BAB 1. PENDAHULUAN. yang merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk. yaitu sharing of power, distribution of income dan kemandirian sistem

REVISI RENCANA STRATEGIS DPKAD TAHUN 2010-2013

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespons tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income dan kemandirian sistem manajemen

di

daerah,

banyak

ditemui

berbagai

hambatan,

permasalahan dan kendala yang mengharuskan adanya suatu penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen publik (public management reform) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan reformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun 1


pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundangundangan tersebut tidak dapat mengakomodasi lagi

berbagai

perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka 2


Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005 – 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Berdasarkan kondisi diatas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Bandung diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari RPJP Daerah Kota Bandung. Revisi RPJMD Kota Bandung 2009 – 2013 yang telah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 merupakan revisi dari dokumen RPJMD sebelumnya. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain (i) penyusunan RPJMD lama 3


belum secara penuh memperhatikan substansi peraturan-peraturan yang

menjadi

landasan

operasional

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah, (ii) RPJMD lama pada pelaksanaannya tidak mudah untuk dijabarkan/diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan/penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada dibawahnya (iii) adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut,(iv) adanya beberapa target indicator kinerja yang belum sepenuhnya memperhatikan kemampuan sumber daya (v) cakupan/nomenklatur program dan sistemisasi pembagian urusan yang perlu disempurnakan lebih lanjut, (vi) keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam RPJPD. Dokumen RPJMD tersebut disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut: 1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

4


2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. 3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan. Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu adanya penyesuaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, lebih lanjut dinyatakan pada ayat (2) bahwa tahapan penyusunan renstra SKPD terdiri dari :

5


a. persiapan penyusunan Renstra SKPD; b. penyusunan rancangan Renstra SKPD; c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan d. penetapan Renstra SKPD. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mempunyai

6


kewajiban untuk membuat dan menyesuaikan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 1.2 LANDASAN HUKUM 1.2.1 LANDASAN IDIIL : Pancasila 1.2.2 LANDASAN KONSTITUSIONAL : UUD 1945 1.2.3 LANDASAN OPERASIONAL: a.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi

dan

Nepotisme (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); b.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4286); c.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

7


Nomor

66,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4400); e.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); g.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8


h.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 9


l.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; n.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

o.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; p.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

q.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10


r.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; s.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

t.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

u.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025;

v.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

w. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; x.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

11


y.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

z.

Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 050/1481-DPKAD tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2010-2013.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA 1.3.1 MAKSUD Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2010-2013. 1.3.2 TUJUAN Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan

12


daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan penyajian sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan

RPJMD,

Renstra

K/L

dan

Renstra

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

13


1.2 Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas

pelaksanaan

RPJMD

SKPD

yang

periode

telah

dihasilkan

sebelumnya,

dan

melalui mengulas

14


hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur

organisasi

SKPD

ditujukan

untuk

menunjukkan

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian

ini

menunjukkan

tingkat

capaian

kinerja

SKPD

berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

15


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III 3.1

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini

dikemukakan

permasalahan-permasalahan

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat

16


mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. 3.4 Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1.

gambaran pelayanan SKPD;

17


2.

sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3.

sasaran

jangka

menengah

dari

Renstra

SKPD

provinsi/kabupaten/kota; 4.

implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan

5.

implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV

VISI,

MISI,

TUJUAN,

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD).

18


4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan

rencana

program,

kegiatan,

indikator

kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

19


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung merupakan dinas daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

20


b.

Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi;

c.

Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun

2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas : a.

Kepala Dinas

b.

Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Program;

c.

Bidang Anggaran, membawahkan : 1. Seksi Anggaran Pendapatan; 2. Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi;

d.

Bidang Perbendaharaan, membawahkan : 1. Seksi Belanja Tidak Langsung; 2. Seksi Belanja Langsung; 3. Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas;

e.

