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
941
449
219 102
190
116 0,4
18
13
21
59
Pelayanan pos lainnya cukup efektif dalam menjangkau pelayanan perposan kepada penduduk yang lebih luas. Cakupan pelayanan penduduk sudah relatf lebih kecil dan jangkauan area pelayannya juga tidak besar sehingga dapat lebih mudah diakses penduduk.
5.3.1.4. Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya Fasilitas pelayanan pos lainnya adalah fasiltas yang disediakan oleh PT. Pos untuk mendukung pelayanan perposan kepada masyarakat. Berbeda dengan sarana kantor pos, pelayanan pos bergerak dan pelayanan pos lainnya, fasiitas pelayanan ini lebih bersifat pasif dalam bentuk penyediaan fasilitas di tempat tertentu untuk dimanfaatkan penduduk. Bentuk dari fasilitas ini adalah kotak pos yang bisa disewa oleh individu atau badan hukum/usaha, tromol pos, bis surat dan peti pos, namun sangat membantu dalam pelayanan pos bagi penduduk.
Perkembangan jumlah fasilitas pelayanan pos lainnya menunjukkan dalam lima tahun terakhir tidak ada penambahan dari fasilitas pelayanan pos yang disediakan seperti terlihat pada tabel 5.11. Sampai dengan semester I tahun 2010 jumlah fasilitas pelayanan pos lainnya ini juga tidak mengalami perubahan dibanding kondisi lima tahun sebelumnya, bahkan untuk tingkat pemanfaatan kotak pos yang pemanfaatannya dilakukan oleh pihak ketiga. Sejak tahun 2004, jumlah kotak pos yang disewa hanya 50.560 atau sekitar 60% dari kotak pos yang disediakan Tabel 5.11. Perkembangan Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya 2005-Semester 2010 Fasilitas Pos 1
Kotak Pos tersedia
2
Kotak Pos Disewa
3
Tromol Pos
4
Bis Surat Terpasang
5
Peti Pos Jumlah
Tidak
adanya
penambahan
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
77.768 50.560 3.270 18.260 199 99.497
77.768 50.560 3.270 18.260 199 99.497
77.768 50.560 3.270 18.260 199 99.497
77.768 50.560 3.270 18.260 199 99.497
77.768 50.560 3.270 18.260 199 99.497
77.768 50.560 3.270 18.260 199 99.497
fasilitas
pelayanan
pos
lainnya
ini
diduga
karena
pemanfaatannya juga tidak terlalu optimal mengingat mulai berkembangnya fasilitas yang sejenis ataupun sarana pengiriman dokumen lain yang disediakan oleh pihak diluar PT. Pos dengan pelayanan yang lebih beragam. Untuk pengiriman surat misalnya, bentuk bis surat yang dimaksudkan lebih mendekatkan kepada penduduk, harus bersaing dengan jasa kurir dengan sistem jemput dengan biaya yang lebih tinggi.
Disis lain perkembangan fasilitas pelayanan pos lainnya ini juga cenderung mengikuti perkembangan pada sarana kantor pos yang juga tidak banyak mengalami penambahan signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini karena keberadaan dari fasilitas pelayanan pos lainnya ini seperti melekat untuk mendukung pelayanan oleh kantor pos. Sehingga ketika sarana kantor pos atas pelayanan pos lainnya tidak banyak berubah jumlahnya, fasilitas pelayanan pos lainnya juga tidak mengalami perubahan.
Dari sisi komposisinya, proporsi terbesar untuk fasilitas pelayanan pos lainnya adalah untuk jenis kotak pos dan bis surat. Proporsi kotak pos ini mencapai 78,2% dari total fasilitas pelayanan pos yang ada, sementara untuk bis surat terpasang, proporsi ketersediaanya sekitar 18,4%. Besarnya proporsi penyediaan kotak pos tersedia ini karena keberadaanya yang terdapat di setiap jenis kantor pos dengan jumlah cukup banyak pada setiap kantor pos untuk memenuhi kebutuhan publik (perorangan maupun lembaga/perusahaan) yang ingin memanfaatkan jasa fasilitas tersebut. Sedangkan untuk bis surat, keberadaannya lebih sebagai pendukung pelayanan kantor pos sehingga jumlahnya tidak sebesar kotak pos tersedia. Sementara penyediaan tromol pos dan peti pos yang sangat rendah karena pemanfaatannya yang hanya untuk kebutuhan tertentu saja yang terbatas dan pemanfaatannya juga relatif rendah. Gambar 5.17. Proporsi fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis Semester I 2010
Tromol Pos; 3,3%
Peti Pos; 0,2% Bis Surat Terpasang; 18,4%
Kotak Pos tersedia; 78,2%
Jika dilihat dari persebarannya pada masing-masing wilayah pos, keberadaan fasiitas pelayanan pos lainnya juga masih terkonsentrasi di pulau Jawa khususnya di perkotaan.
Tabel 5.12 yang memperlihatkan sebaran fasilitas pelayanan pos menurut wilayah pos menunjukkan bahwa jumlah terbesar dari fasilitas ini terdapat di wilayah pos 4 yang merupakan daerah perkotaan dengan proporsi mencapai 26,7%. Jumlah terbesar kedua terdapat di wilpos 6 dan 7 dengan proporsi mencapai 12,3% dan 10,7%. Tabel 5.12. Sebaran Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilayah Pos Semester I 2010 No
Pelayanan Pos Lainnya
Wilayah Pos
Jumlah
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1 Kotak Pos tersedia
3.658
4.058
4.181
23.971
6.514
8.365
6.486
4.661
6.009
5.578
4.287
2 Kotak Pos Disewa 3 Tromol Pos
2.090
1.570
1.693
18.465
5.879
4.438
35
89
169
143
1.073
1.237
69
4 Bis Surat Terpasang 5 Peti Pos
1.419
1.154
1.550
2.338
2.321
2.812
2.898
6
33
1
84
9
24
5.301
5.280
5.821
26.562
8.987
12.274
Jumlah *
218
4.613
3.704
2.766
2.321
3.021
50.560
112
30
95
3.270
1.004
1.366
901
497
18.260
27
7
5
3
-
199
10.648
5.741
7.492
6.512
4.879
99.497
*) tidak termasuk Kotak Pos Disewa
Sebaran fasilitas pelayanan pos lainnya yang masih terkonsentrasi di Jawa terjadi pada semua jenis fasilitas pelayanan pos lainnya meskipun untuk jenis fasilitas pelayanan pos tertentu cenderung terkonsentrasi pada wilayah pos tertentu juga. Untuk jenis peti pos dan kotak pos misalnya cenderung terkonsentrasi di wilpos 4 dengan proporsi mencapai 30,8% dan 42,2%. Sementara untuk tromol pos terkonsentrasi di wilpos 6 dan 7 dengan proporsi masing-masing 32,8% dan 37,8%. Sedangkan untuk bis surat terpasang, proporsinya cenderung merata diantara wilayah pos di pulau Jawa. Konsentrasi ketersediaan kotak pos dan peti pos di wilpos 4 diduga terkait dengan pasar pemanfaatannya yang lebih banyak berada di daerah perkotaan sebagaimana karakteristik wilpos 4. Sementara untuk tromol pos, karena pemanfaatanya yang diduga banyak oleh instansi pemerintahan, maka banyak terdapat di wilpos 6 dan 7 yang banyak memiliki daerah administratif. Sedangkan di luar Jawa, proporsi ketersediaannya untuk semua jenis fasilitas pelayanan pos relatif kecil kecuali untuk wilpos 3 yang sedikit lebih besar.
77.768
Gambar 5.18. Sebaran fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis SemesterI 2010
100% 80%
60% 40%
20% 0% Tromol Pos
XI
Kotak Pos tersedia 5,5%
Peti Pos
Total
2,9%
Bis Surat Terpasang 2,7%
0,0%
4,9%
X
7,2%
0,9%
4,9%
1,5%
6,5%
IX
7,7%
3,4%
7,5%
2,5%
7,5%
VIII
6,0%
2,1%
5,5%
3,5%
5,8%
VII
8,3%
37,8%
15,9%
13,6%
10,7%
VI
10,8%
32,8%
15,4%
12,1%
12,3%
V
8,4%
4,4%
12,7%
4,5%
9,0%
IV
30,8%
5,2%
12,8%
42,2%
26,7%
III
5,4%
2,7%
8,5%
0,5%
5,9%
II
5,2%
1,1%
6,3%
16,6%
5,3%
I
4,7%
6,7%
7,8%
3,0%
5,3%
Dominasi persebaran fasilitas pelayanan pos lainnya di pulau Jawa ini semakin terlihat dari sebaran fasilitas pelayanan menurut pulau. Proporsi fasilitas pelayanan pos lainnya di pulau Jawa mencapai 58,8% dari total fasilitas pelayanan pos yang ada. Sebaliknya proporsi fasilitas pelayanan di wilayah tengah dan timur Indonesia masih sangat rendah meskipun wilayahnya luas. Proporsi penyediaan fasilitas pelayanan pos lainnya d Maluku dan Papua hanya mencapai 4,9% dan di Sulawesi hanya 6,5% dari total fasilitas yang ada. Dari pola persebaran ini tersirat bahwa penyediaan fasilitas pelayanan pos lainnya lebih diarahkan pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan intensitas aktivitas penduduk yang juga tinggi yang membutuhkan fasilitas pelayanan pos lainnya.
