BAB 13 REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Pada saat memasuki tahap akhir pelaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004– 2009, pelaksanaan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah telah menunjukkan sejumlah pencapaian dan keberhasilan di samping adanya beberapa permasalahan pokok yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Untuk mempercepat proses desentralisasi dan penguatan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, beberapa isu strategis yang terkait dengan upaya percepatan peningkatan kesejahtraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan daya saing daerah, diprioritaskan penanganannya melalui enam program, yaitu (1) program penataan peraturan perundangundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (2) program peningkatan kerja sama antarpemda (pemerintah daerah) ; (3) program peningkatan kapasitas kelembagaan pemda; (4) program peningkatan profesionalisme aparat pemda; (5) program peningkatan kapasitas keuangan pemda; serta (6) program penataan DOB (daerah otonom baru).
I.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan yang masih dihadapi sampai dengan akhir semester I tahun 2009, terkait dengan penataan peraturan perundangundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, di antaranya: (1) belum selesainya beberapa peraturan pelaksanaan dari amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan satu Peraturan Presiden (Perpres) dari 27 PP, 2 Perpres, dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang diamanatkan; (2) masih terdapat 1 peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2004 yang belum diterbitkan, yaitu PP tentang Pengelolaan Dana Darurat; (3) beberapa regulasi peraturan yang masih tumpang tindih dengan beberapa peraturan amanat UU No. 32 Tahun 2004; serta (4) masih belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa, karena masih ada beberapa peraturan yang belum tersusun dan tersosialisasi. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah secara umum dan peningkatan pelayanan publik di daerah selama ini di antaranya adalah (1) peningkatan kapasitas daerah belum berdasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan belum tersusunnya kerangka nasional kebijakan peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana yang dimanatkan oleh PP No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) belum optimalnya implementasi PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah karena berbagai kendala teknis dan politis di daerah; (3) belum tersusunnya secara lengkap norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) di berbagai sektor yang digunakan sebagai pedoman bagi daerah, termasuk peraturan sektoral tentang penerapan standar pelayanan minimal (SPM); (4) belum disusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) di bidang pelayanan publik khususnya bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi; (5) belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; serta (6) belum tuntasnya penyelesaian beberapa kasus pilkada (sekitar 209 kasus) yang digugat di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Beberapa faktor pemicu 13 - 2
timbulnya permasalahan di lapangan terkait dengan pelaksanaan pilkada, antara lain tingkat akurasi data pemilih, persyaratan calon yang tidak lengkap, atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak punya ijazah), permasalahan internal parpol dalam hal pengusulan pasangan calon, adanya dugaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang tidak independen, adanya dugaan terjadinya politik uang (money politics), adanya pelanggaran kampanye, dan penghitungan suara yang dianggap tidak akurat. Permasalahan dalam program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, di antaranya: (1) kemampuan aparat pemda yang belum memadai, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di dalam bidang kependudukan, kesempatan kerja, strategi investasi, keamanan dan ketertiban (tramtib), serta perlindungan masyarakat (linmas); (2) belum tersusunnya NSPK yang baik terhadap penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, program kesejahteraan (program pensiun, tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, asuransi pendidikan bagi putra-putri pegawai), dan pemberhentian aparatur pemda; (3) belum adanya standar kompetensi dalam sistem karier dan sistem prestasi kerja; serta (4) manajemen aparatur pemda belum optimal, baik di dalam penataan jabatan negeri, jabatan negara, maupun karier (jabatan fungsional dan struktural) berdasarkan kompetensi dan keahliannya. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah adalah (1) masih banyak daerah yang belum memahami sepenuhnya adanya peluang dan manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama antardaerah di berbagai bidang (ekonomi dan keuangan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam), dan/atau memiliki keterbatasan kapasitas untuk mewujudkannya; (2) belum tersosialisasikannya dengan baik PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; (3) belum dikembangkannya sistem insentif yang jelas untuk mendorong daerah dalam melakukan kerja sama; serta (4) belum tersedianya model best practices nasional kerja sama antardaerah di berbagai bidang, yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi daerah. Secara umum, daerah-daerah di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah kepulauan, memiliki kendala yang relatif lebih 13 - 3
