BAB 2 TINJAUAN TEORITIS
2.1 2.1.1
Tinjauan Teoritis Akuntansi dan Perannya Perkembangan akuntansi sejalan dengan perkembangan dunia usaha yang
semakin berkembang ditengah-tengah dunia usaha yang kian hari kian menuju era modernisasi. Para pengusaha atau pedagang akan selalu membandingkan jumlah harta yang dimiliki saat memulai usaha dan harta yang dimiliki saat usaha sudah berjalan secara periodik. Pada tahun 1941, the Committee on Therminology of America Institute of Certified Public Accountants (Sekarang AICPA) memberikan pengertian tentang akuntansi sebagai berikut (Kam, 1990:33) “Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in significant manner in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of financial character, and interpreting the results there of”. Beberapa para ahli di Indonesia juga turut mendefenisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu bahan usaha (Rudianto, 2006:7). Sedangkan akuntansi menurut Kieso (2002:2) bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: pengidentifikasian, pengukuran, tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan.
Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi merupakan sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh para pemakainya. Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, kemajuan suatu perusahaan dapat dilihat dari proses akuntansi perusahaan tersebut. Jika proses akuntansinya tersusun dengan baik dan benar sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik, begitu pula sebaliknya. Akuntansi juga berfungsi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihakpihak yang berkepentingan terhadap aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, misalnya untuk mengetahui maju mundurnya suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Selain itu akuntansi juga berfungsi sebagai dasar dalam perhitungan pajak suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor yang ingin menginvestasikan asset mereka. Jadi dengan kata lain akuntansi merupakan cerminan dari suatu perusahaan.
2.1.2
Karakteristik Perusahaan Manufaktur UD Bintang Jaya termasuk dalam kategori perusahaan manufaktur karena
kegiatan usahanya meliputi mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut. Karakteristik utama kegiatan industri manufaktur adalah mengolah sumberdaya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi.
Oleh karena itu, aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri manufaktur sekurang-kurangnya mempunyai tiga kegiatan utama yaitu: a. Kegiatan untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku. b. Kegiatan pengolahan/pabrikasi/perakitan atas bahan baku menjadi barang jadi. c. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi.
2.1.3
Laporan Keuangan Munawir (2002:2) Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari
proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi data keuangan
atau
aktivitas
suatu
perusahaan
dengan
pihak-pihak
yang
berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Baridwan (2008:17) Laporan keuangan adalah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan, dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Rahardjo (2005:1) Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang punya kepentingan (stakeholders), pemilik perusahaan, pemerintah, kreditor, dan pihak lainnya. Setiap perusahaan harus menyusun laporan keuangan setiap akhir periode akuntansi untuk memberikan informasi tentang hasil usaha dan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu.
Laporan keuangan dapat dijadikan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan. 1). Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, laibilitas dan ekuitas. Menurut IAI (2009:19-20), pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut: a. Aset tetap; b. Properti investasi; c. Aset tidak berwujud; d. Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h), dan (i)); e. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas; f. Aset biolojik; g. Persediaan; h. Piutang dagang dan piutang lainnya; i. Kas dan setara kas; j. Total aset yang direklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58; k. Utang dagang dan terutang lainnya; l. Kewajiban diestimasi; m. Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l));
n. Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagai mana didefenisikan dalam PSAK 46; o. Liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefenisikan dalam PSAK 46; p. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan dan diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58; q. Kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan r. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. 2). Laporan Laba Rugi Komprehensif Entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode: Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif; atau Dalam bentuk dua laporan, yaitu dalam bentuk laporan yang menunjukkan komponen laba dan rugi (laba dan rugi terpisah) dan laporan yang dimulai dengan laba rugi menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain (laporan pendapatan komprehensif). Laporan laba rugi komprehensif, sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut dalam suatu periode: a. Pendapatan; b. Biaya keuangan;
c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; d. Beban pajak; e. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari: (i) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan (ii) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. f. Laba rugi; g. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam huruf (h)); h. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan i. Total laba rugi komprehensif. 3). Laporan Perubahan Ekuitas Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: a. Total laba rugi komprehensif dalam satu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali; b. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai PSAK 25;
c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-perubahan yang timbul dari: Laba rugi; Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian. 4). Laporan Arus Kas Menurut PSAK No. 2 Laporan Arus Kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. a. Arus kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas, seperti: i.
