BAB 12 REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

BAB 12 REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

A. KONDISI UMUM 1. PENCAPAIAN 2004 DAN PRAKIRAAN PENCAPAIAN 2005 Pencapaian kelompok Program Pengembangan Otonomi Daerah pada tahun 2004, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Program Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Penguatan Lembaga Non Pemerintah, adalah sebagai berikut: (1) terfasilitasinya pembentukan lembaga-lembaga daerah dan kewenangan pusat di daerah, penataan hubungan kerja di lingkungan pemerintahan daerah, pengembangan kebijakan operasional otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, peningkatan efektivitas kerja lembaga Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), penyelarasan semua perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, fasilitasi dialog antarpemerintah pusat dan daerah, fasilitasi penyelesaian konflik antardaerah, dan evaluasi; (2) tersusunnya pedoman dan manual peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan kepegawaian, fasilitasi diklat, pengelolaan serta analisis ketersediaan dan kebutuhan serta penyediaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah; (3) tersusunnya manual dan pedoman keuangan daerah, diperbaikinya instrumen keuangan daerah, pengkajian, pendataan, dan perhitungan tentang keuangan daerah, pelatihan dan fasilitasi tentang pengelolaan keuangan daerah, terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah; dan (4) meningkatnya partisipasi lembaga nonpemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, meningkatnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pemerintah daerah, serta terlaksananya pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000. Sedangkan prakiraan pencapaian 2005 adalah: (1) beberapa peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diharapkan selesai disusun dan ditetapkan, sedangkan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan lainnya tetap dilanjutkan, (2) fasilitasi berbagai kegiatan yang terkait kerjasama antarpemerintah daerah, (3) kegiatan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme aparat, dan keuangan pemerintah daerah telah menunjukkan peningkatan awal yang baik pada

kinerja pemerintahan daerah, termasuk pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi NAD yang sempat lumpuh akibat bencana tsunami, (4) ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, (5) adanya DPOD yang telah diperbarui tugas, fungsi, dan keanggotaannya, (6) mulai dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, serta (7) ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. MASALAH DAN TANTANGAN 2006 Masalah yang akan dihadapi pada tahun 2006 adalah: (1) masih adanya pelaksanaan kewenangan dan fungsi yang masih tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, (2) belum mantapnya rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dukungan pendanaannya, dan (3) munculnya masalah kepemilikan aset daerah induk dan daerah baru serta meningkatnya beban anggaran negara untuk belanja daerah karena pembentukan daerah otonom baru. Sedangkan tantangan 2006 adalah: (1) menyelesaikan peraturan perundangundangan yang belum ditetapkan atau belum selesai disusun sebagai peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk sosialisasi dan penguatan visi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, (2) meningkatkan kerjasama antarpemerintah daerah terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat, (3) melaksanakan pilkada secara langsung yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dalam suasana aman, damai, dan tertib, (4) meningkatkan proses sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antardaerah, dan antara daerah dan pusat sebagai dampak dinamika yang berkembang sebelum dan sesudah pasca pemilihan kepala daerah secara langsung, (5) meningkatkan kapasitas kelembagaan agar menjadi lebih efisien dan efektif, ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang profesional, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik untuk merespon kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta kompetisi investasi antardaerah dan negara, serta penanggulangan kemiskinan (6) meningkatkan etika kepemimpinan daerah, dan (7) memantapkan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NAD.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan di Pusat dan daerah yang harmonis dan sinkron, terutama menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi; II.12 - 2

2. Meningkatnya kinerja birokrasi daerah, terutama yang mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerah, ketepatan pengelolaan investasi, keberpihakan pada masyarakat miskin, dan kemampuan menangani bencana melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional, dan kompeten, serta terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; 3. Meningkatnya kerja sama antar pemerintah daerah termasuk peran pemerintah provinsi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berpihak pada masyarakat miskin, terutama yang mendiami wilayah perbatasan antardaerah dan wilayah terpencil, dan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi; 4. Pulihnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat di wilayah pasca bencana gempa dan tsunami; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat di daerah otonom baru; dan 6. Terlaksananya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan aman, damai, dan tertib bagi upaya peningkatan kualitas demokrasi.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 1. Mengharmoniskan peraturan perundang-undangan di Pusat dan daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif terutama bagi kegiatan investasi; 2. Mendorong pelaksanaan tata pemerintahan daerah yang baik, meningkatkan kinerja perangkat organisasi daerah beserta profesionalisme aparat pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan agar mampu meningkatkan investasi, berpihak pada masyarakat miskin, dan mampu mengantisipasi dan menangani dampak bencana; 3. Mendorong kerja sama antarpemerintah daerah termasuk peran pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Memfasilitasi percepatan pemulihan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kekhususan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi NAD; 5. Meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah otonom baru; dan 6. Mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung agar berjalan dengan aman, damai, dan tertib bagi upaya peningkatan kualitas demokrasi.