banyak jika dibandingkan dengan daerah lain dalam menggalang kerja sama antardaerah. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penataan DOB selama ini, di antaranya adalah (1) belum tersedianya grand design/strategy tentang penataan daerah otonom dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia); (2) belum sepenuhnya efektif dilaksanakannya PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah karena pengaturan/pedoman tentang evaluasi kinerja penyelenggaraan DOB baru diterbitkan setelah itu, yaitu dalam PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta (3) adanya keterbatasan dalam kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah untuk membiayai penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan di daerah, baik prasarana dan sarana instansi vertikal maupun SKPD (satuan kerja perangkat daerah) termasuk kantor kecamatan sebagai unit terdepan pelayanan masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DOB masih pula diwarnai oleh permasalahan terkait dengan pengelolaan aset daerah, penyediaan aparatur pemerintahan, dan batas wilayah. Di bidang pengelolaan keuangan daerah, beberapa permasalahan yang masih sering ditemui adalah (1) proses penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di beberapa daerah yang sering mengalami keterlambatan sebagai akibat adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) serta adanya keterlambatan dalam penyampaian informasi tentang dana transfer ke daerah; (2) belum diterapkannya dengan konsisten penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah; (3) terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi yang menyebabkan relatif rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan; (4) belum tersedianya/digunakannya standar biaya kegiatan dalam perencanaan anggaran daerah, sehingga tidak jarang menimbulkan inefisiensi anggaran; (5) diterapankannya pajak daerah dan retribusi daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih 13 - 4
tinggi; (6) belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah, menyangkut kewenangan, penghapusan, pemindahtanganan dan pemanfaatannya; (7) belum efisiennya pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sehingga kontribusinya terhadap penerimaan daerah masih sangat terbatas; (8) adanya beberapa daerah yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman (utang) daerah serta adanya penggunaan pinjaman daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; (9) belum efektifnya SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dan SIPKD (Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) secara nasional karena masih dalam tahap uji coba (pilot project) di 171 daerah; serta (10) belum efektifnya monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal daerah terhadap penggunaan dana transfer ke daerah termasuk dana Otsus (Otonomi Khusus) Papua, Papua Barat dan NAD (Nanggroe Aceh Darusalam). Disamping itu, masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2009, antara lain: (1) petunjuk teknis DAK masih mengatur mengenai penganggaran sehingga menyulitkan daerah dalam pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah; (2) kurangnya transparansi dalam penghitungan alokasi DAK sehingga mengakibatkan terdapat beberapa daerah yang menerima alokasi DAK tidak sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah; (3) capaian sasaran hasil kegiatan DAK belum terukur karena data yang dimiliki daerah masih sangat terbatas; (4) rendahnya daya serap dana dan realisasi capaian fisik pelaksanaan DAK. Hal tersebut, antara lain disebabkan oleh faktor keterlambatan proses penetapan Perda tentang APBD, belum dianggarkannya dana pendamping sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu persetujuan dari DPRD; (5) Pemda belum tertib dalam penyampaian laporan penggunaan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) daerah pemekaran dan daerah yang mengalami dampak pemekaran walaupun telah memperoleh DAK Prasarana Pemerintahan, tetapi pada umumnya masih belum memenuhi standardisasi prasarana kerja pemerintahan yang berlaku; (7) masih banyak daerah nonpemekaran yang sarana dan prasarana pemerintahannya belum memadai, termasuk di dalamnya daerah-daerah yang tergolong daerah tertinggal, daerah 13 - 5
terpencil, daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah rawan bencana dan daerah pascakonflik; serta (8) masih banyak dana APBN yang disalurkan kepada daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mendanai prasarana pemerintahan sehingga menimbulkan tumpang tindih (overlapping) pendanaan dengan DAK Prasarana Pemerintahan. II.
