BAB I PENDAHULUAN. makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana,

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terusmenerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Negara akan maju kalau pajak tetap ada dan negara akan hancur kalau tidak ada pajak. Buktinya, kontribusi pajak dalam APBN sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 terus meningkat. Pada tahun 2006 saja kontribusi pajak sudah 56,5%, lalu tahun 2007 naik jadi 61,7%, tahun 2008 menjadi 70,3%, tahun 2009 menjadi 72,5% dan tahun 2010 hampir mencapai 80%, artinya bahwa kelangsungan hidup bernegara didominasi dan ditentukan dari besarnya penerimaan pajak. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara, oleh sebab itu penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Peran fiskus dalam penerimaan pajak mempunyai andil besar sebagai pengawas

wajib

pajak

dalam

melaporkan

dan

membayar

kewajiban

perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

2

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparatur pajak yang biasa disebut fiskus. Namun hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dengan mencegah daluwarsa penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaaan pajak negara. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Paksa. Menelaah lebih jauh tentang penagihan pajak khususnya penerbitan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Oleh karena itu penulis mengambil judul “ Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif

Dan Kontribusinya Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara.”

3

1.2. Rumusan Masalah Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut: 1. Seberapa besar efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak ? 2. Apa sajakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara ? 3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara ? 1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya: 1. Memberikan gambaran tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, 2. Memahami efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, 3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, 4. Untuk

mengetahui

cara

mengatasi

permasalahan-permasalahan

dalam

pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. 1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya:

4

1. Bagi Mahasiswa, untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dalam hal ini kontribusi dan efektivitas dari penagihan pajak dengan surat paksa. 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik. 3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 4. Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenis. 1.5 Sistematika Penulisan Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi yang menguraikan secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi. BAB II KAJIAN PUSTAKA

5

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai definisi pajak secara umum, definisi utang pajak serta penagihan pajak berdsarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis. BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menggambarkan secara singkat dari tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Makassar Utara). Selain itu, penulis juga menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi KPP tersebut, serta kegiatan operasional yang dijalankan di KPP tersebut. BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN Disini penulis mencoba menganalisa data-data, khususnya data Penagihan Pajak terutama yang berkaitan dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak serta melakukan pembahasan dari analisa yang telah dibuat. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran

6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak 2.1.1 Pengertian Pajak Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipunggut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu sangat penting kita simak beberapa pengertian pajak dibawah ini yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama. 1.

Menurut undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 6 tahun 2007: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (mardiasmo,2009:1): “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang

7

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur: a.

Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b.

Berdasarkan undang-undang Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

c.

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi pajak Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” (2009:1) adanya 2 fungsi pajak, yaitu: 1.

“Fungsi Penerimaan (Budgeteir) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.

Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”

8

Contoh: a.

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk menekan perilaku konsumtif masyakat.

b.

Dan yang marak dibicarakan belakangan ini tarif pajak yang tinggi dikenakan terhadap Film impor (Hollywood) agar masyarakat lebih mencintai Seni dan Budaya Indonesia, khususnya Film dalam negeri.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya bermacammacam tergantung pada pendekatannya. Jenis pajak menurut Wirawan B. Ilyas (2007:19) dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya: 1.

“Menurut sifat

a.

Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b.

Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwaperistiwa tertentu saja. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.

Menurut Sasarannya

a.

Pajak subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui

9

keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). b.

Pajak

objektif,

adalah

jenis

pajak

yang

dikenakan

pertama-tama

memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 3.

Menurut lembaga pemungut

a.

Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh: PPh, PPN, PPnBM dan sebagainya.

b.

Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari peerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).” Sesuai Undang-undang no.18 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan UU no. 34 tahun 2000. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak reklame, dll.

2.1.4 Tarif Pajak Ada 4 macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2009:9), yaitu:

10

1.

“Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2.

Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

3.

Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh)

4.

Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.5

Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungut pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungut pajak menurut Waluyo (2008:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada : 1.

“Equality Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

11

2.

3.

4.

Certainty Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenag-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. Convenience Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saatsaat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Economy Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.”

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Waluyo (2008:20) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1.

“Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak.

2.

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

3.

Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).

12

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,

sehingga

tidak

menimbulkan

kelesuan

perekonomian

masyarakat. 4.

Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh: a.

Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

b.

Bea meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif, yaitu Rp 6000 dan Rp 3000.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2009:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: 1.

“Official Assessment System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System: a.

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus sehingga Wajib Pajak bersifat pasif.

b.

Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2.

Self Assessment System, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk

13

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 3.

Withholding System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.” Untuk mencapai target penerimaan, Pemerintah telah melakukan berbagai

perubahan diantaranya yaitu reformasi perpajakan (Tax Reform), langkah tersebut diawali pada tahun 1984. Program ini telah mengubah sistem perpajakan Indonesia, dari official assessment menjadi self assessment yang digunakan saat ini. Agar pelaksanaan sistem self assessment dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (law enforcement) menjadi hal yang sangat penting. Disini peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan. Dengan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat. 2.1.8

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: 1.

“Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain: a.

Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

14

b.

Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat

c.

Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2.

Perlawanan aktif Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

a.

Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.

b.

Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undangundang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal yang demikian timbul perlawanan terhadap pajak.”

2.2

Penagihan Pajak

2.2.1

Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-

15

undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajaknya. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Menurut pendapat para ahli penagihan pajak dapat didefinisikan: Definisi penagihan pajak menurut Muhammad Rusjdi (2007:17): ”Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.” Definisi lain menurut Mardiasmo (2009:13): “Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderan.” Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan. Dasar penagihan pajak, antara lain: 1.

Surat Tagihan Pajak (STP) STP diterbitkan apabila

pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau

16

salah hitung. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. 2.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) SKPKB ditebitkan tehadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material Pepajakan.

3.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) SKPKBT dapat ditebitkan Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

4.

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan diatas tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, maka dapat segera dilaksanakan tindakan penagihan aktif. Istilah-istilah yang berhubungan dengan Penagihan Pajak : a.

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan oleh jurusita agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (UU.PPSP ps 1 ayat ( 9) ).

b.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU.PPSP ps 1 ayat (3) ).

c.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat

17

ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU.PPSP ps 1 ayat (8) ). d.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. (UU.PPSP ps 1 ayat (13) ).

e.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. (UU.PPSP ps 1 ayat (11) ).

f.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. (UU.PPSP ps 1 ayat (12) ).

g.

Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasar alasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU.PPSP ps 1 ayat (20) ).

h.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.(UU.PPSP ps 1 ayat (14) ).

i.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. (UU.PPSP ps 1 ayat (21) ).

j.

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. (UU.PPSP ps 1 ayat (17) ).”

2.2.2

Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila

pajak yang terutang

sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa. 1.

Penagihan Pasif

18

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 2.

Penagihan Aktif Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT yang jatuh temponya telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan perpajakan yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, oleh sebab itu dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.2.3 1.

Dasar Hukum Penagihan Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah berulangkali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 selanjutnya disebut UU KUP.

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 selanjutnya disebut UU.PPSP.

