42
BAB 3 ANALISIS SISTEM B ERJALAN
3.1
Sejarah Departemen Pertanian Pada tanggal 1 Januari 1905 pemerintah Hindian Belanda mendirikan Departemen Van Landbouw dengan tujuan untuk memajukan usaha pertanian rakyat. Kemudian didirikan balai-balai penelitian dan dinas-dinas yang diberi tugas khusus untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai IPTEK di bidan g pertanian. M engingat keterikatan yang erat antara pertanian dan perdagangan pada tahun 1911 Departemen Van Landbouw diganti namanya menjadi Departemen Van Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian Perindustrian dan Perdagangan) yang berkedudukan di Bogor. Pada masa ini didirikan beberapa lembaga pendidikan pertanian dimana lulusannya bekerja sebagai tenaga teknis pada perkebunan besar, pertanian rakyat, pengairan, perikanan, dan kehutanan. Pada tahun 1933 didirikan sekolah pertanian menengah atas dimana lulusannya bekerja sebagai penyuluh pertanian, pemangku hutan, pegawai perkreditan rakyat, asisten perkebunan besar, dan guru sekolah pertanian. Pada bulan M aret 1933 pemerintah Hindian Belanda menerbitkan peraturan tata niaga beras berupa kebijakan dan ketentuan menyeluruh mengenai intervensi pemerintah di bidang perdagangan beras. Pada tahun 1934 Departemen Van Landbouw, Nijverheid en Handel diganti namanya menjadi Departemen Van Ekonomische Zaken, sedangkan pada masa
42
43
pendudukan Jepang (1942-1945) namanya berubah menjadi Gunseikanbu Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian. Setelah proklamasi kemerdekaan dengan dibentuknya kabinet presidentil pada tanggal 2 September 1945. Urusan pertanian diserahkan kepada kementrian kemakmuran, berdasarkan ketetapan pemerintah No. 10/SD/1945, menteri kemakmuran sewaktu itu dipimpin oleh Ir. R.P. Surachman Tjokrosudirjo. Kemudian pada tahun 1950 dicanangkan suatu kebijakan bahwa pertanian dalam arti luas mencakup bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehewanan, dan kehutanan yang secara teknis biologis terkait erat dengan bahan sandang dan pangan sehingga muncul gagasan untuk mewadahi bidang pertanian dalam suatu kementrian tersendiri yaitu kementrian pertanian. Pada tahun
1968, Kabinet Ampera yang baru terbentuk terdiri dari 5
menteri utama dan 24 menteri Departemen. Dintaranya 6 Departemen ekonomi yang terdiri dari Departemen Perdagangan, Perhubungan, Keuangan, M aritim, Pertanian, dan Perkebunan. Departemen Pertanian waktu itu dipimpin oleh M ayjen Sutjipto, sedangkan Departemen Perkebunan dipimpin oleh Ir. P.G. Harjosudirjo. Pada tahun 1973-1978 mengingat peran penting Departemen Pertanian dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk Indonesia secara mandiri, pemerintah kemudian membentuk 2 lembaga baru, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Badan Pendidikan. Pada tahun 1978-1983 Departemen Pertanian dipimpin oleh Prof. Dr. Sudarsono Hadisaputro sebagai menteri pertanian dengan tugas melaksanakan arahan ketetapan MPR No. IV/M PR/1978 tentang GBHN yang menitik beratkan
44
pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan peningkatan industri pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Pada tahun 1993-1998 dalam Pelita VI Departemen Pertanian melakukan perubahan pendekatan program sektor pertanian melalui restrukturisasi program. Ketetapan M PR No. II/M PR/1993 tentang GBHN menggariskan bahwa sasaran bidang ekonomi untuk sektor pertanian adalah peningkatan diversivikasi, usaha dan hasil pertanian, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan dukungan industri pertanian untuk memperbesar pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Pada tahun 2001-2004 Departemen Pertanian lebih fokus dalam program pengembangan agribisnis. Program ini diarahkan untuk menciptakan peluang usaha dan memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis hulu, on farm, agribisnis hilir, dan jasa-jasa pendukungnya. Program ini berhasil meningkatkan produksi tanaman pangan yang mencatat faktor produksi tertinggi sepanjang sejarah. Secara keseluruhan neraca perdagangan komoditi pertanian meningkat secara konsisten ditandai dengan naiknya nilai ekspor. Pada tahun 2004 – 2009, dibawah kepemimpinan menteri pertanian oleh Dr. Ir, Anton Apriyantono, M S Departemen pertanian merumuskan konsep baru dalam pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, bukan semata-mata mengejar peningkatan produksi.