penerimaan kas dari kegiatan usaha perusahaan berupa penjualan barang dan pemberian jasa;
ii. penerimaan kas dari luar usaha seperti misalnya pendapatan fee, komisi dan sebagainya (biasanya dibukukan di laporan laba rugi pada kelompok Penghasilan Lain-lain); iii. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; iv. pembayaran kas yang berkaitan dengan karyawan. b. Yang termasuk dalam Arus kas dari Aktivitas Investasi misalnya :
i.
pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lainnya yang bersifat jangka panjang;
ii. penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lainnya yang bersifat jangka panjang; iii. pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama; iv. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; v.
penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
c. Sedangkan untuk Arus kas dari Aktivitas Pendanaan misalnya: i.
penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen modal lain;
ii. penerimaan kas dari penerbitan obligasi serta pinjaman jangka pendek dan jangka panjang; iii. pelunasan pinjaman; iv. pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. 5). Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
2.1.4
Tujuan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun memiliki tujuan untuk menyediakan informasi
keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Harahap (2008:201) berpendapat bahwa, Laporan Keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sabagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggung jawaban atau accountability. Sekaligus mengambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1
mengemukakan
bahwa: a. Memberi informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk bank) pada suatu saat tertentu. b. Memberi informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu. c. Memberi informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasi kondisi dan potensi suatu perusahaan. d. Memberi informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihakpihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (IAI, 2009:2).
2.1.5
Penyajian Laporan Keuangan Penyajian laporan keuangan mensyaratkan pertimbangan dan estimasi
pada setiap transaksi. Penjelasan mengenai penggunaan kebijakan akuntansi dan dasar estimasi yang digunakan dalam laporan keuangan disyaratkan dalam pembuatan laporan keuangan. Adapun karakteristik umum dalam penyajian laporan keuangan sebagai berikut: 1). Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. 2). Kepatuhan Terhadap SAK ETAP Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.
3). Kelangsungan Usaha Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK
ETAP
membuat
penilaian
atas
kemampuan
entitas
melanjutkan
kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan
keraguan
signifikan
terhadap
kemampuan
entitas
untuk
melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika
entitas
tidak
menyusun
laporan
keuangan
berdasarkan
asumsi
kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha. 4). Frekuensi Pelaporan Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan: a. fakta tersebut; b. alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan c. fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan
keuangan
yang
terkait
adalah
tidak
dapat
seluruhnya
diperbandingkan. 5). Penyajian yang Konsisten Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali: a. terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi: a. Sifat reklasifikasi; b. Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan c. Alasan reklasifikasi. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan: a. Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan b. Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi. 6). Informasi Komparatif Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan
keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 7). Materialitas dan Agregasi Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu. 8). Laporan Keuangan Lengkap Laporan keuangan entitas meliputi: a. Neraca; b. Laporan laba rugi; c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
d. Laporan arus kas; dan e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan
kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. 9). Identifikasi Laporan Keuangan Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan: a. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir; b. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; c. Mata uang pelaporan; d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan: a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar; b. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.
2.1.6
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara
maupun daerah, begitu juga dengan negara indonesia ukm ini sangat memiliki
peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UMKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UMKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Terdapat dua aspek yang harus dikembangkan untuk membangun jaringan pasar, aspek tersebut adalah: 1). Membangun Sistem Promosi untuk Penetrasi Pasar 2). Merawat Jaringan Pasar untuk Mempertahankan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini, yang disebut dengan Usaha Mikro adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut: a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut: a). Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut: a). Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
2.1.7
Peran dan Fungsi Usaha Kecil dan Menengah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam
perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Di negara-negara maju pun, baik di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi karena pemerintahan dari negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi dimana usaha kecil menengah mereka menjadi sangat sehat dan kuat. Kebijakan yang dimaksud adalah tidak saja yang berkenaan dengan masalah akses permodalan atau pendanaan, tetapi juga dukungan pada akses
pasar, dukungan pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna. Menurut Suryana (2001:90-92) Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi: 1). Penyediaan barang dan jasa; 2). Penyerapan tenaga kerja; 3). Pemerataan pendapatan; 4). Sebagai nilai tambah bagi produk daerah; 5). Peningkatan taraf hidup masyarakat.