19

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK/.03.2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 83/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

4.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa.

5.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Juru Sita Pajak.

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 84/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak.

7.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 Tentang Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Dan Atau Surat Tagihan Pajak.

9.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-82/PJ/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per36/PJ/2010 Tentang Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Dan Atau Surat Tagihan Pajak.

20

2.2.4 1.

Tinjauan Umum Penagihan Pajak

Utang Pajak Berdasarkan UU PPSP pasal 1 ayat (8), Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.

Penanggung Pajak Berdasarkan UU PPSP pasal 1 ayat (3), Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.

Penagihan Pajak Dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, perlu diketahui dan dipahami dalam beberapa pengertian yang telah ditetapkan dan dalam Undang-Undang atau peraturan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

4.

Jurusita Pajak Pengertian Jurusita berdasarkan UU PPSP pasal 1 ayat (6) adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

a.

Syarat - syarat

Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 2 KMK No.562/KMK.04/2000, yaitu: 1) Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu.

21

2) Berpangkat serendah-rendanya Pengatur Muda/Golongan II/a. 3) Berbadan sehat. 4) Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak. 5) Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian. b.

Tugas-tugas

Berdasarkan Pasal 5 UU PPSP, Jurusita bertugas antara lain: 1) Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. 2) Memberitahukan Surat Paksa. 3) Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan. 4) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. c.

Wewenang dan Kewajiban

Wewenang Jurusita berdasar Pasal 5 UU PPSP adalah memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain

untuk

menemukan obyek sita di tempat usaha dan melaksanakan penyitaan tempat kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan obyek sita. Sedangkan kewajiban Jurusita Pajak adalah: 1) Memperlihatkan tanda pengenal Jurusita. 2) Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa. 3) Membuat berita acara pemberitahuan Surat Paksa. 4) Membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa. 5) Melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). 6) Membuat berita acara pelaksanan sita

22

7) Menempelkan segel sita pada barang-barang yang telah disita, bila dianggap perlu. 8) Menempelkan Surat Paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor Pejabat. 9) Meninggalkan Surat Paksa (salinan) dalam hal Penanggung Pajak menolak menerima salinan Surat Paksa. d.

Pemberhentian Jurusita

Berdasakan Pasal 4 KMK No.562/KMK.04/2000, Jurusita diberhentikan apabila: 1) Meninggal dunia. 2) Pensiun. 3) Karena alih tugas kepentingan dinas lainnya. 4) Ternyata lalai atau cakap dalam menjalankan tugas. 5) Melakukan perbuatan tercela. 6) Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak. 7) Sakit Jasmani atau rohani terus-menerus.

2.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2.3.1 Pengertian Surat Paksa Dalam UU PPSP, dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” Sedangkan menurut Muhammad Rusdji (2007:25), yaitu: “surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.” Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Surat Paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas STP yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran. Dalam UU PPSP Pasal 7

23

ayat (1) dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Agar tercapai efektivitas dan efesiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, maka Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding, (Muhammad Rusjdi, 2007: 21). Surat Paksa bersifat “Parate Eksekusi” yang berarti dapat dilakukan langsung tanpa melalui proses Pengadilan Negeri. 2.3.2

Latar Belakang Penerbitan Surat Paksa

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) beserta penjelasannya UU KUP, diatur mengenai latar belakang terbitnya Surat Paksa, yaitu jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan (SK), serta Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketetapan tersebut (satu bulan sejak tanggal diterbitkan), ditagih dengan Surat Paksa. Menurut Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa, dijelaskan Surat Paksa diterbitkan apabila:

24

1.

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

2.

Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau

3.

Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.3.3

Isi dan Karakteristik Surat Paksa

Surat Paksa dapat dipandang dari dua segi, yaitu segi isi maupun segi karakteristiknya. 1.

Dalam UU PPSP Pasal 7 dijelaskan bahwa Surat Paksa berdasarkan segi isinya sekurang-kurangnya harus memuat:

a.

Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b.

Dasar Penagihan;

c.

Besarnya Utang Pajak;

d.

Dan Perintah untuk membayar dalam waktu 2 x 24 jam.

e.

Tertanda Pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala KPP/KP PBB

2.

Surat Paksa berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dari segi karakteristiknya Surat Paksa memuat:

a.

Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse Akte dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada hakim atasan.

b.

Mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c.

Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihan pajak.

d.

Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, penyanderaan, dan pencegahan

25

2.3.4

Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui jurusita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan Law-Enforcement di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu: 1.

Surat Teguran Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Definisi surat teguran menurut Rusdji (2007:23): “Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.” Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah

surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

26

2.

Surat Paksa Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar

utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada: a.

Penanggung pajak

b.

Orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai

c.

Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi

d.

Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

27

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada: 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal 2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang dari Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. 2.3.5

Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Aktif

Proses penagihan pajak dapat dibagi menjadi penagihan aktif dan penagihan pasif. Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan Jurusita Pajak adalah penagihan aktif. Peran Jurusita Pajak dimulai dengan memberitahukan Surat Teguran, Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa telah ditentukan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yaitu:

28

1.

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

2.

Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajaknya.

3.

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.

4.

Setelah menerima Surat Paksa yang telah diberi tanggal dan nomor Surat Paksa dan telah ditandatangani oleh pejabat, Jurusita Pajak harus:

a.

Memperlihatkan tanda pengenal Jurusita Pajak.

b.

Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa (salinan) tersebut kepada Wajib Pajak/penanggung pajak.

c.

Membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan lampirannya.

d.

Menempelkan Surat Paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat.

5.

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 X 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara yang berlokasi di jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara I Makassar. 1.2 Metode Pengumpulan Data 3.2.1 Studi Pustaka Dalam metode ini penulis mempelajari dan mengumpulkan literatur seperti Undang-Undang

Perpajakan,

Peraturan

Pemerintah,

Keputusan

Menteri

Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta buku-buku literatur lainnya sehingga dapat digunakan penulis untuk memperoleh pengetahuan dasar, teori dan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai landasan teori penelitian dan acuan analisis permasalahan yang dibahas. 3.2.2 Studi Lapangan (field research) Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi : 1.

Metode Observasi atau Pengamatan

a.

Yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Makassar Utara.

b.

Membandingkan fakta-fakta dengan di lapangan dengan teori.

30

2.

Metode Interview atau Wawancara Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Makassar Utara dan Jurusita serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan.

3.

Dokumentasi Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Makassar Utara yaitu data laporan realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan.

3.3 Jenis dan Sumber Data 3.3.1 Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1.

Data Kualitatif, data yang berupa data verbal atau keterangan, seperti sejarah singkat instansi, struktur organisasi beserta pembagian tugas, UndangUndang No.19 tahun 1997 sebagaimana telah dirubah terakhir Undangundang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan menteri Keuangan, dan data lain yang relevan dengan objek penulisan.

2.

Data Kuantitatif. Data yang berupa angka-angka seperti, jumlah penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan, serta data lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penulisan skripsi ini.

3.3.2 Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1.

