BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang merupakan pungutan wajib dipenuhi dan dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik usaha, bangunan, fasilitas atau sarana kota lainnya. Setiap pemilik bangunan dimana mereka sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak disini dapat berperan dalam hal pengawasannya seperti memastikan membayar sesuai dengan jumlah yang ditagih dan perhitungan yang benar ataupun mengawasi proses penerbitan dan penagihan PBB secara benar dan jujur. Penerimaan pembayaran pajak berguna dalam hal pembangunan yang dilakukan pemerintah serta membiayai keperluan negara lainnya. PBB adalah pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati pemerintahan dan masyarakat didaerah tersebut. Oleh sebab itu, semakin patuh Wajib Pajak dalam membayar kewajiban PBB-nya maka daerah tersebut berpotensi
dapat
mengalami
kemajuan
sehingga
dapat
meningkatkan
perekonomian daerah tersebut. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah suatu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
terbagi
dalam tiga jenis, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
(KPP Pratama) merupakan instansi pemerintah dibawah struktur organisasi DJP yang memegang peranan langsung didalam melakukan pengolahan data dan informasi, pelayanan, penagihan berdasarkan Surat Tagihan Pajak/ Surat Ketetapan Pajak dan penagihan terhadap PBB, pemeriksaan, ekstensifikasi pajak serta pengawasan dan konsultasi pajak terhadap masyarakat. Di KPP Pratama Kosambi sudah memiliki SISMIOP,
yang merupakan
current System untuk mendukung penyediaan informasi bagi fungsi yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. SISMIOP diperuntukkan bagi kegiatan operasional dan manajemen, pengambilan keputusan, evaluasi kerja, dan analisis kebijaksanaan melalui sistem komputer yang khusus
dirancang
untuk kebutuhan tersebut. Tetapi sistem ini belum menunjang bagian Penagihan di KPP Pratama Kosambi untuk menerbitkan surat-surat tindakan penagihan secara tepat waktu jika sudah jatuh tempo dan wajib pajak belum membayar pajak terhutangnya. Penerbitan surat-surat tindakan penagihan yang terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) faktanya tidak diterbitkan tepat waktu (sehari setelah tanggal jatuh tempo) dikarenakan di SISMIOP tidak ada fitur yang dapat memproses penerbitan surat-surat tersebut. Jurusita pajak harus meminta pelaksana seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk membuat rekap data tunggakan di database SISMIOP dari wajib pajak yang belum membayar pajak terhutang sejumlah nilai yang terdapat didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang sudah jatuh tempo.
Dari rekap data tunggakan tersebut, jurusita menganalisis secara manual wajib pajak, mana yang harusnya mendapat Surat Teguran atau Surat Paksa atau Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Setelah sudah dikelompokan berdasarkan yang mana yang mendapat Surat Teguran atau Surat Paksa, dan lain-lain, Jurusita akan menerbitkan suratsurat tersebut menggunakan Microsoft Access sebagai sebuah sistem sederhana yang digunakan untuk membantu proses tersebut. Berdasarkan kondisi diatas, dirasa perlu untuk menyempurnakan sistem SISMIOP dengan menambahkan sistem yang dapat memproses tindakan penagihan PBB di KPP Pratama Kosambi. Dengan menambahkan sistem ini, maka diharapkan dapat membantu bagian penagihan di KPP Pratama Kosambi untuk memaksimalkan kinerjanya dalam hal penerbitan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pengendalian akan penagihan dengan realisasi penerimaan PBB dapat terkelola dan terkontrol dengan baik dan maksimal.
1.2
Ruang Lingkup Dalam pembahasan pembangunan sistem ini memiliki beberapa ruang lingkup untuk analisa dan pemecahan masalah agar terarah dan fokus akan tujuan yang ingin dicapai antara lain :
a.
Analisis yang digunakan adalah pendekatan metode Siklus Pengembangan Sistem (SDLC). SDLC terdiri dari 5 tahap yaitu : System Initiation, System Analysis, System Design, System Implementation. Bagian yang difokuskan dalam penulisan ini adalah initiation, analysis, design, dan development sedangkan implementation merupakan rencana yang akan dilaksanakan.
b.
Pembahasan difokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berada dilingkungan Wajib Pajak KPP Pratama Kosambi.
c.
Dasar penagihan PBB difokuskan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Surat Tagihan Pajak (STP) sampai dengan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
1.3
Tujuan dan Manfaat 1.3.1 Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam
pembangunan sistem ini adalah
untuk : a. Menganalisis tata cara tindakan penagihan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Kosambi pada Standard Operating Procedures sebagai acuan untuk membuat fitur didalam sistem yang akan dibangun. b.
