BAB 3 PENERAPAN COLLECTIVE ACTION DI INDONESIA. dilakukan baik dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk melawan

BAB 3 PENERAPAN COLLECTIVE ACTION DI INDONESIA

Di Indonesia, setelah reformasi tahun 1998 semakin banyak upaya yang dilakukan baik dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk melawan korupsi. Upaya yang dilakukan oleh dunia usaha biasanya dilakukan secara internal melalui penerapan Good Corporate Governance. Salah satu perusahaan yang aktif melakukan upaya melawan korupsi adalah Siemens. Siemens sebagai salah satu perusahaan multinasional di Indonesia juga terus mendukung upaya melawan korupsi dengan menerapkan program kepatuhan di dalam perusahaan dan membagi pengalaman kepada pihak-pihak lain. Siemens telah mendapatkan skor tertinggi (100) di dalam Dow Jones Sustainability Index 200817 setelah melakukan perubahan mendasar di dalam program kepatuhannya. Program Kepatuhan Siemens yang diterapkan saat ini dibuat pada tahun 2007 dan 2008, yang awalnya dibuat sehubungan dengan skandal korupsi yang banyak terjadi di unit bisnis Siemens

dan perusahaan-perusahaan regional Siemens.

Program kepatuhan baru tersebut didasarkan pada sebuah sistem yang secara jelas menetapkan langkah-langkah Kepatuhan Siemens di seluruh dunia yang terdiri dari Pencegahan, Deteksi dan Tanggapan. Sebagai bagian dari program kepatuhan Siemens juga melaksanakan program Collective Action untuk melawan korupsi demi terciptanya iklim usaha yang bersih.

17

Siemens, Compliance In-Person Training, Maret 2009, hal. 60 35

Aspek hukum..., Ernest Alto, FH UI, 2010.

Universitas Indonesia

36

Gambar 3.1 Program Kepatuhan Siemens Sumber: The Siemens Compliance Program, hal.3

3.1 3.1.1

Penerapan Collective Action di Siemens Profil Siemens AG dan PT Siemens Indonesia18 Siemens AG didirikan pada tahun 1847 di Berlin dan berkantor pusat di

Munich, Jerman. Siemens AG merupakan pionir dalam teknik elektrik dan elektronik dimana hal tersebut merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam industrialisasi. Sebagai salah satu pionir, Siemens AG memiliki pencapaian yang ambisius terutama dalam mengkapitalisasi perkembangan kesempatan yang ada di seluruh dunia seperti pada pasar-pasar yang sedang berkembang di dunia melalui solusi dan produk yang inovatif. Visi Siemens AG di masa depan adalah menjadi pionir dalam pemasok energi yang efisien, produktifitas industri, sistem kesehatan yang dapat disesuaikan, dan solusi infrastruktur yang cerdas. Siemens AG memiliki kurang lebih 405.000 karyawan. Siemens AG mengutamakan lingkungan kerja yang sehat dan seimbang serta membantu para

18

Website Siemens Universitas Indonesia


37

karyawannya dalam mengintegrasikan kreativitas dan kemampuannya. Siemens AG hadir di 109 negara dengan 1.640 lokasi yang tersebar di seluruh dunia, termasuk 176 fasilitas Research and Development (R&D). Pusat riset yang terbesar berada di Jerman, Amerika Serikat, dan Cina. Siemens AG menginvestasikan EUR 3,9 milyar atau 5,1 persen dari total pendapatan kepada riset dan pengembangan di tahun fiskal 2009. Siemens AG memiliki fokus bisnis di sektor industri, energi, dan healthcare. Sektor industri Siemens AG merupakan pemasok terbesar di dunia dalam kategori manufaktur, transportasi, serta sistem pencahayaan dan bangunan. Sektor ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas produksi dan memenuhi kepuasan konsumen. Sektor energi Siemens AG merupakan salah satu pemasok terdepan di dunia bagi berbagai macam produk, solusi dan jasa pembangkit tenaga, transmisi dan distribusi sekaligus produksi, konversi, dan transportasi bahan bakar minyak utama dan gas. Sektor ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transmisi dan pembangkit tenaga sekaligus mengurangi emisi CO2. Sektor healthcare Siemens AG merupakan salah satu pemasok terbesar di dunia dalam industri kesehatan. Sektor ini menawarkan solusi dan inovasi teknologi dalam dunia kesehatan sekaligus integrasi sistem dan diagnosa laboratorium. Tujuannya untuk memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Pada tahun 1909, Siemens AG membuka kantor pertamanya di Indonesia pada tahun 1909 yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1973 didirikan PT Siemens Indonesia. Menyusul era globalisasi, PT Siemens Indonesia melakukan pengembangan antara lain dengan pembangunan pabrik di daerah Pulomas pada tahun 1975, pembangunan pabrik kedua untuk kegiatan Universitas Indonesia


38

manufaktur yang berlokasi di Cilegon pada tahun 1989, pembentukan PT Indo VDO pada tahun 1995 yang menyediakan sistem otomotif, pembentukan PT Jawa Power pada tahun 1997 yang merupakan pembangkit listrik yang berada di Jawa Timur dimana PT Siemens Indoensia memiliki kepemilikan 50%, pembentukan PT Osram Indonesia pada tahun 1998 yang menyediakan sistem penerangan serta pada tahun yang sama PT Siemens Indonesia juga mendirikan PT S Cerberus yang menyediakan sistem keamanan bagi gedung. Pada tahun 2009 PT Siemens Indonesia merayakan 100 tahun hadirnya Siemens di Indonesia. Saat ini sekitar seperenam energi yang dikonsumsi di Indonesia dihasilkan, ditransmisikan, dan didistribusikan dengan teknologi milik PT Siemens Indonesia. Pada tahun fiskal 2009 (1 Oktober 2008 hingga 30 September 2009), penjualan PT Siemens Indonesia pada konsumen di Indonesia mencapai EUR 155 juta. Sedangkan pemesanan baru mencapai nilai EUR 201 juta. Hingga saat ini Siemens memiliki kurang lebih 3000 karyawan di Indonesia dengan 4 buah perusahaan, 4 fasilitas manufaktur, dan 3 kantor cabang di Indonesia. Sekitar 80% dari hasil produksi pabrik PT Siemens Indonesia yang berlokasi di Pulomas dan Cilegon merupakan produk ekspor. PT Siemens Indonesia juga memiliki pelatihan yang disebut The Vocational Training yang telah melatih 735 teknisi ahli dalam bidang industri elektrik, industri mekanik, dan mekatronik sejak tahun 1977. Pada tahun 2008 PT Siemens Indonesia menerima penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja berupa Gold Flag Award 2008 dengan Zero Accident Certificate yang merupakan bentuk pencapaian PT Siemens Indonesia karena tidak terjadinya kecelakaan sama sekali di tempat kerja dalam jangka waktu 3 tahun. Universitas Indonesia


39

3.1.2

Kerjasama Siemens dan World Bank Institute19 Pada dasarnya, tindakan kolektif sangat efektif untuk memerangi korupsi

sebagai upaya yang dilakukan oleh masing-masing kantor cabang perusahaan. Siemens telah menjalin kerjasama dengan World Bank Institute dan mitra lainnya untuk membuat sebuah Collective Action Guideline dalam rangka mengatasi masalah korupsi yang diterbitkan pada bulan Juni 2008. Ini adalah panduan praktek dalam menggagas dan memberlakukan pakta integritas dengan para pesaing dan pelanggan yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang bebas korupsi. Siemens telah menerapkan tujuan dan bekerja secara aktif untuk melaksanakan aturan ini.