Data Primer

31

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan/instansi melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan karyawan bagian pengolahan data dan informasi perusahaan/instansi tersebut. 2.

Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan/instansi dalam bentuk literatur-literatur akuntansi maupun informasi lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3.4 Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif komparatif. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Paksa yang terbit pada tahun 2009 dan 2010. Karena keterbatasan data, penulis hanya membandingkan data dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 karena untuk data tahun 2011 hanya sampai bulan Juni sehingga tidak dapat digunakan untuk perbandingan. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. 3.5 Analisis Data 3.5.1 Efektivitas Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah

32

semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut: Efektivitas =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑘𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑘𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛

x 100%

Untuk mengukur keefektifan menurut Jones dan Pendleburry (dalam Aldina Laila Rahma, 2010) maka digunakan indikator sebagai berikut: Tabel 3.1 Indikator Pengukuran Efektivitas Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0% - 40% Tidak Efektif 40% - 60% Kurang Efektif 60% - 80% Cukup Efektif 80% - 100% Efektif Sumber: Jones dan Pendleburry (dalam Aldina laila Rahma,2010)

3.5.2 Kontribusi Surat Paksa Rasio Kontribusi penerbitan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak untuk mengukur seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak yang berasal dari penerbitan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Makassar Utara maka: Kontribusi penerbitan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dihitung dengan menggunakan rumus: Kontribusi =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑎 𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑠𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑎 𝑎𝑘

x 100%

Dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin mengulas lebih jauh tentang Surat Paksa yang dilihat dari prosedur pelaksanaan, penerbitan Surat Paksa sebagai upaya penagihan aktif dan manfaat yang ditimbulkan dari adanya Surat Paksa tersebut.

33

BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI

4.1 Gambaran Umum Instansi 4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Instansi Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar propinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang nama Inspective Van Financjen. Sejak kemerdekaan, nama tersebut masih sipakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Jawatan Pajak dan seteah beberapa tahun lamanya tugas-tugas yang ada semakin berat fungsinya bukan hanya mengurus satu masalah saja, maka pada tahun 1963 nama tersebut digantimenjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal Pajak, sedang untuk daerah Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak. Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya perekonomian, seperti Sulawesi, maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu: 1.

Kantor Inspeksi Ujung Pandang

34

Kantor Inspeksi Pajak Ujung Pandang wilayahnya meliputi propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara (Sulselra). 2.

Kantor Inspeksi Manado Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor

Pelayanan

Pajak

sesuai

dengan

SK

Menteri

Keuangan

RI

No.

KEP/276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak yang tersebar di kotakota lain selain Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II. Kantor yang ada di Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang, yaitu: Kantor tersebut beralamatkan di Jl. Urip Sumiharjo Km.4 Makassar dengan satu gedung dengan nama Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang. 4.1.2 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, KPP mempunyai fungsi: 1.

Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.

35

2.

Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan serta berkas Wajib Pajak.

3.

Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta pemantauan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.

4.

Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.

5.

Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.

6.

Mengadministrasikan pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP).

7.

Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP.

a.

Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas

1.

Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak modern terbagi dalam tiga jenis, yaitu: a.

Kantor Pelayanan Pajak Besar

b.

Kantor Pelayanan Pajak Madya

c.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam proses reorganisasinya, Kantor Pelayanan Pajak modern baru

dibentuk dan dioperasikan di Pulau Jawa, Pulau Bali, sebagian Pulau Sumatera, sebagian Pulau Sulawesi dan Batam. 2.

Bagian Kantor pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak konvensional terdiri dari delapan seksi, yaitu: a.

Sub Bagian Tata Usaha

b.

Seksi Tata Usaha Perpajakan

c.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

d.

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

36

e.

Seksi Pajak penghasilan badan

f.

Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan

g.

Seksi pajak pertambahan nilai

h.

Seksi penagihan

i.

Seksi penerimaan dan keberatan Sejak tahun 2002, kantor Pelayanan Pajak dengan modernisasi administrasi

perpajakan, dilakukan pembenahan organisai, tugas, dan fungsi antara Kantor Wilayah maupun KPP sebagai unit operasional perpakan di lapangan. Yakni, menyangkut tugas-tugas pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan good governance, dilakukan pemisahan tugas dan fungsi yang jelas antarakedua unit vertical DJP tersebut yang menjelas area (domain) kerja dan tanggung jawab masing-masing, sehingga selain menghilangkan duplikasi pelayanan, juga sebagai bagian dari sistem pengendalian intern (international control) perpajakan nasional. Modernisasi perpajakan di linngkup Kantor Wilayah pertama kali diimplementasikan dengan membentuk Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar ( Large Taxpayers Regional Office, LTRO) melalui keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002. Implementasi modernisasi ini sekaligus sebagai pilot project, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan adanya kekurangan atau hambatan. Kemudian, diimplementasikan di Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus (Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004), yang diubah lagi dengan Keputusan menteri Keuangan No. 132/KMK.01/2006. Dalam implementasinya ada 3 model atau jenis KPP modern, yaitu: 1.

KPP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers Office, LTO)

37

KPP wajib pajak besar mengelola Wajib Pajak skala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi, karena jumlah wajib pajaknya sudah tetap sekitar 200-300 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jika di tanah air. Tidak semua jenis pajak dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPnBM, dan Bea materai. Kedudukannya hanay berada di Jakarta dan hingga kini 3 (tiga) kantor saja. 2.

KPP Madya (Medium Taxpayers Office, MTO) KPP Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (Lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di KPP Madya juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, jumlah WajibPajaknya juga sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Jika suatu saat ditambah wajib pajaknya berasal dari seluruh KPP di wilayah Kantor Wilayah. Sama seperti KPP Wajib Pajak Besar, jenis pajak yang dikelola juga hanya PPh, PPN, PPnBM, dan bea materai. Kedudukannya berada dibeberapa kantor Wilayah DJP di tanah air, yang hingga saat ini di Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Balikpapan dan Makassar. Di Jakarta, selain di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarrta Utara, termasuk KPP khusus yang melayani Wajib Pajak penanaman modal asing, badan dan orang asing, serta perusahaan masuk bursa. Wilayah kerjanya sama dengan Kantor Wilayah DJP atasannya.

3.

KPP Pratama (Small Taxpayers Office, STO) Sedangkan KPP Pratama mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah yakni jenis badan di luar yang telah dikelola di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP

38

madya serta orang pribadi. Di KPP Pratama ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah Wajib Pajaknya dapat selalu bertambah seirama dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha d wilayah kerjanya. Dengan demikian, jenis Wajib Pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun pemotong atau pemungut pajak (seperti bendaharawan instansi pemerintah). Jenis pajak yang dikelola semuanya, yakni PPh, PPN, PPnBM, bea materai, PBB, dan BPHTB. Kedudukannya berada di semua Kantor Wilayah di tanah air, kecuali di kantor wilayah Pajak Besar dan Kator Wilayah Jakarta Khusus. Pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adlah sebagai berikut: a.

Sub Bagian Umum

b.

Seksi Pelayanan

c.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

d.