LANGKAH –LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASILHASIL YANG DICAPAI
Dalam program penataan peraturan perundang-undangan yang terkait desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan yang ditempuh, diantaranya (1) melanjutkan upaya harmonisasi peraturan perundangundangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah melalui fasilitasi penyusunan NSPK; serta (2) memantapkan kebijakan dan regulasi otonomi daerah dan otonomi khusus seperti Provinsi NAD, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan daerah berkarakter khusus seperti Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta dan Provinsi DI (Daerah Istimewa) Yogyakarta. Dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh, diantaranya (1) mempercepat penyusunan RAN dalam pelayanan publik khususnya bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi; (2) meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda melalui penataan kelembagaan daerah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007, termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa; (3) penyusunan pedoman rencana pencapaian SPM di beberapa bidang, seperti bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Dalam Negeri; (4) meningkatkan keserasian hubungan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah melalui Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) dalam upaya memantapkan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program pemerintahan guna mewujudkan stabilitas lokal, regional, dan nasional; serta (5) 13 - 6
meningkatkan hubungan koordinasi antarhirarkhi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan membina keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan hubungan antarpemerintahan daerah. Dalam program peningkatan profesionalisme aparatur Pemda, kebijakan yang ditempuh, diantaranya (1) meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur Pemda pada bidang penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, analisis kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, penyusunan strategi investasi daerah, penanganan kententraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), serta penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta (2) meningkatkan etika kepemimpinan daerah bagi kepala daerah dan DPRD. Dalam program peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh, diantaranya (1) mendorong kerjasama antarpemerintah daerah termasuk penguatan peran pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menyosialisasikan PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; (3) meningkatkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antar daerah di wilayahnya; (4) mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas SIPD (Sistem Informasi Profil Daerah) untuk memperkuat kerjasama antarpemerintah daerah dan Pemerintah; (5) mendorong dan memfasilitasi pemerintahan daerah agar mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada di daerahnya baik melalui kerjasama antardaerah maupun melalui kerjasama Pemda dengan pihak ketiga; serta (6) mengembangkan sistem insentif kerja sama antardaerah. Dalam program penataan DOB, kebijakan yang ditempuh, diantaranya: (1) menyusun grand design/strategy tentang penataan daerah otonom; (2) melakukan evaluasi kebijakan pembentukan DOB dengan memperhatikan pertimbangan (kelayakan teknis, administratif, politis, dan potensi daerah), dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; (3) mengembangkan skema alternatif dalam meningkatkan kualitas 13 - 7
pelayanan publik di antaranya adalah melalui kerja sama antarpemerintah daerah, yang mampu memberikan perubahan “image”, bahwa peningkatan pelayanan publik tidak hanya dilakukan melalui pemekaran daerah; serta (4) meningkatkan kinerja penataan pemerintah daerah dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan DOB. Dalam program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh, diantaranya (1) mendorong agar dilaksanakan fasilitasi secara terus-menerus terkait dengan pemantapan implementasi pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan penyusunan berbagai pedoman, penyebarluasan informasi regulasi keuangan daerah dan melaksanakan bimbingan teknis kepada tiap-tiap PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah), dan melaksanakan asistensi ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota; (2) menyusun basis data (data base) keuangan daerah dan analisis keuangan daerah yang bersumber dari data APBD dan APBD Perubahan di seluruh Indonesia; (3) mendorong terwujudnya kesamaan persepsi dan pemahaman pejabat/aparat Pemda terhadap materi dan substansi yang terkandung dalam petunjuk teknis penyusunan analisis standar belanja; (4) mendorong terwujudnya kesamaan persepsi dan pemahaman pejabat/aparat Pemda dalam menyusun dan menerapkan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (5) dilakukan upaya evaluasi Rancangan Perda APBD Provinsi terhadap penyertaan modal pada BUMD yang dinilai berdasarkan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan besaran modal yang disertakan, yang bagi BUMD yang tidak dapat menghasilkan keuntungan dan dinilai kurang sehat disarankan untuk di gabung (merger) atau dialihkan kepemilikannya; (6) terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan teknologi informasi dalam bentuk SIPKD; (7) dengan terbitnya PP No. 38 Tahun 2008 perlu dilakukan sosialisasi kepada daerah dan dilakukan evaluasi terhadap Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (8) mendorong dilaksanakannya sosialisasi regulasi yang terkait dengan pinjaman daerah kepada provinsi dan kabupaten/kota; (9) terkait dengan BLUD akan dilaksanakan sosialisasi tentang BLUD, dan akan disusun instrumen pendukung dalam penerapan BLUD dalam bentuk SE Mendagri (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri) ; (10) 13 - 8