3.1.3

Analisa Pemangku Kepentingan20 Untuk memerangi korupsi secara efektif dan berkesinambungan, perusahaan

harus menggabungkan kekuatan dengan pemangku kepentingan dari bisnis, pemerintah dan masyarakat. Upaya bersama memastikan perilaku anti korupsi yang sama dan oleh karena itu menghindari kerugian dalam persaingan usaha karena menjadi perusahaan yang bersih. Proses analisa pemangku kepentingan membuka jalan bagi budaya anti korupsi yang sebenarnya dan mendorong pembentukan hubungan jangka panjang dan kerjasama dengan pemain anti korupsi lainnya. Ini merupakan bagian yang mendasar dari aktivitas collective action. Memetakan pemangku kepentingan 19

Pohlmann, Andreas & Moosmayer, Klaus, Siemens Corporate Legal and Compliance: The Siemens Compliance Program, Aug 11, 2009 20 Zindera, Sabine & Kues, Anna-Christina, Siemens Corporate Legal and Compliance: Collective Acion, Stakeholder Mapping Process, Oct 14, 2009 Universitas Indonesia


40

berarti mengidentifikasi harapan dan kekuatan dari semua rekan atau grup. Hal ini membantu membangun prioritas pemangku kepentingan sambil menjaga visi global interaksi antar rekan-rekan. Proses pemetaan pemangku kepentingan antara lain memastikan analisa menyeluruh terhadap situasi dan memberikan pendekatan terstruktur kepada pemangku kepentingan anti korupsi yang potensial, membantu anda untuk mengidentifikasi rekan collective action yang tepat, mendukung terbentuknya hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan, memacu keyakinan iklim yang menfasilitasi dialog, akan membantu untuk memampukan pemahaman harapan pemangku kepentingan tertentu dan perhatian berbagai pemain, memampukan pembagian keahlian dan kegiatan anti korupsi, bertujuan membangun komunitas anti korupsi dan jaringan di masing-masing negara, melibatkan pemain utama dalam bisnis global di negara-negara, tanpa komitmennya aturan main yang adil tidak akan efektif. Penyusunan peta pemangku kepentingan memberikan gambaran pemainpemain anti korupsi di negara yang bersangkutan. Mengenal pemangku kepentingan adalah pra-syarat untuk memilih rekan bagi aksi bersama melawan korupsi, keberhasilan pelaksanaan inisiatif jangka panjang dan kerjasama. Yang terakhir memberikan dasar untuk memfasilitasi pakta integritas dan pakta kepatuhan/compliance di negara masing-masing, dimana mereka memperkuat pemikiran tentang anti korupsi, melibatkan secara aktif pemangku kepentingan dalam jangka panjang walaupun tidak berhasil menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan sekarang, sangat berharga tetap menjalin hubungan dan mencari peluang bagi collective action di masa depan. Universitas Indonesia


41

Mengenal pemangku kepentingan akan membantu membangun peluang collective action di masa depan. Pemangku kepentingan adalah kelompok yang dipengaruhi oleh, atau memiliki dampak terhadap, sebuah aktivitas organisasi, produk atau jasa dan kinerja yang saling berhubungan. Organisasi memiliki banyak pemangku kepentingan, masing-masing dengan tipe dan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda, dan seringkali dengan konflik kepentingan dan perhatian yang berbeda-beda. Kerjasama dengan pemangku kepentingan sebagai dasar collective action. Hipotesa yang mendasari pendekatan kerjasama adalah bahwa hanya dengan kolaborasi kita dapat memastikan bahwa collective action terus berjalan. Kerjasama yang paling kuat adalah yang berasal dari organisasi rekanan yang terbaik. Oleh karena itu sangat penting untuk mengidentifikasi jenis organisasi rekanan yang akan menambah nilai, mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia dengan membangun kontrak yang ada dan telah terbukti atau dengan mencari peranan yang baru. Pilih rekan yang paling sesuai dan mengamankan keterlibatan aktifnya. Proses pemetaan pemangku kepentingan dapat dibagi dalam empat tahap: 1. Identifikasi Semua Pemangku Kepentingan Tahap ini melibatkan penelitian dalam rangka mengidentifikasi kekuatan pelaku anti korupsi di negara bersangkutan. Dalam rangka melawan korupsi pada tingkat global, Siemens telah membuat kolaborasi mendalam yang aktif dengan organisasi seperti: World Bank Instititute, UN Global Compact, World Economic Forum’s PACI, International Chamber of Commerce (ICC), Center for International Private Enterprise (CIPE), International Business Leader Forum, Universitas Indonesia


42

Transparency International. Kolaborasi di tingkat korporat Siemens dengan organisasi tersebut dapat digunakan untuk menjembatani kerjasama dengan perwakilan lokal dari organisasi ini di negara bersangkutan. Sebagai tambahan pemangku kepentingan internasional dan non pemerintah, rekan dalam collective action dapat termasuk: pemerintah dan kementrian, otoritas dan organisasi publik, LSM lokal yang aktif atau asosiasi, perusahaan lokal besar lainnya atau lembaga konsultan, asosiasi bisnis atau perdagangan, kamar dagang, universitas atau pusat penelitian Peta pemangku kepentingan kelihatan seperti jaring laba-laba dan memberikan gambaran grafis dari kerjasama dengan pemangku kepentingan. Idealnya, peta tersebut juga menggambarkan tahapan kerjasama (aktif, sudah didekati, belum aktif).

ABB

Grant Thronton

Philips Indonesia Deloitte Schneider Indonesia

Competitor

Areva T&D

Account ant

Ernst-Young PWC

GE Indonesia

KPMG Toshiba Indonesia Kadin

Kemitraan

Collective Action

Ekonid

Local ICW

NGO’s

Chamber

Tifa IBL International

UI UNPAD

World Bank

KPK

Universities

TI

LKDI

IPMI PPM

Public

PLN Krakatau Steel

Finance Department Legal Department and Human Rights

Customers

Pertamina

Gambar 3.2 Peta Pemangku Kepentingan Sumber: Departemen Compliance PT Siemens Indonesia



43

2. Prioritaskan Pemangku Kepentingan Begitu anda mengetahui pemangku kepentingan lokal, sangatlah penting untuk memberi mereka peringkat berdasarkan relevansi dan keinginan mereka menjadi rekan collective action yang bernilai. Kriteria yang mendasari tingkatan tersebut termasuk reputasi pemangku kepentingan dan kredibilitasnya dalam kegiatan anti korupsi, kesuksesan mereka dalam anti korupsi dan kepatuhan, area fokusnya, dan harapan atau risiko yang berkaitan dengan penugasan selanjutnya.

