BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Penelitian tentang Survei Kebutuhan Pengembangan KIE Kabupaten

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Penelitian tentang Survei Kebutuhan Pengembangan KIE Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi Massa Universitas Diponegoro pada tahun 1998, menunjukkan bahwa ketersediaan lembaga-lembaga kesehatan, tenaga medis, para medis serta lembaga pelayanan KB sudah cukup memadai, yang sekaligus lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga penyuluhan. Kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dan remaja mengenai reproduksi sehat sebenarnya cukup tinggi tetapi tidak diikuti oleh kesadaran mengenai pembatasan jumlah jumlah anak dalam keluarga. Pasangan Usia Subur (PUS) juga hanya bersedia memilih alat kontrasepsi tertentu (suntik). Kesadaran tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang tinggi, juga tercermin dari pemahaman informan mengenai rata-rata usia perkawinan, batas usia melahirkan, dan kesadaran untuk menjarangkan jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Oleh karena hal yang demikian itu diperlukan upaya intensif memanfaatkan media yang betul-betul disenangi serta dilakukan secara intensif dan berkesinambungan (www.ejournalS1.undip.ac.id, 2013) Penelitian lain mengenai Implementasi Kebijakan Program KB di Kabupaten Batang oleh Akhmad Zaeni tahun 2006 diperoleh hasil bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang indikasinya masih adanya beberapa PLKB yang

Universitas Sumatera Utara

hanya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di tingkat lapangan (kecamatan), hal ini berimplikasi pada pelaksanaan program yang tidak maksimal, yang umumnya mereka tunjukkan dengan keengganan implementator untuk meningkatkan kualitas diri. Kondisi demikian juga menjadikan isi pesan implementator sangat terbatas pada apa yang didapatkan tempo dulu. Dan Dimensi Lingkungan kebijakan ternyata juga mempunyai andil yang cukup besar dalam implentasi kebijakan peningkatan kesertaan KB pria di Kecamatan Gringsing. Hal yang demikian ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya tokoh agama yang menganggap bahwa KB merupakan perbuatan mutasyabihat (samar-samar, antara halal dan haram), sikap perempuan yang masih merasa dirinya harus yang lebih prihatin dan mengalah, serta ketakutan para ibu jika suaminya ikut MOP akan loyo libido seksnya atau mungkin mencari perempuan lain (jajan di luar). (Ahmad Zaeni, 2006)

2.2. Mekanisme Operasional (Mekop) Program KB 2.2.1. Pengertian Mekanisme Operasional (Mekop) Mekop adalah suatu rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling berkaitan dan berlangsung secara terus menerus yang melibatkan seluruh potensi kecamatan, desa/kelurahan dalam upaya mencapai sasaran program KB secara berdaya guna dan berhasil guna.


Mekop

adalah

forum komunikasi

sosial

dimana

terdapat

pemeran

kelembagaan dan kegiatan yang disepakati untuk dilaksanakan (BKKBN Prov Sumut, 2011). 2.2.2. Hakekat Mekop Hakekat Mekop menurut BKKBN provinsi Sumatera Utara (2011) adalah : 1. Suatu urutan kegiatan yang saling berkaitan dengan yang lain secara utuh dan integrative. 2. Suatu forum komunikasi sosial antara unsur petugas dan pengelola KB dan KS serta masyarakat. 3. Keputusan diambil didasarkan azas musyawarah. 4. Kegiatan berlangsung secara terus menerus. 2.2.3. Tujuan Mekop 1. Umum Memantapkan kualitas pengelolaan program KB nasional khusunya di lini lapangan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 2. Khusus a. Semakin mantapnya kesepakatan operasional program KB nasional lini lapangan b. Semakin mantapnya pelaksanaan operasional advokasi dan KIE serta pelayanan program KB Nasional c. Semakin mantapnya kemampuan petugas dan pengelola dalam pelaksanaan pencatatan, pelaporan, pembinaan dan evaluasi program KB Nasioanal.


2.2.4 Sasaran dan Cakupan 1. Sasaran : Petugas dan pengelola program KB Nasional baik dari unsur Pemerintah, LSM, Insitusi Pemerintah dan Swasta 2. Cakupan

:

Tingkat

Pusat,

Provinsi,

Kabupaten/Kota,

Kecamatan

dan

Desa/Kelurahan

2.3. Pengertian PLKB Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah staf SKPD Badan KB Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, mengelola, dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di tingkat Desa/ Kelurahan, baik yang berstatus sebagai penyuluh Keluarga Berencana (PKB). 2.3.1. Kedudukan PLKB PLKB adalah aparat pemerintah staf SKPD Badan KB Kabupaten dan Kotamadya yang berkedudukan di desa atau di Kelurahan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program KB Nasional serta kegiatan program pembangunan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di wilayah kerjanya. 2.3.2. Peran PLKB PLKB memiliki peran, baik sebagai pelaksana, pengelola, maupun penggerak dalam pelaksanaan Program KB Nasional di Desa atau di Kelurahan yang dioperasionalkan melalui fungsi dan tugas.


2.3.3. Profil PLKB Profil PLKB adalah sosok atau tampilan PLKB yang tercermin melalui sifat, sikap, dan keterampilan teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2.3.4. Sepuluh Fungsi (Langkah) PLKB/ PKB 1. Pendekatan Tokoh Formal a. Sasaran Tokoh Formal Tingkat Kecamatan meliputi : 1. Camat dan perangkat camat 2. Danramil 3. Kapolsek 4. Dinas Instansi yang ada Tingkat Kec. 5. Sasaran Tokoh formal Tingkat Desa / Kel. 6. Kepala Desa / Kelurahan 7. Kepala lingkungan ,RT/RW 8. Seluruh Perangkat Desa 9. Bidan Desa ,dll 2. Pendataan dan Pemetaan Pendataan dan penilain adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mencatat, menyajikan menganalisa data. Sasaran pendataan penilaian adalah : 1. Data potensi wilayah tingkat kec. dan Desa / Kelurahan


2. Pendataan R/I/PUS (Register pembinaan PUS dan Peserta KB bagi seluruh

keluarga)

sistem

informasi kependudukan

dan keluarga

(SIDUGA) dan R/II/PUS (Rekapitulasi hasil pendattaan keluarga) 3. Pendekatan Tokoh Informal Pendekatan Tokoh Informal adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang akrab antara PPLKB(Pengendali PLKB yang brada dikecamatan), PLKB (Petugas lapangan KB yang berkedudukan di desa/kelurahan yang mempunyai wilayah binaan) /PKB(PKB Ahli pendidikan sarjana/D4 dalam ruang golongan III/A ) dan Tokoh Informal, sehingga para Tokoh Informal dapat mendukung secara aktif pelaksanaan program. a.

Sasaran tokoh informal tingkat kecamatan dan desa/kelurahan adalah: 1. Tokoh Agama 2. Tokoh Adat 3. Tokoh Masyarakat 4. Ketua PKK 5. Tokoh Organisasi Pemuda 6. Tokoh Wanita

b. Bentuk pertemuan 1. Kunjungan rumah 2. Pertemuan perorangan 3. Pertemuan kelompok


c. Meteri yang di bicaraka 1. Menjelaskan rencana kegitan 2. Mohon restu dan dukungan 3. Mohon kesediaan untuk berperan dalam pelaksanaan kegiatan. 4.

Pembentukan Kesepakatan Pembentukan kesepakatan adalah suatu proses kegiatan yang harus di

laksanakan PPLKB, PLKB guna memperoleh kesepakatan politis di antara peminpin formal dan informal di tingkat Desa / Kelurahan. a. Sasaran kesepakatan teknis 1. Penumbuhan PPKBD dan Sub PPKBD 2. Pelaksanaan tehnis , pengelola mitra kerja dinas instansi terkait 3. Pertemuan rutin IMP /PPKBD dan Sub PPKBD 4. Rapat koordinasi (Rakoor ) Kecamatan 5. Rapat koordinasi (Rakoor ) Desa 6. Miniloka karya KB b. Sasaran kesepakatan teknis 1. Surat keputusan 2. Buku petunjuk dan kebijakan lainnya 3. Rapat-rapat koordinasi c. Materi yang disampaikan 1. Evaluasi kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan 2. Pembahasan permasalahan yang di hadapi 3. Rencana kegiatan


5.