45
3.2
Visi dan Misi 3.2.1
Visi dan Misi Departemen Pertanian Visi Pembangunan Pertanian periode 2005-2009 adalah terwujudnya pertanian tangguh untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Pertanian tangguh atau pertanian industrial adalah sosok pertanian yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Pengetahuan
merupakan
landasan
utama
dalam
pengambilan
keputusan, memperkuat intuisi, kebiasaan, atau tradisi; 2. Kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan sumberdaya; 3. M ekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa; 4. Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumberdaya dan karenanya membuat hemat dalam penggunaan sumberdaya; 5. M utu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana, sekaligus tujuan; 6. Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol; dan 7. Perekayasaan merupakan inti nilai tambah sehingga setiap produk yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan lebih dahulu dalam mutu, jumlah, berat, volume, bentuk, warna, rasa, khasiat, dan sifat-sifat lainnya dengan ketepatan waktu.
46
Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Departemen Pertanian mengemban misi yang harus dilaksanakan adalah : 1. M ewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi; 2. M endorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh, berdayasaing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 3. M ewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditi pertanian dan penganekaragaman konsumsi pangan; 4. M endorong
peningkatan
kontribusi
sektor
pertanian
terhadap
perekonomian nasional, melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan lapangan
kerja,
penanggulangan
kemiskinan
dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat. 5. M emfasilitasi pembangunan
pelaku
usaha
melalui
sarana, prasarana,
pengembangan
teknologi,
pembiayaan, akses pasar dan
kebijakan pendukung; 6. M emperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan Internasional. 3.2.2
Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Visi Badan Pengembangan Sumberdaya M anusia (SDM ) Pertanian adalah terwujudnya Badan Pengembangan Sumberdaya M anusia Pertanian (PSDMP) yang handal dalam menghasilkan sumberdaya manusia pertanian profesional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global.
47
Dalam pencapaian visi Badan Pengembangan SDM Pertanian mengemban misi yaitu : 1. M engembangkan sistem pendidikan pertanian yang kredibel; 2. M engembangkan sistem pelatihan pertanian yang kredibel; 3. M engembangkan sistem penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani; 4. M engembangkan sistem administrasi dan manajemen pengembangan sumberdaya manusia pertanian yang sesuai dengan prinsip clean goverment and good governance. 3.2.3
Visi dan Misi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Visi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian adalah terwujudnya Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian yang andal dalam rangka pemberdayaan petani beserta keluarganya untuk meningkatkan ketahanan pangan, daya saing, nilai tambah, dan kesejahteraan. Dalam pencapaian visi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian mengemban misi yaitu : 1. M engembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang tangguh; 2. M eningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluhan pertanian; 3. M eningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 4. M endorong partisipasi aktif pemerintah daerah, petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian;
48
5. M eningkatkan kerjasama teknis di bidang penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri; 6. M eningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 3.2.4
Visi dan Misi Pusat Pusat Data dan Informasi Pertanian Visi Pusat Data dan Informasi Pertanian adalah menjadi sumber data dan informasi pertanian yang lengkap, akurat dan terpercaya untuk mendukung pembangunan pertanian. Dalam pencapaian visi Pusat Data dan Informasi Pertanian mengemban misi yaitu : 1. M engembangkan M etodologi Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Pertanian; 2. M elakukan Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Data dan Informasi Pertanian; 3. M embangun
dan
M engembangkan
Jaringan
Sistem
Informasi
Pertanian; 4. M embina Sumber Daya M anusia dan Kelembagaan Bidang Statistik dan Sistem Informasi Pertanian. 3.2.5
Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang Visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang adalah petani yang mandiri sejahtera dengan sumberdaya alam yang lestari melalui pengembangan agribisnis yang berwawasan lingkungan.
49
Dalam pencapaian visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang mengemban misi yaitu : 1. Pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan pertanian; 2. Transfer teknologi tepat guna; 3. Pengembangan usaha melalui agribisnis dan agroindustri; 4. Peningkatan saran dan prasarana pertanian; 5. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendapatkan produksi dan produktivitas pertanian.