Membangun sistem sesuai dengan yang dibutuhkan mengenai PBB sehingga proses penerbitan surat –surat tindakan penagihan PBB dapat berjalan efektif dan efisien.
1.3.2 Manfaat a.
Membantu bagian penagihan untuk mempercepat penanganan proses penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Berita Acara, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
b.
Membantu KPP Pratama kosambi dalam proses pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.
c.
Dapat mengetahui wajib pajak yang memiliki hutang pajak PBB secara akurat (up-to-date).
d.
Menyempurnakan sistem SISMIOP dalam melakukan fungsi untuk mendukung proses pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Kosambi.
e.
Pembangunan sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan ruang lingkup yang lebih luas, yang tidak dibahas didalam pembangunan sistem ini
1.4
Metodologi Metode dan analisis dan perancangan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SDLC yang terdiri dari beberapa tahap antara lain : a.
Initiation, dalam fase ini melakukan pengumpulan data dan informasi melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai KPP Pratama Kosambi, prosedur operasi bisnis dan sistem yang sedang berjalan dan kendala yang dialami.
b.
Analysis, untuk pembangunan sistem ini menggunakan analisis sistem dengan :
(i) Analisis penerimaan PBB dengan membandingkan penerimaan berdasarkan SPPT dengan realisasinya sehingga dapat ditemukan tingkat kebutuhan KPP Pratama Kosambi terhadap sistem yang akan dirancang. (ii) Analisis model bisnis dengan memberikan gambaran bisnis dengan Activity Diagram sehingga dapat ditemukan aktivitas bisnis mana yang perlu ada didalam pembangunan sistem yang akan dirancang dan yang mana yang dirasa tidak diperlukan lagi untuk pembangunan sistem tersebut. (iii)Identifikasi masalah dengan menganalisis current System (SISMIOP). (iv) Identifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan sistem yang akan dirancang berdasarkan hasil analisa model bisnis dan analisa SISMIOP c.
Design, merupakan rancangan sistem yang dijelaskan melalui diagramdiagram yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan. Diagramdiagram yang akan dirancang adalah : (i).
Usecase Diagram
(ii).
Usecase Description
(iii).
Domain Class Diagram
(iv).
Data access sequence diagram
(v).
Updated Class Diagram
(vi).
Communication Diagram
(vii).
Package Diagram
(viii).
User Interface
(ix). d.
Navigation
Development, merupakan tahap perancangan pembanguna sistem yang akan dibangun dengan melakukan coding dimana tahap ini harus didasarkan pada konsep diagram-diagram yang telah dibuat di tahap design. Dalam pembangunan sistem ini, tahap development menggunakan Visual Studio 2008 dan Microsoft SQL Server 2008
e.
Implementation, rencana implementasi yang akan dilakukan pada KPP Pratama Kosambi antara lain dengan spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan serta training ke pengguna sistem ini nantinya dan rencana implementasi.
f.
Evaluasi, merencanakan evaluasi sistem dengan mendengarkan feedback dari user berupa keluhan, saran dan kritik.
1.5
Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dimana sistematika penulisan dan gambaran umum tiap bab adalah sebagai berikut :
BAB 1
PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat yang diharapkan, metodologi yang digunakan dan sistematika penulisan yang menjelaskan isi setiap bab.
BAB 2
LANDASAN TEORI Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan penulisan skripsi ini. Teori-teori yang dibahas mengenai sistem informasi, metode SDLC, Konsep OOAD serta yang teori-teori yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penjelasan mengenai kerangka pikir yang dibuat sebagai acuan didalam mengembangkan sistem yang akan dibangun.
BAB 3
ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran umum beserta visi misi KPP Pratama Kosambi, struktur organisasi, job description
dalam
hal
pembagian
tugas,
wewenang
dan
tanggungjawab masing-masing bagian yang ada di KPP Pratama Kosambi, analisa model bisnis berdasarkan Standar Operating Procedures, analisa sistem yang berjalan (SISMIOP) pada KPP Pratama Kosambi dan identifikasi kebutuhan.
BAB 4
PERANCANGAN SISTEM Bab ini berisikan penjelasan mengenai fitur apa yang akan muncul di pembangunan sistem yang dirancang dengan menghasilkan diagram-diagram sesuai dengan object oriented analysis and design dan rencana implementasi terhadap pembangunan sistem tersebut.
BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan simpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang menjelaskan simpulan yang dihasilkan dari seluruh pembahasan dari seluruh bab-bab sebelumnya dan juga menyertakan saran yang diharapkan dapat berguna untuk pengembangan sistem lebih lanjut.