Penegasan Kesepakatan Penegasan kesepakatan adalah suatu langkah PPLKB, PLKB untuk

memantapkan para penanggung jawab, pendukung pelaksanaan program agar aktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disahkan dalam forum pertemuan. Sasaran penegasan kesepakatan: 1. Melalui surat 2. Kunjungan rumah perorangan atau kelompok 3. Kunjungan dinas ke kantor 6.

KIE oleh Tokoh Masyarakat KIE dan motivasi adalah suatu proses penyampian pesan program kepada

sasaran yang telah ditetapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan penumbuhan motivasi sasaran agar mau melaksanakan program. a. Sasaran KIE 1. Seluruh masyarakat. 2. Keluarga peserta KB 3. Peserta KB 4. PUS yang bukan peserta KB 5. Tokoh masyarakat, Tokoh organisasi b. Bentuk kegiatan melalui 1. Media massa 2. Media cetak 3. Media elektronik


4. Media tradisional 5. Wawan muka, kelompok & individual 7.

Penyiapan Kader dan Penumbuhan IMP Penyiapan kader dan penumbuhan IMP adalah suatu upaya untuk melibatkan

peran aktif warga masyarakat dalam mengelola melaksanakan program KB dan KS di wilayah masing-masing. Sasaran: 1. Masyarakat yang berpengaruh. 2. Peserta KB yang sukarela dan berperan aktif. 3. Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda 8.

Pelayanan Program Pelayanan program adalah berbagai pelayanan yang di berikan kepada

masyarakat dalam pelaksanaan program KB/KS, sehingga terpenuhi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk kegiatan adalah : 1. Pelayanan Alat Kontrasepsi. 2. Pelayanan Tribina (Ketahanan Keluarga ). 3. Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. 4. Pelayanan program KB/KR dan KS/PK pada umumnya baik di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan 5. Program KKR (Kesehatan Reproduksi Remaja) dan GenRe 6. Pelayanan adminstrasi.


9.

Pembinaan Keluarga Pembina keluarga adalah memantapkan aspek pengetahuan keterampilan dan

aspek motivasi dari berbagai unsur masyarakat,organisasi para kader di tingkat kecamatan dan tingkat desa kelurahan dalam rangka pelaksanaan program KB dan KS yang di sepakati. a. Sasaran 1. Tokoh formal , tokoh informal 2. Institusi masyarakat 3. Para pengelola kelompok 4. Para kader yang ada di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan RT, RW. b. Kegiatan pembinaan 1. Kunjungaan rumah perorangan dan kelompok. 2. Pertemuan. 3. Rapat koordinasi. 4. Staf meeting. 5. Diakusi. 6. Pelatihan 10. Pencacatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan adalah kegiatan untuk mencatat dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan yang di laksanakan tingkat kecamatan, desa / kelurahan dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.


Sasarannya meliputi: 1. Para petugas KB Tingkat Kecamatan 2. Para petugas KB Tingkat Desa/Kelurahan. 3. Para petugas klinik KB 4. Para PPKBD , Sub PPKBD dan poktan-poktan 5. Kegiatan -kegiatan operasional KB /KS

2.4. Keluarga Berencana (KB) 2.4.1. Defenisi KB Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi

untuk menwujudkan

keluarga berkualitas (Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009). KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawina, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, penigkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujdakan keluarga kecil Bahagia Dan Sejahtera (BKKBN, 2007) Menurut World Health Organisation (WHO) expert committee 1997: keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran


dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga (Suratun, 2008). Secara umum KB dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan adanya perencanaan keluarga yang matang kehamilan merupakan suatu hal yang memang sangat diharapkan sehingga akan terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi (Suratun, 2008). 2.4.2. Tujuan KB Menurut Suratun (2008) Gerakan KB dan pelayanan kontrasepsi memiliki tujuan: a. Tujuan demografi yaitu mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan hal ini tentunya akan diikuti dengan menurunnya angka kelahiran atau TFR (Total Fertility Rate) dari 2,87 menjadi 2,69 per wanita (Hanafi, 2002). Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan akan mengakibatkan kesengsaraan dan menurunkan sumber daya alam serta banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dan kesenjangan penyediaan bahan pangan dibandingkan jumlah penduduk. Hal ini diperkuat dengan teori Malthus (1766-1834) yang menyatakan bahwa pertumbuhan manusia cenderung mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan bahan pangan mengikuti deret hitung.


b. Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak pertama dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama serta menghentikan kehamilan bila dirasakan anak telah cukup. c. Mengobati kemandulan atau infertilitas bagi pasangan yang telah menikah lebih dari satu tahun tetapi belum juga mempunyai keturunan, hal ini memungkinkan untuk tercapainya keluarga bahagia. d. Married Conseling atau nasehat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan menikah dengan harapan bahwa pasangan akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tinggi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan berkualitas. e. Tujuan akhir KB adalah tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) dan membentuk keluarga berkualitas, keluarga berkualitas artinya suatu keluarga yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan dan produktif dari segi ekonomi 2.4.3. Manfaat Usaha KB Dipandang dari Segi Kesehatan Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita (Suratun, 2008).  Manfaat Keluarga Berencana Bagi Individu dan Keluarga a. Mendukung kesehatan reproduksi Kesehatan reproduksi adalah kondisi sejahtera, secara fisik, mental, dan sosial secara sempurna, serta bukan hanya terhindar dari kesakitan dan


kecacatan, baik pada alat, sistem, pungsi, dan proses reproduksi sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktip secara biologis, sosial, dan ekonomis. b. Kesehatan dan psikolgis bagi ibu: -

Mencegah anemia (kurang darah). Kandungan zat besi yang ada pada salah satu alat/obatkontrasepsi (pil kombinasi ) dapat mencegah resiko anemia berat, sehingga dengan ber KB, ibu dapat menjaga kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya dengan optimal. Apalagi jika di imbangi dengan asupan gizi yang memadai. Sehingga resiko kesakitan dan kemtian ibu dapat di turunkan.

-

Mencegah pendarahan yang terlalu banyak setalah persalinan.

-

Dengan ber-KB setelah melahirkan, seorang ibu dapat mencegah terjadinya pardarahan setelah melahirkan, serta mempercepat pulihnya kondisi kesehatan rahim

-

Mencegah Kehamilan Tidak Diinginkan ( KTD )

-

Dengan ber KB keluarga dapat merencanakan dan mengatur kelahiran anak-anaknya, dengan menghindari kehamilan’’4 Terlalu’’ (terlalu muda, terlalu tua umur ibu, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu sering melahirkan). Menghindari kehamilan yang tidak/belum di inginkan akan menurunkan resiko kesakitan dan kematian ibu.

-

Mendekatkan ibu terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan.


-

Meningkatkan keharmonisan keluarga, karna ibu mempunyai cukup waktu luang untuk menperhatikan kebutuhan suami, melayani suami dengan penuh kemesraan , tanpa takut hamil, serta untuk dapat diskusi dan bicara semua permasalahan dengan suami. Juga mempunyai waktu yang cukup untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik.

c. Kesehatan dan psikologis bagi anak - Mencegah kurang gizi. - Tumbuh kembang anak labih terjamin. - Kebutuhan ASI eksklusip 6 bulan terpenuhi. d. Ekonomi Mengurangi biaya kebutuhan rumah tangga .Dengan ber KB , minimal tidak menambah anggota baru dalam keluarganya, sehingga keluarga lebih leluasa dalam mengatur biaya kebutuhan

sehari-harinya ,biaya

pendidikan anak, perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya, dll. Bagi ibu yang menggunakan cara KB MAL, Mengurangi pengeluaran keluarga untuk membeli alat/obat

kontrasepsi minimal 6 bulan.

Meningkat kan pendapatan ekonomi keluarga. Dengan mengatur

jarak

kelahiran antar anak, anggota keluarga mempunyai peluang usaha lebih leluasa, misalkan ikut dalam kelompok usaha UPPKS, dsb.


e. Sosial Budaya Meningkatkan kesempatan bermasyarakat. dengan ber-KB, ibu memiliki kesempatan dan waktu yang lebih banyak untun bersosialisasi dan aktif pada kegiatan sosial di masyarakat. Meningkatkan peran ibu dalam penggambilan ke putusan kelurga. Dengan ber KB, Ibu mempunyai kesempatan dan berkontribusi sebagai nitra yang setara dalam pengambilan keputusan,baik keputusan dalam rumah tangga sendiri seperti memilih kontrasepsi, menentukan jumlah anak

yang dikehendaki,maupun keputusan di luar rumah tangga nya.