Bidang Pemberdayaan Aset, membawahkan : 1. Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi; 21


2. Seksi Pemanfaatan Aset Daerah; 3. Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa; f.

Bidang Akuntansi, membawahkan : 1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan; 2. Seksi Akuntansi Belanja; 3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM & KEPEG

BIDANG ANGGARAN

1. SEKSI ANGGARAN PENDAPATAN 2. SEKSI ANGGARAN BELANJA, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

SUBBAG KEU & PROGRAM

BIDANG PERBENDAHARA AN

BIDANG PEMBERDAYAAN ASET

BIDANG AKUNTANSI

1. SEKSI BELANJA TIDAK LANGSUNG 2. SEKSI BELANJA LANGSUNG 3. SEKSI PEMBIAYAAN DAN MANAJEMEN KAS

1. SEKSI SERTIFIKASI, MUTASI DAN DOKUMENTASI 2. SEKSI PEMANFAATAN ASET DAERAH 3. SEKSI PENGAMANAN DAN PENANGANAN SENGKETA

1. SEKSI AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN 2. SEKSI AKUNTANSI BELANJA 3. SEKSI PENCATATAN DAN PELAPORAN

22


2.2 SUMBER DAYA DPKAD Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan fungsinya,

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun jumlah SDM DPKAD Kota Bandung pada tahun 2011 sebanyak 126 orang yang terdiri dari : TABEL I JUMLAH DAN KOMPOSISI KARYAWAN/WATI DPKAD KOTA BANDUNG NO

SUB UNIT

JUMLAH

1.

SEKRETARIAT

21 Orang

2.

BIDANG ANGGARAN

14 Orang

3.

BIDANG PERBENDAHARAAN

30 Orang

4.

BIDANG AKUNTANSI

22 Orang

5.

BIDANG PEMBERDAYAAN ASET

39 Orang

TOTAL

126 Orang

JABATAN STRUKTURAL PADA DPKAD : 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS

: :

1 Orang 1 Orang

3. KEPALA BIDANG

:

4 Orang

4. KEPALA SUB BAGIAN

:

2 Orang

5. KEPALA SEKSI

:

11 Orang

6. PELAKSANA

:

107 Orang

Adapun data karyawan DPKAD Kota Bandung berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 23


TABEL II JUMLAH DAN KOMPOSISI KARYAWAN/WATI DPKAD KOTA BANDUNG BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN NO

JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH (Orang)

1.

S2

12 Orang

2.

S1

54 Orang

3.

Diploma

10 Orang

4.

SLTA

48 Orang

5.

SLTP

-

6.

SD

Orang 2 Orang

TOTAL

Berdasarkan

sarana

126 Orang

dan

prasarana

yang

dimiliki

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

24


TABEL III DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG NO

JENIS BARANG

JUMLAH

1.

Komputer / PC

92 unit

2.

Laptop / Notebook

18 unit

3.

Mesin Tik

25 unit

4.

Filling Besi / Kabinet

29 unit

5.

Lemari Besi

50 unit

6.

Meja Kerja

126 unit

7.

Kursi Kerja

126 unit

8.

Kendaraan Roda Dua

51 unit

9.

Kendaraan Roda Empat

14 unit

10.

Mesin Foto Copy

6 unit

11.

Lemari Kaca

6 unit

12.

Lemari Kayu

6 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah

mempunyai sasaran/target

capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :

25


1.

Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu

2.

Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD.

3.

Adanya Standar Satuan Harga.

4.

Adanya Analisa Standar Belanja.

5.

Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan.

6.

Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi : SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang

7.

Prosentase Pengelola Keuangan ( Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan

8.

Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan.

9.

Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan : Penyimpan Barang dan Pengurus Barang

10.

Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam pengadaan tanah milik daerah

11.

Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah

12.

Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKAD. 26


13.

Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Bandung.

14.

Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk.

15.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu.

Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja tersebut untuk 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

1

2

1

Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu Prosentase kesesuaian antara RKUARPPAS dengan RKPD Adanya Standar Satuan Harga

2

3

Target Tar- Tar- Indiget get kator SPM IKK Lainny a 3

4

5

Target Renstra DPKAD Tahun 2010 2011 6 7

2010 8

2011 9

2010 10

2011 11

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

100%

100 %

-

100%

-

100%

-

100%

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100 %

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

27


4

5

6

7

8.

9.

Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi : SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang Prosentase Pengelola Keuangan ( Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPKSKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan : Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

Ada

Ada Terint egrasi

Ada

Ada Terint egrasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

50%

100%

50%

100%

100%

100%

28


NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

1

2

10

Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKAD Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Bandung Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu

11

12

13

Target Tar- Tar- Indiget get kator SPM IKK Lainny a 3

4

5

Target Renstra DPKAD Tahun 2010 2011

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2010

2011

2010

2011

6

7

8

9

10

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17,5%

20%

17,5%

39%

100%

190%

100%

55%

100%

55%

100%

55%

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

100%

29


Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja DPKAD Kota Bandung hampir seluruhnya tercapai bahkan untuk pengajuan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah dapat melebihi target yang ditetapkan, namun untuk pengajuan kasus sengketa tanah pada tahun 2011 tidak tercapai sesuai target diakibatkan masih dalam proses perundingan. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Uraian

Belanja

Anggaran pada Tahun 2010

2011

Realisasi Anggaran pada Tahun 2010

2011

194.524.223.652,00

187.039.308.333,00

124.931.891.600,00

142.521.516.667,00

Tidak Langsung

5.106.453.252,00

6.925.643.220,00

4.929.803.876,00

6.358.115.414,00

Langsung

189.417.770.400,00

180.113.665.113,00

120.002.087.724,00

136.163.401.253,00

Uraian

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2010

Belanja Tidak Langsung Langsung

2011

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran

Realisasi

64,22 %

76,23 %

(3,85)

14,08

96,54 %

91,80 %

35,62

28,97

75,60 %

(4,91)

13,47

63,35 %

30


2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan keluar, artinya DPKAD Kota Bandung diserahi tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kota Bandung. Selain itu dalam kaitannya dengan pembayaran sewa tanah, DPKAD Kota Bandung juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayar tanah sewa milik Pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kota Bandung, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2010-2013 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan manusia,

bersifat

jangka

panjang,

memberikan

kekuatan

dan

mengilhami, berorientasi pada perubahan-perumbahan dan masa depan yang diharapkan maka harus (1)mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2)memberikan arah dan fokus trategi yang jelas (3)menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan. Dalam hal ini Dinas Pengelolaan

31


Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2012-2013 yang dihitung berdasarkan ratarata tingkat peningkatan pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 - 2008 TAHUN 2005

REALISASI PENDAPATAN 1.123.097.156.370,00

% 24,45

2006

1.397.711.614.415,87

20,60

2007

1.685.638.878.892,93

19,77

2008

2.018.841.349.189,30

19,00

2009

2.402.466.979.725,00

1,57

2010

2.440.160.360.714,00

27,67

2011*

3.115.296.523.905,00

8,83

* Tahun 2011 realisasi pendapatan non audited dibandingkan dengan anggaran pendapatan tahun 2012 sebesar Rp. 3.390.453.856.339,00 Sehingga apabila dirata-ratakan tingkat kemajuan pendapatan adalah sebesar 17,41 %.

32


TREND PENDAPATAN PADA APBD PEMERINTAH KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2003 - 2011 3,500,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 REALISASI PENDAPATAN

1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 500,000,000,000.00 2011*

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

-

Sehingga proyeksi anggaran pendapatan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut : TAHUN 2012

ANGGARAN PENDAPATAN 3.390.453.856.339,00

2013

3.980.731.872.728,00

2014

4.673.777.291.770,00

2015

5.487,481.918.267,00

Sedangkan

untuk

belanja

bahwa

dalam

penyelenggaraan

pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi diupayakan untuk efisien, efektif, dan proporsional. Adapun perkembangan alokasi belanja Kota Bandung pada tahun 2005-2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

33


TAHUN 2003

REALISASI BELANJA 945.824.122.537,58

% 3,09

2004

975.023.708.152,70

12,47

2005

1.096.592.281.568,30

15,45

2006

1.266.047.202.038,00

22,66

2007

1.552.886.614.168,00

32,59

2008

2.058.920.582.037,55

8,83

2009

2.240.739.995.151,00

12,58

2010

2.522.680.816.553,00

22,11

2011*

3.080.347.679.003,00

18,00

* Tahun 2011 realisasi belanja non audited dibandingkan dengan anggaran belanja tahun 2012 sebesar Rp. 3.080.347.679.003,00