segera dilaksanakan evaluasi penggunaan Dana Otsus dan Dana Infrastruktur di Papua, Papua Barat, dan NAD yang bertujuan meningkatnya mutu pendidikan, kesehatan, perekonomian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab sesuai azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; (11) untuk sinergisme dan harmonisasi kebijakan teknis pelaksanaan DAK di daerah, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara Depdagri, Depkeu, Bappenas, dan Departemen teknis; (12) untuk DAK Prasarana Pemerintahan, hendaknya pada tahun mendatang dialokasikan tidak hanya kepada daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran tetapi juga kepada daerah-daerah yang belum memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai, termasuk di dalamnya daerah-daerah yang tergolong daerah tertinggal/terpencil, daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan darat dengan negara lain, serta daerah rawan bencana dan daerah pasca konflik; serta (13) mendorong dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK Prasarana Pemerintahan dengan memberikan supervisi dan asistensi kepada para pelaksana DAK Prasarana Pemerintahan di daerah sehingga hasil yang diharapkan segera teridentifikasi permasalahannya dan hambatan dalam pengelolaannya di daerah. Dalam program penataan peraturan perundang-undangan terkait desentralisasi dan otonomi daerah, hasil-hasil yang telah dicapai diantaranya, yaitu (1) PP yang sudah diterbitkan sebanyak 24 peraturan, RPP yang sedang dalam proses harmonisasi ke Setneg sebanyak 2 rancangan, dan draf RPP yang sedang difinalisasi di tingkat Departemen sebanyak 2 (dua) rancangan, sedangkan 1 (satu) RPP tidak dilanjutkan pembahasannya yaitu RPP tentang Tatacara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Darurat karena substansinya telah diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Perpres yang sudah diterbitkan sebanyak 1 (satu) peraturan dan 1 (satu) draf final Rancangan Perpres sudah disampaikan ke Setkab yaitu Rancangan Perpres tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan 13 - 9
Daerah; (3) Permendagri yang telah diterbitkan sebanyak 2 (dua) peraturan; (4) telah diterbitkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; serta (5) sejak tahun 2008 Pemerintah menginisiasi penyusunan 2 (dua) buah draft RUU berkaitan dengan penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2004, yaitu mengenai RUU tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sebagai amanat dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diperlukan penyusunan 5 (lima) PP dan 3 (tiga) Perpres. Sampai dengan saat ini, sudah disusun PP No. 21 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal dan Perpres No. 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi, serta 5 (lima) Rancangan telah dikonsultasikan kepada Pemerintah Aceh. Disamping itu, pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua telah diberlakukan sejak tahun 2001 dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2001, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang merupakan lembaga representasi kultural rakyat Papua.. Dalam perjalanan otonomi khusus tersebut, telah terbentuk Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Papua Barat sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Di samping itu, Pemerintah telah menerbitkan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan persetujuan bersama DPR RI, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2008 menjadi UU. Selanjutnya, untuk lebih mendorong peningkatan kinerja Majelis Rakyat Papua, diperlukan penyesuaian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua secara lebih memadai, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. 13 - 10