(Jurnal keluarga informasi kependudukan dan KB, desember 2011).

2.5. Kontrasepsi Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Untuk itu, berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua-duanya memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan (Suratun, 2008).


Kontrasepsi adalah obat/alat untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan) jenis kontrasepsi ada sua macam yaitu kontrasepsi yang mengandung hormonal (pil, sunti dan implan) dan kontrasepsi non-hormonal (IUD, Kondom) 2.5.1 Syarat-Syarat Kontrasepsi Hendaknya Kontrasepsi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Aman pemakaiannya dan dapat dipercaya b. Efek samping yang merugikan tidak ada c. Lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan d. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan e. Tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol yang ketat selama pemakaiannya f. Cara penggunaannya sederhana g. Harganya murah supaya dapat dijangkau oleh masyarakat luas h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri 2.5.2 Cara-Cara Kontrasepsi Cara-cara kontrasepsi dapat dibagi menjadi beberapa metode: a. Pembagian menurut jenis kelamin pemakai 1) Cara atau alat yang dipakai oleh suami (pria) 2) Cara atau alat yang dipakai oleh istri (wanita) b. Menurut pelayanannya 1) Cara medis dan non-medis 2) Cara klinis dan non- klinis c. Pembagian menurut efek kerjanya


1) Tidak mempengaruhi fertilitas 2) Menyebabkan infertilitas temporer (sementara) 3) Kontrasepsi permanen dengan infertilitas menetap d. Pembagian menurut cara kerja alat/cara kontrasepsi 1) Menurut keadaan biologis: senggama terputus, metode kalender, suhu badan dll 2) Memakai alat mekanis : kondom, diafragma, 3) Memakai obat kimiawi : spermisida 4) Kontrasepsi intrauterina : IUD 5) Hormonal : pil KB, suntikan KB, dan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) 6) Operatif : tubektomi dan vasektomi e. Pembagian umum dan banyak dipakai adalah 1) Metode merakyat : senggama terputus, pembilasan pasca senggama, perpanjangan masa laktasi 2) Metode tradisional : pantang berkala, kondom, diafragma dan spermisida 3) Metode modren a) Kontrasepsi hormonal : pil KB, suntik KB, alat kontrasepsi bawah kulit. 4) Kontrasepsi intrauterina : IUD 5) Metode permanen operasi : tubektomi pada wanita dan vasektomi pada pria


Tabel 2.1. Jenis-Jenis Alat dan Obat Kontrasepsi yang Beredar Diadakan dalam Program Kb di Indonesia No. 1.

Sediaan Pil Kombinasi a. Microgynon 30 ED

b. Mycrogynon 20 ED c. Yasmin d. Pil KB Schering e. Microdinol f. Lyndinol g. Gynera h. Mercilon 28 i. Marvelon 28

j. Triquilar

2.

Minipil Progestin only a.Exluton b.Cerazette c. Pil

Komponen Estrogen 30 µg Etinil Estradiol

20 µg Etinil Estradiol 0,03 µg Etinil Estradiol 30c µg Etinil Estradiol 0,03 µg Etinil Estradiol 30 µg Etrinil Estradiol 30 µg Etrinil Estradiol 20 µg Etrinil Estradiol 30 µg Etrinil Estradiol

30 µg Etrinil Estradiol 40 µg Etrinil Estradiol

Komponen Progrestin 150µg Levonogestrel, 1bliSTER @ 21 tablet hormone dan 7 plasebo 100 µg Lenovogestrel 3 mg Drosperinone 0.15 mg levonogestrel 0.15 mg norgestrol 2.5 mg lynestrenol 75 µg Getodene 150 µg Desogestrel 150 µg Desogestrel, iblister @ 21 tablet hormone dan 7 placebo 50 µg Levonogestrel 125 µg levonogestrel

0.5 mg lynestrenol, 1 blister @ 28 tablet 75 µg Desogestrel • Medroksi Progesteron Asetat tablet 5 mg • Medroksi Progesteron Asetat 10 mg

Keterangan Tersedia kontrasepsi program

Tak tersedia di program Tak tersedia di program Tak tersedia di program Tak tersedia di program Tak tersedia di program Tak tersedia di program Tak tersedia di program Tak tersedia di program

Tak tersedia di program Tak tersedia di program Tak tersedia di program Tak tersedia di program Tak tersedia di program


Tabel 2.1 (Lanjutan) No. 3.

Sediaan

Komponen Estrogen

Injeksi Gestagen (depo injeksi) a.Depo Provera

5.

Tak tersedia di program

50 mg Medroksi Progesterone Asetat 25 mg Medroksi Progesterone Asetat, 1 vial @ 0,5 ml

Tak tersedia di program Tak tersedia di program

Implan Norplant

36 mg levonorgestrpl

Implanon

68 mg Etonogestrol

Tak tersedia di program Tak tersedia di progam Tersedia Kontrasepsi program

Injeksi Kombinasi Cyclofem

10 mg Estradiol Cypionat 5 mg Estradiol Cypionat

75 mg Levonogestrol

6.

Keterangan

150 mg Medroksi Progesterone Asetat inj,1 Vial @1 ml 150 mg Medroksi Progesterone Asetan Inj, 1 vial @ 3 ml

b. Depo

4.

Komponen Progrestin

AKDR Mirena Copper T

50 mg Levogestrol

Tersedia program kontrasepsi

Tak tersedia di program Tersedia kontrasespsi program

Sumber : BKKBN 2010

2.6 Akseptor KB Peserta Keluarga Berencana atau akseptor peserta KB yaitu pasangan usia subur (PUS ) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Peserta KB baru atau akseptor Baru pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan


alat/obat kontrasepsi atau pus yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus. Peserta KB aktif atau akseptor aktif Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini sedang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa di selingi ke hamilan. Akseptor peserta KB yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Akseptor aktif Pasangan Usia Subur yang pada saat ini sedang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi. Akseptor Baru pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/obat kontrasepsi atau pus yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau Abortus. Akseptor dini para ibu yang menerima salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 2 mggu setelah melahir kan atau abortus. Akseptor dropout akseptor yang menhentikan pemakaian kontrasepsi lebih dari 3 bulan (BKKBN Jakarta 2007). Akseptor dini adalah para ibu yang menerima salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus Akseptor drop out adalah akseptor yang menghentikan pemakaian kontrasepsi lebih dari 3 bulan (BKKBN,2007 ) Unmet Need adalah PUS yang ingin ber KB namun belum dapat terlayani (BKKBN,2011) Unmet Need adalah proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun merka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak (defenisi standar) : dan atau mereka yang “unmeet


need” karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan tambahan anak (membatasi kelahiran).( BKKBN, 2007). PUS Bukan Peserta KB adalah pasangan usia subur (PUS), yang saat ini tidak menggunakan salah satu alat kontrasepsi di karenakan: 1. Hamil 2. Ingin anak segera adalah Pasangan Usia Subur (PUS), yang belum punya anak atau punya anak pertama berumur minimal 3 tahun, menginginkan anak kurang dari 2 tahun. 3. Ingin anak ditunda adalah pasangan suami- istri yang istri berumur antara 15 sampai 49 tahun dan sedang tidak menggunakan kontrasepsi, masih menginginkan anak tetapi di tunda (2 tahun ke atas). 4. Tidak ingin anak lagi adalah pasangan suami – istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun tidak menginginkan anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. 2.6.1. Akseptor KB Menurut Sasarannya Menurut Suratun (2008) akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi tiga fase yaitu a. Fase Menunda Kehamilan Masa menunda kehamilan pertama, sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang istrinya belum mencapai usia 20 tahun. Karena umur dibawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya tidak mempunyai anak dulu karena berbagai alasan. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu kontrasepsi dengan pulihnya kesuburan yang


tinggi, artisnya kembalinya kesuburan dapat terjamin 100%. Hal ini penting karena pada masa ini pasangan belum mempunyai anak, serta efektifitas yang tinggi. Kontrasepsi yang cocok dan yang disarankan adalah pil KB, AKDR dan cara sederhana.