TREND PENDAPATAN PADA APBD PEMERINTAH KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2003 - 2011 3,500,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 REALISASI BELANJA

1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 500,000,000,000.00 2011*

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

-

Sehingga proyeksi anggaran pendapatan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

34


TAHUN 2012

ANGGARAN BELANJA 3.634.707.922.420,00

2013

4.231.163.492.489,00

2014

4.925.497.421.607,00

2015

5.733.771.548.492,00

Untuk

mengamankan

proyeksi

rencana

pendapatan

yang

terformulasikan dalam rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2010-2013 perlu memperhatikan kelamahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian kebelakang dari tahun 20032011. Adanya berbagai macam Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman tersebut sangat berpengaruh terhadap jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung ke depan, antara lain sebagai berikut : 1.

Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

2.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan;

35


3.

Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan pada setiap awal triwulan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan bagi SKPD dalam pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;

4.

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

5.

Penerbitan Surat Kas Posisi Harian yang diterbitkan setiap hari berdasarkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan pencairan anggaran;

6.

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk karyawan/wati di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang akan memasuki masa pensiun;

7.

Sosialisasi aturan-aturan pengelolaan keuangan dan aset baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Kota Bandung sendiri kepada seluruh SKPD;

8.

Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, baik secara triwulanan, semesteran maupun setiap akhir tahun anggaran;

9.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan

seluruh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 36


10. Pelayanan penerimaan pembayaran Sewa atas Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang disewakan kepada masyarakat Kota Bandung; 11. Pelayanan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya Pemerintah Kota mengamankan aset-aset fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka DPKAD Kota Bandung selain menghimpun berbagai macam isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

37


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2010-2013. 3.1 IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI PELAYANAN SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung,

38


merupakan SKPD yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain : 1.

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, antara lain struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2.

Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah;

3.

Belum adanya prosedur operasi baku (standard operating procedure);

4.

Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;

5.

Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;

6.

Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;

7.

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;

8.

Penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;

9.

Belum tertibnya penyajian data dan informasi;

10.

Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;

11.

Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi. 39


12.

Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;

13.

Perubahan lingkungan strategis;

14.

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;

15.

Kurangnya komitmen pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

16.

Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih terbatas.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sesuai

dengan

Visi

Kota

Bandung

Tahun

2009-2013

“Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat”, yang diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa. Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya, yang kemudian lebih lanjut telah dijabarkan melalui 6 (enam) misi sebagai berikut : 1.

Mengembangkan SumberDaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing ;

40


2.

Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota;

3.

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kotayang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat ;

4.

Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan ;

5.

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparandalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan ;

6.

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Berdasarkan Misi Kota Bandung di atas, Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi ke-enam yaitu Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

41


Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kota Bandung tersebut,

dalam

pelaksanaan

tugasnya

DPKAD

Kota

Bandung

mempunyai beberapa faktor penghambat dan pendorong antara lain : 1.

Landasan hukum kelembagaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2.

Kewenangan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3.

Kewenangan pelaksanaan tugas teknis penganggaran;

4.

Kewenangan pelaksanaan tugas teknis perbendaharaan;

5.

Kewenangan pelaksanaan tugas teknis pemberdayaan aset;

6.

Kewenangan pelaksanaan tugas teknis akuntansi;

7.

Landasan hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah;

8.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cukup memadai;

9.

Jumlah anggaran yang cukup memadai;

10. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. 11. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem perencanaan

pembangunan

nasional,

pengelolaan

keuangan

daerah, pengelolaan aset daerah dan sistem pelaporan; 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013; 13. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 42


14. Tuntutan

kebutuhan

adanya

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah; 15. Tuntutan penerapan anggaran berbasis kinerja; 16. Kuantitas SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung cukup memadai; 17. Pengembangan teknologi informasi;

3.3 TELAAHAN RENSTRA Dari berbagai macam penghambat dan pendorong di atas dapat digabungkan dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPKAD Kota Bandung. Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : No 1

Kekuatan Faktor Internal Tugas pokok dan fungsi

No 1

Kelemahan Faktor Internal Beban Kerja

2

Peraturan Perundanganundangan Sumber Daya Manusia

2 3

Sarana dan Prasarana yang belum memadai Akurasi Data

4

Lemahnya penerapan sangsi

3 4

SIM / SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung untuk tahun 2008-2013, yaitu: 43


