BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Perubahan zaman dan tantangan global membuat inovasi di pasar perdana semakin berkembang pesat untuk menerbitkan investasi di lingkungan masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kepentingan pemodal. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin maju maka muncul beberapa jasa pembiayaan yang didasarkan pada akuntansi syariah. Konsep dari sistem ekonomi syariah adalah meletakkan nilai-nilai islam sebagai konsep dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Diawali lahirnya Reksa Dana syariah dan sebelum tahun 2009 Indonesia belum mengenal sukuk, sebaliknya yang dikenal ialah obligasi syariah yang lebih dahulu dikenal pada tahun 2004 yang membolehkan Pemerintah Republik Indonesia maupun perusahaan menerbitkan obligasi syariah dengan skim ijarah (sewa). Penerbitan perdananya di tahun 2009, agen penjual Sukuk Ritel hanya sebanyak 13 agen yang terdiri dari 4 bank konvensional, 1 bank syariah, dan 8 perusahaan sekuritas. Dalam periode klasik, sukuk berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Arab yakni saq bermakna akta atau sertifikat kepemilikan. Sumber lain mengatakan, kata tersebut kemudian menjadi asal dari kata cheque dalam bahasa Eropa yang berarti
1
sebuah dokumen yang mempresentasikan sebuah kontrak (contracts) atau pengalihan kepemilikan (conveyance of rights), obligasi (obligations) atau kewajiban yang harus dipenuhi (monies done) berdasarkan prinsip syariah. Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari pada berutang dan mendasari penerbitan sukuk. Di dalam sukuk, underlying asset (penjamin aset) dibutuhkan sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Adapun fungsi underlying asset (penjamin aset) tersebut adalah untuk menghindari riba (tambahan) sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder dan akan menentukan jenis struktur sukuk Dalam sukuk ijarah sale and lease back (jual beli dan sewa), penjualan aset tidak disertai penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (beneficial title) sedangkan kepemilikan aset (legal title) tetap pada obligor (pemilik). Pada akhir periode sukuk, penerbit atau disebut Special Purpose Vehicle (SPV) wajib menjual kembali aset tersebut kepada obligor (pemilik). Mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili
bagian
penyertaan
yang
tidak
terpisahkan
atau
tidak
terbagi(syuyu’/undividedshare) atas: kepemilikan aset berwujud tertentu (a’yan
2
maujudat) , nilai manfaat atas aset berwujd (manafiul a’yan)tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan) dan/atau kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah). Menurut Accounting
and Auditing Organisation for Islamic Financial
Institution (AAOIFI, 2002), sukuk adalah sertifikat yang menunjukkan nilai yang sama setelah penutupan subscription (pembubuhan tanda tangan), penerimaaan dari nilai atas sertifikat dan meletakkanya untuk digunakan sebagaimana rencana, pemilikan saham dan hak atas aset yang nampak, pengunaan dan jasa, dan equity (keadilan) atas proyek yang disebutkan atau equity (keadilan) atas aktivitas investasi tertentu. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Pasal 1). Konsep keuangan berbasis syariah islam (Islamic Finance) yang real syariah dewasa ini telah tumbuh pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa penekanan pada
3
perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan State sof Saxony Anhalt – Jerman. Penerbitan sukuk biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismacth, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (Islamic Tresury Bills) dan juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang. Pertumbuhan dan perkembangan penawaran umum perdana sekuritas Islam ialah sukuk dengan akad ijarah (sewa). Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Yaitu, fatwa No.32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi (sukuk) syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obligasi (sukuk) syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi (sukuk) syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi (sukuk) syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi (sukuk) pada saat jatuh tempo.
4
Berdasarkan latar belakang masalah ini penulis ingin meneliti permasalahan dengan judul “ Analisis Penerapan PSAK 107 Pada Sukuk Ijarah Sebagai Instrumen Pembiayaan Pada PT Berlian Laju Tanker Tbk “. 1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain : 1. Bagaimana penerapan PSAK 107 pada sukuk ijarah sebagai instrumen pembiayaan? 2. Bagaimana tinjuan Hukum Islam terhadap praktek obligasi syariah ijarah? 1.3.Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mengambil ruang lingkup akuntansi syariah dibidang pembiayaan ijarah yaitu sewa menyewa dalam akuntansi syariah yang berfokus pada sukuk ijarah dan penerapannya. 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut : 1.
Mengetahui penerapan PSAK 107 (pembiayaan Ijarah) pada Sukuk Ijarah sebagai instrumen pembiayaan pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk.
2.
Mengetahui tinjauan dalam hukum islam terhadap praktek sukuk Ijarah dan pembahasan mengenai karakteristik sukuk.
Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pihak lain yaitu:
5
1. Bagi Penulis Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan syariah khususnya pembiayaan Ijarah. Selain itu mengetahui penerapan PSAK 107 pada Sukuk Ijarah yang digunakan oleh perusahaan. 2. Bagi Pembaca Untuk menambah wawasan dan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. 3. Bagi Akademisi Membantu para akademisi untuk mengembangkan pengetahuan mengenai analisis penerapan PSAK 107 pada sukuk ijarah sebagai instrumen pembiayaan. 4. Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam memahami obligasi syariah Ijarah dan dapat menerapkannya dengan baik. 1.5. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka yang digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian yang berhubungan dengan peneliti yang akan diteliti diantaranya : 1. Nurma Khusna Khanifa, tahun 2012, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sukuk Ritel Menggunakan Sistem Akad Ijarah Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Investor.Proses pelaksanaan transaksi jual beli Sukuk Ritel ijarah sale and lease back (jual beli dan sewa) ialah jual beli suatu asset kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan adalah akad bai’ (jual beli) dan akad ijarah (sewa) yang dilaksanakan secara terpisah. Penjualan aset pada dasarnya hanyalah penjualan hak manfaatnya (beneficial title) 6
tanpa disertai dengan penyerahan fisik dan pemindahan hak kepemilikan (legal title). Sedangkan aplikasi transaksi jual beli sukuk menggunakan akad ijarah ialah diawali dengan penjualan (sale) hak manfaat atas Barang Milik Negara (BMN) kepada investor yang melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kemudian disebut
Special
Porpuse Vehicle (SPV). SPV menerbitkan Sukuk Negara Ritel kepada investor sebagai bukti kepemilikan hak manfaat atas barang yang diijarahkan (underlying asset) berupa BMN. 2. Muhammmad Aris Safi’i, tahun 2009, yang berjudul Obligasi Syariah Ijarah Perspektif Hukum Islam ( Studi kasus PT. Matahari Putra Prima Tbk.). Pelaksanaan obligasi ijarah di PT. Matahari Putra Prima terjadi pelanggaran ketika obligasi syariah yang berakad ijarah sebenarnya adalah bertujuan untuk mencari dana guna membangun gedung, kemudian bangunan yang telah jadi tersebut disewakan kepada pihak lain dan hasil sewa yang diperoleh digunakan untuk memberikan keuntungan kepada pemegang obligasi. 3. Mariam Jamilah Abdul Jalil, Zuriah Abdul Rahman, tahun 2012, yang berjudul Sukuk investment: Comparison of the profits obtained by using Ijarah and Musharakah Mutanaqisah principles with long-term tenure.Menentukan apakah jumlah keuntungan yang diperoleh dari model yang musharakah mutanaqisah menggunakan tingkat kupon 4,5 persen, harga at par dan masa jabatan lima tahun lebih besar daripada menggunakan prinsip ijarah di mana harga di diskon. Juga untuk menghitung dan membandingkan keuntungan yang diperoleh dari investasi sukuk ijarah dan di musharakah mutanaqisah selama 3,5 persen
7
dan tingkat kupon harga at par untuk sukuk dengan tenor 12,5, 15, 17,5 dan 19 tahun. 4. Asmadi Mohamed Naim, Mohamad Yazid Isa, Mohd Liki Hamid, tahun 2013, yang berjudul The effects of new AAOIFI standards on Sukuk in choosing the most authentic Islamic principles.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis standar baru pada Sukuk yang diterbitkan oleh Akuntansi dan Audit Organisasi Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) sebagai akibat dari kritik yang kuat yang ditimbulkan oleh Syekh Taqi di akhir tahun 2007 bahwa 85 persen dari penerbitan Sukuk tidak sejalan dengan ajaran syariah.Penelitian ini meninjau sampel Sukuk sebelum dan sesudah AAOIFI pernyataan baru dengan berfokus pada daerah kontroversial seperti transfer kepemilikan, harga dan elemen jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi untuk menganalisis pernyataan dan sampel.Temuan - Temuan menunjukkan bahwa ada perubahan berarti terhadap istilah prinsip dan kondisi (PTC) dari Sukuk setelah pengumuman, sehingga tidak banyak berpengaruh dalam mengubah Penasehat Syariah dan pelaku industri ketika memutuskan prinsip lebih otentik dan keputusan. 5. Dodik Siswantoro, tahun 2012, yang berjudul Is “not-real” price lawful?: The case of Islamic (sukuk) mutual funds in Indonesia during financial crisis. Membahas beberapa fenomena unik pada fixed syariah (sukuk) harga reksa dana selama krisis keuangan global di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa reksa dana sukuk tidak mengadopsi harga sebenarnya dari sukuk yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam berkaitan dengan transparansi dan dapat menyebabkan investor
8
untuk membuat keputusan yang salah. Selain kertas juga bertujuan untuk menganalisis analisis korelasi, ketergantungan harga sukuk untuk obligasi konvensional dan rekomendasi yang diusulkan. 1.6. Ringkasan Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis penerapan PSAK 107 pada sukuk Ijarah sebagai instrumen pembiayaan. Karakteristik riset ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis risetnya adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. 3. Unit analisis adalah PT. Berlian Laju Tanker Tbk. 1.7. Sistematika Penelitian Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang dibuat untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan dalam skripsi yang akan dijelaskan dalam lima bab. Berikut ini, sistematika pembahasan skripsi untuk setiap bab sebagai berikut : BAB 1 : PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pertama dalam penyusunan skripsi. Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ringkasan metodologi penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika pembahasan.
9
BAB 2 : LANDASAN TEORI Bab ini merupakan bab kedua dalam penyusunan skripsi. Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang akan dibahas mengenai pengertian obligasi yang khususnya obligasi syariah. Selain itu membahas jenis pembiayaan syariah yang berkaitan dengan skripsi yaitu pembiayaan Ijarah. BAB 3 : OBJEK DAN METODA PENELITIAN Bab ini merupakan bab ketiga dalam penyusunan skripsi. Pada objek penelitian dibahas mengenai sejarah singkat perusahaan, bidang usaha perusahaan, produk perusahaan, struktur organisasi beserta deskripsi pekerjaan. Kemudian, pada desain penelitian akan dibahas mengenai jenis dan sumber data, metode analisis data, dan metode penyajian data. BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai analisis penerapan PSAK 107 pada sukuk Ijarah sebagai instrumen pembiayaan. BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN Bab ini akan diuraikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.
10