b. Fase Mengatur/Menjarangkan Kehamilan Periode usia istri antara 20-30 tahun merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan, dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kelahiran adalah 2–4 tahun. Umur terbaik bagi ibu untuk melahirkan adalah usia antara 20-30 tahun. Kriteria kontrasepsi yang perlukan yaitu : efektifitas tinggi, reversibilitas tinggi karena pasangan masih mengharapkan punya anak lagi, dapat dipakai 3–4 tahun sesuai jarak kelahiran yang direncanakan, serta tidak menghambat produksi air susu ibu (ASI). Kontrasepsi yang cocok dan disarankan menurut kondisi ibu yaitu : AKDR, suntik KB, Pil KB atau Implan. c. Fase Mengakhiri Kesuburan/Tidak Hamil Lagi Sebaiknya keluarga setelah mempunyai 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun tidak hamil lagi. Kondisi keluarga seperti ini dapat menggunakan kontrasepsi yang mempunyai efektifitas tinggi, karena jika terjadi kegagalan hal ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi bagi ibu dan anak. 2.7. Program Pelayanan dan Pembinaan 2.7.1. Program Pelayanan Pelayanan program adalah berbagai pelayanan kesehatan yang di berikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program KB/KS, sehingga terpenuhi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Bentuk kegiatan : 1. Pelayanan Alat Kontrasepsi. 2. Pelayanan Tribina ( Ketahanan Keluarga ) meliputi : Bina Keluarga Balita, Remaja dan lansia 3. Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. 4. Pelayanan program KB/KR dan KS/PK pada umumnya baik di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan 5. Pelayanan adminstrasi Pelayanan Kontrasepsi suatu kegiatan pelyanan kontrasepsi yang di lakukan oleh Unit Pelaksanan KB ,baik Pemerintah maupun Swasta ,missal nya kegiatan pemasangan IUD, oleh puskesmas, pemberian pil oleh PPKBD kepada peserta KB Pelayanan kesehatan dalam KB: Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang mengakui dan menghargai bahwa KB dan kesehatan reproduksi merupakan kebutuhan, hak, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Pelayanan Bersama Masyarakat : Pelayanan KB yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri dengan dukungan yang penuh dari unsure-unsur professional baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan lanjutan adalah pelayanan kesehatan termasuk KB yang diberikan di rumah sakit berdasarkan rujukan dari puskesmas. Pelayanan KB Melalui kegiatan TKBK (Tim KB Keliling) adalah kegiatan TIM KB yang terdiri dari unsur KIE Pelayanan kontrasepsi dan atau peayanan integrasi yang dilakukan dalam satu rangkaian gerak untuk menggarap sasaran yang sama.satu Tim TKBK Kecamatan mengunjungi satu desa /Kelurahan sama dengan 1


gerak satu Tim TKBK Kecamatan mengujungi dua desa /Kelurahan sama dengan 2 kali gerak. Dua Tim TKBK Kecamatan mengunjungi satu Desa/Kelurahan sama dengan 2 kali gerak (BKKBN Jakarta 2010) Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi secara operasional di arahkan pada tiga tujuan pokok. Tujuan pertama, adalah Meningkatkan penerimaan program KB bagi klien dan pelaksana program serta pengambil kebijakan publik di Indonesia. Setelah dilaksanakan desentralisasi program KB, ada indikasi bahwa pelaksana Program dna pengambil kebijakan publik pada tingkat kabupaten ke bawah mengalami penurunan kesadaran dan komitmen nya terhadap program KB Dibanding dengan era sentralisasi sebelumnya. Hal ini tentunya dapat berdampak terjadinya penurunan penggunaan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya. Tujuan kedua, adalah memperluas akses pelayanan kepada semua lapisan masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan penggunaan kontrasepsi pada kelompok tertentu. (Misalnya penduduk miskin, daerah tertinggal, dan penduduk rentan lainnya), atau terjadi pemerataan pelayanan di seluruh Indonesia. Tujuan ketiga, adalah meningkatnya kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan kepuasan klien dan menurunkan angka kegagalan, komplikasi dan efek samping sehingga pengunaan kontrasepsi dapat berlangsung lama. Dengan kualitas yang baik maka akses pelayanan akan menjadi meluas. Sebaliknya dengan akses yang meluas maka kualitas akan mengalami peningkatan sehingga tujuan meningkatkan akses dan kualitas pelanyanan sangat erat kaitannya. Komponen pokok operasionalisasi program KB dan kesehatan reproduksi meliputi aspek:


a) Manajemen b) Supevisi c) Training d) kesediaan komoditi kontrasepsi dan kesehatan reproduksi e) Advokasi dan KIE f) Penelitian-penelitian terapan serta evaluasi yang bermanfaat pada pengembangan dan akselerasi pelaksanaan program. Semua komponen tersebut menjadi bagian proritas dalam pelaksanaan program kerja lima tahun kedepan. Di samping itu, isu-isu organisasi pelayanan, seperti:

masalah

infrastrukstur

pelayanan,

integrasi

sektoral,

strategi

pelayanan,“Public-private partnership”, menjadi isu pokok yang secara langsung akan menentukan aseptabilitas (penerimaan), akses (jangkauan), dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kedepan. Faktor lain yang sangat menentukan hasil pelayanan adalah masalah-masalah yang terkait dengan aspek politis dan administrasi. Masalah tersebut berkaitan dengan komitmen terhadap program, alokasi dana, pengaturan hukum dan peraturan dan perundang – undangan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan aseptabilitas, akses, dan kualitas KB dan Kesehatan Reproduksi. Dalam era desentralisasi, peran pemerintah akan difokuskan pada penyedaan panduan dan arahan kebijakan, sehingga para pemberi layanan dapat bekerja secara disiplin dan professional

sesuai

dengan

kondisi

daerah

masing-masing

dengan

arah

standarpelayanan yang berlaku. (BKKBN, KB KR Jakarta 2005).


Rosemary E. Cross dalam Nurmawati (2010) dalam bukunya mengenai Manajmen pelayanan bermutu atau berkualitas sering dikaitkan dengan biaya bahwa secara umum pemikiran tentng kualitas sering dihubungkan dengan kelayakan, kemewahan, kecantikan, nilai uang, kebebasan dari rasa sakit dan tidak nyaman. Sebuah pelayanan kesehatan yang baik sedikitnya dapat dibedakan atas 13 macam yakni: tersedia (available), menyeluruh (comperhensive), terpadu (integrated), berkesinambungan (continue), adil/merata (equity) mandiri (sustainable) ,wajar (appropriate) dapat diterima (acceptable), dapat dicapai (accessible), dapat dijangkau (affordable), efektif (effective) efisien (efficient) serta bermutu (quality). Menurut

Handoko

(2001)

menyatakan

bahwa

faktor-faktor

yang

memengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompetisi, desain pekerjaan,dan aspek ekonomi. Di tambah lagi supervisi dan kapasitas pekerjaan atau beban kerja juga dapat memengaruhi kinerja karyawan. Menurut Suyanto (2008), Supervisi merupakan segala bantuan dari pimpinan/penanggung jawab kepada PLKB yang ditujukan untuk perkembangan para PLKB dalam mencapai tujuan Selain itu, PLKB akan mendapat dorongan

positif

sehingga

mau

belajar

dan

meningkatkan

kemampuan

profesionalnya. Dengan kemauan belajar, secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja PLKB. sedangkan kapasitas pekerjaaan adalah frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing pekerjaan dalam jangka waktu tertentu (Irwandy, 2007 dalam Wirnata, 2009).