No 1

Peluang Ekternal Pemanfaatan/pengamanan aset

No 1

2

Tersedianya anggaran yang memadai

2

3

Kerjasama dengan pihak ketiga (BPN/BPKP)

3

4

Laporan Keuangan WTP

4

Tantangan Ekternal Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kurangnya pemahaman dari masyarakat/SKPD terhadap aturan/ketentuan Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi pertanahan Birokrasi yang dirasakan berbelit-belit

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan

gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor

penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut : 1.

Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

44


2.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang

keberhasilan

pelaksanaan

keseluruhan

proses

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 3.

Penataan kembali sistem aplikasi dan data base

pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting

mencermati

kompleksitas

penerapan

sistem

dan

prosedur pengelolaan keuangan dan aset. 4.

Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.

5.

Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal

maupun

vertikal.

Hal

ini

bermanfaat

memecahkan berbagai permasalahan dan

dalam

hambatan yang

dihadapi. 6.

Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Dinas.

45


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dituntut untuk dapat menjawab tuntutan pembaharuan sistem keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 46


dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat . Untuk itu, disusun visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

Akuntabel dalam Mendukung Pemantapan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat”

Akuntabilitas

berasal

dari

(mempertanggungjawabkan)

bahasa

bentuk

kata

Latin

accomptare

dasar

computare

(memperhitungkan) yang juga berasal dari kata putare (mengadakan perhitungan). Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban". Berdasarkan lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor

7

tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

yang

pertanggungjawaban konseptual

telah

secara

akuntansi

ditetapkan

periodik.

pemerintahan,

melalui

Berdasarkan akuntabilitas

alat

kerangka adalah 47


mempertanggungjawabkan

pengelolaan

sumber

daya

serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan

bertanggung

jawab

sebagai

wujud

pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung pemantapan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

48


1.

Misi pertama, mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.

2.

Misi kedua, mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset yang tertib.

3.

Misi ketiga, mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai

karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang harus dikembangkan, adalah: 1.

Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

2.

Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.

3.

Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati. Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan

segenap

aparatur di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat tercapai.

49


4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2010 sampai dengan tahun

2013. Penetapan tujuan harus dapat

menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unitunit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

50


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE4 5 (5) (6)

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, standar satuan harga, analisa standar belanja, dan standar pelayanan minimum

Tersusunnya rencana keuangan tahunan pemerintah daerah

Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Prosentase kesesuaian antara RKUARPPAS dengan RKPD

100 %

100 %

Adanya Standar Satuan Harga

Ada

Ada

Adanya Analisa Standar Belanja

Belum Ada

Ada

Ada

Ada

1.

Tersusunnya anggaran berbasis kinerja

2.

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Terlaksanan ya penatausaha an keuangan sesuai peraturan perundanga n

Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan

Adanya sistem informasi pengelolaan 51


Ada Ada keuangan daerah dan dan yang terintegr terintegr terintegrasi: asi asi b. SIM Keuangan c. SIM Barang Terlaksanan ya penatausaha an aset sesuai peraturan perundanga n

Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan

Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan: a. Penyimpan Barang b. Pengurus Barang

INDIKATOR SASARAN

NO

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3) Terlaksanan ya pemanfaatan aset

(4) Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKAD

Terlaksanan ya pengamanan dan penanganan sengketa

Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang diajukan untuk

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE4 5 (5) (6) 100 % 100 %

20 %

22,5 %

52


aset

3.

Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas

disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Bandung Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk

Tersedianya rancangan laporan keuangan daerah yang relevan, andal, dapat dibandingka n dan dapat dipahami

Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu

100 %

100 %

Tepat Waktu

Tepat Waktu

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2013 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan

pendekatan

kerangka

pengeluaran

jangka

53


menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja; 2.

Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah;

3.

Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2010-2013

adalah sebagai berikut : 1.

Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadual;

2.

Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;

3.

Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;

4.

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;

5.

Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;

6.

Peningkatan pemanfaatan aset;

7.

Peningkatan pengamanan aset dan penyelesaian sengketa;

54


8.

Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai jadual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

55


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013, maka perlu adanya penyesuaian kembali rencana program dan kegiatan pada DPKAD untuk mencapai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1.1 PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota;

3.

Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

4.

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;

5.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

6.

Program Pengembangan Data/Informasi;

7.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 56


8.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

1.2 KEGIATAN Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan : a.

Penyusunan Standar Satuan Harga

b.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

c.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

d.

Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

e.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

f.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

57


g.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

h.

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

i.

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

j.

Penyempurnaan

Sistem

dan

Prosedur

Pengelolaan

Keuangan Daerah k.

Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan

l.

Penyusunan/Pemutakhiran

Sistem

dan

Prosedur

Pengelolaan Aset Daerah

2.

m.

Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah

n.

Peningkatan Manajemen Aset Daerah

o.

Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah

p.

Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah

q.

Penyusunan dan Pemutahiran Database Aset

r.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota Kegiatan : a.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS

b.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD

c.

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD.

58


3.

Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; Kegiatan : a.

Penataan

Penguasaan,

Kepemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah b.

Sertifikasi tanah

c.

Pengadaan tanah untuk sarana pendidikan

d.

Pengadaan tanah untuk prasarana umum dan sosial

e.

Pengadaan tanah untuk SOR

f.

Pengadaan tanah untuk sentra industri dan perdagangan

g.

Pengadaan tanah untuk Peternakan

h.

Pengadaan tanah untuk pertanian

i.

Pematangan tanah milik daerah

j.

Pengadaan tanah untuk sarana kesehatan

k.

Pengadaan tanah untuk sarana pekerjaan umum

l.

Pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup

m.

Pengadaan tanah untuk sarana perhubungan

n.

Pengadaan tanah untuk sarana perumahan

o.

Pengadaan

tanah

untuk

sarana

perkantoran

dan

pemerintahan umum p. 4.

Pengadaan tanah untuk Kolam Retensi

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. Kegiatan : 59


a. 5.

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan : a.

6.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

Program Pengembangan Data/Informasi. Kegiatan : a.

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

7.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan : a.

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

8.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Kegiatan : a.

Pengadaan Sarana Penyimpanan

Disamping program dan kegiatan utama sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama dinas berdasarkan urusan, dilaksanakan juga program dan kegiatan untuk peningkatan fungsi-fungsi staf guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas meliputi program dan kegiatan non urusan.

60


Untuk rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 5.1.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja yang dibuat oleh DPKAD menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun

indikator

kinerja

SKPD

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

61


NO

1

INDIKATOR

2

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 3

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 5 5 6

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 4 4

62


BAB VII PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2010-2013 yang telah disusun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung untuk kurun waktu tahun 2012 – 2013 sehubungan untuk Renstra DPKAD Kota Bandung Tahun 2010 (sejak berdirinya DPKAD) sampai dengan Tahun 2011 masih mengacu pada aturan lama dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor : 050/1481-DPKAD tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2010 - 2013. Pelaksanaan Renstra DPKAD yang lalu lebih berpatokan pada kemajuan indikator kinerja sasaran sedangkan pada Revisi Renstra sesuai aturan yang baru lebih mengacu pada keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan sehinggadapat lebih memperlihatkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya

63


serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Penetapan program dan kegiatan sebagaimana diuraikan pada bab V merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 - 2013 sebagai dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 dan 2013 telah mengacu pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku dengan tetap berorientasi pada pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Revisi Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2012 - 2013 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan

semua

unit

kerja

dapat

melaksanakannya

secara

bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Bandung

“Memantapkan

Kota

Bandung

sebagai

Kota

Jasa

BERMARTABAT” dapat tercapai. Semoga dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategis DPKAD Tahun 2012 – 2013 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

64


Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan revisi dari Rencana Strategis DPKAD Tahun 2010 – 2013 ini dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target kinerja DPKAD pada tahun mendatang.

Bandung, 10 Februari 2012 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH PEMBINA TK. I NIP. 19610308 199103 1 009

65

BAB 1. PENDAHULUAN. yang merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk. yaitu sharing of power, distribution of income dan kemandirian sistem

Recommend Documents