Terkait dengan Provinsi DKI Jakarta, telah diterbitkan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 55 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tugas deputi dimaksud adalah membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota NKRI. Terkait dengan status keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah telah menyusun RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan bersama DPR RI yang direncanakan akan selesai pada tahun ini. Dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, hasil-hasil yang telah dicapai, diantaranya, yaitu (1) telah selesai dan diterbitkannya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Depdagri sudah memfasilitasi penyusunan NSPK dari 31 bidang urusan wajib; (3) telah selesai disusun dan diterbitkannya PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (4) telah selesai disusun dan diterbitkannya PP No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; (5) telah diselesaikannya Rancangan Perpres tentang Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah; (6) tersusunnya Pedoman (Handbook) Penyelenggaraan Pemda tahun 2007, 2008, dan 2009; (7) telah diterbitkannya PP No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (8) telah diterbitkan PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (9) tersusunnya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (10) tersusunnya SE No. 050/ 1123/II/Bangda tanggal 30 Agustus 2005 13 - 11
tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD; (11) telah ditebitkannya SE Mendagri No. 640/751/SJ perihal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Musrenbang Tahun 2010; (12) telah diterbitkannya PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; (13) untuk mendorong pelaksanaan pelayanan publik, dalam kurun waktu tahun 2005 s/d 2009, Pemerintah melalui Depdagri telah membantu pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan (Kantor, Rumah Dinas Camat dan Aula) sebanyak 438 kecamatan, dan 54 kantor SKPD di 174 kabupaten/kota; (14) Terkait dengan pelaksanaan Pilkada sejak tahun 2005-2009 telah dilaksanakan Pilkada sebanyak 485 dengan rincian 32 provinsi, 363 kabupaten dan 90 kota, yang melaksanakannya secara umum telah berjalan tertib dan lancar hingga dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; serta (15) dengan mengacu pada PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, telah diterbitkan Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, Permendagri No. 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan SPM dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan SPM di daerah; serta (16) terbitnya permen tentang SPM yang ditetapkan oleh departemen sektor dan menjadi acuan daerah yang sampai saat ini baru (lima) Departemen yang telah menetapkan permen SPMnya, yaitu, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Dalam Negeri. Dalam program pengelolaan aparatur, hasil-hasil yang telah dicapai, adalah (1) telah diterbitkannya Permendagri No. 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana; (2) terselenggaranya pengelenggaraan diklat sebanyak 900 orang dalam 30 angkatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional; serta (3) terselenggaranya berbagai diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional, seperti diklat kepemimpinan pemerintahan daerah sebanyak 210 orang dalam 7 kegiatan, dan berbagai diklat yang bertujuan menunjang penerapan manajemen SPM sebanyak 630 orang dalam 21 kegiatan. 13 - 12
Dalam program peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah, hasil-hasil yang telah dicapai, di antaranya (1) telah difasilitasi dan dilakukan kerja sama antardaerah dengan kesepakatan kerja sama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, dan Bupati Cianjur (Jabodetabekjur); kesepakatan kerja sama antarkabupaten dan kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Karmantul); kesepakatan kerja sama antara Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb); kesepakatan kerja sama antara Kabupaten dan Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosukawonostraten), kesepakatan kerja sama antara Kabupaten dan Kota Makasar, Maros dan Sungguminasa, Kabupaten dan Kota Denpasar, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita); (2) telah difasilitasi dan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama oleh 5 gubernur yang berbatasan di wilayah Sumatra (Sumatra Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Riau) dalam rangka peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian, pengembangan jaringan ekonom regional, dan pengembangan daerah perbatasan; serta (3) telah disusun dan diterbitkannya PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah dalam kerangka NKRI. Dalam program penataan DOB, sampai bulan Juni 2009 telah terbentuk sebanyak 205 daerah otonom yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian, total daerah otonom saat ini berjumlah 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota (398 Kabupaten dan 93 Kota, serta 5 Kota administratif dan 1 Kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta). Di samping itu telah diterbitkan PP No. 78 Tahun 2007 (revisi PP No. 129 Tahun 2000) tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang diharapkan menjadi pedoman hukum yang lebih baik bagi proses pemekaran dan penggabungan daerah ke depan, sesuai dengan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB, Pemerintah melalui Depdagri sejak Tahun 2005 telah mengembangkan suatu program bantuan, khususnya kepada Kabupaten-kabupaten 13 - 13