Selain itu karakteristik PLKB juga dapat memengaruhi kinerja. Karakeristik itu antara lain: a. Umur Umur adalah usia PLKB yang secara garis besar menjadi indikator dalam setiap mengambil keputusan yang mengacu pada setiap pengalamannya, dengan semakin banyaknya umur maka dalam menerima sebuah pekerjaan akan semakin bertanggung jawab dan berpengalaman. b. Pendidikan PLKB sebagai bagian penting di lapangan dituntut memberikan perilaku yang baik dalam rangka membantu masyarakat menjadi peserta KB. Pendidikan seorang PLKB yang tinggi akan memberikan pelayanan dan pembinaan peserta KB yang optimal. Pengembangan pendidikan formal PLKB saat ini terutama ditujukan untuk menumbuhkan serta membina sikap dan tingkah laku professional serta dibutuhkan oleh masyarakat. (Ma’rifin,dalam Hamid, 1995). c. Masa Kerja Masa kerja merupakan lama kerja seorang PLKB yang bekerja lapangan dari mulai awal bekerja sampai dengan seorang PLKB berhenti bekerja (Ismani, 2001). 2.7.2. Program Pembinaan Keluarga/Peran Serta Masyarakat Menurut Depkes RI 2010 Kemampuan masyarakat perlu ditingkatkan terusmenerus

untuk

menolong

dirinya

sendiri

dalam

mengatasi

masalah

kesehatan.Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh tenaga kesesehatan disini diarahkan pada peningkatan peran serta ibu, remaja wanita, keluarga dan kelompok


masyarakat dalam upaya kesehatan ibu, anak dan Keluargaa Berencana. Sebagai bagian dari upaya kesehatan keluarga. 1. Tujuan Tujuan pembinaan peran serta masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga pelayanan kesehatan terkait ialah terwujudnya upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara terorganisasi untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana untuk menuju keluarga sehat dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan seperti : -

Peningkatan peran pemimpin di masyarakat untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat dalam setiap upaya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana.

-

Peningkatan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan kesehatan keluarga terutama kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana.

-

Dorongan masyarakat untuk menggali potensi tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan keluarga.

2. Langkah Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pembinaan peran serta masyarakat pada umumnya merupakan proses yang berorientasi pada manusia dan hubungannya dengan manusia lainnya (ekologi manusia).Manusia didorong agar berupaya mengembangkan kemampuannya menjadi pelaku upaya kesehataan keluarga di masyarakatnya. Sistem sosial diupayakan untuk mengembangkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pengorganisasian,


pengelolaan dana/ sarana masyarakat untuk kesehatan, dalam rangka membina kemandirian dan kelangsungan upaya kesehatan keluarga oleh masyarakat. 4. Pengembangan Peran Serta Masyarakat Konsep pembinaan keluarga: 1. Untuk mengenal masalah dan kebutuhan keluarga mereka harus mendapat bimbingan dan motivasi dari PLKB yang bekerjasama dengan sekto-sektor yang bersangkutan. 2. TOMA (tokoh masyarakat diharapkan membahas masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, membimbing dan memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan dengan sumber daya setempat. 3. Dalam hal masalah dan kebutuhan hanya sebagian yang dapat diatasi sendiri, maka pelayanan langsung diberikan oleh PLKB atau bidan dan puskesmas atau sector terkait. Jika hal yang bersifat bantuan jangan sampai menimbulkan ketergantungan. Karywati dkk 2011 2.7.3. Pembinaan PUS dan Kesertaan ber KB 1) Jumlah Pasangan Usia Subur ( PUS ) ( Seluruh keluarga dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I ) 2) Jumlah peserta KB aktif menurut tempat pelayanan swasta 3) Jumlah peserta KB aktif menurut metode kontra sepsi IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntian , dan Pil ( Seluruh keluarga dan pra sejahtra dan KSI)


4) Jumlah pasangan usia subur (PUS) bukan peserta KB, yang di kelompokan dalam status hamil, Ingin anak segera, Ingin anak di tunda, dan tidak ingin anak lagi (seluruh keluarga dan pra sejahtera dan KS I ) (BKKBN,2010).

2.7.4. Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Kegiatan Tribina : BKB, BKR, dan BKL Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Kegiatan Tribina : adalah suatu kegiatan yang di perlukan untuk memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program pengembangan ketahanan keluarga di lapangan baik melalui pembinaan kelompok BKB, BKR, dan BKL melalui pendekatan keluarga. BKB ( Bina Keluarga Balita ) adalah wadah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki Balita untuk memahami dan membina kondisi dan masalah Balita guna meningkat kan pengetahuan dan keterampilan dan sikap ibu

serta

anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita) melalui optimalisasi rangsangan emosional,moral dan sosial.sedangkan keluarga Balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak Balita,atau ayah yang mempunyai anak Balita,atau ibu yang mempunyai anak Balita Cakupan anggota kelompok

BKB ber KB adalah upaya pembinaan

kelangsungan ber KB bagi para keluarga Balita Anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yg sudah di milikinya.


BKR (Bina keluarga Remaja ) adalah kegiatan yang di lakukan oleh keluarga yang memiliki remaja berupa penyuluhan dari kader terlatih untuk meningkat kan bimbingan tumbuh kembang remaja BKL (Bina Keluarga Lansia) adalah wadah kegitan kelompok Bina keluarga lansia melalui peningkatan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat,Produktif dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa dalam wadah kelompok Bina Keluarga lanjut usia. 1. Jumlah keluarga Yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL. 2. Jumlah Pertemuan/Penyuluhan Di Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL 3. Jumlah Keluarga Yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, hadir/aktif dalam Pertemuan/Penyuluhan 4. Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS seluruh keluarga pra S dan KS 1 5. Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS dan ber KB, untuk seluruh keluarga dan keluarga Pra S dan KS1 6. Jumlah prtemuan/penyuluhan kelompok kegiatan 7. Khusus bagi kelompok kegiatan BKB, jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA 2.7.5. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Pembinaan

cakupan

PUS

anggota

Usaha

peningkatan

peningkatan

peendapatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS) yang ber KB.


Pengertian UPPKS Adalah wadah kegiatan ekonomi produktif yang ber anggotakan keluarga Pra Sejahtrea (KPS) dan Sejahtera I sampai sejahtera III plus,baik yang belum maupun yang mmenjadi peserta KB. 1.

Keluarga yang menjadi anggota dalam kelompok kegiatan UPPKS (Jumlah Semua Anggota Kegiatan UPPKS dan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Yang Menjadi Anggota Kelompok kegiatan UPPKS.

2.

Status PUS dan Kesertaan KB anggota kelompok (status PUS dan kesertaan ber KB dari seluruh keluarga dan keluarg Pra Sejahtera dan KeluargaSejahtera I anggota UPPKS).

3.

Jumlah pertemuan kelompok UPPKS

4.

Jumlah Kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dan jumlahnya dari masing-masing sumber modal (APBN, APBD, Krista, KUR, PNPM, dan lainnya).

2.8. KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Menurut BKKBN 2011 tujuan: 1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek KB sehingga tercapai penambahan peserta KB Baru 2. Membina kelestarian peserta KB 3. Meletakkan dasar bagi mekanisme sosial-kultural yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan


KIE dapat dikelompokkan menjadi : a. KIE massa adalah sasaran KIE yang sifatnya massa dan tidak terbatas pada segmen tertentu. b. KIE terbatas adalah KIE yang sifatnya kecil dan terbatas pada segmen tertentu c. KIE khalayak atau clients yaitu perseorangan atau kelompok yang menjadi target langsung dari penyampaian KIE Menurut media yang digunakan, kegiatan KIE dapat diperinci sebagai berikut: -

Radio

-

Televisi

-

Mobil unit penerangan

-

Penerbitan/ publikasi

-

Pers/ surat kabar

-

Filim

-

Kegiatan promosi

-

Pameran

2.8.1. Konsling Konsling merupakan tindak lanjut dari KIE. Bila seseorang telah termotivasi melalui KIE, maka selanjutnya ia perlu diberikan konsling. Jenis dan bobot konsling yang diberikan sudah tentu tergantung pada tingkatan KIE yang telah diterimanya. Konsling dibutuhkan bila seseorang menghadapi suatu masalah yang tidak dapat dipecahkannya sendiri.