Dari sisi tingkat utilisasi, khususnya untuk fasilitas kotak pos yang menunjukkan tidak ada terjadinya peningkatan dari tahun-ketahun, pemanfaatannya di Jawa sebenarnya juga tidak terlalu dominan. Meskipun tingkat pemanfaatan kotak pos di Jawa masih cukup tinggi, namun tingkat pemanfaatan yang paling tinggi justru
terjadi di wilpos 8 (Bali-Nusa
Tenggara) seperti ditunjukkan pada gambar 5.19. Tingkat pemanfaatan kotak pos di wilpos 11 yang proporsi penyediaan kotak posnya kecil ternyata juga cukup besar. Sementara pada
wilpos 6 dan 7 yang proporsi penyediaannya relatif lebih besar, tingkat pemanfaatannya justru lebih rendah dibanding wilpos 8 dan 11.
Tabel 5.13. Sebaran Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Pulau Semester I 2010 No
Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya
Wilayah kepulauan Sumatera
Jawa
Bali, NTB, NTT
Kalimantan
Sulawesi
Maluku, Papua
Jumlah
Peti Pos
11.897 45.336 5.353 33.395 342 2.622 4.123 10.369 40 144
4.661 3.704 69 1.004 7
6.009 5.578 2.766 2.321 112 30 1.366 901 5 3
4.287 77.768 3.021 50.560 95 3.270 497 18.260 199
Jumlah *
16.402 58.471
5.741
7.492
4.879
1
Kotak Pos tersedia
2
Kotak Pos Disewa
3
Tromol Pos
4
Bis Surat Terpasang
5
6.512
99.497
*) tidak termasuk Kotak Pos Disewa
Gambar 5.19. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilpos Semester I 2010 80%
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Proporsi fasilitas
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 4,7% 5,2% 5,4% 30,8% 8,4% 10,8% 8,3% 6,0% 7,7% 7,2% 5,5%
Tingkat utilisasi Kotak Pos 57,1% 38,7% 40,5% 77,0% 70,8% 70,3% 68,4% 79,5% 46,0% 41,6% 70,5%
5.3.2. Jangkauan Pelayanan Pos. Analisis jangkauan pelayanan pos ini dilakukan untuk melihat tingkat jangkauan pelayanan pos dalam melayani penduduk melalui sarana pos yang tersedia di masing -masing tingkatan melalui sarana fisik pos yang dimiliki berupa kantor pos, pelayanan pos bergerak dan pelayanan pos lainnya. Jangkauan pelayanan ini secara khusus menggambarkan tingkat jangkauan pada daerah bukan pusat pemerintahan kabupaten/kota atau pelayanan
terhadap penduduk yang jauh dari pusat kota. Jangkauan pelayanan pos yang dilakukan oleh PT. Pos dapat dibagi menjadi tiga yaitu jangkauan pelayanan pos di Kecamatan, Jangkauan pelayanan pos di lokasi transmigrasi dan jangkauan pelayanan pos di Kelurahan/Desa.
a. Pelayanan Di Kecamatan Upaya menjangkau pelayanan perposan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dilakukan melalui Kantor Pos, Kantor Pos Cabang (Kabupaten, Dalam Kota, Luar Kota), Kantor Pos Desa dan Kantor Pos Keliling. Sejak tahun 2004, seluruh kecamatan yang ada di Indonesia telah terlayani oleh sarana kantor pos maupun pelayanan pos lainnya dan pelayanan pos bergerak. Jumlah kecamatan yang semakin banyak akibat terhadonya pemekaran daerah telah dapat diikuti dengan peningkatan sarana pos yang ada untuk dapat melayani seluruh wilayah kecamatan.
Tabel 5.14 menunjukkan meskipun jumlah kecamatan meningkat, namun pelayanan oleh kantor pos juga meningkat khusunya melalui kantor pos cabang. Peningkatan pelayanan paling banyak dilakukan oleh Kantor Pos Cabang (kabupaten) yang pada tahun 2009 meningkat sampai 121,9% dan pada semester I meningkat 0,5%. Sehingga meskipun jumlah kecamatan meningkat dan pelayanan oleh kantor pos cabang (luar kota) dan kantor pos desa menurun, semua kecamatan tetap dapat terlayani.
Tabel 5.14. Perkembangan Jangkauan pelayanan Pos di Kecamatan 2005-Semester I 2010
No
Jangkauan Pelayanan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Kecamatan Dilayani Kp- I-VI (Kprk) Dilayani Kp-VI-X Cab/Kab Dilayani Kp-VI-X Cab/DK Dilayani Kp-VI-X Cab/Lk Dilayani Kantor Pos Desa Dilayani Pos Keliling Kota/Desa Jumlah Kec. Dilayani Jumlah Kec. Belum Dilayani
7 8 9
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3.790 206 88 289 2.256 853
3.791 206 88 285 2.233 852
3.823 206 88 286 2.228 873
3.896 206 88 292 2.238 875
3900 206 195 292 2136 874
3.931 206 196 299 2.191 843
98 3.790 0
127 3.791 0
142 3.823 0
197 3.896 0
197 3900 0
196 3.931 0
Sebaran jangkauan pelayanan pos menurut wilpos juga menunjukkan bahwa jumlah kecamatan yang memang lebih banyak di pulau Jawa diikuti dengan pelayanan yang juga
lebih banyak tersedia di pulau Jawa. Dari sebaran jangkauan pelayanan ini dapat dipahami mengapa ketersediaan sarana pos dalam bentuk kantor pos maupun pelayanan pos lainnya lebih banyak terdapat di Jawa. Tabel 5.15 yang menunjukkan jangkauan pelayanan pos menurut wilpos menunjukkan bahwa pada semua wilpos, pelayanan untuk menjangkau wilayah kecamatan paling banyak dilakukan oleh kantor pos cabang (Luar Kota), diikuti dengan pelayanan oleh kantor pos desa. Namun untuk wilpos 4, pelayanan paling banyak berikutnya adalah oleh kantor pos cabang (dalam kota). Tabel 5.15. Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan di Wilayah Usaha Pos Semester I 2010
No
Jangkauan Pelayanan di Kecamatan
Wilayah Pos I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
JUMLAH
388
186
270
210
394
614
602
219
403
470
175
3.931
1
Jumlah Kecamatan
2
Dilayani Kp- I-VI (Kprk)
19
15
16
19
18
33
30
14
19
13
10
206
3
Dilayani Kp-VI-X Cab/Kab
21
17
33
-
1
6
3
17
33
42
23
196
4
Dilayani Kp-VI-X Cab/DK
20
26
24
62
36
52
34
9
11
22
3
299
5
Dilayani Kp-VI-X Cab/Lk
214
211
153
79
229
470
378
132
192
179
54
2.191
6
Dilayani Kantor Pos Desa
87
5
26
45
97
39
137
39
143
154
71
843
7
Dilayani Pos Keliling Kota/Desa
27
12
18
5
13
14
20
8
5
60
14
196
8
Jumlah Kec. Dilayani
388
186
270
210
394
614
602
219
403
470
175
3.931
9
Jumlah Kec. Belum Dilayani
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pelayanan untuk menjangkau kecamatan yang dilakukan oleh kantor pos cabang (luar kota)/KPC-LK secara total proporsinya mencapai 55,7% dari total pelayanan. Pelayanan oleh KPC-LK yang paling besar proporsinya terjadi wilpos 6 dan 7 yaitu masing-masing sebesar 76,5% dan 62,8%. Sementara untuk luar Jawa, proporsi terbesar pelayanan oleh KPC-LK terdapat di wilpos 8 (Bali-Nusa Tenggara). Di wilpos 11, pelayanan di kecamatan justru lebih banyak dilakukan oleh Kantor Pos Desa dengan proporsi mencapai 40,6%. Sementara pelayanan oleh KPC-LK di wilpos ini hanya sebanyak 30,9%. Hal ini disebabkan juga ketersediaan kantor pos di wilpos 11 ini yang relatif lebih sedikit akibat wilayah administratif-nya yang juga tidak banyak.
Gambar 5.20. Komposisi Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan menurut Wilpos Semester I 2010
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Total s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s 10 s 11
Dilayani Posling Kota/Desa 7,0% 6,5% 6,7% 2,4% 3,3% 2,3% 3,3% 3,7% 1,2% 12,8% 8,0% 5,0% Dilayani Kantor Pos Desa
22,4% 2,7% 9,6% 21,4% 24,6% 6,4% 22,8% 17,8% 35,5% 32,8% 40,6% 21,4%
Dilayani Kp-VI-X Cab/Lk
55,2% 59,7% 56,7% 37,6% 58,1% 76,5% 62,8% 60,3% 47,6% 38,1% 30,9% 55,7%
Dilayani Kp-VI-X Cab/DK
5,2% 14,0% 8,9% 29,5% 9,1% 8,5% 5,6% 4,1% 2,7% 4,7% 1,7% 7,6%
Dilayani Kp-VI-X Cab/Kab
5,4% 9,1% 12,2% 0,0% 0,3% 1,0% 0,5% 7,8% 8,2% 8,9% 13,1% 5,0%
Dilayani Kp- I-VI (Kprk)
4,9% 8,1% 5,9% 9,0% 4,6% 5,4% 5,0% 6,4% 4,7% 2,8% 5,7% 5,2%
Jika dibandingkan jangkauan pelayanan di kecamatan antara yang dilakukan oleh kantor pos dengan kantor pos keliling, pelayanan yang dilakukan oleh kantor pos masih lebih dominan dalam menjangkau wilayah kecamatan. Gambar 5.21 menunjukkan secara total proporsi pelayanan oleh kantor pos mencapai 73,6%. Pelayanan oleh kantor pos terutama paling banyak dilakukan di wilpos di pulau Jawa dengan terbesar wilpos 6 dengan proporsi 91,4%. Namun proporsi terbesar kedua pelayanan di kecamatan oleh kantor pos justru terjadi di wilpos II (Sumatera bagian tenagh). Proporsi pelayanan oleh kantor pos untuk menjangkau kecamatan yang relatif rendah terdapat pada wilpos di kawasan tengah dan timur Indonesia.