50
3.3 S truktur Organisasi 3.3.1
S truktur Organisasi Departemen Pertanian M E N T ER I P ER T A N IAN
1 . ST A F A H L I M E N T A N B ID A N G H U B U N G A N A N T A R L E M B A G A D A N K E R J AS A M A L U AR N E G E R I 2 . ST A F A H L I M E N T A N B ID A N G P E M B ER D A Y A AN M A SY A R A KA T PE R T AN I AN 3 . ST A F A H L I M E N T A N B ID A N G S IS T E M IN F O R M A SI D AN P E N G A W AS A N
S E K RE T A R I S J E N D E R A L
IN S P E K TU R JE N DE R A L
S E K R E T A RI S I T JE N
K ar o P e re n ca n aa n
K a r o Hu ku m d an H u m as
K ar o O rg a ni sa si da n K e p eg a wa ian
K a r o K e ua n ga n d an P e rle n gk a pa n
I ns pe k tu r I
In sp e ktu r II
K a ro K er ja sa m a L ua r Ne ge r i
In sp e ktu r II I
In sp e ktu r IV
D ir jen P e n g elo la an L ah a n da n A ir
Dir je n T an a m an P an g an P M
D ir jen H o rti ku ltu ra
D ir jen P et er n ak an
Dir jen P er ke b un a n P M
Dir jen P en g ola h an & P e m a sa ra n H as il P e r ta ni an
B a d an P e n g em b a ng a n S DM P er ta n ian
B ad a n K e ta ha n an P an g an
B a d an L itb a ng P e r ta nia n
B ad a n K a ra n tin a P e r ta nia n
S e k . D irje n P en g elo la an L a h an d a n A ir
S ek . D ir jen T a n am a n P a ng a n
S e k. Di rje n Ho r tiku lt ur a
S e k. Di rje n P e te rn a ka n
S ek . D irj en P e r ke b un a n
S e k. Di rje n P e ng o la ha n & P e m a sa ra n H as il P e r ta ni an
S ek . B ad a n P e ng e m ba n ga n S DM P er ta n ian
S e k . B a d an K e ta h an a n P a ng a n
S ek . B ad a n Li tb an g P e ta n ian
S e k. B a d an K a r an ti na
D ire kt ur P e r lu as an A re a l
D ire kt ur S ar a na P ro d uk si
Dir ek tu r P e rb e nih a n d an S a ra n a P r od u ksi
Dir e ktu r P e r bib ita n
Dir e ktu r P e rb e ni ha n d an S a r an a P r od u ks i
Dir e ktu r P e n an g an a n P a s ca P a n en
K ap u s. P e ng e m ba n ga n P e nd id ika n P e rt an ia n
K ap u s. K e te rs ed ia an d an K e r aw a na n P an g an
K ap u s. Li tb an g T a n am a n P a n ga n
K a pu s. K a r an tin a H ew an
Dir ek tu r P e ng e lol aa n L a ha n
D ir ek tu r P e rb e nih a n
D ire k tu r B ud id ay a T a n am a n B u a h
D i re k t ur B u d ida y a T e rn a k R u m ina n s ia
D ir ek tu r B ud id a y a T a na m a n S em u s im
D ir ek tu r P e ng o lah a n H as il P e r ta ni an
K ap u s . P e ng e m ba n ga n P e lat iha n P e r ta nia n
K a pu s. Di str ib us i P an g an
K ap u s. Li tb an g H or tik ul tu ra
K a p us . K ar an t ina T u m bu h an
D ir ek tu r P e ng e lol aa n A ir
D ire k t ur B ud id ay a S er e ali a
D ir ek tu r B u did a y a Ta n a m an S a y u ra n & B iof ar m a k a
D ire k t ur B ud id ay a T e r na k N o n R u m in an s ia
D ir e k tu r M u tu & S ta nd a ris as i
K ap u s . P e ng e m ba n ga n P e n y u luh a n P e rt an ia n
K ap u s . Li tb an g P er k e b u na n
K a pu s. In fo r m as i d a n K ea m a na n Ha y at i
Dir e ktu r B u d ida y a K ac an g – K a ca n ga n d a n Um b i – u m b ian
Dir ek tu r P e rlin d u ng a n T an a m a n P an g an
Dir ek tu r B u did a ya T a na m a n Hia s
D ir ek tu r P e rlin d un g an T an a m an H or tik u ltu ra
D ir ek tu r T an a m an T a h un a n
D ir ek tu r K e se ha ta n He wa n
Dir ek tu r B u did a ya T a na m a n Re m p ah d a n P en ye g ar
D ire kt ur P em a sa r an Do m es tik
D ir ek tu r K e se ha ta n M a sy ar a ka t V et er in er
Dir ek tu r P e rlin d un g an P e rk eb u na n
D ire kt ur P em a sa r an I nt e rn as ia on a l
K a pu s . P e r izin a n da n I nv es ta si
K ap u s. Da ta d a n In fo rm a si P e rt an ia n
K ap u s. P e m bi ay aa n P e rt an ia n
K a p us . P er pu s ta ka an d a n P e ny eb a ra n T ek no lo gi P e rt an ia n
K a p u s . K on s um s i d an K e a m an a n P a ng a n
K ap u s. Li tb an g P er te r na ka n
K a p us . A n a lisi s S o s ial E ko n om i da n K e b ija ka n P e rta n ia n
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Departemen Pertanian
K a p us . P e r lin du n ga n V a rie ta s T an a m an
51
3.3.2
S tuktur Organisasi Badan Pengembangan S umberdaya Manusia Pertanian
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumberdaya M anusia
52
3.3.3
S truktur Organisasi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
53
3.3.4
S truktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pertanian
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pertanian
54
3.3.5
S truktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang
55
3.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi 3.4.3
Deskripsi Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian Departemen Pertanian (DEPTAN) mempunyai tugas yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidan g pertanian. Dalam melaksanakan tugas, DEPTAN menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pertanian; 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.