3. Kunjungi dan Validasi Pemangku Kepentingan Pada tahap ini mulailah membangun hubungan daengan pemangku kepentingan yang telah diprioritaskan dalam rangka menyebarkan minat dalam collective action. Bertujuan mempersiapkan rapat untuk mendiskusikan peluang collective action atau kolaborasi secara umum. Dengan syarat mereka mau menyumbangkan sumber daya, dukungan atau ide, yang dapat anda validasi sebagai rekan collective action. Akan tetapi, selalu pastikan bahwa aturan persaingan usaha selalu diperhatikan.

4. Sepakati Peta Jalan Collective Action Dalam tahap final ini, hasil pertemuan tersebut dikumpulkan. Identifikasi langka selanjutnya menuju pelaksanaan Collective Action dan menyarankan kepada pemangku kepentingan tersebut siapa yang ingin memberikan sumbangan dan memiliki sumber daya yang cukup.



44

Berikut hasil analisa pemangku kepentingan yang dilakukan Siemens Indonesia sebagai berikut:

Perusahaan Pesaing Seperti telah disebutkan di bagian 3.1.1, Siemens bergerak di bidang industri elektronik yang terdiri dari 3 sektor, yaitu Energi, Industri dan Kesehatan. Dari analisa pemangku kepentingan tersebut diidentifikasi perusahaan multinasional yang bergerak di bidang yang sama antara lain: Asea Brown Bovery (ABB) untuk sektor otomatisasi industri, Philips Indonesia untuk sektor alat kesehatan, Schneider untuk sektor energi dan otomatisasi industri, Areva untuk sektor energi, GE Indonesia untuk sektor energi dan industri khususnya transportasi, Toshiba Indonesia untuk sektor alat kesehatan.

Pelanggan Untuk pelanggan di ketiga sektor dimana Siemens bergerak, dapat diidentifikasi beberapa perusahaan nasional maupun multinasional, swasta maupun pemerintah, besar maupun kecil dan menengah untuk menjadi mitra dalam collective action, seperti PLN, Pertamina, BP, Chevron di bidang energi, Krakatau Steel di sektor industri otomatisasi, PT Kereta Api Indonesia di sektor industri transportasi.

Kamar Dagang Kamar Dagang dan asosiasi bisnis yang tergabung merupakan wadah berkumpulnya pengusaha-pengusaha. Oleh karena itu peranan Kamar Dagang dan Universitas Indonesia


45

asosiasi bisnis sangatlah penting untuk mendorong terlaksananya collective action ini. Seperti kewajiban untuk melakukan sertifikasi terhadap setiap anggotanya, sehingga mempunyai standar tata kelola perusahaan yang baik demi tercapainya praktek bisnis yang bersih.

Akuntan Peran akuntan di dalam collective action ini dapat membantu memberikan sumber daya untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan good corporate governance yang melandasi collective action di setiap perusahaan yang ikut serta di dalam collective action ini. Dalam hal sertifikasi, peran akuntan dapat menjadi pihak yang independen untuk melakukan penilaian tersebut.

Universitas dan Akademisi Dunia pendidikan dapat menjadi mitra dalam collective action ini dalam hal penelitian dan pelatihan. Mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Dalam hal ini beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta telah diidentifikasi untuk menjadi mitra dalam collective action ini seperti: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, IPMI Business School, PPM, Prasetya Mulya.

Pemerintah Lembaga pemerintah perlu juga ikut serta dalam collective action ini demi menunjang efektifitas upaya dari sektor swasta tersebut. Peranan KPK yang merupakan lembaga pemerintah yang khusus menangani kasus-kasus korupsi Universitas Indonesia


46

merupakan mitra yang sangat penting dalam mendukung collective action ini. Selain itu kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan lain-lain.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga swadaya masyarakat merupakan salah satu pilar utam di dalam collective action. Selama ini, LSM giat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu LSM tersebut perlu dijadikan mitra di dalam collective action ini dimana mereka dapat memerankan fungsi pengawas independen ataupun fasilitator di dalam collective action tersebut. Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh beberapa LSM yang memiliki reputasi baik di dalam bidang good corporate governance maupun anti korupsi antara lain: KNKG, LKDI, ICW, Tifa, IBL, Kemitraan, Transparency International Indonesia, IICG, IICD, FCGI, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)21 didirikan pada tanggal 30 Nopember 2004 dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No: KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004 untuk menggantikan Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance yang dibentuk tahun 1999. Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengesahkan Keputusan No. KEP-14/M.EKON/03/TAHUN 2008. Tujuan KNKG adalah untuk mempropagandakan penerimaan dan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance secara nasional dan membangun reputasi Indonesia 21

Website KNKG



47

sebagai sebuah negara dimana standar tata kelola baik yang tinggi melekat di seluruh perekonomian masyarakat dan administrasi perusahaan. Karena tata kelola perusahaan mengandung masalah sosial, hukum dan ekonomi, KNKG menempuh aktivitas program yang luas yang termasuk informasi, penelitian dan pelatihan, semuanya bertujuan menyentuh opini publik terhadap kebutuhan kode etik tata kelola perusahaan yang baik dan membantu organisasi menerapkan prinsip-prinsi ini dengan bantuan informasi, penelitian dan fasilitas pelatihan dari KNKG. Tata kelola perusahaan mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Kode dan prinsip memiliki dampak politik, hukum, ekonomi dan sosial. KNKG melakukan penelitian ke dalam aspek tata kelola yang luas dan memantau penerapan dan penyebarannya melalui sistem pengendaliannya. Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)22 didirikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2000 untuk meningkatkan kompetensi profesional direktur perusahaan dan komisaris di Indonesia dan memberikan mereka pengetahuan dan keahlian untuk memperkenalkan dan menerapkan Good Corporate Governance di dalam organisasi mereka. LKDI memberikan kursus pelatihan dan program pendidikan yang mengarah kepada sertifikat LKDI dalam Good Corporate Governance. KNKG sedang membangun alat E-learning yang menawarkan kursus Good Corporate and Public Governance kepada siswa di seluruh Indonesia dengan menggunakan Internet. LKDI menjalankan kursus pelatihan Good Governance (e-learning) dan memberikan sertifikasi yang akhirnya dapat menghasilkan keanggotaan LKDI. Kursus