2.1.8
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah
menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau atau The Indonesian Accounting Standards for NonPublicly-Accountable Entities, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Dewan tandar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sendiri beranggotakan 17 orang mewakili: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen. Alasan IAI menerbitkan standar ini adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah (UKM) (yang jumlahnya hampir dari 90% dari total perusahaan di Indonesia) dalam menyusun laporan keuangan mereka. Dimana jikalau standar ini tidak diterbitkan mereka juga harus mengikuti SAK baru (yang merupakan SAK yang sedang dalam tahap
pengadopsian IFRS – konvergensi penuh tahun 2012) untuk menyusun laporan keuangan mereka. SAK berbasis IFRS ini relatif lebih kompleks dan sangat mahal bagi perusahaan kecil dan menengah untuk menerapkannya. SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 namun penerapan dini diperkenankan. Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: 1). Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 2). Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yangtidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 1). Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau alam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, padaotoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 2). Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.
2.2
Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sumber dan
bahan masukan karena tema penelitian tersebut berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Auliyah (2012) melakukan penelitian pada pengusaha Kampung Batik di Sidoarjo. Auliyah menyimpulkan bahwa sebagian besar para pengusaha UKM di Kampung Batik telah menerapkan akuntansi sederhana dalam kegiatan usahanya. Namun laporan keuangan yang mereka buat belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena mayoritas pengusaha UMKM belum mengetahui adanya SAK ETAP. Pengenalan dan pelatihan tentang akuntansi dan SAK ETAP dapat menjadi wadah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Santi (2012) kegiatan transaksi UMKM IIN Collection di Desa Gading, Bululawang Kab.Malang mampu menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP walaupun ada beberapa kendala yang ditemui seperti pengetahuan pemilik tentang akuntansi masih terbatas, pemilik tidak mengetahui standar akuntansi yang berlaku umum, pemilik tidak pernah melakukan penyusutan terhadap aktiva tetapnya dan banyaknya transaksi yang terjadi setiap harinya sehingga sulit untuk membuat laporan keuangan. Ediraras (2010) Akuntansi merupakan kunci indikator kinerja setiap usaha karena informasi yang disediakan oleh catatan-catatan akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu akuntansi dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk meningkatkan kinerja usaha. Selama lima tahun terakhir, sebanyak 95 responden (86.4%) mengaku mendapatkan keuntungan, 6 responden (5.5%)
menjawab tidak pasti, sedangkan sebanyak 9 responden (8.2%) mengaku tidak mendapatkan keuntungan. Sementara itu, 96 responden (87.3%) mengatakan optimismenya untuk mendapatkan keuntungan pada empat tahun yang akan datang, sebanyak 10 responden (9.1%) menjawab tidak yakin, sedangkan sebanyak 4 responden (3.6%) mengaku merasa pesimis. Sebanyak 92 responden (83.6%) mengaku memiliki saingan utama, sedangkan sisanya sebanyak 18 responden (16.4%) mengaku tidak memilki saingan utama. Sebanyak 93 responden (84.5%) mengatakan bahwa usahanya telah tumbuh dan berkembang selama lima tahun terakhir, 11 responden (10%) mengatakan usahanya tidak tumbuh dan berkembang selama lima tahun terakhir, sementara sisanya sebanyak 6 responden (5.5%) menjawab tidak yakin. Faktor penghambat perkembangan usaha yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu, mengenai masalah permodalan dan keuangan sebesar 23.2%, faktor krisis ekonomi dan penururnan daya beli konsumen sebesar 20.6%, dan faktor kekuatan pasar atau pesaing sebesar 15.5%. Berdasarkan rerangka di atas maka penelitian ini bukan merupakan jiplakan dari penelitian sebelumnya karena penelitian ini dilakukan untuk membantu para pelaku usaha yang belum mengerti mengenai bagaimana menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.
2.3
Rerangka Pemikiran Usaha Kecil dan Menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis
usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri.
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3. Milik Warga Negara Indonesia. 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. 5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Bagaimana cara memulai usaha yang yang notabe nya wilayah di pedesaan tapi tidak ada modal untuk memeulai usaha yang ada cuma semangat untuk maju untuk menciptakan lapangan pekerjaan di kampung untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa / kampung dan tidak harus merantau ke kota. Untuk mengembangkan UMKM dapat mengajukan pinjaman ke pihak bank tapi syaratnya adalah menyertakan laporan keuangan, karena pihak perbankan tidak mau mengambil resiko dalam penyaluran kredit bagi UMKM .
Kenyataannya hampir semua UMKM tidak memiliki laporan kinerja usaha dan keuangan yang baik. Hal ini terjadi karena UMKM tidak memiliki kebiasaan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Dari uraian di atas maka dapat disusun rerangka pemikiran yang disajikan dalam gambar 1. Dokumen Transaksi Catatan Sederhana UMKM Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP
Neraca Laporan Laba Rugi Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Gambar 1 Rerangka Pemikiran