Seksi ekstensifikasi

e.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi

f.

Seksi Penagihan

g.

Seksi Pemerikasaan

4.3 Struktur Organisasi KPP Makassar Utara 1.

Kepala Kantor bertugas untuk mengelola pelaksanaaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Kepala Sub Bagian Umum bertugas untuk melaksanakan pelayanan kesekertariatan dengan cara mengukur kegiatan tata usaha dan kepegawaian,

39

keuangan, rumah tangga, serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak. a.

Penelaah bahan telaah bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan kesekertariatan melalui kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

b.

Pemroses Bahan Telaahan bertugas untuk memproses urusan kesekretariatan melalui kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan rumah tangga, serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

c.

Sekretaris bertugas untuk melaksanakan pengurusan administrasi persuratan serta mengatur jadwal kegiatan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

d.

Pembuat daftar gaji bertugas untuk menyusun rencana anggaran dan menyelenggarakan urusan keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.

Pengelola arsip bertugas untuk melaksanakan pengurusan administrasi persuratan serta arsip-arsip.

f.

Bendahara Pengeluaran berutugas untuk menerima, menyimpan, dan membayarkan gaji/TKPKN kepada para pegawai dan menyelenggarakan pengelola anggaran di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

g.

Penatausahaan bertugas untuk melaksanakan pencatatan dan pengiriman surat, dokumen, atau barang sesuai ketentuan yang berlaku.

3.

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman

40

dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta laporan kinerja. a.

Penelaah

bahan

telaahan

bertugas

untuk

membantu

pelaksanaan

pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan kinerja. b.

Pemroses bahan telaahan bertugas untuk memproses data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan kinerja.

c.

Penyaji bahan telaahan menyajikan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan kinerja.

d.

Operator

Console

bertugas

untuk

melaksanakan

pemeliharaan

dan

monitoring data, progaram administrasi perpajakan, pengecekan,perbaikan komputer dan perangkat penunjangnya, serta mengawasi pengoperasian komputer dan back-up data dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap pemakai. 4.

Kepala seksi pelayanan bertugas untuk melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regitrasi Wajib Pajak, dan kerja sama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

41

a.

Penelaah Bahan telaahan bertugas untuk membantu pelaksanaan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b.

Pemroses bahan telahaan bertugas untuk memproses penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan penholahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c.

Penyaji Bahan Telaahan bertugas untuk menatausahakan dan mengarsipkan berkas wajib pajak serta memenuhi permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh, PPN, dari unit terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.

Kepala seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghaspusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

a.

Penelaah bahan telaahan bertugas untuk menatausahakan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

b.

Pemroses bahan telaahan bertugas untuk memproses piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

c.

Penyaji bahan telaahan bertugas untuk menyajikan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

42

d.

Jurusita bertugas untuk melakukan urusan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, penatausahaan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6.

Kepala seksi pemeriksaan bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

a.

Penelaah bahan telaahan bertugas untuk menyiapkan penyusunan rencana pemeriksaaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya.

b.

Pemroses bahan telaahan bertugas untuk memproses penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya.

c.

Penyaji bahan telaahan bertugas untuk menyajikan bahan penyusun rencana pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya.

7.

Kepala seksi pengawasan dan konsultasi bertugas untuk melaksanakan pengawasan

kepatuhan

kewajiban

perpajakan

Wajib

Pajak,

bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsilisasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. a.

Account Representative bertugas untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis

43

kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. b.

Penelaah bahan telaahan bertugas untuk membantu pelaksanaan penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatakan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak.

c.

Pemroses bahan telaahan bertugas untuk memproses pelaksanaan penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatakan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

d.

Penyaji bahan telaahan bertugas untuk melaksanakan pengurusan surat keluar, penggandaan dan penyimpanan surat dan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

8.

Kepala seksi ekstensifikasi perpajakan bertugas untuk melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencairan data dari pihak ketiga, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.

Penelaah bahan telaahan bertugas untuk membantu pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pencairan data dari pihak, pendataan subjek dan objek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyiapkan konsep surat tugas dalam

44

rangka pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak. b.

Pemroses bahan telaahan bertugas untuk memproses pengamatan potensi perpajakan, pencairan data dari pihak ketiga, pendataan subjek dan objek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyiapkan konsep surat tugas dalam rangka pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak.

c.

Penyaji bahan telaahan bertugas untuk melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar, penggandaan dan penyimpanan surat dan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

45

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat paksa tahun 2009 dengan tahun 2010 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2009 dengan tahun 2010, dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan Surat Paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Paksa pada KPP Pratama Makassar Utara tahun 2009 dan 2010. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan langsung oleh Jurusita Pajak dengan meyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

46

5.1 Data Tunggakan Pajak Berikut ini adalah data mengenai tunggakan pajak tahun 2009 dan Tahun 2010 yang tertuang pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 Tabel 5.1 Tunggakan Per jenis Pajak Tahun Pajak 2009 KPP Pratama Makassar Utara (dalam ribuan rupiah) N o

JENIS PAJAK

NILAI TUNGGAKAN

NILAI PEMBAYARAN

SISA TUNGGAKAN

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8

PPh Psl. 25 OP PPh Psl. 25 Badan PPh Psl. 21 PPh Psl. 22 PPh Psl. 23 PPh Psl. 26 PPh Psl.4 Ayat (2) PPN

9

PPn BM

10

Bunga Penagihan

3,354,165.00

193,285.00

3,160,880.00

14,079,450.00

580,156.00

13,499,294.00

4,256,060.00

112,978.00

4,143,082.00

13,670.00

400.00

13,270.00

2,120,420.00

228,875.00

1,891,545.00

-

-

-

103,458.00

65,987.00

37,471.00

24,500,456.00

4,874,854.00

19,625,602.00

2,054.00

-

2,054.00

208,765.00

12,396.00

196,369.00

PKK

TOTAL 48,638,498.00 6,068,931.00 42,569,567.00 Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (data diolah 2011) 11

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai tunggakan akhir tahun 2009 sebesar Rp. 48,638,498,000.00 nilai ini merupakan hasil dari akumulasi tunggakan awal tahun 2009 yang merupakan tunggakan akhir tahun 2008 dengan tunggakan pajak pada tahun berjalan 2009. Adanya pengurangan

47

tunggakan pajak akibat adanya penagihan maupun dari kesadaran Wajib Pajak itu sendiri sebesar Rp. 6,068,931,000.00 sehingga sisa nilai tunggakan pajak pada akhir tahun 2009 sebesar Rp 42,569,567,000.00. Tabel 5.2 Tunggakan Per jenis Pajak Tahun Pajak 2010 KPP Pratama Makassar Utara (dalam ribuan rupiah) N o