3.4.4
Deskripsi Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Badan Pengembangan Sumberdaya M anusia (SDM ) Pertanian mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan SDM Pertanian menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
56
2. Perumusan program pengembangan sumberdaya manusia pertanian; 3. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; 4. Evaluasi pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; 5. Pelaksanaan administrasi Badan. 3.4.5
Deskripsi Tugas dan Fungsi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program, dan pelaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian; 2. Perumusan program pengembangan penyuuhan pertanian; 3. Pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 4. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian; 5. Pelaksanaan pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian; 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
3.4.6
Deskripsi Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi Pertanian Pusat Data dan Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :
57
1. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian; 2. Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi tanaman pangan dan peternakan; 3. Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi hortikultura dan perkebunan; 4. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
3.4.7
Deskripsi Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang petanian dan kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang menyelenggarakan fungsi : 1. Pengaturan atau pengurusan kegiatan teknis di bidang pertanian dan kehutanan yang meliputi pertanian tanaman pangan dan kehutanan dan informasi penyuluhan berdasarkan kebijakan Bupati; 2. Pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian dan kehutanan; 3. Pemberian perijinan dan pelayanan masyarakat di bidang pertanian dan kehutanan.
3.5
Analisa Sistem Berjalan
58
Dalam analisa sistem berjalan, proses yang terdapat pada Departemen Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang dapat difokuskan pada beberapa kegiatan operasional. Fokus proses yang ada yaitu rekrutmen, pelatihan dan pembinaan, penyuluhan, dan pelaporan penyuluhan. Berikut analisa proses aktivitas di DEPTAN dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang. 3.5.1
Rekrutmen Penyuluh pertanian terbagi menjadi tiga jenis, yaitu : 1. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS); 2. Penyuluh Pertanian Swadaya; 3. Penyuluh Pertanian Swasta. Perekrutan Penyuluh Pertanian PNS diadakan oleh DEPTAN atau tepatnya oleh Badan Pengembangan Sumberdaya M anusia Pertanian (BPSDMP). Para pelamar Penyuluh Pertanian PNS harus memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan dan melewati test masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setelah dinyatakan lulus test, maka para pelamar tersebut harus melewati masa prajabatan selama 1 tahun terlebih dahulu. Pada mas a prajabatan tersebut para pelamar diberikan pengenalan akan tugas pokok dan
fungsi,
serta hal-hal pendukung yang
menyangkut
dengan
pekerjaannya nanti. Pelamar yang telah melewati masa prajabatan disahkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para pelamar tersebut baru disahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah melewati mas a CPNS selama 1 tahun. Dalam melakukan kegiatan penyuluhannya nanti,
59
DEPTAN atau BPSDM P akan melakukan proses penempatan untuk para Penyuluh
Pertanian
PNS
tersebut
ke
Dinas
Pertanian
tingkat
Kabupaten/Kota. Penempatan Penyuluh Pertanian PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundangundangan. Selain itu penempatan juga bedasarkan kecakapan dan potensi kemampuan Penyuluh Pertanian PNS tersebut. Penyuluh Pertanian PNS memiliki jenjang atau tingkatan yaitu : 1. Penyuluh Pertanian Utama; 2. Penyuluh Pertanian M adya; 3. Penyuluh Pertanian M uda. Penyuluh Pertanian PNS yang baru digolongkan ke dalam tingkatan Penyuluh Pertanian M uda. Seorang Penyuluh Pertanian PNS masingmasing memiliki angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif ini berfungsi untuk
mengukur kinerja dan kemampuan seorang Penyuluh
Pertanian PNS. Jika seorang Penyuluh Pertanian PNS ingin masuk atau naik ke dalam tingkatan penyuluh diatasnya, maka ada syarat angka kredit kumulatif yang harus dicapai. Angka kredit kumulatif tersebut dapat ditingkatkan dengan cara melakukan tugas utama dan pendukung Penyuluh Pertanian PNS. Selain perekrutan Penyuluh Pertanian PNS yang dilakukan oleh DEPTAN atau lembaga penyuluhan tingkat pusat, Dinas Pertanian tingkat Kabupaten/Kota juga diberikan kesempatan dan jatah oleh DEPTAN untuk melakukan perekrutan Penyuluh Pertanian Swadaya.