II.12 - 3

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1

Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

Sasaran Program

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Sosialisasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk sistem perencanaan pembangunan;

II.12 - 4

Instansi Pelaksana Dep. Dalam Negeri, Dep. Agama

Pagu Sementara (Juta Rupiah) 51.459,9

No.



Sasaran Program

Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi NAD, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, termasuk penyusunan, sosialisasi, dan implementasi peraturan pelaksananya, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan sistem perencanaan pembangunan di daerah. 2. Penyesuaian berbagai peraturan perundanganundangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral dan yang terkait dengan otonomi khusus NAD dan Papua, sehingga menjadi harmonis.

3.

Penyesuaian berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral sehingga menjadi harmonis dan sinkron;

II.12 - 5

Instansi Pelaksana

Pagu Sementara (Juta Rupiah)


No.

3. Penyesuaian peraturan perundang-undangan daerah sehingga menjadi sinkron dengan peraturan perundangundangan yang diatasnya.

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006 4.

5.

4.

Peningkatan supervisi beserta evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

6.

7.

2

Sasaran Program

Instansi Pelaksana


Penyesuaian peraturan perundangundangan daerah sehingga menjadi sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya; Peningkatan pengawasan peraturan daerah, melalui pembatalan dan revisi peraturan perundang-undangan daerah, yang bertentangan atau menghambat bagi kegiatan investasi; Pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan NAD; dan Penguatan visi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan beban

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan beban pelayanan kepada

II.12 - 6

Dep. Dalam Negeri

259.886,6

No.



pelayanan kepada masyarakat 2. Peningkatan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern dan berorientasi pelayanan masyarakat

Sasaran Program

masyarakat; 2.

Peningkatan kinerja perangkat organisasi daerah agar dapat melayani masyarakat dengan tepat, mudah, cepat, dan murah terutama pelayanan bagi masyarakat miskin; 3. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengurusan perijinan investasi; 4. Fasilitasi peningkatan koordinasi antar lembaga daerah untuk kemudahan investasi; 5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa: a. Pelaksanaan lanjutan pemulihan kelembagaan pemerintah daerah; b. Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah; c. Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah; dan d. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum.

II.12 - 7

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

3. Penyusunan pedoman hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta kontrol dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6.

Penyusunan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern dan berorientasi pelayanan masyarakat;

4. Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum, pengelolaan kewenangan daerah, dan sistem informasi pelayanan masyarakat

7.

Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum; Fasilitasi pengelolaan kewenangan daerah.

5. Peningkatan peran lembaga nonpemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)

9.

8.

Peningkatan peran lembaga nonpemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance); 10. Fasilitasi perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan organisasi nonpemerintah; 11. Fasilitasi penyusunan perda transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas; 12. Kegiatan antisipatif untuk kelancaran, ketertiban, dan untuk

II.12 - 8

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

menghindari konflik komunal sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) berupa: a. Analisa situasi politik lokal menjelang proses pilkada langsung; b. Sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah tentang proses pilkada langsung; c. Sosialisasi kepada para aparat pemerintah daerah tentang proses pilkada langsung; dan d. Kegiatan untuk memfasilitasi dan memediasi persoalan yang muncul sebelum dan sesudah pilkada langsung untuk menghindari persoalan meluas dan memicu konflik komunal 13. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa: Pemberdayaan masyarakat di dalam partisipatori proses perencana dan penganggaran tingkat desa; dan

II.12 - 9

Instansi Pelaksana



No. 6.

3.

Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi.