2.8.2. Tujuan Konsling 1. Memahami diri secara lebih baik 2. Mengarahkan perkembangan diri sesuai dengan potensinya 3. Lebih realistis dalam melihat diri dan masalah yang dihadapinya, sehingga -

Mampu memecahkan masalah secara kreatif dan produktif

-

Memiliki taraf aktualisasi diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya

-

Terhindar dari segala gejala-gejala kecemasan dan salah penyesuaian diri

-

Mampu menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan

-

Memperoleh dan merasakan kebahagiaan Dalam konsling diadakan percakapan dua arah untuk : 1. Membahas dengan calon peserta berbagai pilihan kontrasepsi yang tersedia 2. Memberikan informasi selengkap mungkin mengenai konsekuensi pilihannya, baik ditinjau dari segi medis teknis amupun hal-hal yang non-medis agar tidak menyesal kemudian 3. Membantu calon peserta KB memutuskan pilihannya atas metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan keadaan khususnya pribadi dan keluarganya 4. Membantu pesertaa KB dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi barunya, terutama bila ia mengalami berbagai permasalahan ( nyata atau tidak nyata/ semu ) Informasi yang diberikan meliputi :


a. Arti keluarga berencana b. Manfaat keluarga berencana c. Cara ber-KB atau metode kontrasepsi d. Desas-desus tentang kontrasepsi dan penjelasannya e. Pola perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi yang rasional f. Rujukan pelayanan kontrasepsi Hal-hal yaang perlu di perhatikan supaya konsling berhasil dengan baik adalah bahwa konsling merupakan suatu kegiatan dalam hubungan antar-manusia, di mana kita melakukan serangkaian tindakan yang akhirnya akan membantu peserta/ calon peserta memecahkan permasalahan yang dihadapinya, antara lain, masalah pemilihan penggunaan kontrasepsi yang paling cocok dengan keadaan dan kebutuhan ynag dirasakannya. Bila setiap calon peserta KB, sebelum memakai kontrasepsi melalui proses konsling yang baik, maka kelangsungan pemakaian akan lebih tinggi. 2.8.3. Defenisi KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berasal dari bahasa Inggris yang telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, yaitu dari kata Communication Information, Education, (CIE). Istilah KIE mempunyai pengertian yang komplek karena dalam proses komunikasi terkandung unsur informasi dan informasi itu sendiri mempunyai unsur edukasi, yang mempunyai sifat dapat menggerakkan seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu (BKKBN 2010 ). Tujuan KIE adalah


peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku individu maupun kelompok (Depkes RI, 2012). Secara rinci pengertian KIE dapat diformulasikan sebagai berikut: a. Komunikasi Diartikan sebagai proses penyampaian berbagai informasi antara petugas KIE dengan masyarakat sehingga pada akhirnya tercapai suatu persepsi (pandangan) yang sama antara petugas dengan masyarakat. b. Informasi Diartikan sebagai semua data, fakta, rumusan serta acuan yang perlu diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh petugas dan masyarakat dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan. c. Edukasi Diartikan sebagai proses kegiatan yang teratur yang mendorong terjadinya proses perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang suatu kegiatan tersebut secara wajar, sehingga masyarakat melaksanakan kegiatan tersebut dan bertanggung jawab atas keberhasilannya (Depkes RI, 2012). Agar berjalan dengan efektif sebaiknya topik KIE berdasarkan kebutuhan dan kondisinya. Mengingat ruang lingkup penyampaian KIE adalah perilaku dengan berbagai variabelnya, maka KIE ini juga mempergunakan prinsip dan metoda dari berbagai disiplin ilmu seperti komunikasi, antropologi medis, psikologi sosial dan pemasaran sosial.


2.8.4. Pengelolaan KIE Pengelolaan KIE dibagi dalam 3 tahap pokok, yaitu: 1. Tahap Perencanaan Pada tahap ini, kegiatan pokoknya yang dilakukan adalah: mengumpulkan data, mengembangkan strategi, mengembangkan, menguji coba dan memproduksi bahan-bahan komunikasi, membuat rencana pelaksanaan, menyiapkan pelaksanaan (BKKBN, 2011). 2. Tahap Intervensi (Pelaksanaan) Tahap intervensi ini dibagi kedalam siklus-siklus pesan yang terpisah. Setiap siklus pesan mencakup informasi yang serupa dengan pendekatan yang sedikit berbeda disesuaikan dengan perubahan kebutuhan sasaran. Perubahan-perubahan ini dilakukan secara periodik, dapat mengurangi kejenuhan sasaran dan memungkinkan keterlibatan sasaran secara berkesinambungan. Cara ini memungkinkan perencana program untuk memasukkan hasil-hasil tahap sebelumnya ke dalam perencanaan tahap-tahap berikutnya. Cara ini memungkinkan perencana membuat beberapa kali perubahan-perubahan penting dalam strategi yang ditempuh. Perubahan-perubahan ini harus dilakukan sebagai jawaban terhadap informasi-informasi tentang penerimaan sasaran terhadap program dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan (BKKBN 2011). 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Pemantauan dan Penilaian) Tahap monitoring memberikan informasi kepada perencana mengenai pelaksanaan program, secara teratur dan pada waktu yang tepat, hingga perbaikan


yang diperlukan dapat segera dilaksanakan (Triamanah, 2004). Aspek-aspek yang dipantau meliputi input, proses, dan output dari suatu kegiatan KIE. Aspek-aspek tersebut meliputi: sasaran, media, jalur, isi pesan, hasil-hasil kegiatan, permasalahan yang dihadapi, kegiatan pemantauan oleh instansi di atasnya, tindak lanjut kegiatan dan kemandirian (Depkes RI, 2012). 2.8.5. Kegiatan KIE Kegiatan KIE dapat dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan pokok yakni: Kegiatan KIE kesepakatan dan Kegiatan KIE Perubahan Perilaku (Depkes RI, 2012) 1. Kegiatan KIE Kesepakatan Seperti diketahui bahwa program KIE mengandung unsur inti yaitu proses peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku. Sebagai proses perubahan sikap, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu lingkungan yang mendukung. Hal ini dapat berarti kesiapan, baik para pengelola program maupun masyarakat sasaran. Dapat dikatakan bahwa KIE-Kesepakatan adalah kegiatan KIE yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan serta kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat, baik politis maupun operasional dalam melaksanakan program tersebut. 2. Kegiatan KIE Perubahan Perilaku Kegiatan KIE yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku.


MUPEN KB (Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana) adalah kendaraan roda 4 yang didalamnya berisi peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan penyuluhan dan KIE KB MUPEN KB Kab/kota adalah kendaraan roda 4 yang didalamnya berisi peralatan elektronik (Audio visual) dan berfungsi sebagai kenderaan penyuluhan dan KIE KB tingkat kab/kota. Penyuluhan oleh PLKB / PKB Petugas KB desa adalah suatu langkah kegiatan komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) dalam program pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga dapat diadopsi oleh masyarakat.

2.9 Kebijakan BKKBN Arah kebijakan program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang meliputi : 1. Pengendalian kuantitas (jumlah dan laju pertumbuhan) penduduk dalam rangka mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas yang difokuskan kepada : a. Perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pendewasaan usia perkawinan, peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan konseling kesehatan reproduksi serta kehidupan berkeluarga.


b. Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana (GenRe). Pengertian Generasi Berencana (GenRe) : GenRe adalah remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, sikap, dan berperilaku sebagai remaja namun penuh dengan perencanaan matang dalam menapaki masa depan. Remaja dan Pemuda Genre mampu melangsungkan jenjang-jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Promosi GenRe •

Mengajak para remaja berperilaku sehat dan berahlak.

•

Menyatakan tidak pada sex bebas,narkoba,dan tidak menjadi korban HIV/AIDS.

•

Mengajak remaja untuk merencanakan kehidupan berkeluarga atau pendewasaan usia perkawinan.

Tujuan Umum: Memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berahlak (healthy and ethical life behaviors) sebagai dasar mewujudkan generasi berencana (GenRe). Tujuan khusus •

Remaja memahami dan mempraktikkan pola hidup sehat dan berahlak.