Gambar 5.21. Perbandingan pelayanan di kecamatan menurut pelayanan di Wilpos Semester I 2010
120%
100% 80% 60%
40% 20% 0% Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Tota os 1 os 2 os 3 os 4 os 5 os 6 os 7 os 8 os 9 os os l 10 11 Dilayani Pos Keliling 29,4 9,1% 16,3 23,8 27,9 8,6% 26,1 21,5 36,7 45,5 48,6 26,4 Dilayani Kantor Pos 70,6 90,9 83,7 76,2 72,1 91,4 73,9 78,5 63,3 54,5 51,4 73,6
b. Pelayanan di Lokasi Transmigrasi Daerah transmigrasi menjadi salah satu pusat sasaran pelayanan oleh PT. Pos disamping daerah perkotaan dan pedesaan karena karakteristik khas daerah transmigrasi dan dalam rangka mendukung program pemerintah. Untuk menjangkau pelayanan di lokasi transmigrasi, selain menggunakan pelayanan pos melalui kantor pos dan pelayanan pos bergerak seperti pos keliling, pelayanan juga dilakukan melalui pelayanan pos lainnya seperti rumah pos dan agen pos desa. Lokasi yang jauh dan infrastruktur yang belum cukup baik serta kepadatan penduduk yang rendah menjadikan pelayanan pos lainnya dan pelayanan bergerak ini juga menjadi alternatif untuk menjangkau pelayanan di lokasi transmigrasi.
Sampai dengan tahun 2009 Jangkauan pelayanan di lokasi transmigrasi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam lima tahun. Hal ini disebabkan karena jumlah lokasi transmigrasi juga tidak mengalami penambahan karena tidak ada lagi pembukaan daerah transmigrasi baru. Pada semester I tahun 2010 justru terjadi penurunan lokasi transmigrasi sebanyak enam lokasi. Sebagaimana tahun sebelumnya yang seluruh lokasi sudah terlayani pelayanan pos, penurunan lokasi trasmigrasi pada semester I 2010 ini ini membuat semua lokasi transmigrasi juga sudah terlayani. Tabel 5.16. Perkembangan Jangkauan pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi 2005 - Semester I 2010
No
Jangkauan Pelayanan
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
1
Jumlah Lokasi Transmigrasi
951
951
951
951
2
Dilayani Kantor Pos Cab LK
243
243
243
243
3
Dilayani Kantor Pos Desa
6
6
6
6
4
Dilayani Pos Keliling
293
293
293
288
5
Dilayani Rumah Pos
404
404
404
407
6
Dilayani Agenpos Desa
5
5
5
7
7
Jumlah Lokasi Dilayani
8
Jumlah Lokasi Belum Dilayani
951 0
951 0
951 0
951 0
951 243 6 288 407 7 951 0
945 243 6 320 360 16 945 0
*) Sampai 30 Juni 2010
Pelayanan pos untuk lokaki transmigrasi ini paling banyak dilakukan oleh rumah pos dan pos keliling. Sedangkan pelayanan oleh kantor pos paling banyak dilakukan oleh kantor pos cabang luar kota (KPC-LK). Meskipun pelayanan oleh rumah pos mengalami penurunan signifikan pada semester I 2010 (11,5%), namun penurunan ini diikuti dengan peningkatan pelayanan oleh pos keliling sebesar 11,1% dan peninkatan pelayanan oleh agen pos desa (128% atau 7 unit) menjadikan seluruh lokasi transmigrasi tetap dapat terlayani oleh sarana pos yang ada. Pergeseran sarana pos yang melayani ini terkait dengan perkembangan yang terjadi di lokasi transmigrasi seperti jumlah penduduk, dinamika masyarakat dan infrastruktur yang bertambah baik sehingga pelayanan dengan pos keliling dapat lebih efektif serta ada keterlibatan masyarakat dalam pelayanan pos melalui bentuk agen pos.
Perkembangan masyarakat dan perbaikan infrastruktur yang terjadi di lokasi transmigrasi mendorong terjadinya pergeseran penggunaan sarana pelayanan dalam melayani lokasi transmigrasi
Pelayanan di lokasi transmigrasi yang lebih banyak oleh kantor pos cabang luar kota dibanding jenis kantor pos lain disebabkan lokasi transmigrasi yang banyak berada di luar kota di daerah kabupaten. Sedangkan pelayanan oleh kantor pos desa juga tidak banyak dilakukan karena lebih efektif dijangkau dengan pos keliling dan rumah pos.
Sebaran pelayanan di lokasi transmigrasi oleh sarana pos pada semester I 2010 menunjukkan pada pelayanan di lokasi transmigrasi hanya berlangsung di wilayah pos di luar Jawa (wilpos 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11). Jangkauan pelayanan pos dilokasi-lokasi tersebut, terdapat variasi dalam jenis sarana pos yang paling banyak melayani. Pada wilayah pos 1, 8, 9, dan
10, pelayanan pos di lokasi transmigrasi paling banyak dilakukan oleh rumah pos . Seentara untuk wilayah pos 2, 3 dam 11, pelayanan pos di lokasi transmigrasi paling banyak dilakukan oleh pos keliling. Bahkan untuk wilayah pos 3, pelayanan pos di lokasi transmigrasi oleh kantor pos cabang luar kota juga signifikan dan lebih banyak daripada rumah pos Tabel 5.17. Jangkauan Pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi di Wilayah Pos Semester I 2010
No
Jangkauan Pelayanan di Kecamatan
I
II
III
1
Jumlah Lokasi Transmigrasi
37
107
268
-
-
2
Dilayani Kantor Pos Cab LK
6
14
83
-
3
Dilayani Kantor Pos Desa
1
1
-
4
Dilayani Pos Keliling
4
55
117
5
Dilayani Rumah Pos
24
37
6
Dilayani Agenpos Desa
2
7
Jumlah Lokasi Dilayani
8
Jumlah Lokasi Belum Dilayani
Wilayah Pos IV
V
VI
JUMLAH
VII
VIII
IX
X
XI
-
-
18
277
146
92
945
-
-
-
8
75
34
23
243
-
-
-
-
-
2
1
1
6
-
-
-
-
1
85
23
35
320
68
-
-
-
-
9
113
76
33
360
-
-
-
-
-
-
-
2
12
-
16
37
107
268
-
-
-
-
18
277
146
92
945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gambar 5.22 menunjuk bahwa terdapat variasi proporsi pelayanan pos yang paling banyak dilakukan diantara wilayah pos yang ada. Pada wilayah pos 1, 8, 9 dan 10, pelayanan pos di lokasi transmigrasi di wilayah tersebut proporsi paling besar dilakukan oleh rumah pos dengan proporsi masing-masing 64,9%, 50%, 40,8% dan 52,1%. Sementara pada wilayah pos 2, 3 dan 11, pelayanan pos di lokasi transmigrasi proporsi terbesarnya dilakukan oleh pos keliling. Proporsi pelayanan pos yang besar dilakukan oleh pos keliling diduga terkait dengan luasnya wilayah lokasi transmigrasi yang harus dijangkau pelayanannya sehingga lebih efektif pelayannya dilaukan dengan menggunakan pos keliling desa. Hal yang menarik adalah bahwa pelayanan di lokasi transmigrasi melalui kantor pos cabang luar kota cukup besar proporsinya di wilpos 3 dan 8. Hal ini diduga terkait dengan lokasi transmigrasi yang tidak jauh dengan pusat pemerintahan di kabupaten atau kecamatan yang tersedia kantor pos cabang luar kota. Daerah-daerah pada wilpos 1 (Sumatera bagian Selatan) dan wilpos 8 (Bali-Nusa Tenggara) merupakan daerah yang terdapat lokasi transmigrasi yang relatif sudah berkembang baik.
Gambar 5.22. Perbandingan pelayanan di lokasi transmigrasi di Wilayah Pos Semester I 2010
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Wilpos Wilpos Wilpos Wilpos Wilpos Wilpos Wilpos Total 1 2 3 8 9 10 11
Dilayani Agenpos Desa
5,4%
Dilayani Rumah Pos
64,9% 34,6% 25,4% 50,0% 40,8% 52,1% 35,9% 38,1%
Dilayani Pos Keliling
10,8% 51,4% 43,7%
Dilayani Kantor Pos Desa 2,7% Dilayani KPC LK
c.
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
8,2%
0,0%
1,7%
5,6%
30,7% 15,8% 38,0% 33,9%
0,0%
0,7%
0,7%
1,1%
0,6%
16,2% 13,1% 31,0% 44,4% 27,1% 23,3% 25,0% 25,7%
Jangkauan Pelayanan di Desa.
Jangkauan pelayanan di desa oleh PT Pos dilakukan melalui berbagai unit pelayanan mulai dari pelayanan oleh kantor pos, pelayanan pos bergerak maupun pelayanan pos lainnya seperti pos desa, agen pos desa dan warpos. Hal ini disebabkan jumlah desa yang sangat banyak sehingga perlu menggunakan beragam sarana pelayanan yang mungkin menjangkau pedesaan. Perkembangan jangkauan pelayanan di kelurahan/desa menunjukkan jumlah desa yang terjangkau pelayanan pos di seluruh Indonesia semakn meningkat meskipun peningkatannya masih kecil. Proporsi kelurahan/desa yang sudah terjangkau pelayanan pos juga masih kurang dari 50%.
Meskipun sejak tahun 2008 jumlah desa yang ada meningkat yang diduga terkait dengan adanya pemekaran wilayah yang berdampak pada pemekaran desa. Penambahan jumlah desa sebesar 3,4% pada tahun 2008 diikuti dengan penambahan sarana pos yang menjangkau desa. Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan pelayanan oleh beberapa sarana pos untuk menjangkau pedesaan seperti oleh kantor pos cabang luar kota (KPC-LK) yang meningkat 14% dan pelayanan oleh kantor pos desa sebesar 36%. Namun pada saat yang sama, pada beberapa sarana pos juga mengalami penurunan jangkauan
pelayanan ke desa seperti pelayanan oleh pos keliling desa yang menurun 2,5%, KPrk menurun 5,1% dan pos desa yang menurun 3,7%.