Sasaran Program

Instansi Pelaksana


14. Fasilitasi dukungan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur pemerintah daerah;

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Penyusunan peraturan perundangundangan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur pemerintah daerah;

2. Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekruitmen yang terbuka, mutasi dan pengembangan pola karir;

2.

Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekruitmen yang terbuka, mutasi dan pengembangan pola karir;

3. Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, mutasi dan kerjasama aparatur pemerintah

3.

Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, mutasi dan kerjasama aparatur pemerintah

Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.

II.12 - 10

Dep. Dalam Negeri

33.000,0

No.



daerah;

Sasaran Program

daerah; 4.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa Pendataan ketersediaan aparatur pemerintah daerah, penyelesaian masalah administrasi kepegawaian, penyusunan rencana pengelolaan, upaya pemenuhan aparatur pemerintah daerah melalui rekruitmen baru dan mutasi pegawai pemda serta penataan aparatur pemerintah daerah;

5.

Pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah pasca bencana gempa dan tsunami;

4. Peningkatan etika kepemimpinan daerah; dan

6.

Fasilitasi penyusunan model dan pedoman bagi peningkatan etika kepemimpinan daerah;

5. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar

7.

Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan

II.12 - 11

Instansi Pelaksana


No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi (lokal), kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan strategi investasi.


Sasaran Program

kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi (lokal), kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan strategi investasi, serta kemampuan di dalam menghadapi bencana. 8.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa: a. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara patisipatif, serta operasionalisasi dan implementasi rencana) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana; b. Penguatan kapasitas pemda dalam melakukan proses sosialisasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh; c. Fasilitasi pelaksanaan lanjutan upaya pemenuhan aparatur pemerintah daerah

II.12 - 12

Instansi Pelaksana



No.


d.

e.

4.

Sasaran Program

Instansi Pelaksana


melalui rekruitmen baru dan mutasi pegawai pemda; Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana; dan Penyediaan/penyiapan sistem dan prosedur pascabencana bagi PNS dan keluarganya

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah.

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah.

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi;

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan; 2. Fasilitasi peningkatan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD tanpa memberatkan dunia usaha dan kegiatan investasi;

2.

Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional; dan

3.

Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional dan akuntabel;

3.

Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan

4.

Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan

Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

II.12 - 13

Dep. Dalam Negeri

28.000,0

No.



keuangan daerah. 5.

6.

5.

Sasaran Program

Instansi Pelaksana


keuangan daerah; Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta profesional untuk operasionalisasi dan implementasi rencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi; dan Peningkatan kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana dan monitoring pengelolaan keuangan daerah.

Program Kerja sama Antar Pemerintah Daerah

Program Kerjasama Antarpemerintah Daerah

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Penyusunan dan penetapan peraturan perundangundangan tentang kerjasama antar daerah termasuk peran pemerintah provinsi;

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antar daerah termasuk peran pemerintah provinsi;

2. Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan; dan

2.

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah.

Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja, investasi, dan peningkatan ekspor;

II.12 - 14

Dep. Dalam Negeri

14.000,0

No.

6



Sasaran Program

3.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa: a. Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar provinsi (dalam bentuk forum kerjasama); dan b. Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah di NAD untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi di NAD dan dengan Pemerintah Pusat.

3. Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah Pusat.

4.

Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah Pusat

Program Penataan Daerah Otonom Baru.

Program Penataan Daerah Otonom Baru.

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Pelaksanaan kebijakan

Kegiatan-kegiatan Pokok: 1. Perumusan kebijakan dan

Tertatanya daerah otonom baru.

II.12 - 15

Instansi Pelaksana

Dep. Dalam Negeri


3.200,0

No.



pembentukan daerah otonom baru dan atau penggabungan daerah otonom, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan upaya alternatif bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah selain melalui pembentukan daerah otonom baru.

Sasaran Program

pelaksanaan upaya alternatif bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah selain melalui pembentukan daerah otonom baru;

2. Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.

Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

3. Penyelesaian status kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.

3.

Dukungan penyelesaian status kepemilikan aset daerah; Fasilitasi pemanfaatan aset daerah secara optimal; dan

4. Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.

5.

4.

Kajian dan penataan serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.

II.12 - 16

Instansi Pelaksana


BAB 12 REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Recommend Documents