pemekaran untuk membangun sarana dan prasarana kantor kecamatan melalui mekanisme tugas pembantuan. Pada Tahun 2005 sejumlah 19 kabupaten/kota telah menerima dana bantuan tersebut, sedangkan pada tahun 2006 yang menerima dana bantuan berjumlah 46 kabupaten/kota. Pada tahun 2007 telah dialokasikan bantuan dana untuk 66 kabupaten/kota, dan 1 provinsi. Pada tahun 2008 dialokasikan anggaran kepada 42 kabupaten/kota, dan pada tahun 2009 dialokasikan untuk 9 kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah juga telah menyelesaikan beberapa masalah perebutan aset daerah dan kasus batas administrasi daerah di DOB. Dalam program peningkatan kapasitas keuangan Pemda, hasilhasil yang telah dicapai, di antaranya telah disusun dan diterbitkan beberapa peraturan terbaru terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menampung implikasi lahirnya peraturan perundang-undangan sebelumnya yang terdiri atas 8 PP, 26 Permendagri, 1 Peraturan Bersama Menteri, dan 2 Draft RUU, di antaranya adalah: (1)
PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
(2)
PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
(3)
PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
(4)
PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(5)
PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
(6)
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
(7)
PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
(8)
PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP. No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
(9)
Permendagri No. 2 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006;
13 - 14
(10) Permendagri No. 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Nomor Kode Kendaraan Bermotor; (11) Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; (12) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (13) Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; (14) Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara'" Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum; (15) Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; (16) Permendagri No. 9 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Tahun 2007; (17) Permendagri No. 10 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di atas Air Tahun 2007; (18) Permendagri No. 16 Tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; (19) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; (20) Permendagri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; (21) Permendagri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2008;
13 - 15
(22) Permendagri No. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (23) Permendagri No. 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (24) Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD); (25) Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; (26) Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (27) Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008; (28) Permendagri No. 23 Tahun 2008 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008; (29) Permendagri No. 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak, Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum dalam Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008; (30) Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; (31) Permendagri No. 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak, Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum dalam 13 - 16
Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008; (32) Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; (33) Permendagri No. 20 Tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di daerah;
tentang
Pedoman
(34) Permendagri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. (35) Peraturan Bersama Kapolri, Menteri Keuangan dan. Menteri Dalam Negeri tentang Kerja sama Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dalam Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pemberian Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan melalul SAMSAT; (36) Draft RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah disampaikan ke Departemen Hukum dan HAM; serta (37) Draft RUU tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah masih dibahas di DPR. Di samping capaian pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, capaian kegiatan lainnya terkait dengan capaian kegiatan sosialisasi peraturan, kebijakan, dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah di Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009 meliputi kegiatan antara lain adalah sebagai berikut (1)
Evaluasi Rancangan Perda APBD Provinsi Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008.
(2)
Sosialisasi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 13 - 17
(3)
Sosialisasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
(4)
Sosialisasi PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas PP No. 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggeta DPRD;
(5)
Asistensi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, 2008, dan 2009 serta asistensi penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 di 33 Provinsi;
(6)
Kegiatan asistensi penyusunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah pemekaran;
(7)
Sosialisasi Permendagri No. 59 Permendagri No. 13 Tahun 2006).