JENIS PAJAK

NILAI TUNGGAKAN

NILAI PEMBAYARAN

SISA TUNGGAKAN

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3,698,632.00

207,283.00

3,491,349.00

14,398,627.00

607,202.00

13,791,425.00

PPh Psl. 21

4,457,671.00

128,625.00

4,329,046.00

PPh Psl. 22

14,830.00

400.00

14,430.00

PPh Psl. 23

2,164,726.00

300,806.00

1,863,920.00

PPh Psl. 26

-

-

-

103,543.00

68,505.00

35,038.00

25,114,496.00

5,097,129.00

20,017,367.00

2,054.00

-

2,054.00

239,968.00

12,446.00

227,522.00

-

-

-

PPh Psl. 25 OP PPh Psl. 25 Badan

PPh Psl.4 Ayat (2) PPN PPn BM Bunga Penagihan PKK

50,194,547.00 6,422,396.00 43,772,151.00 TOTAL Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (data diolah 2011)

Dari tabel 5.2 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai tunggakan akhir tahun 2010 sebesar Rp. 50,194,547,000.00 nilai ini merupakan hasil dari akumulasi tunggakan awal tahun 2010 yang merupakan tunggakan akhir tahun 2009 dengan tunggakan pajak pada tahun berjalan 2010. Adanya pengurangan tunggakan pajak akibat adanya penagihan maupun dari kesadaran Wajib Pajak itu sendiri sebesar Rp. 6,422,396,000.00, sehingga sisa nilai tunggakan pada akhir tahun 2010

48

sebesar Rp 43,772,151,000.00. Dalam tahun 2010 terjadi penambahan tunggakan pajak sebesar Rp. 1,556,049,000.00 dari tahun 2009 akibat akumulasi tunggakan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya selama tahun 2010. Tunggakan pajak terjadi karena adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal membayar kewajiban perpajakannya atau belum bisa membayar pajak terutangnya karena jumlahnya yang cukup besar. 5.2 Penatausahaan Penerbitan Surat Paksa

Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang, serta penyimpanan dokumendokumen penagihan. Saat ini terdapat dua orang Jurusita yang aktif dan dua pelaksana di Seksi Penagihan. Seksi Penagihan di KPP Pratama Makassar Utara telah menggunakan SIDJP yang telah terhubung secara intranet. Seiring dengan modernisasi perpajakan di Direktorat Jenderal Perpajakan, agar lebih mempermudah dalam administrasi perpajakannya sarana komputer digunakan. Meskipun telah menggunakan media elektronik dalam penatausahaan penagihan pajak, pencatatan secara manual masih tetap dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pencatatan pemberkasan dan kartu pengawasan tunggakan pajak masih dicatat secara manual. Dalam hal proses penagihan, terutama tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, seksi penagihan di KPP Pratama Makassar Utara mengacu kepada Standard Operating Procedures Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak nomor KPP40-0011 yang disahkan pada tanggal 13 Maret 2008, isinya adalah:

49

1.

Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu dari sistem, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

2.

Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

3.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak.

4.

Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

5.

Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

6.

Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan.

7.

Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsipkan LPSP.

8.

Proses selesai. Gambar prosedur penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa bisa dilihat pada lampiran.

5.3 Proses Penagihan Aktif Penagihan secara aktif di KPP Pratama Makassar Utara dilakukan oleh dua orang Jurusita Pajak. Selain seorang kepala seksi penagihan, terdapat juga dua orang pelaksana yang membantu proses pengadministrasian arus data serta

50

pemberkasannya. Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara aktif dalam mencairkan tunggakan pajak, terbukti dengan banyaknya Surat Teguran dan Surat Paksa serta proses penagihan aktif lainya yang dilakukan. Berikut ini data pelaksanaan surat teguran dan surat paksa sebagai bentuk penagihan aktif pada KPP Pratama Makassar Utara. Tabel 5.3 Pelaksanaan Penagihan Aktif Tahun 2009 KPP Pratama Makassar Utara (dalam satuan rupiah) Pelaksanaan Surat Teguran 2009 Pelaksanaan Surat Paksa 2009 Pencairan Pencairan Jumlah Surat Jumlah Surat Piutang Piutang Teguran Paksa (Rp) (Rp) (lbr) (Rp) (lbr) (Rp) 1 2 3 4 5 6 1652

5,999,896,314

1,954,167,009

328

2,665,250,389

755,605,448

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (data diolah 2011)

Dari tabel 5.3 di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penagihan aktif dengan cara penerbitan surat teguran pada tahun 2009 sebanyak 1652 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 5,999,896,314.00, berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 1,954,167,009.00 dengan demikian sisa tunggakan yang tidak dapat ditagih dengan surat teguran sebesar Rp. 4,045,729,305.00. Sisa tunggakan pajak yang tidak dapat ditagih tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa sebagai prosedur upaya penagihan aktif setelah diterbitkannya surat teguran. Berdasarkan data diatas pada tahun 2009 penerbitan surat paksa terhadap Wajib Pajak yang menunggak sebanyak 328 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 2,665,250,389.00 dan berhasil mencairkan tunggakan

51

pajak sebesar Rp. 755,605,448.00. Dengan demikian pencairan tunggakan pajak akibat akumulasi penagihan aktif pada tahun 2009 sebesar Rp. 2,709,772,457.00. Tabel 5.4 Pelaksanaan Penagihan Aktif tahun 2010 KPP Pratama Makassar Utara (dalam satuan rupiah) Pelaksanaan Surat Teguran 2010 Pelaksanaan Surat Paksa 2010 Pencairan Pencairan Jumlah Surat Piutang Jumlah Surat Paksa Piutang Teguran (Rp) (Rp) (lbr) (Rp) (lbr) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7051

9,471,500,162.00 382,033,416.00

892

8,530,515,202.00 6,167,662,417

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (data diolah 2011)

Dari tabel 5.4 di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penagihan aktif dengan cara penerbitan surat teguran pada tahun 2010 sebanyak 7051 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 9,471,500,162.00 berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 382,033,416.00 dengan demikian sisa tunggakan yang tidak dapat ditagih dengan surat teguran sebesar Rp. 8,530,515,202.00. Sama halnya pada tahun 2009, sisa tunggakan pajak yang tidak dapat ditagih tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa. Berdasarkan data diatas pada tahun 2010 penerbitan surat paksa terhadap Wajib Pajak yang menunggak sebanyak 892 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 8,530,515,202.00, berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 6,167,662,417.00. Dengan demikian pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif pada tahun 20010 sebesar Rp. 6,54,695,833.00. Dari tabel 5.4 dan 5.3 penagihan aktif dengan surat paksa mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun

52

2009 sebanyak 328 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 2,665,250,389.00, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 892 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 8,530,515,202.00, berarti ada peningkatan jumlah lembar surat paksa sebanyak 564 lembar dan jika dilihat dari nilai nominalnya, peningkatannya sebesar Rp. 5,865,264,813.00, hal ini disebabkan Jurusita Pajak berperan aktif dalam penerbitan dan penyampaian surat paksa. 5.4 Hambatan-Hambatan Penagihan Pajak Dalam menjalankan kewajibannya, petugas di seksi penagihan berupaya semaksimal mungkin agar target pencairan tunggakan dapat tercapai. Akan tetapi, dalam kenyataanya seksi penagihan menemui berbagai dalam menjalankan tugasnya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: 1.