60
Untuk perekrutan Penyuluh Pertanian Swadaya, Dinas Pertanian tingkat Kabupaten/Kota akan membuka kesempatan bagi para pelaku utama yang berminat menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya. Penyuluh Pertanian PNS bersama dengan aparat Desa/Kelurahan melakukan identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang berminat dan memenuhi syarat sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya di setiap kelurahan binaannya. Hasil identifikasi dilaporkan ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berada di Kecamatan. BPP merekapitulisasi Calon Penyuluh Pertanian Swadaya dan mengirimkan ke Dinas Pertanian tingkat Kabupaten/Kota atau Badan Pelaksana Penyuluhan. Kemudian Badan Pelaksana Penyuluhan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Calon Penyuluh Pertanian Swadaya. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang memenuhi syarat akan dikirimkan ke Dinas Pertanian tingkat Provinsi atau Badan Koordinasi Penyuluhan atau dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya M anusia Pertanian, Departemen Pertanian. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang memenuhi syarat tersebut diusulkan ke Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian dan Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian yang berwenang untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan. Setelah itu yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh (LSP-Penyuluh). Calon Penyuluh Pertanian Swadaya dinyatakan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya apabila telah
61
menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh dan terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain perekrutan Penyuluh Pertanian PNS dan Penyuluh Pertanian Swadaya terdapat perekrutan Penyuluh Pertanian Swasta. Proses perekrutan Penyuluh Pertanian Swasta kurang lebih sama dengan perekrutan Penyuluh Pertanian Swadaya. Proses perekrutan diawali dengan proses identifikasi oleh
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
terhadap
karyawan-karyawan
perusahaan swasta dan atau Lembaga Swadaya M asyarakat (LSM ) di bidang pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan. Badan Pelaksana Penyuluhan melakukan rekapitulasi Calon Penyuluh Pertanian Swasta dan mengirimkannya ke Badan Koordinasi Penyuluhan. Badan Koordinasi Penyuluhan yang menerima hasil identifikasi tersebut
melakukan
klarifikasi dan verifikasi terhadap Calon Penyuluh Pertanian Swasta. Calon Penyuluh Pertanian Swasta yang memenuhi syarat akan dikirimkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya M anusia Pertanian, Departemen Pertanian dan diusulkan ke Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian dan Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian yang berwenang untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan. Calon Penyuluh Pertanian Swasta akan dinyatakan sebagai Penyuluh Pertanian Swasta apabila telah mengikuti uji kompetensi, mendapatkan sertifikat kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga
Sertifikasi
Profesi
Penyuluh
(LSP-Penyuluh)
dan
menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh dan terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
62
Kedudukan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta adalah sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik sendiri-sendiri maupun kerja sama yang terintegrasi dalam program penyuluhan pertanian sesuai dengan tingkat
administrasi
pemerintahan
dimana
kegiatan
penyuluhan
diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
63
Gambar 3.6 Rekrutmen Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
64
Gambar 3.7 Rekrutmen Penyuluh Pertanian Swadaya
65
Gambar 3.8 Rekrutmen Penyuluh Pertanian Swasta
66
3.5.2
Pelatihan dan Pembinaan Dalam rencana meningkatkan kompetensi Penyuluh Pertanian maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pelatihan dan pembinaan. Pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dalam peraturan menteri. Pelatihan
dan
pembinaan
diatur
oleh
Badan
Pengembangan
Sumberdaya M anusia Pertanian, Departemen Pertanian (DEPTAN) tepatnya oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian dengan referensi serta permintaan dari Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Pelatihan dan pembinaan dilakukan kelembagaan penyuluhan pertanian secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat sesuai kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dengan berpedoman pada azas, tujuan dan fungsi dari pelaku kegiatan melalui rencana kerja dan program penyuluhan pertanian. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian merancang program pelatihan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dari badan penyuluhan masing-masing tingkat. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan berisi unsur pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial seperti teknik berbicara di depan massa dan menyampaikan penyuluhan sesuai prosedur yang baik dan benar. Selain itu pelatihan dan pembinaan juga berisi unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan
67
pelestarian lingkungan. Penyusunan materi pelatihan dan pembinaan Penyuluh Pertanian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu yang ada. Pelatihan dan pembinaan Penyuluh Pertanian dilakukan pada saat awal perekrutan selama 10 hari sampai 2 minggu. Pelatihan dan pembinaan dilakukan dengan pemberian teori dan melakukan praktik langsung dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani (POKTAN) yang telah dipilih. Selain itu pelatihan dan pembinaan juga diadakan rutin setiap hari Senin pada minggu ke 2 dan ke 4 di setiap bulan. Pelatihan dan pembinaan Penyuluh Pertanian akan disampaikan oleh Badan