22

Website KNKG



48

pelatihan, isi, interasi dengan pembimbing dan pelatih dilakukan melalui website LKDI. TIFA23 didirikan pada tanggal 18 Desember 2000 dengan dasar pemikiran bahwa DEMOKRATISASI yang mulai berjalan seiring dengan jatuhnya rejim Soeharto, meninggalkan banyak pekerjaan. Salah satu yang dianggap penting adalah dengan mendorong Indonesia dan masyarakatnya menjadi lebih terbuka, tidak lagi tertutup seperti yang terjadi pada masa rejim sebelumnya. Misi Tifa adalah memperjuangkan masyarakat terbuka di Indonesia, yang menghormati keragaman serta menjunjung tinggi penegakan hukum, keadilan, dan persamaan. Visi Tifa adalah sebuah komunitas dimana penduduk, pemerintah, dan sektor bisnis mendukung hak-hak individu khususnya hak dan pandangan kaum perempuan, kaum minoritas, dan kelompok marjinal lainnya, serta mendukung dan memupuk solidaritas dan tata pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan misi dan visi di atas, Tifa berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat sipil. Tifa meyakini solidaritas, kejujuran, kesetaraan,apresiasi dan pengembangan kapasitas individu merupakan nilai inti yang menjadi jiwa dan prinsip pemandu dalam setiap tindakan dan pencapaian Tifa. Indonesian Corruption Watch (ICW)24 adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki

23

Website TIFA Website ICW

24



49

pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi. Visi ICW adalah menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender. Misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam: Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai fasilitator penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial. Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi. Indonesia Business Link25 adalah sebuah yayasan nirlaba yang didirikan pada saat kebangkitan Indonesia dari krisis ekonomi. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk memberikan sumbangan melalui penciptaan praktek bisnis yang beretika di negara ini. Organisasi ini merupakan afiliasi dari International Business Leaders Forum yang didirikan oleh Pangeran Charles dari Inggris. 25

Website IBL



50

Pendiri IBL adalah pimpinan bisnis dari Rio Tinto, Accenture dan Ernst & Young. Sponsor perusahaan sekarang termasuk perusahaan global seperti BP, B&M Consultant (HHP), Coca Cola, DHL, ERM Indonesia, PricewaterhouseCoopers, Shell, Standard Chartered, McKinsey, Unilever, termasuk juga perusahaan dari Indonesia seperti Bogasari Fluor Mills, PPM Institute of Management, dan Grup Rajawali. Donor Internasional merupakan donor utama dari IBL antara lain UNDP, Department for International Development (DfID) dari Inggris dan Ford Foundation. IBL merupakan cabang dari diskusi oleh berbagai pemangku kepentingan pada saat Annual Worldbank Conference di bulan Oktober 1998 di Washington DC. Rapat ini menuju kepada suatu consensus akan kebutuhan untuk mendirikan organisasi swasta dengan tujuan membantu memperbaiki corporate governance di Indonesia. Diskusi tersebut difasilitasi oleh perwakilan dari Bank Dunia (World Bank), ADB, UNDP dan PW-IBLF demikian juga lembaga nonpemerintah dan organisasi. Diskusi selanjutnya diadakan di Indonesia, atas inisiatif PW-IBLF dan partisipasi oleh perusahaan multinasional, lembaga multilateral dan lembaga non pemerintah lokal, melahirkan terbentuknya IBL. Program pertama diawali pada saat resepsi yang diadakan oleh Duta Besar Inggris pada tanggal 9 Desember 1999 di Jakarta. Status hukum IBL adalah sebuah yayasan yang didirikan berdasarkan akta notaris pada bulan Agustus 2001 di Jakarta. Sampai saat ini terdapat 20 perusahaan yang menjadi anggota, kebanyakan perushaan multinasional, dari berbagai industri. Sejak tahun 1999, IBL telah aktif mempromosikan praktek etika bisnis di Indonesa melalui 2 (dua) macam kegiatan utama antara lain rapat kerja etika bisnis dan pembentukan kapasitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pendanaan pertama bagi kegiatan Universitas Indonesia


51

tersebut disediakan oleh perusahaan yang menjadi pendiri, UNDP dan DfID. Pendanaan selanjutnya dilakukan melalui PW-IBLF yang merupakan mitra internasional dari IBL. Menanggapi meningkatnya dukungan dari anggotanya dan donor internasional, demikian juga meningkatnya kesadaran dan kebutuhan di dalam komunitas bisnis lokal akan pentingnya good corporate governance. IBL berencana memperluas programnya untuk memasukkan masalah good corporate citizenship atau dikenal dengan istilah corporate social responsibility (CSR). Akhir-akhir ini program-program baru yang dijalankan IBL seperti program pengusaha muda, dan inisiatif Kemitraan bagi Pembangunan Berkelanjutan adalah contoh transformasi tersebut. Partnership for Governance Reform (Kemitraan)26 berawal dari krisis ekonomi dan politik di akhir 90-an, yang berpuncak pada kejatuhan rezim Order Baru Soeharto pada tahun 1998. Di tengah-tengah kebingungan politik pada era sesudah Soeharto, pemilihan umum pertama di bulan Juni 1999, diadakan dengan dukungan komunitas internasional dibawah payung Program PBB, menandai batu loncatan besar pada jalan reformasi tata kelola. Sukses pelaksanaan pemilu tersebut merupakan tahap perluasan kerjasama masyarakat sipil, sector swasta, pemerintah dan donor untuk memajukan reformasi tata kelola. Pada saat itu pemerintah kurang berminat memperbaiki struktur dan proses tata kelola. Rakyat sangat tidak mempercayai pemerintah dan masyarakat sipil lemah. Tidak ada agenda reformasi yang dibicarakan. Untuk mempromosikan reformasi diperlukan sebuah mekanisme kelembagaan yang independen. Idenya adalah membangung sebuah mekanisme yang tumbuh dari diskusi antara berbagai pemangku 26

Website history/>

Partnership



52

kepentingan yang telah bekerjasama di dalam proses pemilu. Hal itu mengarah pada keputusan di akhir tahun 1999 untuk melakukan proses konsultasi di bawah kepemipinan UNDP yang melahirkan Partnership for Governance Reform di Indonesia pada bulan Maret 2000, yang juga dikenal sebagai Partnership atau Kemitraan or the Partnership.