Jumlah Jurusita Pajak masih kurang. Seksi penagihhan KPP Pratama Makassar Utara hanya memiliki dua orang Jurusita Pajak saja. Dengan jumlah Jurusita Pajak hanya 2 orang jelas tidak sebanding dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang beribu-ribu jumlahnya. Apalagi ditambah dengan sedikitnya pegawai pajak yang berminat menjadi Jurusita pajak.

2.

Tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa Biaya penagihan pajak harus sebanding dengan utang pajak yang akan ditagih. Apabila biaya penagihan pajak terlalu besar sedangkan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak yang akan ditagih, maka hal itu akan merugikan kas negara.

3.

Kesadaran pembayaran pajak yang masih rendah. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak menjadi penyebab rendahnya kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak seringkali mengelak

53

ketika disampaikan surat paksa dengan mengaku tidak memiliki tunggakan pajak. 4.

Akses SIDJP lambat dan sering mengalami error Terbatasnya bandwitdh SIDJP memperlambat proses pekerjaan sehingga banyak waktu yang terbuang. Bahkan ketika system mengalami error pegawai menjadi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

5.

SIDJP belum bisa menampilkan data sesuai Keadaan yang sesungguhnya. Dengan adanya intranet seharusnya data-data lebih mudah diakses. Namun beberapa kegiatan harus dilaksanakan dengan cara manual. Misalnya ketika mencari data perkembangan tunggakan pajak masih kosong, sehingga untuk memprosesnya harus dengan cara manual.

6.

Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan oleh Jurusita Pajak Apabila jurusita pajak tidak bisa menemukan penagguung pajak otomatis proses penagihan pajak akan terhenti. Wajib pajak yang pindah alamat seringkali tidak memberitahu KPP Pratama Makassar Utara. Jurusita pajak kadang tidak dapat menemui Penanggung pajak karena dihalangi oleh petugas keamanan. Administrasi Wajib Pajak tidak valid kadang menyebabkan kesalahan pencarian alamat Wajib Pajak.

7.

Jurusita Pajak kesulitan mengidetifikasi obyek sita Apabila proses penagihan telah mencapai tahap penyitaan, Jurusita pajak harus mencari objek milik penaggung pajak sebagai jaminan pelunasan pajaknya. Akan tetapi, pengidentifikasian objek sita menjadi kendala dalam hal ini.

Ada beberapa faktor penghambat dalam proses ini, seperti: a.

Objek sita tidak ditemukan atau sudah dipindahtangankan.

54

b.

Jurusita Pajak tidak diperbolehkan oleh wajib pajak/penanggung pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita.

c.

Wajib pajak/penanggung pajak ataupun wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.

5.5 Evaluasi Atas Penerbitan Surat Paksa Sebelumnya telah diuraikan data-data mengenai penagihan pajak pada tahun 2009 dan 2010, Oleh karena itu untuk mengetahui peran proses penagihan dengan menerbitkan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Utara akan dibahas sebagai berikut. 1. Rasio jumlah tunggakan dengan jumlah seluruh pencairan tunggakan pajak, Rasio ini menggambarkan besarnya proporsi realisasi pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah seluruh tunggakan pajak. Maka dihitung dengan rumus: Rasio pencairan tunggakan =

Jumlah seluruh pencairan tunggakan Jumlah seluruh tunggakan pajak

x 100%

Pada tahun 2009 Jumlah seluruh pencairan

Rp 6,068,931,000

Jumlah tunggakan akhir pajak

Rp 42.569,567,000

RASIO:

6,068,931,000 42.569,567,000

= 14,25 %

Pada tahun 2010 Jumlah seluruh pencairan

Rp 6,422,396,000

Jumlah tunggakan akhir pajak

Rp 43,772,151,000

RASIO:

6,422,396,000 43,772,151,000

= 14,67 %

55

Rasio di atas menggambarkan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2010 lebih besar yaitu sebesar 14,25% dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya sebesar 14,67%. Hal ini disebabkan jumlah kegiatan penagihan aktif lebih banyak dilakukan pada tahun 2010 daripada tahun 2009. 2. Rasio surat Teguran dan Surat Paksa Rasio ini menunjukkan seberapa besar Surat Teguran yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Paksa. Pada tahun 2009 jumlah surat teguran yang diterbitkan 1652 lembar, sementara surat paksa yang terbit hanya 328 lembar. Maka rasio penerbitan surat paksa terhadap surat teguran dapat dihitung dengan rumus: Rasio surat paksa terhadap surat teguran =

Jumlah surat paksa yang terbit Jumlah surat teguran yang terbit

x

100% Pada tahun 2009: RASIO:

328 1652

= 19,85 %

Sementara itu untuk tahun 2010 surat teguran terbit : 7051lembar surat paksa : 892 lembar RASIO:

892 7051

= 12,65 %

Dari data di atas diketahui bahwa tidak semua surat teguran yang diterbitkan ditindaklanjuti dengan proses penerbitan surat paksa. Pada tahun 2009 surat teguran yang berlanjut ke surat paksa sebesar 19,85% dan untuk tahun 2010 surat paksa yang terbit hanya sebesar 12,65% dari surat teguran. Kondisi ini disebabkan oleh mahalnya biaya penagihan pajak apabila semua proses

56

penagihan ditindaklanjuti dengan surat paksa. Selain itu juga karena wajib pajak langsung membayar tunggakan pajak setelah diberi surat teguran. 5.6 Efektivitas dan Kontribusi Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan 5.6.1 Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut: Efektivitas =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑘𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑘𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛

x 100%

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa data tersebut diolah berdasarkan data pada KPP Pratama Makassar Utara untuk tahun 2009 dan 2010.

Tahun 2009 2010

Tabel 5.5.1 Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2009 dan 2010 (dalam ribuan rupiah) SP Terbit SP Bayar Tingkat Efektivitas Lmbr Nilai Lmbr Nilai Lmbr Nilai 2,665,250 135 755,605 41,15% 328 28,35% 892

8,530,515

685

6,167,662

76,79%

72,30%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (data diolah 2011) Ditinjau dari sisi jumlah lembar surat paksa yang diterbitkan, pada tahun 2009, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratma Makassar Utara

57

tercatat 328 lembar sedangkan surat paksa yang dibayarkan sebanyak 135 lembar, atau hanya sekitar 41,15% surat paksa yang dibayarkan. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan penerbitan surat paksa yaitu sebanyak 892 lembar surat paksa dan sebanyak 685 lembar surat paksa yang dibayarkan atau sekitar 76,79% surat paksa yang dibayarkan. Maka pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tergolong cukup efektif disebabkan terjadi peningkatan drastis pada tahun 2010. Jika ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2009 sebesar Rp. 755.605.000,- dari Rp. 2.665.250.000,- nilai utang pajak dalam surat paksa yang diterbitkan atau sekitar 28,35%. Penerbitan surat paksa tahun 2009 tergolong tidak efektif, namun pada tahun 2010 pembayaran surat paksa sebesar Rp. 6.167.662.000,- dari Rp. 8.530.515.000,- dari total nilai utang pajak dalam Surat Paksa yang diterbitkan atau sekitar 72,30%. Jika melihat persentase pada tahun 2010, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dikategorikan cukup efektif. 5.6.2 Kontribusi Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Rasio pencairan tunggakan dengan penerbitan surat paksa terhadap total nilai pencairan tunggakan selama tahun 2009, Surat Paksa yang diterbitkan ada 328 lembar, dari penerbitan surat paksa tersebut bisa mencairkan tunggakan senilai Rp 755,605,448. Sementara pencairan tunggakan Rp 6,068,931,000. Maka untuk menghitung rasio kontribusi surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak digunakan rumus: Kontribusi penerbitan surat paksa = 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑎 𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑠𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑎 𝑎𝑘

x

58

Maka untuk tahun 2009, kontribusi surat paksa sebesar: RASIO:

755,605,448 6,068,931,000.