(8)
Kegiatan pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
(9)
Fasilitasi administrasi pinjaman daerah;
Tahun
2007
(Revisi
(10) Sosialisasi PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (11) Sosialisasi Permendagri No. 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah dan Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2006 dan No. 11 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda; (12) Fasilitasi Administrasi Pengelolaan Barang Daerah Rangka Fasilitasi Bintek Pengelolaan Barang Penilaian Aset Daerah, kebijakan Perubahan Status Barang Daerah dan Penyerahan Barang dan Hutang pada Daerah yang baru dibentuk);
(Dalam Daerah, Hukum Piutang
(13) Sosialisasi PP tentang Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; (14) Pemutahiran data dasar DAU dan konfirmasi data belanja pegawai daerah dalam perhitungan DAU. (15) Penyusunan Juknis DAK; (16) Konsultasi teknis daerah penerima DAK; 13 - 18
(17) Supervisi, monitoring dan prasarana pemerintahan;
evaluasi
pengelolaan
DAK
(18) Konfirmasi Data Daerah Dalam Penghitungan DAU tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008; (19) Rekonsiliasi Data Dasar DAU dan DAK Daerah Pemekaran tahun 2005,2006,2007, dan 2008; (20) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAU dan Program Dekonsentrasi 2006, 2007 dan 2008; (21) Asistensi Penyusunan RD bagi Daerah Penerima DAK dan Sosialisasi serta Implementasi Juknis DAK; (22) Penyusunan Petunjuk Pemerintahan;
Teknis
DAK
Bidang
Prasarana
(23) Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan DAK tahun 2005, 2006,2007, dan 2008; (24) Fasilitasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH); (25) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Penerimaan DBH Sumber Daya Alam dan Pajak; (26) Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus; (27) Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan; (28) Asistensi Penatausahaan dan Akuntasi Keuangan Pemerintah Daerah; (29) Sosialisasi Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; (30) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di 33 Provinsi; (31) Sosialisasi Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009; (32) Evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur 13 - 19
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 untuk 33 Provinsi; (33) Evaluasi Rancangan Perda provinsi tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk 33 Provinsi; (34) Fasilitasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD; serta (35) Fasilitasi Pengelolaan Dana Bergulir Bersumber dari APBD. Sampai dengan bulan Mei 2009 telah dilakukan evaluasi terhadap 7.375 perda pajak dan retribusi daerah oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan bersama dengan departemen teknis terkait. Hasil evaluasi terhadap perda tersebut adalah 4.434 perda layak untuk tetap dilaksanakan dan 2.932 perda disarankan untuk direvisi/dibatalkan. Dari 2.932 Perda yang disarankan untuk direvisi/dibatalkan, 1.047 perda telah dibatalkan dengan Permendagri dan 1.885 perda masih dalam proses pembatalan. Alasan pembatalan perda tersebut pada umumnya berkaitan dengan adanya ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan adanya kecenderungan untuk menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat investasi. Sementara itu, capaian kegiatan lain pada program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah khususnya untuk mendorong desentralisasi fiskal, yakni pelaksanaan proyek Local Government Finance Governance Reform (LGFGR), melalui kegiatan Pengembangan SIPKD yang akan diterapkan di 171 daerah. Depdagri, melalui Direktorat Jenderal BAKD, bertanggung jawab terhadap pengadaan aplikasi/perangkat lunak (software) dan implementasinya, sedangkan Depkeu, melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, bertanggung jawab terhadap pengadaan perangkat keras (hardware). Selanjutnya, dalam rangka menyikapi permasalahan nasional sebagai implikasi dari tekanan global terkait dengan kenaikan harga minyak dunia, harga pangan dunia dan masalah keuangan, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran No. 541/1264/SJ 13 - 20
tanggal 15 Mei 2008 sebagai pedoman pemda menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta stabilitas politik lokal yang berisi antara lain (1) mendukung program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial dan Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan Raskin (beras untuk rakyat miskin), pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan bantuan Kredit untuk rakyat (KUR); (2) melakukan efisiensi belanja daerah melalui penataan kembali program dan kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dengan mengutamakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; (3) secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas, kunjungan kerja, studi banding, penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, dan mengurangi berbagai kegiatan workshop, seminar, dan lokakarya; serta (4) melakukan penghematan penggunaan energi listrik di kantor-kantor pemda, bangunan yang dikelola oleh Pemda, dan BUMD. III.