•

Remaja

memahami

dan

mempraktikkan

pola

hidup

yang

berketahanan. •

Remaja memahami dan mempersiapkan diri menjadi generasi berencana Indonesia.

c. Perencanaan kehamilan dan pemenuhan hak-hak reproduksi melalui pengaturan kehamilan bagi seluruh pasangan usia subur yang ingin ber KB, pemberian jaminan ketersesiaan alat dan obat kontrasepsi gratis bagi pasangan usia subur miskin dan rentan lainnya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi , mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki, pemberian ayoman peserta KB dan peningkatan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). d. Pemberdayaan keluarga melalui peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja, pembinaan kualitas hidup kelompok lanjut usia (lansia), serta peningkatan akses keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) terhadap usaha ekonomi produktif dalam upaya peningkatan pemakaian alat, obat, dan cara kontrasepsi. e. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan penggerakan masyarakat melalui peningkatan advokasi dan KIE tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, perencanaan kehamilan dan pemenuhan hak-hak reproduksi, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kemitraan


dengan

LSM, dunia usaha, organisasi profesi dan institusi masyarakat

lainnya. f. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM pelaksana dan pengelola program pembangunan KKB, pengembangan manajemen program pembangunan KKB, pengembangan sistem informasi program berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta peningkatan penelitian dan pengembangan program pembangunan KKB. 2. Peningkatan kualitas penduduk dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan pendidikan ketrampilan teknis tetapi juga peningkatan

soft

skill,

seperti

kemampuan

berbahasa,

kemampuan

berkomunikasi, sikap dan perilaku yang supel, mudah menerima perbedaan, dan mampu beradatasi dengan suasana baru, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, peningkatan pemberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan anak, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta peningkatan budaya serta jatidiri bangsa. Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk tersebut, kebijakan pendidikan, kesehatan, gizi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan partisipasi pemuda diarahkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan ketrampilan, serta derajat kesehatan penduduk melalui peningkatan layanan kesehatan, gizi, dan keluarga berencana, serta pendidikan yang terjangkau, bermutu, dan efektif yang difokuskan pada pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan siklus hidup (lifecycle approach). Arah kebijakan ini secara rinci


akan menjadi bagian dari arah kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olah raga, sera kebudayaan. 3. Pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk dalam rangka mewujudkan persebaran penduduk yang lebih seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan menggalakkan investasi kegiatan ekonomi di daerah untuk penciptaan lapangan kerja daerah. Dalam rangka pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk tersebut, kebijakan diarahkan untuk pemerataan penduduk antar pulau, antara perdesaan-perkotaan, serta peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah yang difokuskan kepada : a. Peningkatan investasi kegiatan ekonomi di daerah untuk menciptakan lapangan kerja b. Peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah arah kebijakan ini secara rinci merupakan bagian dari arah kebijakan dibidang ekonomi, sarana dan prasarana, pengembangan wilayah dan transmigrasi. 4. Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial melalui penyediaan data kependudukan yang bersumber pada


sensus penduduk dan survei kependudukan, penyediaan kajian di bidang kependudukan dan pembangunan, peningkatan cakupan registrasi vital, dan penyediaan proyeksi penduduk. Dalam rangka pemenuhan data dan informasi kependudukan tersebut, kebijakan diarahkan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan tepat waktu melalui penyelenggaraan sensus

dan survei kependudukan,

peningkatan cakupan registrasi vital, pelaksanaan analisis dan kajian data kependudukan, serta penyediaan proyeksi penduduk yang difokuskan kepada : a. Penyediaan data kependudukan b. Pemantapan

pelaksanaan

sistem

administrasi

kependudukan

untuk

meningkatkan cakupan registrasi penduduk c. Pengelolaan data dan informasi kependudukan. Arah kebijakan ini secara rinci untuk penyediaan data kependudukan merupakan bagian dari arah kebijakan di bidang ekonomi makro. Sedangkan arah kebijakan untuki pemantapan pelaksanaan sistem administrasi kependudukan untuk meningkatkan cakupan registrasi vital penduduk secara rinci merupakan arah kebijakan di bidang otonomi daerah. 5. Penyerasian kebijakan kependudukan dengan pembangunan di bidang lainnya dan pembangunan daerah dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui peningkatan konsistensi dan sinergitas berbagai kebijakan pembangunan di pusat dan daerah dengan kebijakan kependudukan.


Dalam rangka penyerasian kebijakan kependudukan tersebut, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan konsistensi dan sinergitas berbagai kebijakan pembangunan baik di pusat dan daerah melalui penetapan sasaran parameter kependudukan, perumusan kebijakan kependudukan yang saling bersinergi, peningkatan

harmonisasi

pengendalian

kuantitas

kebijakan penduduk,

pembangunan penyediaan

dengan

peraturan

kebijakan

perundangan,

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran yang difokuskan kepada pemaduan dan penyerasian kebijakan kependudukan dengan pembangunan di bidang lainnya serta pembangunan daerah. dalam mutu pelayanan. Force Field Analysis Alat ini dikembangkan dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi kekuatan yang membantu dan kekuatan yang menghambat untuk mencapai hasil atau pemecahan masalah, melukiskan situasi sebagai keseimbangan antara dua kekuatan : - Kekuatan untuk mempertahankan. - Kekuatan lainnya untuk merubah. Memfokuskan perhatian pada cara untuk mengatasi mengurangi kekuatan yang menghambat dipergunakan apabila permasalahan menyangkut perilaku. (Kurt Lewin Nurmawati,2010)


PLKB Bisa Bahasa Daerah Setempat

PLKB

Medan Sulit

Jarak ke Tempat Pelayanan Jauh

Tingkat Pendidikan Rendah

Faktor Pendorong

Kader Tidak Aktif

Jam Kerja Hanya Siang

Gambar 2.1. Motivasi Kerja PLKB 2.10 Landasan Teori Menurut BKKBN (2011) faktor–faktor yang berpengaruh pada PLKB yang dapat membantu dalam pencapaian kerja diantaranya adalah kualitas pelayanan dalam melayani calon akseptor KB dan motivasi kerja untuk berjuang mencapai tujuan program KB. 2.10.1. Pelayanan Kesehatan Dimana pelayanan kesehatan dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Bab I pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan menurut

Notoatmojo (2007) adalah sebuah sub sistem pelayanan


kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan telah menjadi tema utama di seluruh dunia. Dengan tema ini organisasi pelayanan kesehatan dan kelompok profesional kesehatan sebagai pemberi pelayanan harus menampilkan akuntabilitas sosisl mereka dalam memberikan pelayanan yang mutakhir kepada konsumen yang berdasarkan standar profesionalisme sehingga diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat sebagai konsukuensinya peningkatan kinerja memerlukan persyaratan yang diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan standar tertulis. Oleh karena itu kualitas pelayanan masyarakat dewasa ini tidak diabaikan lagi, bahkan hendaknya sedapat mungkin disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Keputusan Menpan nomor 81/1993, juga dipertegas dalam instruksi presiden nomor 1/1995 tentang peningkatan kualitas aparatur pemerintah kepada masyarakat tergambar berikut ini:

Mutu prima

STANDAR

Kebijakan Pedoman

PLKB/BIDAN

Calon Akseptor Standar

Petunjuk Kerja

Profesi

Masyarakat

Gambar 2.2. Pelayanan Prima PLKB


Beberapa syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik menurut Azwar (2006) adalah sebagai berikut : 1. Tersedia dan Berkesinambungan Pelayanan kesehatan harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan, artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak sulit ditemukan serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada setiap saat dibutuhkan. 2. Dapat Diterima dan Wajar Pelayanan kesehatan dapat diterima (acceptable) oleh masyarakat serta bersifat wajar, artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak wajar bukanlah pelayanan kesehatan yang baik. 3. Mudah Dicapai Pelayanan kesehatan mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksudkan terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan kesehatan yang terlalu berkonsetrasi di daerah perkotaan saja, dan sementara itu tidak ditemukan didaerah pedesaan, bukanlah pelayanan yang baik. Apabila fasilitas kesehatan ini mudah dijangkau dengan alat transportasi yang tersedia, maka fasilitas kesehatan tersebut akan banyak dipergunakan.


4. Mudah Dijangkau Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau (affordable) oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sudut biaya. Biaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal hanya mungkin dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik. 5. Bermutu Pengertian pelayanan kesehatan yang bermutu (quality) adalah pelayanan kesehatan yang menunjukkan kepada tingkat kesempurnaan, disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. 2.10.2. Motivasi Dalam Bekerja individu memerlukan motivasi untuk mencapai tujuan kerja. Menurut Robbins (2001) menyatakan definisi dari motivasi yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan individual. Pada dasarnya motivasi individu dalam bekerja dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja individu yang berdampak pada pencapaian tujuan dari organisasi. Ada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap motivasi kerja individu, yaitu rasa aman dalam bekerja, mendapatkan gaji yang adil dan kompetitif, lingkungan


kerja yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja dan perlakuan yang adil dari manajemen. Dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, pekerjaan yang menarik dan menantang, kelompok dan rekan-rekan kerja yang menyenangkan, kejelasan akan standar keberhasilan serta bangga terhadap pekerjaan dan perusahaan dapat menjadi faktor pemicu kerja karyawan. Proses dari suatu motivasi secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Kebutuhan yang dirasakan

Timbulnya ketegangan

Dorongan

Upaya mencari

Kebutuhan dipuaskan

Ketegangan berkurang

Gambar 2.3. Proses Motivasi Kerja PLKB Bagan di atas menunjukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam kehidupan manusia, selalu timbul kebutuhan dan yang bersangkutan merasa perlu untuk memuaskannya. 2. Kebutuhan itu hanya dapat dikategorikan sebagai kebutuhan apabila menimbulkan ketegangan dalam diri yang bersangkutan. 3. Ketegangan itulah yang menimbulkan dorongan agar yang bersangkutan melakukan sesuatu. 4. Sesuatu itu adalah upaya mencari jalan keluar agar ketegangan yang dihadapi tidak berlanjut.