Peningkatan dan penurunan sarana pos yang menjangkau pedesaan ini sebagian diduga terkait dengan pergeseran fungsi pelayanan yang menjangkau kelurahan/desa. Artinya pelayanan yang semula dilakukan misalnya oleh KPrk sebagian dialihkan pelayanannya menjadi oleh KPC-LK dan kantor pos desa atau pelayanan yang semula oleh pos desa bergeser ke pelayanan oleh agen pos desa. Tabel 5.18. Perkembangan Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa Tahun 2005 - Semester I 2010
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jangkauan Pelayanan Jumlah Kelurahan/Desa Dilayani KPrk Dilayani Kantor Pos Cabang Luar Kota
Dilayani Kantor Pos Desa Dilayani Pos Keliling Desa Dilayani Pos Desa Dilayani Agenpos Desa Dilayani Warpos Kesra Jumlah Kel/Desa Terjangkau % Kel/Desa Terjangkau Jumlah Kel/Desa Belum Terjangkau
% Kel/Desa Belum Terjangkau
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
68.298 6.045 9.698 2.581 11.466 2.986 422 1.252 34.450 50,44 33.848 49,56
68.298 6.045 9.578 2.578 5.810 2.940 422 1.252 28.625 41,91 39.673 58,09
68.298 6.045 9.554 2.617 5.445 2.864 422 1.252 28.199 41,29 40.099 58,71
70.629 5.705 10.888 3.558 5.307 2.759 430 1.220 29.867 42,29 40.762 57,71
70.629 5.705 10.516 3.552 5.307 2.759 430 1.220 29.489 41,75 41.140 58,25
70.629 5.705 10.696 3.474 5.307 2.754 430 1.220 29.586 41,89 41.043 58,11
*) Sampai 30 Juni 2010
Peningkatan jangkauan pelayanan ke desa oleh sarana-sarana pos yang memberikan pelayanan pos berdampak pada peningkatan jumlah kelurahan/desa yang terjangkau oleh pelayanan pos. Setelah mengalami penurunan sampai taun 2007, jumlah kelurahan/desa yang terjangkau pelayanan pos meningkat sebesar 5,9%. Namun pada tahun 2009 jumlah desa yang terjangkau pelayanan pos ini kembali menurun sebesar 1,3% dan sampai semester I tahun 2010 kembali meningkat sebesar 0,3%. Meskipun mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2008, namun proporsi jumlah kelurahan/desa yang terjangkau pelayanan pos hanya sedikit mengalami peningkatan. Sampai semester I tahun 2010, proporsi kelurahan/desa yang terjangkau pelayanan pos di seluruh Indonesia baru mencapai 41,89%. Proporsi ini sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yang baru mencapai 41,75%. Namun dibanding pencapaian pada tahun 2004 yang mencapai lebih dari 50%,
proporsi kelurahan/desa yang sudah terjangkau pelayanan pos ini masih lebih rendah. Secara implisit, ini menunjukkan peningkatan jumlah desa akibat pemekaran wilayah belum dapat diikuti dengan peningkatan sarana pos untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa.
Sebaran jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa menurut wilayah pos seperti yang diperlihatkan oleh Tabel 5.19 menunjukkan terdapat variasi yang besar dalam tingkat keterjangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa dan variasi jenis sarana pos yang menjangkau pelayanan pos di kelurahan/desa. Secara total, jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa paling banyak dilakukan oleh kantor pos cabang luar kota (KPCLK), diikuti oleh pelayanan melalui KPrk dan pos keliling desa. Jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa oleh KPCLK sangat menonjol di wilpos 1, 3, 6, 7, 9, dan terutama 10. Namun untuk wilayah pos 2 dan terutama 4, pelayanan pos di kelurahan/desa terutama di jangkau oleh KPrk. Tabel 5.19. Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa di Wilayah Usaha Pos Semester I 2010
No
Jangkauan Pelayanan di Kecamatan
1
Jumlah Kelurahan/Desa
2
Wilayah Pos I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
11334
4795
7176
2110
5244
8903
8379
2905
9588
7337
2858
Dilayani KPrk
592
602
570
655
710
818
753
254
374
221
156
3
Dilayani KPCLK
920
556
820
262
928
1936
1516
584
832
2078
264
4
Dilayani Kantor Pos Desa
264
15
87
97
297
126
408
129
435
1394
222
5
Dilayani Pos Keliling Desa
75
446
546
164
1018
1432
919
199
285
195
28
6
Dilayani Pos Desa
248
292
274
134
395
572
165
206
229
110
129
7
Dilayani Agenpos Desa
49
22
12
22
72
58
58
48
49
28
12
8
Dilayani Warpos Kesra Jumlah Kel/Desa Terjangkau
101
118
91
72
218
168
127
80
147
39
59
9 10 11 12
% Kel/Desa Terjangkau Jumlah Kel/Desa Belum Terjangkau % Kel/Desa Belum Terjangkau
JUMLAH
70.629 5.705 10.696 3.474 5.307 2.754 430 1.220
2249
2051
2400
1406
3638
5110
3946
1500
2351
4065
870
19,84
42,77
33,44
66,64
69,37
57,40
47,09
51,64
24,52
55,40
30,44
29.586 41,89
9085
2744
4776
704
1606
3793
4433
1405
7237
3272
1988
41.043
80,16
57,23
66,56
33,36
30,63
42,60
52,91
48,36
75,48
44,60
69,56
58,11
Gambar 5.23 yang menampilkan proporsi pelayanan pos di kelurahan/desa oleh masingmasing sarana pos di setiap wilpos sampai semester I 2010 menunjukkan bahwa hampir pada semua wilayah pos, proporsi terbesar pelayanan di kelurahan/desa adalah oleh KPCLK dengan kisaran proporsi antara 34% sampai dengan 51%. Namun untuk wilayah pos 2 dan 4
proporsinya hanya 27,1% dan 18,6%. Proporsi terbesar pelayanan pos di kelurahan/desa di wilpos 2 dan wilpos 4 adalah melalui KPrk dengan proporsi mencapai 29,4% (wilpos 2) dan 46,6% (wilpos 4). Proporsi pelayanan oleh KPrk di wilpos 4 disebabkan oleh daerah pada wilpos 4 merupakan daerah perkotaan dengan status desa sebagai kelurahan sehingga jangkauan pelayanan posnya banyak dilakukan oleh kantor pos yang ada di semua kecamatan.
Proporsi jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa oleh kantor pos desa juga cukup besar pada wilpos 10. Sementara pelayanan pos oleh pos keliling desa cukup signifikan proporsinya pada wilpos di pulau Jawa yaitu wilpos 5, 6 dan 7. Hal ini diduga terkait dengan penyediaan sarana pos dalam bentuk pos keliling desa yang memang lebih dominan di pulau Jawa dibanding daerah lainnya. Gambar 5.23. Perbandingan pelayanan di kelurahan/desa diWilayah Pos Semester I 2010 100% 80% 60%
40% 20% 0%
Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Wilpo Total s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s 10 s 11
Dilayani Warpos Kesra 4,5%
5,8%
3,8%
5,1%
6,0%
3,3%
3,2%
5,3%
6,3%
1,0%
6,8%
4,1%
Dilayani Agenpos Desa 2,2%
1,1%
0,5%
1,6%
2,0%
1,1%
1,5%
3,2%
2,1%
0,7%
1,4%
1,5%
Dilayani Pos Desa
11,0% 14,2% 11,4% 9,5% 10,9% 11,2% 4,2% 13,7% 9,7%
Dilayani Posling Desa
3,3% 21,7% 22,8% 11,7% 28,0% 28,0% 23,3% 13,3% 12,1% 4,8%
Dilayani KP Desa
11,7% 0,7%
Dilayani KPCLK
40,9% 27,1% 34,2% 18,6% 25,5% 37,9% 38,4% 38,9% 35,4% 51,1% 30,3% 36,2%
Dilayani KPrk
26,3% 29,4% 23,8% 46,6% 19,5% 16,0% 19,1% 16,9% 15,9% 5,4% 17,9% 19,3%
3,6%
6,9%
8,2%
2,7% 14,8% 9,3% 3,2% 17,9%
2,5% 10,3% 8,6% 18,5% 34,3% 25,5% 11,7%
Dilihat dari perbandingan tingkat keterjangkauan pos di kelurahan/desa diantara wilayah pos, gambar 5.22 menunjukkan bahwa tingkat keterjangkauan pos di kelurahan/desa di pulau Jawa masih lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah di Jawa. Tingkat keterjangkauan pos di kelurahan/desa di Jawa umumnya sudah lebih dari 50% kecuali untuk wilayah pos 7 (Jawa Timur). Bahkan untuk wilayah pos 5 mencapai hampir 70% dan
merupakan tingkat keterjangkauan pos yang tertinggi diantara wilpos lain. Sementara untuk wilpos di luar Jawa, hanya wilpos 8 dan wilpos 10 yang tingkat keterjangkauan pos -nya sudah lebih dari 50%. Hal yang menarik adalah bahwa tingkat keterjangkauan pos di kelurahan/desa di wilpos 11 yang relatif tertinggal ternyata lebih tinggi daripada di wilpos 1 (Sumatera bagian Utara). Hal ini diduga terjadi karena jumlah kelurahan/desa di wilpos 1 jauh lebih banyak daripada wilpos 11 dan masih banyaknya desa khususnya di NAD yang belum terjangkau layanan pos sebagai dampak dari konflik yang terjadi sebelumnya. Sehingga meskipun sarana pos lebih banyak dan daerahnya relatif lebih maju, tingkat keterjangkauan posnya di kelurahan/desa masih lebih rendah daripada wilpos 11 yang infrastrukturnya lebih tertinggal. Gambar 5.24. Perbandingan Tingkat Keterjangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa menurut Wilpos Semester I 2010 100
