BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Penelitian Pajak daerah adalah salah satu penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat membantu meningkatakan kualitas daerah tersebut. Maka setiap daerah harus selalu berusaha melakukan pengelolaan pendapatan yang baik agar tujuan yang telah ditargetkan dapat terwujud secara optimal. Salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah yaitu retribusi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di titik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan penagihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 22/1999, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 32/ 2004. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 18/1987, kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 34/2000. Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan
hal
yang
wajar,
karena
diberikannya
http://digilib.mercubuana.ac.id/
berbagai
urusan
pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggung jawabannya. Fokus
perhatian
berkenaan
dengan
pembiayaan
dalam
penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan: “Sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah; b. dana perimbangan; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.” Jika menelusuri ketentuan Pasal 157 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa di antara sumber pendapatan daerah tersebut, hanya
http://digilib.mercubuana.ac.id/
”Pendapatan Asli Daerah” yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonom. Sebab sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditentukan oleh ukuran yuridis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya diantara komponen Pendapatan Asli Daerah, perlu dicermati komponen pajak daerah dan retribusi daerah aspek yuridis yang berimplikasi terhadap peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kajian yuridis landasan pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam sebuah undang-undang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 158 UU No.32/2004 : ” Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”. Adapun undang-undang yang dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU No. 32/ 2004 adalah UU No. 18/1987 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000. Dengan demikian pengaturan secara yuridis tersebut tidak luput untuk dibahas terhadap dinamika perubahan pengaturannya. Di samping landasan hukum berupa undang-undang, patut ditelusuri secara yuridis peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan PP No. 65/2001 dan Peraturan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan PP No. 66/2001. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dilakukan melalui produk hukum berupa peraturan daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan Perda. Pada sisi lain berjalannya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah ke dalam penetapan kebijakan hukum berupa Perda. Gejala yang tidak terhindarkan terjadi pada daerah adalah adanya beberapa perda yang menetapkan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah dibatalkan oleh pemerintah pusat, diantaranya dengan alasan objek yang dipungut pada pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pada dasarnya sudah dikenakan sebagai objek pajak pusat, terutama dalam memberikan jawaban atas adanya dugaan telah terjadi tumpang tindih objek pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu adanya rumor yang berkembang, sejak era reformasi terkesan pada setiap daerah saling berlomba memperbesar tingkat pendapatan asli daerahnya melalui instrumen pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dinilai telah menambah beban bagi investor yang mau berusaha atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan. (Frenadin Adegustara, dkk.2007).
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Di setiap wilayah kabupaten mendorong masyarakat dari wilayah perkotaan (terutama DKI Jakarta) untuk memanfaatkan sebagai lokasi pemukiman, industri dan pusat perbelanjaan (seperti Mall). Selain itu juga merupakan kawasan yang laju migrasi penduduk yang masuk. Sedangkan dalam kegiatan perekonomiannya banyak dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dari pusat kota, sehingga sekaligus Kota Tangerang merupakan pusat- pusat utama dari pemasaran dan pelayanannya. Kondisi yang istimewa tersebut menyebabkan terjadinya berbagai upaya eksploitasi terhadap sumber- sumber daya ekonomi yang meliputi industri, pembangunan pemukiman (development) dan sumber daya manusia. Oleh karena itu kebijaksanaan pengelolaan potensi indutri di kawasan tersebut perlu ditangani secara seimbang dengan berpedoman pada upaya-upaya pola pemeliharaan dan penjagaan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya termasuk dalam pola tata guna tanah, tata guna ruang maupun tata guna potensi alam lainnya. Kota tangerang sebagai bagian dari wilayah JABOTABEK dan pintu gerbang Propinsi Banten, diharapkan mampu mensuplai segala kebutuhan dan menyerap investasi untuk mempercepat laju perekonomian daerahnya. Selain itu Kota Tangerang dipersiapkan untuk dapat menanpung kegiatan industri yang dilengkapi fasilitas penunjang perkembangan industri dengan tetap menjaga kesimbangan lingkungan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Seiring dengan perkembangan pembangunan yang pesat dengan menitik beratkan kepada pembangunan ekonomi, memang pada satu sisi telah berhasil meningkatkan pendapatan regional dan masyarakat secara umum. Namun pada sisi lainnya adalah timbulnya penurunan tingkat kualitas lingkungan. Hal ini dapat terlihat pada penurunan kuantitas dan kualitas air, udara dan tanah, peruntukan lahan yang tidak tertata dengan baik, pembuatan bangunan fisik yang tidak terkendali serta berkurangnya keindahan alam untuk kepentingan bersama dalam menciptakan paru-paru kota. Kondisi tata ruang/ tata guna tanah di Kota berkembang sedemikian rupa dan sangat pesat, dan bila tidak adanya „Pengawasan dan Pengendalian‟, maka kecenderungan akan mengakibatkan pertumbuhan/perkembangan yang tidak seimbang. Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaannya harus seefektif mungkin sehingga terdapat lingkungan keseimbangan antara penggalian potensi yang dimilikinya dengan rehabilitasi yang perlu dilakukan. Oleh karena itu dalam pencapaian target PAD (Pendapatan Asli Daerah) perlu melibatkan berbagai pihak dan instansi yang terkait, sehingga pemanfaatan potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara terpadu, serasi, dan lestari. Oleh karena itu seyogyanya kebijakansanaan pengenaan pajak dan retribusi daerah pada kawasan tersebut dalam rangka pencapaian target PAD diselenggarakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi demi
http://digilib.mercubuana.ac.id/
semata-mata terdapatnya keseimbangan ekologis sekitarnya. Sedangkan instansi-instansi atau dinas-dinas yang terkait dalam upaya diatas. Dalam melakukan koordinasi terhadap instansi-instansi atau dinasdinas tersebut, menurut pengamatan peneliti, Dinas Pendapatan Daerah maupun Dinas Tata Kota tidak mempunyai kewenangan koordinasi sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan akibatnya adalah timbulnya masalah-masalah yang disebabkan oleh pemberian fasilitasi terhadap berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat tanpa memperhatikan sistem ekologi sekitarnya. Adapun jika terjadi ketidak seimbangan sistem tata guna tanah dan tata guna ruang kawasan Tangerang, maka yang terjadi polusi dan pencemaran air atau pun udara akibat pembuangan limbah pabrik dari industri-industri di kawasan Tangerang, yang dampaknya langsung terhadap kawasan pusat kota dan sekitarnya. Terdapat banyak instrument yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemda akibat disentralisasikannya proses pemerintahan. Seluruh jenis pendapatan yang
diterima
(pengeluaran)
oleh
pemerintah
daerah
serta
seluruh
daerah yang dilalukannnya dalam
pembiayaaan
menjalankan tugas
pemerintahan dan program pembangunan secara jelas tercantum dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa lembaga/ dinas / instansi yang terkait dalam program meningkatkan perekonomian daerah dari industri yang terdapat pada kawasan kota/kabupaten serta mengantisipasi polusi akibat limbah pabrik. Adapun hal-hal yang diteliti adalah yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah serta kaitannya dengan upaya pencapaian PAD dan APBD oleh dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan data yang di atas peneliti tertarik untuk melalukan penelitian mengenai sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dibebankan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ PENGARUH PAJAK
DAERAH
DAN
RETRIBUSI
DAERAH
PENDAPATAN DAERAH KOTA TANGERANG ”
http://digilib.mercubuana.ac.id/
TERHADAP
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana perkembangan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah pada pemda kota tangerang?
2.
Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan daerah pada Pemda Kota Tangerang?
3.
Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan daerah pada Pemda Kota Tangerang?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan dari peneliti membuat penelitian ini dilihat dari uraian diatas sebagai berikut : 1.
Menganalisis perkembangan penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah terhadap
Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
pendapatan
daerah
2.
Menganalisis perkembangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan pendapatan daerah, pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
D.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain: 1. Manfaat bagi Penulis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan bukan hanya secara teoritis kepada penulis mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah kota tangerang, khususnya mengenani pendapatan daerah di Indonesia. 2. Manfaat bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKD) Kota Tangerang Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya mengenai pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan
Daerah
Kota
Tangerang.
Dapat
memberikan informasi yang terkait dengan pembiayaan pendapatan daerah dan dapat digunakan sebagai masukan dalam
http://digilib.mercubuana.ac.id/
mengambil keputusan dan membuat perencanaan dari hasil penelitian ini. 3. Manfaat bagi dunia Akademik Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan perpajakan dan pendapatan daerah dalam bentuk bukti empiris hasil penelitian langsung dengan melakukan pengamatan selama satu bulan yang langsung prektek kerja dikantor dinas pemerintah daerah. 4. Manfaat bagi Pembaca Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan perpajakan, retribusi dan pendapatan daerah untuk para pembaca agar dapat memahami penelitian ini.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