5. Jika upaya mencari jalan keluar yang diambil berhasil, berarti kebutuhan terpuaskan. 6. Kebutuhan yang berhasil dipuaskan akan menurunkan ketegangan, akan tetapi tidak menghilangkan sama sekali. Alasannya adalah bahwa kebutuhan yang sama cepat atau lambat akan timbul kemudian, mungkin dalam bentuk yang baru dan mungkin pula dengan intensitas yang berbeda. 2.10.3. Alur Kerja PLKB Menurut Santoso (2011) dalam jurnal yang berjudul Analisa Kualitas Pelayanan Program KB oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dikatakan bahwa proses pelayanan Program Keluarga Berencana berawal dari masyarakat sebagai calon peserta KB dengan datang secara langsung ke klinik KB terdekat baik itu bidan, dokter maupun puskesmas. Setelah tiba di klinik masyarakat akan diberikan pengarahan berupa konseling, pada tahap ini masyarakat akan dijelaskan tentang Program KB secara lebih detail. Setelah melakukan konseling masyarakat akan diperiksa kesehatannya jika ingin ikut KB, kemudian baru menentukan produk apa yang ingin digunakan dan setelah menemukan pilihan yang dirasa tepat kemudian dilakukan pemasangan alat dan jadilah masyarakat menjadi peserta KB aktif baru.


Masyarakat atau Calon Peserta KB

Klinik KB (Dokter, Bidan) dan Puskesmas

1. Pemeriksaan Alat Kesehatan 2. Pemilihan Alat Kontrasepsi 3. Pemasangan Alat Kontrasepsi

Konseling/ Penyuluhan

Peserta KB Baru / Peserta KB Aktif

Gambar 2.4. Alur Kerja PLKB Indikator pencapaian kerja PLKB adalah : 1. Pencapaian hasil meningkat 2. Peran petugas sesuai dengan fungsinya 3. Keterlibatan sektor terkait tinggi 4. Peran serta masyarakat/IMP/ tokoh tinggi 5. Pendayagunaan potensi kecamatan, negeri dan desa tinggi. 2.10.4. Metode Pelatihan dan Pengembangan SDM Sjafri Mangkuprawira (2004) pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan


semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Sedangkan pengembangan memiliki ruang lingkup lebih luas. Dapat berupa upaya meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan. Menurut Sondang P Siagian (2008), letak penting pengembangan sumber daya manusia adalah pada kemampuan pegawai baru yang di gabung dengan program pengenalan dan pelatihan tertentu belum sepenuhnya menjamin hilangnya kesenjangan antara kemampuan kerja dan tuntutan tugas. Sebelum penentuan metode maka ada beberapa langkah yang akan ditempuh dalam pelatihan dan pengembangan SDM (Siagian, 2008), yaitu : a. Penentuan Kebutuhan b. Penentuan Sasaran; c. Penetapan isi program; d. Identisikasi prinsip prinsip belajar; e. Pelaksanaan program; f. Identifikasi manfaat; g. Dan penilaian pelaksanaan program. 2.10.5. Pelatihan Pelatihan dan pengembangan didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai (Hariandja, 2002). Pelatihan dan pengembangan merupakan hal yang harus dilakukan


oleh organisasi agar staf mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksana pelatihan dimaksudkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan yang baik, kemampuan dan sikap yang baik untuk mengisi jabatan pekerjaan yang tersedia dengan produktivitas kerja yang tinggi, yang mampu menghasilkan hasil kerja yang baik tentang pelatihan diatas mengungkapkan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktifitas ekonomi yang dapat membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapan guna meningkatkan pegetahuan, keterampilan, kecakapan serta sikap seseorang yang diperlukan organisasi dalam menncapai tujuan yang juga harus disesuiakan dengan tuntutan pekerjaan yang akan di emban oleh seseorang karyawan. 2.10.6. Pengawasan Selain pendidikan dan pelatihan juga dibutuhkan pengawasan yang merupakan salah satu pencapaian target cakupan akseptor KB .Pengawasan adalah penilaian,pengukuran, dan sekaligus koreksi terhadap penampilan petugas dan penampilan program yang kemudian dilanjutkan dengan mengarahkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 2.10.7. Pemantauan (Supervisi) dan Evaluasi Pemantauan (Supervisi) dan evalusi pencatatan dan pelaporan kegiatan Diklat dan orientasi perlu dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan menyeluruh mulai dari persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut Diklat.


1.

Pemantauan (Supervisi) Pemantauan dilaksankaan oleh pejabat terkait mulai dari PULAP sampai dengan Bidang Latbang perwakilan BKKBN provinsi dan UPT Balai Diklat serta unit pelaksana lainnya

2.

Evaluasi Evaluasi dilaksanakan oleh pelaksana di semua jenjang untuk mengetahui keberhasilan atas pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan Diklat dan orientasi di semua tingkat wilayah Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pencatatan dan pelaporan Diklat dan orientasi dilakukan melalui pembinaan dengan pendekatan sebagai berikut : 1. Sifat Pembinaan a. Berjenjang Pemantauan dan evaluasi yang dilalukan secara berjenjang, yaitu pejabat/unit kerja di tingkat pusat melalukan pembinaan kepada pejabat/unit kerja di tingkat provinsi dan seterusnya. b. Berlanjut Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, baik yang bersifat periodic maupun incidental. Di samping itu, setiap hasil pembinaan yang telah dilakukan harus diikuti dengan tindak lanjut untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada.


c. Komprehensif Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan hendaknya mencakup semua aspek

pencatatan

dan

pelaporan

yaitu

meliputi

penggunaan

formulir/kartu/register laporan, kebenaran cara pengisian, ketepatan waktu pengiriman laporan, kebenaran dan kesesuaian data yang dilaporkan dengan sumber data serta cara penyimpanan arsip laporan. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan (program) menurut (Engeenderhealth, 2003) adalah: 1. Adanya komitmen petugas kesehatan 2. Terpenuhinya kebutuhan akan supervisi yang memfasilitasi 3. Management, informasi, pelatihan, dan pengembangan sarana pelayanan 4. Terpenuhinya kebutuhan akan bahan, peralatan, dan infrastruktur. 5. Terpenuhinya hak calon perserta KB untuk memperoleh informasi agar Peserta KB mendapatkan pelayanan yang diharapkan, diantaranya yaitu: a. Pelayanan yang aman dan nyaman. b. Pelayanan

yang

mengutamakan

privasi

dan

mengutamakan

kerahasiaan. c. Pelayanan yang sopan, ramah, dan nyaman. d. Dapat mengemukakan pendapat atau masalah secara bebas. e. Hak untuk kelangsungan pelayanan.


2.11. Kerangka Konsep Konsep pokok dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pelayanan Program dan Pembinaaan Keluarga oleh PLKB terhadap pencapaian KB aktif di Kabupaten Simalungun 2013. Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori, maka kerangka

konsep penelitian ini dapat di lihat pada Gambar 2.5 berikut : Variabel Independen

Variabel Dependen

Program Pelayanan oleh PLKB meliputi : 1. Pelayanan Alat Kontrasepsi 2. Pelayanan Tribina/Ketahanan Keluarga 3. Program KB/KR dan KS/PK

Karakteristik PLKB 1. Umur 2. Pendidikan 3. Pelatihan

Pencapaian Peserta KB Aktif Pembinaan Keluarga oleh PLKB 1. Tokoh Formal/Informal 2. Insitusi Masyarakat 3. Pengelola Kelompok 4. Kader Tingkat kecamatan,Desa/Kel/ RT/RW 5. KIE KIT/Alat Peraga 6. Alat Kontrasepsi

Gambar 2.5. Kerangka Konsep Penelitian


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Penelitian tentang Survei Kebutuhan Pengembangan KIE Kabupaten

Recommend Documents