80 60 40 20 0 Wil pos 1 % Belum Terjangkau 80,1
Wil pos 2 57,2
Wil pos 3 66,5
Wil pos 4 33,3
Wil pos 5 30,6
Wil pos 6 42,6
Wil pos 7 52,9
Wil pos 8 48,3
Wil pos 9 75,4
Wil pos 10 44,6
Wil pos 11 69,5
Tot al
% Terjangkau
42,7
33,4
66,6
69,3
57,4
47,0
51,6
24,5
55,4
30,4
41,
19,8
Tingkat keterjangkauan pos di kelurahan/desa di wilpos 1 yang lebih rendah dibandingkan wilpos 11 meskipun infrastrukturnya lebih maju diduga karena jumlah kelurahan/desa di wilpos 1 yang jauh lebih banyak dibanding wilpos 11 dan masih banyaknya desa yang tidak terjangkau pelayanan pos di wilpos 1 akibat sisa konflik masa lalu
58,
5.3.3. Produksi Pos PT. Pos Indonesia Produksi perposan digambarkan dengan produksi (jumlah surat/paket) yang dilayani oleh PT. Pos dari mulai surat biasa sampai kilat khusus dalam negeri, paket biasa dan khusus dan pengiriman surat ke luar negeri (EMS dan Experess Post) dan paket pos luar negeri. Tabel 5.20 menunjukkan terjadinya penurunan produksi PT. Pos pada tahun 2009 di hampir semua jenis kecuali untuk pengiriman surat kilat khusus dalam negeri dan pos ekpress. Penurunan paling tajam terjadi pada produksi surat biasa yang dalam periode 2006-2009 menurun rata-rata 56% per tahun. Sementara penurunan produksi surat kilat dan paket biasa yang juga menjadi andalan jasa PT. Pos, penurunannya pada periode yang sama mencapai 20,2% dan 55,5% per tahun. Tabel 5.20. Produksi Perposan Indonesia Tahun 2005-Semester I 2010 No. Produksi Pos Reguler Satuan 2005 2006 2007 Surat Biasa Surat Kilat 1 Surat Kilat Khusus Paket Biasa Paket Kilat Khusus Keluar Negeri EMS 2 Express Post Paketpos Biasa LN Paketpos Cepat LN
2008
2009
2010*
ribu pucuk ribu pucuk ribu pucuk ribu pucuk ribu pucuk
298.967 21.321 71.255 65.367 1.472
284.473 20.381 71.834 78.887 1.557
91.038 14.821 54.600 82.779 2.221
39.925 15.380 24.380 12.003 8.050
22.527 9.654 52.153 1.702 5.156
10.483 4.493 20.402 688 471
ribu pucuk ribu pucuk ribu pucuk ribu pucuk
6.225 1.413 2.434 496
6.198 381 2.234 490
14.949 752 3.021 486
6.579 151 494 7
3.906 393 16 10
1.449 70 5 3
*) sampai Juni 2010
Untuk produksi pos ke luar negeri, jenis EMS mengalami penurunan paa periode 2007-2009 rata-rata 59,1% setelah meningkat cukup tinggi pada tahun 2009. Kecederungan produksi yang fluktuatif selain pada produksi EMS juga terjadi untuk jenis surat kilat khusus dan paket kilat khusus. Peningkatan produksi hanya terjadi untuk produksi surat kilat khusus yang cenderung fluktuatif dan dalam periode 2006-2009 meningkat rata-rata 11,5%. Peningkatan paling signifikan terjadi untuk produksi paket kilat khusus yang mencapai 89,7% per tahun. Namun untuk kedua jenis produksi ini kecenderungannya produksinya juga sebenarnya fluktuatif karena pada periode tertentu justru mengalami penurunan.
Gambar 5.25. Trend Produksi Surat ke Dalam negeri menurut jenis Tahun 2005- Semester I 2010 350.000
300.000 Surat Biasa 250.000
Surat Kilat 200.000 Surat Kilat Khusus Paket Biasa
150.000 100.000
Paket Kilat Khusus
50.000 2005
2006
2007
2008
2009
2010*
Pada tahun 2010 potensi penurunan produksi masih berpotensi untuk terus berlanjut mengingat produksi surat ke dalam negeri maupun luar negeri dari PT. Pos sampai semester I tahun 2010 masih kurang dari 50% dibanding produksi tahun sebelumnya. Hanya produksi surat biasa dan surat kilat khusus yang memiliki trend produksi sedikit lebih baik dengan pencapaian produksi sampai semester 1 tahun 2010 mencapai 46% dari tahun 2009. Untuk produksi pos ke luar negeri, trend penurunan kemungkinan masih akan terjadi pada tahun 2010 khususnya untuk produksi express pos dan paket pos (biasa maupun cepat).
Jika dilihat trend penurunan yang terjadi pada produksi paket, persaingan yang sangat ketat pada bisnis jasa kurir dan logistik diduga menjadi faktor penyebab terjadinya penurunan ini. Bahkan dengan semakin dibukanya pasar industri jasa pengiriman yang semakin tidak membedakan antara paket dengan surat (dokumen), maka potensi penurunan produksi akan semakin terjadi jika tidak dilakukan upaya inovasi dan terobosan jasa oleh PT. Pos yang semakin menyesuaikan dengan keinginan pasar.
Gambar 5.26. Trend Produksi Surat ke Luar Negeri menurut jenis Tahun 2005- Semester I 2010 16.000 14.000 EMS
12.000
10.000
Express Post
8.000 6.000
Paketpos Biasa LN
4.000
Paketpos Cepat LN
2.000 2005
2006
2007
2008
2009
2010*
Jika dilihat dari komposisi produk yang dilayani PT. Pos untuk jenis surat, terjadi pergeseran pangsa produksi dari jenis surat biasa ke surat kilat khusus. Produksi surat biasa yang semula mendominasi dengan pangsa produksi mencapai 75% sampai 2006, menurun tajam dan pada tahun 2009 pangsa produksi hanya tinggal 26,7%. Sebaliknya untuk jenis surat kilat khusus mengalami peningkatan dari hanya sekitar 5% pada 2005 dan 2006 menjadi paling besar pangsanya yaitu 61,8% pada 2009. Pada tahun 2010, sampai semester I, komposisi produksi ini masih tidak berbeda banyak dengan komposisi produksi tahun 2009 dimana jenis surat kilat khusus lebih dominan dengan pangsa mencapai 57.7%.
Pergeseran pangsa produksi ini sebenarnya lebih menunjukkan bahwa jenis surat kilat khusus lebih mampu bersaing di pasar jasa pengiriman surat dan dokumen daripada surat biasa. Apalagi dengan penggunaan internet dalam pengiriman dokumen secara elektronik menyebabkan penggunaan surat biasa untuk dokumen juga mengalami penurunan secara global. Sementara untuk surat kilat khusus cenderung masih bisa bertahan karena masih dibutuhkan. Disamping itu kantor pos relatif lebih tersebar di semua daerah dan memiliki daya jangkau yang cukup luas untuk menjangkau sampai daerah pedesaan dan lokasi transmigrasi.
Gambar 5.27. Komposisi Produksi surat ke Dalam Negeri PT. Pos Indonesia 2005 -Semester I 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 Surat Kilat Khusus 18,2%
2006 19,1%
2007 34,0%
2008 30,6%
2009 61,8%
2010* 57,7%
Surat Kilat
5,4%
5,4%
9,2%
19,3%
11,4%
12,7%
Surat Biasa
76,4%
75,5%
56,7%
50,1%
26,7%
29,6%
Sebagaimana produksi surat, pergeseran pangsa produksi juga terjadi untuk jenis paket dari paket biasa ke paket kilat khusus. Produksi paket kilat biasa yang semula sangat dominan dan sampai 2007 pangsa produksinya mencapai 97,4%, menurun hingga tinggal 24,8% pada 2009. Sebaliknya untuk paket kilat khusus pangsa produksinya meningkat tajam dari 2,6% pada 2007 menjadi 75,2% pada 2009. Namun pada semester I 2009, pangsa produksi paket biasa kembali meningkat menjadi 59,3% dan lebih dominan daripada paket kilat khusus. Gambar 5.28. Komposisi Produksi Paket Pos ke Dalam Negeri PT. Pos Indonesia 2005 - Semester I 2010 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005 Paket Kilat Khusus 2,2% Paket Biasa
2006 1,9%
2007 2,6%
2008 2009 2010* 40,1% 75,2% 40,7%
97,8% 98,1% 97,4% 59,9% 24,8% 59,3%
Berbeda dengan produksi surat dan paket ke dalam negeri, tidak terjadi pergeseran pangsa produksi yang signifikan untuk produksi surat maupun paket ke luar negeri. Untuk produksi surat ke luar negeri, hanya terjadi sedikit pergeseran dengan semakin besar dan dominannya pangsa produksi EMS dibanding pos ekspress. Pangsa produksi EMS yang pada tahun 2005 sudah mencapai 81,5%, pada tahun 2009 semakin meningkat menjadi 90,9%. Bahkan pada semester I 2010 sudah mencapai 95.4%. Sebaliknya untuk pos ekspress semakin menurun dari 18,5% pada 2005 menjadi hanya 9,1% dan pada semester I 2010 bahkan hanya 4,6%.