Pengembangan
Sumberdaya M anusia atau
tepatnya Pusat
Pengembangan Penyuluhan Pertanian dengan menunjuk pakar atau orang yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan materi pelatihan dan pembinaan yang bersangkutan. Pelatihan dan pembinaan diberikan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, DEPTAN kepada Badan Koordinasi Penyuluhan yang berada di tingkat Provinsi. Setelah itu materi pelatihan dan penyuluhan tersebut diteruskan atau disampaikan kembali oleh Kepala Bidang Penyuluhan di Badan Koordinasi Penyuluhan atau orang yang telah ditunjuk untuk menggantikan Kepala Bidang Penyuluhan tersebut kepada para Penyuluh Pertanian tingkat Kabupaten/Kota. Selain
pelatihan
dan
pembinaan
yang diselenggarakan
oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seringkali terdapat juga pelatihan dan
68
pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat (LSM ) yang mengundang para Penyuluh Pertanian. Pelatihan dan pembinaan berguna untuk memberikan wawasan dan pengetahuan baru. Selain itu dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan tersebut dilakukan juga koordinasi atau sharing antara pakar ahli atau Kepala Bidang Penyuluhan bersama Penyuluh Pertanian. Koordinasi atau sharing yang dilakukan dapat diluar dari materi pelatihan dan pembinaan seperti masalah-masalah yang dihadapi oleh para Penyuluh Pertanian ketika melaksanakan penyuluhan.
Gambar 3.9 Pelatihan dan Pembinaan dari Lembaga Swadaya M asyarakat atau Swasta
69
Gambar 3.10 Pelatihan dan Pembinaan dari Pemerintah
70
3.5.3
Penyuluhan Proses Penyuluhan yang dilakukan oleh para Penyuluh Pertanian harus berpedoman pada program penyuluhan. Program penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Program penyuluhan adalah rencana penyuluhan selama satu tahun dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup perorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. M ateri penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumberdaya pertanian. M ateri penyuluhan yang hendak disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali materi penyuluhan yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Proses penyuluhan dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis, Penyuluh Pertanian berkunjung ke Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP); 1 WKPP terdiri dari kurang lebih 16 kelompok tani (POKTAN). Banyaknya POKTAN di dalam 1 WKPP ditentukan berdasarkan luas desa dan area pertanian yang terdapat pada desa itu.
71
Dalam proses penyuluhan selain memberikan penyuluhan atau pengetahuan, Penyuluh Pertanian dapat mengetahui dan membantu dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku utama dan pelaku usaha. Dengan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku utama dan pelaku usaha Penyuluh Pertanian dapat mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dan memberikan informas i kepada
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
yang
berada
di
tingkat
Kabupaten/Kota hingga Pusat Pengembangan Penyuluhan yang berada di tingkat Pemerintah Pusat mengenai kebutuhan akan pengetahuan baru.
Gambar 3.11 Penyuluhan Pertanian
72
3.5.4
Pelaporan Penyuluhan Pelaporan pelaksanaan penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Laporan penyuluhan berperan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian dan rencana kerja penyuluhan pertanian selanjutnya, mengidentifikasi akan kebutuhan pengetahuan baru, mengukur perkembangan kelompok tani (POKTAN) atau gabungan kelompok tani (GAPOKTAN), mengukur kinerja Penyuluh Pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, serta mengetahui perkembangan pertanian itu sendiri. Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian diuraikan sebagai berikut: 1. Penyuluh Pertanian menyusun laporan pada hari Jumat setiap minggunya. Laporan yang disusun berisi mengenai gambaran kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan meliputi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, permasalahan dan upaya pemecahan masalah. Laporan dikirimkan kepada Kepala atau Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); 2. Kepala atau Koordinator BPP melakukan kompilasi dan merumuskan kesimpulan kemudian dikirimkan ke Badan Pelaksana Penyuluhan yang berada di tingkat Kabupaten/Kota; 3. Badan Pelaksana Penyuluhan melaksanakan rapat dinas pada awal minggu setiap
bulannya untuk membahas, mengkompilasi dan
merumuskan laporan-laporan dari BPP yang berada dibawahnya, untuk
73
selanjutnya dikirimkan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan yang berada di tingkat provinsi. Laporan terusan paling lambat dikirimkan tanggal 5 setiap bulannya; 4. Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan kompilasi dan merumuskan laporan tersebut serta mengirimkan laporan kegiatan ke Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, dengan tembusan kepada Badan Pengembangan Sumberdaya M anusia Pertanian, Departemen Pertanian; 5. Badan Pengembangan Sumberdaya M anusia Pertanian, Departemen Pertanian merekapitulisasi dan mengirimkan laporan kegiatan yang dilakukan Penyuluh Pertanian kepada M enteri Pertanian.