3.1.4

Siemens Integrity Intiative27 Pada tahun 2009, Siemens meluncurkan proyek Siemens Integrity Initiative

senilai EUR 100 juta untuk jangka waktu 15 tahun sebagai bagian komitmen dengan Wolrd Bank. Proyek tersebut berfokus pada Collective Action dan Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan upaya untuk memberantas kecurangan dan korupsi di negara-negara dimana tingkat korupsi masih tinggi. Selanjutnya pada 9 Desember 2009, Siemens AG telah mengumumkan sebuah call for expressions of interest secara global untuk menerima proposal dari berbagai organisasi yang luas. Pengumuman hasil seleksi sekaligus peluncuran secara global program SII telah dilakukan tanggal 9 Desember 2010 di kantor pusat Siemens AG di Munich, Jerman. Telah terpilih 30 lembaga yang tersebar di 20 negara yaitu Indonesia, Angola, Brazil, China, Mesir, India, Italia, Meksiko, Nigeria, Philipina, Rusia, Republik Slovakia, Afrika Selatan, Republik Czech, Amerika Serikat, Vietnam, dan beberapa negara di Timur Tengah dengan total dana USD 40 juta untuk tahap pertama. Di Indonesia, Kemitraan bagi Tata Pembaruan Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) telah terpilih menjadi satu-satunya partner melalui 27

Press Release Siemens Integrity Initiative, 13 Desember 2010 Universitas Indonesia


53

program

CLEANING

(Collaborative

Leveraging

of

E-Procurement

Accountability, Nexus and Integrity for the Newfound Governance). Dengan total biaya sebesar USD 1,5 juta, program ini akan berlangsung selama 3 tahun. Presiden Direktur dan CEO, PT Siemens Indonesia, Hans Peter Haesslein menyampaikan dalam pertemuan dengan Kemitraan: “We hope that our contribution in the CLEANING project by the Partnership as our CSR-focused business will proactively promote public interest by encouraging community growth and development, as well as voluntarily eliminating practices that harm the public interest, including corruption.” Kemitraan mengajukan program ini dilatarbelakangi oleh adanya potensi kehilangan uang negara pada pengadaan barang dan jasa masih sangat besar. Data pendukung misalnya bahwa 70%-80% dari total kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini adalah penyimpangan di bidang penyediaan barang atau jasa. Sementara itu, anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selalu meningkat secara signifikan dan potensi kebocorannya bila proses pengadaannya secara manual sampai sepertiga dari total APBN dan APBD. Melalui program ini, Kemitraan bersama dengan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada (MEP UGM), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan lembaga-lembaga pemerintah serta masyarakat sipil lainnya akan mendorong terjadinya iklim pengadaan barang dan jasa yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan menjamin persaingan sehat antar pelaku usaha.



54

Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Kemitraan, jelas Wicaksono Sarosa menyampaikan:

“Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan dan mengarusutamakan prinsip-prinsip anti korupsi, nilai-nilai dan standar sebagaimana diarahkan oleh Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) dan instrumen hukum internasional, yang sudah diadopsi dalam peraturan hukum di level nasional maupun daerah. Selain itu program ini bertujuan untuk membangun kapasitas para pihak, yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) baik individu maupun kolektif, tentang pencegahan korupsi dan penuntutan demi sebuah sistem pengadaan barang dan jasa yang efektif dan mekanisme umpan balik yang realiable melalui Monitoring dan Evaluasi,” Untuk mencapai tujuan ini, maka kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah pertama, menganalisa gap antara instrumen hukum nasional dan hukum internasional, menyesuaikan standar pengadaan internasional ke dalam hukum nasional melalui penyusunan peraturan hukum dan standar pengadaan yang baru, kedua, mendampingi sektor privat dan vendor atau pengusaha kecil dan menengah untuk melaksanakan kerangka hukum nasional yang telah disesuaikan. Proyek ini juga akan menguatkan kapasitas pengusaha atau vendor, pegawai pemerintahan yang bertugas sebagai agen e-procurement melalui pelatihan, mendiseminasikan ke organisasi yang peduli pada pemantauan praktek pengadaan dan memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip anti korupsi dan sistem integritas dalam pengadaan barang dan jasa.



55

3.2 Penerapan Collective Action di Indonesia 3.2.1

Pakta Integritas menurut Peraturan Pengadaan Pemerintah Pengadaan pemerintah diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Keputusan Presiden ini bertujuan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.28 Menurut Kepres 80, Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani

oleh

pengguna

barang/jasa/panitia

pengadaan/pejabat

pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.28 Keppres No. 80 ini telah direvisi beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 54 dimana pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib menggunakan sistem elektronik yaitu e-procurement mulai 1 Januari 2011. Namun konsep pakta integritas antara Keppres No. 80 dengan Perpres No. 54 tidak memiliki perkembangan yang signifikan.

28

Transmedia Pustaka, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2008



56

3.2.2

Aksi Bersama Berdasarkan Prinsip Moral

Tiga Pilar Kemitraan (3PK)29 3 Pilar Kemitraan dibentuk pada tanggal 16 Desember 2003. Tiga Pilar Kemitraan merupakaan kemitraan dari tiga komponen yang terdiri dari Penyelenggara Negara, Dunia Swasta dan Masyarakat yang berkomitmen menciptakan Good Governance. Tiga Pilar Kemitraan dideklarasikan pada tanggal 27 September 2002 oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kadin Indonesia dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Pada tanggal 27 September 2002 atas prakarsa Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kadin Indonesia dan Masyarakat Transparansi Indonesia dibentuklah koalisi kebersamaan dengan sebutan Tiga Pilar Kemitraan. Wujud kemitraan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dituangkan melalui Nota Kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani tanggal 16 Desember 2003, di Hotel Meridien Jakarta antara Menpan sebagai unsur Pemerintah, Ketua Umum Kadin Indonesia yang mewakili Dunia Usaha serta empat Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewakili Unsur Masyarakat, yaitu Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesia Procurement Watch (IPW), Transparency International Indonesia (TII) dan Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Good Governance). Nota Kesepakatan Kerjasama Tahun 2003 tersebut berlaku selama 5 tahun dan telah berakhir pada tanggal 16 Desember 2008. Sesuai hasil pertemuan tanggal 4 Desember 2008, telah disepakati untuk diperpanjang 5 tahun lagi yang pada hari ini Insya Allah akan ditandatangani bersama. 29

Website Tiga Pilar



57

Koalisi ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mendukung INPRES No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka menuju Indonesia Baru yang Bersih Transparan Profesional melalui pembentukan PULAU-PULAU INTEGRITAS (Islands of Integrity) antara lain Kota, Kabupaten, Provinsi (Pemda), Departemen, Kementerian Negara, LPND. Sasaran dari 3 Pilar Kemitraan ini adalah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 2,2 pada tahun 2005 menjadi 5,0 pada tahun 2010 (sama dengan IPK Malaysia tahun 2004). Tanggal 1-8-2006. Jumlah anggota Tiga Pilar Kemitraan baru mencapai 60 instansi yang terdiri dari unsur Pemerintah/ Perusahaan/ Asosiasi/ LSM/ lembaga pendidikan, yang diharapkan ke depan akan terus semakin bertambah. Hal-hal yang telah diperbuat melalui Forum Tiga Pilar Kemitraan ini melalui gerakan-gerakan yang intinya mengarah kepada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menekankan upaya pencegahan, antara lain: 1. Sosialisasi atau kampanye anti korupsi berupa Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Saresehan, Seminar, Workshop, dialog nasional dan Pelatihan Metodologi dan Aplikasi Pencegahan Perilaku Korupsi. 2. Penyusunan modul-modul 3 PK yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program-program anti korupsi oleh instansi Pemerintah maupun institusi non pemerintah. 3. Mendorong, memfasilitasi dan menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas pada Instansi pemerintah pusat antara lain seperti Dep. Agama, Dep. Kominfo, Dep. Pertanian, Dep. Kehutanan, pada Pemerintah Daerah Universitas Indonesia