Gambar 5.29. Komposisi Surat Pos ke Luar Negeri PT. Pos Indonesia 2005 - Semester I 2010 100% 80% 60% 40% 20% 0% Express Post
2005 18,5%
2006 5,8%
2007 4,8%
2008 2,2%
2009 9,1%
2010* 4,6%
EMS
81,5%
94,2%
95,2%
97,8%
90,9%
95,4%
Untuk paket pos, pangsa produksi untuk paket pos cepat meningkat pesat dalam dua tahun terakhir dari 16,9%pada 2005 kemudian menurun hanya 1,5% dan meningkat kembali menjadi 37,1%. Peningkatan ini terus bertahan pada semester I 2010 dengan pangsa produksi mencapai 37,5%. Sementara untuk paket pos biasa, pangsa produksinya menurun dari 83,1% pada 2005 menjadi 62,9% pada tahun 2009. Namun patut diingat bahwa pergeseran pangsa produksi ini lebih disebabkan oleh penurunan produksi paket pos cepat luar negeri yang lebih kecil daripada penurunan pada paket pos biasa luar negeri yang menurun sangat tajam.
Gambar 5.30. Komposisi Paket Pos ke Luar Negeri PT. Pos Indonesia 2005- Semester I 2010
120% 100% 80% 60% 40%
20% 0% Paketpos Cepat LN
2005 16,9%
2006 18,0%
2007 13,9%
2008 1,5%
2009 37,1%
2010* 37,5%
Paketpos Biasa LN
83,1%
82,0%
86,1%
98,5%
62,9%
62,5%
a. Produksi Pos Reguler dari Luar Negeri Produksi pos dalam bentuk surat dari luar negeri melalui PT. Pos juga mengalami penurunan yang tajam dari 2007 ke 2008. Produksi surat pos udara luar negeri menurut 57% pada 2008, sementara untuk surat pos laut dari luar negeri mengalami penurunan 42%. Untuk produksi lain seperti EMS, paket pos udara dan paket pos laut dari luar negeri mengalami peningkatan. EMS meningkat 152% pada 2008 sementara paket pos udara dari luar negeri bahkan meningkat sampai 391%. Produksi kedua jenis ini potensial untuk meningkat lebih tinggi lagi mengingat sampai Juni 2009 volumenya sudah melebihi produksi pada 2008. Hanya paket pos laut dari luar negeri yang mengalami peningkatan rendah yaitu hanya 4,6%. Keunggulan PT. Pos sebenarnya terletak pada kemampuan untuk menjangkau wilayah yang sangat luas bahkan sampai ke pelosok (kecamatan, desa, lokasi transmigrasi). Sehingga ketika masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan menjangkau wilayah yang jauh, pelayanan PT. Pos menjadi pilihan yang utama.
Keunggulan PT. Pos terletak pada kemampuan menjangkau wilayah sampai ke pelosok melalui sarana pos yang dimiliki. Keunggulan inilah yang perlu dimanfaatkan dengan menjual produk yang inovatif dan cepat dengan mengandalkan jaringan sarana yag luas Tabel 5.21. Produksi Surat Pos dari Luar Negeri Indonesia Tahun 2004- 2009
No. 1 2 3 4 5 6
Jenis Direct Entry Suratpos Udara LN Suratpos Laut LN EMS Paketpos Udara LN Paketpos Laut LN Jumlah
Satuan ribu pucuk ribu pucuk ribu pucuk ribu pucuk ribu pucuk ribu pucuk
2004 1.254 17.251 422.521 854 64.584 298.142 804.606
2005 1.567 17.297 461.461 8.570 50.920 289.124 828.939
2006 2.829 17.190 567.179 8.532 29.733 131.513 756.976
2007 2008 10.067 12.158 5.231 324.450 187.178 2.434 6.144 12.194 59.869 92.029 96.230 453.332 354.652
2009* 2.133 52.128 14.135 66.444 53.871 188.711
*) sampai Juni 2009
Gambar 5.31. Trend Produksi Pos dari Luar Negeri Tahun 2004-2009 600.000 500.000
Suratpos Udara LN Suratpos Laut LN EMS
400.000 300.000 200.000
Paketpos Udara LN Paketpos Laut LN
100.000 2004
2005
2006
2007
2008
Gambar 5.31 menunjukkan trend produksi perposan dari PT. Pos dalam lima tahun terakhir. Dari gambar tersebut terlihat trend penurunan yang tajam terutama untuk surat pos luar negeri dan paket pos laut luar negeri. Terlihat hanya paket pos udara dari luar negeri dan EMS yang mengalami peningkatan namun volume produksinya terutama untuk EMS masih sangat kecil. Sehingga pengaruh peningkatannya tidak signifikan dibanding penurunan yang terjadi pada surat dan paket pos laut dari luar negeri. Dari trend ini juga terlihat bahwa penurunan terjadi pada pengiriman pelayanan dari luar negeri yang tidak dalam waktu cepat, namun volumenya selama ini cukup tinggi.
Jika dilihat dari proporsi produksi untuk surat maupun paket pos dari luar negeri, penurunan yang terjadi juga menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pangsa produksi surat dan paket pos dari luar negeri. Produksi surat dari luar negeri yang semula didominasi surat pos laut dengan pangsa lebih dari 94%, proporsinya semakin berkurang dan sampai Juni 2009, pangsanya tinggal 76% pada 2009. Sebaliknya pangsa EMS meningkat dari semula kurang dari 5% menjadi 20,7%.
Gambar 5.32. Proporsi Produksi Surat dari Luar Negeri Tahun 2004-2009 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EMS
2004 0,2%
2005 1,8%
2006 1,4%
2007 0,7%
2008 3,1%
2009* 20,7%
Suratpos Laut LN
95,9%
94,7%
95,7%
95,7%
94,3%
76,2%
Suratpos Udara LN
3,9%
3,5%
2,9%
3,6%
2,6%
3,1%
Pergeseran juga terjadi untuk pangsa produksi paket pos dari luar negeri antara paket pos laut dengan paket pos udara. Produksi yang semula lebih dominan paket pos laut luar negeri dengan pangsa lebih dari 80% mulai berkurang sejak 2008 dan pada 2009 pangsanya menjadi 44,8%.
Sebaliknya produksi paket pos udara mengalami peningkatan dan
pangsanya terus meningkat sehinga pada 2009, produksi paket pos udara dari luar negeri lebih tinggi dari produksi paket laut dengan pangsa mencapai 55,2%. Pergeseran ini menunjukkan masyarakat cenderung hanya memilih pelayanan dari PT. Pos untuk pelayanan yang lebih cepat karena PT. Pos memiliki keunggulan jangkauan pelayanan yang lebih luas dan jauh
b. Pos Express dan AdMail Pada kelompok produk pos ekspress dan Ad Mail, setelah mengalami peningkatan pada tahun 2009, produksi kiriman pos ekspress berpotensi mengalami penurunan tajam pada tahun 2010. Setelah meningkat sebesar 27,5% pada tahun 2009, produksi pada tahun 2010 cenderung rendah. Sampai semester I tahun 2010, produksi kiriman pos ekspress dari PT. Pos baru mencapai 11% dari produksi tahun sebelumnya. Dengan kondisi demikian maka produksi pos eksress ini berpotensi untuk menurun tajam dibanding tahun sebelumnya.
Gambar 5.33. Proporsi Produksi Paket dari Luar Negeri Tahun 2004 -2009 100% 80% 60%
40% 20% 0% 2004 82,2%
2005 85,0%
2006 81,6%
2007 88,3%
2008 61,6%
2009* 44,8%
Paketpos Udara LN 17,8%
15,0%
18,4%
11,7%
38,4%
55,2%
Paketpos Laut LN
Tabel 5.22 Produksi Pos Express PT. Pos Tahun 2005-2009
No. Jenis 1 Pos Express Kiriman Pos Ekspress 2 Admail Pos Esensial Mail Advertising Mail
Satuan
2005
ribu pucuk
8.896
ribu pucuk ribu pucuk
2006
2007
2008
2009
16.549 54.010 10.540 13.436
3.037 2.678 29.101 51.499 17.501 12.158
N.A N.A
N.A N.A
2010*
1.583 N.A N.A
5.3.4. PSO Dalam rangka menjalankan misi tanggungjawab pelayanan universal, PT. Pos juga melaksanakan kegiatan tersebut dengan menjadikan sejumlah Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK)/Kantor Pos Layanan Publik Universal (KPLPU) untuk menjalankan pelayanan tersebut dengan dukungan bantuan PSO (public service obligation). Jumlah KPCLK/KPLPU yang mendapat bantuan PSO mengalami peningkatan dari tahun-ketahun sejalan dengan upaya meningkatkan keterjangkauan pelayanan pos kepada masyarakat melalui kantor pos. Namun peningkatan yang terjadi cenderung rendah karena peningkatan jumlah KPCLK/KPLPU yang diselenggarakan PT. Pos juga tidak banyak terjadi. Setelah meningkat sebesar 0,4% pada tahun 2008 dan stagnan pada tahun 2009, jumlah KPCLK/KPLPU kembali meningkat sebesar 0,6% sampai semester I tahun 2010.
Tabel 5.23 Jumlah KPCLK/KPLPU dari tahun 2004 – Semester I 2010.
No
Tahun
1 2 3 4 5 6 7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Semester I 2010
Jumlah KPC-LK 2.341 2.306 2.341 2.341 2.350 2.350 2.363
Dilihat dari persebaran KPCLK/KPLPU yang mendapat bantuan penyelenggaraan PSO, keberadaan KPCLK/KPLPU tersebut masih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa dan tidak banyak mengalami pergeseran dari tahun 2009 ke semester I 2010. Lokasi terbanyak KPCLK/KPLPU yang mendapat bantuan program PSO terdapat di wilpos 6 sebanyak 460 unit, diikuti wilpos 7 (374 unit). Jumlah KPCLK/KPLPU program USO di wilpos 6 ini mengalami peningkatan 8% dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk wilpos 7 tidak mengalami peningkatan KPCLK/KPLPU yang menjadi program PSO. Beberapa wilpos justru mengalami penurunan jumlah KPCLK/KPLPU yang menjadi program PSO di semester I 2010 yaitu wilpos 2 (2%), wilpos 3 (1,3%), wilpos 5 (0,5%) , wilpos 9 (4,9%), wilpos 10 (2,5%) dan wilpos 11 (2,4%).