74
Gambar 3.12 Pelaporan Penyuluhan Pertanian
75
3.6
Pengumpulan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang Dalam upaya mengumpulkan knowledge pada Departemen Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang dilakukan melalui beberapa cara antara lain : 1. M engikuti pelatihan atau seminar pertanian yang diadakan oleh pemerintah atau swasta. 2. M elakukan sharing knowledge yang melibatkan Penyuluh Pertanian sebagai peserta pelatihan dan pembinaan dengan pakar ahli atau Kepala Bidang Penyuluhan di lembaga penyuluhan tingkat tertentu sebagai trainer. Dalam sharing knowledge ini penyuluh pertanian dapat memberikan pengetahuan, pengalaman atau mengemukakan pertanyaan mengenai masalah yang dihadapi ketika penyuluhan pertanian berlangsung. Dengan adanya sharing knowledge ini Penyuluh Pertanian juga mendapatkan knowledge lain disamping materi penyuluhan yang diberikan. 3. M elakukan sharing knowledge yang melibatkan Penyuluh Pertanian dengan para pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam sharing knowledge ini penyuluh pertanian dapat mengumpulkan knowledge baru dari pelaku utama dan pelaku usaha yang mungkin saja knowledge tersebut tidak terdapat pada materi penyuluhan atau materi pelatihan dan pembinaan. 4. M elakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan, melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan secara langsung, serta evaluasi laporan-laporan kegiatan penyuluhan.
76
5. M elakukan penelitian mengenai teknologi yang tepat guna untuk membantu dalam mengembangkan pertanian. 6. M elakukan penelitian mengenai kebutuhan industri pertanian sehingga mengetahui komoditas pertanian yang diminati dan untuk pengembangan komoditas tersebut. 7. M elakukan benchmarking dengan Departemen Pertanian negara lain atau Dinas Pertanian daerah lain. Benchmarking dapat dilakukan melalui website, kunjungan, atau kerja sama lain. 3.7
Pengembangan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang Dalam upaya memperkaya knowledge yang telah dimiliki Departemen Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang dilakukan beberapa cara antara lain : 1. M engikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta 2. M elakukan sharing knowledge pada saat pelatihan dan pembinaan yang melibatkan sesama Penyuluh Pertanian atau Penyuluh Pertanian dengan pakar ahli atau Kepala Bidang Penyuluhan di lembaga penyuluhan tingkat tertentu. Dalam sharing knowledge ini Penyuluh Pertanian dapat mengetahui knowledge baru yang tidak ada dalam materi pelatihan dan pembinaan. 3. M elakukan sharing knowledge yang melibatkan Penyuluh Pertanian dengan para pelaku utama dan pelaku usaha dalam kegiatan penyuluhan. Dalam sharing knowledge ini penyuluh pertanian dapat mengumpulkan knowledge
77
baru mengenai masalah-masalah yang dihadapi para pelaku utama dan pelaku usaha. M asalah-masalah baru yang tidak dapat dijawab tersebut akan dilaporkan dalam pelaporan kegiatan penyuluhan sehingga Balai Penyuluhan Pertanian tingkat Kecamatan, Badan Pelaksana Penyuluhan hingga Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian dapat mengetahui masalah tersebut, sehingga menjadi suatu kebutuhan akan knowledge baru. 3.8
Pendistribusian Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang
Gambar 3.13 Diagram Pendistribusian Knowledge
78
Gambar 3.13 membantu kita dalam menjelaskan pendistribusian knowledge yang ada, dalam pendistribusian knowledge tersebut Departemen Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pertemuan tatap muka, e-mail, dan surat.. 3.9
Penerapan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang Pada Departemen Pertanian (DEPTAN) penerapan knowledge saat ini meliputi penerapan pada kegiatan pelatihan dan pembinaan, dalam pembuatan rancangan program penyuluhan, dalam upaya pengaturan pembuatan undangundang mengenai penyuluhan pertanian, serta dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan penyuluhan pertanian. Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang penerapan knowledge dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembuatan rancangan rencana kerja penyuluhan.
3.10 Penyimpanan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang Knowledge yang dimiliki pada saat ini kebanyakan masih berupa tacit knowledge yang terdapat pada pengetahuan masing-masing personel. Ada pula yang sudah tersimpan berupa dokumentasi seperti prosedur, artikel, dan bahan bacaan lain. Namun melihat hal tersebut masih rentan akan hilangnya knowledge yang ada. Selain itu knowledge yang terdokumentasi tersebut masih tersimpan secara terpisah pada tempat dan cara penyimpanan masing-masing personel.