58

seperti Bupati Solok, Bandung, Sukabumi, Bogor dan juga para walikota seperti walikota Jogjakarta, Bandung, Cimahi, Depok serta direksi BUMN dan jajarannya seperti Pertamina, Perum Bulog, BP Migas, PT. Jamsostek, PT. Pusri. 4. Memfasilitasi pembentukan Tim Pemantau Independen untuk memonitor pelaksanaan Pakta Integritas sesuai dengan Modul Pakta Integritas yang ditetapkan Instansi bekerjasama dengan Unit Pengawas Intern Instansi. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, namun secara keseluruhan kerjasama antar anggota Tiga Pilar Kemitraan telah memberikan andil yang cukup signifikan dalam melaksanakan gerakan anti korupsi di Indonesia. Paska Inpres No. 5 Tahun 2004, IPK Indonesia meningkat dari 2,0 pada 2004, menjadi 2,2 pada 2005, menjadi 2,4 pada 2006, turun menjadi 2,3 pada 2007, naik kembali menjadi 2,6 pada 2008. Sementara sebelum diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004, IPK Indonesia hanya meningkat dari 1,7 pada 1999 menjadi 2,0 pada 2004. Dengan kata lain, penerbitan Inpres No. 5 Tahun 2004 telah mendongkrak peningkatan IPK Indonesia secara signifikan. Oleh karena itu dalam beberapa kali pertemuan telah disepakati untuk melanjutkan dan memperbaharui kerjasama ini dalam melaksanakan gerakan nasional menuju Masyarakat Indonesia Baru yang bersih, transparan, profesional, anti suap dan bebas KKN. Untuk itulah, Nota Kesepakatan Kerja Sama Tiga Pilar Kemitraan ditanda tangani, yang menandai dilanjutkannya kerja sama dalam pemberantasan korupsi secara bersama-sama antara unsur Penyelenggara Negara, Dunia Usaha dan Masyarakat. Setelah acara penandatangan Nota Kesepakatan Kerjasama ini, dilanjutkan dengan acara pelatihan metodologi dan aplikasi Universitas Indonesia


59

pencegahan perilaku korupsi yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional Korpri.

Kelompok Pengusaha Anti Suap (KUPAS)30 Kelompok Pengusaha Anti Suap dibentuk oleh KNKG bersama dengan Kamar Dagang Indonesia dengan melibatkan berbagai perusahaan BUMN, swasta, multinasional, asosiasi dan himpunanan, pengusaha kecil dan menengah serta koperasi. Masing-masing bidang dipimpin oleh koordinator seperti Koordinator BUMN oleh PT Jamsostek, Koordinator Swasta oleh PT Recapital, Koordinator Multinasional oleh PT Chevron Indonesia, Koordinator Asosiasi dan Himpunan oleh APINDO, Koordinator Pengusaha Kecil dan Menengah oleh AUMI. Pada tahap awal berdirinya KUPAS masih berbentuk Kelompok Kerja dan di tahun yang kedua, KUPAS ini akan berubah menjadi suatu organisasi permanen yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan tim pengurus yang terdiri dari wakil ketua umum dan disamping itu terdapat Dewan Advokasi KUPAS yang bertugas memberikan advokasi kepada anggota KUPAS apabila menemui masalah di lapangan yang berkaitan dengan suap. Siemens ikut berpartisipasi di dalam KUPAS dengan menjadi pengurus Dewan Advokasi KUPAS. KUPAS merupakan salah satu contoh pengejawantahan dari inisiatif berdasarkan prinsip moral. Penerapan disiplin masih berupa sanksi dari kelompok, belum ada sanksi yang lebih kuat karena masih bersifat kewajiban moral anggota. Untuk memperkuat inisiatif ini diperlukan perjanjian yang disertakan dengan sanksi yang lebih serius dan diberikan sertifikasi kepada anggota yang dapat 30

Kumpulan Hasil Rapat Koordinasi Kupas, 2010



60

menerapkan prinsip anti korupsi dalam organisasinya. KUPAS telah menyusun Roadmap Anti Suap hingga tahun 2015 yang dimulai dari internal, eksternal dan collective action. Saat ini sudah terdapat kurang lebih 73 perusahaan yang bergabung di dalam KUPAS. Diharapkan kontribusi dari dunia usaha dapat menyumbang perbaikan rating dari Transparency Internation terhadap Indonesia.

3.2.3

Penghargaan Anti Korupsi Penghargaan tata kelola perusahaan yang baik sudah banyak dilakukan oleh

Corporate Governance Organization seperti: KNKG dengan Annual Report Award, Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) dengan Good Corporate Governance Award, Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) dengan Corporate Governance Perception Index (CGPI) , KNKG bersama Bapepam melalui Annual Report Award. Penghargaan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk menerapkan good corporate governance termasuk di dalamnya program anti korupsi. Di dalam pedoman World Bank Institute, hal ini termasuk dalam Koalisi Bisnis yang Bersertifikat (Certifying Business Coallition).

Annual Report Award (ARA)31 Annual Report Award (ARA) merupakan pemberian penghargaan tertinggi atas kualitas laporan tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh perusahaan. 31

Ikatan Akuntan Indonesia, Transparansi Informasi untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan, 31 Maret 2010 Universitas Indonesia


61

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama BAPEPAM-LK, Kementerian BUMN, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Bank Indonesia, PT. BEI, Ditjen Pajak serta Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Laporan tahunan kini tidak lagi sebatas pelaporan pertanggungjawaban dalam RUPS, namun telah menjadi media komunikasi yang efektif kepada semua pihak tentang kinerja dan prospek perusahaan kedepan. Keikutsertaan dalam Annual Report Award merupakan wujud penerapan Good Corporate Governance serta dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperoleh masukan dari berbagai kalangan tentang seberapa baik laporan tahunan tersebut sekaligus semakin memantapkan keberadaan perusahaan di komunitas keuangan. ARA sudah diselenggarakan delapan kali sejak tahun 2002. ARA berlaku untuk semua perusahaan termasuk BUMN/BUMD, baik perusahaan publik maupun perusahaan non-publik. Masing-masing perusahaan tersebut wajib menyerahkan Laporan Tahunan kepada tim penilai. Sebanyak 176 perusahaan menjadi peserta dalam ARA 2009. Jumlah peserta meningkat 17,4% dari tahun sebelumnya 163 peserta. Sebanyak 23 perusahaan berhasil meraih penghargaan laporan keuangan (Annual Report Award) periode 2009.26 Kriteria yang digunakan, disusun dengan memberi penekanan pada kualitas dari informasi yang tercantum di dalam Laporan Tahunan, khususnya menyangkut aspek tranparansi dan good corporate governance antara lain:

Memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai kegiatan operasional perusahaan dan penjelasan mengenai kinerja perusahaan serta indikasi arah perusahaan di masa yang akan datang;

32

detikfinance, 23 Perusahaan Raih Annual Report Award 2009, 22 Sep 2010 Universitas Indonesia


62

Penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia;

Informasi yang jelas mengenai kepemilikan dan penerapan Good Corporate Governance;

Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Penghargaan yang diberikan di dalam ARA ini memberikan insentif bagi peserta untuk meningkatkan penerapan Good Corporate Governance di dalam perusahaan masing-masing. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan antara lain: 1. Sertifikat yang ditandatangani Menteri Keuangan (semua pemenang); 2. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak (pemenang 1 -3); 3. Pemotongan biaya pencatatan/listing fee sebagai Emiten di Bursa Efek Indonesia (pemenang 1-3); 4. Publikasi pemenang di media massa (semua pemenang); 5. Pengurangan Initial Fee Corporate Member, free pelatihan dan anggota perorangan IAI (semua pemenang); 6. Penghargaan dari Komite Nasional Kebijakan Governance (pemenang 1 -3); 7. Penghargaan dari Bank Indonesia (semua pemenang); 8. Pengurangan biaya pemeringkatan perusahaan oleh Pefindo (semua peserta ARA); 9. Pengurangan biaya riset ekuitas oleh Pefindo (semua peserta ARA); 10. Kumpulan peraturan, dan bentuk lain yang dipandang perlu. Universitas Indonesia


63

Corporate Governance Perception Index33 Corporate Governance Perception Index merupakan program tahunan sejak 2001 yang diselenggarakan oleh IICG bekerjasama dengan majalah SWA Sembada. CGPI adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG (Good Corporate Governance) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. CGPI diikuti oleh Perusahaan Publik (Emiten), BUMN, Perbankan dan Perusahaan Swasta lainnya. Program CGPI dirancang untuk mendorong perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan konsep Corporate Governance melalui perbaikan yang berkesinambungan dengan melaksanakan evaluasi dan studi banding (benchmarking). Aspek yang dinilai meliputi 13 aspek penilaian, antara lain: komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, kepemimpinan, kemampuan bekerjasama, visi misi dan tata nilai, nilai moral dan etika, strategi dan kebijakan, budaya. Skala pemeringkatan terdiri dari: sangat terpercaya (skor 86-100), terpercaya (70-85), cukup terpercaya (55-69). Tahapan penilaian CGPI terdiri dari: 1. Self Assessment Pengisian kuesioner self-assessment oleh organ perusahaan dan stakeholders. 2. Penilaian Dokumentasi Pemeriksaan dokumen perusahaan terkait dengan implementasi Corporate Governance. 33

Indonesian Institute of Corporate Governance, Corporate Governance Perception Index, 2009



64

3. Penilaian Sajian Paparan Penelaahan paparan informasi perusahaan terkait Good Corporate Governance. 4. Observasi Tinjauan langsung perusahaan oleh Tim Penilai.

Program CGPI akan memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance melalui CGPI Awards dan penobatan sebagai “Perusahaan Terpercaya” (The Trusted Company). Program CGPI akan dipaparkan di Majalah SWA dalam sajian utama dan setiap perusahaan peserta akan mendapatkan Laporan Hasil Riset CGPI.

Good Corporate Governance Award34 Good Corporate Governance Award diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) yang didirikan oleh beberapa akademisi atas bantuan dari Center for Internation Private Enterprise (CIPE). Good Corporate Governance Award ini merupakan bagian dari komitmen IICD

untuk

mempromosikan

Good

Corporate

Governance

dan

menginternalisasikan Good Corporate Governance ke dalam perusahaan publik di Indonesia.

Semakin

meningkatnya

kesadaran

tentang

Good

Corporate

Governance berdasarkan standar internasional oleh perusahaan terbuka di Indonesia juga mendorong lahirnya penghargaan ini. Selain itu adanya kebutuhan untuk meningkatkan kerangka kerja Good Corporate Governance termasuk kerangka hukumnya. 34

Indonesian Institute for Corporate Directorship, Good Corporate Governance Award, 2010



65

Tujuan dari GCG Award ini adalah untuk memberikan informasi tentang perkembangan praktek Good Corporate Governance di Indonesia. Selain itu untuk menimbulkan kesadaran, terutama di antara perusahaan publik untuk mengadopsi

praktek

Good

Corporate

Governance

berdasarkan

standar

internasional. Untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam memperkuat kerangka hukum. Metode penilaian berdasarkan kuesioner yang disusun oleh Thai IOD yang terdiri dari 117 pertanyaan. Modifikasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan sistem two tier di Indonesia. Penilaian didasarkan pada dua periode laporan yakni laporan/data 2008 dan 2009, atau data yang dikeluarkan oleh emiten dan sumber ‐ sumber lain yang tersedia di publik tanpa ada interaksi langsung dengan subyek, termasuk perkara hukum yang pernah dan sedang dihadapi oleh emiten pada saat periode penilaian. Penilaian dilakukan oleh penilai yang terlatih yang direkrut dari dosen‐dosen perguruan tinggi/sekolah bisnis pendiri IICD dan sudah berpengalaman melakukan asessment selama lima tahun. Penilai ditugaskan kedalam kelompok, yang disebut sebagai TWO‐PERSON ASSESSOR CELLS. Verifikasi dilakukkan oleh group peneliti. Pembiayaan penilaian diperoleh lewat grant dari Center for International Private Enterprises (CIPE) dan tidak ada sumber pembiayaan dari emiten selama proses penilaian berlangsung, kecuali untuk pelaksanaan konferensi dan GCG Award ini. Keputusan pemenang dilakukan sebelum permohonan menjadi sponsor diajukan ke emiten. Sponsorship bersifat sukarela dan tidak berkaitan dengan Universitas Indonesia


66

pemenang dan secara eksplisit dan tegas disebutkan dalam permohonan menjadi sponsor. Skala pemeringkatan terdiri dari: Excellent (90%-100%), Good (80%-89%), Fair (60%-79%), Poor (kurang dari 60%). Berikut hasil dari GCG Award 2010:

Gambar 3.3 Hasil GCG Award 2010 Sumber: IICD

3.3 Kendala dan Solusi dalam Penerapan Collective Action Penerapan Collective Action ini masih mengalami berbagai kendala terutama

dikarenakan

belum

seimbangnya

penerapan

Good

Corporate

Governance di masing-masing perusahaan. Perusahaan BUMN sudah banyak yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik namun tingkat pelaksanaannya masih bervariasi. Selain itu prioritas terhadap keuntungan perusahaan lebih tinggi dibandingkan Good Corporate Governance. Pemahaman bahwa perusahaan masih tetap untung dan malah akan merugi apabila menerapkan Good Corporate Governance masih banyak terdapat di dalam perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan pribadi. Pengusaha muda Indonesia, Sandiaga Uno sebagai pendiri Saratoga Capital dalam paparannya pada Seminar 2nd Annual IICD Corporate Governance Award di Bali pada tanggal 19 Nopember 2010 menyampaikan masih terdapat beberapa Universitas Indonesia


67

kendala dalam penerapan Good Corporate Governance di Indonesia antara lain perusahaan masih fokus pada kinerja perusahaan, kepatuhan masih merupakan syarat untuk beroperasi saja, penerapan etika bisnis masih merupakan wacana, penerapan GCG belum terasa mendesak (masih dapat ditunda), masih banyak perusahaan yang belum faham betul mengenai apa, mengapa dan bagaimana GCG. Ketertutupan diri pengusaha, baik pemilik maupun manager, tidak mepergunakan kaedah-kaedah usaha dengan baik dalam mengerjakan usaha melainkan lebih menyenangi lobu, kurangnya kesiapan menjadi enterpreneur yang mampu membawanya ke dunia usaha murni. Selain itu aturan dalam pengadaan pemerintah masih berupa Peraturan Presiden

dimana

pelanggaran

dalam

pengadaan

pemerintah

merupakan

pelanggaran administratif. Pakta Integritas di dalam aturan pengadaan pemerintah belum memberikan sanksi yang jelas, sehingga masih kelihatan sekedar formalitas. Pengawas independen di dalam proses pengadaan pemerintah belum diatur secara formal, sehingga menimbulkan kelemahan di dalam proses pengawasan. Dengan kondisi tersebut, apabila kita menilik tahapan dalam perjuangan melawan korupsi oleh perusahaan, yang dimulai dari proses internal, eskternal sampai Collective Action, sepertinya upaya Collective Action ini masih jauh untuk dicapai apabila pemahaman tentang Good Corporate Governance belum begitu penting di kalangan perusahaan. Berdasarkan kendala tersebut diatas, diperlukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pentingnya pelaksanaan Good Corporate Governance beserta manfaat yang diperoleh dari penerapan Good Corporate Governance. Selain itu perlu disusun suatu standar dalam penerapan good corporate governance yang Universitas Indonesia


68

secara rutin dilakukan evaluasi sehingga menjadi dorongan bagi perusahaanperusahaan untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaannya. Peranan pilar lainnya, selain pengusaha, yaitu pemerintah dan masyarakat juga tidak boleh dilupakan, reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah perlu disinergikan dengan upaya yang dilakukan oleh pengusaha dan masyarakat. Collective Action yang melibatkan 3 pilar kemitraan yaitu pengusaha, pemerintah dan masyarakat akan memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan dengan Collective Action yang dilakukan masing-masing pilar tanpa adanya sinergi. Transparency

International

di

dalam

Global

Corruption

Report

menyebutkan beberapa hal yang dapat memperkuat integritas perusahaan antara lain risiko korupsi bagi bisnis berhubungan dan saling menguatkan (seperti suap dan penetapan harga) dan tidak dapat diatasi secara terpisah. Kerangka hukum harus menjawab masalah bisnis spesifik dan mekanisme penelaahan yang efektif dari United Nations Conventions against Corruption (UNCAC) perlu dibentuk. Upaya untuk integritas korporasi harus mengatasi risiko korupsi di pasar yang baru seperti negara-negara BRIIC. Kesadaran, pelatihan dan pengawasan perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan. Sebagai warga negara yang baik, perusahaan harus membuat komitmen moral yang membentuk organisasi secara keseluruhan, dari misi dan tujuan hingga struktur, kebijakan dan budaya, hingga turun dalam pelaksanaan sehari-hari, evaluasi dan pelaporan. Komitmen moran ini harus konsisten dan dibuat transparan kepada publik. Tanpa komitmen dari pemain-pemain besar dalam bisnis global, aturan main yang adil tidak akan efektif.



69

Untuk membawa integritas korporasi ke tingkat berikutnya, perlu lebih banyak pemangku kepentingan yang ikut bersama eksekutif bisnis dan regulator dalam mengatasi korupsi di dalam dunia bisnis: persekutuan termasuk pemilik, investor dan pekerja, perantara keuangan dan auditor, media, warga negara sebagai konsumen dan masyarakat sipil. Secara bersama-sama mereka membentuk sistem integritas korporasi, menyediakan jaringan pemeriksaan vital, seimbang dan insentif yang membuat integritas korporasi yang baik dan berlangsung terus. Fokus harus berkembang dari membuat aturan hingga masalah penerapan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap hasilnya. Collective Action perlu dijadikan sebagai prinsip dasar dalam mengatasi tantangan korupsi dalam dunia bisnis. Collective Action dapat menstimulasi pembelajaran, mengandung prolifirasi laporan dan kepatuhan terhadap standar. Collective action dapat melindungi penunggangan dan menciptakan tekanan dari rekan yang penting untuk mencabut akar penyuapan dalam persaingan untuk mendapatkan kontrak. Tindakan yang disarankan oleh Transparansi International dalam Global Corruption Report 200935 antara lain laporan atas Aspek Kunci Corporate Citizenship termasuk aktivitas anti korupsi dan kepatuhan perusahaan, kegiatan lobby dan pembiayaan politik, pendapatan dan pembayaran kepada pemerintah untuk setiap negara. Membuat semua komitmen mengikat, dapat diverifikasi dan terbuka untuk pengawasan kepatuhan. Pengawas independen dan verifikasi kepatuhan terhadap

berbagai kode etik dan komitmen untuk memperkuat

integritas korporasi. Mendukung standar ada dan kerangka kerja collective action. 35

Transparency International, Global Corruption Report, Executive Summary, hal.xxviii-xxx dan hal.46. Universitas Indonesia


70

Bisnis harus mengadopsi, mendukung dan secara aktif terlibat di dalam pembentukan standar yang terkait, seperti Global Reporting Initiative. Sebagai tambahan, bisnis harus bergabung dan secara aktif mempromosikan kerangka kerja collective action bagi integritas korporasi, yang muncul mulai dari proses tender individual dan sektor hingga integritas pengadaan, atau berbagai aksi pemangku kepentingan di dalam bidang pengembangan.



BAB 3 PENERAPAN COLLECTIVE ACTION DI INDONESIA. dilakukan baik dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk melawan

Recommend Documents