= 12,45 %

Untuk tahun 2010 Pencairan tunggakan dengan surat paksa

Rp 6,167,662,000

Total nilai Pencairan tunggakan

Rp 6,422,396,000

RASIO:

6,167,662,000 6,422,396,000

= 96 %

Dalam hal ini, rasio pencairan tunggakan dengan penerbitan Surat Paksa terhadap total nilai pencairan tunggakan menggambarkan peran Surat Paksa dalam proses penagihan Surat Paksa secara keseluruhan. Jika ditinjau dari data diatas, peran Surat Paksa cukup besar. Proporsi tahun 2009 hanya sebesar 12,45% dan mengalami peningkatan drastis menjadi 96% pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena akumulasi tunggakan pajak pada tahun sebelumnya dan peran aktif Jurusita Pajak pada tahun 2010. Dari rasio-rasio diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara cukup besar. Ini dapat dilihat pada rasio tahun 2010 sebesar 96% pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa. Berdasarkan standar prestasi kegiatan penagihan pajak menurut Surat Edaran Nomor SE-03/PJ.75/2004 diketahui bahwa standar penagihan aktif adalah sebagai berikut: 1. Penyampaian Surat Paksa 12 per jurusita pajak per bulan

59

2. Pelaksanaan SPMP 3 per jurusita pajak per bulan 3. Pengumuman lelang 3 per triwulan per KPP Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan penerbitan Surat Paksa lebih efektif dibandingkan dengan kegiatan penagihan yang lain. Dari standarnya yang hanya 144 Surat Paksa pertahun, Jurusita Pajak dapat menerbitkan 328 Surat Paksa pada tahun 2009 dan 892 Surat Paksa pada tahun 2010. Mengingat hanya terdapat dua orang Jurusita Pajak, maka dapat dikatakan penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Utara efektif. 5.7 Alternatif Pemecahan Masalah Pada sub bab 5.4, penulis telah menyebutkan hambatan-hambatan yang dihadapi Jurusita Pajak dalam menjalankan tugasnya mencairkan tunggakan pajak. Agar kendala tersebut dapat diatasi dan diminimalisir pengaruhnya terhadap proses pencairan tunggakan pajak, penulis mencoba memberi beberapa alternatif pemecahan masalah agar Jurusita Pajak dapat lebih optimal dalam bekerja. 1. Perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk Jurusita Pajak Untuk mengatasi kekurangan jumlah Jurusita Pajak perlu diadakan perekrutan pegawai baru sebagai Jurusita Pajak. Agar bayak yang berminat mendaftar sebagai jurusita pajak maka perlu pemberian insentif khusus bagi Jurusita Pajak mengingat tugas Jurusita Pajak yang berat dan banyak. 2. Pengintensifan mapping penunggak pajak terbesar Karena tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa, seksi penagihan harus rutin membuat pengelompokkan penunggak pajak terbesar agar dalam menagih tunggakan pajak lebih efektif dan efisien.

60

3. Penggencaran sosialisasi perpajakan dan pembekalan materi Jurusita Pajak Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat ditingkatkan dengan penggencaran sosialisasi pajak. Selain itu program stimulus fiskal bagi wajib pajak juga harus sering diadakan untuk membatu ekonomi wajib pajak. Jurusita Pajak sendiri secara berkala harus diberi pembekalan materi perpajakan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini penting dilakukan mengingat Jurusita pajak berhadapan langsung dengan wajib pajak. 4. Upgrade dan Maintenance SIDJP secara berkala Untuk meningkatkan akses data dalam menggunakan SIDJP, perlu adanya peningkatan performa hardware maupun software yang digunakan dalam SIDJP baik dengan perbaikan secara berkala maupun mengganti barang lama dengan alat yang lebih canggih. Tidak perlu lagi ada waktu terbuang karena sistem yang lambat bekerja atau karena sering error. 5. Pemberian diklat kepada pegawai tentang SIDJP Meskipun SIDJP sudah dibuat sedemikianrupa, tetapi apabila penggunanya kurang kompeten atau kurang disiplin dalam menjalankan sistem tersebut maka SIDJP

tidak

dapat

berfungsi

secara

optimal.

SIDJP

tidak

dapat

menggambarkan kondisi mengenai informasi perpajakan terkini karena banyak pegawai belum mengupload data sesuai kewenangannya. Saat ini banyak informasi dalam SIDJP yang susah didapatkan karena masih kosong. Oleh karena itu, perlu adanya diklat khusus mengenai SIDJP secara berkala. 6. Pemutakhiran data secara berkala Apabila terjadi perubahan data mengenai wajib pajak, seksi PDI maupun pegawai pajak yang lain, harus tanggap untuk memutakhirkan perubahan data tersebut. Dengan adanya data yang tepat, pemberian keputusan pajak juga bisa

61

tepat karena sesuai dengan kondisi wajib pajak. Sehngga masalah seperti alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dapat diminimalisir. 7. Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait Dalam UU. PPSP Tahun 2000 Pasal 5 ayat (4) Jurusita Pajak berwenang untuk meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. Kerjasama-kerjasama ini perlu ditingkatkan agar Jurusita pajak lebih mudah dalam bertugas. Bekerjasama dengan pihak bank akan mempermudah Jurusita dalam mencari objek sita terutama kekayaan yang disimpan dalam bank. Jurusita pajak akan sangat terbantu dalam mencari lokasi objek pajak apabila bekerjasama dengan pihak Pemda. Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak

yang

menghalang-halangi

jurusita

pajak

dalam

melaksanakan tugasnya diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu berdasarkan pasal 216 KUHP. Bekerjasama dengan pihak kepolisian akan mempermudah Jurusita pajak dalam proses pemberitahuan Surat Paksa dan proses penyitaan.

62

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu: 1.

Pada tahun 2010 terjadi penambahan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.556.049.000,00 dari tahun 2009 akibat akumulasi tunggakan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya selama tahun 2010. Tunggakan pajak terjadi karena adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal membayar kewajiban perpajakannya atau belum bisa membayar pajak terutangnya karena jumlahnya yang cukup besar.

2.