79
3.11 Permasalahan yang Dihadapi Dari hasil observasi lapangan dan wawancara, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Departemen Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang. Permasalahan tersebut antara lain : 1. Beberapa knowledge yang dimiliki sekarang belum terdokumentasi dengan baik, sehingga rentan akan kehilangan knowledge tersebut. 2. Jalur distribusi atau penyampaian knowledge dari DEPTAN atau tepatnya Badan Pengembangan Sumberdaya M anusia kepada Badan Penyuluhan tingkat daerah serta para Penyuluh Pertanian terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu dan biaya dalam penyampaian knowledge tersebut. Dikarenakan jalur distribusi atau penyampaian knowledge yang terlalu panjang maka seringkali terjadi keterlambatan dalam penyampaian knowledge. Selain itu seringkali adanya informasi atau knowledge yang hilang atau bias dalam proses distribusi dan penyampaian knowledge karena jalur distribusi yang bertingkat. 3. Terdapat kesulitan yang dialami oleh para Penyuluh Pertanian dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para pelaku utama atau pelaku usaha pertanian dikarenakan kurangnya referensi. 4. Pengembangan knowledge bergerak lambat karena keterbatasan waktu dan tempat untuk berdiskusi. 5. Terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi knowledge dan informasi yang dibutuhkan para pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di lapangan.
80
6. M asalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di lapangan serta pertanyaan yang diajukan oleh para pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tidak terdokumentasi dengan baik. 3.12 Usulan Pemecahan Masalah Dari permasalahan yang ada, maka akan dirancang aplikasi yang dapat membantu Departemen Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang untuk menangani permasalahan yang terjadi. Help desk System dipandang sebagai solusi untuk membantu dan menangani permasalahan yang ada. Berikut pemecahan masalah yang diharapkan : 1. Sistem dapat menangani dokumentasi knowledge yang ada pada DEPTAN dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, sehingga knowledge yang ada tidak hilang. 2. M elihat kemajuan teknologi dan kebutuhan yang ada, maka akan lebih baik aplikasi yang dikembangkan berbasis web yang dapat diakses dimana dan kapan saja oleh para user yaitu para Penyuluh Pertanian. Dengan adanya sistem berbasis web ini akan memperpendek jalur distribusi atau jalur penyampaian knowledge, memperkecil resiko informasi yang bias ketika disampaikan, memperkecil resiko akan keterlambatan penyampaian, pengumpulan, dan pengembangan knowledge. Selain itu dengan mengembangkan sistem berbasis web, masalah waktu, tempat, dan biaya dapat teratasi dengan baik. 3. Terdapat sistem yang dapat menampung dan mengelola knowledge sebagai tempat referensi dalam menjawab pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh para Penyuluh Pertanian dengan baik dan cepat. Selain itu dengan adanya
81
system tersebut dapat mempermudah dalam melakukan identifikasi informasi dan knowledge baru atau knowledge yang sedang dibutuhkan. 4. Perlu adanya satu media sebagai tempat berdiskusi (sharing knowledge). Dengan begitu maka knowledge yang ada terus berkembang dan dapat berasal dari berbagai sumber. 5. Sistem dapat mendokumentasikan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para Penyuluh Pertanian. 3.13 Arsitektur Knowledge Management System
Gambar 3.14 Arsitektur Knowledge Management System
82
Knowledge Mangement Processes Proses Acquisition
Penjelasan Proses pengumpulang data akan diolah menjadi sebuah knowledge. Contoh proses pengumpulan data : •
Kumpulan materi pelatihan yang diadakan pemerintah pusat atau daerah untuk pengembangan penyuluhan pertanian.
•
Rangkuman sharing antara sesama penyuluh dan penyuluh dengan pelaku usaha atau pelaku utama pertanian.
•
Laporan – laporan penyuluhan pertanian
•
Kebijakan pemerintah mengenai pertanian
•
Literatur yang berhubungan dengan pertanian.
•
Penelitian dan pengembangan terhadap teknologi atau pengetahuan baru.
Refinement
Proses mengolah data yang sudah dikumpulkan sehingga suatu knowledge dapat diciptakan.
Storage / retrieval
Proses untuk menyimpan dan memberi index knowledge yang sudah diciptakan. Sebagai contoh proses storage adalah dimana seorang moderator yang membagi suatu knowledge dalam system help desk.
83
Distribution
Proses untuk mendistribusikan knowledge yang sudah diciptakan dan disimpan. Proses distribusi knowledge dapat menggunakan knowledge portal seperti help desk system dengan berbasis internet atau intranet.
Presentation
Proses untuk menampilkan knowledge yang sudah ada, contoh proses presentation adalah melalui help desk system dan forum diskusi. Tabel 3.1 Knowledge Mangement Process
