BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh
setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya (UU NO.16 Tahun 2009 tentang Kententuan Umum dan Perpajakan). Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. Pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara guna mensejahterakan masyarakat. Manfaat yang dapat dirasakan dari pajak adalah adanya fasilatas transportasi, fasilitas prasarana umum, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Setiap tahunnya target penerimaan pajak selalu meningkat. Untuk tahun 2016 negara menetapkan target penerimaan pajak sesuai RAPBN 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun (RAPBN,2016). Sistem pemungutan pajak terdahulu menggunakan official assessment. Namun sistem yang berlaku saat ini adalah Self AssessmentSystem. Dimana sistem ini secara efektif dilaksanakan pada tahun 1984 sampai dengan sekarang, atas dasar perombakan perundang–undangan perpajakan pada tahun 1983. Self assessment adalah sistem dimana subyek pajak (Wajib Pajak) melaporkan dan mengitung sendiri besar pajak terhutang yang harus dilaporkan. Sistem ini sangat
1
2
bergantung kepada kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak karena aparat pajak hanya bertindak sebagai pengawas. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa: “Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cari lain yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak”. Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa Wajib Pajak diharuskan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan kemudian menyerahkan SPT tersebut ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Selain itu pada sistem yang terdahulu, SPT masih menggunakan formulir. Ini mengakibatkan sering terjadinya kesalahan dalam penulisan dan perekaman data, membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, waktu perekaman yang lama, ruang yang lebih luas untuk kegiatan operasional dan untuk menyimpanan dokumen SPT. Hal ini dirasa tidak efektif, efisien, dan ekonomis bagi Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Data yang dilansir oleh Kompas.com (2016) mengungkap bahwa rata-rata pengakses internet di Indonesia menggunakan perangkat genggam. Statistiknya sebagai berikut: 1.
67,2 juta orang atau 50,7 persen mengakses melalui perangkat genggam dan komputer.
2.
63,1 juta orang atau 47,6 persen mengakses dari smartphone.
3.
2,2 juta orang atau 1,7 persen mengakses hanya dari komputer. Meski demikian, penetrasi internet tersebut mayoritas masih berada di Pulau
Jawa. Dari survei yang dipresentasikan oleh APJII (2016) itu tercatat bahwa
3
sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angkat total pengguna internet tahun ini berada di Pulau Jawa. Sedangkan sisanya adalah sebagai berikut:
20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera.
8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi.
7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan.
6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB.
3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua. Data survei diatas diperoleh dengan cara multistep random sampling. APJII
bekerja sama dengan Lembaga Polling Indonesia. Dengan melihat pencapaian tentang kemajuan teknologi dan informasi, Direktorat Jendral Pajak juga melakukan berbagai pembenahan administrasi. Pelakasanaan reformasi birokrasi juga diwujudkan melalui peluncuran berbagai inovasi baru pelayanan guna memberikan kemudahan, efisien, ramah, dan memberi kenyamaan kepada Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak tidak merasa keberatan atau terbebani untuk membayar pajak. Contoh fitur pelayanannya seperti e-Filing, e-registration, Drop Box Pajak, e-SPT, serta contact center Kring 500200. Penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-Filing diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan. Ada pula, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-
4
Filingpada situs Direktorat Jenderal Pajak yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Tak hanya Wajib Pajak yang dipermudah dengan munculnya e-Filing. Pihak KPP juga mendapatkan manfaat, seperti memudahkan mereka dalam hal pencatatan data SPT. Dengan adanya e-Filing, Wajib Pajak tidak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pembayaran pajak terhutangnya. Pembayaran pajak dapat dimana aja, dan kapan saja serta tanpa di pungut biaya. Hal ini juga dapat meminimalisir adanya keterlambatan dalam penyampaian SPT. Selain penerapan sistem,Kesadaran Wajib Pajak pun harus ditingkatkan bilamana dalam masyarakat muncul presepsi positif terhadap pajak, dengan meningkatkan
pengetahuan
perpajakan
masyarakat
melalui
pendidikaan
perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahamann dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2010). KesaAdaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004:43). Namun dalam prakteknya, sistem ini bukan hal mudah yang dapat dilakukan. Hal ini terkendala terkait dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang, serta sarana perangkat kerja seperti komputer. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai e-Filing diantaranya penelitian yang dikukan oleh Inne (2015) yang mengakatan bahwa penerapan e-
5
Filing dinilai mampu mengatasi antrian penyampaian SPT yang terjadi jika pada saat tersebut adalah waktu jatuh tempo pelaporan. Namun menurut Sesa (2015) sistem e-Filing tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT dikarekan banyak responden yang belum mengetahui tentang adanya sistem ini. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian sehubungan dengan fenomena – fenomena yang terjadi, teori dan penelitian terdahulu tentang e-Filing, serta kelebihan dan kekurangan penerapan e-Filing, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Surabaya Rungkut”. 1.2
Rumusan Masalah Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:
1.
Bagaimanakah prosedur penerapan sistem e-Filing SPT Tahunan di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
2.
Bagaimana kepatuhan wajib pajak sebelum adanya penerapan sistem eFiling di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
3.
Bagaimana kepatuhan wajib pajak dengan adanya sistem e-Filing di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
4.
Apakah terdapat kelemahan dan kelebihan sejak di terapkannya sistem eFiling di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
6
1.3 1.
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui prosedur penerapan sistem e-Filing yang terjadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
2.
Untuk mengetahui dan menganalisa kepatuhan Wajib Pajak sebelum diterapkannya sistem e-Filing di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
3.
Untuk mengetahui dan menganalisa kepatuhan Wajib Pajak sejak sistem eFiling diberlakukan di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
4.
Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan e-Filing di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
1.4
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.
Manfaat Teoritis Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh
Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerapan sistem e-Filing, serta memberikan sumbangan karya tulis ilmiah berupa skripsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis. 2.
Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan evaluasi bagi Direktorat
Jenderal Pajak mengenai penerapan sistem e-Filing di lingkungan KPP Pratama Surabaya Rungkut agar dapat terus berinovasi dalam pengembangan teknologi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak.
7
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Menyadari bahwa luasnya ruang lingkup dalam topik penelitian ini, maka
penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasannya agar tidak keluar dari sasaran. Subyek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Ruang lingkup penulisan penelitian ini adalah pada 3 tahun sebelum (2011, 2012, 2013) dan 3 tahun setelah (2014, 2015, 2016) implementasi sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Surabaya Rungkut.