Dalam penatausahaan penagihan pajak, pencatatan secara manual masih tetap dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pencatatan pemberkasan dan kartu pengawasan tunggakan pajak masih dicatat secara manual. Dalam hal proses penagihan, terutama tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, seksi penagihan di KPP Pratama Makassar Utara mengacu kepada Standart Operating Procedures Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak nomor KPP40-0011 yang disahkan pada tanggal 13 Maret 2008.

3.

Proses penagihan aktif dengan Surat Paksa mengalami peningktan Jumlah lembar Surat Paksa sebanyak 564 lembar dari tahun 2009 dan jika dilihat dari nomminalnya, peningkatannya sebesar Rp. 5,865,264,813.00, hal ini disebabkan Jurusita Pajak berperan aktif dalam penerbitan dan penyampaian Surat Paksa, sehingga proses penagihan aktif dapat berjalan optimal.

63

4.

Jurusita pajak memegang peranan penting dalam pembayaran tunggakan pajak. Namun melaksanakan kegiatan penagihan di lapangan, Jurusita pajak seringkali tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, karena banyak hambatan-hambatan yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar Kantor Pelayan Pajak.

5.

Penagihan pajak melalui penerbitan Surat Paksa tahun 2009 tergolong tidak efektif, namun pada tahun 2010 pembayaran Surat Paksa sebesar Rp. 6,167,662,000.00 dari Rp. 8,530,515,000.00 dari total niali utang pajak dalam Surat Paksa yang diterbitakan atau sekitar 72,30%. Jika melihat presentase pada tahun2010, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dikategorikan cukup efektif, penyebab pembayaran Surat Paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkansekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

6.

Kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara cukup besar. Ini dapat dilihat pada rasio tahun 2010 sebesar 96% pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa. Hal ini disebabkan karena akumulasi tunggakan pajak pada tahun sebelumnya dan peran aktif Jurusita pajak 2010

64

6.2 SARAN Untuk mengatasi kendala Jurusita Pajak dalam menjalankan tugasnya agar lebih optimal, penulis memberikan alternative solusi untuk menghilangkan beberapa kendala atau sebisa mungkin meminimalisirnya dengan cara sebagai berikut: 1.

Direktorat Jenderal Pajak agar lebih banyak mlakukan perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk Jurusita Pajak

2.

Kantor Pelayanan Pajak harus mengintensifkan kegiatan mapping penunggak pajak terbesar agar penagihan pajak lebih efektif.

3.

Direktorat Jenderal Pajak agar lebih menggencarkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan dan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.

4.

Upgrade dan Maintenance SIDJP secara berkala harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemberian diklat kepada pegawai tentang SIDJP agar sistem tersebut dapat berfungsi secara optimal.

5.

Jurusita Pajak meningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses penagihan pajak agar lebih memudahkan Jurusita pajak dalam menjalankan tugasnya.

65

DAFTAR PUSTAKA Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007. -------------, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. -------------,Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia,

Nomor

562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak. -------------,Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia,

Nomor

83/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK/.03.2008 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Rusjdi, Muhammad. 2007. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta : PT. Indeks. Waluyo.2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Ilyas, Wirawan B. 2007. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2009. Perpajakan.Edisi Revisi.Jogjakarta: Andi Fahmi, Ismail. 2010. Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Didownload dari https//www.repository.upi.edu/skripsilist.php. Agustus 2011. Rahma, Aldila Laila.2010. Efektifitas menurut Jones and Pendlebury(1996). Didownload dari https//www.digilb.uns.ac.id/pengguna.php. Juli 2011

66

67

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH SULSEL, SULBAR & SULTRA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

Kepada Yth. DIREKTUR Nama : DARTA YUSUF, SH NPWP : 01.753.766.3-801.000 Alamat : JL. KORBAN 40.000 JIWA NO.75 RT.005 RW.003 TALLO WALA-WALAYA MAKASSAR TEGURAN Nomor : 0000845/WPJ.15/KP.0104/2011 Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut : Jenis Tahun No & Tgl.STP/SKPKB/ Tanggal Jatuh Tempo Pajak Pajak SKPKBT/SK.Pembetulan/ Pembayaran SK.Keberatan/Putusan Banding *) PPN 2009 00711/107/09/801/11 29-06-2011 31-05-2011

Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)

500.000 Jumlah Rp. 500.000

(# lima ratus ribu rupiah #) Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 ( dua puluh satu ) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini. Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami ( Seksi Penagihan ). MAKASSAR, 03 Agustus 2011 KEPALA KANTOR

ttd

68

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH SULSEL, SULBAR & SULTRA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

SURAT PAKSA Nomor : 0000055/WPJ.15/KP.0104/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK Menimbang bahwa : Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak NPWP Alamat

: : :

STELLA 07.701.890.1-801.000 PAI BIRINGKANAYA MAKASSAR

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini : No. Jenis Tahun Pajak Pajak

1.

Pasal 25/29 OP

2002

2.

Pasal 25/29 OP

2001

No & Tgl.STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/Putusan Banding *) 04005/105/02/801/03 10-11-2003 03179/105/01/801/03 06-02-2003

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)

10-12-2003

100.000

08-03-2003

100.000 Jumlah Rp. . 200.000

(# dua ratus ribu rupiah #) Dengan ini : 1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini. 2.

Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

Ditetapkan di MAKASSAR Pada tanggal 26 M e i 2010 KEPALA KANTOR

Ttd

69

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH SULSEL, SULBAR & SULTRA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini ……………. tanggal ……………. bulan ……………. tahun ……………. atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA di MAKASSAR 90232 saya, Jurusita Pajak pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA bertempat kedudukan di alamat JL. URIP SUMOHARJO (GKN) KM. 4 MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR. MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI Kepada STELLA bertempat tinggal di PAI BIRINGKANAYA MAKASSAR berkedudukan sebagai ……………………. Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal 26 M e i 2010 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro ……………………….………………… sebanyak Rp. . 200.000 dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupan barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung pajak. Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada ……………………….…………................................ bertempat tinggal di ……………………………………………………….. disebabkan ……………………………………………….. . Yang menerima salinan Surat Paksa Jurusita Pajak

…………………………………… Jabatan

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut : Biaya Harian Jurusita Rp. ……………..…….. Biaya Perjalanan Rp. ………………...…. +

…………………………………… NIP.

70

Daftar Pertanyaan Wawancara: 1. Apa yang melatarbelakangi penerbitan Surat Paksa ? 2. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Paksa ? 3. Apakah semua Surat Teguran ditindaklanjuti dengan Surat Paksa ? 4. Bagaimana proses penagihan aktif di KPP Pratama Makassar Utara ? 5. Bagaimana jika Surat Paksa diabaiakan oleh Wajib pajak yang menunggak ? 6. Siapakah yang bertugas menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa ? 7. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Jurusita pajak dalam menyampaikan Surat Paksa ? 8. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi ? 9. Bagaimana jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah menerima Surat Paksa ? 10. Apa-apa saja tugas Jurusita Pajak ?

71