Peningkatan dan penurunan KPCLK/KPLPU penyelenggara PSO diantara wilpos hanya sedikit menggeser komposisi distribusi KPCLK/KPLPU penyelenggara PSO dari tahun 2009 ke semester I 2010. Proporsi KPCLK/KPLPU penyelenggara PSO terbesar masih terdapat di wilpos 6 dengan proporsi mencapai 19,5% dan meningka dari tahun sebelumnya yang 18,1%. Sementara untuk wilpos 7 yang merupakan terbesar kedua, proporsinya sedikit menurun dari 15,9% menjadi 15,8%. Secara total proporsi KPCLK/KPLPU penyelenggara di pulau Jawa pada semester I 2010 mencapai 47,4%, sementara di Sumatera hanya 25,8%. Distribusi KPCLK/KPLPU penyelenggara PSO paling kecil terdapat di Kawasan Timur Indonesia (Maluku-Papua) yaitu dengan proporsi hanya sebesar
3,4%. Dari sebaran
distribusi ini secara implisit menyiratkan bahwa penetapan besaran dana program PSO untuk layanan pos masih didasarkan pada ketersediaan infrastruktur (KPCLK/KPLPU) yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan pos kepada masyarakat yang lebih luas.
Gambar 5.34. Jumlah KPCLK Pelaksana Program PSO menurut Wilayah Pos 2009-Semester I 2010 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
2009
Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp Wilp os 1 os 2 os 3 os 4 os 5 os 6 os 7 os 8 os 9 os os 10 11 236 150 226 64 222 426 374 143 225 202 82
2010* 240 147 223
64
221 460 374 143 214 197
80
Gambar 5.35. Distribusi KPCLK Penyelenggara PSO Tahun 2009-Semester I 2010 Wilpos 11
3,5% 8,6% 9,6% 6,1% 15,9%
3,4% 8,3% 9,1% 6,1% 15,8%
18,1%
19,5%
Wilpos 7
40%
9,4%
9,4%
Wilpos 6
20%
9,6% 6,4% 10,0%
9,4% 6,2% 10,2%
Wilpos 5
100% 80%
60%
0% 2009
2010*
Wilpos 10 Wilpos 9
Wilpos 8
Wilpos 4
Wilpos 3
5.4. Bidang Jasa Titipan 5.4.1. Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan Penyelenggara jasa titipan di Indonesia sejak tahun 2008 menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini tidak terlepas dari potensi pasar yang sangat besar di Indonesia bagi penyediaan jasa titipan untuk melayani kebutuhan dari penduduk yang sangat besar serta instansi (pemerintah maupun swasta) yang terus bertambah. Sampai dengan semester I tahun 2010 telah mencapai 725 perusahaan. Jumlah ini meningkat 3,6% dibanding tahun sebelumnya atau telah meningkat 10,7%
dibandingkan tahun 2008.
Peningkatan terbesar jumlah penyelenggara jasa titipan terjadi di Sumatera dan Jawa. Jumlah penyelenggara jasa titipan di Sumatera pada semester I tahun 2010 meningkat 8% dibanding tahun sebelumnya, sementara di pulau Jawa peningkatan penyelenggara jasa titipan mencapai 3,7%. Sementara pada wilayah pulau besar lain tidak terjadi peningkatan jumlah penyelenggara jasa titipan. Hal ini berbeda dengan peningkatan yang terjadi dari tahun 2008 ke 2009 dimana peningkatan penyelenggara jasa titipan terjadi pada ha mpir semua wilayah pulau besar Tabel 5.24. Perkembangan Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Pulau 2008 – Semester I 2010 No 1 2 3 4 5 6
2008 67 479 35 51 17 6
Propinsi
Sumatera Jawa Bali, NTB, NTT Kalimantan Sulawesi Maluku, Papua Jumlah
655
Jumlah 2009
75 508 39 55 17 6 700
2010*
81 527 39 55 17 6 725
*) sampai 30 Juni 2010
Pola distribusi penyelenggara usaha jasa titipan menunjukkan bahwa penyelenggaraan usaha jasa titipan juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jika dilihat sebarannya berdasarkan pulau, sampai semester I 2010 proporsi penyelenggara jasa titipan di pulau Jawa mencapai 72,7% dari total penyelenggara yang ada. Proporsi ini tidak banyak berubah sejak tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2008 proporsinya juga sudah mencapai 73,1%. Proporsi terbanyak berikutnya adalah di Sumatera yang mencapai 11,2% diikuti oleh Kalimantan sebanyak 7,6%. Hal yang menarik adalah proporsi jumlah penyelenggara usaha jasa titipan di Bali-Nusa Tenggara yang lebih besar daripada Sulawesi meskipun wilayahnya lebih sempit dan hanya terdiri dari tiga propinsi. Hal ini diduga terkait dengan banyaknya kegiatan pengiriman barang untuk memenuhi industri kerajinan dan pariwisata di kawasan Bali dan Nusa Tenggara.
Gambar 5.36. Proporsi Penyebaran Penyelenggara Jasa Titipan 2008 - Semester I 2010
100% 80% 60% 40% 20% 0% Maluku-Papua
2008 0,9%
2009 0,9%
2010* 0,8%
Sulawesi
2,6%
2,4%
2,3%
Kalimantan
7,8%
7,9%
7,6%
Bali-Nusa Tenggara
5,3%
5,6%
5,4%
Jawa
73,1%
72,6%
72,7%
Sumatera
10,2%
10,7%
11,2%
Pola persebaran penyelenggara jasa titipan ini juga menunjukkan bahwa luasnya wilayah tidak menjadi faktor penentu jumlah penyelenggara jasa titipan. Wilayah Maluku dan Papua yang lebih luas ternyata hanya sedikit dilayani penyelenggara jasa titipan. Demikian pula dengan Sulawesi yang bahkan memiliki beberapa kota besar (ibukota propinsi) ternyata proporsinya masih lebih kecil daripda Bali-Nusa Tenggara. Faktor perkembangan kegiatan ekonomi lebih memberi pengaruh terhadap pertumbuhan penyelenggara jasa titipan. Proporsi jumlah penyelenggara jasa titipan yang signifikan di Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan terkait dengan kegiatan industri kerajinan dan pariwisata yang berkembang di daerah tersebut dan membutuhkan jasa pengiriman barang
Perkembangan
sebaran
penyelenggara
jasa
titipan
juga
menunjukkan
bahwa
penyelenggaraan jasa titipan berkembang pada daerah-daerah dengan tingkat kemajuan ekonominya tinggi dan dinamika sosial ekonomi penduduknya juga berkembang baik. Di Sumatera misalnya, penyelenggara jasa titipan banyak berkembang di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, sementara di Kalimantan berkembang di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalmantan Selatan.
Tabel 5.25. Perkembangan Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Propinsi 2008-Semester I 2010
Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Propinsi NAD Sumatera Utara Riau Kepulauan Riau Sumatera Barat Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali
200 8 4 24 9 12 1 0 2 5 0 10 318 60 18 29 8 46 21
2009 4 28 9 14 1 0 2 5 0 12 341 63 18 29 8 49 24
Jumlah 2010* 4 28 13 14 3 0 2 5 0 12 356 66 18 29 9 49 24
No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2008 NTB 13 NTT 1 Kalimantan 2 Tengah Kalimantan 23 Barat Kalimantan 13 Selatan Kalimantan 13 Timur Selatan 11 Sulawesi Sulawesi Utara 6 Sulawesi Tengah 0 Sulawesi 0 Tenggara Gorontalo 0 Maluku 2 0 Maluku Utara Papua Barat 4
2009 14 1 2 24 15 14 11 6 0 0 0 2 0 4
2010 * 14 1 2 24 15 14 11 6 0 0 0 2 0 4
655
700
725
Propinsi
Jumlah
5.4.2. Produksi Jasa Titipan Kegiatan penyelenggaraan jasa titipan yang sampai semester I tahun 2010 telah dilakukan oleh 725 perusahaan telah menghasilkan produksi dengan volume hampir 5 juta koli dan berat hampir 20 ribu ton sampai dengan bulan Juni tahun 2010. Jika dibandingkan produksi selama satu tahun pada tahun 2009, jumlah ini masih jauh lebih kecil karena baru sekitar 16,6% dari volume produksi tahun 2009 atau sekitar 10% dari berat produksi tahun 2009. Dengan perkembangan ini, jika tidak terjadi lonjakan produksi yang signifikan pada semester II tahun 2010, maka produksi jasa titipan ini berpotensi menurun jauh dari tahun sebelumnya meskipun terjadi peningkatan dalam hal perusahaan penyelenggara.