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Dalam penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah (1) finalisasi penyusunan dan sosialisasi UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Pemilihan Umum (Revisi UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah); (2) harmonisasi berbagai Peraturan Perundang-undangan Sektoral dengan Peraturan Perudang-undangan mengenai Desentralisasi (revisi UU Nomor 32); serta (3) penyelesaian peraturan pelaksanaan dan peraturan pendukung (revisi UU Nomor 32). Dalam rangka fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah di daerah berkarakter khusus dan istimewa, tindak lanjut ke depan yang diharapkan, adalah (1) menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 pada tahun 2009, (2) melakukan fasilitasi penguatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sebagai daerah berotonomi khusus; (3) memantapkan implementasi otonomi khusus di Papua terkait dengan telah dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bahwa otonomi khusus di samping berlaku bagi Provinsi Papua juga berlaku di Provinsi Papua 13 - 21
Barat; serta (4) sosialisasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Pemerintahan Daerah Provinsi DIY (amanat RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY). Terkait dengan program kelembagaan, beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah (1) percepatan penyusunan RAN dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan pemda melalui penataan kelembagaan daerah sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007, termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa; (3) fasilitasi penerapan SPM tentang Lingkungan Hidup, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi dan Kabupaten/Kota; (4) memfasilitasi sektor dalam penyelesaian penyusunan SPM (seperti pendidikan); (5) peningkatan kapasitas DPRD dalam penyusunan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan; serta (6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai amanat dari PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah (1) meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, analisis kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan tramtib dan linmas, penerapan SPM, pelayanan satu atap, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara luas; serta (2) meningkatkan etika kepemimpinan Kepala Daerah dan DPRD. Dalam hubungan dengan upaya peningkatan kerja sama antardaerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah (1) meningkatkan inisiatif kerja sama antar pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, bidang investasi, bidang ekonomi dan bidang-bidang strategis lainnya, (2) diseminasi model-model kerja sama antardaerah yang dapat diaplikasikan pada beberapa kabupaten/kota; (3) memberi fasilitas kerja sama pembangunan regional dan antardaerah melalui penguatan peran gubernur dalam rangka pembinaan kerja sama wilayah; (4) meningkatkan peran 13 - 22
gubernur selaku wakil Pemerintah dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (5) memberi fasilitas Kebijakan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga; (6) memberi fasilitas, asistensi, dan supervisi pelaksanaan kerja sama antardaerah serta evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah; (7) menyusun norma, standar, pedoman dan manual tindak lanjut PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (8) melakukan sosialisasi Permendagri tentang Kerja sama Pemda dengan pihak ketiga; serta (9) fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah kerja sama Pemda dengan pihak ketiga. Sehubungan dengan upaya penataan DOB, beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah (1) mempercepat penyelesaian Grand Strategi Penataan Daerah; (2) mempercepat pembangunan DOB untuk mendorong peningkatan iklim investasi, peningkatan kapasitas keuangan Pemda, pemberdayaan usaha skala mikro, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur pedesaan, kerja sama antar daerah, dukungan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan di DOB peningkatan pelayanan publik; (3) meningkatkan peran dan fungsi DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah); serta (4) mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja DOB yang difokuskan pada seluruh bidang (ekonomi, sosial, dan politik) dengan menerbitkan Moratorium Pemerintah. Sehubungan dengan upaya peningkatan kapasitas keuangan Pemda, tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah (1) fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, penyusunan pedoman bagi pemerintah daerah di bidang Administrasi Anggaran Daerah, Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah, Administrasi Dana Perimbangan dan Administrasi pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD; (2) harmonisasi dan sinkronisasi regulasi keuangan daerah; (3) meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dengan membangun SIM BAKD (Sistem Informasi Manajemen Bina Administrasi Keuangan Daerah) dan SIPKD; serta (4) mengembangkan kegiatan dukungan pembangunan basis data (database) pengelolaan keuangan daerah, reformasi birokrasi, hak 13 - 23
dan kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pembekalan bagi anggota DPRD baru, serta analisis belanja publik.
13 - 24
