BAB 3
ANALISIS DAN PERANCANGAN
3.1
Gambaran Ilustrasi Organisasi
3.1.1 Sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.
Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat
berbagai
macam
jasa
lingkungan
lautan
yang
dapat
dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti 51
52
pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam
Kabinet
Periode
1999-2004
mengangkat
Ir.
Sarwono
Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.
Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.
Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000
53
tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.
Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun
2000
tersebut,
pada
November
2000
telah
dilakukan
penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi :
a) Menteri Kelautan dan Perikanan; b) Sekretaris Jenderal; c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; e) Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
54
f) Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran; g) Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; h) Inspektorat Jenderal; i) Staf Ahli.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Preaturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi DKP menjadi :
a) Menteri Kelautan dan Perikanan; b) Sekretaris Jenderal; c) Inspektorat Jenderal; d) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; e) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; f) Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; g) Direktorat
Jenderal
Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Perikanan; h) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; i) Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
55
j) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan k) Staf Ahli
Tebentuknya Kementrian Kelautan dasarnya
dan
merupakan sebuah tantangan, sekaligus
pengembangan
sektor
Perikanan
pada
peluang
bagi
kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya,
bagaimana KKP ini menempatkan
sektor
kelautan dan perikanan
sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar Setidaknya ada
dari
krisis ekonomi
yang
berkepanjangan.
beberapa alasan pokok yang mendasarinya.
Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.
56
Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagi aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.
3.1.2
Visi dan Misi a) VISI Pembangunan Kelautan dan Perikanan : “ Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015” b) MISI
“ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan “
TUJUAN ((GRAND STRATEGY (The Blue Revolution Policies)) :
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi. 2. Mengelola
Sumber
Daya
Kelautan
dan
Perikanan
secara
Berkelanjutan. 3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan. 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
57
SASARAN STRATEGIS :
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi. •
Peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai
kebutuhan
nasional
dan
tantangan
global
serta
diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah." •
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat.
•
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
2.
Mengelola
Sumber
Daya
Kelautan
dan
Perikanan
secara
Berkelanjutan. •
Sumber daya Kelautan dan Perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelnjutan.
•
Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan.
•
Pulau-pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.
58
•
Indonesia bebas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan. •
Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.
•
Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.
•
Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.
4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional. •
Seluruh desa memiliki Pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan.
•
Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan.
59
3.1.3
Struktur Organisasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
60
Gambar 3.2 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
61
Gambar 3.3 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
62
Gambar 3.4 Direktorat Pelabuhan Perikanan
63
Gambar 3.5 Pusat Data, Statistik dan Informasi
64
3.1.4 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Berikut ini adalah tugas dan wewenang dari struktur Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) : 1. Staff Ahli Menteri a) Staff ahli bidang ekonomi, sosial dan budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri kelautan dan perikanan mengenai masalah ekonomi, sosial dan budaya. b) Staff ahli bidang kebijakan publik mempunyai tugas memberika telaahan kepada
Menteri kelautan dan perikanan mengenai
masalah kebijakan public. c) Staff ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri kelautan dan perikanan mengenai masalah kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga. d) Staff ahli bidang ekologi dan sumber daya laut mempunyai tugas memberikan telahaan kepada Menteri kelautan dan perikanan mengenai masalah ekologi dan sumber daya laut. 2. Inspektorat Jenderal a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan KKP
65
b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri kelautan dan perikanan d) Penyusunan laporan hasil kepengawasan di lingkungan KKP e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal
3. Sekretariat Jenderal a) Koordinasi kegiatan KKP b) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program KKP c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi KKP d) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat e) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan hokum f) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan Negara g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri keluatan dan perikanan 4. Ditjen Perikanan Tangkap
66
a) Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan tangkap d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perikanan tangkap e) Pelaksanaan administrasi Ditjen perikanan tangkap
5. Ditjen Perikanan Budidaya a) Perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perikanan budidaya d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perikanan budidaya
6. Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil a) Perumusan kebijakan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, pesisir, dan pulaupulau kecil
67
c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil e) Pelaksanaan administrasi Ditjen kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
7. Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya KP a) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan e) Pelaksanaan administrasi Dijen PSDKP
8. Badan Pengembangan SDM KP
68
a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundangundangan c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan SDM KP
9. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a) Perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan e) Pelaksanaan administrasi Ditjen P2HP
69
10. Badan Riset Kelautan dan Perikanan a)
Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan
b)
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan
c)
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan
d)
Pelaksanaan administrasi Balitbang KP
11. Pusat Data, Statistik dan Informasi a) Penyiapan penyusunan program dan rencana serta pengumpulan dan pengolahan data dan statistic kelautan dan perikanan b) Penyiapan penyusunan rencana dan program perancangan dan pengembangan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, serta penerapan operasionalisasi dan penerapan aplikasi sistem informasi. c) Pelaksanaan pembinaan hubungan dan pelayanan komunikasi dengan media massa dan lembaga, serta pengelolaan perpustakaan kememterian; dan d) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga pusdatin
70
3.2
Prosedur yang Sedang Berjalan 3.2.1 Sistem Pembongkaran Ikan Berikut Flowchart Sistem Pembongkaran Ikan yang sedang berjalan saat ini :
Gambar 3.6 Sistem Pembongkaran Ikan
71
3.2.2 Sistem Jaringan Distribusi Pemasaran Ikan Berikut Flowchart Sistem Jaringan Distribusi Pemasaran Ikan yang sedang berjalan saat ini :
Gambar 3.7 Sistem Jaringan Distribusi Pemasaran Ikan
72
3.2.3 Sistem Tambat Labuh Berikut Flowchart Sistem Tambat Labuh yang sedang berjalan saat ini :
Gambar 3.8 Sistem Tambat Labuh
73
3.2.4
Sistem Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)
Berikut Flowchart Sistem STBLKK yang sedang berjalan saat ini:
Gambar 3.9 Sistem Sistem Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)
74
3.2.5
Sistem Keberangkatan dan Pengisian Perbekalan Kapal
Berikut
Flowchart
Sistem
Keberangkatan
dan
Pengisian
Perbekalan Kapal yang sedang berjalan saat ini :
Gambar 3.10 Sistem Keberangkatan dan Pengisian Perbekalan Kapal
75
3.2.6
Sistem Kerja Kapal Indonesia Masuk
Berikut Flowchart Sistem Kerja Kapal Indonesia Masuk yang sedang berjalan saat ini :
Gambar 3.11 Sistem Kerja Kapal Indonesia Masuk
76
3.3
Permasalahan yang Dihadapi
Dari hasil analisis dari sistem yang sedang berjalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, permasalahan yang sedang dihadapi antara lain :.
1.
Pusat Data, Statistik dan Infosrmasi (PUSDATIN) memiliki masalah dalam membuat laporan data produk hasil produksi ikan karena website yang dimiliki sekarang sangat berat diakses dikarenakan banyaknya data dari berbagai subdivisi.
2.
Membutuhkan sebuah aplikasi untuk melihat dan membandingkan data pelabuhan yang berada dalam database KKP.
3.4
Usulan Pemecahan Masalah
Dari permasalahan yang ada, berikut ini adalah usulan untuk masingmasing permasalahan yang ada:
1. Merancang sistem basis data untuk pendataan produk Pelabuhan Perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2. Membuat Web database yang ringan dan mudah diakses sesuai kebutuhan Pusat Data, Statistik dan Infosrmasi (PUSDATIN). 3. Membuat sistem untuk membandingkan data ikan baik antar Pelabuhan Perikanan maupun Pasar.