Tabel 5.26. Produksi Jasa Titipan PT. Pos Semester I 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROPINSI DI ACEH SUMUT RIAU KEP/ RIAU SUMBAR JAMBI BENGKULU SUMSEL BABEL LAMPUNG DKI JAKARTA JABAR BANTEN JATENG DI YOGYAKARTA JATIM BALI NTB NTT KALTENG KALBAR KALSEL KALTIM SULSEL SULUT SULTENG SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA TENGAH PAPUA TIMUR JUMLAH
BARNG CETAKAN
PRODUKSI BUNGKUSAN KECIL
PAKET
SEKOGRAM
JUMLAH
SURAT KABAR
Koli
Kg
Koli
Kg
Koli
Kg
Koli
Kg
Koli
Kg
3.562
55.343
4.239
51.222
1.090
32.839
0
0
754
19.046
270.429
31.278
60.483
441.132
92.015
55.316
0
0
163
2.445
416
88
6.734
4.761
44
44
0
0
0
0
0 660.791 9.069 404 4.771 711 697 13.371 5.087
0 1.525.572 53.079 427 16.534 714 5.248 26.501 8.404
221.251 1.067.765 124.872 124 199.580 2.762 93.635 46.314 27.210
1.267.514 5.498.769 1.695.412 56.854 2.797.089 69.865 1.767.726 75.357 471.475
593.180 563.731 217.133 203 187.997 469 23.080 10.834 1.797
617.219 1.717.119 89.793 145 299.985 1.495 123.669 68.485 1.771
0 0 0 0 0 0 96 1.216 0
0 0 0 0 0 0 240 1.817 0
0 0 6.288 0 0 0 0 552 0
0 0 9.921 0 0 0 0 0 0
2.339 28 1.986 151.180
4.396 28 1.587 198.211
18.247 177 33.423 90.402
62.736 2.522 208.868 271.125
2.918 195 2.761 101.210
5.127 195 8.899 137.200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 120
0 0 0 180
374
845
390
1.685
473
487
0
0
0
0
1.915
2.020
1.306
14.009
732
1.615
0
0
0
0
1.127.130
1.930.275
1.998.914
14.758.121
1.799.862
3.161.403
1.312
2.057
7.877
31.592
Koli 0 9.645 0 423.090 0 0 0 7.194 0 814.431 2.292.287 357.362 731 392.348 3.942 117.508 72.287 34.094 0 0 23.504 400 38.170 342.912 0 0 0 1.237
Kg 0 158.450 0 530.171 0 0 0 4.893 0 1.884.733 8.741.460 1.848.205 57.426 3.113.608 72.074 1.896.883 172.160 481.650 0 0 72.259 2.745 219.354 606.716 0 0 0 3.017
0 0
0 0
0 0 4.931.142 19.865.804
Dari data produksi yang masuk, produksi jasa titipan pada semester I 2010 juga masih terkonsentrasi pada penyelenggara jasa titipan di pulau Jawa. Produksi tertinggi terdapat di Jakarta yang memiliki produksi jauh diatas propinsi lainnya. Posisinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis menjadi faktor yang menyebabkan tingginya produksi jasa titipan di Jakarta. Namun produksi jasa titipan di Lampung juga cukup signifikan dan volumenya lebih tinggi dari propinsi lain termasuk di Jawa, meskipun dari sisi berat masih lebih rendah daripada produksi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Volume produksi jasa titipan di Lampung mencapai 16,5% dari total volume produksi nasional, meskipun beratnya hanya mencapai 9,5% berat produksi nasional.
Dari sisi komposisi produksinya, pelayanan paket masih merupakan jenis produk yang paling banyak dilayani oleh penyelenggara jasa titipan. Berdasarkan volume produksinya, perbedaan tidak terlalu besar antara produk dalam bentuk paket, bungkusan kecil dan barang cetakan. Proporsi produk berbentuk paket mencapai 40,5% dari total produksi, sementara yang berbentuk bungkusan kecil mencapai 36,5%. Namun dari sisi berat, proporsi produksi berbentuk paket mencapai 74,3% dari total berat produksi jasa titipan semester I tahun 2010. Sementara untuk bungkusan kecil proporsinya hanya 15,9% dari berat total dam berang cetakan hanya 9,7%. Gambar 5.37. Proporsi Berat Produksi Jasa Titipan menurut Jenis Semester I 2010 a. Volume Sekogram ; 0,03% Bungkusa n Kecil; 36,5%
b. Berat Surat Kabar; Barang 0,2% Cetakan; 22,9%
Paket; 40,5%
Bungkus an Kecil; 15,9%
Sekogra Surat m; Kabar; 0,01% 0,2%
Barang Cetakan; 9,7%
Paket; 74,3%
Khusus untuk jasa ekspress, Indonesia merupakan pasar yang cukup potensial untuk usaha jasa pengiriman ekspress yang ditunjukkan oleh produksi yang terus meningkat. Tabel 5.27 menunjukkan produksi jasa ekspress yang terus meningkat dan berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Assosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO), permintaan untuk jasa ekspres ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Tabel 5.27. Dari data tersebut terlihat bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan produksi total mencapai rata-rata 10% hingga 15% per tahun dengan permintaan terbesar masih untuk pengiriman paket.
Tabel 5.27. Produksi dan Perkiraan Permintaan Pasar Jasa Ekspres Indonesia menurut Jenis
Tahun
Dokumen
Paket
2004
536.737.431
1.495.197.130
2005
610.834.459
1.701.610.278
2006
669.552.537
1.865.098.495
2007
753.212.854
2.098.235.807
2008
843.598.396
2.350.024.104
2009
911.086.268
2.538.026.032
2010
1.002.194.895
2.791.828.635
2011
1.102.414.385
3.071.011.499
2012
1.223.679.967
3.408.822.764
*) berdasarkan data dan formulasi estimasi dari ASPERINDO
5.4.3. Penerbitan Izin Penyelenggara Jasa Titipan Semakin berkembangnya pasar industri logistik dan jasa titipan mendorong terus munculnya permintaan untuk izin jasa titipan meskipun persaingan di industri ini juga semakin ketat. Meskipun jumlah penerbitannya masih fluktuatif dalam lima tahun terakhir, namun dalam dua tahun terakhir penerbitannya cukup banyak. Pada tahun 2010, sampai semester I telah diterbitkan 25 ijin atau telah lebih dari 50% dari jumlah ijin yang diterbitkan tahun sebelumnya. Dengan trend ini, maka penerbitan ijin penyelenggara jasa titipan pada 2010 ini berpotensi meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Dari sebaran daerah penerbitan ijinnya, penerbitan ijin penyelenggara jasa titipan paling banyak masih di Jakarta sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai semester I tahun 2010, jumlah penerbitan ijin penyelenggara jasa titipan di Jakarta mencapai 15 buah atau lebih dari 50% tahun sebelumnya. Penerbitan ijin penyelenggaraan jasa titipan pada semester I 2010 ini hanya dikeluarkan di lima propinsi yaitu DKI Jakarta, Smatera Barat, Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur .
Tabel 5.28 Jumlah penerbitan izin penyelenggara jasa titipan tahun 2005 – semester I 2010.
No
Propinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sumatera Utara Sumatera Barat Kepulauan Riau Riau Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Jumlah
2005 3 0 1 0 0 43 6 2 0 0 1 0 0 0 0 56
2006 1 0 1 0 0 12 2 0 1 0 4 0 0 0 0 21
Tahun 2007 2008 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 11 5 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 20 11
2009 4 0 2 0 2 23 3 0 3 1 2 1 3 1 0 45
2010* 0 2 0 4 0 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 25
*) Sampai 30 Juni 2010
Jika dilihat sebarannya menurut pulau, penerbitan ijin penyelenggara jasa titipan selama ini memang lebih didominasi di Pulau Jawa. Pada semester I tahun 2010 ini, hampir 80% dari ijin yang diterbitkan adaah untuk penyelenggara jasa titipan di Pulau Jawa. Sisanya adalah untuk penyelenggaran jasa titipan di Sumatera. Jika pada tahun 2009 ada ijin yang diterbitkan untuk penyelenggaraan jasa titipan di Bali-Nusa Tenggara dan Kalimantan, pada semester I 2010 ini tidak ada ijin yang diterbitkan di kedua daerah tersebut. Tabel 5.29. Jumlah Penerbitan izin penyelenggara Jasa Titipan menurut pulau 2005-semester I 2010
No 1 2 3 4 5 6
Propinsi Sumatera Jawa Bali, Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku+Papua Jumlah
2005 4 51 0 1 0 0 56
2006 2 15 0 4 0 0 21
Tahun 2007 2008 4 2 14 8 2 0 0 0 0 1 0 0 20 11
2009 8 29 4 4 0 0 45
2010* 6 19 0 0 0 0 25
Gambar 5.38. Perkembangan Penerbitan Izin Penyelenggara Jasa Titipan menurut Jenis 80 70 60 50
40 30 20 10 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009 2010*
Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat Bali Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Jawa Timur DI Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Lampung Riau Kepulauan Riau Sumatera Barat Sumatera Utara
*) Sampai 30 Juni 2010
5.5. Penerbitan Perangko Statistik penerbitan perangko disajikan mulai tahun 2004 sampai dengan 2009 pada tabel 5.30. Jenis penerbitan perangko dalam penyajian data ini terbagi dua yaitu Perangko Nasional dan Joint Issue Stamp (JIS). Joint Issue Stamp adalah perangko yang diterbitkan berdasarkan kerjasama dengan negara lain dan beredar di masing-masing negara. Tahun 2006 dengan Slovakia, Tahun 2007 dengan ASEAN dan China, serta tahun 2008 dengan Jepang. Pada tahun 2009, joint –issue stamp dilakukan bersama dengan Iran. Sedangkan Perangko Nasional adalah perangko yang diterbitkan dan beredar di Indonesia. Tabel 5.30 Data penerbitan perangko Tahun 2004-2009
2004
Nasional 11
Jumlah Seri Joint Issue Stamp (JIS) 0
2005 2006 2007 2008 2009
10 8 11 16 13
0 1 2 1 2
Tahun
Total 11 10 9 13 17 15
Jumlah seri perangko yang diterbitkan sejak 2004 hingga 2009 meningkat dari 11 menjadi 15 seri secara total atau naik sebesar 36,3%. Namun jika dilihat perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerbitan perangko. Penerbitan perangko ini biasanya terkait dengan momentum atau peringatan peristiwa tertentu yang dapat diabadikan dalam bentuk perangko. Oleh karena itu pada tahun yang banyak kegiatan atau event atau peristiwa tertentu, lebih banyak perangko diterbitkan.
